-
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN
Jl. Raden Patah I No. 1, Jakarta 12210, No. Telepon/Fax. (+6221)
72788108 www.kemenpera.go.id
BUKU PANDUAN ACARA
KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Surabaya, 17 s/d 20 Oktober 2011
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
2
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, rumah yang layak
huni merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam
menentukan tingkat kesejahteraan. Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera), sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan
memfasilitasi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang
layak dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai. Pada tahun 2009,
kekurangan pasokan rumah (backlog) meningkat menjadi 7,4 juta unit
dari 5,8 juta unit pada tahun 2004. Kekurangan pasokan rumah ini
masih ditambah lagi dengan 4,8 juta unit rumah dalam kondisi rusak.
Selain masalah kekurangan pasokan dan kondisi rumah yang tidak
layak, penyediaan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada
persoalan masih rendahnya tingkat aksesbilitas terhadap prasarana,
sarana, dan utilitas seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan
jamban. Dari jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia, sebanyak
21,1% rumah tangga di Indonesia belum dapat mengakses air bersih,
8,54% rumah tangga masih belum mendapatkan sambungan listrik, dan
22,85% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban. Selain
itu, permasalahan perumahan dan permukiman dihadapkan pada makin
meluasnya permukiman kumuh dari 54.000 ha pada akhir tahun 2004
menjadi 57.800 ha pada tahun 2009. Oleh karena itu, sesuai visi
Kementerian Perumahan Rakyat bahwa Setiap Keluarga Indonesia
Menempati Rumah Yang Layak, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan akan
melaksanakan program dalam mendukung penyelenggaraan rumah yang
layak huni, antara lain: 1. Penanganan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan (PLP2K-BK); 2. Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU) Perumahan dan
Permukiman. 3. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP); 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Perumahan dan Permukiman TA
2012;
LATAR BELAKANG
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
3
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas,
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat
menyelenggarakan Koordinasi Teknis Wilayah Tengah Bidang
Pengembangan Kawasan TA 2012 di 3 (tiga) wilayah, yaitu Wilayah
Timur (Kota Manado), Wilayah Tengah (Kota Surabaya) dan Wilayah
Barat (Kota Medan).
Penyelenggaraan Koordinasi Teknik Wilayah Tengah Bidang
Pengembangan Kawasan TA 2012 dimaksudkan sebagai forum koordinasi
dan konsultasi para pelaksana program pengembangan kawasan
khususnya dalam rangka pelaksanaan program: PLP2K-BK, Stimulan PSU
Perumahan dan Permukiman; Bantuan Teknis Penyusunan RP3KP; dan DAK
Bidang Perumahan dan Permukiman. Kegiatan Koordinasi Teknik Wilayah
Tengah Bidang Pengembangan Kawasan TA 2012 bertujuan untuk: 1.
Menjaring isu dan permasalahan terkini terkait dengan
pelaksanaan
program pengembangan kawasan di daerah; 2. Mendorong kinerja
pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten
dalam menyelenggarakan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman di wilayahnya, khusunya hunian bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan Pemberian
Penghargaan Adiupaya Puritama;
3. Memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah
kota/kabupaten penerima program dalam rangka pelaksanaan dan
sinkronisasi program pengembangan kawasan;
4. Menyepakati langkah-langkah pelaksanaan program pengembangan
kawasan TA 2012.
No. Materi Dasar Hukum 1. RP3KP (RP4D) - Kepmen Perkim No. 9
Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyusunan RP4D - RUU Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pasal 14 dan Pasal 15
MAKSUD, TUJUAN & KELUARAN
MATERI PEMBAHASAN
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
4
No. Materi Dasar Hukum 2. DAK Bidang Perumahan dan
Permukiman - PMK No. 216/PMK/2010 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
- Permenpera No. 4/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. PLP2K-BK Program Kemenpera 4. Stimulan PSU Perumahan dan
Permukiman Program Kemenpera
Mekanisme penyelenggaraan Koordinasi Teknik Wilayah Tengah
Bidang Pengembangan Kawasan TA 2012 adalah sebagai berikut: 1.
PEMBUKAAN
Acara Koordinasi Teknik Wilayah Tengah Bidang Pengembangan
Kawasan TA 2012 diawali dengan Sesi Pembukaan yang meliputi: 1)
Laporan Ketua Panitia, 2) Sambutan Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan, 3) Sambutan Gubernur Jawa Timur dan 4) Sambutan dari
Menteri Negara Perumahan Rakyat yang sekaligus membuka acara
ini.
2. SIDANG PLENO Materi yang disampaikan pada Sidang Pleno adalah
Program Pengembangan Kawasan, yang terdiri dari: 1) PLP2K-BK, 2)
Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman; 3) Penghargaan Adiupaya
Puritama; 4) RP3KP dan 5) DAK.
3. DESK Pada Desk dijelaskan secara lebih rinci kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten mengenai program
pengembangan kawasan yang telah disampaikan pada Sidang Pleno
(RP4D, DAK, PLP2K-BK dan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman).
Pada sesi ini diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah
kota/kabupaten sebagai pelaksana program dapat berkonsultasi dan
memberikan informasi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan
tersebut. Berikut ini disampaikan masing-masing materi dan
mekanisme pada setiap desk.
a. Desk RP3KP (RP4D)
MEKANISME PENYELENGGARAAN
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
5
(i) Materi Pembahasan status penyusunan RP3KP (RP4D) provinsi
dan kota/kabupaten
Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
penyusunan dan penerapan RP3KP (RP4D)
Rencana penyusunan RP3KP (RP4D) tahun 2012 dan usulan tindak
lanjut
(ii) Mekanisme Pembahasan dilakukan secara pleno
b. Desk DAK (i) Materi Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis)
penggunaan
DAK bidang Perumahan dan Permukiman Pembahasan mengenai data
kawasan perumahan
yang akan dibangun, mencakup jumlah unit rumah, komponen PSU,
luas kawasan, dan pelaku pembangunan kawasan perumahan
Rencana kerja pelaksanaan kegiatan DAK (ii) Mekanisme Konsultasi
dilakukan secara serial/bergiliran
Waktu konsultasi yang disediakan untuk masing-masing
kabupaten/kota adalah 20 menit
Masing-masing kabupaten/kota melakukan konsultasi dengan
didampingi oleh pemerintah provinsi masing-masing
(iii) Bahan yang dipersiapkan Pem. Provinsi Pem. Kota/Kab. Data
umum wilayah kabupaten/kota
Data kawasan perumahan Rekapitulasi usulan pelaksanaan kegiatan
TA 2012 Form komponen rencana kegiatan DAK bidang
perumahan dan permukiman Jadwal pelaksanaan kegiatan Kesepakatan
pelaksanaan pembangunan TA 2012
c. Desk PLP2K-BK
(i) Materi Mekanisme pelaksanaan, komponen kegiatan utama dan
kriteria bantuan
Pembahasan hasil pengisian kuesioner oleh kabupaten/kota untuk
masing-masing lokasi
Konfirmasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah
provinsi
Rekapitulasi lokasi yang disusun per provinsi (ii) Mekanisme
Konsultasi dilakukan per provinsi secara paralel.
Dalam hal ini, peserta desk tiap sesi akan dibagi ke dalam
beberapa kelompok desk, berdasarkan
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
6
provinsi Masing-masing pemerintah kabupaten/kota
didampingi oleh pemerintah provinsi (iii) Bahan yang
dipersiapkan Pem. Provinsi Konsep surat usulan lokasi penanganan
PLP2K-BK
kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Pem. Kota/Kab.
Kuesioner
Konsep surat usulan lokasi penanganan PLP2K-BK kepada pemerintah
provinsi
Konsep surat keputusan walikota/bupati tentang penetapan usulan
lokasi penanganan PLP2K-BK sebagai kawasan permukiman kumuh
d. Desk Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman (i) Materi
Pembahasan mekanisme pelaksanaan, komponen
kegiatan utama, dan kriteria pemberian stimulan PSU perumahan
dan permukiman TA 2012
Pembahasan hasil pengisian kuesioner per lokasi oleh para
pelaku/pemerintah kota/kabupaten/provinsi
Rekapitulasi lokasi yang disusun per provinsi (ii) Mekanisme
Konsultasi dilakukan per provinsi secara paralel
Pada setiap sesi, konsultasi dilakukan per provinsi secara
paralel. Peserta desk tiap sesi akan dibagi ke dalam beberapa
kelompok desk, berdasarkan provinsi
Masing-masing pemerintah kabupaten/kota didampingi oleh
pemerintah provinsi
(iii) Bahan yang dipersiapkan Pem. Provinsi Konsep surat usulan
lokasi penanganan PLP2K-BK
kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Pem. Kota/Kab.
Kuesioner
Konsep surat usulan lokasi Stimulan PSU Perumahan dan Kawasan
Permukiman kepada pemerintah provinsi
4. PENUTUPAN Acara Koordinasi Teknik Wilayah Tengah Bidang
Pengembangan Kawasan TA 2012 ditutup oleh Deputi Bidang
Pengembangan Kawasan.
WAKTU & TEMPAT
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
7
Waktu dan tempat penyelenggaraan Koordinasi Teknik Wilayah
Tengah Bidang Pengembangan Kawasan TA 2012 adalah sebagai berikut:
Hari, Tanggal : Selasa Jumat, 17 20 Oktober 2012 Tempat : Hotel
Mercure Jl Raya Darmo 68 78, Surabaya 60264 Peserta Koordinasi
Teknik Wilayah Tengah Bidang Pengembangan Kawasan TA 2012 berasal
dari seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah
kabupaten penerima program pengembangan kawasan TA 2012 dan
stakeholder di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman di
regional wilayah tengah, adapun unsur yang diundang adalah sebagai
berikut: 1) 8 (delapan) Pemerintah Provinsi: Bappeda, SKPD terkait
sektor
perumahan dan SKPD Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera; 2) 98
(sembilan puluh delapan) Pemerintah Kota/Kabupaten: Bappeda dan
SKPD terkait sektor perumahan; 3) Asosiasi Pelaku Pembangunan
Perumahan dan Instansi Terkait lainnya.
I. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten
No. Provinsi/Kota/Kabupaten Bappeda
Provinsi/Kota/ Kabupaten
SKPD terkait Sektor Perumahan dan Permukiman
1. Provinsi Jawa Tengah Bappeda Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1. Kabupaten Banjarnegara Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 2. Kabupaten
Batang Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 3. Kabupaten Blora Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum 4. Kabupaten Grobogan Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum 5. Kabupaten Klaten Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 6. Kota
Magelang Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 7. Kabupaten Pemalang Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
8. Kota Surakarta Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 9. Kabupaten
Wonosobo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 10. Kabupaten Banyumas
Bappeda Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
11. Kabupaten Boyolali Bappeda Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Pertambangan dan Kebersihan
12. Kabupaten Brebes Bappeda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
PESERTA
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
8
No. Provinsi/Kota/Kabupaten Bappeda
Provinsi/Kota/ Kabupaten
SKPD terkait Sektor Perumahan dan Permukiman
13. Kabupaten Cilacap Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 14. Kabupaten
Demak Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 15. Kabupaten Jepara Bappeda
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 16. Kabupaten
Karanganyar Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 17. Kabupaten Kebumen
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 18. Kabupaten Kendal Bappeda Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang 19. Kabupaten Kudus Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum 20. Kabupaten Magelang Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
21. Kabupaten Pati Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 22. Kabupaten
Pekalongan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 23. Kota Pekalongan Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang 24. Kabupaten
Purbalingga Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 25. Kabupaten Purworejo
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 26. Kabupaten Rembang Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum 27. Kota Salatiga Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 28.
Kota Semarang Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan 29. Kabupaten
Semarang Bappeda Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan 30.
Kabupaten Sragen Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 31. Kabupaten
Sukoharjo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 32. Kabupaten Tegal Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum 33. Kota Tegal Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
34. Kabupaten Temanggung Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 35. Kabupaten
Wonogiri Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
2. Provinsi Jawa Timur Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
36. Kota Batu Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 37. Kabupaten Blitar
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 38. Kota
Blitar Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
39. Kabupaten Bojonegoro Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 40.
Kabupaten Kediri Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 41. Kota Kediri
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 42. Kabupaten Lumajang Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum 43. Kabupaten Madiun Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta Karya 44. Kota Madiun Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum 45. Kabupaten Pacitan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 46.
Kabupaten Pamekasan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
47. Kota Pasuruan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 48. Kabupaten
Ponorogo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
49. Kabupaten Sampang Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 50. Kota
Surabaya Bappeko Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 51. Kabupaten
Trenggalek Bappeda Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan 52.
Kabupaten Bangkalan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang 53. Kabupaten Banyuwangi Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
54. Kabupaten Bondowoso Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
55. Kabupaten Gresik Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas
Pekerjaan Umum
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
9
No. Provinsi/Kota/Kabupaten Bappeda
Provinsi/Kota/ Kabupaten
SKPD terkait Sektor Perumahan dan Permukiman
Penelitian dan Pengembangan
Daerah 56. Kabupaten Jember Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang 57. Kabupaten Jombang Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya 58. Kabupaten Lamongan Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya 59. Kabupaten Magetan Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum
60. Kabupaten Malang Bappeda Kantor Perumahan 61. Kota Malang
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 62. Kabupaten Mojokerto Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya 63. Kota Mojokerto Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum 64. Kabupaten Nganjuk Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
65. Kabupaten Ngawi Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta
Karya dan Kebersihan 66. Kabupaten Pasuruan Bappeda Dinas Pekerjaan
Umum 67. Kabupaten Probolinggo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya 68. Kota Probolinggo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 69.
Kabupaten Sidoarjo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang 70. Kabupaten Situbondo Bappeda Dinas Cipta Karya 71.
Kabupaten Sumenep Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang 72. Kabupaten Tuban Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 73.
Kabupaten Tulungagung Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
3. Provinsi D.I. Yogyakarta Bappeda Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
74. Kota Yogyakarta Bappeda Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah 75. Kabupaten Bantul Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 76.
Kabupaten Gunung Kidul Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 77. Kabupaten
Kulon Progo Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 78. Kabupaten Sleman
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
4. Provinsi Kalimantan Tengah Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 79.
Kota Palangkaraya Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 80. Kabupaten Kapuas
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
5. Provinsi Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 81.
Kota Banjarbaru Bappeda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 82. Kota
Banjarmasin Bappeda Dinas Tata Kota dan Permukiman 83. Kabupaten
Barito Kuala Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 84. Kabupaten Kota Baru
Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan 85. Kabupaten Tabalong
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
6. Provinsi Bali Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 86. Kota Denpasar
Bappeda Dinas Tata Ruang dan Perumahan 87. Kabupaten Jembrana
Bappeda dan Penanaman Modal Dinas Pekerjaan Umum 88. Kabupaten
Karangasem Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
7. Provinsi Nusa Tenggara Barat Bappeda Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
10
No. Provinsi/Kota/Kabupaten Bappeda
Provinsi/Kota/ Kabupaten
SKPD terkait Sektor Perumahan dan Permukiman
Barat 89. Kabupaten Bima Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 90.
Kabupaten Lombok Barat Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 91. Kabupaten
Lombok Tengah Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 92. Kota Mataram Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
8. Provinsi Nusa Tenggara Timur Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
93. Kabupaten Belu Bappeda Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
94. Kabupaten Kupang Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 95. Kota Kupang
Bappeda Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 96. Kabupaten Nagekeo
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum 97. Kabupaten Sumba Barat Daya Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum 98. Kabupaten Sumba Timur Bappeda Dinas
Pekerjaan Umum
II. Pelaku Pembangunan Perumahan & Instansi Terkait
Pusat 1) Direktur Utama Perum Perumnas 2) Ketua Pengurus Yayasan
Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) 3) Ketua Umum
INKOPKAR 4) Ketua Umum DPP REI 5) Ketua Umum DPP APERSI Daerah 1)
General Manager Perum Perumnas Regional (daerah kerja wilayah
tengah) 2) Ketua Pengurus Daerah MP3I Provinsi Bali 3) Ketua DPD
REI Provinsi Jawa Tengah 4) Ketua DPD REI Provinsi Jawa Timur 5)
Ketua DPD REI Provinsi D.I. Yogyakarta 6) Ketua DPD REI Provinsi
Bali 7) Ketua DPD REI Provinsi Kalimantan Tengah 8) Ketua DPD REI
Provinsi Kalimantan Selatan 9) Ketua DPD REI Provinsi Nusa Tenggara
Timur 10) Ketua DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Barat 11) Ketua
Komisariat Surakarta, DPD REI Provinsi Jawa Tengah 12) Ketua
Komisariat Pati, DPD REI Provinsi Jawa Tengah 13) Ketua Komisariat
Pekalongan, DPD REI Provinsi Jawa Tengah 14) Ketua Komisariat
Kedu/Magelang, DPD REI Provinsi Jawa Tengah 15) Ketua Komisariat
Banyumas, DPD REI Provinsi Jawa Tengah 16) Ketua Komisariat Tegal,
DPD REI Provinsi Jawa Tengah 17) Ketua Komisariat Jember, DPD REI
Provinsi Jawa Timur 18) Ketua Komisariat Malang, DPD REI Provinsi
Jawa Timur 19) Ketua Komisariat Madiun, DPD REI Provinsi Jawa Timur
20) Ketua Komisariat Gresik, DPD REI Provinsi Jawa Timur 21) Ketua
Komisariat Banyuwangi, DPD REI Provinsi Jawa Timur 22) Ketua
Komisariat Madura, DPD REI Provinsi Jawa Timur
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
11
23) Ketua Komisariat Sidoarjo, DPD REI Provinsi Jawa Timur 24)
Ketua Komisariat Sumba, DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Timur 25)
Ketua Komisariat Flores, DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Timur 26)
Ketua Komisariat Timor Alor, DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Timur
27) Ketua DPD APERSI Jawa Tengah 28) Ketua DPD APERSI Jawa Timur
29) Ketua DPD APERSI Kalimantan Selatan 30) Ketua DPD APERSI Bali
31) Pelaku pembangunan perumahan dan permukiman lainnya
III. Kemenpera 1) Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat 2)
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 3) Deputi Bidang Perumahan
Formal 4) Deputi Bidang Perumahan Swadaya 5) Deputi Bidang
Pembiayaan 6) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 7) Staf Ahli
Bidang Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga 8) Staf Ahli Bidang
Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan 9) Staf Ahli Bidang Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Industri 10) Staf Ahli Bidang Tata
Ruang, Pertanahan, dan Permukiman 11) Staf Khusus Bidang Kerjasama
antar Lembaga 12) Staf Khusus Bidang Kebijakan Publik 13) Staf
Khusus Bidang Peran Serta Masyarakat 14) Tenaga Ahli Bidang
Tabungan Perumahan 15) Tenaga Ahli Bidang Hukum 16) Tenaga Ahli
Bidang Industri Perumahan 17) Tenaga Ahli Bidang Komunikasi 18)
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Mitra Kerja 19) Kepala Biro Perencanaan
dan Anggaran 20) Kepala Pusat Pengembangan Perumahan 21) Asisten
Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan 22) Asisten Deputi
Perencanaan Perumahan Swadaya 23) Asisten Deputi Perencanaan
Perumahan Formal 24) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan
Kawasan 25) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan 26) Asisten
Deputi Kerjasama Antar Lembaga 27) Asisten Deputi Bina Pengelolaan
Prasarana Kawasan 28) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
WAKTU (WIB) ACARA MATERI PENYAJI MODERATOR Hari I Senin, 17
Oktober 2011
13.00 19.00 Pendaftaran Peserta 19.00 19.15 Sambutan Walikota
Surabaya Staf Ahli Bidang Kemitraan
dan Hubungan Antar Lembaga 19.15 19.30 Pengarahan Deputi Bidang
Pengembangan Kawasan
19.30 20.30 Makan Malam dan Ramah Tamah
20.30 21.30 Pengarahan Pelaksanaan Mekanisme Desk (Pengisian
Kuesioner dan Kelengkapan Data Pendukung) Asisten Deputi
Perencanaan Pengembangan Kawasan Staf Ahli Bidang Kemitraan
dan Hubungan Antar Lembaga
Hari II Selasa, 18 Oktober 2011 07.30 08.00 Pendaftaran Peserta
P E M B U K A A N 08.00 08.10 Pembacaan Doa 08.10 08.20 Laporan
Ketua Panitia 08.20 08.40 Sambutan Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan 08.40 09.00 Sambutan Gubernur Jawa Timur 09.00 09.30
Sambutan dan Pembukaan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat 09.30
09.45 Penyerahan Cinderamata 09.45 10.00 Press Conference dan Rehat
Kopi S I D A N G P L E N O
10.00 11.30 Penjelasan Program Pengembangan Kawasan
PLP2K-BK Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman Adiupaya
Puritama
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Staf Ahli Bidang
Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Industri RP3KP
DAK Asisten Deputi Evaluasi Kawasan 11.30 12.00 Diskusi dan
Tanya Jawab 12.00 12.15 Penjelasan Pembagian DESK DAK, RP3KP, dan
PLP2K-BK Tim Koordinasi Teknis Bidang Pengembangan Kawasan 12.15
13.30 ISHOMA D E S K
13.30 17.00 DESK PLP2K-BK Mekanisme Pelaksanaan, Komponen
Kegiatan Utama
dan Kriteria Bantuan Usulan Lokasi (hasil pengisian kuesioner,
konfirmasi
kesiapan lokasi dan rekapitulasi usulan pemprov) Tim Koordinasi
Teknis Bidang Pengembangan Kawasan
17.00 19.00 ISHOMA
JADWAL ACARA
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
WAKTU (WIB) ACARA MATERI PENYAJI MODERATOR
19.00 22.00 Lanjutan DESK PLP2K-BK Mekanisme Pelaksanaan,
Komponen Kegiatan Utama dan Kriteria Bantuan
Usulan Lokasi (hasil pengisian kuesioner, konfirmasi kesiapan
lokasi dan rekapitulasi usulan pemprov)
Tim Koordinasi Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Rehat Kopi
(disajikan di tempat)
Hari III Rabu, 19 Oktober 2011 07.30 08.00 Pendaftaran Peserta
08.00 08.15 Penjelasan Pembagian DESK PSU Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tim Koordinasi Teknis Bidang Pengembangan Kawasan
08.15 12.30 DESK PSU Perumahan dan Permukiman Mekanisme
Pelaksanaan, Komponen Kegiatan Utama
dan Kriteria Bantuan Usulan Lokasi dari Pemerintah
Kota/Pemerintah
Kabupaten/Pemerintah Provinsi dan Pelaku Pembangunan
Perumahan
Tim Koordinasi Teknis Bidang Pengembangan Kawasan
10.00 10.15 Rehat Kopi 10.15 12.30 Lanjutan DESK PSU Perumahan
dan Permukiman 12.30 13.30 ISHOMA 13.30 18.00 Lanjutan DESK PSU
Perumahan dan Permukiman 18.00 19.00 ISHOMA 19.00 22.00 Lanjutan
DESK PSU Perumahan dan Permukiman
Hari IV Kamis, 20 Oktober 2011 07.30 08.00 Pendaftaran Peserta
08.00 10.00 Lanjutan DESK PSU Perumahan dan Permukiman 10.00 10.30
Rehat Kopi 10.30 11.00 Pembacaan Hasil Rumusan Tim Perumus Bidang
Pengembangan Kawasan 11.00 11.15 Sambutan Penutupan oleh Deputi
Bidang Pengembangan Kawasan 11.15 11.30 Pembacaan Doa 11.30 selesai
ISHOMA
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
14
Unit Kerja Asdep Kerjasama Antar Lembaga Gedung Kementerian
Negara Perumahan Rakyat, Lt. VI W 4 Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan Telp/Fax: 021 7395422 / 021-72788108 /
021-7265502
SEKRETARIAT
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
15
INFORMASI PROGRAM DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN (1) 1. Dana
Alokasi Khusus (DAK) Perumahan
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan pemberian stimulan
PSU untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman meliputi
komponen jaringan air minum, air limbah, jaringan listrik dan
penerangan jalan umum. Dana ini diberikan kepada pemerintah
kota/kabupaten yang lokasinya telah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 216/PMK/2010 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011. Hal-hal yang akan
dibahas dalam Koordinasi Teknis ini, meliputi: a. Permenpera No.
4/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Data kawasan
perumahan yang akan dibangun, mencakup jumlah unit rumah,
komponen PSU, luas kawasan dan pelaku pembangunan kawasan
perumahan c. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan DAK
2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) RP3KP (RP4D) merupakan skenario pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah, mengacu pada Kepmenperkim Nomor
9 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyusunan RP4D. Didalam RUU
Perumahan dan Permukiman yang telah disetujui dalam Sidang
Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Desember 2010, dalam Pasal 14 dan
Pasal 15 diamanatkan bahwa setiap provinsi dan kabupaten/kota
mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di wilayahnya. Diharapkan
pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten untuk menyusun RP4D
ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan perumahan
dan permukiman di wilayahnya. Adapun hal-hal yang akan dibahas
dalam Koordinasi Teknik ini, meliputi: a. Status penyusunan RP3KP
(RP4D) per provinsi dan per kabupaten/kota b. Permasalahan dalam
penyusunan dan penerapan RP3KP (RP4D) c. Rencana penyusunan RP3KP
(RP4D) Tahun 2012 dan usulan tindak lanjut
-
Buku Panduan Acara KOORDINASI TEKNIK WILAYAH TENGAH BIDANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TA 2012
16
INFORMASI PROGRAM DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN (2) 3.
Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan
(PLP2K-BK) PLP2K-BK adalah kegiatan penanganan kumuh melalui
bantuan stimulan PSU untuk meningkatkan kualitas lingkungan, yang
dibangun berdasarkan i) Community Action Plan (CAP) dan ii) Rencana
Makro Pengembangan yang mengintegrasikan seluruh sektor sehingga
penanganan akan berkelanjutan. Fokus pembahasan pada rapat
kordinasi ini adalah untuk membahas dan memilih calon lokasi untuk
mendapat bantuan PLP2K-BK 2012. Untuk itu, sebelum hadir pada
Konsultasi diharapkan pemerintah kota/kabupaten sudah mengisi
kuesioner dan melengkapi data lainnya sebagaimana kriteria dalam
Buku Panduan PLP2K-BK 2012 yang dapat diunduh pada situs
www.kemenpera.go.id. Dengan demikian, pokok bahasan dalam
Koordinasi Teknik ini akan meliputi :
1) Mekanisme pelaksanaan, komponen kegiatan utama, dan kriteria
bantuan 2) Pembahasan kuesioner per lokasi sesuai usulan pemerintah
kota/kabupaten/provinsi 3) Rekapitulasi calon lokasi yang disusun
per provinsi
4. Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
dan Permukiman Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman ditujukan
untuk mendukung pembangunan rumah sejahtera tapak dan rumah
sejahtera susun guna mengurangi backlog nasional. Pendekatannya
berbasis kawasan dan hanya dapat diberikan pada rumah yang
dipastikan terbangun pada tahun 2012. Fokus utama Konsultasi
pembahasan PSU ini adalah untuk membahas dan memilih calon lokasi
untuk mendapatkan bantuan PSU 2012. Untuk itu, para pelaku dan
pemerintah kota/kabupaten diharapkan terlebih dahulu mengisi
kuesioner per lokasi, dan melengkapi data lainnya sesuai kriteria
draft Buku Panduan PSU 2012 dapat diunduh pada situs
www.kemenpera.go.id. Dengan demikian, pokok bahasan pada Koordinasi
Teknik ini adalah: 1) Mekanisme pelaksanaan, komponen kegiatan
utama, dan kriteria bantuan; 2) Pembahasan kuesioner per lokasi
sesuai usulan oleh para pelaku/pemerintah
kota/kabupaten/provinsi; 3) Rekapitulasi calon lokasi yang
disusun per provinsi.
5. Kelengkapan Data yang Perlu Dibawa
Untuk kelancaran pelaksanaan desk pada Koordinasi Teknik ini,
maka kepada para pelaku dan pemerintah kota/kabupaten untuk membawa
kelengkapan data masing-masing kegiatan di atas, meliputi: 1)
Kuesioner dan format isian dari masing-masing kegiatan 2)
Kelengkapan surat pendukung dari masing-masing kegiatan 3)
Kelengkapan data lainnya (misalnya: site plan, foto usulan lokasi,
dll) Kelengkapan data-data diatas sangat menentukan dalam pemilihan
prioritas lokasi dari masing-masing kegiatan. Untuk keterangan
lebih lengkap dapat dilihat pada situs www.kemenpera.go.id.