UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARAT KOWIL GUNA MENGHADAPI TUGAS KEDEPAN DAN PERANG MODERN.docx

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARAT KOWIL GUNA MENGHADAPI TUGAS KEDEPAN DAN PERANG MODERN

BAB – IPENDAHULUAN

1. Umum.

a. Keberadaan komando-komando teritorial militer selama ini selalu

dikaitkan dengan sejarah bahwa perang rakyat semesta yang kemudian diangkat dalam

doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam situasi perang, wilayah

dan seluruh potensinya dijadikan sebagai kekuatan, ruang, alat, dan kondisi perjuangan

dengan TNI sebagai kekuatan inti. Kekuatan asing atau musuh dari luar dibayangkan

akan melakukan infiltrasi, intervensi, atau agresi terhadap wilayah negara. Cara berpikir

itu mungkin cocok pada saat negara menghadapi ancaman serius intervensi asing.

Namun ketika pendekatan itu diterapkan secara permanen akan menjadi ancaman bagi

rakyat. Rakyat akan selalu dipandang dengan curiga sebagai pihak yang potensial

disusupi atau kaki tangan musuh-musuh negara. Sedangkan tentara secara sepihak

dapat menetapkan siapa musuh-musuh negara itu. Doktrin itu semakin ketinggalan

ketinggalan zaman ketika ancaman bagi eksistensi sebuah negara bukan lagi kekuatan militer

asing tetapi justru ketidak adilan, pelanggaran hak asasi manusia, otoritarianisme, dan

marginalisasi dalam kebudayaan ataupun

pendidikan. 

b. Aparat Teritorial jangan pernah mau terjebak ke dalam skenario perang modern

negara tertentu, karena perang modern sarat dengan upaya adu domba dan provokasi.

Paradigma perang modern adalah: perang kecanggihan otak, kecanggihan sistim,

kecanggihan peralatan tempur, kecanggihan logistik dan bukan cuma semangat, ini

adalah abad millinium dan bukannya zaman Jahiliyah.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada

aparat teritorial tentang upaya peningkatan kemampuan dihadapkan dengan tantangan

tugas kedepan dan menghadapi perang modern.

b. Tujuan. Sebagai sumbangan pikiran kepada Komando Atas dan sebagai

pedoman dalam peningkatan penyelenggaraan binter kedepan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Lingkup bahasan dan analisa dalam tulisan ini

mencakup tentang segala upaya peningkatan kemampuan aparat Kowil guna

menghadapi tantangan tugas kedepan dan perang modern yang disusun dengan tata

urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan.

b. Latar Belakang Pemikiran.

c. Kondisi kemampuan aparat Kowil saat ini.

d. Faktor-faktor yang berpengaruh.

e.           Upaya meningkatkan kemampuan Aparat Kowil.

f.             Penutup.

4. Methode Pendekatan. Tulisan ini menggunakan methode deskriptif analisis

dengan pendekatan kepusatakaan dan aplikasi serta pengamatan di lapangan.

5. Pengertian – pengertian.

a. Pembinaan teritorial adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang

berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan dan

pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka

menjadikannnya sebagai RAK Juang guna kepentingan Hankamnas.

b. Kowil ( Komando Kewilayahan ) adalah badan Komando kewilayahan sebagai

penyelenggara Binter yang disusun secara vertikal mulai dari tingkat Kodam, Korem,

Kodim sampai tingkat Koramil.

c. RAK Juang. Adalah Wilayah dengan segenap isinya yang telah disiagakan

sebagai sarana dan prasarana perjuangan bangsa yang kokoh kuat dan tidak mengenal

menyerah untuk berperan serta dalam menangkal dan menghancurkan kekuatan

musuh dalam wadah Sishanrata.

d. Pertahanan Negara. Adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang

dilakukan oleh segenap komonen bangsa dalam mempertahankan

keutuhan/kedaulatan wilayah suatu negara dari segala bentuk ancaman, tantangan,

gangguan dan hambatan yang akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran suatu

negara.

e. Perang Modern. Adalah suatu bentuk penyelesaian pertikaian yang ditempuh

dengan jalan pertempuran dengan menggunakan kecanggihan otak, kecanggihan

sistim, kecanggihan peralatan tempur, kecanggihan logistik dan bukan cuma semangat.

BAB – II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum. Dalam teori perang modern, ada suatu paradigma, setiap

pertempuran konvensional harus diikuti peperangan. Kemenangan yang diraih dalam

pertempuran dengan musuh harus diikuti upaya memenangi peperangan. Yang

dimaksud adalah memperebutkan opini publik dan hati rakyat di wilayah pertempuran

dan sekitarnya. Kalau pertempuran pada masa lampau pasukan yang terlibat

dalam perang itu selalu mengangkat senjata atau harus bergerilya di hutan atau di

gunung, sekarang pertempuran tidak lagi harus seperti itu. Sekarang cukup menekan

beberapa tombol dan dilakukan dari belakang seperangkat peralatan elektronik. Tanpa

banyak disadari, dewasa ini kita telah berada di tengah-tengah peperangan dunia, yaitu

perang informasi yang merupakan salah satu pertanda kemajuan pesat teknologi

komunikasi yang telah merambah di seantero dunia.

Sejalan dengan hal itu, "terompet'' perang informasi sudah membahana, " bola '' perang informasi sudah bergulir, dan akan terus menggelinding makin cepat. Aparat Kowil harus berupaya optimal untuk ikut terlibat dalam perang informasi, yang sebenarnya bukan semata-mata untuk tujuan pertahanan tetapi juga dalam rangka meningkatkan kembali citra dan kredibilitas TNI di mata masyarakat.  7. Historis.

a.            Pada masa lalu dan sampai saat ini pembinaan teritorial merupakan salah satu

fungsi utama TNI – AD yang telah lahir bersama TNI yang diawali terbentuknya laskar-

laskar rakyat. Model hubungan antara rakyat inilah yang sebenarnya menjadi cikal

bakal lahirnya pembinaan teritorial.

b.            Kemanunggalan TNI – Rakyat sudah berlangsung sejak TKR dibentuk tetapi

secara konkrit adalah pada saat dilancarkan perang rakyat semesta yang digelar TNI

selama agresi militer Belanda II pada tahun 1949.

c.            Dengan demikian substansi pembinaan teritorial sebenarnya adalah bagaimana

membina hubungan baik dengan rakyat sehingga dalam menjalankan tugasnya TNI

selalu mendapat dukungan rakyat.

8. Doktrin Sishanta.

a.            Sistem pertahanan negara adalah bagian dari sistem nasional. Sishanta pada

hakekatnya adalah pendayagunaan seluruh kekuatan untuk kepentingan pertahanan.

Hal tersebut dilakukan melalui pembinaan untuk mewujudkan potensi pertahanan

menjadi kekuatan pertahanan negara.

b.            Mencermati kondisi ekonomi bangsa indonesia pada masa sekarang maka sistem

pertahanan nasional belum memungkinkan bergeser dari sistem pertahanan semesta.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka pembinaan teritorial sebagai sub sistem

Sishanta masih sangat perlu untuk terus dilakukan.

c.            Paradigma baru peran TNI. Kesadaran TNI untuk melaksanakan redefinisi,

reposisi dan reaktualisasi perannya diwujudkan dengan

melaksanakan pengkajian tentang pelaksanaan pembinaan teritorial yang juga

merupakan tanggung jawab seluruh komponen termasuk TNI.

d.            Tap MPR Nomor : VII/MPR/ 2000. Dalam Tap MPR No. VII / MPR / 2000

menjelaskan antara lain :

1)            Peran TNI adalah alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara

Republik Indonesia, Sebagai alat pertahanan negara, Keutuhan wilayah NKRI yang

berdasarkan pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

Negara serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi

warga negara.

2)            Dalam pelaksanaannya TNI memberikan bantuan dalam penyelenggaraan

kegiatan kemanusiaan ( Civic Mission ) dan memberikan bantuan kepada Kepolisian

Negara RI dalam rangka tugas keamanan atas permintaan dan memberikan bantuan

tugas pemeliharaan perdamaian dunia ( peace keeping operation ) dibawah bendera

PBB.

9. Reformasi Internal. Reformasi internal TNI pada hakikatnya sebuah

keputusan politis untuk menyesuaikan implementasi peran TNI sesuai dengan

paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan situasional saat ini masih diwarnai berbagai masalah akibat krisis yang

berkepanjangan yang bersifat multi dimensi, seiring dengan reformasi menuju

kehidupan yang lebih demokratis dalam era globalisasi telah muncul kelompok

masyarakat yang berupaya menibulkan beberapa masalah. Kondisi ini menyebabkan

semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan apabila tidak ditangani secara

cepat dan tepat kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa dan ancaman terhadap

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terelakkan, reformasi internal TNI

sesungguhnya telah banyak diimplementasikan dan dibuktikan kegunaannya bagi

kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh Netralitas TNI pada pelaksanaan

Pemilu 2004 menjadi faktor signifikan mendorong keberhasilan pemilu yang luber dan

jurdil serta aman yang diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai

bagian integral dari reformasi nasional, visi reformasi internal TNI mencakup beberapa

hal atara lain :

a. Reformasi merupakan keniscayaan yang telah menjadi kebutuhan untuk

menyelamatkan kehidupan nasional menuju Indonesia baru yang lebih demokratis.

b. Reformasi tidak hanya tambal sulam tetapi mengandung makna korektif yang

mendasar baik struktural maupun kultural, sehingga diperlukan proses waktu tahapan

dan pengendalian yang baik dan efektif.

c. Reformasi untuk menjamin sinergitas antara perubahan (change) dan

kesinambungan (continuity), sehingga reformasi dilaksanakan tanpa merusak dan

sambil memelihara hal yang masih baik.

d. Reformasi damai melibatkan segenap komponen bangsa dalam memecahkan

masalah kebangsaan dengan menghormati dinamika individu, komunitas, lokalitas, dan

keanekaan secara wajar.

e. Reformasi menjamin demokratisasi yang mencerminkan perbedaan dalam

keteraturan, sehingga supremasi hukum dan HAM dihormati dan dijunjung tinggi semua

pihak tanpa diskriminatif. 

Upaya sosialisasi reformasi internal TNI memang sering kali disoroti masih sebatas wacana dan belum menyentuh banyak hal prinsipil. Tetapi bagaimanapun, fakta TNI telah berupaya dan akan terus berbuat banyak untuk melakukan perubahan baik struktural maupun kultural. Langkah nyata TNI ini tidak akan pernah berhenti. TNI sadar, reformasi merupakan sebuah proses dan perlu waktu. Kebijaksanaan TNI dalam pembentukan opini dan pembangunan citra dalam era

keterbukaan dan perang informasi saat ini, kebijakan dalam jangka pendek, adalah

sebagai berikut.  Terhadap kekurangan masa lalu, tidak akan bersikap menutup-

nutupi atau melakukan pembelaan secara membabi buta atas kritik dan sorotan yang

dilontarkan masyarakat. Seiring dengan itu, harus meyakinkan kepada lingkungan

internal dan eksternal bahwa TNI bertekad melakukan reformasi internal dan

melangkah ke depan dengan paradigma barunya. Terhadap upaya-upaya siste-

matis yang terus-menerus mendiskreditkan, TNI mengambil kebijakan melakukan

pendekatan persuasif. Langkah-langkah hukum diambil bila memang keadaannya

sudah menuntut demikian. Sampai saat ini kebijakan menghadapi perang informasi

adalah tidak mengambil posisi dan bersikap ofensif, tetapi lebih bersifat defensif.

Artinya, dituntut jeli mencermati dan arif serta bijaksana mengambil sikap sehingga

mampu mengeliminasi setiap pemberitaan yang merugikan.

10. Konsep Pertahanan Indonesia Masa Depan. Konsep Pertahanan,

karena merupakan pernyataan formal oleh otoritas di bidang pertahanan negara bahwa

masalah pertahanan perlu menjadi wacana publik, bukan hanya domainnya tentara.

Untuk menggugah munculnya pemikiran-pemikiran cerdas tentang konsep pertahanan,

perlu disampaikan pokok-pokok pandangan tentang konsep pertahanan Indonesia di

masa depan. Dalam pengertian yang umum berlaku selama ini, pertahanan dan

keamanan bertujuan untuk mewujudkan keamanan nasional (kepentingan keamanan)

terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam negeri dalam berbagai dimensi

kehidupan bangsa. Berkaitan dengan pembahasan konsep pertahanan Indonesia di

masa depan, perlu dirumuskan secara jelas tentang ancamannya sehingga dapat

ditentukan sistem pertahanan yang harus dibangun.

a. Ditinjau dari bentuknya. ancaman dapat berupa ancaman fisik/langsung

ataupun ancaman nonfisik/tidak langsung, dengan sasaran berbagai dimensi kehidupan

bangsa yang meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer.

Ancaman fisik/langsung terjadi karena adanya upaya pemakaian kehendak oleh

suatu pihak terhadap pihak lain,sedangkan ancanam nonfisik/tidak langsung timbul

disebabkan adanya upaya suatu pihak untuk mempengaruhi pikiran, sikap ataupun

tindakan pihak lain. 

b. Ditinjau dari sumbernya. selama ini ancaman dipandang dapat berasal dari

luar negeri, ataupun dari dalam negeri (dari warga bangsa sendiri). Dengan pengertian

ini, di masa lalu segala hal yang dipandang dapat mengganggu keamanan nasional

dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, yang kemudian berlaku

pula terhadap perbedaan pendapat dengan pemerintah. 

Untuk menghindari terulangnya fenomena tersebut, pengertian ancaman perlu lebih

dipertegas. Ancaman yang berasal dari luar, baik dalam bentuk ancaman fisik/langsung

ataupun nonfisik/tidak langsung, merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional.

Sedangkan aktivitas ataupun aspirasi warga bangsa yang bertentangan atau tidak

sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku tidak tepat bila dianggap sebagai

ancaman. Masalah itu sebaiknya dipandang sebagai permasalahan dalam suatu

keluarga bangsa, walaupun bila salah dalam menanganinya dapat berkembang menjadi

ancaman terhadap kepentingan nasional. Dengan demikian dapat dirumuskan cara

penanganan yang lebih tepat, dalam mengatasi ancaman yang berasal dari luar, dan

dalam menangani permasalahan akibat dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suatu konsep pertahan-an negara tentunya harus dibangun untuk menghadapi

dan mengatasi invasion force, sedangkan kemungkinan munculnya invitation force

harus ditiadakan dengan jalan menjelaskan semua permasalahan dalam negeri secara

adil dan cepat berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Apabila dipaksa-kan datangnya invitation force, karena adanya kepentingan

pihak luar negeri tertentu-harus dihadapi sebagai suatu invasion force yang akan

merongrong kedaulatan dan integritas bangsa dan negara. Berkaitan dengan itu,

masalah dalam negeri dan ancaman dari luar negeri harus dipandang sebagai dua

fenomena berbeda yang memerlukan konsep penanganan yang berbeda pula, berupa

konsep penyelesaian masalah dalam negeri dan konsep pertahanan negara. Dalam

dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat mungkin terjadi perbedaan-

perbedaan persepsi, aspirasi, maupun visi di antara berbagai pihak yang berinteraksi,

baik di antara kelompok masyarakat, ataupun antara kelompok masyarakat dengan

penyelenggara pemerintahan.  

Sejarah perang menunjukkan bahwa pemaksaan kehendak oleh suatu negara terhadap

negara lain umumnya dilakukan melalui pengerahan kekuatan militer untuk menduduki

dan menguasai wilayah negara yang diserang. Dengan persepsi bentuk invasi yang

demikian dan pengalaman perang kemerdekaan, Indonesia menyelenggarakan upaya

pertahanan negara berdasarkan konsepsi perang rakyat semesta, sebagai

implementasi dari Sishankamrata. Sebagai suatu konsepsi perang total untuk

mengalahkan dan mengusir musuh yang menduduki wilayah Indonesia, Sishankamrata

telah terbukti ampuh.  

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsep pendudukan dan penguasaan wilayah

masih valid dalam pertikaian bersenjata antarnegara di masa depan? Apakah perang di

masa depan masih akan berupa pengerahan pasukan untuk menduduki dan menguasai

wilayah negara lain? Dalam menentukan konsep pertahanan negara pertanyaan-

pertanyaan tersebut sangat penting, karena suatu konsep pertahanan harus dapat

digunakan untuk menangkal dan mengatasi bentuk ancaman yang paling mungkin akan

dihadapi. Berbagai kajian tentang konflik militer akhir-akhir ini menunjukkan bahwa di

masa depan, ancaman kekerasan dalam bentuk invasi militer untuk menduduki dan

menguasai wilayah suatu negara sudah kurang relevan. 

Dalam konteks Indonesia, dikaitkan dengan kondisi geografi dan demografi serta

dinamika kehidupan antarnegara sulit dibayangkan adanya suatu kekuatan yang

memiliki kemampuan, kemauan dan niat untuk melakukan invasi militer besar-besaran

terhadap Indonesia. Yang lebih mungkin terjadi adalah ancaman berupa pelanggaran

wilayah perbatasan, infiltrasi, serta tekanan militer dalam bentuk pameran kekuatan

(power diplomacy) oleh suatu negara utuk mendapatkan konsesi bagi kepentingannya.

Dengan demikian, apakah Sishankamrata-yang dalam konteks pertahanan menjadi

Sishanrata-tidak lagi sesuai bagi Indonesia?  

Sebagai suatu tekad bangsa untuk tidak pernah mau hidup dalam alam penjajahan.

Sishankamrata akan selalu relevan dan pada dasarnya bersifat universal. Akan tetapi,

penerapan Sishankamrata dalam bentuk konkret, apalagi bila diartikan sebagai seluruh

rakyat adalah tentara, tampaknya tidak lagi sesuai untuk menghadapi ancaman perang

di masa depan. Berdasarkan bentuk ancaman yang mungkin akan dihadapi di masa

depan, Indonesia perlu merumuskan konsep pertahanan dan jenis serta kualitas

kekuatan militer yang mampu menangkal dan menghadapi bentuk ancaman tersebut

secara tepat. 

11. Struktur kekuatan pertahanan. Berdasarkan konstitusi, tanggung-jawab

pertahanan negara berada di tangan presiden (yang telah dipilih oleh rakyat) untuk

menyelenggarakan pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya tersebut

dalam bentuk konkret dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintahan untuk bersama-sama masyarakat mewujudkan kepentingan nasional,

baik kepentingan keamanan maupun kepentingan kesejahteraan.  

Seluruh tugas menyelenggarakan pemerintahan tidak mungkin dikerjakan secara

langsung oleh presiden, sehingga presiden membentuk berbagai institusi

penyelenggara pemerintahan dengan prinsip membagi habis fungsi-fungsi

pemerintahan tersebut. Berkaitan dengan upaya pertahanan negara sebagai bagian

dari upaya mewujudkan kepentingan keamanan, dibentuk institusi pertahanan untuk

menghadapi ancaman terhadap eksistensi negara dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Sesuai dengan dimensi perang modern, kekuatan pertahanan Indonesia terdiri

dari tiga komponen yaitu komponen darat, laut, dan udara dengan kekhasan perannya

masing-masing yang bersifat saling melengkapi, sehingga merupakan kekuatan

pertahanan yang utuh. 

Ketiga komponen kekuatan dibangun dan disiapkan agar memiliki kemampuan untuk

mempertahankan kepentingan Indonesia dari kemungkinan ancaman militer dan

membantu penegakkan hukum nasional bila dibutuhkan. Agar mampu berfungsi

dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, susunan dan jumlah kekuatan tiap

komponen harus didasarkan pada hasil analisis komprehensif tentang persepsi

ancaman yang mungkin dihadapi, dan pengelolaannya diselenggarakan secara

tepat.

Pengelolaan komponen kekuatan meliputi kegiatan menyiapkan agar dapat berfungsi

secara optimal berdasarkan peran masing-masing, dan menggunakannya sesuai

kebutuhan. Kegiatan menyiapkan atau lebih dikenal dengan istilah pembinaan, meliputi

pembinaan kemampuan dan pembinaan kekuatan. Pembinaan kemampuan adalah

kegiatan mengelola peralatan, sistem dan metoda serta personil, agar secara

keseluruhan dapat berfungsi secara optimal.  

Pembinaan kekuatan berkaitan dengan kegiatan peningkatan kualitas atau jumlah

peralatan, kualitas sistem dan metoda serta jumlah personil dalam rangka peningkatan

kekuatan yang dimiliki. Sedangkan kegiatan menggunakan atau lebih dikenal dengan

istilah penggunaan kekuatan, adalah kegiatan mengelola kekuatan dalam rangka

penyelenggaraan operasi. Agar pembinaan serta penggunaan kekuatan dapat

terselenggara dengan baik, dibutuhkan organisasi yang sesuai. Penyelenggaraan

fungsi pertahanan negara selama ini menjadi tanggungjawab Menteri Pertahanan

(Menhan) dan Panglima TNI yang masing-masing bertanggungjawab kepada presiden. 

Menhan membawahi Dephan beserta jajarannya serta Kodam-kodam sebagai

pelaksana Dephan di daerah, dengan fungsi pengelolaan sumberdaya nasional untuk

kepentingan pertahanan (fungsi pembinaan). Sedangkan Panglima TNI membawahi

Mabes TNI beserta jajarannya (fungsi pembinaan dan penggunaan kekuatan), TNI AD,

AL, dan AU (fungsi pembinaan), serta Komando-komando Operasi (Kodam, Koarma,

Kohanudnas, dan Koopsau) sebagai pelaksana operasi (fungsi penggunaan kekuatan).

Di samping sebagai pelaksana operasi, tiap komando operasi juga berfungsi

sebagai penyelenggara pembinaan di bawah TNI AD, AL, atau AU. 

Walaupun secara normatif telah ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab

di antara berbagai institusi, sangat mungkin terjadi ketidak pastian tugas dan

wewenang, perbedaan kebijaksanaan/strategi, serta duplikasi pelaksanaan kegiatan,

yang dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pertahanan.

Dengan keterbatasan sumber daya nasional bagi kepentingan pertahanan, perlu

dilakukan penataan kembali institusi-institusi penyelenggara pertahanan agar dapat

menghasilkan kemampuan pertahanan yang mantap dengan penggunaan sumber daya

secara efisien. Beberapa hal mendasar yang perlu menjadi pertimbangan dalam

penataan kembali institusi-institusi penyelenggara pertahanan antara lain, adanya satu

kesatuan organisasi pertahanan dibawah pimpinan seorang pejabat sebagai

penanggungjawab penyelenggaraan pertahanan secara keseluruhan. Juga perlu

adanya pembagian tugas dan wewenang secara jelas dan tegas dalam jajaran institusi

penyelenggara pertahanan.

Selain itu perlu dihindari duplikasi baik dalam pengalokasian komponen-

komponen kekuatan, ataupun dalam pengelolaannya. Juga perlu dilakukan pemisahan

antara institusi pembina dan institusi pengguna kekuatan. Untuk menggugah

pengkajian lebih lanjut organisasi yang tepat bagi penyelenggaraan pertahanan,

diajukan garis besar bentuk organisasi serta lingkup tugas dan wewenangnya. 

a.         Pada tataran pertama adalah Departemen Pertahanan, dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Tugas dan wewenang Dephan meliputi perumusan kebijaksanaan umum pertahanan negara serta pembinaan dan penggunaan kekuatan, pengelolaan sumber-daya  nasional bagi kepentingan pertahanan, pengalokasian sumber-daya bagi pembinaan dan penggunaan kekuatan, evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan kekuatan. b. Pola tataran kedua adalah institusi pembina dan institusi pengguna kekuatan

yang berkedudukan sejajar dan masing-masing dipimpin oleh pejabat yang

bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan. Institusi pembina dan pengguna

kekuatan perlu dipisahkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Organisasi

pembinaan disusun berdasarkan kekhasan tiap komponen kekuatan, organisasi

penggunaan kekuatan disusun berdasarkan wilayah operasi serta dalam pelaksanaan

operasi memanfaatkan kekhasan tiap komponen sebagai suatu sinergi. Apabila

wilayah Indonesia merupakan satu wilayah operasi, pengguna kekuatan adalah

Komando TNI di bawah pimpinan Panglima TNI dengan tugas dan wewenang meliputi

perumusan kebijaksanaan dan strategi penggunaan kekuatan serta

penyelenggaraan operasi-operasi gabungan. 

Struktur komando TNI terdiri dari markas komando sebagai staf Panglima TNI dan

komponen darat, laut, dan udara, sebagai pelaksana operasi. Dalam rangka

pelaksanaan operasi, Menhan mengalokasikan kekuatan darat, laut, dan udara, yang

berada dalam pembinaan tiap angkatan untuk selama pelaksanaan operasi menjadi

kekuatan tiap komponen komando TNI. Apabila wilayah Indonesia dibagi menjadi

beberapa wilayah operasi, penggunaan kekuatan diselenggarakan oleh markas staf

gabungan dan komando-komando gabungan dengan pembagian tugas dan wewenang

sebagai berikut. Staf Gabungan dibawah pimpinan Kepala Staf Gabungan, dengan

tugas dan wewenang meliputi perumusan kebijaksanaan dan strategi penggunaan

kekuatan, serta pengawasan penggunaan kekuatan.

c. Pada tataran ketiga adalah sejumlah komando pembinaan sebagai pelaksana

pembinaan kemampuan yang berkedudukan dibawah tiap kepala staf angkatan, dan

komponen-komponen darat, laut, dan udara, sebagai pelaksana operasi yang

berkedudukan dibawah Panglima TNI ataupun di bawah panglima-panglima komando

gabungan sesuai jumlah komando gabungan yang dibentuk. 

Kiranya pokok-pokok pandangan ini dimaksudkan untuk menggugah munculnya

pemikiran-pemikiran komprehensif dari berbagai pihak, mengingat pertahanan negara

merupakan suatu keniscayaan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

BAB – III

KONDISI KEMAMPUAN APARAT KOWIL SAAT INI

12. Umum.

a. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan 

kekuatan

           kewilayahan berupa RAK Juang yang tangguh dan bedaya  guna bagi 

kepentingan 

           penyelenggaraan sishanneg.

 b. Kekuatan kewilayahan sebagai suatu totalitas dari segenap kekuatan unsur-

unsur wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung operasi-operasi yang

dilaksanakan ahnyamungkin diwujudkan dengan adanya tindakan nyata melalui

pembinaan yang secara terus-menerus.

c. Dalam mewujudkan RAK Juang dilaksanakan melalui serangkaian pencapaian

sasaran yang dapat dibedakan sebagai sasaran pokok, sasaran khusus dan sasaran

antara. Yang mana hasil pencapaian sasaran ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan

pembinaan teritorial bagi aparat Kowil dalam menghadapi tantangan tugas kedepan

dan perang modern.

13. Sikap Aparat Teritorial. Temuan yang didapatkan di lapangan tentang

perilaku sebagian besar aparat teritorial berupa kekurang-mampuannya menjadi

komunikator yang baik dan memerankan diri sebagai pengayom masyarakat, kurang

tanggap terhadap situasi, kondisi serta kekurang pekaan terhadap aspirasi masyarakat.

Sebagai aparat teritorial modal dasar yang harus dimiliki adalah kualitas pribadi yang

tercermin dari kemampuannya berkomunikasi dengan segenap masyarakat.

a. Pengamalan Sapta Marga. Sapta Marga sebagai kepribadian prajurit lahir

dan berkembang sesuai keberadaan prajurit TNI yang dalam pengalamannya

mengalami penyimpangan-penyimpangan antara lain :

1)            Adanya sebagian prajurit yang meminta perlakuan istimewa dengan tidak

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)            Adanya sebagian prajurit yang mengabaikan tugas dan melemparkan tanggung

jawab kepada orang lain.

3)            Menurunnya tingkat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keberanian

moril dalam membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

4)            Menurunnya disiplin dan kepatuhan serta ketaatan sebagai prajurit kepada unsur

pimpinan.

b. Pengamalan Sumpah Parjurit. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari

kurang menunjukkan prilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah

Parjurit sebagai berikut :

1)            Masih ditemukan sebagian prajurit melanggar hukum yang berlaku.

2)            Dalam melaksanakan tugas masih ditemukan prajurit yang tidak patuh dan taat

kepada perintah atasan.

3)            Masih ditemukan adanya prajurit yang kurang menyadari perbuatan dan

cenderung melempar tanggung jawab dalam menghadapi tuntutan hukum yang

berlaku.

c. Pengamalan Delapan Wajib TNI. Dalam kehidupan sehari-hari masih

ditemukan prajurit TNI yang tidak menerapkan 8 Wajib TNI dalam bermasyarakat hal ini

dapat terlihat dalam :

1)            Bersikap arogan, mau menang sendiri dan meminta perlakuan istimewa          dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

2)    Masih ditemukan kurangnya pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat yang berlaku

di daerah dan pemaksaan kehendak sesuai yang diinginkan.

3)            Masih ditemukan prajurit yang berpenampilan mewah di tengah-tengah kehidupan

masyarakat yang serba sederhana.

4)            Masih adanya prajurit yang tidak menghargai adat istiadat / budaya dan hak rakyat.

5)            Masih ditemukan dalam pergaulan sehari-hari menempatkan rakyat sebagai obyek

belaka, sehingga dalam melaksanakan kegiatantidak mengajak / melibatkan rakyat

dalam proses perencanaan.

  14. Kemampuan aparat Kowil.a. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat. Yaitu suatu kemampuan dimana

seorang Babinsa mampu dengan cepat menemukan suatu permasalahan dan

melaporkannya dengan cepat, sehingga kejadian tersebut dapat dengan segera diatasi.

b. Kemampuan manajemen teritorial. Yaitu suatu kemampuan dimana para

Babinsa mampu merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan sehingga

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.

c. Kemampuan penguasaan wilayah. Yaitu kemampuan dimana seorang

Babinsa harus mengetahui dengan pasti kondisi medan, masyarakat dan situasi daerah

yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Kemampuan perlawanan rakyat. Yaitu kemampuan mengorganisir masyarakat

untuk dilatih dalam melaksanakan bela negara.

e. Kemampuan komunikasi sosial. Yaitu kemampuan seorang Babinsa dapat

bersosialisasi dengan seluruh komponen masyarakat dan beradaptasi dengan cepat

terhadap lingkungannya.

BAB – IV

FAKTOR YANG BERPENGARUH

15. Umum. Penyelenggaraan pembinaan teritorial kedepan bagi TNI AD

merupakan bagian pembinaan teritorial dari pemerintah yang dikoordinasikan oleh

Dephan.  Dalam pelaksanaan pembinaan teritorial kedepan harus proporsional sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki TNI AD. Meskipun kenyataannya bahwa sampai saat

ini Kodam sebagai PTF Dephan di daerah masih berlaku, namun jabaran tugasnya

belum secara jelas dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan.  Dengan demikian

penyelenggaraan pembinaan teritorial kedepan bagi TNI AD harus sejalan dengan

kepentingan pembinaan teritorial pemerintah meskipun dirasakan banyak kendala /

hambatan atau faktor faktor yang mempengaruhi.

16. Faktor Internal.

a.            Faktor kekuatan.

1)            Pancasila sebagai ideologi negara telah diterima oleh mayoritas orsospol dan

lembaga kemasyarakatan lainnya.

2)            TNI yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat mempunyai semangat

pengabdian sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional Indonesia

yang profesional.

3)            Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan antara

lain melalui peningkatan mutu lembaga pendidikan militer, pengadaan kursus dan

pembinaan mental.

4)            Perubahan format politik membawa TNI lebih responsif terhadap kondisi yang

ada, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas personel TNI.

b.            Faktor Kelemahan.

1)            Belum terdapatnya kesamaan visi dan misi pelaksanaan binter.

2)            Ketaatan terhadap jati diri prajurit. Pemahaman yang kurang terhadap jati diri

TNI.

3)            Adanya tuntutan sebagian masyarakat agar Koter dibubarkan, dengan alasan

bahwa TNI hanya merupakan alat kekuasaan ( alat politik praktis ).

4)            Sumber Daya Manusia ( SDM ) di dalam tubuh TNI AD khususnya jajaran Koter

dinilai masih banyak kekurangan baik kuantitas maupun kualitas.

5)            Belum adanya payung hukum dan kurangnya dukungan dana yang memadai,

sistem dan metoda yang tepat serta situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang

kurang mendukung.

17. Faktor Eksternal. Perkembangan dewasa ini, khususnya pada era

reformasi, jaman telah berubah. Perkembangan lingkungan di bidang politik, ekonomi,

sosial budaya, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan

suatu kenyataan bahwa tuntutan dan tantangan semakin kompleks. Gejala kekhawatir-

an tentang adanya erosi dan degradasi profesionalisme aparat kowil, sudah sewajarnya

dilihat sebagai akibat logis dari adanya perkembangan khususnya di bidang teknologi

militer secara global. Kualitas dan bentuk profesionalisme aparat Kowil juga semakin

kompleks. Namun, juga harus diakui bahwa pengaruh lingkungan masyarakat terutama

tuntutan kebutuhan sosial ekonomi, ikut mempengaruhi corak dan sifat kejuangan yang

berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kiranya sangat bijaksana bila kita melihat

masalah ini dari perspektif masa kini, khususnya dalam upaya memelihara nilai-nilai

kejuangan, peningkatan kemampuan aparat Kowil yang memang diperlukan masa kini

khususnya menghadapi perang modern. Perkembangan lingkungan secara

global ditandai dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah mempercepat proses globalisasi. Hal ini telah mempengaruhi pola hidup dan

tuntutan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mengikuti perkembangan

tersebut.

a. Internasional

1) Globalisasi dunia telah membawa dampak perubahan pada corak dan pola hidup

dan kepentingan masyarakat dunia sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Perubahan tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap segala

aspek kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala konsekuensinya.

2) Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan masyarakat dunia

secara global telah membawa negara-negara Barat ke arah perubahan yang lebih

demokratis dan transparan. Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai negara

demokrasi dan pahlawan penegak HAM, telah memainkan perannya dalam percaturan

dunia dengan banyaknya ikut campur masalah-masalah negara lain termasuk di

dalamnya masalah demokrasi dan penegakan HAM. Hal ini telah membawa

konsekuensi terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang mau tidak

mau ikut bermain sesuai dengan peran yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat

sebagai negara adi kuasa.

b. Nasional.

1) Perubahan global yang dramatis telah mendorong bangsa Indonesia untuk

melakukan reformasi secara menyeluruh di segala aspek kehidupan dengan ditandai

adanya berbagai tuntutan seperti demokratisasi, HAM, Hukum dan termasuk di

dalamnya tuntutan terhadap TNI, khususnya TNI AD untuk melakukan reformasi

internal. Akhir-akhir ini, TNI AD telah menjadi sasaran kritikan dan hujatan oleh

sebagian kelompok masyarakat tertentu yang menganggap bahwa TNI AD telah

banyak melanggar HAM dan tidak demokratis.

2) Tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat semakin berkembang dan

meningkat sehingga menimbulkan berbagai masalah dan tantangan bagi Pembinaan

teritorial kedepan dalam skala politik dan ekonomi secara luas. Kondisi seperti ini telah

menciptakan suatu tantangan kepada Aparat Kowil sebagai bagian integral Komando

kewilayahan untuk mampu mengatasi kerawanan-kerawanan yang mengarah kepada

instabilitas nasional dan disintegrasi politik. Oleh karena demikian, Aparat Kowil

dituntut untuk lebih meningkatkan kepekaan dan kemampuan sesuai bidang tugas

yang diemban demi kepentingan bangsa dan negara.

18. Peluang dan kendala.

a.            Peluang.

1)            Semangat nasionalisme dan patriotisme merupakan karakteristik bangsa

Indonesia yang tetap terpelihara dalam berbagai perubahan jaman.

2)            Sebagian besar masyarakat masih menghendaki keberadaan Koter dengan

kegiatan Binternya, yang disesuaikan dengan tuntutan reformasi.

3)            Wadah penyelenggaraan Binter di dalam tubuh TNI AD, baik Organisasi,

personel, materiil maupun sarana dan prasarananya sudah ada.

4)            Penyelenggaraan binter dengan methoda Bhakti TNI dapat memperbaiki citra

TNI. Dengan tampilan prajurit TNI yang mencerminkan jati diri sebagai tentara

pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional.

5)            Fungsi Binter yang telah dikembalikan sebagai fungsi pemerintahan yang pada

saat ini masih dalam taraf sosialisasi.

b.            Kendala.

1)            Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tidak lepas dari pengaruh arus

globalisasi dan modernisasi tata kehidupan masyarakat. Apter sebagai manusia tidak

terlepas dari pengaruh tersebut.

2)            Belum adanya payung hukum bagi penyelenggaraan binter.

3)            Kurang profesionalnya personel dalam melaksanakan binter dan masih terjadinya

tindakan oknum Apter yang melanggar HAM.

4)            Belum tersosialisasikannya dengan baik tentang pembinaan teritorial yang telah

menjadi fungsi pemerintah.

5)            Sikap mendua dari DPR, pemerintah dan politisi yaitu disatu sisi mengharapkan

TNI dalam mengatasi permasalahan bangsa dan disisi lain menghujat dan

mendiskreditkan TNI.

BAB – V

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARAT KOWIL

19.       Aparat Kowil Menatap Masa Depan.      TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan atas keutuhan bangsa dan negara. TNI juga melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang, serta TNI berkewajiban memberikan bantuan berupa penyelenggaraan tugas kemanusiaan (civic mission). Memberi bantuan kepada Kepolisian Negara RI dalam tugas keamanan atas permintaan yang diatur undang-undang, serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah PBB. Kelanjutannya, disusun pedoman normatif yang lebih operasional tentang proses reformasi dan penataan kembali institusi dan peran TNI dalam Program Pembangunan Nasional ( Propenas ) 2000 – 2004 yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di tiap  sektor. Pokok-pokok kebijakan

pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan dalam Propenas itu meliputi:

a.            Menata kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi,

redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara; me-ngembangkan sistem

pertahanan rakyat semesta yang bertumpu pada keku-atan rakyat dengan TNI dan Polri

sebagai kekuatan utama didukung komponen lain dengan meningkatkan kesadaran

bela negara melalui wajib latih dan mem-bangun kondisi juang, serta mewujudkan

kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.

b.            Meningkatkan profesionalitas Aparat Kowil, meningkatkan rasio kekuatan

komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan kewilayahan

yang didukung sarana, prasarana, dan anggaran memadai; serta memperluas dan

meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam

rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam

pemeliharaan perdamaian dunia.

Dua dokumen penting itu adalah koridor bagi langkah-langkah pembenahan dan

reposisi peran dan fungsi TNI dewasa ini dan akan terus berlanjut di masa datang. Oleh

Pimpinan TNI dua pedoman itu dijabarkan dalam program kerja dan langkah-langkah,

seperti berikut.

a.            Melanjutkan agenda reformasi internal TNI utamanya perubahan kultur prajurit,

melalui konsistensi sikap untuk benar-benar menjadikan diri sebagai alat negara di

bidang pertahanan dengan sekali-kali tidak memasuki wilayah politik praktis dan

partisan.

b.            Melanjutkan proses menjadikan prajurit TNI profesional dan disiplin yang

menjunjung tinggi hukum dan HAM guna meningkatkan kemampuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama melalui penyempurnaan kurikulum

disemua tingkatan pendidikan dan juga penyempurnaan materi latihan.

c.            Memelihara kehidupan prajurit yang sehat dengan menghargai prestasi dan

profesional serta pemberian sanksi secara proporsional bagi mereka yang melanggar

hukum dan indisipliner (reward and punishment) yang harus konsisten diterapkan

melalui jalur hukum, bagi prajurit indispliner, baik itu yang dilakukan di medan tugas

maupun di home base melalui pengadilan militer atau pengadilan koneksitas serta

penjatuhan sanksi administratif berupa pemecatan atau pencopotan dari jabatan.

d.            Berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap masalah bangsa seperti kasus

gerakan separatis, konflik horizontal, terorisme secara proporsional sesuai peran dan

tugas TNI.

 e.            Proaktif menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission) dalam

membantu meringankan kesulitan masyarakat, diminta atau tidak.

f.             Siap mengemban tugas dalam pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendara

PBB (peace keeping operation).

Faktor-faktor itu menimbulkan dilema yang sulit dipecahkan. Dengan kata lain,

usaha mengembalikan jati diri Aparat Kowil tidak mudah dilaksanakan, terlebih di

tengah tarik-menarik kehidupan politik yang belum sepenuhnya stabil. Hambatan

internal dari tubuh TNI yang berpadu dengan aneka tantangan eksternal merupakan isu

yang harus ditangani dengan hati-hati. Meski tantangan dan godaan untuk penataan

kembali itu cukup besar, Aparat Kowil harus senantiasa melihat ke depan, berjuang

keras membangun kembali kredibilitas, integritas, demi mengembalikan jati dirinya

sebagai pengawal keutuhan negara dan bangsa.

20. Upaya meningkatkan kemampuan aparat Kowil. Peningkatan kemam-puan

aparat Kowil memerlukan suatu upaya yang terpadu dan prinsipnya berkesinambungan

antara satu unsur dengan unsur lain yang terkait untuk mencapai sasaran yang

diinginkan yaitu Postur aparat komando kewilayahan yang tangguh yang dilandasi

disiplin tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Profesionalisme dan

disiplin yang merupakan dua hal penting yang terkait harus dimiliki Aparat Kowil dalam

melaksanakan tugasnya ke depan. Kita sadari bahwa proses pencapaian sasaran

selalu mengalami berbagai hambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan

berbagai pemecahan mulai proses penyediaan tenaga , Pendidikan, Latihan, sampai

dengan proses pembinaan teritorial menghadapi tantangan tugas kedepan dan perang

modern dan upaya yang perlu dilakukan antara lain :

a. Aspek Profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang

berarti suatu pekerjaan tertentu yang menuntut suatu keahlian tertentu dan kualifikasi

tertentu melalui jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu sehingga mampu

melakukan jenis pekerjaan tertentu dan oleh karena demikian dibayar dengan

pendapatan tertentu pula. Dengan demikian, profesionalisme memerlukan adanya

suatu kualifikasi (keahlian) yang diperoleh dari hasil pendidikan dan latihan.

Pembinaan dan peningkatan profesionalisme Aparat teritorial harus dilakukan

secara berkesinambungan melalui suatu sistem dan pola yang baku sesuai kebutuhan

dan tuntutan tugas yang berkembang masa kini (era reformasi) dan harus dihindari

cara-cara yang berorientasi kepada selera individu (pimpinan). Hal tersebut perlu

ditempatkan dan di kembalikan kepada sendi-sendi yang mendasari tentang pembinaan

teritorial. beberapa langkah yang perlu dipedomani disamping aspek-aspek lain (secara

makro) dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat Kowil antara lain

1) Penyediaan Aparat teritorial di wilayah (recruitment process). Proses penjaringan

personel yang terarah dan konsisten pada aturan di mana proses seleksi menjadi

sangat penting dan menentukan untuk memperoleh masukan yang lebih baik dan dan

akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pembinaan teritorial. Oleh karena itu,

upaya perbaikan manajemen teritorial dalam proses tersebut harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Stadarisasi dan persyaratan harus diarahkan pada upaya untuk

menjaring calon yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan di lapangan.

Mengingat perkembangan teknologi yang menuntut sumberdaya manusia (SDM) yang

berkualitas, bahwa perlu dipertimbangkan aparat teritorial (raw input) yang

berpendidikan memadai dan potensi untuk dikembangkan serta melihat aspek psikologi

dan kategori kepribadiannya yang dewasa.

2) Pemanfaatan dan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

sarana informasi lain yang dapat digunakan dalam mendukung peningkatan

kemampuan Aparat Kowil. Dengan kata lain bahwa kemampuan aparat Kowil

akan meningkat karena interaksi kondisi lingkungan yang kondusif dengan adanya

niat dan motivasi Aparat tersebut untuk lebih maju.

3) Unsur pimpinan satuan teritorial sebagai pengguna hasil didik dan latihan di

lembaga pendidikan pengembangan spesialisasi untuk melanjutkan dan meningkatkan

kemampuan aparat teritorial diwilayah melalui pembinaan dan pelatihan dalam satuan

baik terprogram maupun sesuai kebutuhan dan senantiasa membekali pengetahuan

dan petunjuk petunjuk pelaksanaan tugas dilapangan sesuai kebijakan dari komando

atas dihadapkan dengan dengan berbagai permasalahan yang serba kompleks dalam

kewenangan tugasnya, oleh karena itu membekali para prajurit di jajarannya dengan

berbagai pengetahuan dan ketrampilan adalah mutlak. Situasi dan kondisi wilayah

yang begitu komplek dengan kondisi penduduk yang begitu heterogenitas

mengharuskan aparat Kowil untuk dituntut lebih profesional didalam melaksanakan

tugasnya terutama bagi aparat Komando Kewilayahan yang langsung berhadapan

dengan masyarakat. Guna kemungkinan menghadapi permasalahan teritorial dalam hal

ini dimaksud dituntut kemampuan dan kesiapan satuan kowil baik perorangan maupun

satuan.

4) Melaksanakan pembinaan aparat teritorial dengan tujuan :

a) Terserapnya berbagai informasi, petunjuk dan kebijaksana-an yang disampaikan

oleh pimpinan Kodam Jaya/TNI AD. Tentang visi, misi dan pembinaan teritorial, UU

Nomor 3 tentang Pertahanan Negara tahun 2003, Reformasi Internal TNI serta HAM

dan Demokratisasi.

b) Terakomodasinya antara informasi, petunjuk dan kebijaksa-naan dengan kualitas

pada kondisi obyektif di lapangan serta mampu melakukan komunikasi dua arah

dengan seluruh komponen masyarakat.

c) Diperolehnya pemahaman yang sama dalam melihat berbagai fenomena yang

berkembang dalam upaya mewujudkan kesatuan fikir, sikap dan pola tindakan di

lapangan.

Pelaksanaan pelatiahan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dimana kita

dapat melakukan komunikasi antara pimpinan dan bawahan serta menyamakan visi,

misi dan kebijaksanaan pimpinan TNI AD dalam menyelenggarakan Pembinaan

Teritorial, sehingga kegiatan pembinaan di tingkat Kodam akan ditindaklanjuti di tingkat

Korem maupun Kodim secara rutin pada Minggu Militer setiap bulan, dalam wujud

Aplikasi Pembinaan Teritorial dengan sistem dan metode yang sama namun

disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

5) Untuk dapat berbicara di lingkungan masyarakat aparat teritorial di bekali dengan

5 kemampuan teritorial yang harus diaplikasikan dalam setiap pelaksanaan tugas

sehari-hari antara lain:

a) Kemampuan temu cepat dan lapor cepat. Yaitu suatu kemampuan dimana

seorang Babinsa mampu dengan cepat menemukan suatu permasalahan dan

melaporkannya dengan cepat, sehingga kejadian tersebut dapat dengan segera diatasi.

b) Kemampuan manajemen teritorial. Yaitu suatu ke-mampuan dimana para

Babinsa mampu merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan sehingga

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.

c) Kemampuan penguasaan wilayah. Yaitu kemam-puan dimana seorang

Babinsa harus mengetahui dengan pasti kondisi medan, masyarakat dan situasi daerah

yang menjadi tanggung jawabnya.

d) Kemampuan perlawanan rakyat. Yaitu kemampuan mengorganisir

masyarakat untuk dilatih dalam melaksanakan bela negara.

e) Kemampuan komunikasi sosial. Yaitu kemampuan seorang Babinsa dapat

bersosialisasi dengan seluruh komponen masyarakat dan beradaptasi dengan cepat

terhadap lingkungan-nya.

6) Penggunaan personel melalui sistem TOA (Tour Of Area) dan TOD (Tour Of

Duty) yang tepat dan memadai. Sistem ini merupakan sistem penugasan bagi personel

militer, yang merupakan variasi dari bidang penugasan atau alih tugas. Hal ini

diharapkan prajurit akan memperoleh suatu wawasan dan cakrawala pandang yang

luas serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemampuan teritorialnya

sesuai dengan lapangan penugasan yang ada.

b. Aspek Disiplin. Disiplin yang merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan

terhadap suatu norma, hukum ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku harus

dilakukan atas dasar kesadaran untuk melakukan sesuai dengan lingkup tugas dan

tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI AD. Dengan kata lain bahwa Aparat teritorial

harus mampu mengendalikan diri untuk selalu melaksanakan semua aturan yang

berlaku tanpa ada paksaan dan harus tetap berpedoman pada sendi-sendi Sapta

Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI. Untuk menghindari adanya

konflik-konflik internal dan eksternal sebagai akibat dari adanya disiplin kaku (mati),

perlu adanya suatu kemampuan dalam kepemimpinan dari unsur pimpinan untuk

menciptakan kondisi rasa aman dan nyaman dari prajurit untuk melaksanakan tugasnya

atas dasar keyakinan akan kebenaran sesuai aturan yang berlaku dengan memberikan

toleransi, ruang gerak, inovasi dan kreasi dari prajurit, sehingga akan tercipta suatu

disiplin yang luwes (fleksibel). Ada beberapa langkah-langkah lain yang

dapat ditempuh secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan norma-norma

dasar keprajuritan antara lain :

1) Penanaman kesadaran prajurit akan pentingnya disiplin dalam kehidupan

keprajuritan dan kemasyarakatan yang mensyaratkan Aparat Kowil akan selalu menjadi

contoh dan teladan bagi lingkungan masyarakat.

2) Pemberian pemahaman (sosialisasi) aturan-aturan yang berkaitan dengan

disiplin keprajuritan yang berlaku terhadap prajurit dan keluarga dengan dibarengi

adanya suatu penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

c. Aspek Kesejahteraan. Aspek ini mempunyai pengaruh langsung terhadap upaya

peningkatan kemampuan aparat Kowil serta motivasi dan kejuangan prajurit.

Perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dalam memecahkan masalah

kesejahteraan akan menentukan pencapaian upaya tersebut. Aspek kesejahteraan

prajurit pada dasarnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan

kehidupan prajurit dan keluarga. Oleh karena itu, dapat dikembangkan cara-cara untuk

meningkatkan aspek kesejahteraan melalui upaya-upaya perbaikan dan pemenuhan

akan kebutuhan mendasar prajurit, penyediaan sarana dan prasarana umum serta

perbaikan lain yang mendukung langsung moril dan kesejahteraan prajurit sesuai

dengan kemampuan.

BAB – VI

PENUTUP

21. Kesimpulan.

a. Upaya sosialisasi reformasi internal TNI memang sering kali disoroti masih

sebatas wacana dan belum menyentuh banyak hal prinsipil. Tetapi bagaimanapun,

fakta TNI telah berupaya dan akan terus berbuat banyak untuk melakukan perubahan

baik struktural maupun kultural. Langkah nyata TNI ini tidak akan pernah berhenti. TNI

sadar, reformasi merupakan sebuah proses dan perlu waktu. Kebijaksanaan TNI

dalam pembentukan opini dan pembangunan citra dalam era keterbukaan dan perang

informasi saat ini.

b. Peran TNI adalah alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara

Republik Indonesia, Sebagai alat pertahanan negara, Keutuhan wilayah NKRI yang

berdasarkan pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

Negara serta melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi

warga negara.

c. Peningkatan kemampuan aparat Kowil memerlukan suatu upaya yang terpadu

dan prinsipnya berkesinambungan antara satu unsur dengan unsur lain yang terkait

untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu Postur aparat komando kewilayahan

yang tangguh yang dilandasi disiplin tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan lingkun-

gan. Profesionalisme dan disiplin yang merupakan dua hal penting yang terkait harus

dimiliki Aparat Kowil dalam melaksanakan tugasnya ke depan dan selalu berorientasi

pada aspek profesionalisme, disiplin dan kesejahteraan prajurit.

22. Saran.

a. Agar dapat tercapainya peningkatan kemampuan aparat Kowil guna menghadapi

tugas kedepan dan perang modern perlu adanya kajian secara mendalam tentang

tugas-tugas yang kongkrit kedepan tentang peran aparat teritorial yang mempunyai

wewenang dan digariskan secara jelas.

b. Adanya sosialisasi secara terus menerus ke bawah terhadap aparat teritorial dan

juga ke masyarakat tentang petunjuk pelaksanaan serta peran aparat Kowil secara

nyata dilapangan. Dalam hal ini bujuk dan piranti lunak yang selalu mengikuti dinamika

dan perkembangan wilayah serta senantiasa berkiblat pada perubahan-perubahan

yang signifikan di masyarakat sesuai dengan tuntutan perang modern yang sarat akan

arus informasi.

c. Perlu dibuat standarisasi yang jelas dan tegas tentang manajemen teritorial yang

dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan

proses pengendalian kegiatan pembinaan teritorial oleh aparat kowil di lapangan

dengan mewadahi kepentingan semua komponen bangsa yang ada, sehingga aparat

kowil dapat melaksanakan ataupun menyelenggarakan pembinaan teritorial secara

konsepsional, terprogram dan terpadu.

23. Demikian tulisan ini dibuat sebagai sumbangan pikiran penulis kepada Komando

Atas dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut tentang peniangkatan

kemammpuan aparat Kowil.

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARAT KOWIL GUNA MENGHADAPI TUGAS KE DEPAN DAN

PERANG MODERN

DISUSUN OLEH :

KAPTEN ART MUHAMMAD HAIDIR