UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH - bappenas.go.id · Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang TertutupTentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha

UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAHUPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH

Ir M M Azhar Lubis MAIr. M.M. Azhar Lubis, MADeputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman ModalBadan Koordinasi Penanaman Modal - RI

Bappenas - Jakarta Tanggal 3 November 2008

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

11

KEBUTUHAN INVESTASI NASIONAL DAN INVESTASI

Target Pertumbuhan Ekonomi 2008

( 6,4% ) 1)

Pemerintah:Rp 146 Trilyun

Target Realisasi PMDN: Rp 49,6 Trilyun

Target Realisasi PMA: Rp 103,3 Trilyun

Total Target Realisasi: Rp 152,9 Trilyun 2)

Kebutuhan Investasi Indonesia Rp 1.140,5 Trilyun12,80 %

P t j PMDN R 225 7 T ilMasyarakat termasuk Dunia Usaha:

87,20 %

Persetujuan PMDN: Rp 225,7 Trilyun

Persetujuan PMA: Rp 287,5 Trilyun

Masyarakat termasuk Dunia Usaha:Rp 994,5 Trilyun

Total Target Persetujuan: Rp 513,2 Trilyun 2)


21) Berdasarkan usulan Bappenas untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009.2) Realisasi dan persetujuan investasi tahun 2008 ditargetkan tumbuh sebesar 13% (riel) + deflator 6,5%.

REALISASI INVESTASI (IUT) PMDN DAN PMAREALISASI INVESTASI (IUT) PMDN DAN PMA1 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 20081 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 2008

JAN-AGST 2007 JAN-AGST 2008 Net Growth

(%)REALISASI INVESTASI REALISASI INVESTASI

1 2 (2 : 1)1 2 (2 : 1)

• PMDN Rp. 32,15 trilyun

(US $ 3,57 billion)Rp. 12,89 trilyun(US $ 1,43 billion)

-59,9

• PMA Rp. 73,17 trilyun(US$. 8,13 billion)

Rp. 103,68 trilyun(US$.11,52 billion)

41,7

•TOTAL Rp. 105,32 trilyunUS $ 11,70 billion)

Rp. 116,57 trilyun(US $ 12,95 billion)

10,7

Catatan : 1. Realisasi investasi adalah kegiatan investasi yang sudah direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa dan perusahaan sudah memperoleh Izin Usaha Tetap (IUT) dari Pemerintah (BKPM). Proyek-proyek PMA/PMDN yang masih dalam tahap pembangunan belum tercatat realisasi investasinya.


32. Kurs US$. 1 = Rp. 9.000,-3. *) Rencana Startejik BKPM 2005-2009

PERKEMBANGAN REALISASI PMDN MENURUT SEKTORPERKEMBANGAN REALISASI PMDN MENURUT SEKTOR20052005 2002008 ( /d A t )8 ( /d A t )20052005-- 2002008 (s/d Agustus)8 (s/d Agustus)

30,0

20,0

25,0

liun

10,0

15,0

Rp

Trill

0,0

5,0

2004 2005 2006 2007 2008*)2004 2005 2006 2007 2008*)

Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier


4*) sampai dengan Agustus 2008

PERKEMBANGAN REALISASI PMPERKEMBANGAN REALISASI PMAA MENURUT SEKTORMENURUT SEKTOR20052005 2002008 ( /d A t )8 ( /d A t )20052005-- 2002008 (s/d Agustus)8 (s/d Agustus)

13 0

15,0

9,011,0

13,0

iar

5,0

7,0

,

US$

Mill

-1,0

1,03,0

2004 2005 2006 2007 2008*)1,0 2004 2005 2006 2007 2008*)

Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier



REALISASI INVESTASIREALISASI INVESTASI PERPER--PULAUPULAU 2002 2002 –– 2002008 (s/d Agustus)8 (s/d Agustus)

100

120

60

80

100

Trill

iun

20

40Rp.

T

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*)

Sumatera JawaBali& Nusa Tenggara KalimantanSulawesi Maluku



9 INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH 9 INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH & BOBOTNYA (%)& BOBOTNYA (%)( )( )

(HAMBATAN INVESTASI DI DAERAH)(HAMBATAN INVESTASI DI DAERAH)

%%%%

%%

%

%

%

%

Sumber : Hasil penilitian KPPOD terhadap 12.187 responden/pelaku usaha dari 243 Kab/Kota di 15 Provinsi

%


7

p p p pTahun 2007

PERINGKAT TATA KELOLA EKONOMI DAERAHPERINGKAT TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

Sumber : Survey KPPOD 2007


8

KABUPATEN/KOTA TERBAIK UNTUK PTSPKABUPATEN/KOTA TERBAIK UNTUK PTSPTAHUN 2007TAHUN 2007

Kabupaten : 1. Sidoarjo, Jawa Timurp j ,2. Sragen, Jawa Tengah3. Jembrana, Bali,

Kota : 1. Yogyakarta, DIY2. Cimahi, Jawa Barat3. Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Sumber : Hasil penelitian BKPM bekerjasama dengan KPPOD untuk Investment Award Tahun 2007


9

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAHMENDORONG INVESTASI DI DAERAH

1. UU No.25 Tahun 2007Tentang Penanaman ModalTentang Penanaman Modal

2. UU No. 36 Tahun 2008Tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanPenghasilan

3. PP No. 1 Tahun 2007 Jo. No. 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.g

4. PP No. 38 Tahun 2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

5. PP No. 81 Tahun 2007Tentang Penurunan tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Bebentuk Perseroan Terbuka


10

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAHMENDORONG INVESTASI DI DAERAH

6. Perpres No. 76 Tahun 2007Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang TertutupTentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

7. Peraturan Kepala BKPM No. 2/P/2008Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan BagiPerusahaan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau dig gDaerah-Daerah Tertentu.


11

Upaya yang dilakukan dalam mendorong investasi di daerah

• Promosi bersama antara BKPM dan Daerah baik di Dalam Negeri maupun di Luar NegeriLuar Negeri

• Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal kepada aparatur Pusat dan Daerah, para pengusaha, masyarakat non dunia usaha, dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri

• Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal regional• Workshop pemahaman PP No.1/2007 Jo. No.62/2008 Tentang Fasilitas

Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha j g g gtertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

• Workshop Pengembangan Potensi Daerah dalam rangka upaya peningkatan investasi

• Matchmaking antara UMKMK dengan pengusaha besar baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri

• Pengembangan UKM dalam meningkatkan Investasi


12

Percepatan Ketersediaan Infrastrukturpdi Bidang Transportasi dan Energi


13

KEBIJAKAN SEKTOR ENERGIKEBIJAKAN SEKTOR ENERGI

• Sub sektor Minyak dan GasDisisi hilir migas dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008 tentangDisisi hilir migas dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentangPenyediaan, Pemanfaatan dan Tata NIaga BBN untuk lebih mendorong investasi,pemanfaatan BBN di dalam negeri dengan mengurangi bahan bakar minyak

•• Sub sektor KetenagalistrikanSub sektor KetenagalistrikanProgram percepatan pembangunan PLTU 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II sebagai Program percepatan pembangunan PLTU 10 ribu MW Tahap I dan Tahap II sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasiupaya meningkatkan rasio elektrifikasiupaya meningkatkan rasio elektrifikasiupaya meningkatkan rasio elektrifikasi

•• Sub sektor Mineral, Batu Bara dan PetrokimiaSub sektor Mineral, Batu Bara dan PetrokimiaMempercepat pemanfaatan potensi panas bumi melalui Pertauran Meteri ESDM NoMempercepat pemanfaatan potensi panas bumi melalui Pertauran Meteri ESDM NoMempercepat pemanfaatan potensi panas bumi melalui Pertauran Meteri ESDM No. Mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi melalui Pertauran Meteri ESDM No. 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas BumiPanas Bumi


14

REFORMASI SEKTOR TRANSPORTASIREFORMASI SEKTOR TRANSPORTASI

• Telah ditetapkan– UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian– UU No 17/2008 tentang Pelayaran– Percepatan proses pembahasan dengan DPR terkait dengan revisi UU No 14/1992 tentang

lalu lintas angkutan jalan dan UU No 15/1992 tentang penerbangan

• Revisi paket perundang undangan tersebut a l mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari• Revisi paket perundang-undangan tersebut, a.l mereposisi peran dan fungsi pemerintah dari operator menjadi regulator, membuka peran serta swasta dan pemerintah daerah, serta menetapkan kebijakan tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta, penciptaan iklim kompetisi yang sehat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelayanan umum.P t l i i i k t d d kt t t i• Percepatan penyelesaian revisi paket undang-undang sektor transportasi yang mampu mendorong peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;

• Memberi peluang kepada swasta dalam penyelenggaraan transportasi pada daerah yang telah berkembang, sedangkan penyelenggaraan transportasi pada daerah terpencil, kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah;perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah;

• Melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi melalui penerapan skema PPP (Public Private Partnerships);

• Pembiayaan infrastruktur yang cost recovery, diserahkan dan diupayakan partisipasi pembiayaan swasta nasional atau asing;


15

pembiayaan swasta nasional atau asing;• Pembiayaan pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Rencana Proyek – Proyek Strategis Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur PerhubunganDalam Pengembangan Infrastruktur Perhubungan

• Rencana pembangunan jalan tol di berbagai daerah• Rencana pembangunan jalan tol di berbagai daerah• Rencana Pembangunan Terminal Ferry Ketapang – Margagiri• Kereta Api Bandara Soekarno – HattaKereta Api Bandara Soekarno Hatta• Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalimantan• Pembangunan Terminal Peti Kemas Tanjung Perak

Pengembangan Pelabuhan BojonegaraPengembangan Pelabuhan Bojonegara• Pembangunan Bandara Baru Kuala Namu, Sumatera Utara• Pembangunan Bandara Baru di Mataramg• Perluasan Bandara Hasanudin di Makassar (Sulawesi

Selatan)


16

LANGKAH STRATEGISLANGKAH STRATEGIS

1. PENYEDIAAN ENERGI:Meningkatkan produksi migas– Meningkatkan produksi migas

– Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik (s.d. tahun 2010) :

10 000 MW l l i P t P b PLTU (PLN)• 10.000 MW melalui Percepatan Pembangunan PLTU (PLN),• 10.000 MW melalui IPP.

– Mengembangkan pencairan (2017) dan gasifikasi batubara (2011)– Mengembangkan pembangkit listrik mulut tambang – Mengembangkan CBM/Coal Bed Methane– Mengembangkan panas bumiMengembangkan panas bumi – Mengembangkan bahan bakar nabati – Mengembangkan energi baru terbarukan lain (biomassa, surya, angin,

mikrohidro dll )


17mikrohidro dll.)

LANGKAH STRATEGISLANGKAH STRATEGIS

2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR:– Pembangunan kilang/Receiving Terminal (BBM, LPG dan LNG)

– Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumig j g p p g

– Pembangunan alat transportasi darat dan laut untuk batubara

– Pembangunan pelabuhan pengirim dan penerima batubara

– Pembangunan pembangkitan tenaga listrik

– Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik

– Pembangunan desa mandiri energi


18

FASILITAS PERPAJAKAN DAN INSENTIFFASILITAS PERPAJAKAN DAN INSENTIF

1. Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal dan g g p g y gPengembangan Sumur Tua

– Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0008 Th. 2005.

– Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0001, 0002 dan 0003 Th 2008dan 0003 Th. 2008

2. Insentif untuk Pengembangan Lapangan Minyak dan gas bumi, serta b i t h k l i (PMK N 177/2007 PMK N 178/2007panas bumi tahap eksplorasi (PMK No. 177/2007, PMK No. 178/2007,

PMK 179/2007).


19

LAMPIRAN I PP NO. 1 TAHUN 2007 LAMPIRAN I PP NO. 1 TAHUN 2007 JO NO. 62 TAHUN 2008JO NO. 62 TAHUN 2008

NO. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK

1. Kelompok Industri Makanan Lainnya 15497 Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya

Bidang Usaha Tertentu (Sebagai contoh)Bidang Usaha Tertentu (Sebagai contoh)

1. Kelompok Industri Makanan LainnyaIndustri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan

15497 Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya(Khususnya yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP)dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)

LAMPIRAN II PP NO. 62 TAHUN 2008LAMPIRAN II PP NO. 62 TAHUN 2008


1 Kelompok Industri Pengolahan SDA

Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu (Sebagai contoh)Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu (Sebagai contoh)

1. Kelompok Industri Pengolahan SDABerbasis Agroa. Industri minyak goreng dari minyak

kelapa15143 Harus terintegrasi dengan budidaya

Di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi


20

, ,Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo



2. Kelompok Industri Pengolahan SDA2. Kelompok Industri Pengolahan SDABerbasis Agrob. Industri berbagai macam tepung dari

padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, mbi mbian dan sejenisn a

15322 - Tepung dari Jagung- Harus terintegrasi dengan budidaya

umbi-umbian dan sejenisnya

c. Industri gula pasir

- Di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo

- Gula Pasir dari tebuc. Industri gula pasir15421

- Gula Pasir dari tebu- Kapsitas minimal 70.000 ton gula/tahun- Terintegrasi usaha budidaya- Diluar Jawa

d. Industri gula lainnya15423

- Gula dari ubi kayu- Harus terintegrasi dengan usaha budidaya

Dil J


21- Diluar Jawa



3. Kelompok Industri Pengolahan SDA3. Kelompok Industri Pengolahan SDABerbasis Agroe.Industri persiapan serat tekstil 17111 - Serat kapas

- Harus terintegrasi dengan budidaya minimal 500 ha- Di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, NTT


22

TerimaTerimaK ihKasih

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALJL. GATOT SUBROTO NO. 44 JAKARTA SELATAN 12190Telp : (021) 525 008Fax : (021) 525 4945W b it bk id i li t t


23Website: www.bkpm.go.id ; www.regionalinvestment.com

Lampiran

1. TABEL PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN MENURUT LOKASI

2. TABEL PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA MENURUT LOKASI2. TABEL PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA MENURUT LOKASI


24

UPAYA MENDORONG INVESTASI DI DAERAH - bappenas.go.id · Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang TertutupTentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha

Documents