untuk Capaian Kinerja OptimalAnggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pandangan yang masih cukup efektif untuk mengendalikan penganggaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat diusulkan

VOLUME VI NO. 28 APRIL - JUNI 2012 1VOLUME VI NO. 28 APRIL - JUNI 2012

Program dan Anggaran 2013

untuk Capaian Kinerja Optimal

2 VOLUME VI NO. 28 APRIL - JUNI 2012

WAWASAN

REALITA

diterbitkan setiap triwulan oleh Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI(SK Sekjen No. KEP. 71A/SJ/II/2012)

ISSN: 1978-3299 Pengarah Sekretaris Jenderal Kemenakertrans RI Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan Koordinator Conrad Hendrarto Pemimpin Redaksi Jadid Malawi Sekretariat Redaksi Yeti Yulas, Sabar D.A. Redaktur Tati Juliati, Widyantoro M., Mery Hartati, Diyah N., Henny Arsita

Editor Helaria P. Candra, Tuty H. Kiman Pracetak Gatot M. Sutejo Pembantu Umum Budi Amran, Asmari

Alamat Redaksi: Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta SelatanTel/fax: (021) 7973060, 7973082, 7992661 E-mail: [email protected]

Redaksi menerima kiriman karya tulis Anda. Materi seputar perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan sepantasnya.

INFO

SELINGAN

LENSA28

415

17

23

20

13

26

27

7

11

Guideline & InovationPENYUSUNAN ANGGARAN 2012

Situs Jajaring Sosial & Manfaatnya

Korupsi Kecil-kecilan

GREEN ECONOMYUntuk Siapa?

APBN Untuk Siapa?Sebuah Tinjauan Berbasis Gender

Seberapa Dekat PBK Diterapkan di KemnakertransFUNGSIONAL PERENCANAKau Kunanti, Kau Menanti

Kaula Muda

Peran Pimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya Sebagai Kunci Sukses Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Barat

Apa itu ANGGARAN?

Daftar isi

2 VOLUME VI NO. 27 JANUARI - MARET 2012

Dari saat diketok palu Undang Undang APBN-P 2012 (akhir Maret) hingga masa pembahasannya di pertengahan Juni lalu, Kementerian/Lembaga langsung untuk bekerja keras menuangkan Pagu Anggaran ke dalam RKAKL. Untuk tahun 2013, Pagu Anggaran (Pagu Sementara) tidak berbeda jauh dengan Pagu Indikatif, hanya terjadi kenaikan sekitar 7 persen untuk Belanja Pegawai.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun tentunya untuk membangun negara Indonesia melalui fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang sasarannya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sudahkah segala rencana pembangunan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan, pada saat proses penyusunan rencananya memperhatikan target sasaran dengan sungguh-sungguh dan cermat?

ANALISA

VOLUME VI NO. 28 APRIL - JUNI 2012 3

*) Conrad Hendrarto

Conrad HendrartoKoordinator PenerbitanWARTA PERENCANA

Pengantar Redaksi

Editorial

APBN Untuk Siapa?Sebuah Tinjauan Berbasis Gender Membicarakan Program dan Anggaran seperti

membicarakan menu masakan yang istimewa. Tak bosan-bosannya kita membahas tentang hal

itu. Memang program dan anggaran adalah merupakan wadah untuk mewujudkan apa yang ada di benak kita yang tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Telah tersedia berbagai regulasi untuk mengawal Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran agar kegiatan yang direncanakan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pandangan yang masih cukup efektif untuk mengendalikan penganggaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat diusulkan bila sesuai dengan fungsi keberadaan suatu organisasi, lebih dikenal dengan “Money Follow Function”. Variabel lain dalam penganggaran kegiatan adalah Standar Biaya Kegiatan (SBK).

Ada persoalan-persoalan lain yang turut dijadikan

pertimbangan dalam menyusun rencana program dan kegiatan bahwa usulan program dan kegiatan diharapkan berwawasan “green” ekonomi, berwawasan gender dan berwawasan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development).

Penyusunan anggaran tahun 2013 diarahkan untuk pemantapan/peningkatan kualitas penganggaran. Pada tahun ini memasuki tahap ke-2 Reformasi Penganggaran, antara lain yaitu satu unit Eselon I hanya mempunyai satu Program. Warta Perencana yang terbit kali ini, juga memuat Restrukturisasi Organisasi, suatu gagasan yang tidak kalah pentingnya dalam usaha melaksanakan “Money Follow Function”.

Melengkapi edisi kali ini adalah sebuah karya tulis tentang Pemantapan Implementasi Perencanaan Penganggaran dan Integrasi Implementasi Teknologi Informasi”. Semoga Warta Perencana memberikan manfaat kepada para pembaca!

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan

Nasional dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan pedoman bagi para Perencana. Untuk Kemnakertrans, ada tambahan lagi yaitu Permenakertrans No. 2 tahun 2012 khusus membahas RENSTRA Kemnakertrans tahun 2010-2014. Mengacu pada dasar hukum tersebut, maka Kemnakertrans saat ini sedang menyusun program

dan anggaran 2013. Sebagai suatu rutinitas, maka proses ini telah siap dilaksanakan dengan baik.

Namun ada satu hal yang per lu di ingatkan bagi para Perencana dan Pelaksana, bahwa dalam penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja (ABK) dan responsif gender (ARG) serta mengacu pada Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), terdapat perubahan paradigma yang kadang terlupakan. Paradigma yang menyertai ABK dan ARG adalah bergesernya orientasi ukuran akuntabilitas kinerja dari “berapa besar dana yang telah dan akan terserap?” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasilkan, agar tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai?” Oleh karena itu, tolok

ukur keberhasilan capaian kinerja berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan variabel yang sangat menentukan.

Tidak dipungkiri, bahwa hingga 2012 inipun, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012 (TEPA) tetap memantau besarnya penyerapan anggaran triwulan harus mencapai 25%, 50%, 75% dan 100%.

Semoga pada tahun 2013, pantauan berdasarkan capaian kinerja dapat terealisir.


*) Irwan Suliantoro

Guideline & InovationPENYUSUNAN ANGGARAN 2013

WAWASAN

Sebagaimana biasanya, yang menjadi kendala klasik adalah batas waktu antara penyerahan

Pagu Anggaran dengan penyerahan dokumen/data RKAKL-nya. Dan sebagaimana biasanya pula,

sebagian Kementerian/Lembaga (termasuk juga beberapa Ditjen Kemenakertrans) sudah ‘mencuri start’ dengan menyusun RKAKL terlebih dahulu sebelum Pagu Anggaran turun. Kok bisa ya?

Itulah kelebihannya, Kementerian/Lembaga selalu mempunyai inovasi, improvisasi, dan motivasi.

Terlepas dari time constraint yang ada, mekanisme penyusunan anggaran tahun 2013 ini diarahkan untuk pemantapan/peningkatan kualitas penganggaran dan lebih memberikan nuansa kemudahan bagi Kementerian/Lembaga. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi penganggaran yang sudah memasuki tahap kedua.

Dari saat diketok palu Undang Undang APBN-P 2012 (akhir Maret) hingga masa pembahasannya di pertengahan Juni lalu, Kementerian/Lembaga langsung untuk bekerja keras menuangkan Pagu Anggaran ke dalam RKAKL. Untuk tahun 2013, Pagu Anggaran (Pagu Sementara) tidak berbeda jauh dengan Pagu Indikatif, hanya terjadi kenaikan sekitar 7 persen untuk Belanja Pegawai.

csu.

edu.

au


WAWASAN

Tahap pertama berupa masa pengenalan (2005-2009) dimana terjadi penyatuan dokumen rutin dan dokumen pembangunan. Selain reformasi dokumen penganggaran, pada masa reformasi tahap pertama ini juga dilakukan restrukturisasi organisasi. Pada tahap kedua, atau katakanlah reformasi jilid kedua (2010-2014), dilakukan pemantapan terhadap implementasi perencanaan penganggaran. Pada tahap ini dilakukan pembenahan proses bisnis penganggaran dan integrasi implementasi teknologi informasi.

Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan mekanisme penyusunanan anggaran 2013 adalah sebagai berikut.

Perubahan dalam Pengalokasian Anggaran

Beberapa ketentuan terkait pengalokasian anggaran yang mengalami perubahan antara lain: pertama, Penyesuaian definisi

jenis belanja dan perubahan akun yang tertuang pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor P E R - 8 0 / P B / 2 0 1 1 . K e d u a , Penghapusan dokumen clearance sebagai lampiran RKAKL yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Ketiga, Adanya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sumber dana APBN (dengan kode PBS). Keempat, Perubahan dokumen lampiran pekerjaan pembangunan/ renovasi bangunan/gedung negara: a) Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara; dan pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di dalam negeri, adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovas i bangunan /gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; b) Untuk pekerjaan renovas i bangunan /gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang

mengubah struktur bangunan adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum, dimana dalam penyusunanannya dapat dilakukan berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; c) Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak mengubah struktur bangunan adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana Negara setempat.

Penataan Rumusan OutputOutput merupakan hal yang

sangat utama dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ( P B K ) m e n g i n g a t O u t p u t m e m p u n y a i k a r a k t e r : a ) Mencerminkan kinerja yang

quan

tilus

.com


Irwan SuliantoroPraktisi AnggaranKemenakertrans RI

WAWASAN

akan dihasilkan; b) Acuan dalam penghitungan alokasi anggaran yg dibutuhkan; dan c) Penilaian akuntabilitas unit kerja.

Dalam rangka meningkatkan kual i tas Output yang akan digunakan dalam penyusunan RKAKL, rumusan Output yang sudah ditetapkan saat ini dapat d i lakukan perubahan a tau penyempurnaan. Hal-hal yang harus diperhatikan: a) Untuk Output yang merupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut (on-going), sedangkan untuk Output yang merupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasannya; b) Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target Output yang direncanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung.

Klasifikasi OutputUntuk memudahkan dalam

penyusunan dan analisis terhadap output pada RKAKL, maka jenis output dalam RKAKL dibagi dalam dua kelompok, yaitu: pertama, Output Barang, yang terdiri dari: a) Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh:

jalan, jembatan, dll. b) Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi, dll. Kedua, Output Jasa, yang terdiri dari: a) Output jasa regulasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk output ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri, dll. b) Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut. Contoh: Layanan Perkantoran, layanan SIM, SP2D, Bantuan Operasional Sekolah, dll.

Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Fungsi SBK : a)

Dalam perencanaan anggaran, SBK merupakan batas tertinggi dalam penyusunan RKAKL yang berarti tidak dapat dilampaui besarannya, dan merupakan referensi untuk penyusunan prakiraan maju dan penyusunan pagu indikatif tahun berikutnya; b) Dalam pelaksanaan anggaran, SBK merupakan estimasi yang berarti dapat dilampaui besarannya, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersedian alokasi anggaran.

Penyusunan SBK berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran (output) kegiatan pada tataran perencanaan. SBK yang telah disusun dapat dijadikan benchmark untuk penyusunan output yang sama/sejenis.

Pengesahan DIPAPengesahan DIPA TA 2013

akan dilaksanakan secara terpusat oleh DJA, dengan tujuan: Pertama, menyederhanakan proses dalam pengurusan RKAKL dan DIPA termasuk penyelesaian revisi anggaran (simplify the process). Kedua, adanya jaminan integritas dan validitas data anggaran (single database). Ketiga, adanya pemusatan layanan kepada Kementerian/Lembaga (single point of contact).

Demikian seputar guideline Penyusunan Anggaran untuk 2013, memang agak lebih kompleks dibanding tahun sebelumnya. Namun yaitu tadi , konteks yang melandas inya berupa semangat untuk memantapkan Implemetasi Kebijakan Reformasi Penganggaran. Setuju?

solst

icef

inan

cial

.org


WAWASAN

*) Nunuk Dwi Retnandari

GREEN ECONOMYUntuk Siapa?

Bermula dari keprihatinan pemanfaa tan “common” yang terus menerus membesar

sehingga melebihi daya dukung common itu sendiri, mulailah muncul gerakan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih ramah terhadap common itu. Itulah awal mula pemikiran mengenai sustainable deve lopment (1989) . Konsep pembangunan berkelanjutan setidaknya mengusung tiga tema besar yakni: (1). Bagaimana menciptakan keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi (2). Bagaimana memanfaatkan sumber

daya lingkungan secara seimbang untuk maintain societal requirement. (3). Bagaimana memandang keseimbangan antara poverty aleviation still not compromising the needs for economic growth.

Sustainable DevelopmentKonsep sustainable development

mulai mendapat perhatian cukup besar pada tahun 1992, dan perhatian itu terus menggelinding. Tahun 1992 pada Rio Earth Summit, dihasilkan dokumen Agenda 21, yakni Deklarasi

Pembangunan dan Lingkungan (Declaration on Environment and Development). Tahun 1992 itu pula diselenggarakan United Nations Framework Convention on Climate Change and the United Nations Convention on Biological Diversity. Tahun 2002 Johannesburg – World Summit on Sustainable Development. Tahun 1992 merupakan kelahiran 3 konvensi penting yakni (1). Common United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Treating Climate as a common Resource (2). Convention on Biodiversity

unm

ultim

edia

.org

Green economy telah menjadi gerakan, namun demikian hingga hari ini belum ada kesepakatan diantara neara-negara di bumi mengenai apa itu green economy dan bagaimana implementasi green economy dijalankan. Setiap negara seolah memiliki hak untuk mendefinisikan apa dan bagaimana Green economy dijalankan.


WAWASAN

(CBD): Treating Biodiversity as a common (3). Convention to combat desertification. Sejak itu, mulai muncul gerakan-gerakan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, industri yang lebih hijau, sertifikasi produk ramah lingkungan dan compliance terhadap lingkungan adalah beberapa gerakan menuju ke arah pembangunan yang lebih hijau.

Tahun 2008 UNEP mengeluarkan inisiatif Green Economy dengan tujuan: (1). Membangun suatu laporan green economy (2). Providing advisory servives on ways to move towards a green economy. (3). Engaging a wide range of research, non govermennetal organization, business and UN

partners in implemneting the green economy initiative. Tahun 2011 pada Rio+20 United Nation Conference on Sustainable Development menjadikan green economy sebagai bagian integral dari kebijkan sustaibale development dengan tujuan menurunkan kemiskinan.

Green economy telah menjadi gerakan, namun demikian hingga hari ini belum ada kesepakatan diantara neara-negara di bumi mengenai apa itu green economy dan bagaimana implementas i green economy dijalankan. Setiap negara seolah memiliki hak untuk mendefinisikan apa dan bagaimana Green economy dijalankan. Setidaknya terdapat tiga kelompok besar kebijakan yang

diambil oleh negara-negara yang telah mengadposi konsep green economy, yakni Green Inovation, Green Green New Deal dan Greening Institutiion.

UNEP sebagai salah satu inisiator Green Economy (GE) memaknai konsep ini sebagai proses konfigurasi ulang bisnis dan infrastruktur untuk memberikan hasil yang lebih baik pada alam, investasi modal manusia dan ekonomi, sementara pada saat yang sama mengurangi emisi gas rumah kaca, penggalian dan menggunakan sumber daya kurang alami, menciptakan rendah limbah dan mengurangi kesenjangan sosial . Sementara Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup) mendefinisikan GE sebagai pembangunan modal ekonomi dengan tujuan untuk mengatasi ketergatungan ekonomi manusia dan sistem alam, dan dampak merugikan dari kegiatan ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Terkait dengan gerakan GE yang membesar itu dalam konteks Sustainable Development mendapat reaksi dari masyarakat dunia. Setidaknya terdapat tiga kelompok pendapat, pertama, mereka yang berpendapat bahwa GE merupakan alat untuk mencapai Sustainable Development. Kelompok kedua, menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat keterkaitan antara Sustainable Development dan GE, sementara kelompok ketiga, justru khawatir bahwa GE akan mengambil alih Sustainable Development, artinya konsep besar Sustainable Development akan dimaknai secara sempit hanya menjadi GE. Dalam tataran konsep ketika GE dimaknai sebagai alat untuk mencapai SD maka tidak ada yang salah. Artikel ini ingin melihat GE dari sisi implementasi khususnya di bidang kehutanan.

Apa itu REDD?COP 13 di Bali (2007) memberikan

peluang bagi NSB untuk aktif mengurangi emisi bumi melalui sebuah skema yang dikenal dengan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation).

inte

rnet


WAWASANREDD berawal dari ide utama yang sangat sederhana yakni menghargai individu, masyarakat, proyek dan negara yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca –GRK (greenhouse gas – GHG) yang dihasilkan hutan (CIFOR, 2007). Ide itu telah disepakati oleh para pihak bahwa negara maju bersedia menyediakan pembayaran bagi upaya pengurangan emisi dari sektor hutan itu, bahkan tiga langkah dasar yang mesti ditempuh pun telah disepakati. Namun demikian ide sederhana dan indah ini menjadi sebuah persoalan yang sangat rumit ketika harus diimplementasikan. Artikel ini mencoba mencermati beberapa konsep implemnetasi REDD (Plus) dari sudut kepentingan aktor yang terlibat.

Untuk dapat mengimplementasikan pengurangan emisi dari sektor kehutanan terdapat sejumlah langkah dan persyaratan yang harus ditempuh. Secara teknis, implementasi REDD diantaranya harus mulai dari pertama, menentukan berbagai definisi terkait dengan hutan dan berbagai ragamnya, menentukan basis pembayaran yang bisa dilakukan, memiliki sistim MRV (yakni sistim pemantauan/monitoring dan pelaporan/reporting yang terverifikasi/Verification) yang baik. Kedua, oleh karena itu diperlukan sejumlah pendanaan untuk menjamin tercapainya MRV yang memadai. Ketiga, diperlukan kelembagaan yang dapat dipercaya.

Sampai saat ini persoalan definisi, bahkan mengenai definisi hutan belum disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. IPCC mengeluarkan semacam pedoman mengenai definisi hutan dan definisi lainnya terkait dengan implementasi REDD, namun hal itu belum mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Problem lain terkait dengan basis pembayaran, apakah menggunakan basis input atau basis output juga menjadi perdebatan. Ketika persetujuan harus dibuat maka sudah selayaknya kemudian terjadi dialog dan negosiasi. Selayaknya sebuah dialog dan negosiasi maka siapa yang memiliki informasi lebih banyak dipastikan akan

menjadi pemenang dari negosiasi itu. Dalam konteks demikian maka sangat mudah diprediksi bahwa negara maju (yang dalam hal ini harus melakukan pembayaran) memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Dengan demikian arah negosiasi mengenai berbagai persetujuan itu akan lebih menguntungkan pihak yang memiliki informansi lebih banyak. Sejarah Indonesia sudah membuktikan bagaimana berbagai perundingan yang dilakukan berakhir dengan keuntungan negara lain (Amin Rais, 2008 ; Kwik Kian Gie, 2009).

Aspek teknis kedua persoalan MRV. Karbon merupakan benda tidak berwujud sehingga diperlukan sejumlah metodologi yang memadai agar MRV dapat dilakukan dengan baik. Berapa jumlah karbon yang dapat disimpan, apakah penyimpanan itu bersifat permanen, bagaimana menghitung kebocoran yang mungkin terjadi, adalah beberapa pertanyaan metodologis yang harus dijawab untuk mencapai MRV yang memadai. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, aspek metodologi telah berkembang dengan sangat luar biasa, sehingga jawaban dari pertanyaan itu telah terpecahkan. Namun itu bukan berarti tanpa masalah bagi negara berkembang. Seluruh metodologi yang berkembang itu memerlukan teknologi tinggi yang hanya dimiliki oleh negara maju. Oleh karena itu, ketika negara berkembang harus mengimplementasikan REDD, teknologi itu juga harus menjadi bagian dari implementasi REDD yang tidak dapat ditinggalkan. Pada titik ini, dengan mudah akan terlihat bahwa negara berkembang yang hendak mengimplementasikan REDD akan menjadi konsumen dari produk teknologi yang telah dihasilkan oleh negara maju. Artinya negara berkembang akan menjadi pasar bagi produk negara maju, ini hanya mengulangi apa yang telah terjadi pada dasawarsa yang lalu, ketika negara berkembang memulai industrialisasinya dengan konsep substitusi impor. Rangkaian dari pemanfaatan teknologi itu adalah diperlukannya tenaga ahli,

apakah itu tenaga ahli dari negara maju atau mendidik manusia di negara berkembang, artinya diperlukan investasi sumber daya manusia. Dan semua itu bermakna pendanaan.

Aspek berikutnya adalah persoalan pendanaan. Untuk implementasi REDD setidaknya diperlukan “biaya dimuka” untuk pengembangan kapasitas SDM maupun kelembagaan, biaya administrasi untuk pemantauan, penegakan hukum dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu juga diperlukan ‘biaya transaksi’ yaitu biaya yang diperlukan untuk mempertemukan penjual dan pembeli jasa lingkungan dari REDD. Ditambah lagi, biaya untuk menghasilkan kredit REDD yang akan sangat bergantung pada tata cara penetapan basis dan pemberian imbalan (Cifor, 2009). Untuk itu maka biaya yang diperlukan sangatlah besar (sayang saya belum menemukan besaran biaya yang dapat dipakai sebagai acuan). Sejumlah proyek yang telah dijalankan di Indonesia, misalnya Ulu Masen, hanya dapat dijalankan ketika ada bantuan dari negara lain untuk menjlankan persiapan. Jika tidak ada pihak asing yang bersedia menjadi mitra untuk mempersiapkan kawasan hutan menjadi basis implementasi REDD, seluruh pendanaan harus disediakan oleh negara berkembang sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah negara berkembang (sebagai pemilik hutan) memiliki cukup dana untuk melakukan itu semua? Jawaban yang paling mungkin adalah tidak! Maka kembali lagi negara maju akan menawarkan jasa baiknya untuk menyediakan teknologi juga dana bagi investasi yang dibutuhkan. Tidak ada makan siang yang gratis, maka semua itu akan dibangun dengan konsep hutang. Belajar dari pengalaman masa lalu, negara Indonesia yang dibangun dengan hutang, dari tahun ke tahun bukan berkurang jumlah hutangnya tetapi menjadi semakin banyak. Sebagai salah satu imbalannya, kepemilikan asing di negara ini menjadi semakin terbuka, bahkan BUMN yang dibangun untuk menyangga perekonomianpun sudah menjadi milik asing.


DR. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.Pengajar & Penelitidi Magister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta

WAWASAN

Konsep Green EconomyGreen Economy sebagai sebuah

konsep untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memang patut didukung oleh semua pihak. Namun demikian sebaiknya pengambil kebijakan juga mau belajar dari pengalaman masa lalu, apakah itu proses industrialisasi, proses pemanfaatan sumber daya alam, program relokasi manusia dari pulau Jawa ke luar Jawa (transmigrasi), proses pembukaan perkebunan secara masal ada sebuah benang merah yang dapat diambil. Segala bentuk bantuan atau hibah atau apapun dari negara asing tidak pernah gratis, semua harus dibayar mahal oleh penduduk negara ini. Sejauh mana biaya itu dapat dicover olah manfaat yang dirasakan penduduk?

Apakah sesungguhnya negara berkembang demikian lemah sehingga tidak memiliki daya tawar dalam negosiasi? Dari aspek ekonomi, negara berkembang, khususnya Indonesia bukan negara lemah. Dengan penduduk lebih dari 200 juta, negara ini adalah konsumen besar dan sekaligus produsen besar, kepemilikan sumber daya alam yang sangat luas, perekonomian yang masih mampu terus tumbuh merupakan beberapa initial endowment yang sesungguhnya mampu menjadi ajang daya tawar yang tinggi. Terkait dengan pengelolaan hutan, berbagai kearifan lokal (walaupun di berbagai tempat mulai luntur akibat dari desakan untuk memenuhi kebutuhan pangan/hidup saat ini) yang ada di seluruh wilayah Nusantara sesungguhnya mampu

menjadi unsur daya tawar untuk implementasi REDD di Indonesia.

Sasaran dan Manfaat Green Economy

Sebuah gambaran. Wilayah Taman Nasional Mbeliling Manggarai Barat, pada masa lalu merupakan kawasan konservasi yang sangat rawan terhadap degradasi. Penduduk sekitar hutan adalah penduduk miskin yang kepemilikannya tergusur akibat penetapan taman nasional itu. Wilayah ini menjadi ajang konflik tatabatas selama ber tahun-tahun. Kematian akibat konflik tatabatas merupakan hal yang tidak sulit ditemukan. Tahun 2005 sebuah lembaga yang peduli pada burung endemik yang ada di taman ini bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat lokal mulai mencoba mengatasi persoalan kemerosotan taman yang terus terancam. LSM lokal ini mulai dengan identifikasi persoalan yang ada di desa-desa sekitar kawasan, mulai dari tata batas sampai pada sumber pendapatan penduduk. Difasilitasi oleh LSM bersangkutan, dilakukan rekonsiliasi tatabatas antara penduduk sekitar hutan, KSDA dan pemerintah daerah. Konflik tatabatas belum selesai hingga saat ini, tetapi terjadi kesepakatan antara penduduk dan pihak pengelola taman sehingga konflik fisik hampir tidak muncul lagi.

Kesepakatan yang sangat penting adalah kesepakatan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh penduduk

di dalam tanam, apa yang bisa dilakukan dikawasan konflik (batas taman dan lahan penduduk) dan apa yang bisa dilakukan oleh penduduk di lahan mereka yang berbatasan dengan kawasan. Kesepakatan ini memunculkan sumber pekerjaan baru bagi penduduk. Melalui kesepakatan ini, berbagai peluang kerja tercipta antara lain penduduk (melalui pendidikan) bisa menjadi pemandu wisata alam di kawasan taman, penduduk dapat mengambil bibit pohon yang jatuh di dalam taman dan menangkarkannya untuk menjadi bibit yang bisa dijual secara komersial, penduduk juga dapat menanam tanaman keras di kawasan yang masih konflik, dengan perjanjian bagi hasil dengan pengelola kawasan, penduduk juga diberikan tanaman keras produktif, seperti buah-buahan, sebagai salah satu sumber penghasilan.

Upaya ini ternyata mampu membuat kawasan konservasi ini aman dan selamat dari ancaman degradasi, bahkan penduduk dengan suka rela menjadi penjaga hutan. Untuk upaya ini tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan, berdasar informasi yang diperoleh dari LSM yang terlibat, diperlukan tidak lebih dari Rp 200 juta rupiah per desa untuk menjalankan semua aktivitas ini.

Terkait dengan implementasi REDD, upaya ini jelas membuat kawasan hutan (dalam hal ini kawasan taman nasional) aman dari ancaman degradasi. Kata kuncinya adalah, bagaimana membuat penduduk sekitar hutan memiliki sumber penghasilan yang memadai dari suatau kawasan yang dikonservasi. Ketika membahas mengenai MRV, penduduk yang telah terbiasa keluar masuk hutan ini bisa menjadi media MRV yang efektif, dengan demikian penggunaan teknologi padat modal itu dapat dikurangi.

clou

d.pa

pua.

go.id


WAWASAN

*) Gestian Djati Kumoro

Apa Itu ANGGARAN?

Selama ini kita sering mendengar istilah “Anggaran” dan rasanya merupakan suatu istilah yang

tidak asing bagi yang bekerja di bidang perencanaan program dan anggaran. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita paham apa yang dimaksud dengan “Anggaran” itu? Tulisan ini bertujuan untuk menyegarkan ingatan kita tentang ”Anggaran”.

Menuru t G l enn A We l s ch definisikan anggaran adalah: “Profit planning and control may be broadly as defined as sistematic and formalized approach for accomplishing the

planning, coordinating and control responsibility of management”. Dari pengertian tersebut, “Anggaran” dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila “Anggaran” dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen, maka “Anggaran” meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasi dalam suatu organisasi.

Peranan anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk

membantu mana jemen da lam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Penganggaran & FungsinyaPertama, Fungsi Perencanaan,

merupakan sa lah sa tu fungs i manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen la innya. Menurut Winardi pengertian perencanaan adalah sebagai berikut: “Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan”. Dari kutipan tersebut disimpulkan bahwa sebelum organisasi melakukan operasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka suatu kegiatan akan dapat terlaksana dengan efektif serta tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut dapat terakomodir. Kedua, Fungsi Pengawasan, anggaran merupakan salah satu cara untuk dilaksanakan pengawasan dalam

alam

enda

h.w

ordp

ress

.com

Peranan anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan.


Gestian Djati KumoroFungsional Perencana PertamaKemenakertrans RI

organisasi. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelurnnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Ketiga, Fungsi Koordinasi, fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam organisasi. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, sehingga dapat menunjukkan keselarasan rencana kegiatan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang undang.

Menurut Marconi dan Siegel (1983) dalam Hehanusa (2003, p.406-

407) manfaat anggaran antara lain (1) Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi para pembuat kebijakan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang; (2) Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas organisasi; (3) Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen; (4) Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan: (5) Anggaran sebagai alat pengendali yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Ketujuh, Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan organisasi dengan tujuan individu.

Tipe AnggaranPertama, Ceiling Budget, Tipe

anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan Ceiling Budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara

langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan/ pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas; kedua, A Line-Item Budget, Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya; ketiga, Performance and Program Budgets, tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan dana yang digunakan, dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi (seperti kesehatan a tau keamanan pub l ik ) a tau berdasarkan jenis pengeluaran (seperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian (user fees), para administrator dan para anggota legislatif bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan dari luar.

* Diolah dari berbagai sumber.

WAWASAN

envi

ro-s

eptic

.com

.au


WAWASAN ANALISAsin

arpa

gi.n

et

APBN Untuk Siapa?Sebuah Tinjauan berbasis Gender

*) Hilaria P. Candra

Ketika sedang nongkrong di bengkel mobil pada pagi hari yang cukup sepi, sayup-sayup

terdengar pembicaraan antar dua orang. “Wah, koq kayanya gampang banget ya dapat uang Rp 10 milyar?” Rupanya pembicaraan ini terkait dengan kasus Proyek Hambalang dan diketemukan aliran dana sebanyak itu untuk melicinkan proyek tersebut. Orang kedua kemudian menimpali, ”makanya pengusaha-pengusaha juga pada memalsukan gaji para karyawannya, untuk menurunkan

pajak yang harus dibayar, habis uangnya digunakan untuk yang ga jelas begitu...”. Saya, yang paham atau mengetahui proses lahirnya sebuah proyek ikut terhenyak dan berpikir, sudah efektifkah APBN yang dialokasikan melalui kementerian/ lembaga untuk membangun negara Indonesia yang tercinta ini?

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun tentunya untuk membangun negara Indonesia melalui fungsi masing-

masing Kementerian dan Lembaga yang sasarannya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sudahkah segala rencana pembangunan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan, pada saat proses penyusunan rencananya memperhatikan target sasaran dengan sungguh-sungguh dan cermat? Target sasaran bisa merupakan orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ataupun Provinsi , Kabupaten/ Kota. Pada Warta Perencana edisi sebelumnya telah dimuat langkah-langkah penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan target sasaran laki-laki dan perempuan. Sebuah usulan program-kegiatan harus dilengkapi dengan analisis “Pathway”, yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan “Gender Bugdet Statement”.

Pembangunan yang berwawasan laki-laki dan perempuan (berwawasan gender) diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, “gender merupakan salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan” dan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, “penguatan terhadap strategi PUG untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan”.

P e r s o a l a n m u n c u l k e t i k a d i p e r t a n y a k a n s e j a u h m a n a

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun tentunya untuk membangun negara Indonesia melalui fungsi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang sasarannya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sudahkah segala rencana pembangunan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan, pada saat proses penyusunan rencananya memperhatikan target sasaran dengan sungguh-sungguh dan cermat?


WAWASANANALISA

ASPEK INDIKATORSASARANPEMBANGUNAN

Kualitas Hidup (termasuk

diskriminasi)

Kesehatan Reproduksi

Pendidikan

Pengambilan Keputusan

Ekonomi

Kekerasan Terhadap

PerempuanPerlindungan

1. Angka kematian ibu.

Proksi untuk daerah:

2. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.

Age-specific-Fertility Rate 15-19 (angka kelahiran remaja)

3. Penduduk perempuan dan laki-laki minimal tamat pendidikan SLTP.

4. Rata-rata lama sekolah.

5. Keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk perempuan dan laki-laki.

7. Upah kerja perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

8. Persentase pekerja perempuan dan laki-laki yang dibayar.

9. Ratio kekerasan publik perempuan dan laki-laki.

10. Rasio kekerasan domestik perempuan dan laki-laki.

Sumber: Dit. KP3, Bappenas

IKPUG dibentuk melalui aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:- Aspek Kebijakan: ketersediaan

peraturan perundangan yang responsif gender;

- Aspek institusi: ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran;

- Aspek SDM: ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG;

- Aspek dunia usaha dan partisipasi masyarakat: ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG.

Manfaat dari IKKG dan IKPUG adalah:- Mengukur kemajuan pelaksanaan

RPJMN/D terkait PUG;- Membandingkan capaian Nasional

dan daerah (benchmarking);

- Menilai aspek mana yang masih lemah dan perlu diperkuat;

- Mendorong perbaikan dan penguatan pendataan secara terpilah;

- Indikator sebagai alat evaluasi untuk dapat merancang ulang kebijakan yang diperlukan.

Dengan adanya IKKG dan IKPUG dapat memberikan gambaran kepada kita keberhasilan pembangunan manusia Indonesia yang merupakan cerminan dari manfaat dari APBN yang telah dialokasikan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

keberhasilan pembangunan yang berwawasan gender. Maka muncullah berbagai pemikiran untuk menentukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan berwawasan gender yang sesuai dengan sasaran pembangunan kesetaraan gender yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumberdaya dan politik;

- Meningkatkan persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penganganan pengaduan, dan;

- M e n i n g k a t k a n e f e k t i f i t a s k e l e m b a g a a n P U G d a l a m perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

M e m p e r h a t i k a n s a s a r a n pembangunan tersebut di atas maka dibangun indikator-indikator bagi sasaran kebijakan “Meningkatnya Kesetaraan Gender” melalui:

- Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG).

Mengukur kualitas hidup perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan perannya dalam pembangunan, serta kapasitasnya dalam mengontrol, serta sebagai penerima manfaat dari pembangunan.

- I n d i k a t o r K e l e m b a g a a n Pengarusutamaan Gender (IKPUG)

Mengukur sejauh mana perangkat kebijakan telah tersedia dan dipergunakan untuk mendukung proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

IKKG dibentuk melalui aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:

Hilaria P. CandraPerencana MudaKemenakertrans RI


ANALISA

Seberapa DekatPBK Diterapkan di Kemnakertrans

Pemerintah sepakat diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja ( P B K ) m e r u p a k a n s u a t u

pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dasar Penerapan PBKLandasan konseptual yang

mendasari penerapan PBK meliputi: pertama, Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented) ; kedua, Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function); ketiga, Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK bertujuan untuk: 1) Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly l inkages between performance and budget) ; 2) Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan instrumen sebagai berikut: pertama, Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja; kedua, Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; ketiga, Evaluasi

Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Tujuan Penerapan PBKBerdasarkan landasan konseptual,

tujuan penerapan PBK, dan instrumen y a n g d i g u n a k a n P B K d a p a t disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L).

Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja-K/L. Sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen RKA-K/L, dan DIPA yang juga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini.

*) Jadid Malawi

REALITA

RKP RENJA-KL RKA-KL DIPA

Prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/L).


Dok

umen

tasi

WAP

ER

Dok

umen

tasi

WAP

ERANALISA

D i a g r a m 1 . 1 H u b u n g a n antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar.

Program & Kegiatan Men-cermin kan Tugas & Fungsi K/L

Selanjutnya, berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban dan mengacu RKP dimaksud, K/L menyusun Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon I sesuai dengan tugas-fungsinya; dan menyusun Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan Unit Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung jawabnya.

K/L merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. Rumusan program

dan kegiatan yang dihasi lkan mencerminkan tugas dan fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka Prioritas Pembangunan Nasional secara konsisten. Hasil res t ruktur i sas i t e rsebut te lah diimplementasikan dalam dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L, dan DIPA pada tahun 2011. Hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 (penerapan PBK, KPJM, dan Format Baru RKA-K/L secara penuh) merupakan dasar penerapan PBK tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun demikian terdapat beberapa penyesuaian/perubahan yang dilakukan dalam rangka pengembangan penerapan PBK.

Relevansi Komponen terhadap Program & Kegiatan

Perumusan hasil pada program dan Keluaran pada kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal penting disamping perumusan indikator kinerja program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tanda - tanda keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil yang diharapkan. Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya

program/kegiatan, berhasil atau tidak. Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PBK dapat dilihat dari sisi: Masukan (input). Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program; dan Keluaran (output), Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program. Serta Hasil (outcome), Indikator outcome dimaksudkan untuk melaporkan hasil, termasuk kualitas pelayanan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar dalam penyusunan anggaran mengenai alur pemikiran: pertama, Keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi; dan kedua, Keterkaitan keluaran kegiatan dengan cara pencapaiannya melalui Komponen. Keterkaitan antar komponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan/bagian komponen dalam rangka pencapaian keluaran yang tidak relevan. Semoga!

Jadid MalawiFungsional Perencana MadyaKemenakertrans RI


inte

rnet

REALITA

FUNGSIONAL PERENCANAKau Kunanti, Kau Menanti

Dari sembilan unit eselon I Kemnakertrans, ternyata yang selalu tepat waktu

menyampaikan laporan ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya dua unit saja yaitu Inspektorat Jenderal dan Balitfo. Kedua unit eselon I ini tidak mengalami kendala guna pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan laporan, karena seluruh unit eselon II-nya berada di pusat dan di lingkungan kerja yang sama.

Urgensi data dan informasi yang terkandung dalam laporan, bukan merupakan rahasia lagi dan sudah diketahui seluruh pelaksana tugas. Namun, selalu muncul pertanyaan, mengapa membuat laporan tepat waktu dan mutu ternyata sulit diwujudkan. Di kantor pusat saja terdapat kendala penyampaian laporan. Bagaimana pula kisahnya untuk kantor-kantor dinas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air?

Dari sekian kendala yang dihadapi unit kerja dalam penyusunan laporan, masalah utamanya adalah keterbatasan serta kelangkaan personil yang kualified dan profesional. Bila hanya sekedar staf saja, mudah diperoleh dan diberi tugas penyusunan laporan. Namun hasil laporan yang dihasilkan apakah memenuhi ketentuan yang berlaku?

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh personil yang kualified dan profesional, antara lain melalui penerimaan pegawai baru, menarik staf potensial dari unit kerja lain, melatih atau mendidik me la lu i Dik la t Pegawai a tau Bimbingan Teknis (Bimtek) yang intensif, magang atau promosi di unit kerja yang melaksanakan tugas pelaporan, atau menempatkan tenaga fungsional di unit kerja tersebut.

Dalam pelaksanaannya, alternatif-alternatif tersebut akan dihadapkan pada kendala dan hambatan. Sebagai contoh, untuk penerimaan pegawai baru, sangat tergantung pada formasi yang ada serta harus mendapat persetujuan dari BKN, sedangkan untuk menarik staf potensial dari unit kerja lain, sudah dapat dipastikan tidak akan memperoleh lolos butuh, karena unit kerja yang bersangkutan akan keberatan. Diklat, Bimtek atau magang membutuhkan biaya dan waktu, serta setelah selesai perlu honor atau insentif khusus bagi petugas pembuat pelaporan, sedangkan promosi merupakan suatu yang langka untuk diperoleh. Sehingga salah satu

Laporan Pelaksanaan Tugas ke Pimpinan Lembaga merupakan suatu keharusan, agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui pimpinan, kendala dan permasalahan dapat dideteksi dini untuk menentukan solusinya serta sebagai media evaluasi dan umpan balik penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

*) Conrad Hendrarto


REALITA

peluang yang memungkinkan adalah menempatkan tenaga fungsional dalam hal ini Fungsional Perencana di unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaporan. Diutamakan staf potensial dipromosikan dalam jabatan fungsional. Sampai saat ini, di Kemnakertrans, formasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) masih memungkinkan untuk diisi. Hal lain yang menarik adalah, tersedianya tunjangan jabatan bagi JFP, sehingga unit kerja yang melaksanakan penyusunan laporan tidak perlu direpotkan harus menyediakan honor untuk penyusunan laporan. Seandainya tersedia honor, pasti akan menambah energi bagi petugas penyusun laporan ini.

Saat ini jumlah FP di Kemnakertrans sebanyak 12 orang, hampir seluruhnya berada di Biro Perencanaan (11 orang) dan 1 orang di Pusat Perencanaan Tenaga Kerja. Biro Perencanaan juga memiliki enam Calon FP, tiga

diantaranya telah mengikuti Diklat Penjenjangan Perencana Pertama. Selain di Biro Perencanaan, masih di lingkungan Sekjen, terdapat 9 orang PNS yang berminat menjadi FP. Dari jumlah tersebut baru satu orang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Perencana Pertama.

Bagaimanakah kondisi JFP di Kemnakertrans, di luar Sekjen? Ternyata sampai saat ini, tidak ada!!! Dahulu ada di Ditjen Binapenta, namun beralih jalur ke jabatan struktural. Dari hasil pantauan, PNS yang berminat menjadi FP sebagai berikut: 6 orang PNS dari PEP Sesditjen Binapenta, 2 orang dari PEP Sesditjen P2MKT, dan 3 orang dari Balitfo. Merekalah yang ditunggu kiprahnya untuk segera berperan pada fungsi perencanaan, program dan pelaporan. Namun kiprah mereka terkendala dengan kapan kesempatan mereka untuk mengikuti tes seleksi dan Diklat Penjenjangan Perencana Pertama? Calon FP ini menanti kapan dapat

ikut Diklat sebagai syarat mutlak alih ke Jabatan FP.

Setiap tahunnya Pusbindiklatren-Bappenas se la lu menawarkan kesempatan tes dan Diklat tersebut, namun menimbang banyaknya peminat dari instansi lain, maka peluangnya menjadi sangat terbatas. Alangkah baiknya, bila Kemnakertrans khususnya Biro Perencanaan, Pusdiklat Pegawai dan Setditjen dari tiap Unit Eselon I mengalokasikan anggarannya untuk membuat Diklat Mandiri. Diklat Mandiri ini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Pusbindiklatren-Bappenas dengan enam Perguruan Tinggi Negeri (USU, UI, UGM, ITB, Unpad dan Universitas Hasanuddin). Saat ini adalah waktu yang tepat mengajukan usulan kegiatan dan anggarannya, karena sedang proses pembahasan RKA-KL 2013.

Semoga Fungsional Perencana yang dinanti itu dapat segera terwujudkan!


REALITA


Peran Pimpinan dan Pengelolaan Sumber DayaSebagai Kunci Sukses Pelaporan

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat

*) Ujang Musyadi, S.Sos.,MM.

Pada Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Tahun 2012 di Batam, 1-3 Maret 2012, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menerima Penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Citra Pewarta Prima berdasarkan SK Sekjen Kemnakertrans Nomor: Kep.106/SJ/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Terbaik dalam Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Penghargaan yang dapat dibanggakan ini menunjukan prestasi dan kesungguhan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas.

digunakan untuk kelancaran proses pendataan mulai dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota di Jawa Barat hingga akhirnya dihimpun di Subbagian Perencanaan dan Program Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

Kedua: Optimalisasi Sumberdaya untuk Proses Penyusunan Laporan

Pada Tahun 2012, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) di empat wilayah yaitu wilayah Priangan, Purwakarta, Bogor dan Cirebon. Masing-masing wilayah diikuti 40 peserta, sehingga seluruh SKPD kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat hadir. PTKD mengawali proses pengumpulan data di tingkat kabupaten/kota karena melalui kegiatan PTKD dibentuk petugas vocal point di kabupaten/kota. Petugas vocal point bertanggung jawab sebagai pengelola data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota sebelum diserahkan ke Provinsi. Dukungan APBD Provinsi diberikan kepada Petugas vocal point kabupaten/kota berupa honorarium sebesar Rp 550.000 per orang tiap kabupaten/kota.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.18/

REALITA

Pimpinan dan staf Subbagian Perencanaan & Program Disnakertrans Prov. Jawa Barat bersama Piala Citra Pewarta Prima Tahun 2011.

Pertama: Koordinasi dengan Dinas terkait di kabupaten/kota

Usaha Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan akurasi, validitas dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan didukung APBD. Anggaran ini


Ketiga: Persiapan Internal di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Selain koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, secara internal dilakukan pula beberapa langkah untuk memperkuat jejaring data antarunit kerja di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Memahami kerangka penyusunan laporan yang diamanatkan dalam Permenakertrans Nomor: PER.18/MEN/XII/2011. Petugas penyusun laporan harus menguasai mekanisme pelaporan, petunjuk pengisian formulir hasil pelaksanaan kegiatan dan hal-hal lainnya yang penting untuk diperhatikan, misalnya batasan waktu yang telah ditetapkan, agar dapat menentukan jadwal dan target penyusunan laporan.

Setelah petugas penyusun laporan memahami substansi dan persyaratan laporan, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, untuk menginformasikan isi Permenakertrans 18/2011 melalui nota dinas dengan melampirkan peraturan tersebut. Selanjutnya sosialisasi Permenakertrans juga diberikan kepada petugas pengelola data dari masing-masing bidang/balai. Pada saat rapat dijelaskan mengenai substansi laporan dan ditetapkan kesepakatan batasan waktu penyerahan bahan laporan dari bidang/balai kepada Subbagian Perencananaan dan Program sebagai pengolah data akhir, yaitu setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Pertimbangan penetapan tanggal 5 adalah untuk mengantisipasi apabila ada laporan dari bidang/balai yang perlu dikoreksi sehingga masih ada waktu sebelum laporan tersebut diserahkan kepada Kemnakertrans RI serta Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkepentingan terhadap laporan itu. Koordinasi seperti ini sebagai kunci mencapai keseragaman format laporan, ketepatan pengumpulan bahan laporan dan konsistensi;

Keseragaman format laporan penting agar pengolah data akhir di

MEN/XII/2011, tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Petugas vocal point diberi bekal pemahaman tentang substansi dan mekanisme pelaporan berdasarkan peraturan Menakertrans tersebut. Format isian diperkenalkan, baik pada saat Sosialisasi PTKD, maupun secara khusus pada forum Rapat Pertemuan Petugas Vocal Point Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Aula Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Materi yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain penjelasan kembali mengenai substansi Permenakertrans No. 18 Tahun 2011 sebagai pedoman pelaporan, dibimbing oleh bidang-bidang teknis Disnakertrans Provinsi. Selain substansi laporan, ditegaskan mengenai jangka waktu pelaporan sesuai aturan yang tercantum dalam Permenakertrans No. 18 Tahun 2011.

Subbagian Perencanaan dan Program tidak banyak waktu untuk mengedit. Subbagian Perencanaan dan Program telah membuat format isian untuk menjaga keseragaman bentuk laporan tersebut. Ketepatan pengumpulan laporan dari bidang/balai harus dipatuhi oleh seluruh petugas entry data mengingat kesepakatan tentang batas waktu pengumpulan pelaporan. Selanjutnya pelaporan tersebut ditetapkan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Konsistensi juga merupakan aspek penting yang harus diperhartikan. Konsistensi yang dimaksud mencakup konsistensi dalam kedisiplinan menjaga kualitas, keseragaman format laporan dan ketepatan melaporkan data. Mengingat laporan adalah kegiatan rutin yang selalu dilakukan dari waktu ke waktu. Kita tidak menginginkan hal yang dilakukan secara rutin membuat kualitas laporan menjadi tidak stabil.

Keempat: Pemanfaatan Teknologi Informasi

P a d a a w a l t a h u n 2 0 1 2 , Disnakertrans Provinsi Jawa Barat merevitalisasi jaringan LAN dan menambah kecepatan akses internet. Kesempatan ini dimanfaatkan juga

REALITA

Sosialisasi PTKD di Kabupaten Purwakarta.

foto

-fot

o: D

okum

enta

si D

isna

kert

rans

Pro

v. Ja

wa

Bara

t


untuk mengubah sistem pelaporan dari manual menuju sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan fitur Google Drive, format isian laporan diunggah oleh Subbagian Perencanaan dan kemudian pengelo la data di masing-masing bidang/balai diberi akun user serta diberi hak edit sehingga mereka dapat mengisi format isian dalam satu waktu secara bersamaan. Subbagian Perencanaan dan Program selaku admin akan mendapatkan data secara real time dari seluruh unit kerja. Format isian yang telah diisi lengkap oleh user bidang/balai diunduh kembali oleh admin Subbagian Perencanaan d a n P r o g r a m . M e l a l u i mekanisme cloud computing ini terbukti mampu memangkas 50% alur proses pelaporan menjadi lebih efisien. Pemanfaatan teknologi informasi seperti ini memang memerlukan waktu agar bisa berjalan optimal. Hambatan dari sisi sumber daya manusia antara lain syarat mutlak perlunya pegawai y a n g t e r a m p i l m e n g g u n a k a n aplikasi internet

REALITA

dasar agar dapat menjalankan Google Drive. Migrasi dari sistem pelaporan

manual ke sistem pelaporan digital pada awalnya tidak

ber ja lan lancar akibat hambatan itu, namun

se i r ing waktu para petugas entry data bisa beradaptasi terhadap

perubahan. Aplikasi Google Drive adalah aplikasi umum serta tidak

berbayar/gratis. Saat ini belum ada aplikasi software

khusus yang d ibangun oleh Disnakertrans. Dari sisi

keamanan informasi memang lebih baik jika dianggarkan

aplikasi pelaporan secara khusus. Tetapi setidaknya dengan memanfaatkan aplikasi Google Drive para petugas pengelola data sudah terbiasa untuk

mengelola data berbasis teknologi informasi. Pada saatnya nanti ketika sistem informasi di Disnakertrans

sudah dibangun, para pegawai telah memiliki pengalaman y a n g c u k u p . D a l a m r a n g k a

pengembangan b a s i s d a t a

yang terintegrasi dan lebih aman, Subbagian Perencanaan dan Program telah merancang sistem pengelolaan data dan informasi melalui jaringan lokal (ftp: file transfer protocol). Jaringan ini lebih aman, lebih cepat dan kapasitasnya lebih besar dibanding Google Drive karena bersifat lokal. Saat ini baru sebagian data yang dikelola menggunakan ftp. Direncanakan dalam waktu dekat sebagian besar data Disnakertrans sudah masuk ke jaringan ftp.

Kesimpulan dari kiat-kiat sukses pelaporan adalah (1) meningkatkan pemahaman terhadap pedoman pelaporan, (2) optimalisasi dan efesiensi penggunaan anggaran yang ada, (3) koordinasi yang baik dengan seluruh pengelola data di bidang/unit kerja kabupaten/kota dan internal Provinsi serta (4) memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efisien. Kunci utama keberhasil ini adalah peranan Pimpinan di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

Hasil dari kerja keras dan inovatif staf dan pimpinan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat adalah diraihnya piala Citra Pewarta Prima Tahun 2011 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang merupakan penghargaan bagi SKPD tingkat provinsi atas kinerja pelaporan yang paling optimal dibanding SKPD provinsi lain.

Sosialisasi PTKD di Kabupaten Kuningan.

Ujang Musyadi, S.Sos.,MM.Dinas Tenaga Kerja & TransmigrasiProvinsi Jawa Barat


REALITA

Permasalahan lain, pemuda juga tidak lepas dari persoalan yang mengitarinya, seperti gaya hidup senang berfoya-foya, kenakalan pemuda, kekerasan pemuda (baik putri

maupun putra), angka pengangguran yang tinggi, kehidupan free sex yang semakin meningkat.

Pemuda Aset Pembangunan NasionalPemuda sebagai investasi pembangunan, peran strategis

upaya yang harus dilakukan oleh para pemuda dalam mengakselerasikan pembangunan nasional adalah pertama, mendorong terciptanya iklim kondusif. Iklim kondusif sangat diperlukan dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan sangat ditentukan oleh seberapa besar kehidupan perekonomian itu bisa berjalan. Sementara nafas dari kegiatan perekonomian ialah berlangsungnya investasi dalam segala bentuk manifestasi. Dengan berjalannya dunia investasi maka dampak kepada semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan tentu saja upaya mempertahankan hidup akan dilakukan dengan cara yang benar, sehingga para pemuda dapat terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku seperti: mencuri, merampok, mencopet, memeras, pungli, mengoplos minyak, menyelundup, pemakai/pengedar narkoba, berjudi, korupsi/menyalahgunakan jabatan, dan lain sejenisnya. Sebaliknya bila iklim tidak kondusif maka dunia investasi tidak akan dapat berjalan dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan tertutup dan orang dalam mempertahankan hidupnya akan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Kedua, harmonisasi, sumber-sumber konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat majemuk biasanya berasal dari persentuhan antara orang yang memiliki kesamaan ciri dengan kelompok lain yang berbeda latar belakangnya seperti agama, etnis, pandangan politik, kelompok kepentingan atau organisasi serta perbedaan lainya.

*) Tati Juliati

Muncul berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan pemuda, seperti tawuran dan kriminalitas lainnya. Selain itu, penyalah gunaan Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (NAZ), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular.

Kaula Muda


Pemuda Potensi StrategisDengan pos i s i dan peran

historisnya pemuda memiliki potensi strategis untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Melalui persebaran potensi dan kualitas pemuda yang merata di berbagai lini pengabdian sosial, para pemuda diharapkan mampu memposisikan dirinya sebagai kader-kader bangsa yang tangguh dalam meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Kita berharap mampu membentuk dirinya sebagai pemimpin bangsa di

masa depan, dan mampu menggapai masa depan Indonesia yang lebih bermartabat, di bawah payung NKRI yang berlandaskan Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di antara problem kesehatan pemuda yang perlu mendapatkan p e r h a t i a n k h u s u s a d a l a h berhubungan dengan HIV/AIDS yang kondisinya hampir setiap tahun mengalami kenaikan ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran untuk meminimalisir, dengan berperilaku hidup sehat. Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-29 tahun

diperkirakan masih dibawah 0,1 persen. Namun angka prevalensi pada sub-populasi perilaku beresiko telah melebihi 5 persen. Bahkan di Papua HIV dan AIDS telah masuk pada populasi umum (usia 15-49 tahun) dengan prevalensi 2,4 persen. Epidemi AIDS sekarang telah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya laporan tentang kasus AIDS dari setiap provinsi.

Pemuda identik dengan pola hidup tidak sehat, seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, merokok, dan makan makanan tidak sehat. Dengan pola hidup tidak sehat mengakibatkan pemuda sakit-sakitan, kualitas hidup menurun dan produktivitas rendah. Pengembangan pola hidup sehat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup pemuda.

Tu j u a n k h u s u s y a i t u 1 ) meningkatkan pengetahuan pemuda sesuai fungsi, tanggung jawab dan perannya dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan kondisi masyarakat. 2) Meningkatkan kemampuan pemuda da lam mengakses pendidikan berkualitas untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi hidup dengan mutu pendidikannya yang merata dan terjangkau. 3) Meningkatkan kemampuan pemuda da lam mengakses buku atau bahan bacaan yang terjangkau dan berkualitas. 4) Meningkatkan akses informasi wirausaha, seperti penyediaan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau sebagai upaya membentuk perilaku pemuda yang mandiri secara ekonomi. 5) Mendukung kebijakan dan upaya penanggulangan kemisk inan melalui penyediaan bantuan khusus pendidikan kepada masyarakat miskin sehingga diwujudkan perbaikan pendidikan pemuda sebagai modal

REALITA


Tati JuliatiFungsional Perencana MadyaKemenakertrans RI

untuk mengurangi kemiskinan. 6) Meningkatkan keamanan pemuda dari pengaruh-pengaruh pola hidup yang tidak sehat, seperti free sex, kebiasaan merokok, pengaruh obat-obatan terlarang (narkoba), hiv/aids. 7) Mendukung kebijakan dalam upaya meningkatkan potensi kepemimpinan, organisasi dan peran pemuda melalui pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Meningkatkan Kualitas Pemuda

Kebijakan perbaikan pola hidup sehat dengan cara; 1) Mendukung akses pendidikan dan pelayanan yang seluas-luasnya pada pemuda dalam melaksanakan pola hidup sehat. 2) Meningkatkan komitmen dan peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung program pola hidup sehat. 3) Meningkatkan fungsi dan kapasitas sektor-sektor terkait dalam pengembangan pola hidup sehat baik di pusat maupun di daerah. 4) Melibatkan secara optimal peran serta media dalam upaya sosialisasi program dan kebijakan program pola hidup sehat. 5) Memastikan adanya keterlibatan semua lapisan masyarakat secara aktif baik dalam program maupun kebijakan pelaksanaan program pola hidup sehat. 6) Meningkatkan kapasitas dalam administrasi data dan informasi sehingga terbentuk data yang akurat. 7) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup (Life Skill Education).

Pola hidup sehat pertama , meningkatkan aktivitas f is ik masyarakat melalui peningkatan promosi, peningkatan penyediaan sarana dan prasana olah raga dan ruang terbuka dalam rangka menumbuhkan dan menciptakan k e s a d a r a n s e l u r u h l a p i s a n

masyarakat. Kedua, peningkatan promosi tentang bahaya merokok dalam rangka mencegah penyakit kronis. Ketiga, peningkatan promosi tentang bahaya obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas.

Se la in hal -hal yang te lah diuraikan tersebut di atas dalam upaya meningkatkan kualitas pemuda Indonesia yang lebih penting adalah kebiasaan hal-hal yang bersifat prinsip hidup yang sebaiknya kita renungkan seperti: kode etik sebagai prinsip yang mendasar; integritas; tanggung

jawab; patuh terhadap hukum dan peraturan; hormat terhadap hak warga negara pada umumnya, menyenangi untuk bekerja; kemauan untuk menabung dan investasi; keinginan untuk menjadi produktif serta; dan ketepatan.

Sumber: Rencana Aksi Kepemudaan dan surat Marzuki Usman artikel dari KENNY WIRYA

REALITA

foto

-fot

o: in

tern

et


INFO

Situs jaringan sosial memungkinkan pengguna menjadi bagian dari komunitas virtual. Saat ini website

menyediakan pengguna dengan alat sederhana untuk membuat profile custom dengan teks dan gambar. Profil umum meliputi informasi dasar tentang pengguna, setidaknya satu foto, dan mungkin blog atau komentar lain yang diterbitkan oleh pengguna. Profile Advanced termasuk video, album foto, aplikasi online, atau tata letak custom. Setelah membuat profil, pengguna dapat menambah teman, mengirim pesan ke pengguna lain, dan mengomentari langsung pada profil teman-teman. Fitur-fitur ini tersedia untuk menciptakan komunitas online.

Beberapa manfaat positif dari jejaring sosial yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Untuk BerbagiJejaring sosial dapat dijadikan media berbagi informasi atau berbagi pengalaman hidup baik suka maupun duka. Sebagai makhluk sosial, kita tentu ingin berbagi kegembiraan dan kesedihan dengan orang lain. Baik dengan teman dekat, sanak-saudara ataupun dengan orang-orang yang kita kenal. Di jaman internet seperti sekarang ini, teman tidak hanya kita temukan dalam dunia nyata saja, tetapi juga dalam dunia maya.

Tentu kita masih ingat kasus Prita Mulyasari. Begitu banyak dukungan yang ia dapatkan dari para Facebooker (sebutan bagi pengguna situs jejaring sosial Facebook), ketika tertimpa kasus tuduhan pencemaran nama baik sebuah rumah sakit internasional di Jakarta. Disaat kita mengikuti

jejaring sosial seperti Facebook, maka otomatis kita mencari teman untuk berbagi pengalaman suka dan duka tadi. Dengan harapan untuk mendapatkan dukungan. Baik dengan teman lama yang sudah memiliki akun di Facebook, atau yang baru kita kenal. Bahkan mungkin satu profesi dengan kita. Misalnya sama-sama sebagai penulis atau sama-sama sebagai pengusaha.

hanya dilakukan secara offline saja, tapi kini bisa dilakukan secara online. Caranya dengan memajang foto-foto produk dan mempromosikan barang dagangan yang akan kita jual melalui media jejaring sosial, website, ataupun blog pribadi. Dengan harapan, teman-teman yang ada di dunia maya tertarik sehingga memutuskan untuk membelinya.

3. Sarana Untuk Menyalurkan Hobi Bagi yang suka menulis, jejaring sosial menyediakan banyak info-info lomba menulis sekaligus ajakan menulis dari para penulis yang lebih dulu terjun dalam bidang kepenulisan. Salah satunya melalui Facebook. Bahkan tidak sedikit milis-milis yang bisa diikuiti oleh penulis pemula sebagai tempat untuk belajar dan menimba ilmu dari penulis yang lebih senior. Seperti misalnya milis penulis bacaan anak, milis penulis lepas, dan juga milis-milis lainnya yang berhubungan dengan dunia kepenulisan. Tentunya kita bebas memilih untuk mengikuti milis apa saja yang sesuai untuk kita dan yang kita sukai.

4. Sarana Untuk Berekspresi Contohnya dalam bidang menulis, kita bebas mempromosikan tulisan kita tanpa takut diedit atau ditolak seperti di media cetak. Karya berupa puisi, cerpen, ataupun essay dan artikel melalui blog pribadi ataupun komunitas blog. Banyak sekali komunitas blog yang bisa diikuti oleh penulis baik itu pemula ataupun yang sudah senior, bahkan kita juga bisa mentag tulisan kita melalui media jejaring sosial.

Situs Jejaring Sosial dan Manfaatnya

Andi ArfiantoStaf Bagian EVALAPBiro Perencanaan

Selain itu ada juga Mailing List (milis) sebagai grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan ikut serta didalamnya juga untuk berbagi. Disamping untuk memperluas jaringan sosial, milis juga dapat menambah wawasan dalam berbagai hal. Misalnya ada milis seputar dunia ibu dan anak yang bisa diikuti oleh para ibu dan wanita yang baru menikah. Milis lain bisa kita cari melalui internet dan memutuskan untuk bergabung dengan niat dan tujuan yang baik.

2. Sarana Untuk Promosi Bagi yang suka berdagang, media pemasaran bisa lebih meluas. Tidak

*) Andi Arfianto

Ketika Web populer di pertengahan 1990-an memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada awal 2000an website menjadi jauh lebih pribadi sebagai situs jaringan sosial yang diperkenalkan dan dianut oleh massa.


SELINGAN


Gatot M. SutejoDesainer GrafisWarta Perencana

*) Gatot M. Sutejo

Korupsi Kecil-kecilan

Santoso seorang keponakanku. Ibunya adalah sepupu jauhku. Karena usianya yang tidak terpaut jauh denganku, dia kerap memanggilku dengan panggilan

“Mas”. Santoso tinggal di Lawatan, sebuah desa kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Di tengah masyarakat desa yang cenderung adem-ayem, Santoso adalah seorang warga desa yang berpikiran maju. Terkadang dia bersikap kritis terhadap berbagai fenomena di sekitarnya. Tidak jarang dia juga dimusuhi orang karena sikap kritisnya itu.

Di desanya, Santoso membuka usaha fotokopi dan berjualan alat-alat tulis dan kantor (ATK). Awalnya, dia membuka jasa pengetikan dan print. Pelanggan (customer) ramai silih berganti. Dari anak-anak sekolah, guru, masyarakat hingga aparat desa sangat membutuhkan jasa fotokopi darinya. Dari dokumen KTP, Kartu Keluarga, buku sekolah hingga dokumen jual beli tanah dia buatkan duplikatnya. Dibantu istri dan adiknya, Santoso dengan cekatan melayani.

Melihat begitu ramai pelanggan fotokopi di tokonya, saya sempat bertanya, apakah tidak ada tempat fotokopi yang lain di desa ini? Ternyata jawabnya tidak ada, cuma di sini satu-satunya jasa fotokopi yang ada. “Wah, berarti kamu ‘monopoli’... hehehe. Kamu bisa ditindak Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lho...,” candaku. Ternyata tidak juga. Mengingat ‘pasar’ yang masih luas dan belum tergarap sepenuhnya, beberapa orang di desa itu juga ada yang membuka usaha fotokopi. Tetapi kemudian ‘mati’ dengan sendirinya. Penyebabnya adalah maintenance mesin fotokopi. Ketika mesin fotokopi bermasalah, mereka harus memanggil teknisi dan menunggu beberapa hari teknisi datang memperbaiki.

Santoso cukup jeli mengatasi masalah itu. Teknisinya cukup pamannya sendiri yang punya keahlian di bidang elektronika. Dengan kecerdasannya, dia mendiskripsikan masalah dan meminta kondisi seperti apa yang dia inginkan. Selebihnya, pamannya yang bekerja. Dengan begitu, dia telah menjaga sustainability (keberlangsungan) usaha fotokopi, disaat yang lain gulung tikar.

***Pelanggan fotokopi Santoso berasal dari berbagai

kalangan. Melayani pelanggan yang beragam membuatnya banyak belajar dari pengalaman. Hatinya kerap berontak melayani permintaan pelanggan (customer) yang mengajak berlaku tidak jujur. Yang paling sering dilakukan adalah melayani ‘nota kosong’ dimana oknum pelanggan menulis sendiri nominal transaksi. Dia hanya melakukan ‘kompromi’ dengan meminta oknum pelanggan tidak menulis harga yang sangat jauh lebih tinggi dari harga pembelian. Hal itu dilakukan setelah dia didatangi pengawas dari instansi kecamatan dan kabupaten yang memeriksa SPJ aparat di desanya.

Ada juga oknum yang meminta jasa ‘rekayasa dokumen’, demi untuk memenuhi syarat tertentu. Dokumen yang belum memenuhi syarat dibuat seolah memenuhi syarat, dan oknum peminta jasa memperoleh keuntungan

dari ketidakjujurannya. “Ini termasuk korupsi kecil-kecilan ya,

Santoso. Bayangkan yang terjadi di Jakarta, dengan modus dan skala yang jauh berbeda,” komentarku. Virus ketidakjujuran ternyata tidak hanya mewabah di pusat kekuasaan. Di sebuah desa terpencil pun, oknum pelanggan

(yang kebanyakan abdi negara) pun melakukan tindakan koruptif dengan perilaku tidak jujur.

***Kemudian Santoso bercerita tentang seorang temannya

yang membuka usaha toko peralatan listrik. Temannya adalah aktifis organisasi yang selama ini sering disalahpahami karena sikap kerasnya terhadap kemungkaran. Pada suatu waktu, seseorang membeli bola lampu di toko itu. Sebelum membayar, orang ini meminta nota pembelian dan dia sendiri yang akan menulis nota pembeliannya. Seketika itu pemilik toko membatalkan transaksi jual beli seraya mengusir calon pembeli lampu itu. “Kalau Anda maunya seperti itu, Anda jangan berbelanja di sini,” kata pemilik toko.

“Rasanya aku belum bisa seperti itu,” kata Santoso. []

KA Majapahit, Malang-Jakarta,Medio 2012


Rubrik LENSA berisi foto-foto aktifitas komunitas perencana. Redaksi menerima kiriman foto-foto dari seluruh komunitas perencana baik di pusat maupun di daerah untuk dimuat dalam rubrik ini.

Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Bimtek Aplikasi RKA-KL) diselenggarakan pada tanggal 21 - 23 Juni 2012, bertempat di Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Irwan Suliantoro dan Setya Budi. Peserta kegiatan ini dari Biro Perencanaan dan Bagian PEP di lingkungan Kemnakertrans.

LENSA


untuk Capaian Kinerja OptimalAnggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pandangan yang masih cukup efektif untuk mengendalikan penganggaran suatu kegiatan. Kegiatan dapat diusulkan

Documents