SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dan untuk pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 6O/Permentan/SR.3IOl 12/?OLS tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu dijabarkan dan ditindak lanjuti untuk Provinsi Sumatera Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurlf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi hrpuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O76; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a781; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsr.rmen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 42, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Mengingat : 1. b. 2. 3. 4.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
Menimbang : a.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan PanganNasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatanproduktivitas dan produksi komoditas pertanian dan untukpemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor 6O/Permentan/SR.3IOl 12/?OLS tentangKebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidiuntuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perludijabarkan dan ditindak lanjuti untuk Provinsi SumateraUtara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan hurlf b, perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga EceranTertinggi hrpuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2O76;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan PeraturanPembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3a781;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsr.rmen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999Nomor 42, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a2861;
Mengingat : 1.
b.
2.
3.
4.
-2-
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2oo3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a2971;
6. undang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a355);
7. undang-undang Nomor 31 Tahun 2oo4 tentang perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443sisebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45Tahun 2oog tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor31 Tahun 2aa9 tentang Perikanan {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2aog Nomor Ls4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor SATS};
8. undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistemPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66ol;
9. undang-undang Nomor 18 Tahun 2oo9 tentang peternakandan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oo9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5015);
10. undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4g, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
11. undang-undang Nomor 13 Tahun 2o1o tentang Hortikultura(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SlZO);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536O);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OL3 tentang Perlindungandan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OI3 Nomor 131, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5a33);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4Nomor 244, Talrtbahan Lennbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2aQ;
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
-3-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOL tentang PupukBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aA79|;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2aa2 tentangKetahanan Pangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2541;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2ota tentang usahaBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O1O Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5106);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2oo5 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor15 Tahun 2OIl tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 77 Ta}r:un 2OO5 tentang Penetapan Pupuk BersubsidiSebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor634 IMPP lKep I 9 I 2AA2 tentang Ketentuan dan Tata caraPengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
2I. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4O/Permentan/OT.l4ol4l2OA7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K padaPadi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK .OS / 2OlOtentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran BendaharaUmum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6621;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.L4O / S/2OLl tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor4et\-,
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 /Permentanl SR .AA IIO/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan PembenahTanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1J Nomor66al
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M-DAG IPE,RI 4 I2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsidiUntuk Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 lPermentan/OT.I4O I 8 I2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1O55);
27 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK .O2|2OI3tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,Pembayaran, dan Pertanggungj awaban Subsidi Pupuk;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60lPermentan/SR.sl0l12l2OI5 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran20L6;
-4-
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND lPERlS l2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk PupukBersubsidi;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor634 / MPP lKep / 9 I 2OO2 tentang Ketentuan dan Tata CaraPengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
3 1 . Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts I OT.2rc /4l2OA3 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredarandan Penggunaan Pupuk An-Organik;
32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts / OT .2tO /4 l2OO3 tentang Pengawasan Formula Pupuk An*Organik;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (LembaranDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 7);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasidan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO9Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
MeNctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI KEBUTUHANDAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelen ggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara
-5-
5. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan KementerianPertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidangpupuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan diprovinsi atau kabupaten/ kota.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
unsrtr hara bagi keperluan tanaman secara langsung atam tidak langsung.
9. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisikadan/ at-au biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatpupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoranhewan dan/atau bagian hewan danlatau limbah organik lainnya yang telahmelalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan
bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkankandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik,kimia dan biologi tanah.
1 1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan danpenyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhankelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai
produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per
provinsi yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas
yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
t4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupukbersubsidi yang dibeli oleh petanilkelompok tani di penyalur lini IV yang
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya
ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan
kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/ataubeserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan I atau peternakan.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan
lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang'
18. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas
dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial,
ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untukmeningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian yang berlaku.
t1)
(21
-6-
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsidiUntuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnyadisebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satutahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yangmerupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktaniatau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalahwadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisidayang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikotauntuk kabupatenlkota.
BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk organik yangdiproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea,SP36, ZA, dan NPK.
BAB III
PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
{1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani danlatau Petambak yang telahbergabung dalam kelompoktani dan men1rusun RDKK, dengan ketentuan:
a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuaiareal yang diusahakan setiap musim tanam;
b. petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangandengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musimtanam-
(2| Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidakdiperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
Pasal 4
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkanusulan kebutuhan dari Bupati/Walikota dan/atau Kepala DinasKabupatenlKota. serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahunsebelumnya.
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincimenurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanansebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(u
(2)
-7 -
Pasal 5
(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirincilebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaranbulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
{21 Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala DinasKabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) KabupatenlKota setempat.
Pasal 6
(1) Terhadap kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota menetapkan alokasi per
kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan kebutuhan yang menjadiprioritas di wilayah masing-masing.
(21 Terhadap kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepadapetani/kelompoktani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasiyang tersedia.
Pasal 7
Dinas KabupatenlKota bersama kelembagaan penyuluhan tingkatkabupatenlkota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak
dan/atau kelompoktani dalam pen5rusunan RDKK sesuai luas areal usahatanidanlatau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak
dan/atau kelompoktani di wilayahnya.
BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8
(1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 dan 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antarwilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. realokasi antar kabupatenlkota. dalam wilayah provinsi lebih lanjutditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
b- realokasi antar kecamatan dalar-a wilayah kabupaten/kota lebih lanjutditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai
akibat dilakukannya realokasi antar provinsi wajib menindaklanjuti dengan
melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) butir a.
Kabupatenlkota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi
sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) butir a atau realokasi antar kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2l;, wajib menindaklanjuti dengan
melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) butir b.
(21
(3)
-8-
(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupatenlkota dan kecamatanpada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi diwilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulansebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidakmelampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9
Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kePetani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui penyalur di Lini IVdilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yailgberlaku.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyaiur di LiniIV ke Petani/Petambak danf atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:
a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kePetani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dandibuktikan dengan catatan danf atau nota pembelian kepadaPetani/ Petambak danl atau Kelompoktani;
b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf amemperhatikan kebutuhan Petani/Petambak danf atau Kelompoktanidan alokasi di masing-masing wilayah.
Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV kePetani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaanpen5ruluhan tingkat Provinsi dan KabupatenlKota guna melakukanpendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalampengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5.
Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambakdan/atau Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas
Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambakdan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuksebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.
Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanKegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran PupukBersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil Verifikasi dan Validasipenyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidisebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai PetunjukPelaksanaan Veri{ikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun2016 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)
(1)
(21
(4)
(5)
t6)
(7\
(1)
(2)
-9-
Pasal 1O
Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur diLini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan PupukBersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani diwilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi danKabupatenlKota serta Dinas yang membidangi perdagangan di tingkatprovinsi dan kabupaten/ kota.
BAB VI
HgT DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 1 1
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuaiHET.
(21 HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkansebagai berikut :
- Pupuk Urea
- Pupuk SP-36
- Pupuk ZA
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik
(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku untukpembelian oleh Petani, Petambak danlatau Kelompoktani di Lini IV secaratunai dalam kemasan sebagai berikut :
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2015TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA (Ton)
a (lvlc)NrP. 19590227 198003 1 004 TENGKU ERRY NURADI
IT{MPIMN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015RENCANA AI,OKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUI}SIDI TAJIUN 2016 MENURUT JENIS PUPIIK, SUB SEKIOR DAN SEETARAN BUIANA. PUPLIK URCA :
B. PUPUK SP - 36 :
C. PUPUK ZA:
D. PUPUK NPK:
E. PUPUK ORGANIK :
a'rh aaL+ Setahun Januari April(Ton)
reDruan Maret Mei Juni Juli Agustus Seotember Oktober Nooember Desember1, Talaman Pangan dan Hortikultura 149.975 9.463 10.150 8.831 12.853 l4 144 tL.492 ro.475 7L,299 15,484 16,385 17.658 IT,74L2. Perkebunan 19.888 c o 0 9.873 o c 0
Sub Sektor Setahun Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Asustus September Oktober Nopember Desember1. Ta4aman Pangan dan Hortikultura 45,037 2.546 2,571 2,599 4,301 4.2L9 3.848 3,780 2.962 4.336 5,428 5,231 3.2t62. Perkebunan 8,033 0 O o 4,010 o o o o 4.O24 0 I8
o3, Peternakan 125 11 5 9 t0 I 9 15 19 8 t0 t24. Perikanan Budidaya 75 o 0 27 o
8,321o o 24 o o 0 24 oJUMLAH 53,270 2.557 2,576 2,635 4.228 3,857 3,819 2.98r 8,368 5.438 5,263 3.228
Sub Sektor Setahun ln Pebrrari Maret
7.917
April MeiTon )
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura r27.57s 7,573
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember7.657 12.396 10,820 9,663 8.283 rL,o97 t3,471 rc,442 13.044 9,6102. Perkebunan i5.0i 1 0 o 0 7.506 0 0 0 o 7.505 0 c o3. Peternakan t46 7 11 8 t8 18 22 18 l74. Perikanan Budidaya 10c
LAMPIRAN III.2. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2015TANGGAL 30 DESEMBER2OlS
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016Sub Sektor: Tanaman dan Hortiku turaNo. Kabupaten / Kota Setahun Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus Seotember Oktober Nopember Desember
JUMLAH r+9,975 9,463 10,150 8,83 i i2,853 I4,T44 rt,492 L4,475 Ll,2gg i5,484 16,385 17,658 1t,741
LAMPIRAN III.3. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTTNOMOR 56 TAHUN 2015TANGGAL 30DESEMBER2Ol5
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor: PerkebunanNo. Kabupaten / Kata setalrun Januari Pebruari Maret
TonJuni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1. Medan 0 0 0 o 0 o o C c o 0 o o2. Biniai o 0 0 o o o o c c o 0 o 0r tuln 0 o 0 o o o4.
o 0 c 0 0 o 0Pematang Siantar 0 0 c o 0 0 o o c 0 c o o5, Ianiuns Balai o o c o 0 o o o 0 0 0 o 06. Nias Barat o o c 0 0 o 0 o 0 0 0 0 07. Padanesidimouan o 0 c 0 0 o 0 o 0 0 0 o 08. Deli Serdanp 1.200 c 0 o 600 0 0 o 0 600 0 o 09. Lanekat 2.500 c 0 o 1,250 o 0 o 0 1,250 0 o 010. Simalungun 1.000 c 0 o 500 0 0 o 0 500 0 0 011. Karo 460 c 0 0 230 0 0 o 0 230 o o 0t2. Dairi 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 013. Asahan 1.00c 500 0 o o 0 500 o 0 014. Labuhan Batu 1.535 767.5 o o o 0 767.5 0 o 015. Iaoanuli Selatan o 0 0 o 0 o o o 0 0 0 o 016. laoanuli Tensah 750 0 0 o 375 0 o 0 0 375 0 o 017. Iaoanuli Utara 500 0 0 0 250 o o o 0 250 0 0 018. Nias 300 0 0 o 150 o o 0 0 150 0 0 o19. Mandailins Natal o o 0 c o o o o 0 0 0 o o20. loba Samosir 4t9 0 0 c 204 0 o o 0 2L9 0 o 021. >eroang tjeclagat 1.67L 0 o 0 800 0 0 o 0 87L 0 o 022. Humbang Hasundutan c 0 o o c 0 c o 0 0 0 o 023. Pakoak Bharat 451 0 0 0 200 c c o 0 25r 0 o 024. Samosir 461 o o o 230 C c o 0 23t c o o25. Nias Selatan o 0 o o 0 c c o 0 0 c o o]16. 500 0 0 o 250 o c o 0 250 c o o'zl aualtg 1.0O0 0 c o 500 0 0 c 0 500 c o 024. 1.300 0 c 0 650 0 o c 0 650 c 0 029. Labuhan Batu Selatan 2.34L c 0 o 1,17O.5 o o c 0 1,170.5 o c c30. 2.500 c 0 o 1,250 o o c r,25O o c c3l Gunung Sitoli o 0 o o 0 o 0 o c 0 0 c c32 Nias Utara 0 o o 0 0 0 0 o c 0 0 c cJUMLAH 19,888 0 o o 9,873 o o o c 10,015 o 0 o
a
ao
o:Eoo:)!o
A)5
Xt9c0
-t
z'g
"0
ctt
Et9
(t
TDaUQgt
"lO
,1,
t!n,JzFz$czl\)oo
f.?B
z
4z,n>-i tE
#r0iz
(,)(,rIgod\wH3EFrc=zzdE r.:9g9>3rE(ng
c,-ln
.loF
LAMPIRAN III.5. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor Budidaya
LAMPIRAN III,6. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2Oi5
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSiDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
No. Kabupaten / Kota Setahun Januari Pebruari Maret
3
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember{
LAMPIRAN III.13. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor Perkebunan TonNo. Kabupaten / Kota Setahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 Medan c 0 0 o 0 o 0 0 o 0 0 0 02. Biniai 0 0 0 o 0 o 0 c o 0 0 o 03. lebins Tinssi c 0 0 o 0 o o 0 0 0 o 0 04. Pematans Siantar c 0 o o 0 o o o o 0 0 0 c
5. Ianiune Balai c 0 o o 0 o 0 0 0 0 0 0 06. Niras Barat c o o o 0 o 0 0 0 0 0 o 07. Padanssidimpuan c o 0 o o o 0 0 o 0 0 0 0
8. Deli Serdane 965 o 0 o 475 o 0 o o 490.00 0 0 o9. Lanekat 70 o o o 35 0 0 o 0 35.O0 o 0 o10. Simaluneun o o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 011. Karo 550 o 0 o 275 o 0 0 0 275.OO 0 0 012. Dairi o o 0 0 0 o 0 0 c 0 0 o 013. Asahan 500 o 0 o 250 o 0 o c 250.O0 o 0 oL4. Labuhan Batu 800 o o o 400 o 0 o c 400.oo 0 o 015. Iapanuli Selatan o 0 0 o 0 o 0 0 c o 0 0 016. Tapanuli Tengah 100 o 0 o 50 o 0 o c 50.00 0 0 0t7. Iapanuli Utara 80 o 0 o 40 o o 0 c 40.00 o 0 018. Nias 24 o 0 0 t2 o 0 0 c 12.00 o 0 c
19. Mendailins Natal o o 0 o 0 o o c 0 o o c c
20. Toba Samosir 69 o 0 o 35 o o c 0 34 0 c c
21. Serdanp Redasai 5s3 o 0 0 276.5 o 0 c 0 z (6,5 0 c c
22. Humbane Hasundutan o 0 0 o 0 o 0 c 0 0 o c c
23. Pakpak Bharat 382 0 0 0 191 o o c o 191 0 c c
24. Samosir o 0 0 o 0 0 o c 0 c c 0 c
25. Nias Selatan o o 0 o 0 o 0 c o 0 c 0 c26. Batubara 0 0 0 o 0 o 0 0 0 c c 0 0'2/ Padane Lawas 1.800 o 0 o 900 o 0 0 o 900 c o o24. Padang Lawas Utara 224 o o 0 LL2 o 0 0 0 12 0 0 029. Labuhan Batu Selatan 1.OO0 0 0 o 500 o 0 0 o 500 c 0 o30. Labuhan Batu Utara 916 o 0 0 458 o 0 0 0 458 o 0 o3t Gununs Sitoli o o o 0 o 0 o o 0 c 0 0 032 Nias Utara 0 0 o 0 0 c 0 o o c 0 0 o
JUMI.AH 8,033 o 0 0 4,010 c o 0 0 4,O24 o 0 o
LAMPIRAN III,14. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR S6TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2OI5
KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
(Ton)Sub Sektor: Peternakan
No. Kabupaten / Kota setanun Januan Pebruari Maret Apnl Mel Junl Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
i Medan 3 0 0 c c c c 0 c 0
2. Biniai 3 0 0 c c c 0 0 0 0
3. lebinp Tinsei o C 0 c 0 0 o 0 0 0 c 0 0
4. Pematane Siantar 0 C 0 c 0 o o c 0 0 C 0 c
5. Ianiuns Balai o c c 0 0 o o o 0 0 c 0 c
6. Nias Barat c C c 0 0 0 0 0 c 0 o 0 c
7. Psdancsidimnuan 3 c c 0 0 o 0 c I 0 0
8. Deli Serdane I c 1 0 1 0 I 2 I 0 1 0
9. Lanskat 1C 1 I 1 I 1 I c 0
10. Simaluneun c o I 0 0 0 c 0
11 Karo 6 0 0 0 1 I 0 0 c
t2. Dairi 3 0 0 0 c c 0 0 0 c
13. {,sahan 8 0 1 1 1 0 0 I 0 iL4. Labuhan Batu 7 0 1 0 I 0 0 o I 1
15. Iaoanuli Selatan 4 0 o 0 0 t 0 0 o 0 1
16. laoanuli Tensah 5 0 0 o 1 1 I c o 0 0
17. laoanuli Utara 5 0 0 1 1 I c 0 0 I 0 0
18. Nias 3 0 0 0 0 o 0 o I o 0
19, Mandailins Natal 5 c 0 1 0 o I c c o
20. Ioba Samosir 3 0 c 0 0 o 0 1 0 0 0
21 Serdane Bedasai 10 c I 1 o 1 I 1
22. Humbane Hasundutan 3 C c 0 0 o 0 0 c 1 0 1
23. Pakpak Bharat 5 o 0 0 o o 0 o o 0 I
24. Samosir 3 c c 0 0 0 c 0 1 0 C I
25. Nias Selatan 3 0 0 0 0 0 c 0 2 0 c 1 c
26. Batubara 5 o 0 1 c 0 c 0 c
27. Padane Lawas 2 o 0 I c c 0 0 0 o 0 c
28. Padane Lawas Utara 2 o 0 c c 1 0 0 0 o 0 0
'29. Labuhan Batu Selatan 4 0 0 c 0 0 o o 0 1
30. Labuhan Batu Utata 6 1 0 0 I 1 0 0 0 1 c 1
3l Gunung Sitoli o o 0 c c c o o 0 0 o c 0
32 Nias Utara I o 0 c c c 0 0 o 0 o c I
JUMLAH 125 11 5 9 1C I 9 15 19 8 10 I T2
LAMPIRAN III.15. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30DESEMBER2OI5
KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor: Perikanan (Ton)
LAMPIRAN III.16. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30DESEMBER2Ol5
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
No. Kabupaten / Kota Setaltun Januari Pebruari Maret ApriI Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
LAMPIRAN III.18. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANTAN TAHUN 2016
Sub Sektor: Perkebunan (Ton)No. I Kabupaten / Kota Setahun I Januari
-
L_Prb*"r_ I Mar* t--rFfr- lM;i- ffi Desember
I Medan c o o 0 o o o o 0 0 0 c 02. Biniai c 0 o 0 o o o 0 0 0 0 o 03. lebine Tinesi c o o 0 o o 0 0 0 0 0 o o4. Pematans Siantar c o o 0 0 o o o o 0 0 o o5. Ianiuns Balai c 0 o c o o o o 0 c o o 06. Nias Barat c 0 o c o o o 0 0 c 0 o 07. Padanssidimouan 0 0 0 c o o c 0 0 0 0 o 08. Deli Serdane 921 0 o c 461 o c 0 0 460 0 o 09. Langkat 2.100 c 0 c 1,050 o 0 0 0 I,050 0 o 010. Simalunsun 1.500 c o c 750 o o o 0 750 0 o o11. Karo 250 c 0 c 125 O o 0 0 125 0 o ot2. Dairi 0 c 0 c o o 0 o o 0 0 o o13. Asahan 850 c 0 c 425 o o o o 425 0 0 o14. Labuhan Batu 700 c 0 c 350 o 0 0 0 350 0 o 015. lapanuli Selatan o c c c o o o o 0 0 0 o o76. Iananuli Tensah 500 0 c c 250 0 0 0 0 250 0 o 017. Iapanuli Utara 800 0 c c 400 o o 0 0 400 0 o 018. Nias 148 0 c c 7+ o o 0 0 74 o o 019. Mandailine Natal o c c c o o o 0 0 0 0 0 020. loba Samosir 196 0 c c 98 o 0 o 0 98 0 o o2T Serdang Bedagai 835 0 c 0 417 o o 0 0 418 0 0 o22. Humbane Hasundutan 0 o c 0 0 o 0 0 0 0 0 o 023. Pakpak Bharat 400 0 c o 200 o o 0 0 200 0 o 024. Samosir 361 o o 0 181 o o o 0 180 0 o 025. Nias Selatan 0 0 o 0 0 o o o o 0 o o o26. Batubara 600 o o 0 300 o o 0 0 300 o 0 027. Padang Lanras 700 o o 0 350 o o 0 c 350 o o 024. Padang l.awas Utara 750 o 0 0 375 o o o 0 375 o o 029. Labuhan Batu Selatan 1.400 0 o o 700 o o 0 o 700 o o 030. Labuhan Batu Utara 2.000 0 o 0 1,000 o o 0 o I,OO0 o 0 031 Gunung Sitoli 0 0 o 0 c o o 0 o 0 o 0 032 Nias Utara 0 0 o 0 o o 0 0 o 0 0 o 0
JUMLAH 15,011 c 0 o /,5U6 0 c 0 o 7,505 o 0 0
I-AMPIRAN III,19. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
(Ton)Sub Sektor: Peternakan
1\O. Kabupaten / Kota Setal'Iun Januarl Pebruari Maret Apnl Mei Juni Jul1 Asustus SeptemDer Oktober Nopember Desember
I Medan 4 0 0 o 1 0 I c 1 o 0 o
2. Biniai 4 o I 0 o c 0 0 o o
3. lehino Tinssi 4 0 0 0 1 o 1 1 c o 0 o
4. Pematans Siantar 4 o o 0 o 1 I o I o o 0
5. laniuns Ba1ai 4 o 0 0 0 I 1 I 0 0 o o
6. Nias Barat 4 0 0 c c c 1 0 0 1 o
7. Padanssidimpuan 2 0 o 0 1 c 1 0 0 0 o o o
8. Deli Serdans 7 I I c 0 I 2 c 0 0 0 1
9. Lanekat 13 2 2 o o 0 0 1 0 I
10. Simalrrnrtrrn 6 1 1 o I 0 0 I 0 C o
11 Karo 1 1 I o 0 I 1 0 0 c o o
L2, Dairi 4 c 0 0 1 1 o 0 1 I 0 o o
13. {sahan 5 c 1 1 0 0 I 1 0 0 0 o
14. Labuhan Batu 4 c 0 0 I I I 0 0 t 0 0 o
15. Iapanuli Selatan 4 o 0 0 o 1 1 0 o 0 o
16. lapanuli Tensah 4 0 0 0 1 o I 0 o C o
17. fananuli Utara 4 0 0 0 0 1 0 I o o 0
18. Nias 4 0 0 o 1 0 I 1 C o o o
19. Mandailine Natal 4 0 1 o o I o I 0 o o o
24. foba Samosir 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 o
27 Serdans Bedasai 5 0 i I 1 0 0 1 0 0 o o
22. Humbane Hasundufu 4 0 0 o o I 1 I 0 0 0 o
23. Pakpak Bharat 4 c o 0 1 c I 1 0 o C c
24. Samosir 4 c 0 o 1 I 1 0 0 o c 0
25. Nias Selatan 4 o o 0 I I 0 0 I o o o
26. Batubara 7 o 1 0 1 I 0 1 I o o
27. Padans Lawas 4 0 0 0 c I 1 1 I 0 c 0 0
28. Padans Lawas Utara 4 0 0 c 0 o 1 1 1 I 0 0 o
29" Labuhan Batu Selata 4 0 o c I 0 I o 1 o 0 o
30. Labuhan Batu Utara 4 0 c c 1 1 0 0 o 0 0
31 Gunune Sitoli 4 I 1 o 0 0 o 0 0 0 1 o I
32 Nias Utara 4 0 c o 1 1 I o 0 1 0 o 0
JUMLAFI t46 7 11 8 18 18 22 18 t7 L9 3 2 3
LAMPIRAN III,2O. PERATUMN GUBDRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56TAHUN 2015
TANGGAL 30DESEMBER2Ol5
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor : Petemakan (Ton)
NO. Kabupaten / Kota Setahun Januari yeDruarl Maret April Mei Juni JUll Agustus September Oktober Nopember Desember
1. Medan 4 c 0 2 0 o 0 0 o o 1 0
2. Biniai 3 c 0 I C 0 0 0 c o 0
3. lebine Tinesi 3 o 0 1 0 o 0 0 c 0 1 0
4. Pematans Siantar 3 o 0 I 0 0 0 0 c 0 I 0
5. laniuno Balai 3 o 0 1 0 0 0 0 c 0 1 0
6. Nias Barat 0 o o o c (.) c c 0 c C o 0
7. Padanesidimpuan 3 0 0 1 C 0 c 1 0 o o o
8. Deli Serdans 9 0 o 3 c 0 c 3 c 0 o 3 0
9. Lanekat 9 0 o ? 0 c c 3 c o o 0
10. Simaluncun 9 0 o 0 c c ? c o o 3 0
11. Karo 3 0 o I 0 c 0 0 o o 1 0
t2. Dairi 3 0 c I 0 c 0 0 0 0 1 c
13. {sahan 3 0 c I 0 0 0 1 0 0 0 I c
t4. i,abuhan Batu 3 0 c I 0 0 0 0 o c 1 0
15. fapanuli Selatan 3 0 c I 0 0 0 I 0 0 c 1 0
16. tapanuli Tengalt 3 c c I 0 0 0 1 0 0 c 1 0
t7. fapanuli Utara 3 c c I 0 0 0 1 0 0 o 1 0
18. Nias c c o o c 0 o 0 a o o c 0
19. Mandailins Natal o o I 0 0 o 1 0 o 0 0
20. loba Samosir e C o 1 0 0 o 1 0 o 0 1 0
2L Serdans Bedasai o o 1 o 0 o 0 0 0 1 0
22. Humbans Hasundutr 3 o o I 0 c 0 0 0 0 0
23. Pakoek Bharat 2 0 0 I o c 0 0 c 0 0 0
24. Samosir 2 0 0 0 0 0 0 c o 0 0
25. Nias Selatan 2 0 0 0 0 0 0 c 0 o 0
26. Batubara 3 0 o 0 0 0 0 c o 1 0
27. Padang La"vas 3 0 o I 0 0 0 0 c o 1 0
28. Padang Lawas Utara 3 0 o I 0 0 0 I 0 c o 1 o
29. Labuhan Batu Selata 3 0 o I 0 0 0 0 c 0 1 0
30. Labuhan Batu Utara 3 0 o I 0 0 0 I a c 0 1 0
31 Gunung Sitoli o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nias Utara o o 0 0 0 o c o c o 0 o c
JUMLAH 100 0 o 35 0 0 c 34 c 0 0 31 c
I.AMPIRAN III.21. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
(Ton)No. Kabupaten / Kota Setahun Januari Pebruari Maret April Mei Juni JuI Agustus September Oktober Nopember Desember
(Ton)No. Kabupaten / Kota Setahun Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
I Medan o c o o o o 0 0 0 o 0 o 02. Biniai 0 c o o o o 0 0 0 o 0 o 03. lebine TineEi o c o o 0 o o 0 0 o 0 o o4. Pematans Siantar 0 c o o o o o o o o 0 o o5. laniuns Balai c 0 0 o o o 0 0 0 o 0 o 06. Nias Barat c o 0 o o o 0 o 0 o 0 o 07. Padanesidimouan c 0 c o o o 0 o 0 o 0 o 08. Deli Serdane 226 0 c 0 113 o o o 0 113 0 o 09. Langkat o o c o o o 0 o 0 o 0 o 010. Simalungun 250 o c o 125 o 0 o 0 125 0 o 011 Karo 250 0 c 0 125 0 0 0 0 L25 0 o 012. Dairi 0 0 c o 0 o 0 o 0 0 0 0 013. Asahan 150 0 c 0 75 0 0 0 0 75 o o 014. Labuhan Batu 250 0 o c 125 o 0 0 0 125 0 o 015. Tapanuli Selatan o 0 o c c 0 o o 0 o c o 016. Taoanuli Teneah o 0 o c c 0 0 o 0 0 c o 0t7. Taoanuli Utara 131 0 o o 65 c 0 0 c 66 c o o18. Nias 150 0 0 c 75 c o 0 c 75 L o 019. Mandailins Natal o 0 0 o 0 c o o c o c o o20. Toba Samosir 106 0 o 0 50 c 0 o c 56 c o 021 Serdane Bedaeai 1,200 o 0 o 600 c o o c 600 c o oc, Humbar:s Hasundut: o o 0 o o c o o c c C o 023. Paknak Bharat 215 0 0 0 t07 0 o o c 108 c o o24. Samosir 2+ 0 0 0 t2 0 o 0 0 t2 0 o o25. Nias Selatan o o 0 o o o 0 0 0 c 0 o 0'26. Batubara 150 0 0 o 75 o o c 0 75 0 o 0'2/ Padang Lawas 150 o 0 o 75 o 0 c 0 75 o 0 024. Padang Lawas Utara 150 o 0 0 75 0 0 c o 75 0 0 0'29. Labuhan Batu Selats 150 o 0 o 75 o c c 0 75 o c 030. Labuhan Batu Utara 150 0 o 0 75 o c 0 0 75 0 c o31 iunung Sitoli 0 0 o 0 0 o c o 0 o 0 c o32 Nias Utara c 0 0 0 o o c o 0 o o c 0JUMI,,AH 3,702 c o c r,847 0 c 0 0 1,855 0 c 0
a)tao,i
:odoB
0)FiA)p
ttld
-lc
1'gc"oc
frlrJ
z
et
U)ctdQ
U
ottX-loN
l!n,l
z.J
czt\)
AIF
U
tu
zi.t\).A
4 2'd>.iFlz>noi>a\U'lFrugr.4
z(^)uQOO\LiHrW\J:.I Htfi P :-ii;EaEc2=zHEd tt> '-ItT, o 9!NaFIJF
..D;-lur tlt
A
c"ln
LAMPIRAN III.25. PERATURAN GUBERNUR SUMATEM UTARA
NOMOR 56TAHUN 2015
TANGGAL 30 DESEMBER 2015
KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
Sub Sektor: Perikanan Budidaya (Ton)
No. Kabupaten I Kota Setalrun Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember