Untitled - PERPUS MENPAn

V V. /

^ V,.„. f

timpenyusun

PENGARAH, Anggoto : Di»- WaskitoReksoBoediidjo, DR. JB Kiisdadi, Dn. Suyoso Sukô.Dn. Waluyo Ralam, dr. Buihanuddin A.T., MPH, Wiiawan Marto^jo, S.E., Faiicd Masmid^ S.H.

PELAKSANA, Ketua : DR. SapU Nitwandar, Sekretaris: Sudibyo Triatmodjo, S.H., AnggotaDaulay, Bambang Chiisnadi, S.H., Dra. Soettmo, Kamaiyan, S.H., Hanm A1 Rasyid, S.H., Drs. Koeshardo KS,

Drs. Endi Fatony, Dra. Dini Saraswad, Drs. Atep D. Muhammad. Drs. Yanuar Ahmad, Aimansyah.Jauhan Bustaman.

EDITOR AHLI: H. Kodhyat KONSULTAN PENERBITAN : CompArt PiibUshing.

Vopvnjthr Bvno SEI^CG U

SoekartoPresident Republik Indonesia

y>^

KATA SAMBUTAN

Pembangunan Jangka Panjang Pcrtama akan segera berakhir, untuk kemudian kitalanjulkan dengan Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Kita menyadari bahwa Udak sedikit hal-hal yang hams kita dngkatkan dan kita perbaiki,sebelum masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan. Namun kitajuga merasakan betapa banyaknya hal-hal yang telah kita capai selama pelaksanaanPembangunan Jangka Panjang Pertama. Bahkan, kita telah berhasil membangun landasanyang kuat untuk memasuki era tinggal landas pada Pembangunan JangkaPanjang Keduananti.

Dalam tahap pembangunan yang akan datang kita hams meningkatkan produktivitas danefisiensi. Hal ini hanya akan terwujud jika kita dapat meningkatkan ketrampilan, kreativitas,kedisiplinan, kemampuan teknologi dan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yangefektif dan tepat dari masyarakat kita. Pembangunan aparatur negara kita arahkan untukmeningkatkan kualitas, membangkitkan prakarsa dan kreativitas serta berlaku tut wurihandayani". Tidak adajalan lain bagi kita, selain menerapkan desentralisasi manajemen sejauhmungkin. Prinsip ini pula yang kitaambil dalam mendayagunakan aparatur negara selama ini.

Buku Pembangunan Jangka Panjang Pertama di bidang Pendayagunaan Aparatur Negaraini menunjukkan hal-hal yang telah kita lakukan selama ini dan sekaligus memberi gambarantentang apa yang masih hams kita laksanakan dalam membina, menyempumakan danmenertibkan aparatur kita di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meUmpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 3 Desember 1993

PRESIDEN REPyJJEIK INDONESIA

S O E H A R T O

^ ■..,1#

•(TTvji-

SAMBUTAN MENTERINEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program-program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) di masa mendatang, dirasakan perlu adanyapemahaman yang lengkap dan utuh teniang upaya-upaya PAN yang telah dilaksanakan secarakonsisten selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), bahkan sejak awal pemerintahanOrde Baru. Untuk itulah maka Kantor MENPAN menerbitkan buku "Pendayagunaan AparaturNegaradalamPembangunanJangkaPanjang Pertama",aiauyangdisingkat"PANdalam PJPr. Selain itu, buku PAN dalam PJP I ini dimaksudkan sebagai bahan dokumen yang lengkapdan utuh sertadât dijadikan referensi bagi penyusunan kebijakan dan program-program PANdi masa-masa mendatang.

Dalam PJP II kondisi dan situasi berbeda dengan keadaan PJP 1. Dunia semakin penuhdengan persaingan, sehingga kita tidak dapat hanya mengandalkan kekayaan alam saja untukmembangun. Pada PJP II nanti, kualitas sumber daya manusia semakin memegang peranankunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu sebagaimana arahan BapakPresiden pada berbagai kesempatan, bahwa peranan sumber daya manusia âratur yangdidukung disiplin tinggi merupakan syarat mutlak bagi terciptanya Aparatur Negara yangbersih»berdayaguna dan berwibawa sehingga dapat menjadi Abdi Negara dan Abdi Masyarakatyang handal untuk mengantar keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang 11.

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnyakepada Bapak Presiden yang telah berkenan merestui dan sekaligus memberikankata sambutanatas penerbitan buku ini. Begitu pula kepada Ir. Sarwono Kusumaatmadja, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V yang telah merintis prosespenyusunan buku ini. Ucapan terima kasih Juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. AwaloeddinDjamin selaku mantan KctuaTim PAAPbeserta para nara sumber di Ungkungan B AKN, LANdan Kantor MENPAN atas kerelaannya memperkaya isi buku ini.

Akhimya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja kerasdan semuapihak yang telah membantu hingga terbitnya buku "PAN dalam PJP I" ini. Semogabuku ini bermanfaat bagi upaya PAN di masa datang.

Jakarta, Juli 1993

T.B. Silalahi

PENG ANTAR TIM PENYUSUN

Peijalanan dan perkembangan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dalam kunin waktu

PELITAI sampai dengan PELITA V, mungkin sudah banyak kita simak. Namun umumnya

gambaran itu d'sajikan secara terpisah. Oleh karena itu, dirasakan perlu menghimpunnya daiibeibagai siimber, agar dapat dikemas menjadi suatu sajian informasi yang utuh dalam sebuahbuku laporan. Dengan demikian diharapkan laporan ini dapat menjadi pustaka pentingmengenai upaya PAN dalam pembangunan yang lalu dan perencanaan PAN di masa datang.

Disadari bahwa untuk menyusun buku PAN Selama Pembangunan Jangka Panjang I Pertama

(PJP I) ini tiHalf mudah, terutama dalam mengumpulkan bahan-bahan yang tersebar di berbagaiInstansi Pemerintah. Oleh sebab itu, kami jelas tidak bekerja sendiri. Peranan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dalammemperkuat tim penyusun buku ini sangat kami hargai. Demikian pula kerelaan dan BapakAwaloeddin Djamin selaku mantan Ketua Tim PAAP beserta para nara sumber di lingkunganBAKN, LAN dan Kantor MENPAN serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu-posatu, sudah merupakan sumbangan yang sangat berharga dalam memperkaya isi buku ini.Bimbingan dan aiahan serta koreksi dari Bapak Sarwono Kusumaatmadja beserta SdcretarisMenteri dan para Asisten Menteri serta Staf Ahli sangat membesarican hati Tim dan sekaligusmembantu kelancaran penulisan buku.

Kepada semua pihak tersebut di atas, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yangsebesar-besamya, di mana dalam kesibukannya melaksanakan tugas sehari-hari, masih sempatmeluangkan waktu untuk diwawancarai. Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikanjuga kepada PT (Persero) ASTEK, PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia,FT (Persero) Pupuk Kujang, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, dan PT (Persero)Angkasa Pura I, atas peran serta dalam membantu mewujudkan buku ini.

Meskipun kami telah mencoba mempersiapkan dan menyusunnya secara sungguh-sungguh,tapi kami yakin buku PAN PJP I ini masih jauh dari kesempumaan. Untuk itu, sumbanganpikiran, kritik dan saran para pembaca guna penyempumaan buku ini lebih lanjut sangat kamihargai.

Semoga buku ini bermanfaat di antara bahan kepustakaan lain.

Jakarta, Maret 1993

Ketua Tim Penyusun,

Sa^ Nirwandar

Sambutan Presiden R.I.

Sambutan Menteii Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Pengantar Tim Penyusun

Daftarlsi

Ketua Tim PAAP dan Para Menteri PAN

Ringkasan: Selayang Pandang Pendayagunaan Aparatur Negara i

Pendahuluan ^

Bab I Aparatur Negara Dalam Pelita I (1969/1970 -1973/1974) 13

Bab II Aparatur Negara Dalam Pelita II (1974/1975 -1978/1979) 39

Bab ni Aparatur Negara Dalam Pelita III (1979/1980 -1983/1984) 61

Bab IV Aparatur Negara Dalam Pelita IV (1984/1985 - 1988/1989) 91

Bab V Aparatur Negara Dalam Pelita V (1989/1990 -1993/1994) 121

Bab rv Proyeksi Sumber Daya Manusia Aparatur Negara 165

Lampiran:Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.105/1992 TentangPembentukan Tim Penyusun Buku pAN Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Buku PAN Selama PJPT Pertama

Ketua Tim PAAP dan Para Menterl PAN

y

DR. AWALOEDDIN D.IAMIN

KeluaTim Penedibaii AparaturdanAdminislrasi Pemerinlaiian

(1966 - 1968)

H. HARSONO TJOKROAMINOTOMetileri Ncgara Penyenipumaan dan

Pctnbenalian Aparaiur Ncgara(1968 - 1971)

DR. EMILSALIM

Menteri Negara Penyenipumaan danPenibersihan Aparaiur Negara/Wakil

Ketua BAPPENAS

(1971 - 1973)

DR. J.B.SUMARUN

Menteri Negara Pcneriiban AparaiurNegara/Wakil Ketua BAPPENAS

(1973 - 1983)

DR. SALEH AFIFF

Menteri Negara Penertib.an AparaiurNegaraAVakil Ketua BAPPENAS

(1983 - 1988)

IR. SARWONO KUSUMAATMADJA

Menteri Negara Pcndayagun.i.in

Aparaiur Negara(1988 - 1993)

T.B.SILALAHI

Menten Negara PendayagunaanAparaiur Negara(1993 - 1998)

SELAYANG PANDANGPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

'px alainsuatuupacarasederhanadiJalanPegangsaanTiinur(sekarangJalan Proklamasi) Ncxnor 56, Jakarta, pada tanggal 17 Agustus

1945, Ir. Soekamo dan Drs. Moh. Hatta menyatakan Proklamasi

Kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemyataan singkat itu mengubah nasib

bangsalndonesiadaiil^gsayangt^jah menjadi bangsa yang meidduL

Implikasinya sangat luas dan hakiki.

Ketikamasihdijajah, nasib bangsa Indonesia ditentukandankehidupannya

diatur oleh bangsa lain. Sejak Proklamasi, nasib dan kehidupan bangsa

Indonesia ditentukan dan diatur oleh bangsa IndcMiesia sendiri. Ketika

masih dijajah, fungsi dan peranan Aparatur Pemerintah (kolonial) adalah

mengeksploitasi somber daya manusia (dan alam) Indonesia untuk

kepentingan dan kesejahteraan negara dan bangsa penjajah. Sejak

Proklamasi, fungsi dan peranan Aparatur Negara Indonesia adalah

memberikan pelayanan k^da masyarakat agar dapat meningkatkan

kualitas hidupnya secara mandiri.

Dengan kata lain, dengan Proklamasi Kemerdekaan, secara hakiki

terjadilah transformasi fungsi dan peranan Aparatur Pemointah, yaitudari aparat pengatur menjadi aparat pelayanan dan pembangunan untukmeningkatkan kualitas hidup bangsa. Kendatipun demikian, dalam

perkembangannya lebih lanjut, Aparatur Negara temyata belum dapat

berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.

Setelah pengakuan kedaulatan, pada masa demokrasi parlementerberdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Aparatur Negara

senantiasa terlibat dalam berbagai kepentingan politik yang berkembang

di Indonesia, sehingga terlibat dalam percaturan politik praktis di antarapartai-partai politik dalam memperebutkan kursi kabinet yang jatuhbangun dengan frekuensi tinggi dan dalam jangkawaktu pendek. Kedua,ketidakstabilanpolitikdan keterlibatan Aparatur Negara dalam percaturan

politik praktis itu tadi akhimya membuka peluang dan mendorongpeny alahgunaan kekuasaan, wewenang dan kesempatan sehingga tâdiberbagai bentuk korupsi.

Ringkasan

Begitu pula pada masa "Demokiasi Terpimpin", setelah Dekrit Presiden

5 Juli 1959, situasi tidak jauh berbeda, bahkan malah lebih buruk lagi

dengan keterlibatan Aparatur Negara dalam pertikaian ideologis.

Akibatnya, teijadilah degradasi keseluruhan kehidupan bangsa dan negara

— baik di bidang politik, ̂ onomi maupun di bidang administrasi

pemerintahan — yang menuju ke arah disintegrasi.

Sejakpengakuankedaulatan, beibagai upayauntuk melakukan penertiban,

penataan dan pendayagunaan Aparatur Negara memang telah dilakukan

seperti, misalnya:

a. Program p^yedo'hanaan OTganisasi Pemerintah Pusat dalam Kabinet

Wilopo (3 Apil 1952 -1 Agustus 1953);

b. Program Kabinet All Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953 -12 Agustus

1955) yang, antara lain, bûjuan:

1) menyusun Aparatur Negara yang efisien serta pembagian tenaga

yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan

pegawai,

2) memberantas korupsi dan birokrasi;

c. Pembentukan Panitia Organisasi Kementerian (PANOK);

d. Pembentukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, sebuah badan Pemerintah yang

langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana

Menteri, dengan tugas pokok menyempumakan Aparatur dan

Administrasi Pemerintah/Negara.

e. Pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang

antara lain, menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962

tentangPokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara Tingkat

Tertinggi;

f. Pembentukan Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi

(KOTRAR) dengan KEPPRES Nomor 98 Tahun 1964, yang

merupakan kelanjutan dari PARAN dan lebih bersifat politis, sesuai

dengan kebijaksanaan waktu itu.

Walaupun demikian, keadaan Aparatur dan Administrasi Negara antaratahun 1952/1953 sampai dengan permulaan tahun 1966 menjurus padasuatu situasi yang tidak mendorong pembangunan bangsa. Kebijaksanaandan pelaksanaan Administrasi Negara lebih berorientasi pada bidangpolitik yang diwamai pcrtentangan dan pertikaian ideologis daripadaekonomi dan tertib administrasi pemerintahan. Banyak ketumpangtindihan

Ringkasan

dan kesimpangsiuran antara kewenangan dan tanggung jawab yang

teijadi antara berbagai Badan danLembagaNegaia/Pbmerintah. Kumulasi

dari semua itu membuka peluang bagi PKI untuk melakukan peng-

khianatan dengan melancarkan Gerakan 30 September tahun 1965,

kemudian dikenal dengan sebutan G-30-S/PKI, yang berhasil ditumpas

oleh kekuatan Orde Baru.

Dalam keadaan yang parah seperti itu, maka Pemerintah Orde Bam

melakukan perbaikan dan penyempumaan Aparatur Negara secara

fundamental dan konsisten, dengan sasaran jangka panjang mewujudkan

Aparatur dan Administrasi Negara yang stabil, berkelangsungan, efisien

dan efektif. Sedangkan sasaran jangka pendek adalah teica4)ainya efisiensi

dan efekti vitas di bidang Organisasi dan Administrasi Pemerintahan agar

mampu menyusun rencana dan program pembangunan yang dapat

dilaksanakan atau direalisasikan, yaitu melakukan upaya-upaya perbaikan

dan penyempumaan meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

a. kelembagaan/struktur organisasi,

b. kepegawaian,

c. dan ketatalaksanaan, yang mencakup:

1) Lembaga-lembaga Negara,

2) Departemen-departemen,

3) Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen,

4) Instansi-instansi Vertikal Pemerintah Pusat di daerah,

5) Aparatur Pemerintah Daerah,

6) Perwakilan R.I. di Luar Negeri

7) Perusahaan Milik Negara dan Daerah.

Landasan kebijakan penertiban dan penyempumaan Aparatur Negara

tersebut dituangkan dalam Bab IX Pasal 66 sampai dengan Pasal 69Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembahaman Kebijaksanaan

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan

Ketetapan MPRS tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 1966, PresidenSoekamo membubarkan Kabinet Dwikora Yang Lebih Disempuraakan

Lagi (Kabinet 100 Menteri) dan menugaskan Letnan Jenderal Soeharto,sebagai Pengemban Ketetapan MPRS Nomw IX/MPRS/1966, untukmembentuk Kabinet Ampera dengan tugas mewujudkan stabilitas politik

dan stabilitas ekonomi.

Untuk penyelenggaraan kebijakan penyederhanaan dan penertibanAparatur Negara, pada tanggal 13 Maret 1967, dikeluarkan InstruksiPresidium Kabinet Nomor 14/U/IN/3/1967 yang menetapkan agar

Ringkasan

Lembaga Administrasi Negara, Kanlor Urusan Pegawai RepublikIndonesia dan Biro Pusat Statistik membantu Menteri Tenaga Keqa

dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Ketua Tim PembantuKetua Presidium Kabinet Ampera untuk menertibkan dan menyem-

pumakan Administrasi Pemerintahan.

Kemudian Tim tersebut disempumakan dengan KEPPRES Nomor 266

Tahun 1967 tertanggal 28 Desember 1967, dan diberi nama *Tim Pem

bantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintah",

disingkatTim PAAP. Tugasnya ialah membantu Pejabat Presiden JenderalTNI Soehaito, selaku Pimpinan Eksekutif, untuk mengadakan penelitian,penertiban dan penyempumaan Aparatur/Administrasi Negara, balk ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Tim PAAP beranggotakan 11 orang dengan Menteri Tenaga Kerja

sebagai Ketua, Direktur Lembaga Adm inistrasi Negara sebagai Sekretarisdan dibantu oleh 5 orang Penasehat Ahli.

Dalam pada itu, untuk mengamankan program-program Kabinet Ampera,

khususnya dalam usaha menegakkan Panca Tertib—yaitu Tertib PoliUk,

Tertib Ekonomi, Tertib Sosial, Tertib Hukum dan Tertib HANKAM ,

^ dengan KEPPRES Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967,PejabatPresiden menetapkan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

yang diketuai oleh Jaksa Agung.

Pada tanggal 6 Januari 1968,dengan KEPPRES Nomor 183 Tahun 1968,

Kabinet Ampera—yang telah bekeija sejak Juli 1966—dibubarkan dan

sekaligus dibentuk Kabinet Pembangunan 1.

Tugas pokdc Kabinet Pembangunan I, sebagaimana ditetapkan dalam

Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 dan kemudian dikenal sebagai

"Panca Krida Kabinet Pembangunan I", adalah melanjutkan tugas-tugas

Kabinet Ampera, yaitu:

1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai prasyarat untuk

berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan

Pemilihan Umum.

2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

3. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS

Nomor XLII/MPRS/1968.

4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan

mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan.

— Ringkasan

penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Melanjutkan penyempumaan dan pembersihan secara menyelunihAparatur Negara dari tingkal Pusat sampai Daerah.

Dalam Kabinet Pembangunan I yang dilantik pada tanggal 10 Januari

1968 di Istana Negara itu terdapat 5 Menteri Negara dan 18 Menteri/

Pimpinan Departemen. Di antaranya, H. HarsonoTjokroaminotodiangkatsebagai Menteri Negara Pembantu Piesiden dalam Penyempumaan dan

Pembersihan Aparatur Negara, disingkat MENPAN. Tugas-tugasnya,seperti yang ditetapkan dalam INPRES Nomor 19 Tahun 1968, adalah

sebagai berikut*

"Membantu Presiden dalam penyempumaan dan pembersihan AparaturNegara dengan mempergunakan Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban

Penyempumaan Aparatur/Administrasi Pemerintahan, Proyek 13 dan

Sekretariat Proyek Penyempumaan Aparatur Ekonomi Negara dan

Pemerintah sebagai unsur staf.

Dengan demikian maka, dalam Kabinet Pembangunan I, Tim PAAP

diperbantukan untuk menunjang MENPAN melakukan upaya-upaya

penyempumaan dan penertiban Aparatur Pemerintah/Negara.

Dengan dapat diselesaikannya fase stabilisasi dan rehabilitasi politik

yang dilakukan Pemerintah Orde Bam sejak tahun 1966, maka sejak

tahun 1969 fase pembangunan mulai dapat dilaksanakan. Dan tugas

pokok MENPAN dalam pelaksanaan REPELITAI adalah penyempumaan

Aparatur Pemerintah/Negara agar mampu melaksanakan program-

program pembangunan yang digariskan MPR.

Di samping itu, dalam upaya mencari jalan keluar yang lebih baik dan

lebih efektif dalam pemberantasan kompsi, pada tanggal 31 Januari

1970, dengan KEPPRES Nomor 12Tahun 1970, dibentuksebuahkomisi

khusus yang disebut "Komisi 4", yang terdiri dari Wilopo SH selaku

Ketua, dengan anggota-anggota IJ. Kasimo, Prof. Ir. Johannes dan

Anwar Tjokroaminoto (keempatnya anggota Dewan Pertimbangan

Agung). Dan dengan KEPPRES Nomor 13 Tahun 1970, Presiden juga

mengangkat Mantan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta sebagai

Penasehat Presiden dan Penasehat Komisi 4.

Dalam PELITA-PELITA berikutnya, penyempumaan Aparatur Negara

senantiasa tercantum dalam program Kabinet-kabinet Pembangunan n,

Ringkasan

III dan seterusnya. Begitu juga jabatan MENPAN selalu ada, meskipunpenamaannya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tarafperkembangan aparatur dan masyarakat.

Dalam Kabinet Pembangunan I atau PELITA I, penamaan MENPAN

adalah Menteri Negara (Pembantu Presiden) dalam Penyempumaan danPembersihan Aparatur Negara. Dengan selesainya PELITA I makaAparatur Negara telah dibersihkan dari pengaruh percaturan politikpraktis dan strukturnya disempurnakan sesuai dengan UUD 1945.Kendatipun demikian, dirasakan masih perlu adanya penataan AparaturNegara sesuai dengan tuntutan pengorganisasian yang efisien danpenertiban di bidang prosedur. Sehubungan dengan itu, dalam KabinetPembangunan II atau PELITA II, dan Kabinet Pembangunan III atau

PELITA III kepanjangan sebutan MENPAN adalah Menteri Negara

Penertiban Aparatur Negara.

Dalam fase ini, MENPAN dalam melaksanakan kegiatan Operasi Tertib

(OPSTIB), memiliki kewenangan opera.sional. Kegiatan penertiban

diarahkan pada tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan

dari tatanan dan kaidah baku yang ditetapkan sebelumnya, yang

diwujudkan dalam bentuk Inspeksi-inspeksi Mendadak (Sidak) dan

pemberian sanksi terhadap para pelaku penyimpangan-penyimpangantersebut sehingga mendapatkan liputan yang luas dari media massa.

Karena itu, hingga sekarang MENPAN, oleh berbagai kalangan

masyarakat, masih dipersepsikan sebagai Menteri Negara PenertibanApai-alurNegara meskipun sejak tahun 1983, dalam KabinetPembangunan

IV atau PELITA IV dan dalam KabinetPembangunan V atau PELITA V,

MENPAN merupakan singkatan dari Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, sesuai dengan KEPPRES Nomor 25 Tahun 1983.

Ringkasan

PENDAHUtOAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PADA

AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU

Pemerintah Orde Baru tampil pada waktu negara dan bangsa Indonesia berada dalamsaat-saat yang sangat krids, yaitu menghadapi proses disintegrasi di segala bidang

kehidupan, diantaranya di bidang tata negara dan tata pemerintahan, yang memuncak padapengkhianatan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).

Misal dalam stniktur kenegaraan, ketua MPR/DPR, Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Dewan

Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA) diberi jabatan Menteri Koordinator(MENKO) aiau Menteri, sehingga secara struktural berkedudukan sebagai pembantu PresidenSoekamo. Menurut stniktur Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaiatan Rakyat(MPR) merupakan Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan Presiden merupakan Mandatarisyang justru hams bertanggungjawab kepada MPR. Dewan Petwalalan Rakyat (DPR), DewanPertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA)serta Presiden selaku pimpinan puncak lembaga Eksekutif, adalah sama-sama mempakanLembaga Tinggi Negara yang secara konstitusional berkedudukan di bawah MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR).

Di bidang politik, sosial dan budaya teijadi pengkotak-kotakkan masyarakat secara ideologisdalam organisasi-organisasi massa yang mempakan kepanjangan tangan ("onderbouw") danpartai-partai politik yang bersangkutan. Pancasila, yang mempakan landasan ideologis bangsadan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, acap kaliditafsirkan sesuai dengan landasan ideologis masing-masing partai yang bersangkutan, bahkanseringkali diupayakan untuk diselewengkan dan diganti dengan ideologi lain.

Di bidang hukum diciptakan suatu bentuk pemndang-undangan yang dinamakan PenetapanPresiden" (PENPRES) yang dapat mengalahkan Undang-undang, bahkan Undang-undangDasar.

Di bidang ekonomi, tingkat inflasi lebih dari 650 %, negara dan bangsa Indonesia dapatdikatakan sedang menuju kebangkmtan. Sebagai ulah Partai Komunis Indonesia (PKl) dalamrangka pemiskinan rakyat agar komunisme bisa berkembang di Indonesia, produksi telahmencapai titik terendah. Demikian juga usaha swasta dihancurkan dengan dalih kapitalisme

Pendahuluan

dan dipenentangkan dengan usaha swasta kecil yang dikatakan menipakan korban dari

kiîtalisme tersebut.

Keuangan negara, yang sudah sangat terbatas karena ketidakseimbangan neraca perdagangan,

dihabiskan untuk membeli senjaia dan membangun proyek-proyek yang tidak produktif,

terutama di Jakarta sehingga banyak daerah, khususnya di luar Jawa, merasa tidak puas dan

melakukan pemberontakan.

Sebagai akibat dari itu semua, terjadilah berbagai konflik sosial yang berlatar belakang

ideologis—yang diperbunik lagi dengan kondisi ekonomi yang makin parah dan ketidakpastian

hnkum.

Hal-hal tersebut oleh PKI dan unsur-unsur yang ikut terlibatdalam pengkhianatan G-30-S/PKI

dimanfaatkan dengan berupaya melakukan serangan balik terhadap unsur-unsur anti PKI

beserta pendukung-pendukungnya, sehingga terjadilah konflik-konflik fisik antara kedua

belah pihak yang membawa bangsa dan negara kita ke ambang kehancuran. Dihadapkan pada

situasi yang sangat kritis itu maka Presiden Soekamo akhimya mengeluarkan Surat Perintah

11 Maret 1966, kemudian disingkat dengan sebutan "SUPERSEMAR", yang memberi

kewenangan penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku PANGKOPKAMTIB untuk

memulihkan keamanan dan ketertiban.

Pada tanggal 12 Maret 1966 Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi massa

yang mendukungnya dibubarkan oleh Letnan Jenderal Soeharto selaku Pengemban Surat

Perintah 11 Maret 1966. Kendati pun demikian sisa-sisa G-30-S/PKI dengan para pendukung

dan para simpatisannya masih berupaya untuk kembali lagi dalam percaturan politik Indonesia.

Q ementara itu upaya pembersihan terhadap unsur-unsur G-3()-S/PKI dan pelurusan^ kembali penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945 dilakukan secara konstitusional melalui Sidang Umum MPRSIV yang berlangsung daritanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966.

Ketetapan pertama dan Sidang Umum MPRS ke IV itu adalah mengukuhkan secara

konstitusional Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Di samping itu, mengeluarkan 23 Ketetapan MPRS lainnya yang meluruskan kembalistruktur ketatanegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera, tanggal 5 Juli 1966mengamanatkan kepada Presiden (Soekamo) agar menugaskan Leman Jenderal Soeharto,

Pendahuluan

selakupengemban KeietapanMPRSNomor IX/MPRS/1966,untuksegeramembenuikKabinetAmpera, menggantikan Kabinet Dwikora Yang Lebih Disempurnakan Lagi. Amanat itudilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1966, dan dalam Kabinet Ampera tersebui Letnan JenderalSoeharto duduk sebagai Menteri Utama bidang HANKAM dan sekaligus menjabat KetuaPresidium Kabinet

Dalam Sidang Istimewa MPRS yang berlangsung tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967,dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1966, LembagaTertinggi Negara ini mencabutkekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekamo karena tidak dapat memenuhipertanggungjawaban konstitusional, dan sekaligus mcngangkat Jenderal Soeharto menjadiPejabat Presiden dalam Kabinet Ampera. Dan akhimya, dalam Sidang Umum MPRS V tahun1968 yang berlangsung tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 1968, dengan KetetapanMPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto, diangkat menjadiPresiden Republik Indonesia. Dalam Sidang Umum MPRS V itu Juga, dikeluarkan ketetapantentang tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan yang hams dibentuk untuk menggantikanKabinet Ampera.

alam melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya, Jenderal Soeharto bersama selumh

kekuatan Orde Bam sejak semula bcrtekad untuk meluruskan segala penyimpangan-

penyimpangan dengan melaksanakan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumidan konsekuen. Usaha dan langkah-langkah penyempumaan itu mencakup selumh aspek

kehidupan bemegara dan berbangsa: politik, ekonomi, sosial budaya, HANKAM, maupunbidang administrasi negara termasuk Aparatur Pemerintahnya.

Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tidak menetapkan susunan Kabinet Ampera karena

hal itu mempakan hak prerogatif Presiden. Namun, untuk menjamin agar susunan struktur

Kabinet Ampera sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Ketetapan MPRS itu memberikan ketentuan-ketentuan tentang tugas pokok dan program

Kabinet Ampera yang dimuat dalam Pasal 2, yaitu: "Dalam rangka memanfaatkan Ketetapan

MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966, Presiden menugaskan kepada Letnan

Jenderal Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk

Kabinet Ampera dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) TUGAS POKOK: menciptakan stabilitas POLITIK dan EKONOMI.

(2) PROGRAM:

(a) memperbaiki peri-kehidupan Rakyat temtama di bidang sandang dan pangan;

(b) melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu sepcrti dicantumkan, dalam

Pendahuluan

Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966;(c) melaksanakan politik luarnegeri yangbebasdan aktif untuk kepentingannasional

sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966,(d) meianjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan

manifestasinya."

(3) Di samping itu, Ketetaj)an MPRS Nomor XIII/MPRS/1966, dalam Pasal 4, juga membenkanpersyaratan kualifikasi dari Menteri-menteri yang nantinya akan duduk dalam KabinetAmpera, yaitu:

(a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(b) setia pada Pancasila dan Revolusi;

(c) berwibawa;

(d)jujiir;

(e) cakap/ahli;

(0 adii;

(g) dukungan dari rakyat;

(h) ddak terlibatbaik langsung man pun tidak langsung,dalam gerakan kontra-revolusionerG-30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Mengingat siluasi dan kondisi politik yang masih sangat peka waktu itu, maka KetetapanMPRS terscbut, dan banyak Keietapan-ketetapan MPRS lainnya, tidak terlepas dari penggunaanjargon-jargon politik yang berlaku seperti kata "Revolusi" dalam kalimat"seda pada Pancasiladan Revolusi" dan "gerakan kontra-revolusioner".

Susunan Kabinet Ampera yang dibentuk oleh Pengemban Ketetapan MPRS Nomor DC/MPRS/1966 Letnan Jenderal Soeharto, terdiri dari 3 (dga) unsur, yaitu:

1. Pimpinan, yaitu Presidcn yang masih dijabat oleh Ir. Soekamo;

2. Pembantu Pimpinan, terdiri atas 5 orang Menteri Utama yang secara bersama-sama

merupakan Presidium, dengan Leman Jenderal Soeharto — yang berkedudukan sebagai

Menteri Utama bidang HANKAM — sebagai Ketua Presidium;

3. Anggota-anggota Kabinet, terdiri dari 24 orang Menteri yang masing-masing memimpin

Departemen di bawah koordinasi Presidium Kabinet melalui Menteri Utama yang

membawahi bidang-bidang yang bersangkutan.

Di samping itu, Sidang MPRS ke IV juga menghasilkan Ketetapan MPRS Nomor XXin/

MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang jugaberkaitan dengan penertiban

dan pcnyempumaan administrasi dan aparatur pemerintahan, yaitu:

Pendahuluan

Plasal66 : Demi berhasiinya pelaksanaan bermacam program, rencana,kebijaksanaan dan Iain-lain tersebut di atas, maka periu disempnmalranPoangkatPemerintahan yang mampu moealisasikan programnya, kqiadasiapa Rakyat meletakkan kepercayaan dan harapannya, dan yangwibawanya terletak pada landasan tanggapan dari Rakyat sendiri.

67 Perangkat Pemerintahan tersebut di atas hradaknya merupakan suatu

Team yang serasi yang masing-masing anggauta beijiwa Pancasila dan

pengemban Ampera, ahli, dipâya dan memperoleh dukungan dari

Rakyat.

Pssal 68 : Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus sederhana,

efisien dan efektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan

tanggung jawab yang jelas.

Pasal69 PaiaMentm menurut Peian^tPemaintahantNsebutharusditempatkan

pada hakekat yang sesungguhnya dari kemumian Undang-Undang Dasar

1945.

D alam rangka pelaksanaan tugas pokok, program keija Kabinet Ampera dan ketentuan-ketentuan daliam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tersebut di atas maka,

padatanggal 15 Agustus 1966,(iikeluarkanlah Instruksi Presidium Kabinet AmperaNomor 01/

U/IN/8/1966 tentang Pedoman Kerja Kabinet Ampera. Dan berlandaskan pada pedoman kerja

itu maka dibentuklah sebuah Panitya Pembantu Presiden di bawah pimpinan dan tanggungjawab

Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera yang dijabat oleh Dr. Awaloedin Djamin. Tugasnya

adalah untuk memberikan saran-saran tentang masalah penertiban dan penyempumaan

Administrasi Pemerintah.

Setelah melakukan penelitian secara cermat dari kenyataan-kenyataan yang didafKit waktu itu,

Panitya menarik kesimpulan akan perlunya penertiban dan penyempumaan administratif yang

menyeluruh (overall administrative reform), yang mencakup susunan organisasi dari selumh

Departemen, LembagaPemerintah Non Departemen (LPND), aparatur Pemerintah di Daerah,

Penisahaan Negara dan lain sebagainya. Juga penertiban dan penyempumaan di bidang

kepegawaian dan bidang ketatalaksanaan. Dan semua penertiban dan penyempumaan itu tadi

hams berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Panitia Penertiban dan Penyempumaan Administrasi Pemerintahan segera menyusun rencana

penertiban dan penyempumaan beserta prioritas-prioritasnya. Yang diberi prioritas utama

Pendahuluan

aHaiah penyempuTiiaan dan penyedeifaanaan Departemen-departemen. Hîlnya adalahKeputusan Presidium Kabinct Nomor 15AJ/KEP/8/1966 dan Kqmtusan Pregidium KabinetNomot 75AJ/KEP/11/1966 tentang susunan dan struktur Departemen, yang polanya tetapberlaku sampai sekarang ini seperti Sekretariat Jenderai, Inspektorat Jenderai, DirektoratJendeial dan lain sebagainya. Penertiban dan penyempumaan masalah-masalah lain memakanwaktu lebih lama, dan sementara itu Pemerintah Orde Bani mengambil berbagai langkah untukmewujudkan penertiban dan penyempumaan administrasi dan apaiatur pemeiintahan sepertiyang diamanatkan dalam Ketetapan-keietapan MPRS yang bersangkutan.

Pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS sebagaiakibat penolakan pidato Presiden Soekamo dihadapan Sidang Umum ke IV MPRS tanggal 22Juni 1966 yang beijudul "Nawaksara" dan Surat Presiden R.I. No. 01/Pre5/67 tentangPelengikap Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden So^camo kepada PimpinanMPRS pada tanggal 10 Januari 1967.

Dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/167, yang dihasilkan Sidang Istimewa MPRStersebutdiatas,kekuasaanpemerintahannegaradariPresiden Soekamodicabutdan mengangkat

Jenderai Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS Nomw IX/MPRS/1966, sebagai PejabatPresiden.

Nama "Kabinet Ampera", yang dibentuk Jenderai Soeharto atas amanat Ketet^ân MPRS

Nomor XIII/MPRS/1966, tetap tidak dirubah. dan tugas pokok serta program-program

kerjanya tetap dilaksanakan dan diteruskan oleh Jenderai Soeharto selaku Pejabat Presiden.

Dalam rangka melanjutkan dan mewujudkan penertiban dan penyempumaan administrasi dan

aparatur pemeiintahan yang diamanatkan oleh Ketet^)an MPRS Nmnor XXIIl/MPRS/1966

Pasal 66 sampai dengan Pasal 69, maka pada tanggal 13 Maret 1967, dikeluarkan Instruksi

Presidium Kabinet Nomor 14/U/IN/3/1967 yang menetapkan agar Lembaga Administrasi

Negara (LAN), Kantor Urusan Pegawai (KUP, sekarang Badan Administrasi Kepegawaian

Negara atau B AKN)) Republik Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS) membantu Menteri

Tenaga Kerja (yang masih dijabat oleh Dr. Awaloedin Djamin) dalam rangka melaksanakan

tugasnya selaku Ketua Tim Pembantu Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk menertibkan

dan menyempumakan administrasi pemerintahan. Kemudian, dengan Keputusan Presiden

Nomor 266, tanggal 28 Desembcr 1967, Tim tersebut disempumakan dan diberi nama "Tim

Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah", disingkat"Tim

PAAP".

Tim PAAP terdiri dari 11 orang. Menteri Tenaga Kerja ditetapkan sebagai Ketua, Direktur

Lembaga Administrasi Negara sebagai Sekretaris dan dibantu S orang Penasehat Ahli.

Sesuai dengan namanya, tugas Tim PAAP tersebut adalah membantu Pejabat Presiden—yangdijabat oleh Jenderai Soeharto setelah MPRS, dengan Ketetapan Nomor XXXlII/MPRS/1967

dalam Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, mencabut kekuasaan Pemerintahan

Negara dari Presiden Soekamo—untuk mengadakan penelitian, penertiban dan penyempumaan

Pendahuluan

Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, baik di tingkat Pusat man pun di tingkat Daerah.

Daii uraian di atas tampak jelas bahwa Tim PAAP diketuai oleh Dr. Awaloedin Djamin selakuMenteri Tenaga Keija, yang sebelumnyajuga memimpin atau mengetuai sebuah Panitya untukmenangani masalah penertiban dan penyempumaan administrasi Pemerintah yangpembentukannya dilandasi oleh Instniksi Presidium Ampeia Nomor 01AJ/nW1966 tanggal15 Agustus 1966, dan Tim Pembantu KetuaPresidium Kabinet Ampeia untuk menertibkan danmenyempumakan Administrasi Pemmntahan yang dibentuk beidasarkan Instruksi PresidiumKabinet Nomor 14AJ/IN/3/1967 tanggal 16 Maret 1967.

Sehubungan dengan itu maka, pada hakekatny a, upay a un tuk menertibkan dan menyempumakanAdministrasi dan Aparatur Pemerintah sebenamya sudah dilakukan sejak awal PemerintahanOrde Bam pada tahun 1966 yang dilanjutkan oleh Tim PAAP dan ditingkatkan lagi olehseoiang Menteri Negara yang ditugaskan untuk itu sejak REPELITA I dalam KabinetPembangunan I. Dalam konteks itu maka penyempumaan administrasi pemerintahan diawalidengan saran-saran tentang restrukturisasi susunan Departemen dan yang diwujudkan denganKeputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966 seperti yang telah dikemukakan di atas,sedangkan penertiban dan penyempumaan bidang-bidang lain belum selesai dilakukan olehPanitia sehingga belum dât dikeluarican peraturan-ponturan perundang-undangan yangdiperlukan.

Kendati pun demikian, Pemerintah Orde Bam tet^ konsisten d^gan upaya-upaya pêrtibandan penyempumaan administrasi dan aparatur pemerintahan. Sehubungan dengan itu makaupaya bmkutnya adalah penyempumaan dan penyederhanaan bidang Kepegawaian Negeridengan merobah penggolongan A sampai F menjadi penggolongan I sampai IV dengan POPS,tahun 1968, yang juga tetap berlaku sampai sekarang.

Penelitian dan penyempumaan P^sahaan Negara, yang tentunya juga hams berpegang padaUndang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, memakan waktu agak lama. Yang hams

dipertimbangkan dalam penyempumaan Perusahaan Negara adalah adanya keserasian

peikembangan antara Pemsahaan Negara, swasta dan kqrerasi.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, p^sahaan swasta besar dan menengah sengaja

dihancurican oleh PKI demi kqpentingan-kq)entingan politiknya, sehingga jumlah sangat

sedikit dan keadaannya tidak menggembirakan. Sehubungan dengan itu maka, pada tahun

1966, Pemsahaan Negara mempakan satu-satunya kekuatan ekonomi di Indonesia. Itu pun

dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Banyak Pemsahaan Negara yang teipaksa menjual

barang-barangmodalnya untuk membayargajipegawai-pegawainyadanbiayaoperasilainnya.

Presiden menunjuk Menteri Tenaga Keija Dr. Awaloedin Djamin untuk membantu

menyelamatkan Perusahaan-pemsahaan Negara dengan melakukan rasionalisasi atau

menguiangi jumlah p^wai secarabesar-besaran. Mereka yang dibeihentikan diberipesangtxi,

sedangkan sebagian lagi ditambah dengan Imihan-latihan di Balai Latihan Keija (BLK)

Pendahuluan

Departemen Tenaga Kerja, agar mereka dapat berdiri sendiri dengan modal pesangon yangmereka terima.

Di samping itu, proyek-proyek yang telah lama berprodiiksi, seperti Proyek Sandang, dijadikanPN Sandang. PN-PN di bidang pertambangan yang kecil-kecil dihimpun menjadi PN Aneka

Tambang. Waktu itu sebagian Perusahaan Negara disebut PN, sesuai dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1960, meski pun ada juga yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) seperti

misalnya PT Hotel Indonesia, PT Semen Gresik, PT Pupuk Sriwijaya dan lain sebagainya.

Sementara itu dilakukan penelitian yang cukup mendalam tentang perusahaan-perusahaan

negara, baik dari aspek sejarahnya semenjak zaman Hindia Belanda dengan ICW dan IBW-

nya, sampai pada perusahaan-perusahaan yang didirikan tahun 1950-an oleh Bank Industii

Negara, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda tahun 1957 sampai pada

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 tersebut di atas. Di samping itu juga

diadakan studi perbandingan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara sedang

berkembang dan penelitian tentang keadaan Perusahaan-perusahaan Negara pada awal

Pemerintahan Orde Bam.

Daii hasil penelitian dan studi-studi perbandingan tersebut di atas Pemerintah Orde Baru

menyadari bahwa pada masa Orde Lama telah terjadi campur tangan yang terlalu banyak dari

Pemerintah dalam umsan manajemen Pemsahaan-pemsahaan Negara. Sehubungan dengan itu

maka Pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengambil langkah-langkah de-etatisme, de-

birokratisasi dan de-kontrol terhadap Pemsahaan-pemsahaan Negara seperti yang teicermin

dari Instruksi Ketua Presidium KabinetNomor 21/EK/IN/l 1/1966yang menggariskan 'Tokc^-

pokok Kebijaksanaan Stabillsasi dan Rehabilisasi Ekonomi", di mana tentang Pemsahaan

Negara dinyatakan sebagai beiikut:

"Pada pokoknya perlu diadakan peninjauan dari Undang-undang Nomor 19/PRP/1960, antara

lain mengenai kedudukan hukum struktur Pemsahaan-p^sahaan Negara, untuk selanjutnya

meningkatkan penyempumaan manajemen. Sementara itu, sesuai Ketetapan MPRS Nomor

XXm, maka perlu dilaksanakan debirokratisasi dan dekontrol teiiiadap Perusahaan-p^sahaan

Negara. Dalam hubungan ini kqiada Pimpinan Pemsahaan Negara diberikan tanggungjawab

penuh dalam memimpin pemsahaannya. Wewenang dan tanggungjawab tersebut meliputi

penentuan kebijaksanaan pembelian dan penentuan kebijaksanaan harga. Dalam menjalankan

wewâng dan tanggungjawab tersebut maka anggaran perusahaan yang hams diajukan

sebelum tahun buku bam hams memperoleh persetujuan Menteri yang bersangkutan terlebih

dahulu."

Dalam melaksanakan kebijaksanaan manajemen maka Pimpinan Pemsahaan tetap

b^tanggungjawab kepada Departemen dan berkewajiban untuk menyerahkan laporan hasilusaha berkala dan perhitungan tahunan hams benar-benar dilaksanakan. Dan sehubungandengan kebijaksanaan bam itu maka, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1968,

tanggal 28 Desember 1968, bentuk Perusahaan-perusah^ Negara diseragamkan menjadi

Pendahuluan

hanya 3 (tiga), yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan

(Pesero), masing-masing dengan kualifikasi yang jelas.

Sementara itu, untuk mengamankan program-program Kabinet Ampera, dan dalam upayamenegakkan Panca Terlib — yaitu Teitib Politik, Teitib Ekonomi, Tertib Sosial, Tertib

Hukum, Tertib HANKAM—dengan KEPPRES Nomor228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember

1967, Pejabat Presiden menetapkan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai

oleh Jaksa Agung.

Tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 1968 diselenggarakan Sidang Umum MPRS ke V

yang menghasilkan 8 (delapan) Ketetapan, di antaranya Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/

1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan dan Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/

1969 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai

Presiden Republik Indonesia. Dengan terselenggaranya Sidang Umum MPRS ke V dan

dibentuknya KabinetPembangunan serta pengangkatan Jenderal Soeharto.selakuPengembang

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966,sebagai PresidenRepublik Indonesia,makadimulailah

pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (I). Dan bersamaan itu pula maka diawali

pula Pembangunan (Nasional) Jangka Panjang Tahap Pertama atau disingkat PJPT I.

Pandahuluan

Bab I

PARATUR NEGARA

DALAM FELITAI

(1969/1970 -1973/1974)

rp anggal 21 sampai dengan 27 Maret 1968 diselenggarakan Sidang Umum MPRS Vyang menghasilkan 8 Ketetapan. Di antaranya, Ketetapan MPRS Nomor XLI/

MPRS/1968 tertanggal 27 Maret 1968, mengamanatkan dua hal, yaitu pembentukan Kabinet

Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera dan menet^kan tugas-tugas pokok

Kabinet Pembangunan. Sedangkan Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 menetapkan

pengangkatan Jenderal Soeharto, selaku Pengemban Ketetân MPRS Nomor IX/MPRS/

1966, sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ketetapan

MPRS Nomor XLI/MPRS/1968, adalah sebagai berikut:

Tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera sebagai

berikut:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan

Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;

3. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLII/ MPRS/

1968;

4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-

30-S/PKI dan setiap perongrongan,penyelewengan serta pengkhianatan terhadapPancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945;

5. Melanjutkan penyempumaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari

tingkat Pusat sampai Daerah.

Kelima tugas pokok Kabinet Pembangunan tersebut di atas dikenal dengan nama "Panca Krida

Kabinet Pembangunan".

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), pada tanggal 18

Januari 1968 dengan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1968, yang kemudian disempumakandengan KEPPRES Nomor 199 Tahun 1968, dibentuk Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur

Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah yangjugadisebut"Proyek 13". Panitia atauI*royek

13 tersebut menetapkan proyek-proyek Pemerintah yang memerlukan perhatian khusus guna

tercapainya stabilisasi ekonomi.

Dalam perkembangannya lebih lanjut "Proyek 13" diganti dengan Sektor Penyempumaan danPenertiban Administrasi Pemerintah yang dikenal dengan nama "Sektor P", dengan anggota

inti yang terdiri dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Administrasi Kepegawaian

Aparatur Negara Dalam Pelita I

Negara (BAKN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), SekrelariatNegara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi danKoperasi. Tugasnya, antara lain, adalah menyempumakan Administrasi Pemerintah agarmampu melaksanakan REPELITA.

Menteri Tenaga Kerja, yang masih dijabat oleh Dr. Awaloeddin Djamin, ditunjuk sebagaiKetua Proyek, sedangkan anggotanya lerdiri dari 9 orang wakil dart berbagai Departemen danLembaga Pemerintah Non-Depariemen (LPND).

Dalam pada ilu, Kabinet Pembangunan dibentuk dengan KEPPRES Nomw 183 Tahun 1968tanggal 6 Januari 1968, yang membubarkan Kabinet Ampera dan sekaligus membentukKabinet Pembangunan.

mmuHm

D alam Kabinet Pembangunan I. yang dilantik tanggal 10 Januari 1968 di Istana Negaradan bertugas hingga 31 Maret 1974, terdapat 5 orang Menteri Negara dan 18 orang

Menteri/Pimpinan Departemen. Di antara 5 Menteri Negara tersebut terdapat seorang MENTERI

NEGARA PENYEMPURNAAN DAN PEMBERSIHAN APARATUR NEGARA,

disingkat MENPAN, yang dijabat oleh H. Harsono Tjokroaminoto, dengan tugas seperti

yang ditetapkan dengan KEPPRES Nomor 19 Tahun 1968, yaitu:

"Membantu Presiden dalam penyempumaan dan pembersihan Aparatur Negara dengan

mempergunakan Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan

(Tim PAAP) dan Sekretariat Proyek Efisiensi Penyempumaan Aparatur Ekonomi Negara dan

Aparatur Pemerintah (Proyek 13) sebagai unsur staf."

Dengan demikian maka Tim PAAP dan Sekretariat Proyek 13, kedua-duanya diketuai oleh

Dr. Awaloeddin Djamin selaku Menteri Tenaga Kerja, dilebur sebagai unsur staf KantCH*

MENPAN. Setelah itu. Dr. Awaloeddin Djamin ditarik kembali ke Kepolisian Republik

Indraiesia dan menjadi Deputi Kapolri.

Pada tahun ketiga masa keija Kabinet Pembangunan I (1971) ada pergantian MENPAN dari

pejabat lama kepada Dr. Emil Salim.

Meskipun Kabinet Pembangunan dilantik pada tanggal 10 Januari 1968, REPELITA belum

dapat segera dilaksanakan karena masih diperlukan adanya sinkronisasi dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu maka, pada tanggal 25 Oktober 1968,

Pemerintah dan DPR-GR menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968

tentang Perubahan Pasal 7 dari "Indiesche Comptabiliteitswet" (ICW), Staatsblad 1925 Nomor

488, sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954 (L.N. Tahun

Aparatur Negara Dsdann Pelita I

1954 Nomor 6) sehingga untuk selanjutnya, Tahiin Anggaran dimulai setiap tanggal 1 Aprilsampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sehubungan dengan itu maka REPELITA

I bam dapatdicanangkan tanggal 1 April 1969, yang mempakan awal Tahun Anggaran 1969/1970 dan berlangsung sampai dengan Tahun Anggaran 1973/1974.

Sebagai pelaksanaan Krida ke-5 KabinetPembangunan, yaitu "Melanjutkan penyempumaandan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah",

dengan Keputusan MENPAN Nomor 15/MENPAN/1969, ditetapkan susunan Organisasi danTata Kerja Kantor MENPAN yang mempunyai tugas, wewenang, fungsi dan struktur organisasi

sebagai berikut:

A. Tugas dan Wewenang:

1. Membantu Presiden dalam menyempumakan dan membersihkan Aparatur Negara,

yang dalam hubungannya dengan REPELITA tercakup dalam Sektor P.

2. Untukmelaksanakantugas tra^butMENPANmenyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai

boikut:

a. Kebijaksanaan: dalam rangka kebijaksanaan umum Pemerintah, mempersiapkan

pokok-pokdc ketentuan yang berkenaan, menyangkut dan berhubungan dengan

penyempumaan dan penertiban Aparatur Negara;

b. Potîcanaan: menyelenggarakan pengumpulanbahan-bahan dan data sertapersiîan

pelaksanaan kebijaksanaan Presiden di bidang penyempumaan dan pen^ban

Aparatur Negara;

c. Pembuatan Program: menyusun proyek-proyek kerja, jadwal waktu, sarana-sarana

dan kebutuhananggarannyadalamrangkakelanjutanperencanaanpeibaikan Aparatur

dan Administrasi Negara;

d. Koordinasi: menyelenggarakan bimbingan kerja guna tercapainya kerja sama yang

serasi, selaras dan teratur dalam rangka pelaksanaan program perbaikan Aparatur

dan Administrasi Negara;

e. Pengendalian: menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, penyusunan laporan-

laporan dan lain sebagainya terhads^ pelaksanaan program perbaikan Aparatur danAdministrasi Negara;

f. Penelitian: menyelenggarakan penelaahan, pengujian, percobaan, survai, analisis,seminar, simposium dan Iain-lain sebagainya atas kâ sama dengan badan-badanpemerintahan maupun swasta yang bersangkutan di dalam maupun di luar negeridalam rangka perkembangan dan perbaikan Administrasi Negara.


B. Struktur Organisasi

Untuk menunjang tugas, wewenang dan fungsi MENPAN tersebutdi atas makadisusunlahstruktur organisasi Kantor MENPAN sebagai berikuU

1. Menteri

Sebagai unsur pimpinan, MENPAN dalam melaksanakan tugas dibantu oleh StafMenteri terdiri dari:

a. Asisten-asisten Menteri:

1) AsistenMENPANI.bertugasdibidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintah2) Asisten MENPAN II, bertugas di bidang Kepegawaian Negara.

3) Asisten MENPAN III, bertugas di bidang Pengawasan.

b. Penasehat-penasehat Menteri,

c. Sekretaris Pembantu Menteri,

d. Ajudan Menteri.

2. Sekretaris Menteri.

Sebagai unsur pembantu pimpinan, Sekretaris MENPAN secara umum memimpinsuatu Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Biro:

a. Biro Administrasi,

b. Biro Urusan Dalam,

c. Biro Penelitian dan Hubungan.

Masing-masing Biro membawahi beberapa Bagian/Penata.

3. TimPAAP.

Sepertiyangtelahdisinggungdi atas, Tim PAAP dan SekretariatProyek 13 dipeibantukan

pada Kantor MENPAN sebagai unsur staf.

C. Fungsi dan kedudukan MENPAN

Dilihat dari aspek fungsional, tugas yang dilakukan MENPAN—yaitu menyempumakan

dan menertibkan Aparatur Negara, termasuk Administrasi Pemerintahan — sebenamya

telah dilakukan sejak Kabinet Ampera tahun 1966. Hanya unsur pelaksanaannya yang

berbeda, yaitu:

1. Panitia Pembantu Presiden untuk memberikan saran-saran tentang masalah penertiban

dan penyempumaan Administrasi Pemerintahan yang berlandaskan Instruksi Presidium

Kabinet Ampera Nomor 01/U/IN/ 8/1966;

2. TimPAAP;

3. Proyek 13, yang kemudian diganti oleh "Sektor P" agar dapat menunjang pelaksanaan

REPELITA.

Ketiga unsur tersebut di atas diketuai oleh Menteri Tenaga Keija yang dijabat oleh Dr.

Awaloeddin Djamin. Sehubungan dengan itu, maka fungsi dan kedudukan MENPAN

Aparatur Negara Dedam Pelita I

1. Pembantu Presiden di bidang Penyempumaan dan Pembersihan Aparatur Negara;

2. Pimpinan dari Kantor MENPAN;

3. Ketua Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) sebagaimana diatur dalam KEPPRES

Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 28 Februari 1969, mengenai Pengendalian Operasional

Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April

1969.

Dalam i^gka pelaksanaan REPELITA tersebut di atas, di samping menjabat Ketua Sektor

P, MENPAN juga menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan anggotaSektor Q (Keamanan dan Ketertiban). Setiap S^tor tersebut mencerminkan program keija

Kabinet Pembangunan.

Langkah-langkah penyempumaan bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintah dituj ukan

pada bidang-bidang:

a. kelembagaan,

b. kepegawaian,

c. tata keija dan tata laksana,

d. pengawasan, yang meliputi aspek-aspek:

4) administrasi keuangan dan perlengkapan,

2) penelitian dan pengembangan administrasi negara,

3) tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Demi teijaminnya pengarahan yang mantap, serta koordinasi dan sinkronisasi upaya

penyempumaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah, maka setiap Departemen dan LPND

—dalam upaya untuk lebih menyempumakan aparatur dan administrasi di lingkungan masing-

masing — diwajibkan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan MENPAN.

Dengan dapat diselesaikannya fase stabilisasi dan rehabilitasi Administrasi dan Aparatur

Pemerint2di/Negara,yangdimulai sejak tahun 1966, makasejak 1 April 1969 fase pembangunan

lima tahun tahap I (PELITA V) mulai dilaksanakan.

PROGRAM KEGIATAN

•xr egiatan utama Kantor MENPAN yang dilakukan dalam PELITA I dapat dirinci sebagaiberikut:

A. Bidang Kelembagaan.

Aparatur Nagara Dsdam Pelita I ^

Dalam rangka menunjang pelaksanaan REPELITA I, program penyempumaan bidangkelembagaan disusun sebagai berikuC

1. Meneruskan penyempumaan dan penyederhanaan stniktur pemerintahan tingkat Pusat

dengan lebih meningkatkan fungsionalisasi melalui perumusan tugas pokok badan-

badan Pemerintah secara lebih balk. Demikian pula dilakukan penghapusan badan-

badan yang berlebihan. PembenUikan organisasi disesuaikan dengan peranan badan-

badan Pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Perbaikan-perbaikan tersebut di alas ditujukan pertama-tama pada badan-badan yang

menyelenggarakan sektor-sektor yang memperoleh prioritas dalam rencana

pembangunan.

2. Hubungan Pusat dan Daerah disempumakan dalam rangka desentralisasi, dekon-

sentrasi dan otonomi Daerah. Demikian pula dilakukan penertiban Badan-badan

Perwakilan Pemerintah di Daerah, serta koordinasi antarakegiatan-kegiatan di Daerah.

3. Melanjutkan penyederhanaan dan penertiban Perwakilan-perwakilan R.I. di luar negeri

dan memperjelas fungsinya.

4. Perbaikan struktur organisasi Badan-badan Pemerintah terus dilakukan. Perbaikan

mengenai hubungan kerja dan tata keija, delinisasi, wewenang dan tanggung jawab,

nomenklatur, span of control dan Iain-lain, diusahakan melalui Organization and

Method (O dan M).

5. Penyempumaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara kegiatan Badan-badan

Pemerintah, temtama pada bidang yang membutuhkan konsistensi pelaksanaan seperti

antara Badan-badan yang mengadministrasikan penyediaan, penyaluran biaya serta

pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai badan yang berbeda.

B. Bidang Kepegawaian.

Sejak tahun 1966 hingga permulaan pelaksanaan REPELITA I telah diambil langkah-

langkah penyempumaan di bidang Kepegawaian, antara lain:

1. Usaha-usaha ditujukan supaya satuan-satuan lembaga Pemerintah mempunyai jumlahpegawai yang lebih rasional sesuai dengan beban tugas. Hal ini dilakukan melalui

standar O dan M yang pedomannya dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara(LAN). Standar ukuran jumlah rasional bagi suatu Badan Pemerintah ini kemudian

dibandingkan dengan pengisian Daftar Susunan Pegawai dan Peralatan (DSPP) yangtelah dihimpun dan ditelaah oleh Kantor Umsan Pegawai (KUP). Dengan demikianakan diketahui data yang obyektif tentang kurang atau lebihnya jumlah pegawai untuksesuatu Badan Pemerintah. Atas dasar itu dilakukan penyaliu^ bertahap ke arah sektor-

18 Aparatur Negara Dalam Pelita I

sektor yang berkembang sebagai akibat pembangunan. Demikian pula diusahakanpendayagunaan danrealokasi yang lebih serasi, dilihatdari penyebaran jumlah maupunmacam tingkatkeahlian dengan sektor-sektorpembangunan yang memperolehprioritas.

2. Di samping itu dibuat Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang akanmengaturkedudukan, kewajiban, hakdan pembinaan Pegawai Negeri yang Hiiaifganîranb^dasarkan sistem karier dan sistem {H^stasi keija.

3. Pada tahun terakhir PELITAI diharapkan bahwa upah dan gaji Pegawai Negeri lebihmemadai untuk keperluan hidup. Hal ini akan diusahakan secara bertahap sesuai dengankemampuan KeuanganNegara. Sistem upah dan gaji diubah sehinggadâtmembmkan

insentifpadaproduktivitassektor-sektoryangmempeiolehpriOTitasdalampembangunan.Dengan demikian kebijaksanaan di bidang gaji dan upah ditujukan ke arah **upah sesuaidengan piestasi**.

4. Penertiban-penertiban terhadap unsur-unsur G-30-S/PKI dan afiliasinya yangmerongrong keamanan, ketidakefisienan pekerjaan terus dilakukan.

5. Program-program pmdidikan dan latihan pegawai diusahakan yang bersifatpre-servicedan in-service training. Khusus bagi pelatihan dalam bidang keahlian tertentu yang

dibutuhkan* tetapi tidak ada fasilitasnya di Indonesia, dilaksanakan melalui pengiriman

pegawai ke luar negeri.

6. Pembinaan mental para pegawai diharapkan bertambah meningkat bersamaan dengan

meningkatnya kesejahteraan.

C. Bidang Ketatalaksanaan.

Dalam rencana pembangunan yang digariskan REPELITA I, khususnya dalam sektor

Administrasi Pemerintah.bidang Ketatalaksanaan dibagi dalam beberapa program kegiatan

yang terdiri dari:

1. Program Penyempurnaan Prosedural:

a. bersifat makro, yaitu yang erat hubungannya dengan kegiatan Pemerintah dan

masyarakat,

b. bîfat mikro, yaitu khusus mengenai kegiatan Instansi Pemerintah.

2. Program Administrasi Pâlatan dan Perbekalan:

Memperbaiki administrasi peralatan dan perbekalan, antara lain melalui sistem

inventarisasi, mutasi, prosedur pembelian, kontrak, dan pemyataan penghapusan.

Aparatur Negara Da!am Pelita /

3. Program Peibaikan Administrasi dan Pengawasan Keuangan/ Anggaran:a. meningkatkan kemampuan penerimaan negara, termasuk melalui pajak,

b. meningkatkan kinerja di bidang penganggaran sehingga pembiayaan negara lebihberorientasi pada program yang telah direncanakan,

c. penyempumaan dalam prosedur pengeluaran anggaran negara, penyeitaan modalnegara dalam BUMN-BUMN maupun kredit yang disesuaikan dengan tahapanpelaksanaan pembangunan fisik suatu proyek.

D. Bidang Pengawasan dan Penertiban.

Dalam rangka penyempumaan di bidang pengawasan dan penertiban, program-programkegiatan dilakukan agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan, antara lain meliputi:

1. Menempaikan fungsi dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan meningkatkan fungsi DirektoratJenderal Pengawasan Keuangan Negara.

2. Mengusahakan standardisasi pelaksanaan pekeijaan dan peralatan, serta penyusunanperencanaan yang lebih akurat agar dapat dijadikan sarana pengawasan.

3. Penertiban terhad^ utang-utang kepada negara oleh penisahaan-pemsahaan maupunpôrangan.

4. Penanggulangan masalah korupsi.

5. Penertiban di bidang Kepegawaian.

H asil-hasil yang dicapai Kantor MENPAN Kabinet Pembangunan I dalam PÎTA Iadalah sebagai berikut.


Sesuai dengan tahapan dan prioritas pembangunan maka penyempumaan di bidang

kelembagaan temtama dimaksudkan untuk mempeijelas kedudukan, tugas, fungsi dan

susunan organisasi lembaga-lembaga Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat

Daâh. Sehubungan dengan itu maka hasil-hasil yang dicapainya, antara lain, adalah:

1. Administrasi dan Aparatur Pemerintah Tingkat PusaL

Dalam rangka peningkatan daya guna Aparatur Pemerintah Tingkat Pusat Kantor

MENPAN telah melakukan iq}aya-upaya penertiban dan penyempumaan di bidang

struktur organisasi dengan hasil-hasil sebagai berikut:

20 Aparatur Negara Datam Pelita /

a. Penyempurnaan stniktur organisasi Dep. Dalam Negeri yang meliputi tingkatan

Staf Pimpinan Departemen, Sekietariat Jenderal dan Direktorat Jenderal yang

kemudian ditetapkan dengan KEPPRES NomcM- 54 Tahun 1970.

b. Penyempurnaan stniktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian

ditetapkan dengan KEPPRES Nomor 2 Tahun 1971, dan pelaksanaannya yang

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.42/ MK/II/1/1971 tanggal

22Januari 1971.

c. Penyempurnaan stniktur organisasi LAN, yang ditetapkan dengan KEPPRES

Nomor 5 Tahun 1971, sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya

lebih baik dalam usahanya untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan

daya guna dan hasil guna administrasi negara dan dengan demikian menunjang

kelancaran jalannya Pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya.

d. Penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan tata keija Kejaksaan Agung dan

Kejaksaan Daerah yang kemudian ditetapkan dengan KEPPRES Nomor 29 Tahun

1971 dengan tujuan agar upaya-upaya penegakan hukum dilaksanakan dengan lebih

tertib, lancar dan eOsien.

e. Penyempurnaan organisasi dan penyelenggaraan program keluarga berencana yang

didasarkan KEPPRES Nomor 8 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata

KeijaBKKBN.

f. Pembentukan Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional dengan KEPPRES Nomor

26 Tahun 1971 dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekspor.

g. Pengalihan tugas pembinaan Lembaga Sosial Desa dari Dep. Sosial ke Dep. DalamNegeri, cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa dengan KEPPRESNomor 81 Tahun 1971.

h. Penetapan kembali kedudukan dan organisasi Jawatan Sandi—khususnya tentangfungsi, tugas dan organisasinya — dengan KEPPRES Nomor 7 Tahun 1972, yangsekaligus mengubah namanya menjadi Lembaga Sandi Negara.

i. Perubahan/penyempumaan stniktur organisasi Dep. Perhubungan dengan KEPPRESNomor 12 Tahun 1972.

j. Penyesuaian susunan dan tugas Dewan Telekomunikasi dengan KEPPRES Nomcff13 Tahun 1972.

k. Pembentukan Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali dengan


KEPPRES Nomor 26 Tahun 1972 agar pengembangan pariwisaia di pulau tersebut

dât dilaksanakan secara teratur dan integral.

1. Peninjauankembali danpenegasan tugaspokok sertafungsi KantorUrusanPegawai,yang diubah namanya menjadi Badan Administiasi Kepegawaian Negara (B AKN),dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. BAKN mempunyai fungsiuntuk menyempumakan, membina dan mengembangkan Administrasi Negara dibidang kepegawaian.

m. Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan KEPPRESNomor 20 Tahun 1973 untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanaman modal,

baik asing maupun domestik. Badan tersebut merupakan penyempumaan terhad^Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 286

Tahun 1968 dan berfungsi membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan dibidang penanaman modal serta mengendalikan kelancaran koordinasipelaksanaannya.

n. Perumusan organisasi dan penyempumaan tugas pokok Menteri NegaraKesejahteraan Rakyat dengan KEPPRES Nomor 24 Tahun 1973 dan KEPPRESNomor 43 Tahun 1973, Menteri Negara Riset dengan KEPPRES Nomor 45 Tahun

1973, dan Menteri Negara Peneriiban Aparatur Negara dengan KEPPRES Nomor

44 Tahun 1974.

o. Dikeluarkannya KEPPRES Nomor 16 Tahun 1973 tentang lembaga Wakil Presidendan pelayanan administratif Wakil Presiden.

2. Administrasi dan Aparatur Pemerintah Tingkat Daerah.

Dalam periode ini Kantor MENPAN juga telah melakukan beberapa hal tentang

Pemerintah Daerah dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

yaitu:

a. Kedudukan Gubemur/Kepala Daerah dipertegas sebagai penguasa tunggal dan

sebagai administrator pembangunan di Daerah. Di samping itu, Gubemur/Kepala

Daerah juga tumt b^tanggung jawab atas kelancaran proyek-proyek dan kegiatan

usaha pembangunan, baik Nasional maupun Daerah, yang berada di Daerah masing-

masing. Dalam INPRES Nomor 5 Tahun 1967 diatur bentuk kerja sama dan tata

kerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Vertikal Pusat yang ada di

Daerah. Dalam hubungan ini, sebagai pedoman tatakerjadalam rangkapelaksanaan

PELITA I, telah diterbitkan INPRES Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pedoman

Koordinasi Komunikasi Pusat-Daerah, temtama hubungan kerja dan tanggung

jawab Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah dalam peiencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.


' r rb. Berbagai usaha juga telah dilakukan untuk memperloiat unit-unit peiencanaanpada Pemerintah Daerah Tingkat 1, Tingkat n dan juga Desa. Dalam hubungan initelah ditetapkan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1974 yang mencakup KEPPRESNomOT 19Tahun 1964tentangBadanKocM'dinasiPemlKuigunan Daerah (BAKOPDA)

dan bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Dalam rangka pembentukan unit-unit perencanaan Daerah dalam bentuk Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dikeluaikan INPRES Nomor 4 Tahun 1973

tentang Pedoman Pembinaan Unit Desa sebagai salah satu upaya peningkatan

kemampuan pemerintahan tingkat Desa. Kesûanya ini terutama dimaksudkan

untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan Kabupaten dan program

pembangunan Desa yang mendapat bantuan Pemerintah.

d. Usaha-usaha juga dilakukan untuk mraingkatkan kemampuan Daerah dengan

menggali potensi-potensi Daerah sendiri dalam rangka menggairahkan ekoncnni

Daerah. Dalam hubungan ini perlu dijaga agar mobilisasi sumber-sumber keuangan

tetap dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Dalam pada itu,

administrasi keuangan Daerah telah disempumakan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973. Intipokok

penyempumaan adalah pemisahan Anggaran Belanja Rutin dengan Anggaran

BelanjaPembangunan Daerah sehinggapenyusunan Anggaran Pembangunan Daerah

dapat dilakukan dengan lebih baik.

e. Untuk memberikan dasar dan pengarahan lebih mantap sesuai dengan perkembangan

otonomi Daerah maka Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-

Undang tentang Ketentuan-ketentuan PokokPemerintahan di Daerah dengan harapan

dapat diwujudkannya otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang

d^t menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

B. Bidang Kq)egawaian.

Dalam upaya menyempumakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atau sistem karier yang

dihubung^ dengan sistem jasa (merit system) telah diambil langkah-langkah yangbetencanadan d'laksanflkan secarab^lahap. Tujuan penyempumaan di bidangkq)egawaian

diarahkan agar satuan-satuan organisasi Lembaga-l^baga Pemerintah mempunyai jumlahdan kualitas pegawai yang rasional, sesuai dengan jenis dan volume pekeijaan yang ada,serta menjamin adanya pegawai dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan terutama dalamrangka pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan ini maka langkah-langkah yang telahdilakukan Pemerintah adalah:

Apsratur Negara Dalam Pelita I

1. Perbaikan penghasilan Pegawai Negai Sipil;

2. Perbaikan pengurusan dan penghasilan pensiunan;3. Penyempumaan di bidang fcxmasi dan stniktur pegawai, serta penyelesaian kepangkatan;4. Perbaikan Tata UsahaKepegawaian;

5. Penyempumaan Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian;6. Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan Pegawai;

7. Berbagai penelitian di bidang kepegawaian sepeiti soal pengadaan formasi dan lainsebagainya.

Sebelum melakukan langkah-langkah tersebut di atas maka, untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan di bidang kepegawaian yang diwariskan Pemerintah Orde Lama, pada akhir tahun1966 telah diusahakan inventarisasi keadaan kepegawaian di tingkat Pusat sampai tingkat

Daerah. Dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor llAJ/IN/1967 tanggal 16Febiiari 1967 telah diambil langkah-langkah pendayagunaan Pegawai Negeri. Dalam

hubungan ini telah dilakukan penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan Peralatan (DSPP)dari Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen yangdimaksudkan supaya terdapat gambaran tentang kelebihan atau kekurangan pegawai pada

Badan-badan Pemerintah yang semuanya telah mengalami reorganisasi dan restrukturisasi.

Untuk pendayagunaan dengan pelimpahan/realokasi pegawai telah diterbitkan KeputusanMenteri Tenaga Kerja tentang Pembentukan Tim Realokasi Pegawai Negeri.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan diperlukan penyebaran kepegawaian

yang lebih tepat, baik mengenai jumlahnya maupun keahliaimya. Untuk itu, maka dalam

Tahun Anggaran 1973/1974 telah dilaksanakan pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil

secara lebih teliti dan menyeluruh. Dengan demikian tersedianya data kepegawaian yang

lengk^ dan dapat dipercaya merupakan persyaratan mutlak bagi perencanaan pengadaan

dan pembinaan kepegawaian yang mantap.

1. Perbaikan penghasilan pegawai.

Kebijaksanaan di bidang gaji pegawai diusahakan secaia bertahap supaya penghasilan

pegawai lebih sesuai dengan kebutuhan hidup. Kemudian diusahakan pula adanya suatu

sistem penggajian yang berorientasi pada prestasi dan produktivitas kerja.

Selama PELITA I, usaha-usaha telah dilakukan untuk memperbaiki penghasilan

pegawai dalam batas-batas kemampuan keuangan negara, yaitu:

a. Penambahan gaji bulan ke-13 dan ke-14 untuk tahun 1969;

b. Mulai tanggal 1 April 1970diberikan tunjangan kerja sebesar 50 % dari penghasilan;

c. Mulai tanggal 1 April 1971 tunjangan keijadinaikkanmenjadi 100% dari penghasilan;

d. Mulai 1 April 1972 diberikan tambahan tunjangan keija sebesar 100 % dari gaji

pokok sebulan;

e. Mulai 1 April 1973 diberikan tambahan tunjangan keija sebesar 100 % dari gaji

pokok sebulan.

— Aparatur Negara Dalam Pelita /

Sdlain itu, bersamaan dengan peningkatan disiplin kerja dan perpanjangan jam kerjadalam lingkungan kepegawaian Dep. Keuangan, maka sejak 1 April 1970 telahdiberikan perangsang khusus kepada pegawai Departemen tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan sistem prestasi kerja. sejak April 1974 secara bertah^

ditetapkan pemberian tunjangan keija khusus kepada para guru, peUigas para medis.

peneliti, hakim dan panitera.

2. Perbaikan penghasilan dan pengurusan pensiun.

Upaya untuk memperbaiki penghasilan para pensiunan sebenamya telah dilakukan

sejak November 1966. Jadi sebelum PELITAI dicanangkan dan Kabinet Pembangunan

I dengan dibentuknya MENPAN. Langkah pertama yang dilakukan waktu itu ialah

menghilangkan perbedaan-perbedaan penghasilan yang diterima para pensiunan dengan

cara sebagai berikuu

a. Pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku

mulai 1 Januari 1961, dinaikkan sehingga jumlah pensiun pokoknya yang bam

menjadi ISO % dari pensiun pokok semula;

b. Pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menumt peraturan gaji yang berlaku

antara 1 Januari 1959 dan 1 Januari 1961, dinaikkan sehingga jumlah pensiun

pokoknya yang bam menjadi 225 % dari pensiun pokok lama;

c. Pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menumt peraturan gaji yang berlaku

antara 1 Mei 1952 dan 1 Januari 1959 dinaikkan sehingga jumlah pensiun pokoknya

yang bam menjadi 375 % dari pensiun pokok lama;

d. Pensiun pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menumt peraturan gaji yang berlaku

sebelum 1 Mei 1952 dinaikkan sehingga jumlah pensiun pokoknya yang bam

menjadi 535 % dari pensiun pokok lama.

Setelah PELITAI dicanangkan dan KabinetPembangunan I dibentuk, maka dikeluaikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/

Duda Pegawai dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang pemberian pensiun

pegawai dan p^siun janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-

jasa mereka kepada Pemerintah.

Upaya menghilangkan peibedaan penghasilan pensiun dilakukan lagi padabulan April1974 dengan mengadakan penyesuaian/penetapan kembali pokok pensiun/tunjanganyang didasaikan atas peraturan-peraturan yang berlaku sebelum Januari 1968, sehinggadengan demikian tidak akan ada lagi perbedaan penghasilan antara para mantanPegawai Negeri.


Demildan juga pengunisan pensiun, sejak Januan 1971, telah jauh dipermudah dengandiberikannya wewenang kepada Departemen/LPND untuk menerbitkan KeputusanPensiun bag! pegawainya yang dipensiunkan, sehingga yang bersangkutan tidak perlulagi berurusan dengan Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung.

3. Penyempumaan formasi dan siruktur pegawai.

Sejak PELITA I, Pemerintah telah berusaha menyempumakan penyusunan formasi,komposisi dan struktur kepegawaian dengan tujuan agar setiap unit organisasi Pemerintahmempunyai jumlah dan kualitas pegawai yang cukup, sesuai dengan jenis, sifat danbeban kerja yang dipikulkan kepada setiap satuan organisasi.

Langkah-langkah yang diambil tentang komposisi dan pengadaan kepegawaian padatahun 1971/1972 dan 1973/1974 telah menunjukkan adanya perubahan kenaikanpersentase padaGoIongan n, HI dan IV, sedangkan Golongan I menurun. Kecenderunganini menggambarkan perkembangan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil peneliuan yang ada, kekurangan tenaga yang sangat diperlukanadalah di bidang pendidikan.

Dalam hubungan ini maka, untuk mengaiasi kekurangan tenaga guru di tingkat SD,dalam Tahun Anggaran 1973/1974, Pemerintah telah menambah guru SD sebanyak57.740 orang.

4. Penyelesaian kepangkatan.

Sejak 1 April 1972 telah diusahakan penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai NegeriSipil agar dapat lerlaksana tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami kenaikan pangkatsejak 1 April 1972 sampai dengan 31 Maret 1974 berjumlah 178.588 orang.

5. Tata usaha kepegawaian dan penyempumaan peraturan perundangan.

Dalam rangka pengumpulan data tentang penyempumaan tata usaha kepegawaian,matradaiflm Angg;^^|^|^^^|^^^^g^m^^^^^Pendaftarankepegawaian yang tepat, lengkap dan dapat dipercaya, tap! juga akan digunakan sebagai

landasan pembinaan tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur.

6. Pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan kepegawaian.

Agar Aparatur Pemerintah diisi oleh tenaga-lenaga ahli dan mampu menjalankan tugas

sebaik-baiknya di bidang masing-masing, maka perencanaan dan pelaksanaan pro-


gram-program pendidikan dan latihan — baik yang bersifat pre-service maupun in-

service untukpegawai—merupakanusaha-usahayangsangatpenting. Agarpelaksanaan

pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil dapat lebih teratur dan terar^. maka telah

ditegaskan tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Tugas dan

tanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil diberikan

kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Di antara program-program pendidikan dan latihan Pegawai Negeri tersebut yang

terutama adalah program pendidikan dan latihan pegawai senicH- pada Sekolah Staf dan

Pimpinan Administrasi (SESPA). Tujuannya ialah unmk meningkatkan kemampuan

para pejabat senior sebagai tenaga-tenaga pimpinan dan staf yang potensial dalam

pemerintahan.

Selama PELITA I, pendidikan dan latihan yang diselenggarakan LAN adalah sebanyak

6 Angkatan SESPA, masing-masing diikuti 40 orang peserta. Di samping itu juga

beberapa Departemen telah menyelenggarakan SESPA bagi para pegawai masing-

masing.

7. Usaha penelitian bidang kepegawaian.

Padatahun 1973 telah dilakukan berbagai penelitian di bidang Administrasi Pemerintah,

terutama di bidang Kepegawaian, antara lain penelitian-penelitian tentang formasi, gaji,

pengadaan, pembinaan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut berhasil dirumuskan berbagai rekomendasi

yang merupakan bahan-bahan penting untuk upaya penyempumaan AdministrasiPemerintah.

8. Usaha pembinaan lainnya.

Aparatur yang bersih dan b^wibawa merupakan alat dan sarana yang penting dalamproses pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu maka dikembangkan berbagaikebijaksanaan dan upaya untuk meningkatkan jiwa karsa, etik kepegawaian dan Iain-lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keija.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah:

1. Masing-masing Menteri dan Pimpinan LPND mengadakan penilaian ataskemampuan, kecakapan dan hasil karya para pejabat di lingkungan masing-masing.Hasil penilaian dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukanlangkah-langkah penertiban lebih lanjut.

2. Tiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri diwajibkan untuk mengisi Daflar KekayaanPribadi yang pelaksanaannya ditetapkan pada setiap bulan Agustus.

Apsratur Nsgara Dalam Pelita I

3. Tiap-tiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri diwajibkan untuk menyampaikan Ij^ran

tentang pembayaran pajak-pajak pribadi.

4. Dalam usaha untuk membina dan menjamin adanya pegawai-pegawai yang

berkemampuan tinggi, bersih, berwibawa setia kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Pemeiintah dan Negara, maka dibentuk Korps Pegawai Negeri

Republik Indonesia (KORPRI) dengan KEPPRES Nomor 82 Tahun 1971. KORPRI

adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina selunih Pegawai

Republik Indonesia di luar kedinasan.

5. Dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan hidup telah

ditetapkan larangan judi bagi Pegawai Negeri dengan INPRES Nomor 13 Tahun

1973, serta beibagai pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dengan KEPPRES

Nomor 10 Tahun 1974. Demikian telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Neg^ dalam usaha

swasta.

C. Bidang Tata Laksana.

Penertiban dan penyempumaan bidang ketatalaksanaan yang telah dilakukan mencakupruang lingkup yang cukup luas seperti yang dapat dilihat berikut ini.

1. Program Penyempumaan Administrasi Proseduial yang bersifat Makro meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Dikeluarkannya serangkaian perubahan peraturan mengenai pelaksanaan dcspor,impor dan lalu lintas devisa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun 1970 yang menghasilkan komposisi impor yang lebih sehatPenyederhanaan sistem dan administrasi penukaran dan nilai valuta asing denganKeputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Nomor294/MK/1/12/1970 dan Nomor 321/Kbg/XII/ 1970 tanggal 10 Desember 1970 berapapenyempumaan administrasi devisa, khususnya mengenai pemhahan kurs devisakredit sehingga sama nilainya dengan kurs devisa umum.

b. Dalam rangkaian perbaikan sistem perdagangan luar negeri yang menyeluruh ini,kecuali perbaikan-perbaikan dalam kebijaksanaan yang bersifat merangsang Handikaitkan secara konsisten dengan kebijaksanaan terhadap berbagai sektorpembangunan lainnya, telah pula disusun penyempumaan institusional dan prosedur-prosedur pelaksanaan yang perlu ditempuh dalam melakukan ekspor dan importersebut.

28Aparatur Negara Dalam Pelita I

c. Dengan KEPPRES Nomor 61 Tahun 1971 lelah dibentuk Tim Penertiban Pelabuhan

Tanjung Priok yang bersifat interdepartemental untuk memecahkan berbagai masalah

pelabuhan yang telah mengatasi berbagai hambatan.

Dengan KEPPRES Nomor 2 Tahun 1972, Uigas Tim tersebut kemudian diperluas

dengan penertiban terhadap pelabuhan-pelabuhan Belawan, Palembang, Semarang,

Tanjung Perak/Surabaya, Ujung Pandang, Bitung dan pelabuhan-pelabuhan penting

lainnya yang dianggap perlu.

d. Sektor lain yang memperoleh perhatian dalam penyempumaan administrasi adalah

dalam bidang program Keluarga Berencana yang meliputi kegiatan dari berbagai

badan dan lembagaPemerintah, bahkan dari swasta pula. Koordinasi penyelenggaraan

serta keserasian kebijaksanaan dilakukan melalui Badan Koordinasi Keluarga

Berencana (BKKBN) yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 8 Tahun 1970.

e. Di samping penyempumaan administrasi yang bersifat tata hubungan kerjainstiuisional maupun prosedural, dilakukan Juga penyempumaan-penyempumaan

penyelenggaraan intensifikasi pertanian dengan program Bimbingan Masyarakat(BIMAS) yang diatur dengan KEPPRES Nomor 95 Tahun 1969 yang mengarahkanpenyerasian kemampuan dan inisiatif berorganisasi parapetani, penyuluh pertanian,penyaluran dan penyediaan berbagai bahan seperti pupuk, pestisida, penyediaan danadministrasi kredit melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Kopeiasi Unit

Desa (KUD) sebagai wadah organisasi ekonomi petani guna menampung berbagaikegiatan, antara lain dalam rangka program BIMAS.

f. Pengaruh dari program ini, bukan saja meningkatkan produksi pertanian ataupuncara-cara bertani yang lebih maju, tapi juga mempakan suatu kemajuan dalam tatapenyelenggaraan pertanian padi seperti, misalnya, sistem perbankan yang berhasilmenggantikan praktek-praktek ijon, dan cara membuat kalkulasi yang lebih tepat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani produsen padi, dan memeliharatingkat harga yang layak maka, dengan INPRES Nomor 5 Tahun 1973, telahdigariskan kebijaksanaan dan tatacarapenyelenggaraan pembelian beras. Kemudian,dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1974 digariskan pula tata cara pembelian olehberbagai badan seperti Badan Urusan Logistik (BULOG), BUUD/KUD, perusahaanpenggilingan non-BUUD/KUD, prosedur pembiayaan pembelian, angkutan antardaerah dan antar pulau, serta penugasan kepada pejabat-pejabat Daerah.

2. Program Penyempumaan Administrasi Prosedural yang bersifat Mikro meliputi hal-halsebagai benkuU

a. Modemisasi Administrasi Pemerintah melalui penggunaankomputer,padabeberâunit keija atau organisasi Pemerintah, lelah mulai dirasakan.

29


Untuk menanggapi masalah ini secsrabaikdan terarah,dengan Keputusan MENPANNomor 11 Tahun 1969 telah dibentuk Badan Kooidinasi Otomatisasi AdministrasiNegara (B AKOTAN) dalam rangka melakukan kegiatan survai tentang penggunaankomputer, serta kemungkinan penggunaannya bagi Aparatur Pemerintah di masamendatang.

b. Mengenai penyerasian dan pengarahan survai dilaksanakan oleh Sektor N, yaittiSektor Penelitian dan Pengembangan yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 18Tahun 1969.

Pada umumnya, kegiatan survai dilakukan oleh Departemen yang bersangkutansesuai bidang tugasnya seperti, penelitian-penelitian dasar/iriset dilakukan olehLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian khusus mengenai sumberdaya alam dan pemetaan nasional diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Surveydan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL).

c. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, maka kegiatan di bidangpeny iapan produk-produk legislatif, yaitu undang-undang dan Peratuian Pemerintah,telah dikeluarkanlNPRES Nomor ISTahun 1970 tentang Tata CaraMempersiapkan

Rancangan Peraturan-peraturan Pemerintah. Tujuannya ialah untuk meningkatkankoordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen dan LPND, sehingga dapatmemperlancar proses pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pengaturan.

d. Di bidang kearsipan diusahakan adanya keseragaman dalam sistem dan prosedurkearsipan yang berlaku pada semua Badan pemerintah. Suatu manual kearsipantelah disusun dan kemudian digunakan sebagai peUinjuk dalam pelaksanaan

pengurusan kearsipan, terutama bagi pengelolaan kearsipan yang dinamis.

Mengingat bahwa setiap arsip merupakan pusat ingatan dan sumber informasi bagisesuatu organisasi, maka bidang kearsipan ini mendapatkan perhatian dalampenyempumaan dan perbaikan. Dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan

arsip sebagai sumber data dan informasi dalam Administrasi Negara ditet£^kanUndang-undangNom(Mr7Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Kearsipan,

dan KEPPRES Nomor 26 Tahun 1974 tentang Struktur dan Organisasi Arsip

Nasional.

Sejak tahun 1971, Arsip Nasional bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN)

telah mengadakan rangkaian usaha penelitian dan lokakarya. Di samping itu, juga

telah dapat menyelesaikan penyusunan buku kearsipan.

Dalam pada itu, untuk menyelamatkan arsip statis dan bahan-lân bukd sejarah

perjuangan bangsa, maka sejak PELITA I telah dibangun suatu Depot Arsip di

Jakarta, di atas tanah seluas l.SCX) M2 untuk menampung dan melengkapi bahan-

30 Aparatur Negara Dalam PeUta I

bahan sejarah yang tNîmpan di negara-negara lain dengan cara mendapatkan copymaupun micicfilmnya. Demikian pula telah diadakan prakarsa untuk mengumpulkan

rekaman bahan-bahan karangan mengenai wawancara para pejuang negara dan

pmimpin rakyat

3. Program Penyempumaan Administrasi Peralatan dan Perbekalan meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. Penertiban p^gawasan barang-barang milik negara telah ditingkatkan dragan

adanya ketentuan bahwa semua penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-

iKtrang yang dimiliki/dikuasai negara hams dilaksanakan berdasarkan Poaturan

Lelang Negara seperti yang dituangkan dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1969.

Dengan adanya langkah penertiban ini maka dât dicegah ketidakseragaman

prosedur penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang milik negara

yang menimbulkan kemgian besar bagi negara.

b. Dengan INPRES Nomor 3 Tahun 1971 telah diinstruksikan kepada semua

DeiKirtemen dan LPND untuk mengadakan inventarisasi barang-barang milik

negara/kekayaan negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk

seluruhnya ataupun dana di luar Anggaran Belanja Negara. Dengan adanya

INPRES ini, maka usaha-usaha yang menuju pada kesempumaan pengurusan

dan pengawasan tata usaha keuangan dan perlengkapan negara dapat terlaksana

dengan tertib dan sempuma.

4. Program Perbaikan Administrasi dan Pengawasan Keuangan/Anggaran meliputi

hal-hal sebagai berikut:

a. Salah satu sektOT yang mendapatkan perbaikan cukup fundamental adalah

bidang administrasi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan di bidang

administrasi lalu lintas devisa. Serangkaian peraturan yang ditet^kan pada

tanggal 28 Juli 1967, 17 April 1970 dan 10 Desember 1970 mempakan

penyempumaan administratif, dalam bentuk pengurangan penyelenggaraan/pengumsan secara langsung, menghilangkan monopoli, mengurangi matarantai

institusional yang berlebihan dan menetapkan berfoagai kebijaksanaan yang

merangsang kegiatan perdagangan dengan menggunakan mekanisme pasar

sebagai alat pengarah kegiatan.

b. Untuk pengerahan penerimaan negara, maka Pemerintah telah melakukanbeibagai perbaikan dalam sistem perpajakan maupun perbaikan aparatur,intensifikasi penerimaan negara di bidang perpajakan (termasuk bea cukai), danpenertiban-penertiban di bidang penmmaan non pajak.

Aparatijr Negara Ddam Pslita I —

Peningkatan penerimaan negara diusahakan dengan suatu kebijaksanaan untukmemperluas wajib pajak tanpa melepaskan asas keadilan dan kewajaran, sertatetap berorientasi untuk tidak mengurangi hasrat serta kegairahan benisaha yangsangatdiperlukanbagikelengkapanpembangunan. Dengan tatacarapemungutan

pajak melalui Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang(MPO) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 serta PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 1967 maka usaha ekstensifikasi dan intensifikasi

wajib pajak telah memberikan basil yang baik.

c. Kecuali perbaikan tata cara penyelenggaraan perpajakan, juga dlsempumakanorganisasi dan administrasi perpajakan yang dilakukan dengan KEPPRESNomor 2 Tahun 1971 tentang Perubahan dan/atau Penambahan Struktur

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada Dep. Keuangan. Demikian puladilakukan di bidang Bea Cukai.

Kecuali itu, suatu sistem administrasi tarifl)aru dinyatakan berlaku sejak akhirtahun 1972, yaitu sistem klasifikasi Brussel (Brussel Tariff Nomenclature).

d. Diadakan berbagai perbaikan yang substansial dalam administrasi pembiayaanpembangunan dan pengawasan keuangan negara, antara lain penyediaan anggaranpembangunan termasuk penyaluran anggaran pembangunan melalui sektorperbankan ditingkatkan ke arah orientasi pada program.

Sejak Tahun Anggaran 1969/1970klasirikasi penyediaan anggaran pembangunan

tidak lagi dilakukan secara Departemental melainkan secara fungsional, yaitu

menurut program yang akan dilakukan. Penentuan program ini disesuaikan puladengan sasaran-sasaran dan prioritas-prioritas dalam PELITA. Penyediaan biaya

yang berorientasi pada program dirinci dalam biaya-biaya sesuatu pioyek yang

menjadi bagian dari suatu program tertentu.

e. Penyediaan biaya untuk suatu nroyek perlu dilakukan atas dasar suatu rencana

keija yangjelas dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP),kemudian dituangkan

dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) setelah mendapat po^tujuan bersama

dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dep.

Keuangan. Tata cara kerja dalam pemrosesannya, jadwal waktu keija, bentuk

program proyek (DIP) telah mengalami penyempumaan secara terus-menerus.

Mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara telah diadakan

penyempumaan secara terus-menems dengan KEPPRES Nomor 132 Tahun

1968 yang diganti dengan KEPPRES Nomor 33 Tahun 1969, kemudian

disempumakan dengan KEPPRES Nomor 24 Tahun 1970, seterusnya dengan

KEPPRES Nomor 14 Tahun 1971, dan kemudian lagi dengan KEPPRES Nomor

28 Tahun 1972.


f. Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pengawasan keuangan negara, selain

meletakkan landasan hukum, juga menyempumakan tata cara penggunaan

keuangan negara dan meningkatkan kegiatan badan/lembaga pengawasan yang

bersangkutan. Dalam hubungan ini, maka penempatan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sesuai Undang-undang Nomor S Tahun 1973 dan peningkatan

fungsi Direktorat Jendeial Pengawasan Keuangan Negara, Dep. Keuangan.

denganKEPPRES Nomor 70 Tahun 1972Jo. Nomor 12Tahun 1972,merupakan

usaha-usaha penyempumaan tersebuL

g. Kecuali itu, cara keija atas dasar standardisasi pekerjaan maupun barang

merupakan alat-alat pengawasan pendahuluan. Sementara itu berbagai prosedur

mengenai tender, tata cara pengelolaan perlengkapan dan lain sebagainya, perlu

disempumakan.

D. Bidang Penertiban dan Pengawasan.

1. Dalam rangka menyempumakan tata cara pengawasan agar diperoleh basil yang lebih

efektif, maka telah diusahakan pemanfaatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 194S. Untuk itu,

pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing Departemen secara fiingsitmal ditugaskan

pada Inspektorat Jenderal. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperkecil

adanya penyimpangan-penyimpangan yang merupakan pemborosan.

2. Dalam mengusahakan standardisasi pelaksanaan pekerjaan dan penerapan sistem

perencanaan yang lebih akurat maka telah diciptakan sistem Daftar Usulan Proyek

(DUP) dan Daftar Isian Proyek (DIP), serta standardisasi pekeijaan maupun bidang-

bidang. Hal itu merupakan sarana umum mempermudah pelaksanaan pengawasan,

karena dengan adanya sistem tersebut, maka seluruh ukurannya menjadi jelas. Demikianpula standardisasi prosedur mengenai tender dan cara pelaksanaannya telah diciptakanpula.

3. Untuk penelitian utang-utang kepada negara telah dibentuk Tim Penertiban KeuanganNegara (PEKUNEG) dengan Ketua Presidium Kabinet R.I. Nomor 90AJ/Kep/1967tanggal 12 April 1967 yang mempunyai tugas untuk menertibkan keuangan negara yangdiutang oleh perusahaan-perusahaan maupun perorangan. Namun, mengingatkebijaksanaan Pemerintah dalam pengamanan dan penertiban keuangan negara telahdapat dituangkan dalam berbagai kepuUisan, di mana pelaksanaan dan koordinasinyadipertanggungjawabkan secara fungsional kepada Menteri dan Pimpinan LPND yangbersangkutan menurut bidangnya masing-masing, maka Tim PEKUNEG dibubarkandengan KEPPRES Nomor 3 Tahun 1973.

Aparatur Negara Daiam Pelita I ^

4. Dalam upaya penanggulangan konipsi yang lebih baik dan lebih efektif, maka padatanggal 31 Januari 1970, dengan KEPPRES Nomor 12 Tahun 1970, dibentuk sebuahkomisi khusus yang disebut "Komisi 4" karena anggotanya terdiii dari empat orang,yaitu Wilopo SH selaku Ketua dengan anggota-anggota IJ. Kasimo, Prof. Ir. Johannesdan Anwar Tjokroaminoto. Keempat orang tersebut merupakan warga negara yangmempunyai integritas tinggi dan menjabat anggota Dewan Pertimbangan Agung.Dengan KEPPRES Nomor 13 Tahun 1970, Presiden juga mengangkat Mantan WakilPresiden pertama Drs. Mohamad Hatta sebagai Penasehat Presiden dan PenasehatKomisi.

Dalam lapwan hasil kerjanya kepada Presiden tanggal 30 Juni 1970, Komisi 4berpendapat bahwa ada tiga indikasi penyebab meluasnya konipsi, yaitu:

a. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi;

b. Penyalahgunaan kedudukan dan kesempatan;

c. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

SelanjumyaKomisi 4 menyarankan agar, di samping meningkatkan kesigîan penuntutan

hukum selaku tindakan represif, juga diambil langkah-langkah preventif.

Di samping itu telah berhasil'pula disahkan Undang-Undang Nomw 3 Tahun 1971

tentang Pemberantasan Tindîk Pidana Konipsi.

5. Di bidang kepegawaian dibentuk Tim Screening yang didasarkan atas Keputusan

PANGKOPKAMTIB Nomor 0028/1968 Jo. Nomor 10 Tahun 1969. Tugas Tim

Screening adalah melakukan penertiban/pembersihan/pengawasan terhad^ unsur-

unsur G-30-S/PKI.

Di samping itu, telah pula berhasil dibentuk berbagai peranan yang menyangkut

pembinaan kepegawaian, yaitu antara lain:

a. KEPPRES Nomw 52 Tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat

Negara/Pegawai Negeri/ABRI, sebagai suatu langkah upaya untuk membina sifat-

sifat utama, yaitu ketertiban, kejujuran dan kebersihan bagi PejabatNegara/Pegawai

Negeri/ABRI, dan dalam rangka meningkatkan usaha-usaha penegakan disiplin dan

peningkatan pemberantasan konipsi.

b. KEPPRES Nomor 52 Tahun 1971 tentang Laporan para Pejabat Negara/ Pegawai

Negeri/ABRI mengenai kewajiban membayar pajak-pajak pribadi (LP2) sebagai

langkah upaya untuk lebih menegaskan akan pentingnya memûhi kewajibanmembayar pajak-pajak pribadi.

^ AparaUtr Negara Dsdam Pelita I

c. Peratiiran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan PegawaiNegeri dalam Usaha Swasta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan daya gunaPegawai Negeri dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun

tugas-tugas pembangunan.

d. KEPPRES Nomor 10 Tahun 1974 tentang Bebenâ Pembatasan Kegiatan Pegawai

Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup

sebagai upaya untuk memberikan aiah agar segalakemampuan dalam pembangunan

dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien, dan bahwa pengeluaran serta

penggunaan uang negara oleh setiap unsur Aparatur Negara hams didasarkan atas

kepentingan dan tujuan yang tepat.

Aparatur Negara Dalam Pelita I ^

Bab II

PARATUR NEGARA

DALAM PELITAII

(1974/1975 -1978/1979)

M ajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang menyelenggarakan Sidang Umum daritanggal 12 sampai dengan tanggal 24 Maret 1973 ini, merupakan MPR hasil PemilihanUmum 3 Juli 1971, pemilihan umum pertama pada masa Orde Bam. Karena mempakan hasilpemilihan umum, maka atribut "Sementaia** dihapus dari Lembaga Tertinggi Negaia ini.Sidang Umum tersebut mraghasilkan 11 buah Ketetapan MPR, di antaranya, Ketetapan MPRNomor IX/MPR/1973 mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

menjalankan tugasnya selaku Mandataris MPR, Presiden Soeharto didampingi oleh Sri SultanHamengkubuwono IX selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, yang diangkat denganKetetapan MPR Nomor XI/MPR/1973.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dalam Rapat Paripuma ke-1 tanggal 12 Maiet 1973,

Presiden Soeharto memberikan pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diembankan

kepadanya selaku Presiden/Mandataris MPR dalam Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/

1968padaSidangUmum MPRS tanggal21 sampai dengan 27 Maret 1968. Pertanggungjawaban

itu kemudian, dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1973, diterima baik oleh MPR hasil

Pemilu pertama sejak Orde Bam dalam RafKtt Paripuma ke-1 tanggal 12 Maret 1973 itu tadi.

Sejak itulah maka pertanggungjawaban Presiden selaku Mandataris MPR dilaksanakan secara

konsisten.

Di samping itu, dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1973, Lembaga Tertinggi Negara ini

juga memberikan tugas dan mandat kepada Presiden Soeharto untuk, dalam waktu 5 (lima)

tahun REPELITAII yang dimulai Tahun Anggaran 1974/1975 sampai dengan Tahun Anggaran

1978/1979, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkanpelaksanaan Pembangunan LimaTahundan menyusun sertamelaksanakan

Rencana Pembangunan Lima Tahun n dalam rangka Garis-garis Besar Hainan Negara;

2. Tems menertibkan dan mendayagunakan Aparatur Negara di segala bidang dan

tingkatan;

3. Menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;

4. Melaksanakan poliUk LuarNegeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan

Nasional.

Soal penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara, seperti yang diamanatkan pada ketentuanno. 2 di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentangGaris-garis Besar Hainan Negara (GBHN) sebagai berikut:

Aparatur Negara Dalam Pelita II 39

1. Pembinaan Aparatur Pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan tugas-tugasumum Pemerintah maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaanpembangunan. Untuk itu, usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur, yangmeliputi balk stiuktur, prosedur keija, personalia maupun sarana dan Casilitas kajap«lu dilakukan terus-menerus, sehingga keseluruhan Aparatur Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah, benar-benar merupakan alat yang berwibawa, kuatefektif, efisien dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negaradan Pemerintahserta diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kq)entingan Negara dan Ralât

2. Dalamrangkamelancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebardiseluruhpelosr^Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubunganyang serasi antara Pem^ntah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan,diarahkan pada pelaksanaan Oumomi Daâh yang nyata dan bertanggungjawab yangriflpat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-

sama dengan dekonsentrasi. Hal-hal mengenai Otonomi Daerah termasuk pemilihandan pengangkatan Gubemur/Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang.

3. Meningkatkan secara bertahap kemampuan Aparatur Daerah, toutama AparaturPemerintah Desa, dengan fasilitas dan sarana.

Untuk menunjang pelaksanaan penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara tersebut di

atas maka, dalam Kabinet Pembangunan II dengan masa keija 1 April 1974 sampai dengan 31

Maiet 1979, sesuai dengan KEPPRES Nomor 9 Tahun 1973, sebutan "MENPAN" menjadi

singkatan dari MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA yang dijabat

oleh Dr. J.B. Sumarlin, yang sekaligus menjabat Wakil Ketua BAPPENAS.

Sementara itu, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata

Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar-Lembaga Tinggi Negara, telah

menghasiUcan suatu landasan hubungan kerja sama yang serasi antara lembaga-lembaga

tersebut dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fiingsinya masing-masing pada tahun

pertama PELITA II. Dalam hubungan ini maka, dalam tahun 1973/1974 telah dilakukan

penyempurnaan organisasi dan personalia lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk

sekretariatnya, untuk memungkinkan peningkatan pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dengan berfungsinya Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi

Negara (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemoiksa

Keuangan dan Mahkamah Agung) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan

dengan hubungan kerja seperti yang telah dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor Vl/MPR/1973 tersebut di atas, maka keserasian hubungan kerja sama dalam pelaksanaan fungsinyamasing-masing telah lebih terbina. Hubungan keija sama yang serasi antara Pemerintah dan

- Aparatur Negara Dalam Pelita II

DPR dalam PELITA n telah menghasilkan penyelesaian Undang-Undang yang mempunyaiaiti penting dalam kehidupan Demokrasi Pancasila.

A. Kebijaksanaan Penertiban Aparatur Negara.

Kebijaksanaan Penertiban Aparatur Negara (PAN) pada PELITA II masih bersifatmelanjutkan untuk membenahi dan menertibkan bidang kelembagaan, kepegawaian,ketatalaksanaan dan pengawasan.

Di bidang kelembagaan, sampai pada awal PELITA n, masih nampak bahwa struktur

organisasi, penggunaan nomenklatur/titelatur masih ditets^kan menurut selera masing-masing instansi yang bersanûtan. Demikian pula pembagian tugas dan fungsi antara unit

yang satu dengan unit yang lain masih saling tumpang tindih. Misalnya di suatu Instansi

Pemerintah terdapat Sub Bagian yang membawahkan Seksi, sedangkan pada instansi lain

yang membawahkan Seksi adalah Bidang sehingga tidak ada keseragaman penggunaan

nomenklatur antar-Instansi Pemerintah.

Di bidang kepegawaian masing-masing instansi banyak yang tidak mengetahui berapajumlah seluruh pegawainya, baik di Pusat maupun di Daerah. Data menurut berbagaiklasiEkasi pegawai sama sekali tidak dât dipercaya. Bahkan sering teijadi ada Pegawai

Negeri yang sudah meninggal, masih juga menerima gaji karena tugas dan kedudukannya

digantikan oleh anaknya sehingga sang anak, meskipun masih berusia muda, tapi mempunyai

masa kerja puluhan tahun. Di samping itu, t&rdapat pula Pegawai Negm yang fiktif,

maksudnya ada nama dan gaji, tetapi orangnya tidak ada. Dalam rangka tertib administrasi,

hal-hal semacam itu perlu segera dibenahi. Sehubungan dengan itu, maka pembinaan di

bidang kepegawaian masih perlu terns ditingkatkan dengan melakukan penyempumaan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dengan melakukan sensus

pegawai.

Di bidang ketatalaksanaan, langkah-langkah penyempumaan meliputi proses pengambilan

keputusan, koordinasi dan hubungan keija dalam lingkungan Instansi Pemerintah, termasuk

badan-badan ekonomi negara dan lembaga keuangan negara, serta melanjutkan evaluasi

keberadaan dan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di bidang pengawasan masih terdapat berbagai kelemahan jKtda tubuh Aparatur Pemerintah

seperti misalnya pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, komeisialisasi jabatan, ktnnpsi,

pemborosan dan Iain-lain penyelewengan yang bukan saja dapat merendahkan martabat

dan kewibawaan Aparatur Pemerintah, tapi juga menghambatpembangunan. Sehubungan

dengan itu maka bidang pengawasan masih perlu ditingkatkan dengan tetap mengusahakan

adanya keluwesan dalam pelaksanaan.

Penyimpangan-penyimpangan itu tadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikuU

Aparatur Negara Dalam Pelita II —

1. Belumberftingsinyaaparatpengawasan internfungsionalLembaga-lembagaPemerintahsecara efisien, efektif dan mantap sq)erti aparat Inspektorat Jenderal pada Departemendan aparat-ârat senipa pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen sertapada Pemerintah Daerah.

2. Belum berfungsinya secara efisien dan efektif pengawasan operasional (built-in controlapparatur) yang melekat pada pimpinan unit-unit organisasi di Lembaga-lembagaDepartemen, Non-Departemen dan Pemerintahan Daerah sepeiti Sekretariat Jenderal,Direktorat Jenderal, beserta Biro-biro, Direktorat dan unit-unit organisasi lainnya.

Peningkatan pengawasan termasuk pengendalian operasional oleh atasan terhadappelaksanaan tugas oleh bawahannya, pada umumnya masih belum beijalan sebagaimanadiharapkan.

3. Sisiem pelaksanaan tugas/kerjayangberbelit-belit,tidakjelas,birokrasiyangberlebihandan lain sebagainya.

4. Sistem pelaksanaan tugas/keija atau sistem manajemen yang kurang terbuka sehinggatidak memungkinkan berfungsinya kontrol sosial dari dalam organisasi maupun danluar.

5. Sik^ dan tingkah laku dari sementara kelompok masyarakat yangjustru mempertajamke-4 faktor di atas karena didorong oleh kepentingan-kepentingan kelompok tersût

(sikap yang menggoda unsur apaiatur dalam melaksanakan tugasnya).

B. Program kegiatan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), program kegiatan yang dilaksanakan

Kantor MENPAN pada PELITA II meliputi langkah-langkah penertiban di bidang

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan, dengan lincian antara lain

sebagai berikut:

1. Bidang Kelembagaan.

a. Penyusunan pola organisasi Departemen.

Dalam rangka penyeragaman dan penyerasian organisasi Dq)artemen dipandang

perlu mengambil langkah-langkah penertiban dengan menciptakan polaîedoman

tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

âratur Negara Dalam Pelita II

b. Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.

Dalam rangka meniinjang pelaksanaan tugas Perwakilan RI di Luar Negeri perludilakukan penataan organisasi dan tata kerjanya.

c. Penyusunan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya di Daerah, Departemen memerlukan unit

penunjang yang disebut "Unit Pelaksana Teknis" (UPT).

Selama ini UPT yang telah dibentuk oleh masing-masing Departmen sangatb^gam. Dalam rangka penataan organisasi dan tata ketja UPT di lingkungan

Departemen tersebut, maka MENPAN telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/

MENPAN/1977 tanggal 1 Maret 1977 tentang pembentukan Tim yang bertugasuntuk menyusun Pokok-pokok Pedoman Penyusunan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis.

d. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam rangka penyempumaan pelaksanaan pemerintahan di Daerah maka disusun

Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pok(± Pemerintahan di Daerah.

2. Bidang Kepegawaian.

Dalam upaya penertiban administrasi kepegawaian dan meningkatkan pembinaan

Pegawai Negeri Sipil maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;

b. Penyempumaan peraturan pemndang-undangan di bidang kepegawaian;

c. Penyempumaan dasar-dasar penyusunan formasi pegawai;

d. Pengadaan dan pengangkatan pegawai serta penyelesaian kepangkatan;

e. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara;

f. Perbaikan penghasilan pensiun;

g. Penyempumaan peraturan perundang-undangan tentang pensiun;

h. Penyempumaan tata usaha kepegawaian;

i. Peningkatan kemampuan manajemen para pejabat serta peningkatan keterampilan

dan produktivitas kerja pegawai.

3. Bidang Ketatalaksanaan.

Sesuai dengan program-program yang digariskan REPELITA, maka langkah-langkahkegiatan dalam menyempumakan Aparatur Pemerintah, khususnya di bidangketatalaksanaan, adalah sebagai berikut:

Aparatur Negara Dalam Pelita II ^

a. Menyempuraakan bidang ketatalaksanaan yang melipud proses pengambilankeputusan. koordinasi dan hubungan kerja dalam badan/lembaga pemerintah,sistem komunikasi, tata kerja, teknik-teknik manajemen serta pengawasan intern.

b. Membina dan menyempumakan badan-badan ekonomi negara dan lembaga-lembagakeuangan dalam rangka pembinaan dunia usaha.

c. Menyempumakan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yangmeliputi perencanaan operasional pembangunan, usaha mobilisasi sumber-sumberpembiayaan, perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek, sistem anggarandan pembiayaan pembangunan dan manajemen dalam pelaksanaan rencana tahunan.

d. Meningkatkan pengawasan pembangunan dengan tel£Q) mengusahakan adanyakeluwesan dalam pelaksanaan.

4. Bidang Pengawasan.

Untuk menghindaikan praktek-praktek yang dilakukan sementaraoknum dalam AparaturNegara yang tidak berdasarkan peraturan, dan dalam rangka meningkatkan daya gunadan basil guna Aparatur Pemerintah, maka ditempuh langkah-langkah kegiatan sebagaiberikut:

a. Pelaksanaan Operasi Tertib.

b. Penertiban di bidang sistem pengawasan.

c. Penertiban di bidang operasional.

WCAPA


Di bidang kelembagaan telah dilakukan berbagai upaya penertiban dan penyempumaan

Aparatur Negara yang mempakan kelanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan pada

PELITA I. Adapun hasil-hasil upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Tingkat Pusat

Perubahan yang mendasar dan cukup berarti di bidang administrasi dan aparatur tingkat

Pusat dalam tahun 1973/1974 adalah dituangkannya Pokok-pokok Organisasi

Departemen dan Susunan Organisasi Depaitemen, masing-masing dalam KEPPRES

Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 sebagai penyempumaan terhadap Keputusan Presidium

^ Aparatur Negara Dalam Pelita II

Kabinet Ampera Nomor 15AJ/Kep/8/1966 dan Nomor 75/U/Kep/l 1/1966.

Penataan kembali satuan-satuan OTganisasi di lingkungan Pemerintah tersebutditujukan

untuk mempertegas nimusan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi serta tata k^ja

masing-masing unit berdasarkan asas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk

kesatuan gerak yang serasi antar unit yang ada, di samping juga mempertegas asas

fungsionalisasi dan asas membagi habis tugas satuan organisasi.

Sebagai tindak lanjut KEPPRES Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokdc

Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen, maka untuk tiap-tiap

Departemen telah diterbitkan Keputusan Menteri masing-masing yang menetapkan

rincian organisasi Departemen sampai kepada unit-unit terkecil. Di samping itu, dalam

Keputusan-keputusan Menteri telah diatur pula susunan organisasi dan tata kerja

Kantor Wilayah Departemen masing-masing.

Menteri-menteri yang bersangkutan menetapkan organisasi dan tatakeija Departemennya

setelah mendapat persetujuan tertulis, dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian maka jelaslah

pembagian tugas pokok Departemen, termasuk tugas-tugas Kantor Wilayah.

Masalah bidang kelembagaan Departemen yang masih perlu diselesaikan ialah penentuan/

penertiban unit organisasi yang melaksanakan sebagian tugas Departemen. Berhubung

dengan belum lengkapnya data yang tersedia, unit pelaksana Departemen tersebut

belum dapat dicakup dalam Keputusan Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi

Departemen sebagai pelaksanaan KEPPRES Nomor 44 dan 45 Tahun 1974.

Dalam usaha penataan kembali Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Departemen

telah dicoba mengelompokkan berbagai unit yang ada dalam kelompok besar, yaitu unitpelaksana di bidang Pendidikan dan Latihan.Penelitian danPengembangan, Kepaniteraan

Pengadilan, Kesekretariatan Dewan, Panti Asuhan, Kebun Percobaan, dan lain

sebagainya.

Guna penyusunan perumusan unit pelaksana teknis tersebut telah dibentuk suatu Timdengan Keputusan MENPAN Nomor 02/MENPAN/1977 tanggal 1 Maret 1977 yangberhasil menyusun bukii tentang Pokok-pokok Pedoman Penyusunan Organisasi UnitPelaksana Teknis di lingkungan Etepartemen sebagai pelaksanaan lebih lanjut dariKEPPRES Nomor 44 dan 45 Tahun 1974.

Sementara itu, dalam kurun waktu 1973/1974 sampai dengan 1977/1978, KEPPRESNomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen telah mengalamibeberapa kali perubahan, antara lain:

Apsuratur Negara Dalam Pelita II — ^

a. Untuk pemantapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan,makadenganKEPPRES Nomor 12Tahun 1976telahdilakukanperubahanlampiran5 KEPPRES Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keuangan.

Kemudian, dengan KEPPRES Nomor 11 Tahun 1976 lelah dibentuk Badan UrusanPiutang Negara, di samping Panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk padatahun 1967. Walaupun jumlah piutang yang berhasil ditagih dari tahun ke tahunterns meningkat, namun demikian, dengan pembentukan Badan tersebut, dihaiapkanpelaksanaan pengurusan piutang negara berjalan lebih lancar.

b. Penyempumaan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telahdilakukan dengan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 51 Tahun 1976 tentang

Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang lebihmenegaskan iagi kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kcrjaPerwakilan RI di Luar Negeri. Tujuan penyempumaan organisasi Perwakilan RI

tersebut ialah untuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi tersebutdalam

melakukan tugasnya, temtama dalam menanggapi dan menyelesaikan berbagai

permasalahan, termasuk permasalahan mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia

dengan negara-negara sahabat.

c. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pengarahan koordinasi dan kelancaran

pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi agar

peranannya dalam pembangunan lebih dapat mcmenuhi kebutuhan masyarakat

ilmiah, maka dengan KEPPRES Nomor 43 Tahun 1976 telah dibentuk Pusat

Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PUSPITEK di Serpong, dengan Menteri

Negara RISTEK sebagai penanggungjawabnya.

d. Pada tahun 1978/1979, untuk penyesuaian dengan susunan Kabinet Pembangunan

III, maka dengan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1978 telah diadakan pembahan

susunan organisasi Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Koperasi,

Departemen Pertambangan dan Energi, dan Departemen Tcnaga Kerja dan

Transmigrasi.

e. Juga untuk penyesuaian dengan susunan Kabinet Pembangunan III pula telah

ditetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan susunan organisasi

Menteri Koordinator dengan KEPPRES Nomor 12 Tahun 1978, Menteri Negara

dengan KEPPRES Nomor 28 Tahun 1978, dan Menteri Muda dengan KEPPRES

Nomor 13 Tahun 1978.

^ Aparatur Negara Dalam Pelita II

Pengauiran-pengaturan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasifCiniegrasi dan sinkronisasi anlara semua Menieri dalam Kabinei Pembangunan III, ■ 'baik pada tingkat kebijaksanaan maupun tingkat pelaksanaan.

Di samping penyempumaan organisasi Depaitemen, juga telah dimulai upayapenyempumaan organisasi Lembaga-lembaga Pemerinlah Non-Departemen, yangdimaksudkan anlara lain untuk menentukan secara jelas batas-batas dan kaitanbidang lugas dan langgung jawab masing-masing lembaga, serta untukmenghindarkan adanya penumpukan kewenangan, baik dalam rangka pelaksanaantugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan. Dalam upayaini termasuk pula penelilian Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara danDewan-dewan.

Walaupun upaya penyempumaan lembaga-lembaga tersebut bersifat menyeluruhyaitu untuk mencari pola pokok tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunanorganisasi dan tata kerja yang akan digunakan, namun upaya perbaikan terhadaplembaga-lembaga yang sifatnya mendesak juga mendapat perhatian khusus.

%

2. Aparatur Pemerintah Tingkat Daerah.

Upayapenyempumaan administrasi Pemeriniah meliputi pula penyempumaan AparaturPemerintah di Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka telah diletakkan da«ar bagi

pelaksanaan sistem dekonsentrasi, swatantra (medebewind = pembantuan) dan

desentralisasi yang lebih serasi serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam pelaksanaan

pembangunan.

Sebagai tindak lanjutdari Undang-Undang tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan

pelaksanaan seperti tentang organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah, termasuk Inspektorat

Daerah, tentang penyempumaan organisasi Badan-badan Pcrcncanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu telah dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

(DPOD) dengan KEPPRES Nomor 23 Tahun 1975 yang bertugas merumuskan

kebijaksanaan agar segala kegiatan yang terjadi di daerah dapat dilaksanakan dengan

lebih baik. Di antarakcbijaksanaan yang telah dirumuskan ialah diadakannyapelarangan

pungutan-pungutan liar di daerah dengan Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 61

Tahun 1976 yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih menggairahkan bagi

dunia usaha di daerah.


Di bidang kepegawaian telah dilakukan berbagai upaya pcneniban dan penyempumaan

Aparatur Negara Dalam Pelita II 47

Aparatur Negara yang menipakan kelanjutan dan upaya-upaya yang dilakukan padaPELITA I. Hasil upaya-upaya tersebul adalah sebagai berikuU

1. Pendaflaran Ulang Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan KEPPRES Nomor 27 Tahun 1973, Keputusan MENPAN Nomor 49/MENPAN/1973 Jo. Nomor 50/MENPAN/1973, Keputusan Ketua Pendaftaran UlangPegawaiNegeriSipUNomor01/PP/1973Jo.Nomor03/PP/1973,dikeluarkan Keputusan

Ketua Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Nomor 47/PP/l973 tentang PenunjukanPejabat yang Bertugas Penuh Pada Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyusunan KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai hasil kegiatan pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil dapat diketahui jumlahPegawai Negeri Sipil yang sebenamya dari masing-masing Instansi Pemerintah, baik dilingkungan Sekretariat Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Departemen dan LembagaPemerintah Non-Departemen. Sebagai tindak lanjumya untuk pembinaan danpemantauan jumlah Pegawai Negeri, maka untuk tiap-tiap Pegawai Negeri Sipildiberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang berlaku untuk seumur hidupnya.

2. Penyempumaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian,peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian bukan saja banyak jumlahnya,tetapi materinya pun sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangankeadaan, sehingga sangat menyulitkan bagi para pejabat di bidang kepegawaian dalammelaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu, maka selama PELITA II peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian diusahakan penyederhanaannya denganketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitudengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pada tanggal 6November 1974.

b. KetentuanpelaksanaannyayangbcrsifatmengaturdituangkandalambentukPeratuian

Pemerintah yang berjumlah 31 buah.

c. Ketentuan pelaksanaannya yang bersifat operasional dituangkan dalam bentuk

KEPPRES yang berjumlah 21 buah.

d. Petunjuk pelaksanaan teknis dituangkan dalam bentuk Keputusan atau SuratEdaran

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

3. Penyempumaan dasar-dasar penyusunan formasi pegawai.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1976 tentang

45 Aparatur Negara Dalam Pelita 11

Formasi Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan dasar-dasar penyusunan formasi bagisatuan-satuan organisasi Negara. Formasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Negara

yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempumaan AparaturNegara (MENPAN) dengan memperhatikan pendapat pimpinan Departemen/LPNDyang bersangkutan dan Kepala BAKN. Tujuan penetapan dasar-dasar penyusunan

formasi tersebutadalah agar masing-masing satuan organisasiNegaradapatmempunyaijumlah dan mutu pegawai yang cukup, sesuai dengan beban kerja yang dipikulkankepadanya.

Sebagai langkah pertama ke arah itu, maka sejak tahun 1976 lelah diadakan inventarisasijabatan dengan maksud agar dapat diketahui jumlah dan jenis jabatan yang ada padaorganisasi Negara. Uniuk memudahkan penyusunan dan pencarian, maka jabatan yangada pada organisasi Negara dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaituJabatan Struktural dan Jabatan Non-Struktural. Selain itu, untuk kepentingan

pengembangan lebih lanjut, jabatan-jabatan di bidang penelitian dikelompokkantersendiri.

Upaya-upaya inventarisasi jabatan tersebut masih dilanjutkan karenadiperlukan sebagaidasar/landasan dalam membuat uraian jabatan penggolongan jabatan dan penilaianjabatan selanjumya. Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976,yang dianut ialah apa yang disebut "formasi" yang ditetapkan pada setiap tahunanggaran, yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuatu Departemen/LPND didasarkanatas anggaran belanja yang tersedia bagi Departemen/LPND yang bersangkutan.

4. Pengadaan dan pengangkatan pegawai, serta penyelesaian kepangkatan.

Untuk pengadaan pegawai telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1976 yang mengatur syarat-syarat dan tata cara pengadaan pegawai. Untuk menjaminobyektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai maka BAKNdan LAN masing-masing telah mengeluarkan Surat Edaran, yaitu Surat Edaran BAKNNomor 5/SE/1976 tentang Prosedur Pengadaan Pegawai dan SuratEdaran LAN NomorOl/lO/SE/1976 tentang Ujian Penyaringan.

Mengenai kepangkatan, selama PELITA II Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komposisi kepangkatan agar tidak lerlalu banyak GolonganI dibandingkan dengan Golongan II keatas. Langkah-langkah yang telah diambil ialahdengan kebijaksanaan pengangkatan pegawai bam yang dititikberatkan pada tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga kejuruan.

Kecuali itu telah diupayakan pula agar Pegawai Negeri Sipil dapat mempcrolehkenaikan pangkat tepat pada waktunya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun1976 telah dilakukan perbaikan penghasilan pensiun/ tunjangan pcnsiun bckas pcjabainegara (bekas menteri. ketua/wakil ketua/ anggota DPA. BPK dan DPR, Ketua/Wakil

Aparatur Negara Dalam Pelita II

Keuia/Kctua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Ketua dan anggota Badan Pekeija

Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

5. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Dalam periode 1974-1976Pemerintah telah berusaha memperbaiki penghasilan Pegawai

Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara

dengan memberikan tambahan tunjangan kerja, yaitu:

a. Mulai 1 April 1974 diberikan tambahan tunjangan kerja sebesar 400 % dari gaji

pokok sebulan;

b. Sejak 1 Januari 1975 diberikan tambahan tunjangan kerja sebesar 900 % dari gaji

pokok sebulan;

c. Dalam rangka upaya meningkatkan penghasilan dan mendorong gairah kerja maka

peraturan gaji pegawai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1967 (POPS 1968), disempumakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 yang berlaku sejak 1 April 1977.

6. Perbaikan penghasilan pensiun.

Sejalan dengan pcningkatan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah

memberikan penambahan penghasilan bagi para pensiunan dengan cara menambah

Uang Bantuan Pensiun (UBP) yaitu, sejak April 1978, UBPbagi pensiunan sebelum 1

Januari 1977 diiambah sebesar300 % sehinggamenjadi 800 % dari penghasilan, dengan

ketentuan penghasilan tercndah adalah Rp. 10.000,-.

I>engan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sejak 1 April 1977,

maka penghasilan pensiunan bertambah besar pula karena gaji pokok adalah sebagai

dasar penentuan bcsamya pensiun pokok. Sesuai dengan kemampuan keuangan Negara,

maka Pemerintah telah mengadakan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan

Pegawai Negeri Sipil yang dipcnsiunkan sebelum Januari 1977 kedalam pensiun pokok

bcrdasarkan peraturan gaji baru .secara bertahap.

7. Penycmpumaan tata usaha kcpegawaian.

Dalam rangka upaya mendapatkan kepegawaian yang lengkap dan dapat dipercayauntuk digunakan sebagai landasan bagi pembinaan dan penyusunan tata usaha

kepegawaian yang tertib dan tcratur, maka dalam tahun 1974 telah diadakan Pendaftaran

Ulang Pegawai Negeri Sipil. Sejak itu, setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkanperubahan data kepegawaian dicatat dengan teliti.

Dengan adanya tata usaha kepegawaian yang tertib, maka data kepegawaian yangdiperlukan dapat ditemukan dalam waktu relatif singkat. Data kepegawaian yang

50Aparatur Negara Datam Pelita II

disusun dengan tertib dan teratur, dan dipelihara secara terus-menerus. menipakan

syarat mutlak dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem

karier dan sistem prestasi kerja.

8. Peningkatan kemampuan manajemen para pejabat, serta peningkatan keterampilan dan

produktivitas kerja pegawai.

Bersamaan dengan penyempumaan di bidang kelembagaan, telah dilakukan pula upaya

peningkatan kemampuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur ulama

Aparatur ̂ emerintah melalui berbagai program pendidikan dan latihan (DIKLAT),

baik yang bersifat prajabatan (pre-service) maupun dalam jabatan (in-service). Di

antara program-program DIKLAT Pegawai Negeri tersebut, yang terutama ialah

program DIKLAT administrasi umum tingkat alas yang bersifat reguler bagi para

Pegawai Negeri yang memegang jabatan kunci dalam organisasi Aparatur Pemerintah.

Program DIKLAT tersebut diselenggarakan pada Sekolah Siaf dan Pimpinan

Administrasi (SESPA).

Program DIKLAT pegawai lainnya adalah Program Perencanaan Nasional (PPN) yang

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar dan berbagai teknik yang diperlukan

dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Program tersebut, yang

diselenggarakan sejak tahun 1974 sampai akhir tahun 1978, seluruhnya terdiri dari 5

Angkatan dengan jumlah lulusan 271 orang yang terdiri dari para pejabat unit perencanaan,

baikPusat maupun Daerah. Selain daripada itu, selamaPELITA II telah diselenggarakan

berbagai kursus reguler lainnya untuk meningkatkan kemampuan tcknis pegawai dalambidang-bidang tertentu oleh berbagai Departemen/LPND. Dalam hubungan ini perludisebutkan pula penyelenggaraan DIKLAT pegawai di bidang administrasipembangunan, yaitu kursus sistem pengendalian proyek dan kursus pengawasanpembangunan untuk tenaga-tenaga pengawas dari Inspektorat Jenderal pada berbagaiDepartemen.

9. Usaha lain di bidang pembinaan pegawai.

Untuk membina aparatur yang bersih dan bcrwibawa sebagai sarana pcnting dalamproses pembangunan, maka Pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan danupaya untuk meningkatkan jiwa karsa, disiplin dan etika kepegawaian yang akan lebihmempertinggi efisiensi dan efeklivitas kerja.

Pejabat dan Pegawai Negeri adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakatyang hams melayani mereka. Karena itu, diusahakan agar Pegawai Negeri tidakmelakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dalamrangka meningkatkan pengabdian Pegawai Negeri pada Negara dan masyarakat, makadengan INPRES Nomor 10 Tahun 1978, telah diadakan penataran tcrhadap segcnapPegawai Negeri, termasuk pegawai BUMN, untuk mendalami Pedoman Penghayatan

K1

Aparatur Negara Dalam Pelita II ■ ——————

dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) dan Garis-garis Besar Hainan

Negara (GBHN). Dengan demikian maka setiap pegawai dapat menghayati dan

mengamalkannya dengan iebih baik, serta mampu menyebarluaskannya di lingkungan

masing-masing.


Di bidang ketatalaksanaan telah dilakukan berbagai upaya pen^ban dan penyempumaan

Aparatur Negara yang merupakan kelanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan pada

PELITA I. Hasil dari upaya-upaya itu adalah sebagai berikuU

1. Dilakukannya penyempumaan tata hubungan kerja antara berbagai lembaga

penyempumaan administrasi yang bersifat tata hubungan kerja institusional maupun

prosedural secara tems-menems; tata hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara

dan antara badan-badan Pemerintah.

Keija sama antara Pemerintah dan DPR telah dapat terns ditingkatkan sesuai d^gan

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, maka selamaperiode

PELITA II, telah dapat diselesaikan 33 buah Undang-Undang. Dewan Pertimbangan

Agung (DPA)juga telah menyampaikan bahan-bahan pertimbangan mengenai berbagaimasalah penting di bidang kenegaraan kepada Pemerintah untuk dipergunakan bagimenetapkan berbagai kebijaksanaan.

Demikian juga Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai "external auditor" terhadaplembagaeksekutif, telah menjalankan fungsinya sebagaimanaditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kegiatan pemeriksaan tersebutBPK telah memberipetunjuk-petunjuk mengenai sasaran yang perlu diperiksaoldi unitpengawasan intern Pemerintah.

Penyempumaan tata hubungan keija antara berbagai badan/lembaga Pemerintah yangtelah dilakukan, antara lain, meliputi pelaksanaan program keluarga berencana,peningkatan produksi dan pengadaan pangan, tata penyelenggaraan transmigrasi,administrasi pelabuhan, dan administrasi pembiayaan pembangunan.

Berbagai tata hubungan kerja telah dilembagakan dalam sebuah badan koordinasiseperti Badan Pengendahan Bimas, Badan Pengembangan Pembangunan DaerahTransmigrasi, dan bahkan dalam bentuk lembaga yang langsung bertanggung jawabkepada Presiden seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan cara tersebut dapatdirasakan terselenggaranya pelaksanaan hubungan kerja yang makin mantap dan serasi,baik antara aparatur di tingkat Pusat maupun antara Aparatur tingkat Pusat dan tingkatDaerah.

S2Aparatur Negara Dalam Pelita II

Pengembangan tata penyelenggaraan hubungan keija dalam dan antara lembagaPemointahsecaraseiasiditujukan untukdapatmendukungperencanaandanpelaksanaanpembangunan secara lebih baik, khususnya untuk menunjang perencanaan operasionaltahunan.

Dalam rangka peJaksanaan pembangunan, tata hubungan keija yang lebih lerpadu sertakemampuan manajemen telah ditingkatkan secara terus-menerus. Di segi lain, yaitupenyempumaan pengendalian program dan proyek pembangunan dilakukan dalamsistem monitoring/jjelaporan, evaluasi dan pengambilan tindakan korektif ataupenyesuaian. Sehubungan dengan peningkatan pelaksanaan pengawasan proyekpembangunan, maka telah dikeluaikan KEPPRES Nomw 25 Tahun 1974 tentangpengangkatan Inspektur Jenderal Pembangunan dan INPRES Nomor 8 Tahun 1974tentang Tata Cara Pengawasan atas Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

2. Administrasi dan Aparatur Pemerintah tingkat Daerah.

Beberapa hal penting mengenai Pemerintah Daerah, serta hubungan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Mekanisme yang memungkinkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaanpemCTintahan, demikian pula pembangunan di daerah-daerah secara formal telah

mendapatkan wadah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun1965. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu tadi, makatelah diletakkan dasar bagi pelaksanaan sistem dekonsentrasi swatantradan desentialisasi

yang lebih serasi dan lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam pelaksanaanpembangunan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempumakan administrasi dan AparaturPemerintah di Daerah, antara lain juga untuk memperkuat unit-unit perencanaan pada

Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa. Dalam hubungan ini telah ditetapkanKEPPRES Nomor 15 Tahun 1974 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) dengan susunan dan tata kerja yang kemudian diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomw 142 Tahun 1974.

Di samping itu, secara periodik telah diadakan pekan konsultasi antara BAPPEDA

dengan Departemen/LPND, termasuk BAPPENAS, untuk merumuskan pola

perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka

mengintegrasikan perekonomian, terutama antara daerah-daerah bertetangga, juga

diadakan pekan konsultasi regional di antara BAPPEDA-B APPEDA sendiri di masing-

masing pusat wilayah pengembangan utama.

âranjrNegara Dalam Pelita II S3

Dalam upaya penyempumaan administrasi keuangan daerah telah diadakan pengaturankembali pengumsan pertanggungjawaban dan pcngawasan keuangan daciah dcnganPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975. dan carapenyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.Sehubungan dengan itu, maka Instansi vertikal (Kantor-kantor Perwakilan Dqyaitemendi Daerah) yang telah disempumakan dengan KEPPRES Nomor 44 dan 45 Tahun 1974,Dinas-dinas Otonom yang ada di daerah sebagai aparatur pelaksana. dan InspektoratWilayah Daerah sebagai aparatur pengawasan diharapkan akan mampu melaksanakanpenyelenggaiaan pemerintahan dalam tugas pengembangan di daerah secaia lebihmantap.

Kemudian, dalam upaya peningkatan pembangunan daerah pedesaan dan peningkatanpelembagaan desa, maka dalam periode PELITAII, telah direncanakan terbentuknyaUnit-unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan Tata Desa sebagai suatu sistemuntuk mempercepat pengembangan desa-desa dalam suatu wilayah kecamatan secarakomprehensif dan terkoordinir.

3. Badan Usaha Negara dan Lembaga Ekonomi Keuangan.

Tujuan penyempumaan badan usaha ekonomi negara adalah untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang lebih baik,dan laba yang berguna bagi dana pembangunan. Sedangkan pembinaan lembaga

keuangan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

pengembangan dunia usaha, temtama pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah,

secara mantap.

Upaya penyempumaan badan negara telah dilakukan secara terus-menems meliputi

penanganan masalah manajemen, likuidasi, sol vabilitas, bonafiditas dan arah investasi.

Dalam pada itu, proses pengalihan bentuk Pemsahaan Negara menjadi PERSERO

berjalan terns. Pengalihan ini dimaksudkan agar pemsahaan mampu bekerja dengan

asas-asas ekonomi dan administrasi niaga sehingga keuntungan yang diperoleh dapat

dikembalikan sebagai sumber penerimaan negara. Hingga akhir 1977, pemsahaan

negara yang berstatus PERSERO berjumlah 83 buah, Pemsahaan Negara (PN) yang

belum diusulkan/ditentukan statusnya menumtUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1969

tinggal 9 buah, sedangkan sisa PN yang telah diusulkan imtuk dialihkan bentuknya

menjadi PERSERO tetapi belum dilaksanakan berjumlah 99 buah. Dalam pada itu,

Pemsahaan Negara yang berkedudukan sebagai PERUM berjumlah 35 buah, dan yang

berkedudukan sebagai PERJAN berjumlah 2 buah.

54 Aparatur Negara Dalam Pelita II

Sementara itu, dilakukan pulaupaya-upayapenyempumaanLembagaKeuangan BukanBank yang didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyaiakat danmembantu pengembangan serta melancaikan pasar uang dan modal. Dengan PeratuianPemerintah Nomor 25 Tahun 1976 telah dibentuk PERSERO Dana Reksa yangbotugas menjual saham perusahaan yang telah dipecah dalam bentuk sertifikat sahamkepada masyaiakat luas. Demikian pula dengan KEPPRES Nomor 52 Tahun 1976 telahdibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal yang telah berfungsi setelah pembukaannya

padabu]an^)rill977.Untukmemperiancarpenanamanmodaldjadakanpenyederhanaantata cara perizinan proyek-proyek PMA/ PMDN yang digariskan dalam KEPPRESNomdr 5 Tahun 1977.

Untuk membantu pemenuhan kebutuhan kredit para pengusaha golongan ekonomilemah maka dikembangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus seperti PTBahana, PT Askrindo dan Lembaga Jaminan Kiedit Koperasi. PT Bahana berkewajibanmembantu Perseroan Terbatas golongan kecil dan menengah dalam hal permodalan danpengelolaan perusahaan, sedangkan PT Askrindo dan Lembaga Jaminan Kiedit Koperasimasing- masing bertugas untuk memberikan jaminan kredit bagi perusahaan kecil dankoperasi.

Demikian pula dalam upaya membantu parapengrajin sebagai pengusaha dari golonganekonomi lemah telah dibentuk Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BIHK)untuk mengembangkan kerajinan rakyat dengan jalan pemberian DIKLAT, bimbingandan penyuluhan, bantuan peralatan dan percontohan, bantuan promosi dan informasi.

D. Bidang Pengawasan.

Di bidang pengawasan telah dilakukan berbagai usaha pêrtiban dan penyempumaan

Aparatur Negara, yang merupakan kelanjutan dari upaya yang dilakukan dalam PELITA

I, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan petunjuk Presiden dalam Sidang Kabinet, maka Wakil Presiden dengan

bantuan Departemen-departemen ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan

pembangunan. Pembagian tugas tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa

pengawasan pembangunan memerlukan penanganan secara khusus kaiena banyaknya

permasalahan yang hams diselesaikan.

Untuk menanggulangi masalah pengawasan tersebut telah diambil kebijaksanaan

boupa diadakannya forum kooidinasi dan keija sama pengawasan seluruh ̂ aratur

pengawasan di bawah pimpinan Wakil Presiden. Forum dimaksudkan untuk mencapai

sasaran pengawasan secara tepat, terarah dan sebaik mungkin, tanpa mengurangi

wewenang masing-masing aparatur pengawasan.

^)aratur Negara Ds^mPeSta If SS

Sejaktahun l974,secaraberkala»diadakanrapatkoOTdiiiasidankeijasamapengawasanyangdihadiriolehparaInspekturJenderalDepartemen,InspekturJeiKieralPembangunan,

Diiektur Jenderal Pcngawasan Keuangan Negaia, wakil-wakil dari Kejaksaan Agung,BPK, BAPPENAS, Sekretariat MENPAN. BAKIN, BAKN, LAN, Scsdalobang danSekretariat Negara. Rapat-rapat kooidinasi dan keija sama pengawasan telah menjadisuatu forum tukar-menukar informasi dan pengalaman dalam mendapatkan kesatuanpengertian, kesatuan pendapat dan kesatuan langkah dalam memecahkan masalah-masalah pengawasan, membahas dan mengembanûm sistem dan metodapengawasan,serta pencegahan tumpang tindih (over-lapping) dalam kegiatan pengawasan. Forumkoordinasi dan kerja sama pengawasan tersebut telah membuahkan beberapa basilpenting, antara lain:

a. Di bidang organisasi, eksistensi InspektoratJenderal Departemen telah dimantapkankaienatugas, wewenang dan tanggungjawab usaha negara di lingkungan Departemenyang bersangkutan telah lebih dipertegas, serta diadakannya tugas pokok yangmenyangkut pengaturan perizinan dan pelayanan kepada masyarakaL

b. Di bidang personalia, pengisian tenaga keija telah dilakukan melalui pengadaankepegawaian dan penataian sesuai dengan format yang ditetapkan. Dengan demikianmaka pengawasan telah ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Rencana kerja dan keseragaman pemeriksaan keuangan telah dapat dijalankansehingga dapat dihindari teijadinya pemoriksaan yang berulang kali mengenaiobyek, sasaran dan periode pemeriksaan yang sama dalam saat yang bersamaan.

Demikian pula Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat disusun dalam bahasa yang

sama.

d. KompilasiLHPtelahtersusunseJakTahunAnggaran 1974/1975yangmemungkinkan

untuk diketahui penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan yang

perlu mendapat perhatian dari masing-masing pimpinan Departemen sebagai bahan

untuk melakukan tindakan adminisuatif maupun tindakan hukum.

2. Pengendalian pelaksanaan proyek.

Dalam setiap Keputusan Presiden mengenai pedoman pelaksanaan APBN terdapat

ketentuan bahwa tahun anggaran dari tanggal 1 April tahun yang bersangkutan sampai

dengan 31 Maret tahun berikumya. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pimpinan

proyek dalam pelaksanaan proyek untuk selalu menyesuaikan dengan tahap kegiatan

serta tahap pembiayaan sebagaimana telah direncanakan dalam Daftar Isian Proyek

(DIP) dari proyek yang bersangkutan. Namun tidak jarang terjadi bahwa dalam

pelaksanaan timbul hal-hal yang semula tidak terduga yang menghambat kelancaran.

AparaturN&gara Dalam PelitaU

Dalam upaya pengendalian program dan proydc pembangiman terdapat kegiatan

pd^Kvan yang memboikan informasi dan tentang status pêmbangannya.

SemualqxHan yang diterimakemudian dituangkan dalam fonnulirkhususuntuk diolah

lîh lanjuL Hasil pengolahan itu kemudian dikiiim kepada pejabat-pejabat yang

berwenang untuk dip^gunakan sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian proyek tersebut, yang bo-laku mulai Tahun Anggaran 1977/1978,

mempunyai unsur penyempumaan. antaia lain:

a. Bersifat seragam secara nasional dengan menggunakan formulir pel^ran yang

sama untuk segala macam proyek.

b. Sedeifaana, antara lain dengan bentuk laporan yang terdiri dari 2 halaman.

c. Pelaporan dilakukan secara selektif atas proyek atau program yang mempunyai

ruang lingkup nasional seperti pendidikan, keluarga berencana, penghijauan,

transmigrasi, tenaga listrik, peningkatan ekspor dan pilihan lainnya dengan kriteria

seleksi tertentu. Dibanding sistem yang terdahulu, maka sistem pengendalian bani

adalah lebih mudah, lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan, lebih

menitikberatkan pelaksanaan fisik dan fungsional, serta lebih ada kepastian untuk

kegiatan tindak lanjuL

3. Operasi Tertib.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Aparatur Pemerintah, serta

langkah-langkah penertiban secara menyelunih dan terus-menerus, telah dikeluarkan

INPRES Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib. Dalam INPRES tersebut

diinstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Pembangunan II, pimpinan LPND,

pimpinan Sekietariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepala Staf Komando

Opâsi Keamanan dan Ketertiban (KASKOPKAMTIB) untuk:

a. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan penertiban ke dalam tubuh sâratur didalam lingkungannya secara terus-menerus dan menyelunih.

b. Mengambil tindakan administratif dan tindakan hukum terhadap mereka yangmelakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku ataubotentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.

c. Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalamLampiran INPRES sebagai pedoman dalam pelaksanaan penertiban.

Tujuan penertiban sebagaimana dimaksud dalam INPRES tersebut adalahmeningkatkan kewibawaan Aparatur Pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam semua bentuk perwujudannya dan menegakkan

Apeffabjr Negara Dalam Pelhali ——

serta meningkatkan kesadaran nasional dan disiplin nasional, baik AparaturPemerintah maupun masyarakat dalam rangka ketahanan nasional. Adapun niang

lingkup pen^ban meliputi:

a. Penertiban di bidang sistem pengawasan dan administrasi meliputi stniktur

organisasi, posonalia dan tata keija/laksana.

b. Penertiban di bidang opeiasional meliputi penertiban terhack^ petugas pelaksana

di lapangan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

SB ̂— Aparatur Negara Dalam Pelita II

Bab

PARATUR NEGARA

DALAM PELITA III

(1979/1980 -1983/1984)

p emilihan Umum 1977 menghasilkan dibentuknya Kabinet Pembangunan III yang mulaibdceija tanggal 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1984. Setahun kemudian, yakni

Tahun Anggaran 1979/1980, dimulailah pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun(REPELITA) III. Kabinet Pembangunan HI tersebut tetap dipimpin oleh Jend^ Soehartosebagai Presiden Republik Indonesia dan H. Adam Malik sebagai Wakil Presiden RepublikIndonesia.

Di samping rencana dan program-program pembangunan lainnya, upaya penyempumaanAparatur Negara dilakukan secarakonsisten dan ba-kesinambungan dengan upaya-upaya yangtelah dilakukan sejakPELITA I. Sesuai KEPPRES Nomor59/M/1978, dalam periodePELITAin ini, adalah MENPAN masih tet^ merupakan kepanjangan dari MENTERI NEGARA

PENERTIBAN APARATUR NEGARA seperti halnya dalam PELITAII, yang dijabat olehDr. J.B. Soemarlin, yang juga menjabat Wakil Ketua BAPPENAS.

Pelaksanaan penyempumaan Aparatur Negara dalam PELITA ni berpedoman pada KetetapanMPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab IV tentang

Pola Umum PELITA m, huruf D, khususnya tentang Aparatur Negara yang menyatakan:

1. Aparatur Pemmntah ditingkatkan pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita

perjuangan Bangsa dan Negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

2. Pembinaan, penyempumaan dan penertiban Aparatur Pemerintah, baik di tingkat Pusat

maupun Daerah, termasuk pemsahaan-perusahaan milik Negara dan milik Daerah

sebagai aparatur perekonomian Negara, dilakukan secara terus-men^ns agar dapat

mampu menjadi alat yang yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu

melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pelaksanaan

pembangunan secara lancar.

3. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah

dilakukan dalam rangka penertiban Aparatur Pemerintah serta dalam menanggulangi

masalah-masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan

kekayaan dan keuangan Negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penye-

lewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan.

4. Hubungan fiingsional yang makin mantap antara lembaga perwakilan rakyat denganPemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, perlu terns dikembangkan.

AparahJr Negara Dalam Pelita III ® 1

5. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan yang tersebar di selunihpelosok negara, dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yangserasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasarkeutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yangnyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapal menjamin perkembangan danpembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

6. Memperkuat Pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat untukpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administiasi desa yang maldnmeluas dan efektif. Untuk itu perlu disusun Undang-Undang tentang PemerintahanDesa.

C ehubungan dengan itu, maka kebijaksanaan tentang penyempumaan Aparatur Negaradidasarkan pada Sapta Krida Kabinet Pembangunan lU yang secara rinci dirumuskan

dalam Bab 26 REPELITA III, yang juga merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan

penyempumaan Aparatur Pemerintah pada PELITAI dan PELITA U. Karena kemampuanAparatur Pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan mempakan salah satu unsur

strategis bagi keberhasilan pembangunan, maka upaya penyempumaan perlu dilakukan tous-menerus secara berencana dan melembaga.

Sampai tahun terakhir PELITA III telah banyak upaya-upaya penertiban dan penyusunanAparatur Pemerintah sesuai dengan arah yang ditentukan dalam Ketetapan MPR tersebuL

Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa beber^ dari hasil iq)aya prayempumaan dan

penertiban Aparatur Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mereka hanya dapat dics^

dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan pendekatan yang bersifat menyelunih.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban dan penyusunan Aparatur Pemerintah yang

menyelumh dilakukan secara bertahap dan berencana dengan penentuan sasaran-sasaran serta

prioritas yang realistis.

Atas landasan serta kebijaksanaan tersebut maka sasaran upayapenyempumaan dan penertiban

Aparatur Pemerintah selama periode REPELITA III (1978 -1983) ditetapkan sebagai berikuU

1. Meningkatkan hubungan fungsional yang makin mants^ antara lembaga-lembaga

perwakilan rakyat dengan Pem^ntah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah,

yang temtama ditujukan pada penyusunan lencana tahunan yang toc^min dalam

62 Aparatur Negara Dalam Pelita III

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaia (APBN) dan Anggaian Pendapatan danBelanja Daerah (APBD).

2. Meningkatkan p^binaan dan pen^ban Aparatur Pemerintah, baik di tingkat Pusatmaupun di tingkat Daâh, tennasuk pêkonomian negaia dan daerah, sehingga dâtmenjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, serta mampu melaksanakan

tugas-tugas umum Pemointahan dan menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara

lebih lancar.

3. Mengembangkan keseiasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

atas dasar keutuhanNegara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otoncxni daerah

yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin p^kembangan

Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dan togas perbantuan.

4. Menyempumakan tata keija dan hubungan k^ja, baik antara DepartemenAJ'ND

maupun dalam Departemen/LPND itu sendiri, agar tercipta langkah kegiatan yang lebih

terpadu dan sâsi guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan serta

pelaksanaan (vogram-program pembangunan secara menyeluruh.

5. Meningkatkan pengawasan dan penertiban seluruh Aparatur Pemerintah, tennasuk

^)aratur Perekonomian Negara dan daerah, dalam rangka penanggulangan masalah-

masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan

dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar serta beibagai bentuk penyimpangan

lainnya yang mraghambat pelaksanaan pembangunan.

6. Meningkatkan produktivitas, kegairahan dan disiplin kerja Pegawai Negeri dengan

terus mengembangkan sistem karier Pegawai Negeri yang diserasikan dengan sistem

piestasi keija.

7. Memant^kanpembinaan danketatalaksanaan AparaturPerekonomian Negara sehingga

di^t menjadi pend«ong kegiatan-kegiatan pembangunan dan produksi pada sektor-sdrtor usahaswastayangbelum mampu, pemupukan modal dan keuntungan,penyediaan

jasa sosial ekonomi dan turut aktif mengamankan serta menunjang pelaksanaanifi»hijîfganagfi dan program Pemerintah dalam pengembangan golongan ekonomi

lemah.

8. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun ditingkatDaerah, dalam tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang meliputiWmampian dalam p^yusuiian rencana, pmimusan kebijaksanaan dan program,

kemampuan dalam pelaksanaan, pengendaljan dan pengawasan yang efektif danefisien. Hal ini dilakukan dengan sistem 0mana setiap sektor pembangunan menjadijelas penanggung jawab dan Aparatur Pemerintah yang menanganinya.

Aparatur Negara DafamP^ha III

9. Mengembangkan administrasi Pemerintah secara tertib dengan, antara lain, penuanganberbagai ketetân dan kebijaksanaan Pemerintah dalam produk penindang-undangansehingga ketet^ân dan kebijaksanaan tersebut memperoleh landasan kekuatan hukumyang pasti dan jelas, baik bagi para pelaksana maupun bagi masyarakat.

Bertitiktolakpadasasaran-sasaran upayapenyempumaandanpenerliban Aparatur Pemerintahtersebut di atas, maka arah penyempumaan dan penertiban Aparatur Pemerintah adalah sebagaiberikut:

1. Arah penyempumaan bidang kelembagaan pemerintah.

a. Ruang lingkup penyempumaan Pemerintah bidang kelembagaan meliputi:

1) Aparatur Pemerintah Pusat (DepartemenA-PND), SETLEMTERTINA danPerwakilan RI di Luar Negeri.

2) Aparatur Pemerintah Daerah.

3) Aparatur Perekonomian NegaraAâerah.

b. Pembinaan dan penyempumaan Aparatur Pemerintah—Pusat, Daerah, dan Aparatur

Perekonomian Negara—hams dilakukan tems-menems agar mampu menjadi alat

yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas-

tugas umum Pemerintah maupun menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara

lancar.

c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pemerintah didasarkan pada suatu

kerangka yang memberikan gambaran keseimbangan antara beban yang dihadapi

dalam pembangunan dengan pengorganisasian kelembagaan Pemerintah dalam

rangka upaya mencapai sasaran-sasaran pokok REPELITA III.

d. Penyempumaan organisasi badan-badan usaha negara, LPND, Unit-unit Pelaksana

Teknis dari berbagai Depaitemen dan Instansi lainnya, serta Aparatur Pemerintah

di Daerah.

e. Penerapan prinsip-prinsip organisasi yang tepat:

1) Jalur Staf dan Pimpinan (unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur

pelaksana, dan unsur pengawasan).

2) Hindari ketumpangtindihan (overlap) dalam organisasi.

3) Mengintegrasikan fungsi dari unit-unit organisasi.

4) Fungsi dibagi habis tugas dalam organisasi.

f. Pengembangan dari penyempumaan organisasi.


Jalannyapeikembangan adalah cepatsekali, dan lembagaadalah bukan tujuan tetapisekedar sebagai alat Oleh karena itu perlu keluwesan/ penyerasian.

2. Arab bidang penyempumaan kepegawaian.

a. Penyempumaan bidang kepegawaian dilakukan dengan upaya peningkatanpengabdian dan kesetiaan Aparatur Pemerintah agar segenap Pegawai Negerimempunyai kesetiaan dan ketaatan yang penuh kepada Pancasila, Undang-UndangDasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta bersatu, bennental baik, berwibawa,berdaya guna, berhasil guna, bersih, beikualitas tinggi, serta sadar airgn tanggungjawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi MasyarakaL

b. Untuk mewujudkan kualifikasi Pegawai Negeri tersebutmaka dilakukan pembinaanberdasarkan sistem karier dan prestasi keija dengan landasan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian yang mengatur kedudukan,

kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.

c. Berbagai peraturan akan dilanjutkan penyelesaiannya yang meliputi:

1) cara-cara penetapan formasi,

2) pengembangan dan pengaturan jabatan,

3) sistem prestasi keija,

4) peningkatan disiplin keija,

5) pencegahan pertentangan kepentingan kedinasan/jabatan dengan kepentingan

pribadi/lain.

d. Menjamin keseimbangan antara jumlah dan mutasi pegawai di satu pihak, dengan

jenis, sifat dan beban keija di lain pihak sesuai Peraturan Pemerintah NomOT 5 Tahun

1976 yang mengatur dasar-dasar penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil yang

sehat.

e. Peningkatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai, antara lain melalui;

1) penelitian persyaratan administrasi penerimaan pegawai,

2) proses pengujian kesehatan,

3) proses administrasi calon pegawai.

f. Penyelenggaraan dan pengaturan jabatan struktural dan fungsional sebagai yang

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 terus dilanjutkan.

g. Penyempumaan lebih lanjut dari sistem gaji dan pensiun akan dilanjutkan sesuaidengan kemampuan keuangan negara.

Aparatur Negara Dalam Pîta HI

h. Peningkatan program pendidikan yang merupakan sasaran pembinaan, peningkaianketerampilan serta pengeiahuan dengan sikap mental/kepribadian.

i. Hasil pendaftaran ulang merupakan cara kepegawaian secara menyeluruh yangdapat digunakan untuk perencanaan.

j. Peningkatan kesejahteraan meliputi bidang yang luas seperti jaminan hari tua,bantuan perawatan kesehatan dan Iain-lain.

k. Penyempumaan dan peningkatan daya guna seita hasil guna Perum TASPENsebagai sarana kelembagaan Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kepadapara pensiunan dalam rangka balas jasa kepada mereka yang telah berbakti kepadanegara dan rakyat selama tugasnya. Sejalan dengan itu peraturan perundang-undangan tentang TASPEN perlu disempumakan.

3. Arab bidang penyempumaan ketatalaksanaan.

a. Memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

b. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi secara fungsional dan horisontal

yang benar-benar serasi sehingga sik^, langkah dan tindakan Aparatur Pemerintah

menjadi terpadu dan tidak saling bertentangan.

c. Memmuskan kebijaksanaan Aparatur Pemerintah dan pembangunan, khususnya

yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat, ke dalam bentuk peraturan

p^ndang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi landasannya. Perumusan

tersebutdiupayakan secara sederhana,Jelas dan terperinci sehingga mudah dimengerti

dan memberikan kepastian.

d. Meningkatkan prosedur dan tata hubungan kerja, baik antar-Departemen maupun

dalam suatu Departemen/LPND, agar tercipta langkah-langkah kegiatan yang

terpadu dan serasi.

e. Mendata aset dan kekayaan negara melalui inventarisasi barang/perlengkapan

Pemerintah seperti perlengkapan dan peralatan, kendaraan, rumah dinas, kantor dan

Iain-lain kebutuhan, dan penggunaannya diaiahkan agar dapat lebih eHsien dan

efektif.

f. Menyempumakan tata administrasi pengelolaan barang/perlengkapan pemerintahandan pengelolaan keuangan negara melalui inventarisasi, perencanaan, pengadaan,

otorisasi, alokasi,penggunaan, penyempumaan atau pemeliharaan dan pengawasan.


g. Kesoagaman dan ketmiban dalam siirat-menyurat (tata usaha).

4. Arab penyempumaan bidang penertiban operasional

Untukmenanggulangi masalah-masalah korupsi,penyalahgunaan wewenang.pungutanliar serta berbagai bentuk penyimpangan iainnya, yang mengakibatkan kebocoran danpemb(HX}san keuangan negara serta menghambat pembangunan, dikeluaikan INPRESNomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Twtib yang pada hakekatnya merupakan suatuupaya membantu dan menggalakkan kegiatan pengawasan yang dllakukan oleh aparatPengawasan fungsional balk di Pusat maupun di Daerah — Inspektorat Jenderal diDepartemen dan Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten di Daerah — yang padasuatu ketika dinilai kurang kemampuannya sehingga tidak efektif.

Dalam hal ini Operasi Teitib m^pakan suatu kegiatan terpadu di mana Kantor

MENPAN beitindak selaku koordinator. Selanjutnya, dalam INPRES Nomor 9 Tahun

I977» ditetapkan tujuan, ruang lingkup dan pelaksanaan operasional, sebagai berikut:

a. Tujuan penertiban adalah:

1) Meningkatkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan

Aparatur Pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam

semua bentuk dan perwujudannya.

2) Menegakkan dan menin^catkan kesadaran nasional dan disiplin nasional, baik

Aparatur Pêrintah maq)un masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

b. Ruang lingkup.

1) Penertiban di bidang sistem pengawasan dan administrasi meliputi struktur

organisasi, personalia dan tata kerja/Iaksana.

2) Penertibandibidangoperasionaldalambentukpenertibanterhadappenyimpangan

pelaksanaan tugas di l{4)angan terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Pelaksanaan.

1) Langkah-langkah penertiban £âratur supaya ditingkatkan dalam lingkungan

Departemen/LPND.

2) Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan pengecekan ke dalam. Pimpinan

hams mengambil tindakan tegas dan cepat apabila terjadi penyelewengan dilingkungaimya. Dalam hal ini, perlu dllakukan secepatnya tindakan administrasi

atau tindakan lain.

AparaturNegara Dalam Peli^ III ————

3) Bilamana perlu Inspektur Jenderal, atas nama Menteri yang bCTsangkutan, d^tmengambil tindakan korektif di lapangan terhadap penyimpangan danpelaksanaan tugas oleh aparatur Departemen yang bersangkutan dan segeramelaporkan keputusan tersebut kepada Menterinya.

4) Pimpinan Instansi yang diawasi hendaknya memberi bantuan kepada pelaksanaanpengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Instansi pengawasanlainnya.

5) Pengawasan oleh atasan atau Instansi pengawasan hendaknya tidak hanyaberdasarkan formalitas, tetapi harus lebih dipentingkan adanya pengawasan

material dengan melihat keadaan sesungguhnya.

6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan tersebut temyata terdapat bukti-buktiadanya pelanggaran hukum pidana, maka harus segera dilapcH'kan kepada alatpenegak hukum yang berwenang (polisi/jaksa).

7) KASKOPKAMTIB membantu Departemen/LPND untuk mengadakanpenertiban secara operasional, sedangkan MENPAN bertugas untukmengkoordinasikan pelaksanaan instruksi ini.

8) Menteri/Ketua Lembaga agar melaporkan pelaksanaan penertiban kepada

Presiden secara berkala pada tiap akhir bulan.

Sebagaimana suatu operasi maka Operasi Tertib bersifat sementara, dan berakhir ketika aparat

pengawas fungsional, baik Pusat maupun Daerah, dinilai dapat melakukan kegiatannya

kembali secara efektif.

Sebagai kelanjutannya dibentuk BPKP yang merupakan aparat pengawasan fungsional intern

Pemeiintah yang merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan

Negara dengan KEPPRES Nomw 31 Tahun 1983.

PaOGBAM KEGIATAN PAH

1. Upaya penyempumaan di bidang kelembagaan.

a. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

1) Menyerasikan hubungan keija antara lembaga.

2) Penyempumaan organisasi kesekretariatan untuk meningkatkan kemampuan dalampelaksanaan tugas.

— Aparatur Negara DabmPîta III

b. .^)aiatiir tingkat Pusat

Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam GBHN, khususnya tentangkonsistensidan kesinambungan, maka penyempumaan bidang kelembagaan terhadap organisasi

Depaitemen-departemen ditetapkan sebagai tindsdc lanjut dari KEPPRES Nomor 44dan N(Nnor4S Tahun 1974. Adapun penyempumaan tersebutdiarahkan pada segi tugaspokok, fimgsi, susunan oiganisasi dan tatakeijadari semua unit-unitpelaksanaan teknisyang menipakan satuan organisasi pelaksana sebagian tugas-tugas Departemen yang

pengatuian organisasinya belum teicakup dalam keputusan-kûtusan Mentm yang

bersangkutan.

c. AparaturPemerintahtingkatDaeiah.

Penyempumaan administrasi dan ̂)aiatur tingkat Daerah meliputi:

1) Penegasan susunan organisasi Pemerintah Daerah;

2) Tugas dan wewoiang tiap-tu^ unit organisasi serta tata keija dan tata hubungan

keijanya;

3) Peningkatan fimgsi lembaga sosial yang ada di daoah;

4) Memberlakukan secara serasi asas desoitralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas

peibantuan.

2. Upaya penyempumaan di bidang kepegawaian.

a. Penyempumaan poaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Untuk lebih memantapkan pembinaan PegawaiNeg^, makapoludikeluarkan beberspi

paaturanpeiundang-undangandibidangkq)egawaian sebagai pelaksanaahdaiiUndang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pdcok-pokok Kepegawaian, baik dengan

Peraturan Pemerintah, Kûtusan Presiden, maupun Surat Edaran Kq)ala BAKN,

berupa petunjuk pelaksanaan teknis.

b. Penyempumaan dasar-dasar penyusunan formasi Pegawai Negeii.

Dalam REPELITA m, usaha inventarisasi masih diteruskan dengan melengkapi daftar

jabatan yang terkumpul dari Instansi Pusat maupun Daerah.

Invmtarisasi jabatan menipakan dasar atau landasan bagi pembuatan uiaian jabatan,penilaian, penggolongan jabatan dan penilaian jabatan selanjumya. Apabila kegiatan-

kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan, maka dipeioleh landasan yang mantap bagipenyusunan formasi Pegawai Negeri yang lebih nyata.

c. Pengadaan dan pengangkatan pegawai serta penyelesaian kepan^tan pegawai.

Pengadaan Pegawai Negeri dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong padamasing-masing satuan organisasi Pemerintah.

/^taraturNegara Dalam Paiha III —

d. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabal Negara.

Sebagai usaha untuk meningkatkan gairah keija, Pemerintah secarabertahap dan secaranyata benisaha untuk memperbaiki penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabal Negaradalam batas-batas kemampuan keuangan Negara.

e. Perbaikan penghasilan pensiun.

Sejalandengan perbaikan penghasilan PegawaiNegerimaka secarabertahs^ diusahakanpula perbaikan penghasilan para penerima pensiunAunjangan yang bersifat pensiun.

f. Penyempumaan taia usaha kepegawaian.Dalam rangka peningkatan pembinaan Pegawai Negeri alas dasar sistem karier dansisiem prestasi kerja maka sangat diperlukan adanya data kepegawaian yang terpelihara,lengkap, dapat dipercaya dan mudah ditemukan. Alas dasar itu maka penyelenggaraantata usaha kepegawaian dilaksanakan secara tertib dan teratur.

g. Peningkatan kemampuan manajemen para pejabal serta peningkatan keterampilan danproduktivitas kerja pegawai terns dilakukan.

h. Sejalan dengan penyempumaan di bidang kepegawaian maka diusahakan pulapeningkatan muui Pegawai Negeri Sipil agar Aparatur Pemerintah diisi oleh tenaga-

tenaga yang memenuhi persyaratan jabatan dan pekerjaan, melalui berbagai program

pendidikan dan latihan untuk mendukung pembinaan pegawai alas dasar sistem karier

dan {H'estasi keija.

i. Melanjutkan penyelenggaraan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P4).

i. Usaha penyempumaan di bidang ketatalaksanaan.

a. Penyempumaan di bidang ketatalaksanaan ditujukan untuk lebih memperlancar tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Kebijaksanaan ini ditempuh karena beberapa ahli berpendapat bahwa, keberhasilan

pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah dan keberhasilan penyempumaan Aparatur itu

sendiri temtama akan tergantung pada ketatalaksanaan atau manajemen, dan lebih jauh

lagi tergantung pada kepemimpinan dalam masing-masing aparatur tersebut.

b. Usaha penyempumaan ketatalaksanaan, yang ditujukan untuk memperbaiki tata cara

po^ncanaan dan penganggaran masing-masing lembaga Pemerintah, termasuk pula

upaya peningkatan dan penyempumaan tata cara pengawasan intem operasional, yaitu

pengawasan atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pekeijaan, serta

pengawasan intem fungsional oleh aparat Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaantugas pekerjaan oleh unit organisasi lainnya dalam lingkungan departemen.

Aparatur Negara Dalam Pefita III

c. Menyederhanakan dan memperjelas berbagai prosedur kerja dan prosedur-prosedurpelaksanaan pembangunan. Prosedur-prosedur ini dirumuskan secara sederhana Jelas

danteipeiincisehinggamudahdimengertidanmemberikankepastianianpamenimbulkanberbagai penafsiran yang berbeda dan selalu tersedia serta dapat diperoleh denganmudah oleh yang memerlukan, antara Iain dalam bentuk buku petunjuk atau bukupedoman (manual).

d. Peningkatan hubungan kerja dan koordinasi secara fungsional dan horisontal yangbenar-benar sonsi. Hal ini dimaksudkan agar sikap, langkah dan tindakan aparatursaling bertentangan, membingungkan, menghambat berkembangnya partisipasimasyarakat dan merupakan pemborosan.

e. Peningkatan komunikasi intern melalui sistem pelaporan intern yang lebih baik untuk

meningkatkan pengawasan intern.

f. Tata cara administrasi keuangan dan pengelolaan perlengksân Pemerintah terus

disempumakan dan ditingkatkan pelaksanaannya. Hal ini ditujukan untuk mengurangi

kemungkinan dan peluang kebocoran, penyalahgunaan, pemborosan keuangan,peralatan

dan perlengkapan. Tata pengelolaan uang maupun peralatan dan perlengkapan terus

ditingkatkan, baik dari segi inventarisasi, perencanaan, pengadaan dan otorisasi, alokasi

atau penggunaan, penyimpanan atau pemeliharaan serta pengawasannya.

g. Keseragaman dan ketertiban dalam tata persuratan dan kearsipan ditingkatkan. Hal ini

perlu dilakukan untuk menunjang sistem informasi dan dalam rangka peningkatan

komunikasi, baik di kalangan aparatur sendiri maupun dengan masyarakat sehingga

d^t meningkatkan ketertiban pelaksanaan dan kewibawaan aparatur itu sendiri.

h. Prosedur dan tata kerja antar-Departemen maupun dalam lingkungan Dqjartemen itu

sendiri terus disempumakan agar tercipta langkah kegiatan yang terpadu dan serasi,

baik antara Departemen yang satu dengan Departemen lain maupun antar unit organisasi

yang ada dalam satu Departemen. Dalam hubungan ini akan dikembangkan prosedur-

prosedur tetap pelaksanaan bagi berbagai bidang kegiatan. Bagi Departemen/Lembaga

yang mempunyai fungsi pengaturan atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain

mengenai perizinan, dilakukan penertiban prosedur ke aiah penyederhanaan, kejelasan

dan kepastian yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penyalahgunaan

wewenang, pungutan liar, sistem perantara dan lain sebagainya.

i. Penyempumaan dan penertiban pemsahaan-pemsahaan negara, baik yang berbentuk

PERJAN, PERUM maupun PERSERO, terutama yang belum mendapatkan bentuk

hukum usaha yang jelas, untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

penyediaan kebutuhan masyarakat dan pemupukan pendâtan negara yang diperlukan

bagi pembangunan. Di samping itu, diusahakan pula pembinaan dan pengawasannyake

Aparatur Negara Dalam Pellta III

aiah p^gelolaan manajonen yang sdiat dan berfungsinya penisahaan negaia sebagaipendorong kegiatan-kegiatan pembangunan dan pnxluksi pada sektor-sektor diiniaswasta yang belum mampu. Dengan demikian daipsn tunit aktif mengamankan danmenunjang pelaksanaan kebijakan dan {HOgram-program Pemerintah di bidangpengembangan golongan dc(xiomi lemah, stabilitas dconomi dan bidang-bidang lainnya.

j. PenyempumaanApaiaturPerekonomianNegaramelaluipeningkatanfungsidanefisiensilembaga-lembaga keuangan. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui pembinaanketerampilan teknispengelolaan lembagakeuangan, penguasaan pengetahuandi bidang

pasar uang dan pasar modal, surat-surat beriiarga dan masalah p^kreditan pada

umumnya, segi permodalan,ketatalaksanaannya dan pelbagai fiuigsi lembagakeuangan

to^but Dengan demikian dapat dihar£q)kan peningkatan dalam pemberian fasilitas

serta pelayanan kepada masyarakat.

k. Dalam rangka penyempumaan administrasi keuangan perlu diadakan penyempumaan

t^had^q;) Undang-Undang Peibendaharaan Indonesia (ICW) dan penyempumaan dalam

penatausahaan/tata buku anggaran, guna memperlancar perhitungan anggaran dan

penyusunan neiaca kekayaan negara secaia tertib dan teiatur. Demikian pula dalam

rangka penyempumaan pengelolaan perlengkspm Pemerintah diatahkan kepada

pengembangan standardisasi peralatan/barang yang dimildd Pemerintah.

4. Usaha penyempumaan di bidang penertiban opoasional.

a. Melanjutkan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka

penertiban Aparatur Pemerintah, t^tama masalah-masalah kompsi, penyalahgunaan

wewenang, pungutan liar s^berbagai bentukpenyimpangan lain yang mengakibatkan

kebocoran dan pemborosan keuangan negara serta menghambat pembangunan.

b. Mengusahakan adanya peningkatan dalam kegiatan pengawasan dan pen^ban, baik

oleh pengawasan fungsional maupun pengawasan yang melekat pada pimpinan demi

tercapainya Aparat Pemerintah yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

c. Menggalang koordinasi dan keija sama pengawasan dengan melakukan saling tukar-

menukar informasi dan pengalaman untuk mmdapatkan kesatuan pengertian, kesatuan

pendiât dalam memecahkan masalah-masalah pengawasan, m^gembangkan sistemdan metoda pengawasan serta mencegah teijadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan

pmgawasan melalui rapat-rapat koordinasi.

d. Memant^kan kedudukan dan fungsi Inspdctoiat Jenderal sebagai aparat pengawasanfungsional dan meny^pumakan secara tenis-menenis sistem, ixx>sedur dan tata keijapelaksanaan pengawasan fungsional Departemen/histansi Pemerintah lain.

•wn

S Aparatur Negara Dalam P^ham

e. Mengembangkan terselenggaranya pengawasan di daerah dengan cara lebih

memantapkan kedudukan dan fungsi Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/

Kotamadyasebagai aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah dan meningkatkankemampuan p^^nilnya melalui lalihan dan penaiaran.

f. Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, sebagimanadiletapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pemerintah telah

dan terns melakukan peneitiban dan penindakan terhadap oknum-<ûm Pegawai

Negeri Sipil yang memiliki/menggunakan ijazah palsu dan ijazah asli tapipalsu (aspal)»baik untuk kepeniingan karier maupun yang bukan.

g. Melakukan tindakan korektif terhadap Aparatur Pemerintah yang melakukan

penyimpangan terhadap peiaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil-hasil penyempumaan di bidang kelembagaan.

a. Di Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Susunan Hakim Mahkamah Agung berjalan baik setelah ditambah dan disempumakan

dengan KJEPPRES Nomor 1/MTahun 1974 untuk lebih melengkapi susunan Mahkamah

Agung berdasarkan KEPPRES Nomw 38 Tahun 1968.

Dalam pada itu, keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung sudah berjalan lancar sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung

sebagai perubahan dan penyempumaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967.

Sementara itu, penunjukan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggotaBadan Pemeriksa

Keuangan sudah berjalan sesuai dengan KEPPRES Nomor 170 Tahun 1978, sedangkan

tentang hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta mantan Presiden/

Wakil Presiden Republik Indonesia diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1978.

b. Aparatur Pemerintah Pusat.

Penyempumaan organisasi Departemen-departemen berdasarkan KEPPRES Nomor

44 dan Nomor 45 Tahun 1974 telah dllanjutkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing Departemen seperti:

1) KEPPRES Nomor 12 Tahun 1976 tentang penyempumaan organisasi Departemen

Keuangan;

Aparatur Negara Dalam Pelita III

2) KEPPRES Nomor6 Tahun 1977 lentang Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik;

3) KEPPRES Nomor 15 Tahun 1978 tentang penyesuaian organisasi Departemen-departemen dengan susunan Kabinet Pembangunan III;

4) KEPPRES Nomor 27 Tahun 1978 tentang Departemen Dalam Negeri, Perindustrian,Pertambangan dan Enerji, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kebudayaan;

5) KEPPRES Nomor 40 Tahun 1978 tentang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6) KEPPRES Nomw 47 Tahun 1979tentang perubahan susunan organisasi DepartemenKehakiman, Perdagangan dan Koperasi, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan

dan Enerji, Pekerjaan Umum,Perhubungan,Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan,

Agama, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7) KEPPRES Nomor 22 Tahun 1980 tentang penyempumaan organisasi Departemen

Agama.

Penyempumaan organisasi juga dilakukan terhadap:

1) Biro Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980;

2) Organisasi Badan Tenaga Atom dengan KEPPRES Nomor 51 Tahun 1979.

Di samping itu, dengan KEPPRES Nomor 10 Tahun 1979, Pemerintah membentuk

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (BP7). Dalam pada itu, pada Tahun Anggaran 1979/1980, sebagai tindak

lanjutdari KEPPRES Nomor 12 Tahun 1979 tentang Kedudukan,TugasPokok,Fungsi

dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator,

telah disusun pedoman mekanisme koordinasi antara Departemen/LPND di lingkungan

Menteri Koordinator masing-masing.

Demikian pula sebagai tindak lanjut dari KEPPRES Nomor 28 Tahun 1978 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur

Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri

NegaraRiset dan Teknologi dan KEPPRES Nomor 12Tahun 1978 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda, maka masing-masing Menteri

tersebut mengeluarkan Ketetapan Menteri sendiri-sendiri.

Masih dalam rangka penyempumaan organisasi, dalam tahun 1979 dan 1980 berbagai

tata hubungan kerja telah dilembagakan dalam badan-badan koordinasi, seperti:

1) Badan Koordinasi Bimas dengan KEPPRES Nomor 6 Tahun 1979;

2) Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dengan KEPPRES

Nomor29 Tahun 1974 disempumakan menjadi Badan Koordinasi Penyelenggaraan

Transmigrasi dengan KEPPRES Nomor 26 Tahun 1978;

Aparatur Negara Dalam P^Halll

3) Badan Koordinasi Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan GeneiasiMuda dengan KEPPRES Nomor 23 Tahun 1979;

4) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam dengan KEPPRES

Nomor 28 Tahun 1979, sebagai pengganti dari Badan Pertimbangan Penanggulangan

Bencana Alam yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 256 Tahun 1966.

Badan-badan koordinasi semacam itu juga dibentuk dalam bentuk LPND, yang

langsung bertanggung jawab kepada Presiden, seperti:

1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan KEPPRES Nomca* 38

Tahun 1978;

2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan KEPPRES Nomor 53 Tahun 1977.

Penyempumaan organisasi secara bertahap terhadap beberapa LPND — seperti

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Urusan Logistik

(BULCXj) yang dilakukan dengan KEPPRES Nomor 39 Tahun 1979, dan Biro Pusat

Statistik — tersebut di atas dilakukan karena peranannya dirasakan makin penting

bagi pembangunan nasional.

Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 Badan Administrasi Kepegawaian Negara

(B AKN) telah mengalami penyempumaan dengan persiapan pembentukan kantor-

kantor Wilayah tingkat Propinsi secara bertahap berdasarkan KEPPRES Nomor 53

Tahun 1980. Demikian pula organisasi Sekretariat Negara—yang didasarkan atas

KEPPRES Nomor 8 Tahun 1978 — telah disempumakan, secara berturut-tunit

dengan KEPPRES Nomor 31 Tahun 1980 dan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1981.

Aparatur Pemerintah Daerah.

Penyempumaan Aparatur Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang

memberlakukan secara serasi asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun asas tugas

perbantuan.

1) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan berbagai keputusan, antara lain Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 240 Tahun 1980 tentang Pembahan Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah(yang didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 219 dan Nomor 220Tahun 1979) yang mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat WilayahPropinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya dalam rangka peningkatanpenyelenggaraan pengawasan.

Aparatur Negara Dalam Pelita III ———

2) DenganKEPPRESNomor 17Tahun 1980telahdisempumakanBaclanPerencanaanPembangunan Daerah yang telah dibentuk dengan KEPPRES Nomor 15 Tahun1974.

3) Dalam rangka peningkatan penanaman modal di Daerah maka dengan KEPPRESNomor 25 Tahun 1980 telah dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPMD) di tiap Propinsi Daerah Tingkat I sebagai badan slaf yang langsung ber-ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.

4) Perlu dikemukakan pula bahwa dengan KEPPRES Nomw 8 Tahun 1980, sebagaipenyempumaan KEPPRES Nomor 81 Tahun 1971, telah ditingkatkan fungsiLembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

2. Hasil penyempumaan di bidang kepegawaian.

a. Pengadaan pegawai.

Guna memenuhi kebutuhan pegawai pada Departemen dan LPND, tiap tahun diadakan

penambahan jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang jatahnya ditetapkan oleh

MENPAN.

Penambahan jumlah formasi tersebut berpegang pada asas efisiensi dan skala prioritas

pembangunan yang disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan negara. Khusus

untuk tahun 1982/1983, tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil bagi Departemen,

Lembaga Teitinggi/Tinggi Negara dan LPND beijumlah 105.806 orang, di samping

adanya sisa formasi tahun anggaran sebelumnya sebanyak 42.719 orang.

Di samping itu, telah diberikan prioritas pula untuk mengangkat tenaga pendidik/gum

pada SDINPRES sebanyak 121.100 orang dan tenaga medis/ paramedis sebayak 4.610

orang. Dengan demikian, pada tahun anggaran 1982/1983 telah dapat diselesaikan

pengangkatan pegawai selumhnya sebanyak 105.806 +42.719+ 121.100+ 4.610orang

= 274.235 orang.

Unuik kelancaran pelaksanaan tugas di Daerah telah dilakukan penambahan formasi

bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, pada tahun anggaran 1979/1980 dan 1980/1981,

sebanyak 33.050 orang. Di samping itu, Pemerintah masih memberikan tamlKihan

formasi untuk beberapa macam Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada

Daerah Otonom dengan rincian sebagai berikut:

1) Formasi untuk Polisi Khusus Kehutanan sebanyak 2.600 orang,

2) Formasi untuk tenaga Puskesmas Non-INPRES dan Rumah Sakit sebanyak 5.024orang,

3) Formasi untuk tenaga lulusan APDN sebanyak 1.576 orang.


Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan PeratuianPemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Perangkat Kelurahan telahdiajukan usul pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadiPegawai Negeri sebanyak 30.794 orang. Dari jumlah yang diusulkan itu telah mendapatpersetujuan dan BAKN sebanyak 20.907 orang sehingga masih terdapat sisa 9.887orang yang masih mem^lukan penyelesaian.

b. Pendidikan dan latihan pegawai.

Berdasarkan INPRES Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembinaan dan Tanggung jawabFungsional Pendidikan dan Latihan Pegawai, dan SuratEdaran Ketua LAN Nomor 157/SEKLAN/6/1977 tentang PolaPendidikan dan Latihan, maka Departemen-departemendan Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen telah melaksanakan pendidikandan latihan untuk mendapatkan tenaga-tenaga lerampil, baik dalam rangka memenuhikebutuhan intem instansi maupun untuk pengembangan sektor yang bersangkutan.Untuk pendidikan dan latihan yang bersifat penjenjangan—yaitu SEPADA, SEPALA,SEPADYAdan SESPA—telah diadakan standardisasi mengenaikomponen-komponenanggaran yang diperlukan dan akan dilanjutkan dengan standardisasi bagi pendidikandan latihan lainnya.

Latihan prajabatan -- yang telah diatur dalam KEPPRES Nomor 30 Tahun 1981 danSurat Edaran Kepala BAKN, Ketua LAN dan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 09/SE/1982, 170/SEKLAN/7/1982 dan SE-89/A-10782 tanggal 28 Juli 1982 — telahmulai dilaksanakanoleh Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen serta beberapa Propinsi Daerah Tingkat 1. Dalam rangka peningkatanpelayanan Rumah Sakit Kabupaten/Kotamadya telah diadakan empat macam programpendidikan Dokter Spesialis yaitu Spesialis Anak, Spesialis Kandungan, SpesialisBedah dan Spesialis Penyakit Dalam. Dari tahun 1975 sampai dengan 1981, jumlahtenaga dokter yang dididik adalah sebanyak 699 orang. Sedangkan yang telah selesaimengikuti pendidikan dan telah ditempatkan adalah sebanyak206orang dokter spesialis.

c. Kesejahteraan pegawai.

Dalam rangka pembinaan karierPegawaiNegeriSipilpadabeberapa Instansi Pemerintahtelah diadakan jabatan fungsional, yaitu:

1) Jabatan Fungsional Dosen,

2) Jabatan Fungsional Guru,

3) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Sebagai kelanjutannya sedangdipertimbangkan dan dibahas beberapajabatan fungsional

lainnya, yaitu:

1) Jabatan Fungsional Jaksa,

AparaturNegara Dalam Pelita III ———— — 77

2) Jabatan Fungsional Dokter,

3) Jabatan Fungsional Instruktur.

Untuk memberikan penghargaan bagi para pejuang pembebasan Irian Barat daripenjajahan Belanda telah dikeluarkan KEPPRES Nomor 32 Tahun 1982 denganpedoman pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan dan Kepala BAKN Nomor SK.314/1982, SE-158/ K.19.3/1982 dan 13/SE/1982 tanggal 22 Oktober 1982. Di samping itu telah disusun suatu rancangan KEPPREStentang Tunjangan Hakim dan Jaksa, serta rancangan peraturan tentang pemberiankemungkinan peningkatan penghasilan pensiunan di Irian Jaya dan Timw Timor.

Sejak tahun 1967 tidak dibenarkan lagi adanyapengangkatan tenaga honorer, sedangkantenagaharianberdasarkan PeraturanPemerintahNomor 31 Tahun 1954 yangmemenuhi

persyaratan, secara berangsur-angsur diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dengan makin besamya volume pekerjaan sebagai akibat meningkatnyapembangunan,

maka Daerah tenitama Daerah Tingkat II/Kotamadya, teipaksa mengangkat pegawai

harian (Pegawai Honorer Daerah atau HONDA) untuk menyelenggarakan tugas

administratif/teknis yang mengakibatkan makin besamya belanja Pegawai Daerah,

sedangkan subsidi perimbangan keuangan belanja pegawai hanya dapat diberikan

kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengatasi masalah itu maka, padatahun 1980, Pemerintah Pusat menyediakan anggaran untuk belanja pegawai sebesar

Rp. 30.716.985.000,— gunapengangkatan Pegawai HONDA menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil. Sehubungan dengan itu maka, sampai denganbulanJanuari 1983,pegawaiHONDA yang selesai diproses untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil beijumlah

54.995 orang, terdiri dari:

1) Tenaga Paramedis 2.094 orang,

2) Guru SD 1.638 orang,

3) Polisi Pamong Praja 3.420 OTang,

4) Tenaga HONDA 46.671 orang,

5) Tenaga Pengairan (Eksploitasi dan Pemeliharaan) 1.172 orang.

3. Hasil penyempumaan di bidang ketatalaksanaan

a. Upaya-upayapenyempumaan di bidang ketatalaksanaan lebih mengarah pada hubungan

koordinasi dan konsultasi antar-Departemen/LPND guna menjamin pelaksanaan tugas-

tugas Pemerintahan dan pembangunan secara lebih lancar dan terpadu.

b. Adapun hasil-hasil penyempumaan di bidang ketatalaksanaan yang telah dicapai,

antara lain, adalah sebagai berikut:

^ AparaturNegara Dalam Pelita III

1) Proydc Pengembangan Sistem Pengadaan dan Administrasi Pengunisan Barangserta Program Pendidikan dan Utihan yang dibenluk dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor Kep.297/MK/6/3/l975, yang kemudian diubah dengan KeputusanNomor Kep.l06/KMK/1977, merupakan suatu kerja sama antara MENPAN danMenteri Keuangan dalam rangka penyempumaan taia cara administrasi keuangandan pengelolaan perlengkapan Pemerintah. Dalam hubungan ini, meskipun pioyektelah berhasii menimuskan rancangan KEPPRES yang mengatur pengelolaanperlengkapan Pemerintah secara menyelunih.namun hinggakini belum dikeluarkan.

2) Dikeluarkannya KEPPRES Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokokKebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Bam Alas Tanah Asal Kon versi Hak-

hakBarat.

3) Sebagai peraturan pelaksanaan dan pelengkap dari UU APBN maka dikeluaikan

KEPPRES Nomor 14/ATahun 1980 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan danBelanja Negara. Jika perlu maka keputusan tersebut setiap tahun dapat direvisi atauditinjau kembali.

4) DikeluaikannyaKEPPRESNomorlOTahun 1980tentangTimPongendaliPengadaanBarang/Peralatan Pemerintah yang bertugas mengevaluasi pengadaan barang/peralatan yang telah dilakukan oleh Departemen/Instansi lain, dengan nilai tertentu,

bertujuan mencegah/mengurangi kemungkinan dan peluang pemborosan dalam

penggunaan uang negara, di samping mendorong pengutamaan produksi dalam

negeri. Karena dinilai tidak efisien maka tim ini kemudian dibubarkan.

5) Dikeluarkannya KEPPRES Nomor 15 Tahun 1980 tentang Tata Caia Pelaksanaan

Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

6) Dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri

Perindustrian dan MENPAN Nomw472/Kpb/Xll/80, Nomw 813/M/SK/12/80 dan

NomiCH'64/MENPAN/1980tanggal23 Desember 1980tentang Pengutamaan Produksi

Dalam Negm.

7) Dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan

dan Gubemur Bank Indonesia Nomor 152 Tahun 1980, Nomor 412.a/K.MK.01/

1980 dan Nomor 13/7/Kep/GBl tanggal 9 Juli 1980 tentang Penyelesaian

Permohonan Hak Bam Atas Bekas Hak GunaUsaha dan Hak Guna Bangunan Asal

Konversi Hak-hak Barat yang diberi Hipotik atau crediet-verband pada Bank.

8) Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang PedomanPemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa).

Aparatur Negara Dalam Pellta III —

9) DikeluarkannyarancanganKEPPREStentangPedomanPelaksanaanTugasBelajarke Luar Negeri.

10) Dikeluarkannya rancangan KEPPRES lentang Badan Koordinasi PelaksanaanTransmigrasi.

11) Dikeluarkannya rancangan INPRES tentang Pedoman Surat-menyuratbagi InstansiPemerintah.

Dalam kailannya dengan upaya-upaya penyempumaan program pembangunan diDaerah.seianjutnyadilakukanpenyerasianantaraproyek-proyekdalamrangkabantuan

Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan INPRES pada setiap awal tahun anggaran.Adûn rinciannya adalah sebagai berikuU

Tahun Anggaran 1979/1980, meliputi:

1) INPRES Nomor 9 untuk Program Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan denganbantuan langsung kepada desa masing-masing beijumlah Rp.450.000,-. Di sampingitu, diberikan pula bantuan keserasian untuk menunjang pembangunan desa dalamwilayah kecamatan UDKP, untuk menjamin keserasian pembangunan desa yangdidasarkan pada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besamya potensiswadaya gotong-royong desa, bantuan khusus untuk pemenang pelombaan desa,dan bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.

2) INPRES Nomor 10 untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II yang besamya

bantuan didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan Rp.5S0,- tiap

penduduk, dengan ketentuan bahwa besamya bantuan sedikit-dikitnya berjumlah

Rp.65.000.000,-.

3) INPRES Nomor 11 untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dengan jumlah

bantuan untuk masing-masing Daerah TingkatI sedikit-dikitnyaRp.2.SOO.OOO.OOO,-

4) INPRES Nomor 12 untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang bertujuan

untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak bmmur 7-12 tahun dalam

rangka pesiapan ke arah pelaksanaan kewajiban belajar, temtama bagi anak-anak

yang memasuki kelas I Sekolah Dasar, tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah

Dasar yang ada; memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang

tersedia, tetapi yang tidak lagi atau kurang memenuhi persyaratan serta untuk

mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah transmigrasi, daerah yang tertimpa

bencana alam, daerah pemukiman baru dan daerah perkebunan inti.Adapun penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya diatur secarabersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

eoAparaturNegara Dalam Peiha III

5) INPRES Nomor 13 untuk Banluan Pembangunan Sarana Kesehatan yang besamyaRp.90,- tiap pendudiik, dengan sedikit-dikitnya Rp.9,000.000,- setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

6) INPRES Nomor 14 untuk Bantuan Penghijauan dan Reboisasi, Adapun jumlah danmacam bantuan bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri PekeijaanUmum, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, danMenteri Koordinaior Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

7) INPRES Nomor 15 untuk Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasarberupa pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II danPemerintah Daerah Tingkat IDKI Jakarta dengan persyaratan pengembalian dalam

jangka waktu 10 lahun, termasuk tenggang waktu 2 tahun, dengan bunga 0%.Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.30.000.000.000,-.

8) INPRES Nomor 18 untuk Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten denganmengutamakan perbaikan badan jalan dan perkerasan permukaan jalan, perbaikan

dan penggantian jembatan yang sudah tua pada jalan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Bantuan yang disediakan berjumlah Rp. 13.000.000.000,-.

Tahun Anggaran 1980/1981:

1) INPRES Nomor 3 untuk Program Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan

bantuan langsung kepada desa/kelurahan masing-masingRp.750.000,-. Di samping

itu, diberikan pula bantuan keserasian untuk menunjang pembangunan desa dalam

kecamatan UDKP dan untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang

didasarkan pada upaya-upaya masyarakat yang mencerminkan swadaya gotong

royong desa.


bantuan didasaikan pada jumlah penduduk dengan perhitungan Rp. 750,— per

penduduk, dengan ketentuan bahwa besamya bantuan sedikit-dikitnya Rp.

100.000.000,—.


bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I Rp. 5.000.000.000,—.

4) INPRES Nomor 6 untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang jumlah

selumhnya adalah Rp. 250.000.000.000,—

5) INPRES Nomor 7 untuk Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang jumlahselumhnya adalah Rp. 50.000.000.000,—.

Aparatur Negara Dafam Pelita III ® ̂

6) INPRES Nomor 8 untuk Banluan Penghijauan dan Reboisasi yang selunihnyaberjumlah Rp. 48.642.000.000,—.

7) INPRES Nomor 9 untuk Bantuan Kredil Pembangunan dan Pemugaran Pasarberupa pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II danPemerintah Daerah Tingkat I OKI Jakarta dengan persyaratan pengembalian dalam

jangka waktu 10 tahun, termasuk tenggang waktu 2 tahun, dengan bunga 0 %.Jumlah bantuan yang disediakan adalah Rp. 45.000.000.000,—.

8) INPRES Nomor 10 untuk Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten, dengan

mengutamakan pembangunan jalan-jalan yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat,

jalan-jalan yang membantu pembukaan daerah terisolasi dan jalan-jalan yang rusak.

Jumlah dana yang disediakan adalah sebesar Rp. 26.000.000.000,—


1) INPRES Nomor 2 untuk Program Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan

bantuan langsung kepada Desa/Kelurahan masing-masing beijumlah Rp.1.000.000,-

Di samping itu, diberikan pula bantuan keserasian untuk menunjang pembangunan

desa dalam kecamatan UDKP, bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa,

dan bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.


bantuan didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan Rp. 1.000,- tiap

penduduk, dengan ketentuan bahwa besamya bantuan sedikit-dikitnya berjumlah

Rp.150.000.000,-.


bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikit-dikimya Rp.7.500.000.000,-

4) INPRES Nomor 5 untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang selumhnya

berjumlah Rp.374.360.000.000,-.

5) INPRES Nomor 6 untuk Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang selumhnya

berjumlah Rp.79.000.000.000,-.

6) INPRES Nomor 7 untuk Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang selumhnya

berjumlah Rp.79.000.000.000,-.

7) INPRES Nomor 8 untuk Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasarbempa pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II danPemerintah Daerah Tingkat IDKI Jakarta dengan persyaratan pengembalian dalam

82AparaturNegara Dalam Pelita III

jangka waktu 15 tahun, termasuk tenggang waktu 5 tahun, dengan bunga 0%.Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.SO.OOO.OOO.OOO,-.

8) INPRES Nomor 9 untuk Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten, denganmengutamakan pembangunan jalan-jalan yang menunjang kegiatan ̂ onomi rakyat,jalan yang membantu pembukaan daerah terisolasi dan jalan yang rusak berat akibat

bencana alam. Bantuan yang disediakan beijumlah Rp.55.000.000.0(X),.


1) INPRES Nomor 1 untuk Program Bantuan Pembangunan Desa/Keluiahan dengan

bantuan langsungkepadaDesa/Kelurahan masing-masing beijumlah Rp.1.250.000,-

termasuk Rp.250.000,- untuk kegiatan PKK. Di samping itu, diberikan pula bantuan

keserasian untuk menunjang pembangunan desa dalam kecamatan UDKP, dan

menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kâda usaha-usaha

masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa;

bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa serta bantuan untuk pembinaan

pada tingkat kecamatan.

2) INPRES Nomor 2 untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat IT yang besarnya

bantuan didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan Rp.1.150,- tiap

penduduk,dengan ketentuan bahwa besarnya bantuan sedikit-dikitnya berjumlah

Rp.160.000.000,-.


bantuan untuk masing-masing Daerah TingkatI sedikit-dikitnyaRp.9.000.000.000,-

4) INPRES Nomor 4 untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang seluruhnya

berjumlah Rp.589.159.000.000,-.

5) INPRES Nomor 5 untuk Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang seluruhnya

berjumlah Rp.98.450.000.000,-.

6) INPRES Nomor 6 untuk Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang seluruhnya

berjumlah Rp.87.313.000.000,-.

7) INPRES Nomor 7 untuk Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar

berupa pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II danPemerintah Daerah Tingkat IDKI Jakarta dengan persyaratan pengembalian dalam

jangka waktu 15 tahun, termasuk tenggang waktu 5 tahun, dengan bunga 0%.Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.75.000.000.000,-.

/âraturNegaraDalamPelitalll

8) INPRES Nomor 8 untuk Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten, denganmengutamakan pembangunan jalan-jalan yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat,jalan yang membantu pembukaan daerah tcrisolasi dan jalan yang rusak berat akibatbencana alam. Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.80.100.000.000,-.


1) INPRES Nomor 4 untuk Program Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan denganbantuan langsungkepadaDesa/Kclurahan masing-masing berjumlah Rp.1.250.000,-termasuk Rp.250.000,- untuk kegiatan PKK. Di samping itu, diberikan pula bantuankeserasian untuk menunjang pembangunan desa dalam kecamatan UDKP, danmenjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usahamasyarakat yang mencerminkan besamya potensi swadaya gotong-royong desa;bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa serta bantuan untuk pembinaanpada tingkat kecamatan.

2) INPRES Nomor 5 untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II yang besamyabantuan didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan Rp.1.150,- tiappenduduk,dengan ketentuan bahwa besamya bantuan sedikit-dikitnya berjumlahRp.160.000.000,-.

3) INPRES Nomw 6 untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dengan jumlahbantuan untuk masing-masing DaerahTingkatI sedikit-dikitnyaRp.9.000.000.000,.

4) INPRES Nomor 7 untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang selumhnya

berjumlah Rp.589.159.000.000,-.

5) INPRES Nomor 8 untuk Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang selumhnya

berjumlah Rp.98.450.000.000,-.

6) INPRES Nomor 9 untuk Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang selumhnya

berjumlah Rp.87.313.000.000,-.

7) INPRES Nomor 10 untuk Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar

bempa pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat n dan

Pemerintah Daerah Tingkat IDKI Jakarta dengan persyaratan pengembalian dalam

jangka waktu 15 tahun, lermasuk tenggang waktu 5 tahun, dengan bunga 0%.

Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.75.000.000.000,-.

8) INPRES Nomor 11 untuk Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten, dengan

mengutamakan pembangunan jalan-jalan yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat,

jalan yang membantu pembukaan daerah terisolasi dan jalan yang rusak berat akibat

bencana alam. Bantuan yang disediakan berjumlah Rp.80.100.000.000,-

^ AparaturNegara Dalam Pelita III

4. Hasil penyempumaan di bidang penertiban operasional.

a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas pemeriksa di lingkunganInspektorat Jenderal Departemen agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatpengawasan fungsional, balk secara rutin maupun non rutin (dalam rangka Operas!Tertib), dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, telah diselenggarakan kursus-kursus sejak bulan Mei 1978 sampai bulan Desember 1979 dengan jumlah peserta 421orang.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan danketerampilan operasional aparat pengawasan di Daerah, telah pula diselenggarakanlatihan/penataran bagi para Kepala Inspektorat dan Inspektur Pembantu di lingkunganwilayah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia yang telah diikuti 503orang.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengawasan di bidang

konstruksi bangunan, maka dalam pertengahan tahun 1981. diadakan penataran bagi

para Pemeriksa, Inspektur Pembantu dan Inspektur yang menangani masalah

pembangunan Hsik di Departemen/InstansiPemerintah. Sedangkan untuk menggalakkan

fungsi pengawasan dan penertiban aparat pengawasan di tingkat Pusat dan Daerah.

sejak bulan Juli 1979. telah pula diselenggarakan latihan/penataran sebanyak 3 angkatan

yang diikuti oleh 104 PAMEN sebagai Inspektur OPSTIB yang diperbantukan kepada

Departemen dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Status Inspektur OPSTIB merupakan

unsur OPSTIBPUS yang secara taktis operasional di tingkat Departemen dan tingkat

Daerah diperbantukan kepada IRJEN Departemen dan Gubemur Kepala Daerah

Tingkat I. sedangkan secara teknis berada di bawah OPSTIBPUS. dan secara administratif

di Daerah di bawah PANGDAM selaku OPSTIBDA.

b. Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban menaati

ketentuanjam keija juga mendapatperhatian dari Pemerintah. Dalam rangkapelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negara Sipil — khususnya mengenai kewajiban Pegawai Negeri untuk menaati jam

kerja sesuai KEPPRES Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Keija pada Kantor

Pemerintah dan KEPPRES Nomor24 Tahun 1972 tentang Jam Keija dalam Lingkungan

DKI Jakarta Raya—telah dilakukan pengecekan teihadap 8 Departemen dan 11LPND

sebagai sample. Pengecekan ini mempunyai penganih yang positif terhadap presensi

pegawai pada Instansi Pemerintah dan dihar^kan agar tiq) pimpinan di lingkungan

keijanya masing-masing menggalakkan dan mempertahankan tingkat presensi yang

tinggi bagi pegawai dalam lingkungannya.

c. Efektivitas Laporan Pajak Pribadi (LP2).

Sejalan dengan pembinaan. kejujuran dan kebersihan aparatur yang merupakan fakttMr

Aparatur Negara Dalam Pelita III — ^

penting bagi pejabat Negara/Pegawai/ABRI, dan dalam rangka pembinaan PegawaiNegeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980,maka pelaksanaan kewajiban melaporkan LP2 oleh pejabat sebagaimana ditetapkandalam KEPPRES Nomor 52 Tahun 1971, dijadikan syarat dalam pengembangan kario-pegawai yang bersangkutan. Namun demikian, setelah Undang-Undang perpajakandiubah, maka efektivitas LP2 berkurang karena mula-mula yang diharapkan adalahuntuk melihat pajak kekayaan pribadi pejabat.

d. Berdasarkan SuratEdaran MENPANNomor02/SE/MENPAN/1980tentangpenertiban

ijazah palsu dalam lingkungan Aparatur Pemerintah, dan Surat Edaran Nomor 7/SE/MENPAN/1980sertaSuratEdaran KepalaBAKN Nomor K.1-41A^.2-10 Tahun 1980

tentang tindakan administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazahpalsu maka pada setiap Instansi Pemerintah telah dibentuk Tim dengan tugas untukmengadakan pengusutan dan penelitian terhadap oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil

yang diduga menggunakan/memiliki ijazah palsu (Aspal) serta memberikan saran-

saran tindakan penertiban yang perlu diambil oleh Instansi yang berwenang.

Sampai Desember 1982 telah berhasil ditindak sebanyak224 pegawai dalam lingkungan

Departemen/Instansi Pemerintah, dengan rincian:

1) 63 orang yang menggunakan ijazah Saijana,

2) 47 orang yang menggunakan ijazah tingkat Sarjana Muda,

3) 114 orang yang menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan tingkat Atas ke bawah.

Di samping itu masih ada 363 orang—masing-masing 170 orang yang menggunakan

ijazah tingkat Saijana lengkap dan 193 orang yang menggunakan ijazah Sarjana Muda

— yang masih dalam proses pemeriksaan.

e. Sehubungan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, MENPAN

denganSuratNomorB-1053/I/MENPAN/12/1981yangkemudiandiperbaharui dengan

Surat Nomor B-211/I/MENPAN/3/1982, menetapkan tata cara penyampaian tindak

pidana kepada sâratur penindak hukum.

f. Selanjumya masih dilakukan penertiban-penertiban khusus bersama-sama OPSTIBPUS

seperti:

1) Operasi"SIHWA"I yangbertujuan menanganipenyimpangan dalam pengangkatan

tenaga Honorer Daerah (HONDA) dan Kepala/ Perangkat Kelurahan menjadiPegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan di 10 Propinsi/ Daerah Tingkat I telahdapat mengungkapkan penyelewengan-penyelewengan oleh 97 orang PegawaiNegeri Pusat dan Daerah, yang telah dikenakan hukuman disipliner sesuai PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


2) Operasi TERATAI yang dilaksanakan dalam rangka penertiban Angkutan JalanRaya.

3) Operasi TUNAS yang bertujuan mengadakan penertiban proses pêrimaan Muiidbam SMTP/SMTA Tahun Ajaran 1982/1983 di 8 IbukotaPropinsi. Oknum-oknumyang terlibat dalam kasus-kasus penyimpangan tersebut berjumlah 154 atang,terdiridari;

a) 70 orang Kepala SMTP,

b) 59 orang Kepala SMTA,

c) 8 orang gum SMTP,

d) 11 orang gum SMTA,

e) 6 orang pejabatêgawai Kantor Wilayah.

Mereka telah dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah


4) Dalam rangka penertiban pelaksanaan SDINPRES telah dilakukan opâsi dengan

nama "OPERASI VIDYA GRIY A".

5) Sebagai kelanjutan dari Operasi SIHWA I, pada bulan Desember 1982 sampai

dengan Januari 1983 dilakukan Operasi SIHWA n pada 12 Propinsi Daerah

Tingkat I.

g. Kegiatan-kegiatan dalam Tim Koordinasi.

1) Tim Koordinasi penanganan masalah pertanahan dengan KEPPRES Ncmior 51

Tahun 1979dalam rangka penertiban masalah pertanahan yang menyangkutberbagai

Instansi Pemerintah:

a) Lembaga Bagi Hasil (UU Nomor 2 Tahun 1960) disempumakan dengan

INPRES Nomor 13 Tahun 1980;

b) Lembaga Kuasa Mutlak telah diadakan pembatasan.

2) Guna membantu terwujudnya ketertiban di bidang kehutanan, dengan Kq)utusan

Menteri Pertanian Nomor 232Tahun 1980, Tim khusus kehutanan telah melakukan

pemukiman kembali penggarap hutan lindung dan menampungnya dalam daerah

transmigrasi.

3) Dalam rangka penertiban secara integral guna membantu terwujudnya "catur tertib"

di bidang agrariamaka, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun1979, Tim Khusus Agraria telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut

a) Penguasaan kembali tanah bekas hak barat seluas kuiang lebih 102,5 hektar diwilayah Kuningan, Jakarta Selatan;

AparaturNegara Dalam Pelita III —

b) Pemanfaatan tanah PJKA yang belum berfungsi;c) Penguasaan kembali bekas tanah PT Sepatu Baia dari PT Jaya Realty seluas

kurang lebih 39 hektar;

d) Mengusahakan tanah kebutuhan pembangunan gedung PT Indosat di JalanMerdeka;

e) Pemanfaatan tanah peikantoran di Jalan Sudiiman;f) Mengefektifkan penggunaan tanah 116 penisahaan real estate;

h. Penanganan KasusOPSTIB yang terdiri dari 6.342kasusdengan personil yang ditindaksebanyak 8.491 (Hang dengan rincian:

1) tindakan administratif sebanyak 7.946 orang,

2) pengenaan hukuman sebanyak 530 orang,

3) tindakan Iain-lain sebanyak IS orang.

88AparaturNegara Dalam Pelita HI

Bab IV

PARATUR NEGARA

DALAM PELITAIV

(1984/1985 -1988/1989)

^ idang Umum Majeiis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil PEMILU bulan Mei 1982,yang diselenggarakan tanggal 1 Maret sampai dengan 9 Maret 1983, menghasilkan 8

(delapan) buah Ketetapan MPR.

Pada tanggal 9 Maret 1982, dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983, selain menerima

baik pertanggungjawaban Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR yang telah dilaksanakan

secarakonsistensejaktahunl973,LembagaTertinggiNegaraitujugamengukuhkanpemberian

penghargaan kepada Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia sesuai dengan

permintaan rakyat di selunih pelosok tanah air. Di samping itu, dengan Ketetapan MPR Nomor

VI/MPR/1983, Lembaga Tertinggi Negara itu mengangkat Jenderal (Pum.) Soeharto menjadi

Presiden Republik Indonesia/Mandataiis MPR untuk masajabatan 5 tahun (1983 - 1988), dan

dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1983 Jenderal (Pum.) Umar Wirahadikusumah

diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain Ketetapan-ketetapan MPR yang menyangkut Jenderal (Pum.) Soeharto—baik dalam

kaitannya dengan kedudukannya sebagai Presiden R. I. dan pertanggungjawabannya selaku

Mandataris MPR, pengukuhannya sebagai Bapak Pembangunan Nasional, maupun

pengangkatannya sebagai Presiden R. I. dan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Jenderal

(Pum.) Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden, Sidang Umum Lembaga Tertinggi

Negara juga menetapkan beberapa Ketetapan MPR lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas

yang diembankan kepada Presiden/Mandataris MPR. Dua di antaranya yang mempunyai

relevansi dengan Pendayagunaan Aparatur Negara adalah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/

1983 tentang Garis-garis Besar Hainan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1983

tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandatris MPR dalam Rangka

Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

K onsisten dengan tekad Pemerintah Orde Bam untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia di kalangan Aparatur Negara/Pemerintah, dan seperti halnya dengan GBHN-

GBHN sebelumnya, Pendayagunaan Aparatur Negara/Pemerintah juga dicantumkan secara

khusus dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Hainan Negara

dengan mmusan sebagai berikut:

Aparatur Negara Dalam Pelita IV 91

1. Aparalur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat makin ditingkatkanpengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara, yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pembinaan, penyempumaan dan penerdban Aparatur Pemerintah balk di tingkat Pusatmaupun Daerah, termasuk perusahaan-penisahaan miiik negara dan milik daerad sebagaiaparatur perekonomian negara dilakukan secara terus-menerus, agar dapal mampu menjadialat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar, dengandilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

3. Perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telahdilakukan dalam rangka penertiban Aparatur Pemerintah serta dalam menanggulangimasalah-masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan

dan keuangan negara, pemungutan-pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewenganlainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu ditingkatkanpengawasan dan langkah-langkah penindakan.

4. Pemerintah perlu lebih meningkatkan hubungan fungsional yang makin mantap denganlembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

5. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosoknegara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan kerja yang serasiantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terns dikembangkan atas dasar keutuhan

negara kesatuan dan diarahkan [Kida pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis danbertanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi yang dât

mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

6. Untuk makin memperlancar tugas-tugas Pemerinlahan dan menyerasikan usaha-usahapembangunan di daerah perlu ditingkatkan kemampuan dan keija sama Aparatur Pemerintahyang ada di Daerah, baik Aparatur Pusat maupun Aparatur Daerah.

7. Usaha memperkuat Pemerinlahan desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang

makin meluas dan efektif, perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Soal Pendayagunaan Aparatur Negara/Pemerintah kemudian dipertegas lagi dalam Ketetapan

MPR Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/

Mandataris MPR dalam rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional, yang

dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan sebagai berikuU "Meneruskan penertiban dan pendayagunaan

Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan".

92 — Aparatur Negara Dalam Pefita IV

MENPAN DALAM KABINET PEMBANGUNAN IV

alam rangka melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan MPR kepada Presiden/

Mandalaris MPR tersebut di atas maka, pada tanggal 16 Marel 1983, Presiden Soeharto

meneibilkanKEPPRES Nomor45/MTahun 1983 lentang Pembentukan KabinetPembangunanIV. Dalam KEPPRES tersebut sebutan MENPAN disesuaikan dengan dinamika, perkembangan

dan kebutuhan untuk penyempumaan bidang Aparalur Negara sehingga diubah dari Menteri

NegaraPenertiban AparaturNegara/Wakil KetuaBAPPENAS menjadi MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAAVAKIL KETUA BAPPENAS.

Perubahan sebutan itu dilatarbelakangi dengan peningkatan fungsi dan tugas-tugasnya, yaitu

penekanan dari segi penertiban dengan oricntasi tindakan-iindakan operasional menjadi fungsi

pendayagunaan dengan orientasi yang mencakup tindakan pembinaan, pengendalian/

penyempumaan kebijaksanaandi bidang Aparatur Negara. Istilah "pendayagunaan" mengandung

makna: penyempumaan, pembinaan dan penertiban. Lingkup sasân yang ditekankan pada

kebijakan "pendayagunaan" bidang Aparatur Negara ini ialah mewujudkan pelaksanaan

administrasl Negara/Pemerintah agar lebih mampu, lebih efektif, erisien,bersih dan berwibawa

dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan dengan dilandasi

semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Bentuk penyelenggaraan pendayagunaan diarahkan kepada aspek penyempumaan, pembinaan/

pengarahan dan penertiban melalui pemmusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang

Aparatur Negara. Sehubungan dengan itu, maka dalam KEPPRES Nomor 25 Tahun 1983

tanggal 23 Mei 1983, tugas pokok MENPAN adalah menangani peningkatan pendayagunaan

Aparatur Negara di segala tingkatan kebijakan. Dalam periode ini yang diangkat untuk

menduduki jabatan MENPAN adalah Dr. Saleh AniT yang sekaligus menjabat sebagai Wakil

Ketua BAPPENAS.

PROGRAM KEGIATAN PAN

alam pelaksanaan tugas-tugas Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dipergunakan

pendekatan menyelunih yang meliputi segala segi penyelenggaraan administraslPemerintah dengan ruang lingkup yang luas. Hal ini menuntut upaya-upaya PAN hamsdilakukan secara bertahap, bcrencana dan tcrus-menerus, didasarkan atas program prioritasyang disesuaikan dengan pengutamaan dan penekanan pelaksanaan pembangunan nasionalsebagaimana digariskan dalam GBHN dan REPELITA IV. Sejalan dengan itu, programkegiatan PAN dalam PELITA IV lebih mengintensifkan kegiatan monitoring, evaluasi dan

Aparatur Negara Dalam Pelita IV

mengupayakan penyempumaan-penyempumaan kebijaksanaanPemerintah yang mendukungpelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan. Program PAN pada penode ini, eratkaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peiekonomian, yakni meliputi tindakandalam mengadakan penyesuaian ekonmni nasional sebagai akibat pengaruh gejolak ekstemal*benipa Resesi Ekonomi karena penuninan harga minyak dunia yang drastis pada awal 1980-an. Penunman harga minyak tersebut berakibat pada lemahnya perdconomian Indonesia yangPâ saat itu tergantung dari devisa basil penjualan minyak dan gas bumi.

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah melakukan reorientasi strategi, antara lain denganmelakukan pembahan dan penyempumaan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menciptakaniklim atau pra kondisi yang mendorong lebih berperannya dunia usaha ekonomi non migas.Kebijaksanaan sirategis Pemerintah tersebut kemudian dikenal dengan tindakan "deregulasidan debirokratisasi".

Deregulasi dan debirdcratisasi merupakan kebijaksanaanPemerintah dalam usaha pengurangan.peniadaan atau penyempumaan berbagai ketentuan perundang-undangan meliputi tindakanpenyederhanaan sistem tata hubungan kerja dan prosedur guna menyesuaikan dengan kondisipertumbuhan dan kebutuhan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Kebijaksanaan ini hakekamyamerupakan upayakearah pembenahan manajemen danorganisasipenyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pengabdian dan pelayanankepadamasyarakat.

Salah satu sasaran utama dalam implementasi kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasiialah:

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur untuk mengurangi alur pengurusan perizinan yangmenimbulkan ekonomi biaya tinggi.

b. Penciptaan iklim yang menunjang untuk berusaha (berbisnis) bagi masyarakat dunia usaha,temtama dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya ekspor non migas.

Dengan latar belakang kebijakan tersebut maka program Pendayagunaan Aparatur Negaradalam PELITAIV meliputi bidang-bidang sebagai berikuL


Sasaran Pendayagunaan Aparatur Negara di bidang kelembagaan merupakan upaya

pembinaan, penyempumaan dan penertiban yang berlanjut dari PELITA ke PELITA yang

diarahkan untuk lebih mengupayakan peningkatan efisiensi, penyederhanaan stniktur dan

konsistensi asas kelembagaan dengan beban tugas/fungsi dari unit kerja organisasi

Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non-Departemen, termasuk Lembaga

Perekonomian. Program kegiatan yang dilaksanakan dalam PELITA IV adalah:

94 — Aparatur Negara Dalam PeSta IV

1. Mengembangkan-penerapan asas-asas kelembagaan yang mendasari ketentuan <faiamKEPPRES Nomor 44 Tahun 1974 seperti asas fungsionalisasi, asas pembagian habistugas, sena asas oganisasi lini dan staf yang tetap menjadi pedoman pendayagunaankelembagaan, sejalan dengan era efisiensi nasional untuk menunjang peningkatankegiatan ekonrxni nasional.

2. Menekankan perlunyapenyederhanaan stniktur, peningkatan koordinasi dan keserasiankâ antarlemlâ, membatasi penambahan unit-unit kerja sampai pada tingkat yangbîar-benar perlu untuk mendukung berk^bangnya beban keija.

3. Memberikan ketegasan dan kejelasan rumusan tugas dan fungsi setiap lembaga dansetiq) unit keija, antara lain p^lunya ketegasan bahwa Direktur Jenderal adalah

merupakan unsur pelaksana utama di D^KUtemen yang bersangkutan dan menipakan

penanggung jawabprogram tertentu, sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian,badan-badan lain di lingkunganDepartemen dan Lembaga Ftimerintah Non-Departemendapat memberikan peranannya yang jelas sehingga tercapai keserasian keija antarlembaga s^ kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Mengusahakan penciptaan kelompdcjabatan fungsional untuk menguiangi penddcatan

stiuktuial dalam langka upaya penyederhanaan stniktur.

5. Melaksanakan pendayagunaan kelembagaan di daerah beidasarkan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, di samping

memperhatikan asas-asas kelemlxigaan.

Teihachqi) kelembagaan di daerah,baik kelembagaan Instansi Vf-rriicai Han imitpftlaksanapusat maupun kelembagaan daoah otonom, diusahakan penyederhanaan stniktur dan

penciutan kelembagaan serta mengutamakan pniingkatan kondlnasi antar tembaga di

daerah.

6. Melakukan upaya pembinaan dan penyempumaan di bidang kelembagaan dengan

penekanan agan

a. masing-masing Dqiartemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Instansi

Pemerintah lainnya makin mampu merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan

organisasi dan tata keija segenap unit cuganisasi di lingkungannya masing-masing;

b. menyesuaikan dragan beban tugas dan misinya dalam melaksanakan program

pembangunan;

c. menghindaikanadanyap^bahanorganisasidiluarproseduryangtelahditBntukan

dan mencegah penambahan inti organisasi yang mengakibatkan pembebanan

keuangan negaia di luar kemampuan (inefficiency).

AparaturNegara Dalam PelitatV 95


Dalam periode PELITA IV, konsentrasi Pendayagunaan Aparatur Negara di bidangkepegawaian diarahkan un tuk mengembangkan program-program kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelaksanaan landasan kode etik kepegawaian berdasarkan sistemkarier dan sistem prestasi keija, jiwa karsa Pegawai Negeri, penerapan pola dan gayahidup sederhana serta peningkatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayarpajak.

2. Melaksanakan inventarisasi jabatan, penyusunan uraian jabatan, analisa dan penilaianjabatan serta penentuan persyaratan jabatan dalam rangka penetapan formasi yang sehat

sebagai dasar pengadaan pegawai.

3. Mengembangkan dan menyempumakan sistem analisa dan standar-standar yang

diperlukan teigi analisa kebutuhan pegawai.

4. Menyempumakan sistem gaji.

5. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan dan pengaturan jabatan struktural dan

jabatan fungsional, temtamaakan dilakukanpenelitian tentangjabatan-jabatan fungsional

yang diperlukan.

6. Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencakup

semua tingkat Pegawai Negeri, baik dalam bidang teknis, teknis fungsional maupun

administrasi dan administrasi bidang-bidang pembangunan, temtama penyelenggaraan

pembangunan yang bersifat antar sektoral.

Selain pendidikan dan latihan, disempumakan penyelenggaraan pendidikan

penjenjangan, antara lain dengan dimulainya penyelenggaraan SESPA Nasional.

7. Memperbaiki kesejahteraan Pegawai Negoi secara bertahap, sesuai kemampuan

keuangan negara, meliputi asp^ yang luas sep^ jaminan hail tua, perumahan,

bantuan perawatan kesehatan dan lain sebagainya.

8. Melakukan penyerasian mengenai kedudukan, kewajiban dan hak pegawai BUMN/

Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.

9. Melhnjutkan penyelesaian penyusunan dan penyempuraaan berbagai peraturan- perundang-undangan mengenai:

a. cara-cara penetapan dan pemenuhan formasi serta pengembangan dan pengaturan

jabatan;

^ ̂faraturNegara Dalam Pelita IV

b. peraturan tentang perpindahan jabatan dan peipindahan wilayah kerja, sistemprestasi keija, peningkatan disiplin kerja, pencegahan terjadinya pertentangankepentingan kedinasan/jabatan dengan kepentingan pribadi, penyempumaanpendidikan dan latihan, kode etik Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya.

C. Bidang Ketatalaksanaaa

Pendayagunaan Aparatur Negara di bidang ketatalaksanaan ditujukan untuk lebih

menekankan pada penyempumaan kebijaksanaan yang menyangkut sistem dan prosedur

pengelolaan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi aparatur sebagai abdi

masyarakat dan memberikan kemudahan pelayanan, terutama yang berkaitan dengan

upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor dalam pelaksanaan

pembangunan, dan perbaikan tata laksana yang mendukung usaha peningkatan sumber

daya ekspor non-migas serta mencegah pemborosan dan penyimpangan dalam

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan.

Dalam periode ini, {HOgram PAN dalam bidang ini lebih menekankan pada langkah-

langkah penyempumaan dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi kebijaksanaan

administrasi pemmntahanyangdiperlukanagarbenar-benarmendukungusaha peningkatan

pelaksanaan program-program pembangunan. Program kegiatan di bidang ketatalaksanaan

yang dilakukan selama periode PELITAIV adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem koordinasi secara fungsional, termasuk sistem komunikasi

horisontal dan vertikal,baik intern maupun ekstem agar dapat mendukung kebijaksanaan

secara terpadu.

2. Menyempumakan dan memmuskan kebijaksanaan-kebijaksana^m Pemerintah,

khususnya yang menyangkutkepentinganbidangusaha masyarakatuntuk berpartisipasi

dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

3. Menyempumakan dan menyederhanakanprosedur dan tata kerja, baikantar-Departemen

maupun dalam suatu Departemen/Lembaga agar tercipta langkah-langk^ kegiatan

yang serasi dan terpadu.

4. Mengembangkan sistem informasi maupun untuk efisiensi pengolahan data dengan

memanfaatkan jasa komputer atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan komputer hams terkait dalam sistem informasi Pemerintah, denganmempertimbangkan secara sungguh kapasitas yang diperlukan.

b. Memperhatikan aspek-aspek tdcnologi dan alih teknologi.c. Memperhatikan pengembangan perangkat lunak, standarisasi program d;^ lain

sebagainya.

d. Memperhatikan program-program pendidikan dan latihan tenagadi bidang komputer.

Aparatur Negara Dalam Pefita IV —

5. Menyempuinakan kebijaksanaan di bidang tatalaksana administrasi perizinan yangdiarahkan untuk mempeijelas, menyederhanakan dan memberikan kqiastian yanglebih menjamin kecq)atan pelayanan, khususnya bagi kegiatan ekonomi dengan tetapmemberi pengarahan kepadapencapaian sasaian dan tujuanpembangunan. Peningkatanusaha penyempumaan/penyederhanaan perizinan tersebut dilakukan tenitama dalamhal:

a. Penataan kembali dan penyempurnaan aparatur penindang-undangan yangmenyangkutkegiatandunia usaha dengan badasarasasp^yederhanaan,iasi(Hialisasi

dan memp^hatikan hal-hal sebagai bîkut:

1) Produk-produkhukumdimaksudditetapkanberdasaricansuatusistematikayangmemudahkan bagi pengusaha untuk dapat mengikuti dan melaksanakan.

2) Kebijaksanaan dan p^yaratan umum yang berlaku bagi semua pmisahaan,tetapi belum dituangkan dalam suatu jvoduk hukum, diusahakan menjadiproduk hukum.

3) Materi produk-produk hukum dimaksud mencakup, antara lain, hal-hal yang

hanis dilakukan, dihindari dan dilaiang untuk dilakukan oleh penisahaan yang

bersangkutan.

b. Pengatuian kembali hubungan antaia perizinan dalam satu sektor dengan sektor

lainnya, agar tidak teijadi kesimpangsiuian dan agar sektor yang b«kaitan saling

menunjang.

c. Menghindarican sistem birokiasi yang berlebihan dalam langka pengembangan

sektor swasta, toutama dalam pemberian perizinan, pembinaan dan pengawasan.

d. Penyederhanaan perizinan dengan caia penggabungan perizinan yang masih

diperlukan dan penghapusan perizinan yang tidak diperiukan.

e. Penî^)usansegalaptmgutantidakresmi yang dikaitkan dengan pemberian perizinan.

6. Penyempumaan'dsBipeiêsiiaianbentiikdanstatiisBl^^meiBiRitketemuanpembinaan

dan pengawasannya sebagaimana diatur dalam Peratuian Pemerintah NontOT 3 Tahun

1983 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan BUMN.

D. Bidang Pengawasan dan Penertiban.

Pendayagunaan Aparatur Negara di bidang pengawasan dan penertiban dilainiVan denganlangkah-langkah sebagai berikut

98 AparaturNegara De8amPeSta IV

1. Meningkatkan dan memantapkan sistem pengawasan dan penertiban, baik pengawasanmelekat maupun pengawasan fungsional untuk mencegah pemborosan, penyimpangandan kebocoran serta menjamin keberhasilan tugas-tugas umum Pemerintah danpembangunan.

2. Meningkatkan kesadaran. tanggung jawab dan kemampuan setiap pejabat pimpinandalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Instansi yang dipimpinnya,melalui pendidikan dan latihan.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparat pengawasan pada umumnyadan aparat pengawasan fungsional intern di daerah melalui program pendidikan, latihandan penataran.

4. Mengembangkan norma dan teknik pengawasan serta penyempumaan sistem prosedurdan tata cara pelaksanaan pengawasan, terutama pengawasan fungsional di Departemen.

5. Mengembangkan dan membina suatu pola pelaksanaan pengawasan yang terpadu,

terarah dan serasi dalam pelaksanaan pengawasan intern Departemen/Instansi oleh

âratpengawasan fungsional Departemen/Instansi dan pengawasan ekstem Pemerintah.

6. Melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan

dalam rangka penertiban Aparatur Pemerintah serta dalam menanggulangi masalah

korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pembtx'osan kekayaan dan keuangan

negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang

menghambat pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan Operasi Tertib di

lingkungan Departemen/Instansi di Pusat dan di Daerah, disertai langkah-langkah

penindakan.

A. Bidang kelembagaan.

Pendayagunaan kelembagaan Aparatur Pemerintah pada awal masa bakti Kabinet

Pembangunan IV ditandai dengan penataan organisasi departemen bam, penataan organisasi

beberâ Kantor Menteri Negara, Kantor Menko EKUIN dan WASH ANG, Kantor MenteriMudadan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta penyempumaan

dan penataan kembali Departemen Keuangan.

Aparatur Negara Dalam Pelita IV ——

Sejalan dengan peikembangan proses pembangunan, juga dilakukan penyesuaian susunanunit-unit organisasi dalam beberapa Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen

sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kelancaran pelaksanaanpembangunan. Sehubungan dengan itu maka susunan organisasi Departemen yang diatur

dengan KEPPRES Nomor45 Tahun 1974 disempumakan dengan KEPPRES Nomor 15

Tahun 1984 serta perubahan-perubahannya, dan terakhir dengan KEPPRES Nomor 36

Tahun 1987. Adûn penyempumaan-penyempumaan yang dilakukan, antaia lain, adalah

sebagai berikut:

1. Departemen Dalam Negeri.

Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan penataan kembali organisasi dan

tata keijanya secara menyeluruh sebagai tindak lanjut dari KEPPRES Nomor 47 Tahun

1986, termasuk di dalamnya penataan beberapa Unit Pelaksana Teknis di wilayah guna

menunjang kegiatan pembangunan nasional.

2. Departemen Luar Negeri.

Sesuai dengan perkembangan dunia intemasional, maka susunan organisasi Perwakilan

R.l. di Luar Negeri disempumakan beidasaikan pendekatan hubungan yang rasional

dan realistik dengan mitra di luar negeri, temtama di bidang ekonomi dan politik. Di

samping itu dibuka beberapa Perwakilan R.I. yang bam.

3. Departemen Kehakiman.

Penyempumaan organisasi Departemen Kehakiman dilakukan terutama untuk

menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, di manapengumsan tahanan dan penyimpanan barang sitaan negara mempakanwewenang Departemen Kehakiman. Di samping itu juga dilakukan penyempumaan

Instansi Vertikal di wilayah seperti Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis dan

Pengadilan Negeri.

Dalam penyempumaan tersebut dilakukan pula penyederhanaan organisasi denganpenutupan 38 Kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan karena dipandang beban danvolume kerjanya dapat langsung ditangani oleh Balai yang membawahinya.

4. Departemen Penerangan.

Untuk menunjang fungsi kegiatan penerangan dalam rangka menyukseskanpembangunan, pada organisasi Departemen Penerangan telah disempumakan denganmenambah unit keija yang menangani pembinaan teknik radio, televisi dan film di

lingkungan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (RTF). Di samping itu jugadiselenggarakan p)endidikan dan latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta gunamendidiktenaga-tenaga yang terampil, ahli serta menguasai bidang media penerangan.

100AparaturNegara Dalam Pelita IV

5. Departemen Keuangan.

a. Dalam rangka memperlancar arus barang dan meningkatkan penerimaan negaratclah dikduarkan INPRES Nomor 4 Tahun 1985 yang diikuti dcngan upaya-upayadebirokratisasi dan deregulasi sehingga mengharuskan penyesuaian danpenyederiianaanoiganisasi Departemen Keuangan, terutamapadaDircktorat JenderalBea dan Cukai. Penyempumaan tersebut tertuang dalam KEPPRES Nomor 76Tahun 1986.

b. Untuk meningkatkan pelayanan dan menggalakkanpenanaman modal dibentuklah

Pusat Pengelolaan Pengembalian dan Pembebasan Bea Masuk, sejalan dengankebijaksanaan Pemerintah tanggal 6 Mei 1986.

c. Dalam rangka memantapkan dan menyempumakan sistem penyusunan dan

penganalisaan APBN maka dibentuklah unitorganisasibaru,yaitu Pusat Penyusunandan Analisis APBN.

d. Memasuki tahun ke 4 REPELITA IV maka, dalam rangka efisiensi, dengan

KEPPRES Nomor 36 Tahun 1987 telah diadakan penyederhanaan organisasi di

lingkungan Departemen Keuangan dengan digabungnya Direktorat Jenderal Moneter

Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri menjadi Direktorat

Jenderal Moneter. Termasuk dalam penyederhanaan itu penataan kembali organisasi

Direktorat Jenderal Anggaran, Sekretariat Jenderal dan pembentukan Badan Analisis

Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran sebagai pelaksana tugas di

bidang analisis keuangan negara, perkreditan dan neraca pembayaran.

6. Dei»rtemen Perdagangan.

Dalam rangka menggalakkan kegiatan ekspor non-migas dan peningkatan devisa

negarajuga diadakan penyempumaan organisasi di lingkungan DepartemenPerdagangan,

terutama dalam Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) sesuai KEPPRES


7. Dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal, terutama swasembada beras dan

peningkatan komoditi lainnya di bidang pertanian, maka telah diadakan pemantsân

koordinasi pelaksanaan Operasi BIMAS di daerah dengan menata kembali organisasi

dan tata kerja Sekretariat Badan Pengendalian BIMAS, baik pada tingkat Pusat,

Propinsi maupun Kabupaten.

Selanjutnya, dalam meningkatkan usaha perikanan dan petemakan, juga telah ditata

kembali organisasi dan tata kerja DIKL AT Ahli Usaha Perikanan. Di samping itu juga

dibentuk Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang bertugas memberikan

sertifikat produk obat hewan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang

AparaturNegara Dalam Pelita IV

berasal dari impor. Kemudian dalam upaya meningkatkan kemampuan ApaiaturDepartemen Pertanian, telah pula dibenluk UPT Balai Penataran dan Latihan Pertanian(BPLP) yang bertugas melaksanakan pendidikan, penataran dan latihan bagi pegawaiDepartemen Pertanian.

8. Departemen Perindustrian.

Dalam rangka merombak struktur ekonomi ke arah yang lebih seimbang antarapertanian dan industri, seperti yang diamanatkan dalam GBHN sehubungan denganupaya meletakkan kerangka dasar REPELITAIV, diiasa perlu untuk menyempumakanorganisasi di lingkungan Departemen Perindustrian.

Sehubungan dengan itu maka, memasuki REPELIT AIV, telah diadakan penyempumaanorganisasi, terutama untuk menata kembali Direktorat-direktorat di lingkungan DiiektoratJenderal yang sebelumnya menggunakan sistem proses diubah dengan sistem kombinasiantara proses dan komoditi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitaspembinaan industri di masing-masing sub sektor industri.

Di samping itu juga telah dibentuk Sekolah Menengah Analis Kimia dan SekolahMenengah Teknologi Industri, serta memberikan dorongan kepada perusahaan industriuntuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan latihan dibidang indusui.

9. Departemen Kesehatan.

Dalam rangka pengembangan sistem kesehatan nasional dan upaya meningkatkanpembangunan di bidang kesehatan telah dilakukan penyempumaan organisasiDepartemen yang meliputi penataan kembali direktorat-direktorat padaketiga DiiektoratJenderal yang ada.

Demikian juga halnya pada tingkat pelaksanaan di daerah juga telah dibentukbeberapa

Unit Pelaksana Teknis seperti Balai Latihan Kesehatan Masyarakat yang bertugas

untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian bagi tenaga-tenaga kesehatan.

10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap bidang pendidikan, yang

tercermin dari besamya alokasi dana yang diberikan untuk bidang tersebut, karena

disadari bahwa hari depan bangsa dan negara tertumpu pada generasi penems yang

cerdas, terampil dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, maka upaya pemberian

pelayanan di bidang pendidikan tems-menerus ditingkatkan, antara lain dengan

menyempumakan kelembagaan bidang tersebut yang terlihat nyata dengan

diselenggarakan Universitas Terbuka pada awal PELITAIV dan pembukaan sekolah-

sekolah bam secara merata di selumh pelosok tanah air.

'02 — Aparatur Negara Dalam Pelita IV

Demikian juga dengan organisasi organik lingkai Pusat mengalami bebâpa *'penyempumaan pula, sesuai dengan perkembangan, kebuiuhan dan dana yang lersedia.

ll.Lain-iain.

Selain bcberapa Depanemen tersebul di alas, upaya penyempumaan dilakukan juga

lerhadap hampir semua perangkal kelembagaan Aparalur Ncgara secara bcrtahap, balk

pada unit organisasi tingkat Pusat maupun Instansi Vertikal dan Unit-unit Pclaksana

Tcknis lainnya.

B. Bidang Kepcgawaian.

1. Perencanaan formasi.

a. Perencanaan formasi untuk INPRES Keschaian dan INPRES SD.

Sebelum secara resmi diajukan olch Kepala B AKN kepada MENPAN tclah diadakan

rapatkoordinasi tcnaga INPRES yang terdiridari unsurDepartemen Dalam Negcri,

Kantor MENPAN, BAPPENAS, Departcmen Keuangan dan Departemen terkait

lainnya.

Untuk INPRES Kcsehaian, rapat koordinasi telah dapat mengarah pada sasarannya,

di mana sinkronisasi antara formasi, biayapcijalanan, latihan pra jabalan di Jakarta

dan pcnempatan telah dicapai dengan mcmuaskan. Sebaliknya, pada INPRES SD

belum pcmah dapat dicapai suatu kcpasiian tcntangpcnyusunan formasi. Sekalipun

dasar pcnyusunan formasi Guru SD telah dilandasi olch jumlah gcdung SD yang

seiesai dibangun, namun dalam realiianya masih banyak terdapat SD-SD yang

kekurangan guru karena:

1) Kebijaksanaan yang diambil oleh masing-masing daerah dalam penempatan

guru-guru SD yang diangkat oleh Pemerintah Daerah lidak dilaporkan pada

Fhisat;

2) Mutasi di antara guru SD yang ada di Daerah tidak dilaporkan ke Pusat;

3) Penanganan oleh Departemen Dalam Negeri, cq, Direktorat JenderalPembangunan Daerah, belum mencapai hasil akhir. Adanya perbaikan datasenantiasa tidak pemah mencapai hasil yang memuaskan.

Sebaliknya, terhadap pcngendalian tenaga-tenaga medis dan non-medis,Departemen Kesehatan menunjukkan kemajuan-kemajuan dengan adanyalaporantiap 6 (enam) bulan yang dipantau secara tetap.

b. Perencanaan formasi rutin.

Perencanaan formasi rutin sulit dilaksanakan berhubung kurangnya data-data

Aparatur Negara Dalam Pelita IV —

kepegawaian, karena tidak sclunih Depaitemen yang memerlukan pegawaimemberikan tembusan kepada MENPAN.

Penyusunan formasi yang biasanya dilaksanakan oleh Tim Keija Kepegawaianmasih belum memiliki pedoman dalam penempatan formasi di masing-masing

Depaitemen. Satu-saUinya pedoman yang dipergunakanadalah memberikan priorilaspengangkatan pegawai pada pegawai-pegawai lapangan di bidang-bidang pendidikan,

kesehatan, keluarga berencana dan pertanian.

Apabiia Pemerintah membatasi jumlah Pegawai Negeri, maka suatu Departemen

yang telah mendapat persetujuan perluasan organisasi tidak akan mendapat jatahpengangkatan pegawai, sebaliknya ketiga Departemen tersebut di atas tetap

memperoleh jatah formasi sekalipun jumlahnya kecil. Pengecnalian diberikan

apabiia ada petunjuk Presiden untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri di sesuatu

Departemen.

Contoh: Pengangkatan tenaga-tenaga HONDA pada Dq)aitemen Pertanian.

Pengkajianterhadapkebutuhanriil Departemen di lapangan tidak pemah dilaksanakan

sehingga kebutuhan riil Departemen pun tidak pemah diketahui oleh Tim Kerja

Kepegawaian. Penjatahan formasi masing-masing Dq)aitemen/L^bagaPemerintah

Non-Departemen ditetapkan atas dasar kekuatan pegawai yang ada. Dengan demikian

Departemen yang sedikit jumlah pegawainya akan menerima jatah formasi sedikit

pula.

c. Rekruitmen dan Pengangkatan.

Biaya untuk rekmitmen dan pengangkatan pegawai maupun ujian masuk calon

pegawai pada Departemen-depaitemen belum tersedia. Hanya beber^ Departemen,

seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masih memperoleh biaya dari

BAPPENAS.

2. Masalah Kasus Kepegawaian.

Dengan berubahnya tugas pokok Kantor MENPAN, dari penertiban ke arah

pendayagunaan, maka tata cara kerjanya pun diubah dari penanganan kasus menjadi

pengkajian sistem, yaitu mengkaji masalah-masalah â saja yang menghambat

kelancaran proses dalam suatu sistem untuk kemudian dicari penyelesaiannya secara

mendasar. Sehubungan dengan itu maka telah dilakukan pengkajian terhadap:

a. Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri yang menghasilan Kenaikan Pangkat

Otomatis (KPO) bagi guru-gum, tenaga medis dan paramedis.

b. Prosedur Penggajian Pegawai Negeri mengalami berbagai perubahan yangmenguntungkan Pegawai Negeri yang bersangkutan, yaitu:

— AparaturNegara Dalam PelHa IV

1) Penyederhanaan prosedur berdasarkan KEPPRES Nomor 22 Tahun 1984 yangmemungkinkan Pegawai Negeri menerima gaji sebelum tanggal 5 tiap bulan.

2) Perubahan stniktur gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1985 sehingga penghasilan Pegawai Negeri naik sebesar 20 %.

3) Kemudahan pengambilangaji karenadibayarkan melalui Bank/KantorPos yangdilakukan secara bertaiiap, meskipun masih ada beberapa permasalahan yanghams diatasi sepeiti tidak semua Instansi Pemerintah mempunyai fasilitas bank,tersebamya Kantor-kantor Departemen dan bank yang letaknya berdekatandengan Departemen yang bersangkutan ada kalanya bukan mempakan bankyang ditunjuk.

4) Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional meskipun besamyaTunjangan Jabatan Struktural belum memperlihatkan adanya suatu selisih yangbênjang sepeiti, misalnya:

a) Tunjangan Jabatan Eselon la : Rp. 166.000,—;

b) Tunjangan Jabatan Eselon Ila :Rp. 69.000,—;

c) Tunjangan Jabatan Eselon Ilia :Rp. 35.000,—;

d) Tunjangan Jabatan Eselon IVa :Rp. 35.000,—.

Dari data teisebut di atas terlihat ada selisih yang meiK:olok antara Eselon I a dan

Ha.

Pengkajian terhadap be;^ kecilnya tanggung jawab antara jabatan tersebut dan

standarisasi gaji yang dapatdigunakan untuk memperhitungkan kenaikan gaji dikemudian hari belum pemah diadakan secara mendalam.

Dalam segi gaji masih terlihat adanya ketidakteraturan, temtama bagi pegawai-

pegawai yang bekerja pada BPPT yang mendapat perlakuan istimewa karena

sebagian besar adalah pegawai PERTAMINA di mana Pemerintah mengambil

kebijaksanaan bahwa pendapatan seseorang tidak dapat ditumnkan karena

adanya pembahan organisasi.

Pada Tunjangan Jabatan Fungsional, di samping yang selama ini telah diberikan

(peneliti, dosen dan Iain-lain), diperlukan lagi Tunjangan Fungsional untuk

gum, kesyahbandaran, tenaga medis dan para medis.

Bagi tenaga Pengajar Tetap pada Perguman Tinggi Negeri dan Peneliti yang

mengikuti tugas belajar untuk 32 dan S3 diberikan Tunjangan Tugas Bplajar

yang besamya sama dengan Tunjangan Jabatan Fungsional terakhir yang

diterimanya. Demikian juga terhadap tenaga medis yang mengikuti pendidikan

spesialisasi.

AparaturNegara Dalam Pelita IV ——

5) Penyederhanaan Formulir Gaji juga dilakukan. Yang semula terdiri dari 26kolom, dengan Keputusan MENPAN NonKW 04/MENPAN/1984 tentang DaftarGaji dan Daftar Pension dalam Lingkungan Daerah Otonom, disederhanakanmenjadi 16 kolom. Tujuannya adaiah untuk meningkatkan pclayanan administrasipembayaran gaji dan pension di selonih Indonesia dengan memanfaatkan saranayang ada, yaito kompoier, sehingga administrasi pembayaran gaji dan pensiondapat dilaksanakan dengan "electronic data processing system". Upaya itodilakokan dengan bekerjasamadengan KantorPosat Analisalnformasi Keoangan

(PAIK) dan Kantor Pengolahan Data Regional (PDR) Departemen Keoangan.Dengan mempergonakan peralatan kompoter itu, maka dapat dilakokanpemboatah dan pencetakan Daftar Gaji dan pemboatan karto perorangan (KP2)ontok keperloan Pegawai Posat maopon Pegawai Daerah, sehingga data yang

didapat lebih akorat dan lebih terjamin kebenarannya.

c. Prosedor Pension Pegawai Negeri.

Pemerintah joga memberikan perhatian yang besar kepada para pensionan dengan

inelakokan berbagai penyederhanaan prosedor pembayaran pension sebagai berikot.

1) Pension Otomatis.

Pengkajian terhadap prosedor Pension Otomatis dilakokan KantCH* MENPAN

bersama-sama dengan Departemen-departemen, Lembaga- lembagaPemerintah

Non-Departemen maopon dengan beberapa Kepala Biro dari Kantor-kantor

Gobemor. Hasil-hasil romosan penyederhanaan prosedor kemodian diserahkan

oleh MENPAN kepada Kepala B AKN. Namon demikian tidak semoa romosan

dapat diterima, terotama mengenai pemberian Pension Otomatis bagi janda/

doda yang ditinggal soamiîsteri dengan alasan adanya beberapa kasos di mana

janda/doda menerima pension yang bersangkotan temyata menikah lagi dan

tidak melapor.

2) Pengalihan pemt^yaran pension dari KPN dan Pemerintah Daerah kepada PT

TASPEN(PERSERO).

Jomlah oang pension bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI teros meningkat:

a) Tahon Anggaran 1969/1970 sebesarRp. 10,1 milyar;

b) Tahon Anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 333,6 milyar;

c) Tahon Anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 1,38 trilyon;

d) Tahon Anggaran 1986/1987 sebesar Rp. 1,128 trilyon.

Jomlah ito jelas tidak sedikit.

Dikeloarkannya Peratoran Pemerintah Nomor 25 Tahon 1981 tentang AsoransiSosial Pegawai Negeri Sipil dan Peratoran Pemerintah Nomor 26 Tahon 1981


tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) memberikan

kesempatan dan landasan hukum untuk mengubah sistem pembayaran pension,

yaitu yang semula seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Beianja Negara (APBN) menjadi beban Dana Pension serta penogasan PT

TASPEN ontok mengelola Dana Pension dan Tabongan Hari Toa.

Berdasarkan Kepotosan Menteri Keoangan Nomor 822/KMK.03/1986 tanggal

22 September 1986, terhitong molai tanggal 1 Janoari 1987, PT TASPEN

(PERSERO) telah menyelenggarakan pembayaran pension dan tonjangan bersifat

pension di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT yang semola

dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan Negara/ Kantor Kas Negara (KPN/

KKN) dan Pemerintah Daerah. Selanjotnya, molai Janoari 1988, sesoai dengan

Kepotosan MENDAGRI Nomor 842.1-1402 tanggal 14 Oktober 1987,

pembayaran pension dan tonjangan yang bersifat pension di daerah Somatera

dialihkan pembayarannya dari KPN/KKN dan Pemerintah Daerah kepada PT

TASPEN (PERSERO), Kantor Pos dan Bank Pembangonan Daerah, khososnya

ontok menyalorkan pembayaran pension pegawai daerah otonom.

d. Prosedor Pemindahan Pegawai.

Kantor MENPAN telah memprakarsai penyederhanaan prosedor pemindahan

pegawai, terotama yang mengikoti program transmigrasi, meskipon prakarsa ito

tidak ditindaklanjuti.

3. Pengembangan Karier Pegawai.

Salah sato jalor pembangonan karier pegawai yang dikembangkan pada periode iniadalah pengembangan jabatan fongsional dan penilaian eselon jabatan pimpinan

BUMN/BUMD. Sejak tahon 1983jomlahnya telah bcrkembangdari 2jabatan fongsional

menjadi 7 jabatan fongsional. Dcmikian joga pimpinan proyek dan BUMN/BUMDtelah berkembang menjadi 74 ontok pimpinan proyek, 21 ontok BUMN dan 4 ontokBUMD.

4. Pemberian penghargaan kepada Pejoang Irian Barat

Dengan KEPPRES Nomor 32 Tahon 1982, Pemerintah telah memberikan penghargaanbaik kepada Pegawai Negeri (ABRI dan Sipil) maopon kepada masyarakat padaomomnya. Dalam pada ito, sesoai dengan Kepotosan MENPAN Nomor 61/MENPAN/1981 tanggal 19 Desember 1981, telah dibentuk Tim Kerja Pemberian Penghargaanyang terdiri dari onsor-onsor Departemen Dalam Negeri, Departemen Keoangan,Departemen Pertahanan dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, BAKN dan KantorMENPAN, dengan Asisten II MENPAN sebagai Ketoa Tim.

Aparatur Negara Dalam Pelita IV

Tim Kerja bertugas melakukan inventarisasi jumlah pejuang pembebasan Irian Barat,

tenitama yang bertempat tinggal di Irian Jaya. Kepada mereka yang berhak telah

diberikanpenghargaanberupapiagam sajadanadajugabenipapiagam danpenghargaan

benipa uang.

Dari 33.169 permohonan yang masuk, sebanyak 29.900 permohonan (90 %) telah dât

diselesaikan. Sisanya tidak bisa diproses karena berkasnya tidak lengkap, lewat batas

tanggal penutupan dan lain sebagainya.

5. Hubungan kerja dengan Departemen/LPND.

Hubungan kerja antara Kantor MENPAN dengan Departemen dan Lembaga-lembaga

Pemerintah Non-Departemen adalah baik sekali. Hubungan yang terdekat adalah

dengan B AKN karena secara langsung bcrkaitan dengan nasib pegawai. Dan hubungan

itu diusahakan sebaik mungkin. Hubungan dengan LAN berlangsung cukup lancar dan

saling menghormad dan saran-saran yang positif dapat diterima oleh Ketua LAN.

Hubungan dengan Departemen lain berjaian dengan baik, terutama dengan Departemen

Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang banyak berkaitan dengan masalah

kepegawaian.


Pendayagunaan bidang ketatalaksanaan pada PELITAIV didtkberatkan pada peningkatanpenciptaan iklim yang sehat bagi kegairahan pembangunan. Sehubungan dengan itu, makaperhadan khusus telah diberikan kepada soal-soal kepasdan hukum (rule of lawj, keamanandan ketentraman dalam berusaha, penyederhanaan prosedur berbagai perizinan dan lainsebagainya. Dan dalam kaitan ini, yang telah dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat strategis.

a. Menerbitkan INPRES Nomoi 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan danPengendalian Perizinan di Bidang Usaha.

INPRES ini menginstruksikan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga padamasing-masing instansi bawahannya untuk mengambil langkah-langkahpenyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya berdasarkan prinsip atau polayang dijabarkan dalam Lampiran INPRES tersebut.

b. Menerbitkan INPRES Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kelancaian Arus Barang untukMenunjang Kegiatan Ekonomi.

INPRES ini menginstruksikan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait

108AparaturNegara Dalam Pellta IV

untuk mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar anis barang antarpulau, ekspor dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi, danpeningkatan ekspor komoditi non-migas. INPRES ini diikuli 38 peraturan yangmerupakan kesatuan paket kebijaksanaan.

c. Membentuk Tim Penelitian Perizinan di Bidang Usaha berdasarkan Keputusan

MENPAN NomcH* 63/MENPAN/ 1983. Tugas Tim ini, antara lain, melakukan

penelitian pmzinan di bidang usaha, baik yang dikeluaikan oleh Pemerintah Pusat

maupun oleh Pemerintah Daoah, serta memberikan saian-saran penyederhanaannya.

Dalam peikembangannya, Tim ini menangani berbagai langkah-langkah deregulasi

dan debirokratisasi, khususnya di bidang ekoncnni. Tugas ini dilaksanakan dengan

mengarahkan langkah-langkah untuk menciptakan suatu sistem perizinan yang

mendorong dunia usaha, terutama di bidang perdagangan, khusususnya arus barang

ekspor dan impor, serta bidang-bidang lain yang menyangkut peningkatan eflsiensi

perekonomian Indonesia pada umumnya (termasuk bidang perdagangan,

perindustrian, keuangan, perhubungan, pariwisata, penanaman modal, tenaga keija

dan lain sebagainya). Dalam hal ini termasuk juga usaha-usaha untuk menciptakan

konsistensi kebijaksanaan di daerah-daerah melalui penataan standar-standar

perizinan yang menjadi wewenang daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Tim menurut mekanisme penetapan kebijaksanaan

di bawah koordinasi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri dan

Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin/Wasbang), antara lain, adalah sebagai

berikut.

1) Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 yang dimaksudkan untuk mendorong dunia

usaha agar meningkatkan ekspor non-migas, terutama sekali hasil-hasil industri

dan penanaman modal.

Paket ini terdiri dari 3 bagian yang meliputi:

a) Kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal;

b) Kebijaksanaan di bidang Kawasan Berikat;

c) Kebijaksanaan dalam bidang Kemudahan Tata Niaga serta Pembebasan dan

Pengembalian Bea Masuk.

2) Paket Kebijaksanaan 25 Oklober 1986 yang merupakan tindak lanjutkebijaksanaan devaluasi (12 September 1986) di bidang perdagangan, moneter

dan penanaman modal yang terdiri dari:

a) Kebijaksanaan Penurunan Biaya Produksi,

b) Kebijaksanaan Perlindungan Produksi Dalam Negeri yang lebih efisien.


c) Kebijaksanaan Fasilitas SWAP yang bam,d) Kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal.

Paket ini kemudian dilanjutkan dengan:

a) Pakel Kebijaksanaan 15 Januari 1987, khususnya yang mencakup bidangproduksi dan perdagangan tekstil, industri baja, industri mesin, industrimesin listrik dan industri kendaraan bermotor.

b) Paket Kebijaksanaan 11 Juni 1987, khususnya di bidang industri yangmencakup industri pertambangan, minyak dan gas bumi, industri pengolahan

hasil-hasil pertanian, perikanan dan petemakan, serta industri dalam kelompokpengawasan obat dan makanan.

3) Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 mempakan serangkaian kebijaksanaan,

khususnya dalam rangka mendorong ekspor non-migas dan pariwisata, yang

mengatur hal-hal sebagai berikut:

a) Kebijaksanaan di bidang pariwisata.

b) Kebijaksanaan di bidang perindustrian (impor bahan baku/penolong).

c) Kebijaksanaan di bidang ekspor.

d) Kebijaksanaan di bidang penanaman modal.

e) Kebijaksanaan di bidang pasar modal.

4) Paket Kebijaksanaan 27 Oklober 1988 adalah serangkaian kebijaksanaan

deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang mempakan

langkah untuk menyebarluaskan lembaga-lembaga keuangan guna merangsang

kegiatan ekonomi dan penanaman modal di berbagai daerah.

Paket ini terdiri dari rangkaian kebijaksanaan sebagai berikut:

a) Kebijaksanaan di bidang pengerahan dana masyarakat.

b) Kebijaksanaan di bidang peningkatan ekspor non-migas.

c) Kebijaksanaan di bidang peningkatan eflsiensi.

d) Kebijaksanaan di bidang peningkatan kemampuan pengendalian pelak-

sanaan kebijaksanaan moneter.

e) Kebijaksanaan di bidang iklim pengembangan pasar modal. (Paket ini

kemudian, pada masa Kabinet Pembangunan V, dilengkapi oleh Paket

Kebijaksanaan 21 November 1988).

0 Mengikuti pemmusan penyederhanaan dan pengendalian berbagai perijinan

di bidang usaha yang menjadi wewenang dari berbagai Departemen dan

' AparaturNegara Dalam Pelita IV

Lembaga Pemerintah Non-Depaitemen sesuai dengan prinsip-prinsip yangterkandung dalam INPRES Nomor 5 Tahun 1984.

2. Kebijaksanaan yang bersifat umum.

a. Melakukan penyempumaan administrasi umum, meliputi lingkungan InstansiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain dengan melakukan pengkajiandan memberikan tanggapan/pertimbangan atas Rancangan KEPPRES mengenaiPedoman Pengelolaan Perlengkapan Barang Pemerintah.

b. Melakukan pengkajian dan memberikan tanggapan/pertimbangan terhadap peratuian

perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,

sebelum peraturan tersebut disahkan, yaitu meliputi 2 Rancangan Undang-undang,

8 Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 5 Rancangan KEPPRES.

c. Memberikan pertimbangan atas 38 Rancangan Peraturan Pemerintah, 23 di antaranya

telah menjadi Peraturan Pemerintah, yang berkaitan dengan pendirian, upaya

konsolidasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas BUMN, antara

lain meliputi penyesuaian status modal negara.

3. Tugas-tugas yang masih belum dapat diselesaikan karena, antara lain, oleh sebab-sebab

sebagai berikuU

a. Terbatasnya waktu, sesuai dengan masuknya masalah dari Departemen/ Instansi;

b. Masalah-masalah yang sangatfundamental sehingga diperlukan peninjauan kembali

kebijaksanaan yang mendasar,

c. Jalan keluar pemecahan masalah yang memerlukan konsensus atau perubahan

pandangan Departemen/Instansi lainnya.

D. Bidang Pengawasan

1. Pelaksanaan INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Dalam upaya untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang beidayaguna danberwibawa,

sejak tahun 1983, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan

pengawasan dan penertiban Aparatur sesuai dengan yang digariskan dalam GBHNTahun 1983, yakni meningkatkan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang

dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang efektif dan erisien.

Mengingat pentingnya pengawasan tersebut, maka Presiden telah memberikan tugas

kepada Wakil Presiden untuk menangani masalah pengawasan. Di samping itu, dalam

Aparatur Negara Dalam Pelita IV — ^

Kabinet Pembangunan IV diangkat Menteri Koordinaior Bidang Ekonomi, Keuangandan Industri dan Pengawasan Pembangunan yang disingkat Menko Ekuin dan Wasbangdengan KEPPRES Nomor 32 Tahun 1983.

Selain itu, agar pengawasan dapat dilaksanakan lebih efektif, maka dengan KEPPRESNomor31 Tahun 1983, telahdibentukBadanPengawasan Keuangan danPembangunan

(BPKP) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah danb^langgung jawab langsung kepada Prcsiden. Tugas pokok BPKP, antara lain, adalahmempersiapkan penimusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengawasan keuangandan pembangunan.

Selanjumya, dengan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1983, telah ditetapkan pedomanpelaksanaan pengawasan yang dimaksudkan agar seluruh pengawasan dapat dilaksanakansecara lebih terpadu dan terarah, baik dalam penimusan kebijaksanaan dalam pmyusunanrencana maupun dalam pembidangan kewenangan pelaksanaan pengawasan. Dalamrangka pembinaan keterpaduan dan keterarahan tersebut, maka secara periodik maupunsecara insidentil diadakan rapat koordinasi para Menteri dan pejabat tinggi lainnya di

bawah pimpinan Wakil Presiden untuk membahas strategi dan kebijaksanaan

pengawasan, serta rât koordinasi pimpinan aparat pengawasan fungsional yangdipimpin oleh Menko Ekuin dan Wasbang untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan

teknis operasional pengawasan.

Hasil-hasil yang telah dicapai adalah usaha peningkatan kemampuan târatur pengawasan

fungsional di tingkat Pemerintah Pusat, yaitu BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen

danlnspektoratJenderal Pembangunan. Di tingkatPemerintahDaerah adalah Inspektcnat

Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Peningkatan

kemampuan dilakukan dengan penyempumaan-penyempumaan wganisasi, sistem,

prosedur dan tata kerja pengawasan dan peningkatan anggaran untuk mendukung

kegiatan pengawasan.

Sehubungan dengan itu, Kantor MENPAN telah melaksanakan tugas-tugas kegiatan

yang bersifat mendukung kebijaksanaan Pemerintah tersebut di atas dengan

mengupayakan peningkatan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Pusat, antara lain

dengan menyiapkan Surat Edaran (SE) dan Surat MENPAN sebagai berikut:

a. Surat Edaran MENPAN Nomor B-27A/I/MENPAN/1/1986 tentang pelaksanaan

KEPPRES Nomor 10 Tahun 1974, agar semua Pejabat dan Pegawai Negeri

memahami sedalam-dalamnya keprihatinan dan tet^ dapat menunjukkan diri

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab. Surat Edaran ini

dikeluarkan dalam upaya penekanan mengenai penghematan dan pelaksanaan polahidup sederhana bagi semua aparatur.

= Aparatur Negara Dalam PeHta IV

b. Surat MENPAN Nomw B-35/I/MENPAN/6/1987 yang meminta peihatian para

Mentm Kabinet Pembangunan IV, Jaksa Agung R.L, para pimpinan LPND dan

Kesekretaiiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, para Gubemur Kepala Da«:ah

Tingkat I dan Gubemur Bank Indonesia, sehubungan dengan berlakunya KEPPRES

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKPdan INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, seita mengingat Surat MENPAN Nomor B-

824/1/ MENPAN/9/1982 bahwa, di samping hasil pemeriksaan KOPKAMTIB/

OPSTIB, aparat pengawasan fungsional Departemen/LPND dan Instansi Pemerintah

lainnya, balk di Pusat maupun di Daerah, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP

juga (kât sepenuhny a digunakan sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman disiplin

menurut Peraluran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

c. Surat MENPAN Nomw B-56/II/MENPAN/2/1988 yang meminta perhatian para

Inspektorat Jenderal Departemen, pimpinan LPND, Sekretariat Jenderal

LEMSETTINA, Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Umum dan Pimpinan

Bank Pemerintah agar mengirimkan l^K)ran bulanan tentang dndakan administratif

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

d. Dalam rangka peningkatan pengawasan dan penertiban di lingkungan Departemen-

departemen telah dikeluarkan Surat-surat MENPAN kepada pimpinan Departemen

untuk mengingatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemoiksaan BPKP lerhadap

Aparat Pemerintah yang telah terbukti bersalah di lingkungan Departemen yang

bersangkutan.

2. Pelaksanaan INPRES Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan penertiban di lingkungan Departemen/Lembaga dan di lingkungan Aparat Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengandilancarkannya Operasi Tertib berdasarkan INPRES Nomor 9 Tahun 1977 terhadappenyalahgunaan jabatan, komersialisasi jabatan, kompsi, pemborosan, kebocoran,pungutan liar dan perbuatan tercela lainnya.

Operasi Tertib dimaksudkan untuk mendinamisasikan fungsi aparatur pengawasanPemerintah dalam peningkatan tertib organisasi, kepegawaian, keuangan danketatalaksanaan dalam lingkungan Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah.Walaupun Operasi Tertib telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata dengan sekurang-kurangnya dapat menciptakan iklim yang tidak merangsang untuk melakukanpenyimpangan-penyimpangan, namun disadan bahwa upaya untuk mewujudkanketertiban belum selesai. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penertibanmasih hams terns dilaksanakan.

Aparaiur Negara Dalam Pelita IV

Mengenai hasil penertiban yang telah dicapai sejak dilancarkannya Operasi Tertib, Juni1977, dapat dikemukakan bahwa oknum aparatur Pemerintah yang ditindak meliputi25.864 orang yang terlibat dalam 19.596 kasus. Dari jumlah oknum tersebut di atas.yang dikenakan tindakan administratif sebanyak 24.444 orang, sebanyak 1.180 orangdikenakan tindakan hukum dan 240 orang dikenakan tindakan lain.

Dalam hubungan dengan penertiban-penertiban tersebut maka, berdasarkan INPRESNomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan UpacaraPengibaran Bendera M«ahPutihpadasetiaptanggal 17 di semualnstansiPemerintah telah ditetapkankebijaksanaanagar paraMenteri/KetuaLembagaatau PejabatEselon I yang ditunjuk sebagai InspekturUpacarapadakesempatan tersebutdapat,antaralain,mengumumkan tindakan-tindakanatas langkah-langkah penertiban yang telah diambil dalam lingkungan masing-masing.Selain pengumuman tentang langkah-langkah penertiban tersebut, dilakukan jugapengumuman tentang hal-hal yang baik atau positif seperti pemberian penghargaankepada mereka yang berprestasi. Pengumuman-pengumuman tersebut dimaksudkansebagai langkah-langkah edukatif agar Aparatur Pemerintah berbuat semakin tertib,berdisiplin dan berprestasi.

Di samping upaya penertiban dalam rangka Operasi Tertib serta penertiban yangdilakukan secara fungsional dan operasional oleh atasan langsung terhadap bawahan,

selama PELITAIV dilaksanakan pula operasi penertiban gabungan sebagai berikuU

a. Operasi Bima Jaya II, III dan IV dengan uijuan membantu Departemen Pekeijaan

Umum, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga untuk membebaskan dan melancarkan

pelaksanaan ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena proyek jalan tol dan aiteri,

serta jalan lingkar di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Oknum yang terlibat

meliputi 13 orang ABRI, 46 wang Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang swasta.

Kesemuanya dikenakan tindakan disiplin maupun tindakan hukum.

b. OperasiNirmala dengan tujuan membantu Departemen Kesehatan untuk melakukan

penertiban tertiachp perbuatan-perbuatan penyelewengan dalam pengadaan obat-

obatan dan alatkesehatan, telah berhasil menemukan keterlibatan 15 orang Pegawai

Negeri Sipil yang semuanya dikenakan tindakan disiplin.

c. Operasi ArthaReksa dengan tujuan membantu Departemen Keuangan, cq. Direktorat

Jenderal Beadan Cukai, untuk menertibkan penyimpangan dalam realisasi Sertifikat

Ekspor. Oknum yang terlibatmeliputi 3 orang eksportir yang diajukan kePengadilan

Negeri dan 31 orang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tindakan disipliner.

d. Operasi Pura Yaqsa dengan tujuan membantu Departemen Kehakiman dalam

penertiban terhadap penyimpangan pengeluaran paspor R.I. Oknum yang t^libat

sebanyak249 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang swasta. Semuanya dikenakan

— Aparatur Negara Dalam PelitatV

tindakan disiplin maupun tindakan hukuin.

e. Op^:asi Tanah Kalimantan Selatan dengan tujuan membantu Direktorat JenderalAgraria, Departemen Dalam Negeri, dan Gubemur Kepala Daerah Tingkat IKalimantan Selatan, untuk menertibkan adanya sertifikat-sertirikat tanah yangmencakup tanah negara yang perolehannya di luar prosedur yang berlaku. Kasus inimelibatkan 29 orang oknum Pegawai Negeri, 3 orang di antaranya diajukan kePengadilan Negeri, sedangkan lainnya dikenakan tindakan disiplin.

f. Operasi Kasus Badan Penyelenggaia Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK)dengan tujuan membantu Departemen Kesehatan untuk melakukan penertibanterhadap manipulasi dalam administrasi keuangan BPDPK/Asuransi Kesehatan

Pegawai. Oknum yang terlibat terdiri seorang anggota ABRI, 19 orang PegawaiNegeri Sipil dan 2 orang swasta yang semuanya dikenakan tindakan disiplin dantindakan administratif.

g. Operasi Kasus LPNAÎPl Bogor untuk menertibkan penyelewengan pengelolaan

keuangan lembaga tersebut Kasus ini melibatkan 15 orang Pegawai Negeri Sipildan 2 orang swasta yang masing-masing dikîakan tindakan disiplin dan sanksi

administratif.

h. Opâsi Kasus Pembebasan Tanah Kalid^s dengan tujuan membantu Departemen

Keuangan dan Gubemur/KDKI Jakarta dalam pemeriksaan adanya manipulasi

harga tanah guna membangun pool bis kota di Kalideies. Oknum yang terlibat

sebanyak IS orang Pegawai Negeri Sipil dan seorang swasta yang dikenakan

tindakan disiplin dan administratif.

i. Operasi Kasus Pembangunan Gedung PUSPENMAS Cianjur dengan tujuan

membantu Departemen Penângan untuk mengungkapkan adanya manipulasi

harga tanah. Oknum yang terlibat sebanyak 17 wang yang dikenakan tindakan

disiplin.

j. Operasi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara untuk melakukan

pêriksaan t^hadap adanya manipulasi pemungutan pajak (BBN) kendaraan

bermotor yang melibatkan seorang anggota ABRI dan 13 orang Pegawai Negeri

Sipil. Teihad^^ oknum-oknum t^sebut di atas dikenakan tindakan disiplin.

k. Operasi Citra Bhakti untuk membantu Departemen Keuangan melakukan penelitian/praeitiban teifaad^q) penoimaan pensiiut/ondostand ABRI NRP,dan mengungkapkan

kasus manipulasi/penyelewengan dalam proses penertiban dan pembayaran SuratKeputusan onderstand yang dilakukan oleh petugas/pejabat, calo dan penerimaonderstand. Operasi ini dilakukan di 26 Propinsi.

AparaturNega/atkUamPolitalV

1. Operasi Angkutan Pertambangan untuk membantu BPKP untuk mengungkapkan

kasus penyalahgunaan wewenang dan manipulasi keuangan pmisahaan PT APyang menimbulkan kerugian keuangan negara yang melibatkan direktumya dan

perkaianya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

m. Kasus pungli di Kanim-Sus Departemen Tenaga Keija dengan tujuan membantu

Dcpartemen Tenaga Keija untuk melakukan pemeriksaan atas pungli yang dilakukan

Kekanim-Sus pada Departemen Tenaga Kerja terhadap biaya paspor Tenaga KeijaIndonesia/TenagaKerjaWanitasebanyak 101.000buah. Kepada yang bersangkutan

telah dilakukan tindakan hukuman disiplin dan perkaranya diserahkan kepada

Pengadilan.

n. Penertiban PT Garuda Indonesia (GIA) dengan tujuan membantu Departemen

Perhubungan dalam memantau pelaksanaan pengangkutan penumpang dan barang

yang dapat menigikan dan membahayakan pesawat PT Garuda Indonesia, yang

melibatkan 2 petugas dan 14 orang lainnya. Mereka semuanya dikenakan tindakan

disiplin.

o. Operasi RataGanadengan tujuan membantu Dq)artemen Perhubungan, cq. Diiektorat

Perhubungan Darat, untuk memperlancar pelaksanaan pembebasan tanah dan

penertiban tanah-tanah PJKA yang dilakukan oleh aparatur fungsional agar

pembangunan Jalan Layang Kereta Api Lintas Tengah (Manggarai - Jakarta Kota)

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

p. Operasi Artha Negara dengan tujuan membantu PT Asuransi Jasa. Indonesia

mengadakanpenelitian dan pemeriksaan/jnterogasi sertapenyelesaian sampai tuntas

mengenai kasus terjadinya kebakaran serta menentukan kebenaran pengajuan klaim

kebakaran oleh PT Neltronik Surabaya dalam rangka menyelamatkan keuangan

negara. Peikaranya telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

q. Operasi Bima Jaya V Marga Gana dengan tujuan membantu Departemen Pekeijaan

Umum, cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk memperlancar pelaksanaan

pembebasan tanah yang dilakukan oleh aparat fungsional agar pembangunan jalanlayang antara Cawang - Tanjung Priok dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang

ditentukan.

r. Operasi Tatas I dengan tujuan membantu Departemen Pekeijaan Umum, cq.Direktorat Jenderal Pengairan Koordinasi Pioyek Pengendalian Banjir JakartaRaya, untuk mempercepal/memperlancar penyelesaian pembebasan tanah dalamrangka normalisasi Kali Grogol, Wilayah Jakarta Barat, yang dilakukan oleh aparatfungsional agar teicapai penyelesaian sesuai jadwal yang dit»itukan.

116Aparatur Negara Dalam Pelita IV

s. Operasi Bhumi Griya dengan tujuan membantu PERUM PERUMNAS untuk

menyelesaikan secara tuntas masalah tanah PERUM PERUMNAS di Cengkareng,

Jakarta Barat, seluas kurang lebih 334 Ha yang ditangani oleh aj^rat fungsional

guna pembangunan perumahan dan pemukiman sesuai Rencana Induk Pmimahan:

1) Peneitiban tanah yang pemah dibebaskan tahun 1983-1985 seluas kurang lebih

130.26 Ha.

2) Pembebasan tanah selebihnya seluas kurang lebih 203,74 Ha.

Dalam rangka kerja sama pengawasan dan penertiban tugas operasional dengan

OPSTIBPUS telahdilakukan p^bantuan-perbantuan tenaga Staf Asisten IV MENPAN

kepada OPSTIBPUS dalam operasi-operasi tersebut di atas.

Aps^tur Negara Dalam Pelita IV —— U 7

Bab V

PARATUR NEGARA

DALAM PELITA V

(1989/1990 - 1993/1994)

nm

Q idang Umum MPR hasil Pemilu 1987 yang diselenggarakan dari tanggal 1 sampai^ dengan 11 Maret 1988 menghasilan 7 buah Keteuqpan. Sesuai dengan kebiasaanketatanegaraan yang dimulai sejak tahun 1973, dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1988,

Lembaga Tertinggi Negara ini pada tanggal 9 Maret 1988 telah menerima baik pertanggung

jawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris MPR yang disampaikannya

dalam Rapat Paripuma ke S MPR tanggal 1 Maiet 1988. Keesokan harinya, tanggal 10 Maret

1988, dalam Rât Paripuma ke 10 MPR, Jenderal (Pum.) Soeharto diangkat kembali menjadi

Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya. Dalam

menjalankan tugas-tugasnya selaku Mandataris MPR, Presiden Soeharto dibantu oleh Letnan

Jenderal (Pum.) Sudharmono, SH. selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat

dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1988 dalam Rapat Paripuma ke 12 MPR tanggal 11

Maret 1988.

Dalam pada itu, dengan Ketetapan MPR Nomor Vl/MPR/1988 tanggal 9 Maret 1988, Lembaga

Tertinggi Negara tersebut melimpahkan berbagai tugas dan wewenang kepada Presiden/

Mandataris MPR sebagai berikut.

Pasal 1.

Demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai d^gan cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 1945 melimpahkan tugas kepada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat untuk:

a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan meny usun serta melaksanakan

Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-V dalam rangka Garis-garis Besar Hainan

Negara;

b. Menemskan penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara di segala bidang dan

tingkatan;

c. Menemskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi

Pancasila;

d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktifdengan orientasi pada kepentingan

Nasional.

Pasal 2.

Melimpahkan wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untukmengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dankesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulanginya gejolak-gejolak sosial dan bahayaterulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah

Aparatur Negara Dalam Pelita V —

penyelamatan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan kehidupan Demdoasi

Pancasila serta menyelamatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

PAN OALAM CSBHH1988

"pv engan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, Lembaga Tertinggi Negara menetapkan^ Garis-garis Besar Hainan Negara (GBHN) yang hams dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR dalam penyusunan serta pelaksanaan REPELITA V, di mana tentang

Pendayagunaan Aparatur Negara ditetapkan sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu makin ditingkatkan

pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara b^dasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih

efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan selumh tugas umum

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dilandasi semangat dan sikap

pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan

Aparatur Pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu,

kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi

serta penyediaan sarana dan prasarana.

3. Pembinaan, penyempumaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik di tingkat

pusat maupun daerah, termasuk pemsahaan-pemsahaan milik negara dan milik daerah

selaku aparatur perekonomian negara, perlu dilakukan secara tems-menerus sehingga

dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanannya. Sejalan

dengan itu aparatur pemeHntah hams makin mampu melayani, mengayomi serta

menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap

terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat

4. Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan

dan makin ditingkatkan, temtama dalam menangani masalah kompsi, penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan

liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan

pembangunan serta memsak citra dan kewibawaan Aparatur Pemerintah. Untuk itu

perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannyaserta dikembangkan kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional.

- Aparatur Negara Dalam PelitaV

5. Hubungan fungsional antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga p^âkilan rakyat,baikdi tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan.

6. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan yang tersebar dan merata di

selunih pelosok Tanah Air dan dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa,

maka hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu

tmisdikembangkanatasdasarkeutuhan negarakesatuan dan diarahkanpada pelaksanaan

otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Upaya ini perlu dilaksanakan

bersama-sama dengan dekonsentrasi dan kebijaksanaan lainnya yang dât mendorong

kemajuan dan pembangunan daerah.

7. Dalam rangka lebih memperlancar tugas pemerintah dan menyerasikan pembangunan

di daerah, perlu makin ditingkatkan koordinasi, kerja sama dan kemampuan Aparatur

Pemerintah yang ada di daerah, balk aparatur pusat maupun aparatur daerah.

8. Usaha memperkuat dan memajukan pemerintahan desa perlu dilanjutkan dan lebih

dikembangkan sehingga makin mampu melayani dan mengayomi masyarakat,

menggerakkan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam pembangunan, serta

penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif.

Sementara itu, untuk membantu Presiden dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan-

ketetân MPR lainnya, dengan KEPPRES Nomor 64/M Tahun 1988, Presiden Soeharto

membentuk Kabinet Pembangunan V yang terdiri dari 38 orang Menteri. Salah seorang di

antaranya, Ir. Sarwono Kusumaatmadja diangkat menjadi MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEXSARA. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan

fungsi MENPAN dalam Kabinet Peml^gunan V adalah sama dengan kedudukan, tugas

pokok dan fungsi MENPAN dalam Kabinet Pembangunan IV seperti yang ditetapkan dalam

KEPPRES Nomor 25 Tahun 1983, yaitu:

1. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang

bersangkutan dengan peningkatan pendayagunaan yang meliputi pembinaan,

penyempumaan dan penertiban Aparatur Pemerintahan Pusat, aparatur Pemerintahan

Daerah, dan Aparatur Perekonomian Negara;

2. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan

kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada nomor 1 di atas;

3. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan pendayagunaan seluruh Aparatur

Pemerintah dalam segi kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang meliputi

pembinaan, penyempumaan, dan penertiban guna tercapainya keija sama yang serasi,

selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah

secara menyeluruh;

Aparatur Negara Dalam PelitaV ——— 123

4. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Lembaga Administrasi Negara, Badan

Administrasi Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional sejauh menyangkut bidang

peningkatan pendayagunaan;

5. Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di

bidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

BerbedadenganMENPANdalam KabinetPembangunanlV ataubeberapaKabinetsebelumnya,

jabatan MENPAN dalam Kabinet Pembangunan V tidak merangkap dengan jabatan Wakil

Ketua BAPPENAS.

1, Kebijaksanaan program PAN Pclita V.

Sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan dalam GBHN 1988,

kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan Aparatur Pemerintah dalam kurun

waktu REPELITA V menipakan kelanjutan dan peningkatan dari berbagai upaya

Pendayagunaan Aparatur yang telah dilakukan dalam PELITA IV. Adapun tujuan

pembangunan Aparatur Pemerintah dalam REPELITA V, seperti yang tertuang dalam

Buku III REPELITA V, adalah agar terciptanya sistem administrasi pemerintahan dan

kepegawaian yang berkualitas tinggi, berdisiplin, penuh semangat pengabdian kepada

bangsa dan negara, serta mampu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan dan

pembangunan secaraberdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa. Untuk mencapai

tujuan tersebut, kebijaksanaan aparatur pemerintah pada dasamya terarah pada usaha-

usaha pendayagunaan seluruh unsur sistem Aparatur Pemerintah; termasuk unsur-unsur

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan; sistem perencanaan, pengendalian, pelak-

sanaan dan informasi; sistem pengawasan, hukum dan disiplin aparatur, serta penelitian dan

pengembangan administrasi pembangunan.

a. Kelembagaan.

Kebijaksanaan kelembagaan berisikan rangkaian usaha penyempumaan organisasi

Pemerintah Pusat, Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa, hubungan Pemerintah Pusat

dan Daerah, serta Perwakilan-Perwakilan di luar negeri. Dengan langkah-langkah

tersebut diharapkan Aparatur Pemerintah benar-benar dapat menampung beban kerjadan tuntutan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan serta mampu lebih

meningkatkan kemungkinan berkembangnya kemampuan profesional, menghindarkanpengembangan organisasi yang tidak tepat, dan mencegah kekaburan dan tumpangtindih, khususnya dalam penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan.

10A. ̂

- Aparatur Negara Dalam PelitaV

b. Kepegawaian.

Sumber daya manusia menipakan unsur strategis dalam Aparatur Pemerintahan.

Terciptanya aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan b^wibawa baik diPusat maupun di Daerah, Pegawai Negeri yang cakap, bersih dan berwibawa hanya

mungkin toûjud apabila mêka memiliki kemampuan profesitxial, kehidupan yang

memadai, berdedikasi dan berdisiplin dalam mengemban tugas.

Langkah kebijaksanaan pendayagunaan di bidang kepegawaian pada pokoknya

mencakup 6 hal mendasar, yaitu sikap mental, kemampuan profesional, karier,kesejahteraan, sistem informasi dan ketatalaksanaan kepegawaian. Pelaksanaannya

selamakurun waktu PELITA V didasaikan ataskebutuhan nyatadengan mempeifaatikan

keuahgan negara.

c. Ketatalaksanaan.

Pendayagunaan ketatalaksanaan, baik dalam hubungan administrasi umum maupun

administiasi kebijaksanaan pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan

daya guna serta hasil guna penyelenggaraan penimusan kebijaksanaan, pengawasan,

pengendalian pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Sistem administrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian.

Tujuan kebijaksanaan penyempumaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan pengendalian adalah meningkatkan kemampuan, kualitas dan daya guna serta hasil

guna keseluruhan tahapan dan tingkatan administrasi p^ncanaan, pelaksanaan dan

pengendalian. Langkah kebijaksanaan dalam PELITA V pada ptdcoknya meliputi

aspek-aspek sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pembiayaan dan pelaksanaan,

sistem pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi.

e. Sistem pengawasan.

Kebijaksanaan pendayagunaan sistem pengawasan meliputi langkah-langkah

penyempumaan, peningkatan, dan pemantapan sistem, saiana dan pelaksanaan, baik

pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat maupun

pengawasan politik (legislatiQ.

f. Aparatur perekonomian negara dan daerah.

Kebijaksanaan pendayagunaan BUMN dan BUMD dalam PELITA V mencakup usaha-usaha peningkatan kemandirian, peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan

pembinaan pengembangan,'serta pemantapan sistem pengawasannya.

g. Peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan terdapatbeberapa pokok kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam kurun waktu PELITA V,yaitu:

Aparatur Negara Dalam PelitaV

1) menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan peran serta dunia usaha dan

masyarakat pada umumnya dalam berbagai kegiatan pembangunan di bidang

ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi;

2) peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan

sehingga dapat bekerja secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, dengan daya

saing serta nilai tambah yang meningkat;

3) peningkatan hubungan antara kelompok usaha kecil, menengah dan besar,

4) meningkatkan dan memantapkan jaringan antara berbagai hirarki pusat-pusat

produksi dan pemasaran;

5) pemantapan perilaku birokrasi sehingga lebih menunjang prakarsa dan peran serta

masyarakat tersebuL

h. Disiplin aparatur dan tertib hokum.

Dalam REPELITA V Pemerintah menetapkan disiplin nasional yang dipelopori Aparatur

Negara sebagai krida ke dua Panca Krida Kabinet Pembangunan V yang menyatakan:

"Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh Aparatur Negara menuju

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa", merupakan salah satu

persyaratan pokok bagi terselenggaranya pembangunan yang berdaya guna dan beihasil

guna.

Dalam peningkatan disiplin aparatur diperhatikan segi-segi hokum, antara lain

penyempumaan peraturan perundang-undangan dan pemantapan pelaksanaan dari

ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk hal-hal yang diatur oleh PERATUN

sebagai kelanjutan dan peningkatan dari kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam

PELITAIV.

i. Penelitian Aparatur Pemerintah.

Tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi dalam PELITA V diperkirakan akan

lebih berat, lebih kompleks dan lebih mendasar. Karena itu kemampuan Aparatur

Pemerintah hams ditingkatkan dan sist^m administrasi pembangunan lebih dimantapkan.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur pemerintah dan memantapkansistem administiasi pembangunan hams ada dukungan yang tepat dalam kebijaksanaan

dan langkah-langkah penelitian di bidang Aparatur Pemerintahan. Hasil penelitian

dapat dijadikan masukan dalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan pendayagunaanaparatur secara tepat, memberikan informasi yang diperlukan bagi kebutuhan analisa

dan penilaian pelaksanaan pembangunan, serta identifikasi perkembangan-

perkembangan bam.

Sebagai kelanjutan dari peningkatan pendayagunaan aparatur yang telah dilakukandalam PELITA IV, dalam kumn waktu PELITA V dikembangkan program penelitian

126 Aparatur Negara Dalam Pelita V

dan pengembangan, program DIKLAT aparatur, program peningkatan efisiensi aparatur

dan pengawasan, program peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan dengan

mengutamakan kegiatan yang bersifat pemeliharaan.

2. Delapan (8) Program Pemacu PAN.

Sesuai KEPPRES Nomor 13 Tahun 1989 tentang PELITA V 1989/1990 - 1993/1994,

khususnya dalam Buku UI Bab 30 tentang Sektor Aparatur tercantum berpuluh-puluh

program PAN yang dapat dikelompokkan dan dibagi dalam bidang-bidang:

a. Kelembagaan;

b. Kepegawaian;

c.. Ketatalaksanaan;

d. Sistem administrasi perencanaan, pemantauan dan pengendaiian;

e. Sistem pengawasan;

f. Aparatur perekonomian negara dan daerah;

g. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

h. Penelitian Aparatur Pemerintah;

i. Disiplin aparatur dan tertib hukum.

Pengelompokkan program PAN tersebut di atas bertujuan untuk mensistematisasikan

penanganan permasalahan, baik dalam pengidentifikasian maupun pendekatan pemecahan

masalah. Dan pengelompokkan ini sekaligus juga menggambarkan keanekaragaman

obyek-obyek PAN.

Dalam pelaksanaannya,kegiatan PAN dirasakan lebih berdayagunaapabiladipilih program

PAN yang:

a. lebih langsung bermanfaat bagi administrasi pemerintahan;

b. lebih berpengaruh dalam mendorong pelaksanaan program-program lain;

c. berkenaan langsung dengan dasar-dasar manajemen;

d. berorientasi pada sumber daya manusia;

e. kenyal dan tahan uji terhadap pengaruh waktu dan perubahan lingkungan.

Pemilihan program-program PAN yang memenuhi kriteria di atas, dilakukan agar secara

strategis kegiatannya dapat lebih cepat menghasilkan jawaban bagi persiapan tinggal

landas.

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran Buku III PELITA V, pada awal PELITA V, Kantor

MENPAN telah meny usun pedoman keija yang dituangkan ke dalam Keputusan MENPAN

Nomor 90/MENPAN/1989 tentang Program Pemacu sebagai Prioritas Pembangunan

Aparatur Negara dalam PELITA V Beserta Langkah-langkah Implementasinya. DalamKeputusan MENPAN tersebut diungkapkan adanya pilihan program PAN strategik yangmemacu program PAN lainnya, yang diperoleh dari kajian dan telaahan, serta berlandaskanpadaGBHN, Krida Kedua PancaKrida Kabinet Pembangunan V, dan PELITA V. Sebagai

Aparatur Negara Dalam PelitaV —

langkah pertama, dari program PAN strategik yang memacu PAN itu ditetapkan 8 Program

Pemacu PAN yang terdiri dari:

a. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT);

b. Penerapan Analisis Jabatan (ANJAB);

c. Penyusunan Jabatan Fungsional (JAFUNG);

d. Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur (MUTPIM);

e. Penyederhanaan Prosedur Kepegawaian (PROSPEG);

f. Penyederhanaan Tata laksana Pelayanan Umum (YANUM);

g. Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP);

h. Penitikberatan Otonomi Daerah Tingkat n (OTODAT).

Program PAN itu belum mencakup keseluruhan program pendayagunaan. Program strategik

PAN yang diprioritaskan itu justru akan memacu program-program PAN lainnya secara

bersamaan sehingga diharapkan dapat mendayagunakan Aparatur Negara.

Selanjutnya, untuk memperjelas sckaligus penjabaran dari Keputusan MENPAN Nomor 90/

MENPAN/1989 tersebut di atas, telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan

MENPAN Nomor 19/MENPAN/1990 tcntang Kerangka Acuan Program Pemacu Pendaya

gunaan Aparatur Negara yang pada intinya memuat latar belakang, pokok permasalahan dan

arah kebijaksanaan dari ke-8 Program Pemacu PAN tersebut.

U paya pemasyarakatan, pemahaman dan penggiatan delapan program pemacu PAN telah,sedang dan terns berlangsung baik di Pusat maupun Daerah yang dilaksanakan melalui

berbagai media seperti rapat kerja, forum komunikasi, ceramah, diskusi, penataran, siuat

edaran dan lain sebagainya.

Program-program pemacu PAN itu hingga dewasa ini telah pula menghasilkan berbagai sinergi

seperti lahimya program Budaya Keija, Unit Swadana, perampingan birokrasi, eflsiensi

administrasi pemerintahan, dan Iain-lain.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan 8 program pemacu PAN sejak

awal periode 1989/1990 sampai dengan akhir periode 1992/1993, di bawah ini dijelaskan

uraian masing-masing program seperti berikut:

128 ^)aratur Negara Dalam PeSta V

a. Pengawasan Melekat.

Program WASKAT sebagai kegiatan dalam proses manajemen pemerintahan danpembangunan, sekalipun sudah dilaksanakan, temyata masih tetap perlu diupayakanpeningkaiannya alas dasar INPRES Nomor 1 Tahun 1989. Oleh karena itu, berbagaiperangkat lunak sebagai pendukung INPRES tersebut telah dikeluarkan, yakni berupaberbagai Keputusan MENPAN, sq)erti:

>

1) Program Pemacu sebagai Prioritas PAN dalam PELITA V beserta Langkah-langkahImplementasinya;

2) Susunan Organisasi, Tugas, Tata Kerja dan Susunan Tim Asistensi dan Evaluasi;3) Petunjuk Pelaksanaan WASKAT;

4) Petunjuk Pelaksanaan Tugas LAN Dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

WASKAT;

5) Pembentukan Tim Peneliti dan Evaluasi Pelaksanaan WASKAT

Semua perangkat lunak itu dibentuk guna mewujudkan keberhasilan WASKAT, dimana

padagilirannya diharapkan keberhasilan pencapaian Uijuan dan sasaran WASKAT ini akan

membawakondisi yang sangatdibutuhkan dan sebagai usahapreventif, sekaligus mencegah

timbulnya kasus gugatan di Pâdilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang kini tengah

berlangsung.

Berdasarkan data yang tercatatsampaidenganbulan Maret 1993,InstansiPemerintah,PTN

dan BUMN yang telah menyampaikan laporan Program Peningkatan Pelaksanaan (P3)

WASKAT Tahun 1991/1992 adalah sebanyak 258 dari 351 Instansi (73,50 %). Angka ini

mengalami kenaikan dibandingkan dengan laporan P3 WASKAT Tahun 1990/1991.

Sedangkan laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan WASKAT Tahun 1990/1991, sampai

dengan bulan Maret 1993 telah disampaikan sebanyak242.dari 350 instansi (67,60 %) atau

naik sebanyak 17,05 % dibandingkan dengan Izqxvan Tindak LanjutPelaksanaan WASKAT

Tahun 1989/1990.

Sampai dengan bulan Maret 1993, Laporan P3 WASKAT Tahun 1992/1993 yang telah

disampaikan sebanyak 238 dari 330 Instansi (73,03 %), sedangkan Laporan Tindak Lanjut

Pelaksanaan WASKAT Tahun 1991/1992 sebanyak 215 dari 330 instansi (65,15%).

Upaya penataran WASKAT termasuk tatacara pengisian Laporan P3 WASKAT di PTN

dan BUMN atas kerjasama Kantor MENPAN dengan Dep. Pedidikan dan Kebudayaan dan

instansi terkait pembina BUMN, terns diintensifkan. Selain ini untuk mengetahui

Aparatur Negara Dalam Patita - 129

perkembangan pelaksanaan penyampaian Laporan P3 WASKAT di lingkungan PTN danBUMN, telah dilakukan pemantauan ke beberapa PTN dan BUMN di Propinsi SumateraBarau Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timurantara bulan Juli dan September 1992.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan kemajuan pelaksanaanWASKAT, dilaporkan pula kemajuan pelaksanaan tindak lanjut pengawasan fungsional(WASH AL) berupa tindakan administratif serta kasus pelanggaran disiplin yang ditanganioleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) secara rutin oleh MENPAN di dalamRapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang dipimpin langsung oleh WakilPresiden.

Perlu diketahui pula bah wa program Budaya Kerja yang diselenggarakan di masing-masingDepartemen/Instansi, temyatajuga telah mendorong semakin ditingkatkannya pembudayaanWASKAT.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan oleh Aparat Pengawasan secara fungsionalbaik intern maupun ekstem Pemerintah, yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing IRJEN DepartemenA-PND, SEKJEN LEMTERTINA, Kejaksaan Agung

dan Pimpinan Bank-bank Pemerintah sejak awal PELITA V secara aktif menyampaikan

laporan ke Kantor MENPAN.

Atkûn jumlah peristiwa^rbuatan penyimpangan yang dilaporkan oleh Departemen,

LPND, Kejaksaan AgungA-EMTERTINA dan Bank-Bank Pemerintah dari awal Pelita V

sampai dengan bulan Maret 1993 adalah sebesar 12.268 peristiwa^rbuatan.

1) Sedangkan jumlah pegawai yang terkena tindakan penertiban baik secara administratif

maupun hukum telah mencapai 14.818 orang terdiri dari:

a) Golongan 1: 2.909 orang (19,63 %);

b) Golongan II: 8.328 orang (56,20 %);

c) Golongan IB: 3.179 orang (21,45 %);

d) Golongan IV: 402 orang (2,71 %).

2) Dilihat dari instansinya jumlah pegawai yang ditindak tersebut dapat diperinci sebagai

berikut:

a) Departemen; 11.693 orang (78,96 %);

AparaturNegara Dalam Pelita V

b) LPND: 629 oiang (4,25 %);

c) Kejaksaan Agung/LEMTERTINA: 535 orang ( 3,61 %);

d) Bank-bank Pemerintah: 1952 orang (13,18 %).

3) Sementara itu, dari bermacam-macam penyimpangan seperti Penyalahgunaan Wewe-

nang, Kebocoran/ pemborosan Keuangan Negara, Pungutan Liar dan Disiplln Pegawai

yang telah diproses pada masing-masing Departemen/ Instansi sampai dengan bulan

Maret 1993 seluruhnya mencapai 14.818 peristiwa/perbuatan t^diri dari:

a) Penyalahgunaan wewenang: 612 perisdwa/perbuatan;

b) Kebocoran/pemborosan keuangan Negara: 949 peristiwa/perbuatan;

c) Pungutan liar: 347 p^tiwa/perbuatan;

d) Disiplin pegawai: 10.390 peristiwaêibuatan.

4. Dilihat dari instansinya jumlah peristiwa/jperbuatan t^^but dapat diperinci sebagai

berikut:

1) Departemen: 8.683 peristiwa^rbuatan;

2) LPND: 481 peristiwa^rbuatan;

3) Kejaksaan Agung/LEMTERTINA: 510 peristiwa/perbuatan;

4) Bank-bank Pemerintah; 1.594 peristiwa/perbuatan.

5. Sesuai penjelasan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan yang dipimpin Wakil Presiden

RI pada tanggal 17 Pebruari 1993 perkembangan Pengawasan Masyarakat (WASMAS)

melalui Tromol Pos5000sejak4 April 1988 s/d Maret 1993, telah diperoleh suratmasuk

sebanyak 78.350. Dari jumlah tersebut, 80,40 % telah disalurkan ke instansi teikait dandari instansi terkait telah pula dijawab/diterima tanggapan sebanyak 76,7 %.

PEfcAkSAtÂANPENiflAPANAIÎAUStSJABAtAN

"P elaksanaan program Analisis Jabatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahim1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian. Hasil-hasil kegiatan pelatihan Analisis Jabatan

di Departemen/Instansi pada bulan Maret 1993 mencapai 82 %. Jumlah tersebut mengalamipeningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan angka yang dicapai pada akhir tahun anggaran1990/1991.

Jumlah Analis Jabatan dan Analis Manajemen mengalami penin^tan yang cukup berarti baikdi Pusat maupim di Daerah. Sampai dengan Maret 1991, Jumlah Analis Jabatan baru mencapai4.550 orang, 2.598 orang diantaranya merupakan para Analis Jabatan Tingkat Daerah, dansisanya sebanyak 1.952 Analis Jabatan Tingkat Pusat. Sedangkan sampai dengan Maiet 1993,jumlah tersebut meningkat menjadi 8000orang (77,52 %), yang terdin dan 2.500 orang Analis

AparaUtr Negara Dalam Pelita V 131

Tingkat Pusat dan 5.500 orang Analis Tingkat Daerah.

Tenaga Analis yang ada lersebut diarahkan dan dikembangkan menjadi Tenaga AnalisIvlanajemen, sehingga pada gilirannya akan menempatkan mereka pada lingkup fungsi dilingkungan organisasi dan tata laksana.

Dalam rangka memantapkan pengembangan manajemen, LAN secara bertahap dan

berkelanjutan sedang membentuk stmktur inti Analis Manajemen yang dipilih dari beberapaDepartemen/Instansi lain. Mereka akan menjadi instruktur Analis Manajemen di instansimasing-masing.

Hasil analisis jabatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan

program pemacu lainnya seperti WASKAT, jabatan fungsional, peningkatan mutu aparatur,

prosedur kepegawaian, pelayanan umum dan otonomi Daerah Tingkat II.

Pada masa yang akan datang, yang terpenting dari penyelenggaiaan analisis jabatan ini adalah,

bagaimana memanfaatkan informasi jabatan bagi pemantapan penataan organisasi dan

penyusunan rumusan kebijaksanaan dalam menetapkan formasi jabatan, syarat jabatan,

perencanaan pendidikan, serta pembinaan karier.

wm

JABATAN FONaSlONAL

'JP ujuan dari dilaksanakannya penyusunan jabatan fungsional antara lain adalah untuk:1. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas/^keijaan tertentu;

2. Meningkatkan produktivitas pegawai;

3. Mengurangi kecenderungan bertambahnyajabatan stniktural, mempeijelas pembinaan

karier pegawai;

4. Terbinanya sistem administrasi kepegawaian yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna.

Dasar hukum pelaksanaan program penyusunan jabatan fimgsional adalah Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peikembangan Jumlah Jabatan

Fungsional:

1. Awal PELITA V baru terdapat 8 jabatan fungsional;

2. Periode 1989/1990 dan periode 1990/1991 menjadi 50 jabatan fungsional, 19 di

antaranya telah menikmati tunjangan dari Dep. Keuangan, sedangkan 8 jenis lainnya

132 Aparatur Negara Dalam Pelita V

telal) memp^leh persetujuan dari Dep. Keuangan dan kini tinggal menunggu KEPPRES

tunj^gannya.

3. Periode 1991/1992 t^dapat usulan sejumlah 51 jabatan fungsional, 20 di antaianya

telah selesai diproses dan 31 lainnya masih dalam proses.

Pada saat ini sedang disusun RPP tentang Penetapan Jabatan Fungsional. Dalam tenggang

waktu penyelesaian RPP t^sebut, semua proses penetapan jabatan fungsional belum dapat

dilaksanakan sehingga penerapannya belum dapat direalisasikan.

Di samping itu, telah dilakukan finalisasi evaluasi dan penyempumaan kriteiia dan metoda

ja))atan fungsional dengan maksud agar penyusunan jabatan fungsional disusun lebih

konsepsional dan rasional. Penerapan konsep dan metoda jabatan fungsional yang baru,

dihar^kan akan dilaksanakan selaras dengan RPP yang sedang disusun.

Dalam menyongsong era tinggal landas penyusunan jabatan fungsional akan terns

ditumbuhkembangkan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, peningkatan

IBX>fesionalismedanpengembangan karierpegawai sesuai tuntutan modemisasi administrasi.

PELAKSANAAH PENlN(5kATAil MfUTO

Q ejak PELITA I hingga sekarang Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai jenisDIKLAT termasuk pendidikan penjenjangan seperti SEPADA, SEPALA, SEPADYA

danSESPANAS.

Sampai dengan akhir PELITA IV, jumlah pegawai yang telah mengikuti DIKLAT tersebut

secara kumulatif baru m^câi 48.000 orang. Kemudian pada periode 1989/1990, jumlah

tersebut bertambah sebanyak 5.619 orang atau menjadi 53.619 orang. Dan sampai dengan akhir

Maret 1991, DIKLAT Penjenjangan secara kumulatif telah diikuti oleh 61.014 peserta.Sedangkan pada pôde April 1991 s/dDesemberl992,jumlahpeseitaDIKLATPenjenjangan

telah meningkat sebanyak 4.740, atau menjadi 65.754 orang, dengan rincian seperti berikut:

1. SEPADA: 14.048 orang

2. SEPALA:28.333orang

3. SEPADYA: 14.038 wang

4. SESPA & SESPANAS: 9.335 orang

Dewasa ini, penyelenggaraan DIKLAT SESPANAS Satu Atap telah mulai dilaksanakan olehLAN. Maksud dari DIKLAT Satu Atap ini di antaranya adalah untuk mengubah wawasan yang

bersifat sektcxnl menjadi wawasan nasional yang mantap.

AparaturNegara Dalam Pelita V 133

Berbagai peraturan perundangan dalam rangka peningkatan mutu kepemimpinan aparatur,

secara bertahap juga sedang diproses penyelesaiannya, antara lain Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP) mengenai:

1. Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;

2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS;

3. Pola Dasar Karier PNS;

4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan PNS.

Di samping itu ada beberapa peraturan penindang-undangan ditinjau kembali, di antaranya

adalah;

1. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai;

2. PP Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian PNS;

3. PP Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan PNS;

4. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekeijaan PNS;

5. PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Dafitar Unit Kepangkatan PNS;

6. PP Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat;

7. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

g erbagai bentuk PenyederhanaanProsedurKepegawaian yang hinggakini telah direalisasidiantaranya adalah pensiun otomatis, kenaikan pangkat otomatis, dan pembayaran gaji

melalui Bank/Kantor Pos, masalah gaji pegawai di Daerah terpencil, serta pengetatan formasipegawai.

1, Realisasi Pemberian Pensiun Otomatis (PO):

a. Tahun 1989/1990 sebanyak 13.027 orang;

b. Tahun 1990/1991 sebanyak 29.868 orang;

c. Secara kumulatif sampai dengan Desember 1992 sebanyak 67.027 orang, terdiri daripegawai Pusat dan Daerah.

2. PNS yang beihak menerima SK KPO terutama sekali adalah:

a. para Guru/Penjaga/Penilik dan Pengawas TK/SD/SLTP/SLTA di lingkungan Dep.DIKBUD;

b. para tenaga medis dan paramedis di lingkungan Dep. HANKAM dan Dep. Kesehatan;c. para Guru Agama/Penjaga/Penilik dan Pengawas MI/RA/MTSN/MA di Ungkungan

Dep. Agama.

Aparatur Negara Dalam Pelita V

Realisasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO):

a. Tahun 1989/1990 sebanyak 2.469.331 orang;

b. Tahun 1990/1991 sebanyak 2.580.092 orang;

c. Secara kumulatif hingga bulan Desember 1992 sebanyak 2.792.340 orang.

3. Dalam pelaksanaannya, baik PO maupun KPO sering dijumpai adanya perbedaan datapegawai antara BAKN dengan Daerah, sehingga proses pengadministrasiannya seringto-hambat Hal itu teijadi karena perubahan data pegawai di Daerah tidak dilaporkan olehinstansi yang bersangkutan ke instansi induknya di Pusat, atau Depaitemen/Instansitosebut tidak melaporkannya ke BAKN. Adûn upaya yang telah dilakukan untuk

menjembatani perbedaan data tersebut, adalah melalui:

a. Mragiiim daftarnominatifPNS kepada masing-masing Instansi tempat mereka bekerja,yang data kepegawaiannya tidak berkembang di BAKN;

b. Mengadakan kerja sama dengan masing-masing instansi dan beberapa Pemerintah

Daerah untuk menyesuaikan data kepegawaian;

c. Mengadakan rapat kooidinasi teknis dan rapat kerja kepegawaian dengan seluruh

Instansi Pusat dan Daerah.

Di masa mendatang, perlu dibentuk tim khusus yang melakukan penelitian ke Instansi di

Dao^, serta dilakukannya sensus ulang pendataan seluruh PNS. Namun kegiatan ini

memerlukan dana besar dan waktu yang lama.

4. UpayaPemmntah untuk mengalihkanpembayarangajikebank/kantorposkhususnyabagi

PNS golongan m dan IV, diantaranya dimaksudkan agar jumlah gaji dapat diterima secara

tq)at dan diberikan pada orang yang tepat pula.

Pelaksanaan pembayaran gaji PNS melalui Bank dan Kantor Pos bagi Golongan III dan IV,

hingga saat ini telah bâlan dengan baik dan mencapai jumlah 89,50 % Departemen/

Instansi, mîngkat sebesar 20,5 % jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1989/1990

dan peningkatan sebesar 1,17 % bila dibandingkan dengan laporan tahun 1990/1991.

Sedangkan sisanya masih dalam proses penataan, dan keterlambatan ini terjadi baik di

Instansi Pusat maupun Daerah.

ûnturNegaraDedamPelitaV ^35

C eperti diamanalkan di dalam GBHN 1988 mengenai perlunya dilakukan pembinaan,penyempumaan dan Penday agunaan Aparatur Pemerintah secara terns menerus sehingga

dapat meningkatkan kemampuan, pcngabdian, disiplin, dan keteladanannya, AparaturPemerintah hams makin mampu melayani, mengayomi, menumbuhkan prakarsadan partisipasimasyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan yang hidupdalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditingkatkan fungsi AparaturPemerintah sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang memberikan pelayanansebaik-baiknya pada masyarakat.

Dalam upaya ini, pendayagunaan aparatur memegang peranan penting karena menyangkuttindakan-tindakan Pemerintah di bidang kelembaâan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan

pengawasan.

Dalam kaitannya dengan tata laksana pelayanan umum, telah banyak upaya yang dilakukan

Pemerintah dalam pembenahan aparatur maupun perangkat-perangkat hukum/peraturan yang

menyangkut pelayanan pada masyarakat. Karena bagaimanapun, mutu pelayanan Aparatur

Pemerintah kepada masyarakat, menjadi tolok ukur kualitas sistem manajemen pemerintahan.

Untuk itu, penyederhanaan tata laksana pelayanan umum mutlak hams dilaksanakan sesuai

fungsi aparatur sebagai abdi masyarakat.

Sejak awal PELITA V, berbagai tim penelitian dalam upaya mengevaluasi dan memantau tata

laksana pelayanan umum secara berkelanjutan, telah digiatkan.

Tim-tim tersebut mempakan kerja samaantara Kantor MENPAN dengan Departemen/Instansi

terkait yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan MENPAN.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka mengevaluasi dan memantau tata laksana pelayanan

umum adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelayanan 1MB

Dalam rangka menjajagi kondisi pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), Kantra*

MENPAN bersama DITJEN PUOD Dep. Dalam Negeri dan BPN telah mengadakan

penelitian dan evaluasi terhadap tata laksana pelayanan 1MB dalam satu Tim yang

dibentuk dengan Keputusan MENPAN Nomor 115/MENPAN/1989 tanggal 9 Septem

ber 1989. Kegiatan penelitian dan evaluasi dilaksanakan di 8 Propinsi Daerah Tingkat

I, meliputi 18 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai daerah sampel.

Aparatur Negara Dalam PeStaV

Hasil penelitian dan saian tindak lanjutnya telah disampaikan oleh MENPAN denganSurat NonuM* B-693/1/90 tanggal 31 Juli 1990 kq)ada MENDAGRl, tembusannyakq)ada MENPU, MENEG Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS

selaku KetuaTim Koordinasi PengelolaanTataRuang Nasional dan Kepala BPN. Saran

yang disampaikan sebagai hasil temuan adalah sebagai berikut:

a. Perlu adanya pedoman teknis dan administratif bagi Pemerintah Daerah dalam

membuat kebijaksanaan tata laksana pelayanan 1MB;

b. Dalam rangka upaya menciptakan sistem pelayanan secara terpadu, seyogianya

prayusunan pedoman pelayanan 1MB t»^but dibahas secara bersama oleh Dq;).

Dalam Negeri selaku pembina administratif d^gan Dq). Pekojaan Umum dan

BPN selaku pembina teknis yang dikooidinasikan oleh Dq). Dalam Negeri.

c. Sehubungan dengan itu untuk mendudukkan fimgsi pembina teknis di bidang

po^ncanaan kota/daerah sesuai PP Nomor 14 Tahun 1987, kiranya Peraturan

MENDAGRl Nomor 2 Tahun 1987 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya

perlu dipertimbangkan kembali.

2. Evaluasi Pelayanan PERUM Listrik Negara

Untuk mengetahui keadaan pelayanan PERUM Listrik Negara (PLN), telah diadakan

penelitian dan evaluasi mengenai tata laksana p^berian pelayanan P1J4 kepada

masyarakat oldi suatu Tim yang terdiri dari Kantmr MENPAN, DITJEN Listrik dan

Energi Baru, Dep. Pertambangan dan En^gi danPERUM Listrik Negara yang dibentuk

dengan Kq)utusan MENPAN Nomor 116/ MENPAN/1989 tanggal 9 September 1989.

Kegiatan Hilaksanakan pada 7 Kantor PLN Wilayah/Distribusi meliputi 16 cabang dari

bulan September 1989 sampai dengan Maret 1990. Hasil penelitian dan saran tindak

lanjutnya telah disampaikan oleh MENPAN kepada MENDAGRl dan

MENPERTAMBEN dengan surat Nomor B-617/iy90 tanggal 10 Juli 1990.

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian tersebut, telah dikeluarkan kebijaksanaan dibidang pelayanan ketenagalistrikan, di antaranya:

a. Peraturan MENPERTAMBEN Nomor 02P/452/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991

tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk KepentinganUmum dengan Masyarakat;

b. Peraturan MENPERTAMBEN Nomor 03P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991

tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik.

Ap&atur Negara Dalam PelitaV —

Secara substansial, kedua peraturan tersebut telah mengacu kepada upaya peningkatanpelayanan di bidang ketenagalislrikan, karena telah memperjelas prinsip-prinsip pokokpeningkatan pelayanan, yaitu:

a. Kejelasan prosedur^rsyaratan bagi masyarakat dalam Hal penyambungan tenagalistrik;

b. Kepastian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak pengusahamaupun pihak masyarakat/pelanggan dalam hal penyambungan dan pemanfaatantenaga listrik.

Namun demikian, guna menjamin konsistensi pelaksanaannya, yang perlu mendapatperhatian selanjumya adalah penjabaran kebijaksanaan tersebut di tingkat opeiasional,khususnya terhadap bebeiapa ketentuan teknis yang masih akan diatur lebih lanjut, baikoleh DIRJEN Lisuik dan Energi Bam maupun oleh Pengusaha.

3. Evaluasi Pelayanan Pertanahan

Dalam langka upaya penyempumaan pelayanan di bidangpertanahan, KanttM'MENPAN

bekerja sama dengan BPN dalam suatu Tim, telah mengadakan:

a. Inventarisasi dan evaluasi pelayanan administrasi pertanahan, khususnya mengenai

pengumsan hak atas tanah, pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah berdasarkan

Keputusan MENPAN Nomor95/1990 tanggal 30 Mei 1990. Kegiatan dilaksanakan

sejak bulan Mei sampai dengan September 1990 pada 7 KANWIL BPN, 14 Kantor

Pertanahan Kabupateu/KotamadyadanlnstansiTeikaitPemerintahDaerahsetempaL

Hasil inventarisasi telah disampaikan kepada Kepala BPN dan MENDAGRI

dengan Surat MENPAN Nomor B-929/I/90 tanggal 4 Oktober 1990 dan Surat

Nomor B-956/I/90kepada Menteri/Sekretaris Negara dan telah ditindaklanjuti oleh

BPN.

b. Evaluasi dan penyempumaan tata laksana pelayanan pendaftaran tanah dan

pemmusan kriteria dasar tipologi Kantor BPN di Daerah berdasarkan Keputusan

MENPAN Nomor 135/1990 tanggal 12 Nopember 1990.

Dalam pelaksanaannya, Tim melaksanakan 2 kali penelitian:

1) Tahun anggaran 1990/1991 dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pelayanan

penegasan konversi dan pendaftaran tanah bekas hak adatpada 6 KANWIL BPN

dan 18 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di mana mayoritas tanah di

lingkungan kerjanya dianggap masih diatur oleh hak adat secara kuaL

Hasil akhir Tim, oleh MENPAN telah disampaikan kepada Kepala BPN dengansurat Nomor B-550/I/91 tanggal 25 Juni 1991 yang tembusannya disampaikar

— Aparatur Negara Dalam PelitaV

pula kepada MENDAGRI, MENEG P^ncanaan Pembangunan Nasional/

Ketua BAPPENAS dan Menteri/Sekretaris Negara.Dalam laporan tersebut MENPAN antara lain menyarankan:

a) Penerbitan pedoman/petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian dan

Agraria (PMPA) Nomo* 2 Tahun 1962, khususnya Pasal 7 dan 8;

b) Pcnyempumaan keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A);

c) Penyempurnaan penyelenggaiaan **Lembaga Pengumuman" dalam rangkapenyebarluasan informasi secara lebih luas dan merata kepada masyaiakat;

d) Penyelenggaraan kursus/latihan di bidang administrasi peitanahan kepada

para Kepala Desa/Lurah.

2) Tahun anggaran 1991/1992 dilaksanakan penelitian guna penyusunan kriteria

dasar klasifikasi/dpologi Kantor Peitanahan pada 10 KANWIL BPN dan 30

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan memilih Kantor Peitanahan

yang diperkiiakan beban keijanya tinggi, sedang dan rendah.

Hasilnya oleh MENPAN telah disampaikan kepada Kepala BPN dengan surat

NomorB-1268/1/91 tanggalSl Desember 1991 yang tembusannya disampaikan

pula kepada MENEG Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS

dan Menteri/Sekietaris Negara.

Laporan yang disampaikan oleh MENPAN tersebut antara lain menyarankan:

a) Indikator-indikator yang digunakan dalam menetapkan klasifikasi/ tipologi

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan;

b) Upaya-upayapeningkatanproduktivitaspegawaidalamhubungannyadengan

tingkat beban koja yang ada.

3) Tahtm anggaran 1992/1993 sebagai kelanjutan kegiatan Tim, telah dilakukan

pula penelitian untuk penentuan kriteria tipologi KANWIL BPN dan penimusan

kebutuhan sarana, prasarana dan personil pada Kanttx* Peitanahan.

4. Peningkatan Pelayanan KTP

Melalui Surat Nomor B-1167/I/MENPAN/l 1/1989 tanggal 15 Nopember 1989,

MENPAN menyarankan kepada MENDAGRI agar jangka waktu berlakunya Kartu

Tanda Penduduk (KTP) diubah dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

Berdasarkan saran MENPAN tersebut MENDAGRI kemudian meneibitkan Keputusan

MENDAGRI Nomor 48 Tahun 1990yang mengatur mengenai perabahan masaberlaku

Aparatur Negara Dalam PelitaV —

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semula 2 tahun menjadi 3 tahun. Namun demikianmengingat dukungan administrasi kependudukan yang semakin baik, MENPAN masih

mengharapkan agar masa berlaku KTP dapat mencâi 5 tahun.

Sebagai tindak lanjutmengenai upayapeningkatan pelayanan KTP, MENPAN kemudianmengirim surat kepada MENDAGRI Nomor B-709/I/90 tanggal 3 Agustus 1990 yangmenyarankan agar masaberlaku KTP bagi WNI yang telah benisia sekurang-kurangnya60 tahun tidak dibatasi, sehingga berlaku seumur hidup. Saat ini KTP seumur hiduptelah mulai dapat dinikmati oleh para lanjut usia antara lain di Jawa Tengah, Jawa Baratdan DKI Jakarta.

5. Pengaluran Hariâm Keija di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.

Gubemur KDKI Jakarta dengan surat Nomor 2488/088.53 tanggal 3 Juli 1991, yang

ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan MENPAN, mengusulkan pengaturankembali hari/jam kerja di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, dengan menerapkankebijaksanaan libur setiap hari Sabtu.

Sehubungan hasil penelitian yang mendasari usul tersebut dinilai kurang jelasargumentasinya, maka disepakati untuk melakukan penelitian kembaliAeevaluasi

mengenai dampak penerapan kebijaksanaan libur hari Sabtu, dengan menggunakan

indikator yang lebih jelas, yaitu:

a. Pengukuran beban/volume kerja;

b. Aspek kesejahteraan pegawai;

c. Pendapat instansi vertikal;

d. Pendapat masyarakat.

Dengan surat Nomor 1349/083.53 tanggal 9 April 1992, Gubemur KDKI Jakarta

mengusulkan kembali kepada MENDAGRI dan MENPAN hasil penelitian kembali/

reevaluasi berdasarkan indikator tersebut di atas. Menanggapi surat tersebut, MENPAN

telah mengirimkan surat Nomor B-458/I/92 tanggal 5 Mei 1992 kepada MENDAGRI

dan Gubemur KDKI Jakarta, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta tetap mengacu pada

ketentuan peraturan pemndang-undang yang berlaku, yaitu KEPPRES Nomor 24

Tahun 1972 serta surat MENPAN Nomor 08/SE/MENPAN/1980 tanggal 25

Oktober 1980;

b. Pemadatan jumlah jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat dapat dilakukan

sepanjang tidak mengurangi jumlah jam kerja 37,5 jam per minggu sesuai ketentuan

tersebut diatas;

140 = AparaturNegara Dalam Pelita V

c. Pada hari kâ Sabtu, Kantor-kantor di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta tet^

berjalan dengan diisi kegiatan-kegiatan pembinaan intern, seperti : piket,

pêliharaan/penataan int^, penyelesaian tugas-tugas mendesak dan Iain-lain.

d. Kantor-kantor yang hams menyediakan pelayanan secara terus-m^^s selama 24

jam, misalnya Rumah Sakit/PUSKESMAS, Pemadam Kebakaran, Keamanan/

Keteitibandan Iain-lain, pada hari keija Sabtu tet£^ melaksanakan tugas sebagaimana

biasa;

e. Pelaksanaan pengaturan hari/jam kerja dimaksud hendaknya tidak mengurangi

produktivitas keija, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat MENPAN tersebut di atas, Gubemur KDKI Jakarta mêtapkan hari

dan jam kerja di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dengan Keputusan Gubemur

Nomor 1245 Tahun 1992 tentang Pengaturan Jam Keija Bagi Pegawai Negeri yang

bekeija di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang intinya mengubah hari dan jam

keija dengan cara memadatkan/memperpanjang jumlah jam keija pada hari Senin

sampai dengan Jumat, dan hari Sabtu hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yangbersifat pembinaan intern (dengan sistem piket). Namun khusus untuk Unit Kerja yang

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada hari Sabtu tetap melaksanakan

tugas pelayanan sebagaimana biasa.

6. Penyed^banaan Pelayanan Pemberian IMB/HO

Dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal, baik modal asing maupun dalam

negeri, telah dikeluarkan kebijaksanaan yang memp^mudah dalam memperoleh 1MB

dan izin UU Gangguan (HO). Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam:

a. Peraturan MENDAGRl Nomw 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan

Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian 1MB dan izin

Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Pemsahaan-pemsahaan yangberlokasi

di dalam Kawasan Industri;

b. Peraturan MENDAGRl Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan (1MB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ HO bagi

Pemsahaan-pemsahaan yang bo'lokasi di Luar Kawasan Industri;

c. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara bagi Pemsahaanuntuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian Perpanjangan danPembaharuan Hak atas Tanah seita Penerbitan Sertifikatnya.

7. Eksit-permit telah ditiadakan unuik anggota masyarakat tertentu, khususnya PegawaiNegeri Sipil yang akan b^nas ke luar negeri. Sebagai proyek percontohan telahdilatcsflnakan di Bandar Udara Soekamo-Hatta.

ApafaturNegaraDdamPeKlaV

8. Otomasi peikantoran (komputcr) telah dipakai untuk meningkatkan pelayanan pembuatan

SIM dan STNK, sehingga jangka waktu pembuatannya hanya memerlukan satu harikerja.

^ rogram pendayagunaan sistem informasi Apaiatur Pemerintah antara lain melipudlangkah-langkah pengembangan sistem dan mekanisme informasi, pemanfaatan secara

optimal perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, standardisasi dan peningkatan

mutu sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, pendayagunaan sistem informasi

hams diarahkan bagi terwujudnya sistem informasi nasional yang bersifat menyeluruh, terpadu

dan dapat mendukung penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

menciptakan komunikasi timbal balik antara Instansi Pusat dan Daerah serta dalam rangka

meningkatkan peran serta positif masyarakaL

Sejak awal PELITA V Pemerintah telah menyusun perancangan program pengembangan

Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SlAP) yang ditetapkan dengan Keputusan

MENPAN Nomor 05/MENPAN/89 lentang Susunan Keanggotaan Badan Kerja Otomasi

Administrasi Negara (B AKOTAN) dan Tim Pengembangan Pendayagunaan Sistem Informasi

Manajemen Nasional (TP2 SIMNAS). Tim tersebut saat ini tengah diaktifkan kembali dalam

rangka menghimpun dan menginventarisasi perangkat keras, perangkat lunak serta pemakai

komputer dari semua Instansi maupun BUMN. Analisis hasil inventarisasi teknologi sistem

informasi manajemen tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan langkah

berikut bagi tatanan Sistem Informasi Manajemen yang lebih baik di Indonesia.

Hasil inventarisasi informasi yang dilakukan TP2 SIMNAS itu telah disajikan dalam Lokakarya

SIMNAS beberapa waktu lalu. Dengan telah dilakukannya penyempumaan susunan pengurus

sesuai Keputusan Ketua LAN Nomor 494/V/5/5/1992, maka kegiatan BAKOTAN kini

semakin diintensifkan antara lain melalui kegiatan-kegiatan seminar, konferensi tentang

teknologi informasi dan komunikasi. Telah disusun rencana pembangunan "Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian RI" (SIMKRI), yang kini telah terc^tum di dalam "Blue Book

B APPENAS" lahun 1992, dengan Kode Nomor V-30. Namun proyek tersebut belum termasuk

daftar prioritas pengusulan pendanaannya kepada negara donor tertentu.

Saat ini sedang diadakan pengkajian untuk membentuk Dewan Informatika Nasional (DIN)

yang merupakan lembaga permanen dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah

dalam rangka menetapkan kebijaksanaan peningkatan dan pengembangan di bidang informatika.

Aparatur Negara Dalam Peiita V

BKKBN telah menggunakan jasa satelit (VSAT) untuk melaksanakan komunikasi dan

pengiriman data dengan perwakilan BKKBN di selunih Propinsi dan Danah Tingkat U. Selain

itu telah melaksanakan "info sharing" dengan 4 Departemen di lingkungan MENKO KESRA

dalam langka memenuhi kebutuhan data dan informasi yang cq)at dan akurat

Di Kantor MENPAN sendiri, telah dibangun sistem Local Area Network (LAN) yang telah

beijalan dragan baik dan sangat bomanfaat dalam mendukung sistem pengolahan data Kantor

MENPAN. Selanjutnya,untukpengembanganbasisdata,saatini telah dibentukTim Inventarisasi

Sistem Pelap(»an 8 Program Pâcu PAN yang ditetapkan berdasarkan Kq)utusan MENPAN

Nomor 43 Tahun 1992. Kegiatan tim ini akan sangat mendukung bagi pelaksanaan Sistem

InfcHmasi Manaj^ra Kantor MENPAN (SIMPAN).

PELAKSANMfi PINltlKBfenATANOTONOrsiH DAERAH TINOKAT H

ujuan dari pemberian otonomi di Daerah Tingkat n adalah untuk meningkatkan daya

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, temtama dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaankestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Antara pelaksanaan pembangunan di satu pihak dengan pembinaan kestabilan politik di pihaklain, hingga saat ini masih beijalan kurang seimbang, dimana dalam praktdc desentralisasi,

patimbangan-pertimbangan politis lebih didahulukan dalam proses pembentukan Daerah-daerah Otonom, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan Daerah Tingkat n.

ini disebabkan karena pendekatan pemecahan masalahnya adalah sistem pemerintahan(kekuasaan). Padahal, sebaiknyamasalah otonomi didekati dari sistem manajemen pemerintahan.Oleh karenanya, untuk menjembatani kesenjangan ini, otonomi pemerintahan Daerah dipacumelalui pengungkapan dan pemantapan potensi sumber daya, baik sumber daya manusiamaupun sumber daya ekonomi/ keuangan yang dapat diolah sebagai pendapatan asli daerah.Sehingga pada gilirannya, Daerah Tingkat II diharapkan dapat menjadi pilar utama dalamperekonomian yang mantap, yang berarti akan menjamin kesinambungan dan pertumbuhanpembangunan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan penitikberatan otonomi di Daerah Tingkat II, DewanPertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), secara aktif telah melakukan pertemuan selama 10kali untuk membahas masalah tersebuL DPOD beranggotakan 7 orang Menteri (termasukMENPAN) dan Panglima ABRI. Namun demikian, keterlibatan LAN dalam penyelenggaraanpenataran pemerintahan di Daerah sangat dimungkinkan.

Aparatur Negara Dalam Pelita V 143

1. Beberapa kesepakatan penting telah dicâi melalui keputusan-keputusan DPOD,

antaia lain;

a. Kesâkatan untuk memperfoami dan menyusun PP tentang penyerahan unisan

pemerintahan yang bersifat "basic service" dan strategik bagi pengembangan

ekonomi wilayah, di anlaranya dimulai dengan sektor pendidikan dasar, pertanian,

perindustrian, k(^rasi, tenaga keija dan kesehatan.

b. Mendorong percepatan pemekaran Daerah Tingkat II secara selektif, termasuk

pemantauan status dari ibukota-ibukota propinsi.

c. Mendorong terbentuknya perangkat hukum Daerah Tingkat n yang memastikan

proses peningkatan kemampuan, serta mengatur imitan dan prioritas pembentukan

perangkat hukum ladi dengan pertimbangan yang strategik.

2. Selama periode 1991/1992 ini telah terjadi pula peristiwa penting menyangkut

penitikberatan otonomi Daerah Tingkat II yaitu diselenggarakannya Penataran

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sebanyak 5 angkatan, yang diikuti oleh para

PejabatEselon I di Pusatdan Daerah dan Wakil Gubemur seluruh Indonesia. Selanjutnya,

penataran serupa telah diselenggarakan pula bagi para Pejabat Eselon II Pusat dan

Daerah sebanyak 8 angkatan, dan akan diikuti oleh seluruh Propinsi. Semua Propinsi

telah menyelenggarakan penataran serupa.

3. Dengan penataran ini, dihaiapkan dapat terbentuk kesamaan persepsi bagi para pejabat,

khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Berkaitan dengan kegiatan ini, secara beitahap telah diturunkan Tim Asistensi Rencana

Tindak Lanjut Otonomi Daerah Tingkat II.

Rencana kegiatan dan instnimen-instnimen pelaksanaan otonomi daerah telah dimintakan

pendapat dari para angota DPOD. Tanggapan dari para anggota DPOD tersebut saat inimasih dalam tahap penggodokan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Dep.Dalam Negeri bekerja sama dengan Sekretariat DPOD.

4. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dan untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil gunabagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan danpelayanan kepada masyarakat, saat ini telah dikeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1992tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II,yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1992.

PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuanPasal 11 ayat(l)UU Nomor 5 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menetapkan bahwa titik beratotonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat n. Sedangkan untuk meningkatkan

144AparaturNegara Dalam Pelita V

karier pegawai daerah, telah dikeluarkan KEPPRES Nomor 26 Tahun 1992 tentang

Peiiet2q)an Eselon Jabatan SETWILDA Tingkat II sebagai Eselon n/b.

Dalam rangka penyerahan urusan, dewasa ini Dep. Dalam Negeri bekerja sama dengan

Departemen/Instansi tîcait lainnya tengah membahas secara mendalam lencana

penyerahan jenis-jenis urusan yang dikelola oleh masing-masing Departemen/Instansi

tersebut, ke Daerah Tingkat II. Masalah tersebut sangat mendesak untuk diselesaikan,

mengingat sejak lahimya UU Nomor S Tahun 1974, temyata dari 19 jenis urusan yang

diserahkan ke Daerah, bam ada antara 3-8 penyerahan umsan saja yang diserahkan ke

Daoah Tingkat II. Bobagai asp^ berkenaan dengan kejelasan dan implementasi

"Pembinaan Umum" yang dilakukan oleh Dq). Dalam Negeri dan "Pembinaan

Operasional" sebagai fiingsi daerah dan "Pembinaan Teknik" sebagai fiingsi departemen,

sedang dikaji pula.

5. Saat ini sedang dibahas Rancangan PP tentang Penyerahan Umsan Pendidikan dan

Kebudayaan, sedangkan penyerahan umsan Kehutanan dan Pertanian sedang disusun

Rancangan Peraturan Pemerintahnya.

6. Sejak PELITA V telah ditetapkan antara lain:

a. Undang Undang mengenai:

1) Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah di Propinsi

Daerah Tingkat I Maluku (UU Nomor 6 Tahun 1990);

2) Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung di Propinsi Daerah Tingkat

I Sulawesi Utara (UU Nomor 7 Tahun 1990);

3) Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Propinsi Daerah

Tingkat I Lampung (UU Nomor 6 Tahun 1991);

4) Pembentukan Daerah Tingkat II Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali (UU

Nomor 1 Tahun 1992);

5) Pembentukan Daerah Tingkat II Tangerang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat (UU Nomor 2 Tahun 1993).

b. Peraturan Pemerintah mengenai:

1) Pembentukan Kota Administratif (KotiQ Bontang, Kalimantan Timur (PPNomor 20 Tahun 1989);

2) Pembentukan Kotif Watampone, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, SulawesiSelatan (PP Nomor 53 Tahun 1991);

3) Pembentukan Kotif Banjar, Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Jawa Barat(PP Nomor 54 Tahun 1991);

AparaturNegara Dalam PelitaV —

4) Pembentukan Kotif Rantau Prapat, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu,Sumatera Ulara (PP Nomor 62 Tahun 1991);

5) Pembentukan Kotif Pagar Alam, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, SumateraSelatan (PP Nomor 63 Tahun 1991);

6) Pembentukan Kotif Langsa, Kabupaten Daerah Tingkat n Aceh Timur, DI Aceh(PP Nomor 64 Tahun 1991).

c. Peraturan Pemerintah mengenai:

1) Pembentukan 1 Kecamatan di Wilayah Propinsi Dl Aceh (PP Nomor 49 Tahun1991);

2) Pembentukan 14 Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 SumateraUtara (PP Nomor 50 Tahun 1991);

3) Pembentukan 9 Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jambi (PPNomor 60 Tahun 1991);

4) Pembentukan 5 Kecamatan di Wilayan Propinsi Daerah Tingkat 1 Bengkulu.

d. Lain-lain:

1) Susunan Pemerintahan Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU Nomor11 Tahun 1990);

2) Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas AngkutanJalan kepada Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 11 (PP Nomor 22 Tahun1990).

3) Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang LaluLintas Jalan Raya (LLAJR) telah diiandatangani oleh Menteri Dalam Negeri danMenteri Perhubungan.

7. Yang penting dan mendesak untuk diwujudkan dalam masalah otonomi Daerah Tingkat11 ini adalah perlunya dipersiapkan hal-hal seperti berikut:

a. Pedoman tentang pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalammembentuk kesamaan persepsi;

b. Penataan kembali pengaturan penyerahan urusan pemerintahan dart Pusat ke

Daerah;

c. Sistem organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah agar diarahkan untuk

memperkuat Daerah Tingkat 11;

d. Perlu penataan hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, yang menjamin

pertumbuhan daerah-daerah yang berpotensi tinggi untuk maju;

'46 Aparatur Negara Dalam PelitaV

e. Pembahasan secara lintas sektoral mengenai usulan pem^caran dan peningkatan

status wilayah.

KEGIATAN KOORDINASI DAN PROGRAM PAN

STRATEGIK LAINNYA

1. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

Dalam rangka menjajaki kemungkinan pemberian tunjangan pcngabdlan PNS di daerah

terpencil, telah dilakukan kunjungan kerja dalam upaya pengamatan di lapangan ke

beberapa daerah di Irian Jaya dan Timor Timur. Kendala utama yang banyak ditemukan di

daerah yang dikunjungi adalah masalah transportasi dan komunikasi, masalah penghasilan

pegawai, pendidikan, keschatan, pembenahan aparatur dan masalah koordinasi lintas

sektoral. Masalah tersebut diharapkan dapat dilangani sedini mungkin, schingga tidak

menimbulkan hambatan yang dapat mengganggu manajemen administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan gairah kerja, pengabdian dan kesejahteraan bagi

PNS di Daerah terpencil, telah dikeluarkan KEPPRES Nomor 13 Tahun 1992 lentang

Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dan Benempat Tinggal

Di Daerah Terpencil. PNS di daerah terpencil berhak menerima tunjangan pengabdian

aniara 80 sampai dengan 105 % dari gaji pokok. Saat ini pctunjuk teknisnya tengah

disiapkan. Sebagai tindak lanjut telah diterbilkan Kepulusan MENDAGRI Nomor 46

Tahun 1992 teniang Pedoman dan Tata cara Penetapan wilayah Terpencil, dan Kepulusan

MENDAGRI Nomor 47 Tahun 1992 lentang Penetapan Wilayah Terpencil di Propinsi

Daerah Tingkat I Irian Jaya sesuai pertimbangan MENPAN dan Menteri Keuangan.

Daerah yang telah mengusulkan ke DEPDAGRI adalah Propinsi Irian Jaya, Propinsi

Kalimantan Selatan, Propinsi DKI Jakarta (Pulau Seribu), Propinsi Kalimantan Tengah,

Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, DI Aceh,

Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Pegawai yang

sangat diuntungkan dengan pemberian tunjangan ini adalah para Guru SD, Tenaga

Paramedis, Penyuluh Pertanian Lapangan, Penjaga Mercusuar dan Pengamat Gunung

Berapi.

Masalah kepegawaian lain yang telah terealisasi sampai dengan tahun anggân 1992/1993

ini,meliputiperbaikan tunjangan Istri/Suamidari 5 %menjadi lO%;perbaikanTabungan

Hari Tua (THT) dari PT TASPEN sebesar 17 % yang dibayarkan lerhitung mulai tanggal

1 Juli 1991.

Sehubungan dengan usul penyempumaan KEPPRES Nomw 22 Tahun 1985 tentang

Tunjangan Peneliti, Bapak Presiden telah menyetujui pemberian tunjangan selisih


penghasilan kepada instansi yang melaksanakan pengembangan IPTEK yang terdiri dariLIPI, LAPAN, BPS, BAKOSURTANAL dan BATAN.

Khusus untuk BATAN sedang diusulkan pengaturan lebih lanjut sehubungan denganKEPPRES Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi. Dalam hal iniMENPAN telah menyampaikan usulan kepada MENKEU dengan surat Nomor B-1158/1/1992.

2. Perkembangan Program PAN di Daerah.

Penyelenggaraan program PAN di Daerah khususnya sejak awal PELUA V hingga saat ini,kegiatannya semakin dipacu dan diupayakan oleh masing-masing Daerah. Pada umumnya,Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II telah membentuk Forum Komunikasi PANDaerah (FORKOMPANDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur dan Bupati/Walikotamadya.

FORKOMPANDA ini telah dijadikan sebagai forum koordinasi antar aparatur di Daerah,dalam rangka mewujudkan kerja sama yang lebih erat antar instansi lintas sektoral,sekaligus menciptakan wadah komunikasi sambung rasa antar ai^ratur di Daerah.

Berdasarkan laporan tahun 1989/1990, Propinsi yang telah membentuk FORKOMPANDAbaruteidapat20Propinsi(74.7%).Tahunl990/1991 meningkat menjadi 27 Propinsi (100%). Sampai Maret 1993, seluruh Propinsi sudah membentuk FORKOMPANDA.

Sedangkan perkembangan FORKOMPANDA Tingkat II dapat dilaporkan seperti berikutHingga akhirperiodel989/1990,terdapat62Kabupaten/Kotamadyayangtelah membentuk

FORKOMPANDA. Pada akhir Maret 1991, jumlah tersebut meningkat menjadi 159Daerah Tingkat II yang telah membentuk FORKOMP AND A. Sedangkan sampai denganbulan Maret 1993, terdapat sekitar 196 Daerah Tingkat II yang telah membentukFORKOMPANDA.

Dalam rangka memasyarakatkan program pemacu PAN serta program PAN strategiklainnya itu, pada bulan Mei 1990 telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional PAN yangdiikuti oleh para SEKJEN Departemen, Deputi Administrasi LPND, SEKWILDA danKepala Biro ORTALA se-Indonesia.

Sedangkan dalam rangka memperoleh jawaban bagi permasalahan pelaksanaan 8 programpemacu PAN di Daerah, pada awal Maret 1991 telah diselenggarakan Rapat TeknisSekretaris FORKOMPANDA se-Indonesia di Surabaya. Rapat teknis ini menghasilkan4

rumusanpokok yang terdiri dari masalah WASKAT dan Analisis Jabatan; PolaPembinaanKarier dan Jabatan Fungsional; Penyerahan Urusan dan Penitikberatan OTODAT; danmasalah Koordinasi.

148 ———— Aparatur Negara Dalam PelitaV

Sebagai kelanjutannya telah diselenggarakan RAKORNAS FORKOMPANDA yang

berlangsungdi Medan. Sumatera Utara pada tanggal 15-17 September 1992. RAKORNAS

yang pesertanya terdiri dari SEKWILDA dan KARO ORTALA DATII serta SEKWILDA

dan KABAG ORTALA DATI II itu, telah menghasilkan 7 rumusan pokok yang kelak

diharapkan sangatbermaknabagi penyempumaan program PANdanpengambilan keputusan

dibidang PAN. Ketujuh rumusan itu adalah:

a. Peningkatan Peran ORTALA;

b. Rancangan Keputusan MENPAN tentang Rapal FORKOMPANDA;

c. Evaluasi Pelaksanaan 8 Program Pemacu PAN;

d. Pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa;

e. Pola Karier PNS di Lingkungan Dep. Dalam Negeri;

f. Penyederhanaan Tata Laksana Pelayanan Umum;

g. Rumusan Kelompok SEKWILDA Tingkat I.

Selain itu, dengan telah dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Dep. Dalam

Negeri (SIMDAGRI), beberapa Propinsi dewasa ini telah mulai pula mengembangkan

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Upaya-upaya tersebut terpacu, dalam

rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS).

PERAMPINGAN BIROKRASI

gar dapat dicapai organisasi yang efisien, efektif dan mampu, salah satu upaya PAN yang

penting adalah dengan melaksanakan program perampingan birokrasi di bidang

pengorganisasian yang meliputi kelcmbagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaannya.

1. Di bidang Kelembagaan,perampingan birokrasi dimaksudkanuntukmenyederhanakan

struktur, pengurangan jumlah kotak, penghindaran lumpang tindih tugas dan fungsi,

kejelasan hirarid dan penyederhanaan jenjang, Dalam hal in! Kantor MENPAN berfungsi

menyaring usulan pembentukan organisasi dari Departemen/Instansi yang biasa

mempunyai kecenderungan memperbesar organisasinya.

Dalam rangka menunjang usaha perampingan organisasi, sejak PELITA IV sampai

sekarang terus dikembangkan adanya jabatan fungsional.

2. Di bidang Kepegawaian, perampingan birokrasi berani:

a. Perencanaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. Identifikasi kebutuhan DIKLAT, perencanaan DIKLAT dan pelaksanaan DIKLAT


yang tepat, sehingga terdapat keselarasan antara kineija pegawai dengan jabatan

yang dipangkunya.

3. Di bidang Ketatalaksanaan, perampingan birokrasi berarti:

a. Penetapan mekanisme koordinasi yang jelas dan tegas, karena kooidinasi adalah

satu-satunya sarana tata laksana yang diimplementasikan;

b. Penyelenggaraan kegiatan secara profesional dan fiingsional;

c. Penetapan lencana kegiatan yang paling efisien, guna menghasilkan kegiatan yang

efektif dan optimal;

d. Penerapan desentralisasi yang konsekuen.

4. Dengan demikian, perampingan birokrasi meliputi berbagai aspek yang menghasilkan

stniktur yang hemat dan kaya akan fungsi.

Secaraorganisasi, struktumya sederhana, prosedumya jelas dan pengelolaannya mandiri,

sedangkan secara fungsi, basil kegiatannya bersifat profesional dan implementasi

prosedumya rapi serta bersifat teknis.

Perampingan birokrasi berupa penyusunan kembali organisasi dan tata kerja telah

dilaksanakan di beberapa Departemen/LPND dengan meminta pertimbangan kepada

MENPAN. Departemen/LPND yang telah melaksanakan:

a. Dep. Dalam Negeri

1) Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 11;

2) Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

3) Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan

Daerah Tingkat II;

4) Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri di lingkungan Dep. Dalam Negeri;

5) Organisasi dan Tata Kerja Dep. Dalam Negeri;

6) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja SETWILDA Tingkat I dan Sekretariat

DPRD Tingkat I;

7) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja SETWILDA Tingkat II dan Sekretariat

DPRD Tingkat 11;

8) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi;

9) Pedoman Organisasi dan Tata Keija Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya;

10)Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi Daerah Tingkat I;

1 l)Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;

12)Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

13) Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

AparaturNegara Dalam Pelita V

b. Dep. Kehakiman

1) Organisasi dan Tata Kerja Dep. Kehakiman;

2) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pcngadilan;

3) Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Kehakiman;

4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretari^ Pengadilan Tata Usaha Negara dan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

c. Dep. Keuangan

1) Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DITJEN Anggaran;

2) Organisasi dan Tata Kerja Badan Unisan Piutang dan Lelang Negara;

3) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Pajak;

4) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Bea dan Cukai;

5) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Lembaga Keuangan;

6) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

7) BAPPEDA.

d. Dep. Pertanian

1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Pertanian;

2) Organisasi dan Tata Kerja Pclabuhan Pcrikanan;

3) Organsiasi dan Tata Kerja Balai Informasi Pertanian di setiap Propinsi;

4) Balai Metodologi Informasi Pertanian.

e. Dep. Perindustrian

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mcnteri Muda Perindustrian.

f. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan

1) Organisasi dan Tata Kerja Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala;

2) Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS);

3) Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Penaiaran Gum (P3G);

4) Organisasi dan Tata Kerja Museum Negeri Propinsi;

5) Susunan Organisasi Sckolah Tinggi Scni;

6) Susunan Organisasi Perguman Tinggi.

g. Dep. Perhubungan

1) Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Penerbangan

2) Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dan Direktorat JenderalPerhubungan Darat.

3) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Perhubungan Udara;

4) Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasiliias Penerbangan;

5) Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lalu Lintas Aliran Sungai dan Danau.

AparaturNegara Dalam Pelita V —

h. Dep. PARPOSTEL

1) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Pariwisata;

2) Organisasi dan Tata Kerja DITJEN Pos dan Telekomunikasi.

i. Dep. Tenaga Kerja

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD).

j. Dep. Kesehatan

1) Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Perawat Kesehatan (SPK);

2) Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat;

3) Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasililas Kesehatan;

4) Pedoman Organisasi Rumah Sakil Umum.

k. MENPORA

Organisasi dan Tata Kerja Slaf Ahli Mentcri Negara Pemuda dan Olahraga;

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas

Dinamika dan Getaran;

2) BPP Teknologi;

3) Organisasi dan Tata Kerja BPP Teknologi.

m. Badan Koordinasi Penanaman Modal

1) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM;

2) Organisasi dan Tata Kerja BKPM;

3) Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli BKPM.

n. Kejaksaan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

o. Biro Pusat Statislik

1) Biro Pusat Statistik;

2) Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Pusat

Statistik;

3) Organisasi dan Tata Kerja BPS;

4) Organisasi dan Tata Kerja UPT Perpusiakaan dan Dokumentasi Statistik;

5) Organisasi dan Tata Kerja UPT Pendidikan Ahli Madya Statistik;

6) Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelatihan Statislik;

7) Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelatihan Komputer.

Aparatur Negara DalamPelilaV

p. Mahkamah Agung

1) Organisasi dan Tata Kerja Kepaniieraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama;

2) Organisasi dan Tata Keija Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi.

q. Dep. Perdagangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia.

r. Dep. Pertanian

1) Badan Pengendali Bimas;

2) Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara;

3) Organisasi dan Tata Kerja Dep. Pertanian;

4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendali Bimas.

s. Dep. Kehutanan

Organisasi SETJEN Dep. Kehutanan.

t. Dep. Pekerjaan Umum

1) Organisasi dan Tata Keija Balai Produksi Bahan Latihan Audio Visual;

2) Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri di lingkungan Dep. Pekerjaan

Umum.

u. Dep. Agama

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama.

V. BAPPENAS

Organisasi dan Tata Kerja BAPPENAS.

w. MENKO POLKAM

Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Koordinalor Bidang Politik dan Keamanan.

X. MENPERA

1) Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli MENPERA;

2) Organisasi dan Tata Kerja Staf MENPERA.

y. LAN

1) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;

AparaturNegaraDalamPelitaV

2) Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Lembaga Administrasi Negara.

Selain itu secara bertahap diadakan penyederhanaan Unit-unitPelaksana Teknis dengan

mencantumkan jabatan fungsional dan atau mengubah jabatan stniktural menjadi

jabatan fungsional.

D alam usaha meningkatkan etos kerja di lingkungan aparatur, MENPAN telah menetapkanKeputusan Nomor 04/1991 tentang Pedoman Pemasyarakalan Budaya Kerja.

Budaya Kerja adalah upaya yang dilaksanakan untuk mendorong t^ûjudnya sikap aparatur

agar dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara, sekaligus abdi masyarakat berlangsung

secara seimbang dan nyata, khususnya melalui satuan organisasi pada tingkat yang terkecil.

Pada dasamya keberhasilan operasionalisasi Budaya Kerja dicerminkan dalam disiplin kerja

yang tinggi serta diwujudkan dalam bentuk basil kerja yang bermutu serta efektif.

Ukuran dari basil kerja yang efektif tersebut adalab :

1. penggarapan basil kerja yang te[»t dan lancar;

2. berkurang atau tidak adanya keluban terbadap basil kerja dari pibak yang menggunakannya

yaitu satuan kerja, organisasi lainnya atau masyarakat yang menerima pelayanan.

Saat ini program Budaya Kerja sedang digalakkan untuk diterapkan di berbagai Dq)artemen/

Instansi baik di Pusat maupun Daerab. Tanggapan Departemen/Instansi sangat positif. Hal ini

disebabkan program Budaya Kerja yang telab diselenggarakan di masing-masing Departemen/Instansi, temyata juga mendorong semakin ditingkatkannya pembudayaan WASKAT.

Penerapan program Budaya Kerja ini antara lain diperkuat dengan adanya Surat MENPANNomor B-834/1/91 tanggal 11 September 1991 kepada para Menteri, Pimpinan LPND,

Pimpinan LEMTERTINA dan para Gubemur KDH Tingkat I tentang Penerapan ProgramBudaya Kerja dan Keberbasilan WASKAT.

Upaya lain yang telab dilaksanakan dalam rangka pemasyarakalan Budaya Keija antara laindengan menerbitkan 3 buab buku, yaitu Pedoman Pemasyarakalan Budaya Kerja, Tanya JawabProgram Budaya Kerja dan Budaya Kerja Dalam Diagram. Buku tersebut telah disebarluaskanke selurub Departemen/Instansi.

154 ̂Aparatur Negara Dalam Pelita V

DisampingituteIah(iiterbitkanpulaKeputusanMENPANNomor99/1991tentangPembentiikanKelompok Keija (POKJA) Untuk Pelaksanaan Program Budaya Keija. Dengan POKJAtersebut diharapkan dapat meningkatkan minat Departemen/Instansi Pemerintah untukinelaksanakan Budaya Keija yang ditandai dengan dibentuknya POKJA di setiap Departemen/Instansi.

Sampai dengan Maret 1993, telah terdapat sekitar 30 Departemen/Instansi Pusat dan Daeiahyang telah menyelenggarakan forum diskusi, menerima câmah, pelatihan dan melaksanakanlokakarya masalah Budaya Keija yaitu:

1. Coamah:

a. Instansi Tingkat Pusat

b. Pemerintah Daerah Tingkat I

c. Lembaga Pemerintah Non-Dep.

d. Lembaga TertinggiA'inggi Negara

e. Perguruan Tinggi

f. Badan Usaha Milik Negara

g. Bank Milik Daerah

2. Pelatihan-Pelatihan:

a. Instansi Tingkat Pusat

b. Pemerintah Daerah Tingkat I

c. Badan Usaha Milik Negara

d. Bank Milik Daerah

7 Departemen;

12 Propinsi;

4 Lembaga/Badan;

2 Sekretariat;

1 Universitas;

3 PERUM/PERSERO;

1 Bank.

3 Departemen;

5 Propinsi;

2 PERUM/PERSERO;

1 Bank.

3. Di dalam pendidikan penjenjangan (SEPADYA), program Budaya Keija telah pula

menjadi salah satu mata pelajaran di beberapa instansi/lembagaPemerintah. Di antaranya

adalah sebagai berikut:

a. Departemen Pekerjaaan Umum g kali

b. Departemen Agama 1 kali

c. Badan Administrasi Kepegawaian Negara 1 kali

4. Kegiatan Lokakarya/Seminar Budaya Keija pada tahun 1992 adalah sebagai berikut:

a. Kantor MENPAN bekerja sama dengan Yayasan Bina Mulia Indonesia di Hotel

Horison Jakarta dengan peserta aparat pemerintah dan swasta;

b. Universitas Jambi dengan peserta aparat Pemerintah Daerah se-Sumatera;

c. Seminar Budaya Kerjadiselenggarakan oleh KORPRI Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta pada bulan Nopember 1992 di Istana Yogyakarta.

Dep. Dalam Negeri secara bertah^ telah melaksanakan pelatihan fasilitator Budaya

Keija secara terpusat yang pesertanya wakil dari para pejabat Pemerintah Daerah

Tingkat I.

Aparatur Negara Dalam PelitaV 1S5

Sebagai tindak lanjut, saat ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 41 Tahun 1992 tentang Pembinaan Pelaksanaan Program Budaya Keija tanggal13 April 1992. Diharapkan dengan keputusan tersebut penyebaran Budaya Keijasemakin luas.

alam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan keija tertentupada Instansi Pemerintah baik UPT maupun non-UPT di dalam memberikan pelayanan,

telah diterbitkan KEPPRES Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara

Pengelolaan Keuangannya.

Tujuan pembentukan Unit Swadana ini adalah untuk memberikan otonomi dalam mengelola

manajemen keuangan dan administrasi yang lebih luas kepada satuan kerja tersebut yang

ditetapkan sebagai Unit Swadana.

Dengan pemberian otonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, baik benipabarang

maupun jasakepada masyarakatdan atau Instansi Pemerintah yang memerlukannya Selain itu,

diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang

ataupun praktek pungli, karena dengan pemberian otonomi, satuan keija tersebut ditantang

untuk lebih meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dalam efisiensi birokrasi.

Sebagai contoh, penerapan sistem swadana di Rumah SakitPemerintah, diharapkan dapat lebih

meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakatyang tidak mampu

dapat memperoleh pelayanan cuma-cuma, karena meieka mendapat subsidi silang (cross

subsidy) dari pasien yang lebih mampu.

1. Sebagai tindak lanjut KEPPRES tersebut telah dikeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri,

yaitu:

a. Keputusan MENKEU Nomor 47/KMK.03/1992 tanggal 14 Januari 1992 tentang

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Pusat;

b. Keputusan MENKEU Nomor 235/KMK.01/1992 tanggal 10 Pebruari 1992 tentang

Tata cara Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Menjadi Unit

Swadana;

c. Keputusan MENPAN Nomor 40/1992 tentang Pedoman Penilaian Unit Swadana.

2. Instansi Pemerintah yang satuan kerja tertentu di lingkungannya telah ditet^kan menjadiUnit Swadana Pusat yaitu:

156 AparaturNegara Dalam PaUta V

a. Dep. Pertambangan dan Energi:

1) PUSLITBANGTeknologiMIGASXEMIGAS*'Jakarta;

2) Pusat Pengembangan Tenaga Pominyakan dan Gas Bumi Cq)u, Jawa Tengah.

b. Dep. Kesehatan:

1) RS Persahabatan, Jakarta;

2) RS Fatmawati, Jakarta;

3) RS Hasan Sadikin, Bandung;

4) RS Tegalyoso, Klatra.

Sementara itu, telah ada usulan 8 Rumah Sakit Pusat dan 17 Rumah Sakit milik Daerah

yang telah dipoîapkan oleh Dep. Kesehatan untuk dikonv^ menjadi Unit S wadana.

Khusus untuk 8 Rumah Sakit Pusat sedang dalam proses penilaian, sedangkan untuk

usulan Rumah Sakit Daoah sementara ini masih menunggu ketentuan lebih lanjut oleh

Mentm Dalam Neg^ khususnya mengenai pedoman pengusulan, penilaian,penetapan

serta penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Unit Swadana Daoah.

Namun demikian Gubemur Kq)ala DKI Jakarta dengan Keputusannya Nomor 944

Tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992 telah menett^kan Rumah Sakit Daorah Pasar Rebo

Jakarta sebagai Unit Swadana daerah dalam rangka uji coba.

c. Dep. Pekâan Umum:

1) PUSDIKLATWilayah IV, Surabaya;

2) PUSLAHTA dan Pemetaan, Jakarta;

3) PUSLrrBANGPengaitanrBandung; -

4) PUSLITBANG Jalan, Bandung;

5) PUSLITBANG Pemukiman, Bandung.

PELAKSANAAN PERATUM

Persiapan Penerapan PERATUN.

Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)yang sebenamya dibîkan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 1991,yaitu lima tahun sejak diundangkannya, telah dapat dipercepat penerapannya yaitu sejak14 Januari 1991 dengan ditett^kannya PP Nomor 7 Tahun 1991.

Sebelum penerapan UU PERATUN tersebut di atas, sejak tahun 1989 Kantor MENPANtelah mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran pelaksanaan UU PERATUN,antaralain:

Aparatur Negara Dalam PelitaV

a. Mengeluaikan berbagai Surat yang baisi:

1) petimjukpelaksanaanpenataranUUPERATUN.tertibadministrasidanpemant^manajemen;

2) petunjukuntukmengadakaninventarisasititikrawanperaturanperundang-undanganterhadap gugatan TUN. dan sdaiang sudah teihimpun dalam sebuah buku. yangakan bermanfaat bagi kalangan AparaUir Pemerintah sebagai Pejabat atau BadanTUN maupun bagi Badan Peradilan TUN;

3) mengedarkan daftar kuesioner untuk memantau kesiapan Aparatur Pemerintahdalam mraghad^qpi gugatan TUN.

b. Memberikan ceramah mengenai UU PERATUN kepada histansi-instansi Pemerintah,BUMN, Universitas, baik negeri maupun swasta, kalangan organisasi Profesi, BadanUsaha swasta.

c. Melakukan bimbingan teknis mengenai Hukum Acara PERATUN khususnya kepadapara Biro Hukum dan Kepegawaian Instansi Pemmntah.

2. SenêtaTUN.

Dari pengamatan dan informasi yang didapat oleh Kantor MENPAN baik dari BadanPeradilan TUN maupun media massa, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan sengketaTUN mengîai p^tanahan, perumahan. pelay anan umum seporti izin mendirikan bangunan(1MB), pelayanan listrik, telepon, dan bidang kepegawaian.

3. Permasalahan.

Dalam usianya yang masih muda, pelaksanaan PQIATUN menghad^qii bobagai masalah:

a. Sifatnya yang melekat i^da UU PERATUN yaitu bahwa Putusan Pengadilan TUN

tidak mempunyai daya memaksa, utamanya terhadap tergugat. Hal ini b^lainan dengan

Putusan Pengadilan dalam perkara P^data atau Pidana yang dapat dipaksakan untuk

dilaksanakan;

b. AdakalanyaâratursebagaiTergugattidakmembeiikanketerangan yangselen^cq)nya

mengenai kasus yangb^kenaan di sidang pengadilan yang sebâmyad^;)atmerupakan

hal yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan;

c. Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan-keputusan TUN, sedangkan pada waktu

mengeluarkan keputusan TUN tersebut, Pejabat TUN dimaksud, menurut hukum tidak

dalam kualitas sebagai pejal»t TUN, karena dasar-dasar hukum yang meiiibm wewenang

untuk itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah lewat waktu dan belum diajukan

perpanjangannya;

1S8

d. KeputusanTUNdikeluaikantidaksesuaidenganpioseduryangberlaku.

4. Pelaksanaan UU NomOT 5 Tahun 1986 tentang PERATUN.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, telah dibentuk

Pengadilan Unggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang serta Pengadilan TUN di

Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, Bandung, Semarang dan Padang.

Selain itu dikeluaikan PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara

Pelaksanaannya pada PERATUN.

5. Langkah dan upaya Kantcn* MENPAN dalam mengantisipasi pelaksanaan UU Nomor 5

Tahun 1986 tentang PERATUN.

a. Nfenyelenggarakan Penataran, Bimbingan Tîs, Coamah tentang UU PERATUN

bagi para pejabatEselon I, n, m dan IV di masing-masing Instansi antara lain: KantorMenteri Koordinator, Menteri Negara, Departemen, LPND, BUMN, Bank-bank

Pemerintah, Kejaksaan Agung, Perpustakaan Nasional, Pemeiintah Daerah, Peiguruan

Tinggi dan swasta;

b. Dalam rangka pemantapan pêiapan UU No. S Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negaia (UU PERATUN) telah dikeluaikan 8 Surat MENPAN k^da semua

Departemen/Instansi Pemmntah lainnya;

c. Sedangkan dalam menanggapi Informasi dari Media Massa atau Anggota Masyaiakat

mengmai Pelaksanaan Putusan atau Penet^[)an Peradilan TUN telah dikeluaikan 19Surat MENPAN yang ditujukan kepada Instansi atau peiorangan yang teikait

6. gAflHaan Pâ«a TITM gftjalrmiilai ̂tilaVeinalrfln s/il IVsftfnhftrlOOladalah sehagai beriknt:a. Pengadilan TUN

1) Peikarayangmasuk

2) Telah diputus

774peikaia;

S02pakara;

b. Pengadilan Unggi TUN

1) Peikarayangmasuk

2) Telah diputus

195 perkara;

112pa:kara;

c. Perkara TUN yahg dominan

1) Pertanahan

2) Kepegawaian

3) Perumahan

4) Perizinan

236 perkara;

226pakara;

lS4pa^kara;

103pakara.

Apsvatur Negara Dalam PeSta V 159

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan 8 Program Pemacu PAN telah diselenggarakanproyek ''Performance Improvement in Public Service (PIPS) yang dibiayai oleh UNDP.Program PIPS tersebut dimulai dengan 5 proyek contoh yaitu;

a. Teknik Pelatihan Praktek (Experiential Learning);

b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekeijaan/DP3 (Program Performance Appraisal);

c. Program Analisis Jabatan (Job Analysis) dan pemanfaatannya bagi penyusunanjabatan

fungsional;

d. Program Pelayanan Umum (Public Swvice Development);

e. Program Budaya Keija (Total Quality Management).

Padabulan Agustus 1992telah diselenggarakan 4 kegiatan lokakarya program pendahuluan

yang dibiayai UNDP dan diikuti oleh peserta dari instansi Pusat dan Daer^, yakni

Lokakarya DPS PNS, Sistem Pelayanan Masyarakat, Budaya Keija dan Lokakarya Teknik

Pelatihan Praktek. Dalam waktu tidak terlalu lama, hasil lokakarya itu direncanakan akan

disebarluaskankeseluruhDepaitemen/Instansi Pusat dan Daerah.Sementaraitu,pembahasan

program analisis jabatan hingga kini masih berlangsung.

2. AdapunnamaproyekdidalamProgramPIPSdukunganUNDPyangrencanapelaksanaannya

akan b^langsung mulai bulan Af^l 1993 tersebut, adalah sepeiti boikut:

a. Penyempumaan Penilaian Pekâan (PIPS 1);

b. Perencanaan Ketenaga-manusiaan (PIPS 2);

c. Kajian Tentang Imbalan Hasil Pekeijaan Pegawai (PIPS3);

d. Teknik Pelatihan Praktek (PIPS 4);

e. Penyempumaan Analisis Jabatan bagi Penyusun Jabatan Fungsional (PIPS 5);

f. Analisis dan Pengembangan Kebijaksanaan (PIPS 6);

g. PenyempuraaanKelembagaanKantorMENPAN,LAN,BAKN,danARNAS(PIPS7);

h. Manajemen Mutu Terpadu (PIPS 8);

i. Penyempumaan Manajemen Pelayanan Umum (PIPS 9);

j. Perancangan Sistem Informasi Program PAN Bantuan Luar Negeri (PIPS 10);

k. Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Program PAN oleh Kantor MENPAN

(PIPS 11).

AparaturNegara Dalam PelitaV

alam rangka menyebarluaskan berbagai informasi tentang program PAN dan sekaligus

dalam upaya meningkatkan pengetahuan, prestasi, moUvasi dan kreativitas aparatur baik

di Pusat maupun Daerah, telah diterbitkan Majalah Info PAN mulai bulan Desember 1991. Info

PAN adalah sebuah kalawarta yang terbit setiap bulan, dan kini telah sampai pada nomor 3

Tahun II. Adapun sasaran utama dari majalah ini adalah para eksekutif puncak dan pengambil

keputusan di lingkungan pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah.

Aparatur Negara Dalam Pelita V 161

ROYEKSI

SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR NEGARA

T T paya pendayagunaan Aparatur Negara, khususnya pada masa jabatan Kabinet

Pembangunan V, dilakukan melalui 8 Program Pemacu PAN Strategik, yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT);

2. Penerân Analisis Jabatan (ANJAB);

3. Penyusunan Jabatan Fungsicxial (JAFUNG);

4. Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur (MUTPIM);

5. Penyederhanaan Prosedur Kepegawaian (PROSPEG);

6. Penyederhanaan Tata laksana Pelayanan Umum (YANUM);

7. Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP);

8. Penitikberatan Otonomi Daerah Tingkat n (OTODAT).

Delapan (8) Program Pemacu PAN Strategik tersebut dan langkah-Iangkah implementasinya,

merupakan prioritas PAN dalam PELITA V. Seluruh program PAN tersebut pada dasamya

akan bermuara pada upaya peningkatan mutu manajemen pemerintahan dan koordinasi

pelaksanaan program PAN. Semua ini akan mendorong teiciptanya perbaikan Aparatur Negara

dan administrasi pemerintahan yang lebih eflsien.

Upaya-upaya di atas telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Keadaan Aparatur

Negara berangsur-angsur menjadi lebih baik dari keadaan masa lampau. Lebih dari itu,

penyelenggaraan PAN, baik di Pusat maupun di Daerah, telah menampakkan hasil yang

menggembirakan pula. Hal ini dimungkinkan berkat semakin tanggapnya aparatur terhadap

Program PAN, selain mulai semakin meningkatnya pula dukungan Instansi Pemerintah dan

non-Pemerintah pada kegiatan-kegiatan PAN. Namun demikian, karena administrasi

pemerintahan peka terhadap perubahan lingkungan, maka upaya dan peningkatan PAN perlu

t^s diselaraskan dengan perubahan-perubahan t^^buL Dengan demikian kegiatan-kegiatanPAN itu selalu merupakan kegiatan yang dinamis dalam pembangunan.

Del^)an program PAN tersebut di atas telah mendorong pula teiciptanya sinerji yang melahirkanberbagai Program PAN Strategik lainnya seperti, antara lain, program Budaya Kerja, UnitSwadana, perampingan birokrasi, efisiensi administrasi pemerintahan dan Iain-lain. Bila 8Program Pemacu PAN dilakukan bersamaan dengan program lain yang terpacu, makaprogram-program tersebut akan meletakkan kembali dasar-dasar tata laksana, merampingkanbirokrasi dan memperkaya fungsi, memajukan pembinaan pegawai, membangkitkan etos kerjaserta memperluas penggunaan informasi. Dengan cara ini, dan bila diterapkan oleh seluruhinstansi, maka mutu manajemen Pemerintah, mutu aparatur dan produktivitas administrasipemerintahan dapatditingkatkan berangsur-angsur. Program PAN inilah yang akan mengubahaparatur yang abdi negara menjadi ̂aratur yang abdi negara dan sekaligus abdi masyarakat.

Pmy^SDM Aparatur Negara

Transformasi peran ini sangat penting agar aparatur semakin peka terhad^ perubahanlingkungan sehingga dapal menunjang keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang Tah^

Kedua (PJPT II) yang semakin kompleks dan sarat tantangan. Sehubungan dengan itupeningkatan profesionalisme dan budaya inovatif di kalangan aparatur maupun perbaikanmutu manajemen administrasi negara perlu terus dilakukan.

Sejalan dengan itu, kesejahteraan pegawai dari tahun ke tahun, yang senantiasa diupayakanp^baikannya dan memang berangsur-angsur telah membaik, perlu dilanjutkan. Yang teiakhiradalah kenaikan penghasilan golongan I dan II rata-rata sebesar 18%, dan golongan in serta IV

rata-rata sebesar 12%, serta perbaikan tunjangan struktural dan fungsional serta penghasilan

pejabat negara.

Upaya-upaya di atas mutlak diperlukan mengingat Aparatur Negara memegang peran strategik

dalam memimpin proses transformasi di bidang pemerintahan dan sekaligus transformasi

dalam dirinya sendiri ke arah Aparatur Negara yang mampu mempelopori disiplin nasional

menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Seperti yang telah berkali-kali dikemukakan baik oleh Presiden Soeharto, para pejabat tinggi

negara dan para pakar proses globalisasi yang sedang berlangsung dewasa ini, antara lain

mengakibatkan terjadinya penibahan-perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat dan

persaingan bidang ekonomi yang makin ketat. Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang

ditimbulkan dalam proses globalisasi itu tadi, dan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan,

maka bangsa ini dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh masyarakat

Indonesia, termasuk Aparatur Negara Dalam PJPT II yang sebentar lagi akan kita laksanakan,

upaya-upaya peningkatan kualias sumber daya manusia akan lebih ditingkatkan. Dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Negara adalah sangat menentukan karena,

bagaimanapun juga, Aparatur Negara akan tetap memegang peranan yang besar dalam PJPT

II nanti.

^ elama PJPT I, yang dimulai sejak PELITAI hingga PELITA V sekarang ini, kendatipunmasih banyak kekurangan-kekurangannya, telah banyak hasil yang dicapai. Semua itu,

baik kekurangan-kekurangan maupun hasil-hasil yang telah dicapai, tidak terlepas dari peranandan kualitas sumber daya manusia Aparatur Negara yang ada.

1. Keadaan dan perkembangan Pegawai Negeri Sipil sebagai SDM Aparatur NegaraMenurut data dari B AKN, keadaan dan perkembangan Pegawai Negeri Sipil sebagaiSDM Aparatur Negara/Pemerintah adalah sebagai berikut.

166 Proy^si SDMAparatur Negara

KEADAAN DAN PERKEMB ANGAN PEGAWAINEGERISIPIL

TAHUN JUMLAH

SELURUHNYA

GOLONGAN TINGKAT

Maret 695.416 IV 4.883 (0.70%) SD 34.08%

1973 III 60.531 (8.70%) SLTA 23.48 %

II 267.374 (38.45 %) SM 7.58%

I 362.628 (52.15 %) S + 4.94%

Maret 3.556.998 IV 27.550 (0.77%) SD 16.87 %

1988 III 508.743 (14.30 %) SLTP 11.46%

II 2.395.893 (67.36 %) SLTA 56.42 %

I 622.516(17.50%) SM 8.99%

S + 5.49%

Maret 3.950.126 IV 35.371 (0.90 %) SD 13.85 %

1992 III 639.809 (16.20 %) SLTP 10.20%

II 2.660.925 (67.36%) SLTA 58.72 %

I 614.021 (15.54%) SM/A 9.90%

S + 7.33%

SumberiBAKN

Data-data t»sebut di atas dapat diolah lagi sehingga mraunjukkan peikembangan tiap-

tiap golongan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut

PERKEMBANGAN TIAP-TIAP GOLONGAN PNS

PERKEMBANGAN

GOLONGAN

TAHUN 1988 TAHUN 1992

IV 464.20 % 28.39 %

III 740.47 % 25.76 %

II 769.08 % 11.06%

I 71.67 % (-) 1.36 %

Diolah dart SunAer BAKN

Dari data-data di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa, meskipun jumlah PegawaiNegeri Sipil terns bertambah, namun prosentase penambahannya makin mengecil.Yaitulebih dari4(X)% pada tahun 1988 dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada

Proyeksi SDMAparatur Negara 167

tahun 1973,sedang}cankenailcanpadatahun 1992hanyasekitar ll%jikadilmdingkandengan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1988.

Yang lebih penting lagi ialah dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa kualitassumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil makin meningkat, baik kualitas PegawaiNegeri Sipil secara umum seperti yang d^>at dilihat dari p^kembangan tingkatpendidikan Pegawai Negeri Sipil, maupun kualitas golongan-golongan Pegawai Negeri

Sipil yang memegang penman kunci dalam birokrasi pemerintahan seperti yang (kq;)atdilihat dari perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada golongan-golongan yangmemegang peianan kunci itu tadi, yaitu Goltrngan IV, ni dan II.

2. Upaya Pendayagunaan SDM Aparatur Negara yang telah dilakukan.

UpayaPendayagunaan SDM AparaturNegara telah dilakukan sejakawal pemerintahan

Orde Baru, khususnya sejak Kabinet Pembangunan I, seperti yang dapat dilihat dari

langkah-langkah berikut ini

a. Diamanatkannyapenyempumaan Aparatur Negara dalam GBHNdan/atau Ketetîan

MPR lainnya;

b. Dicantumkannya penyempumaan Aparatur Negara sebagai bagian dari Program

Kabinet Pembangunan sejak Kabinet Pembangunan I;

c. Diangkamyaseorang MenteriNegaraPendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

dalam Kabinet Pembangunan I hingga Kabinet Pembangunan V yang

bertanggungjawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara;

d. Dikeluarkannya KEPPRES Nomor 34 Tahun 1972 yang menetapkan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina Fungsional DIKLAT bagi

Pegawai Negeri Sipil;

e. INPRES Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan KEPPRES Nomor 34 Tahun

1972. DIKLAT Pegawai Neg^ Sipil yang dilakukan selama ini menyangkut

bidang-bidang sebagai berikut*

a) Teknis,

b) Teknis Fungsional, sesuai dengan tanggung jawab fungsional sesuatu Instansi

Pemerintah,

c) Administrasi yang mencakup Administrasi Umum, Administrasi Pembangunan

dan teknik-teknikpengelolaan/manajemen.

Salah satu perkembangan yang teijadi pada awal PJPTI dalam upaya peningkatan mutuSDM Aparatur Negara adalah mulai di wujudkannya DIKLAT penjenjangan di bidangadministrasi dan manajemen bagi para pejabatpimpinan tingkat atas, yaitu Sekolah Stafdan Pimpinan Administrasi (SESPA) yang dimulai sejak tahun 1971.

m Proy^t^ SIM4Afia/atur Negara

Pada kunm waktu berikutnya, ufKiya peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara

semakin ditingkatkan dan dikembangkan dengan penyelenggaraan DIKLAT

penjenjangan di bawah SESPA yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki

beifoagai tingkat jabatan struktural. Dengan demikian maka kebijakan DIKLAT

penjenjangan yang berlaku dewasa ini adalah:

a. Sekolah Staf dan Pimpinan Administiasi (SESPA) yang dipountukkan bagi mereka

yang direncanakan akan menduduki jabatan Eselcxi II;

b. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA) yang dip^ntukkan

bagi mer^ yang akan menduduki jabatan Eselon III;

c. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) yang diperuntukkan

bagi mer^ yang akan menduduki jabatan Eselon IV;

d. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) yang diperuntukkan

bagi mereka yang akan menduduki jabatan Eselon V.

Di samping DIKLAT penjenjangan itu tadi, ditingkatkan pula pelaksanaan berbagai

jenis pendidikan dan latihan tidak hanya di bidang administrasi dan manajemen,termasuk Administrasi Pemtengunan dan Tîk-teknik Pengelolaan, tetapi juga di

bidang teknis dan teknis fungsional.

Dalam upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunaAparatur Negara, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian jugadikeluarkan dalam kurun waktu ini. Salah satu di antaranya adalah KEPPRES Nomor

30Tahun 1981 tentang LatihanPraJabatan yang hamsditempuh dan diikutiolehsemuaCalon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981. Tujuan Latihan PraJabatan ini iaiah agar para Côn Pegawai Negeri Sipil, selaku abdi negara dan abdimasyarakat, dapat lebih trampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Teknis pelaksanaan dari Latihan Pra Jabatan itu diatur bersama oleh Kepala B AKN danKetuaLAN dalam SuratEdaran bersamaNomor 1 l/SE/1981 dan Nomor 181/SEKLAN/

7/1981 pada tanggal 23 Juli 1981. Di samping itu, selumh Pegawai Negeri Sipildiwajibkan untuk mengikuti Penataran P4, UUD '45 dan GBHN. Ketet^^ ini sangatpentingkarenaPegawai Negeri Sipil dituntut,bukan hanyapengetahuandanketrampilandalam melaksanakan tugas, tetapi lebih-lebih lagi mempunyai sikap dan prilaku yangsesuai dengan peranan dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Lebihdari itu, Penataran P4, UUD'45 dan GBHN tersebutdimasukkan juga dalam kurikulumLatihan Pra jabatan, di samping materi yang menyangkutberbagaiperaturan pemndang-undangan di bidang kepegawaian, pengetahuan perkantoran dan materi lain yangdianggap perlu oleh pimpinan Departemen dan Instansi Pemwintah lainnya.

Proyeksi SDM Aparatur Negara "

Di samping jenis-jenis DIKLAT lersebutdi atas, ada juga DIKLAT yang secarakhususdiselenggarakan oleh sesuatu Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kuaiitas SDMAparatur Instansi yang bersangkutan seperti APDN dan Institul Pemerintahan yangdiselenggarakan oleh Depaitemen Dalam Negeri, STAN oleh Departemen Keuangan,

dan STIA oleh LAN.

Upaya lain yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan kuaiitas SDM AparaturPemerintah adalah mengirim pegawainya untuk belajar di Perguruan Tinggi dalamnegeri maupun di luar negm, baik untuk m^gikuti DIKLAT jangka pendek maupununtuk memperoleh gelar Master atau pun Doktor.

mAmiMi-mmALmmM ARARAmin neoaba

Q esuai dengan tuntutan pembangunan yang semakin meningkat, maka pengembanganSDM dalam PELITA V sekarang ini mendai^tkan peihatian yang khusus. Bagi bangsa

Indonesia, manusia bukan saja merupakan modal kekuatan, tetapi juga merupakan tujuan dari

pembangunan itu sendiri, yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia IndcHiesia

seutuhnya. Hal ini berarti bahwa kuaiitas manusia, khususnya manusia Aparatur Negara, juga

mendât perhatian utama.

Mutu dan kemampuan yang belum sepenuhnya mengarah kepadappofesionalisme, kesejahtâan

pegawai yang masih hams ditingkatkan, OTganisasi dan tata keija yang belum si^ menunjang

pengembangan pegawai secara keselumhan, serta terbatasnya sarana dan prasarana

pengembangan pegawai, merupakan masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya

pengembangan kuaiitas sumbo* daya manusia Aparatur Negara.

Apa yang disebutkan di atas sebenamya bam m^pakan sebagian dari masalah yang dihadapi

Pemerintah dan upaya pengembangan SDM. Hal-hal lain seperti disiplin kerja dan pengawasan

melekat, kepemimpinan, etik dan etos kerja, juga mempakan masalah-masalah yang hams

dikaji.

1. Lemahnya Pengawasan Atasan Langsung (WASKAT).

Sudah sejak lama Pemerintah menyatakan bahwa teijadinya berbagai penyimpangan,

penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan berbagai pungutan liartemtama disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh atasan langsung atau PengawasanMelekat (WASKAT). Hasil pengkajian BPKP mengungkapkan bahwa, dari tahun anggaran1984/1985 sampai dengan tahun anggaran 1988/1989,70 % sampai dengan 90 % dari 6.000sampai dengan 13.000 temuan disebabkan karena lemahnya Pengawasan Melekat Jikalemahnya Pengawasan Melekatitu mengakibatkan teijadinya penyimpangan dan ineflsiensikerja lainnya sebesar 1 % dan APBN1989/1990, maka kemgian yang diderita Negara akan

170 Pmyeksi SPM Aparatur Negara

mencapai sekitar Rp. 383,— milyar lebih. Sehubungan dengan itu maka Pemerintahmenetapkan suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Mel^tLangkah ke aiah itu dilakukan dengan menyelenggaiakan Penataran WASKAT bagiseluruh jajaran Pejabat Eselon I, teimasuk semua Gubemur/Kepala Daerah Tingkat I, yangseluruhnya beijumlah lebih dari 1.100 orang. Selanjutnya. Penataran WASKATdiselenggarakan juga bagi para pejabat dari keseluruhan Eselon di bawahnya. Kemudian,dikeluarkan pula INPRES Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekatyang disusul dengan Keputusan MENPAN Nomor 1 Tahun 1989 tentang PetunjukPelaksanaan Pengawasan Melekat

Rapat Koordinasi Pengawasan tahun 1989, yang dipimpin oleh Wakil Presiden, berhasil

menemukenali berbagai penyebab kelemahan Pengawasan Melekat yaitu:

a. Kelemahan dalam prosedur;

b. Kurangnya pembinaan personil;

c. Kelemahan dalam perencanaan serta pencatatan/pel^ran;

d. Lambannya pengambUan kebijaksanaanykeputusan.

Dari hasilpengkajian Rapat Koordinasi itu tadiditemukenalijugabahwakeempat penyebabkelemahan tersebut di atas temyata mempunyai relevansi bebeiapa kelemahan dan hasil

temuan lain berikut ini.

2. Kelemahan menurut hasil penelitian MSA-LAN.

Melalui Pioyek "Managerial Skills Analysis" (MSA), Lembaga Administrasi Negara

(LAN) telah melakukan penelitian terhadap semua pejabatEselon II di seluruh Kantor Pusat

Departemen dengan menggunakan suatu instrumen yang diberi nama "Management

Excelence Invent^y" (MEI). Penelitian ini dilakukan oleh suatu tim ahli dari Public

Administration Service (USA) bersama suatu tim dari Proyek MSA-LAN itu tadi. Hasil

penelitian tersebut, antara lain, mengungkapkan urutan prioritas kebutuhan tindakan

penyempumaan yang menyangkut 12 kegiatan fungsional manajemen. Di antaranya ada 5

kegiatan fungsional manajemen yang diprioritaskan untuk ditingkatkan dan disempumakan,

yaitu:

a. Work Unit Planning, yaitu perencanaan yang dibuat oleh setiap unit keija;

b. Program Evaluation, yaitu kegiatan evaluasi terhadap program/proyek yang telah

dilaksanakan;

c. Work Unit Monitoring, yaitu mengikuti perkembangan kegiatan unit kerja,

mengidentiEkasikan masalah-masalah dan melakukan tindakan-tindakan koreksi;

d. Personnel Management, yaitu pembinaan personil;

e. Work Unit Guidance, yaitu pemberian pedoman pada unit keija dalam menjabarkan

rencana keija unit dengan menentukan sasaran-sasaran jangka pendek, menentukan

Proyek^ SDMAparaUir Negara ^71

•' priori tasnya, penjadwalan, pengaturan unitan kegiatan dan penentuan standar efektivitasdan efisiensi kerja.

Hasil penelitian proyek MSA-LAN itu temyata sangatrelevan dengan apayang disimpulkanoleh Rapat Koordinasi Pengawasan tersebut di atas, yakni bahwa hasil penelitian proyekMSA-LAN menunjukkan prioritas yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk meningkatkan

dan menyempumakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja. yang oleh RapatKoordinasi Pengawasan disimpulkan sebagai kelemahan WASKAT. Dengan kata lain,suatu rencana yang baik akan menjadi pedoman bagi setiap bawahan untuk melakukanpengawasan terhadap apa yang sedang atau yang telah dilaksaiiakannya sendiri.

Sebab-sebab kelemahan WASKAT lainnya yang terungkap oleh hasil penelitian proyek

MSA-LAN adalah lemahnya kegiatan evaluasi terhadap program/proyek yang telah

dilaksanakan, lemahnya mengikuti perkembangan kegiatan unitkerja, lemahnya kemampuan

unit untuk mengidentifikasikan masalah-masalah dan melakukan tindakan koreksi, lemahnya

pembinaan personil, dan lemahnya penentuan sasaran jangka pendek, menentukan

prioritasnya, penjadwalannya, mengatururutan kegiatan dan menentukan standar efektivitas

dan efisiensi kerja.

Lemahnya pembinaan personil diungkapkan baik pada kesimpulan Rakor Pengawasan

maupun pada hasil penelitian proyek MSA-LAN. Hal ini menunjukkan masih sangat

lemahnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya juga dilakukan oleh

setiap atasan langsung terhadap bawahannya. Rupanya ada kecenderungan bahwa para

atasan itu menghendaki adanya bawahan yang "siap pakai". Juga ada kecenderungan

pandangan para atasan bahwa pembinaan personil, terutama dalam meningkatkan

kemampuan dan sikap para pegawai, telah ditugaskan kepada unit-unit Pendidikan dan

Latihan (Pusdiklat dan lain sebagainya).

3. Sistem penggajian dan kesejahteraan yang belum memadai.

Permasalahan lainnya dalam bidang SDM Aparatur Pemerintah adalah sistem penggajian

dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai sehingga belum sepenuhnya

mendukung peningkatan motivasi dan kinerja pegawai, dan membuka peluang keluamya

Pegawai Negeri S ipil yang berkualitas ke perusahaan-perusahaan swasta, selain mempersulit

pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas.

Semua itu menuntut adanya upaya pemecahan yang serius. Dan hasil pemecahan dapat

digunakan untuk menentukan strategi pengembangan SDM Aparatur Pemerintah dan

upaya peningkatan mutu Aparatur Pemerintah yang lebih mapan.

Proyeksi SDMAparatur Negara

KECENDERUNGAN PJPT II

M cnjelang pcriode PJPT 11 dewasa ini, dalam kaitannya dengan upaya PendayagunaanAparatur Negara, kiranya perlu diandsipasi berbagai kecendenmgan.

1. Umum.

a. Arus globalisasi dan informasi, karena pesatnya kemajuan leknologi komunikasi dan

transportasi, akan semakin meningkat, baik dalam ragam maupun integritasnya. Anis

globalisasi dan informasi akan dapat menimbulkan gangguan maupun membuka

peluang di berbagai bidang bagi pembangunan nasional;

b. Derasnya arus globalisasi akan makin meningkatkan ketidakpaslian sehingga cukup

menyulitkan perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan rencana

tahunan;

c. Manusia Indonesia akan makin meningkat intelegensianya karena PJPT II bukan saja

merupakan kelanjutan dari PJPT I, tapi juga karena sasaran PJPT II itu sendiri adalah

peningkatan kualitas manusia. Di samping itu, derasnya arus globalisasi dan informasi

akan meningkatkan sikap kritis manusia Indonesia, termasuk dalam masalah hak-hak

asasi manusia;

d. Kehidupan manusia akan semakin kompleks, kebutuhan ddak akan makin beragam dan

meningkat Individualisasi, profesionalisasi, organisasi dan mobilitas sosial, baik

horisontal maupun vertikal, akan cenderung meningkat;

e. Kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan

makin meningkat;

f. Pelayanan yang semakin tepat cepat dan murah menjadi tuntutan masyarakat baik

pelayanan dari Pemerintah maupun dari dunia usaha.

2. Aparatur.

Sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, maka bidang

administrasi negara akan menampilkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut.

a. Kelembagaan.

1) Fungsi pemerintahan cenderung akan lebih dititikberatkan pada aspek pengayoman

dan pelayanan sehingga organisasi pemerintahan di tingkat pusat, sampai padaEselon II, akan menjadi lebih ramping.

Proyeksi SDMAparatur Negara

2) Bentuk organisasi pemerintahan cendening akan lebih mendatar (flat) dan transparan

(terbuka).

3) Tingkatan manajemen (hirarki) cendening akan lebih pendek.

4) Organisasi cendening akan lebih bersifat profesional daripada struktural, dan lebihbanyak diisi oleh tenaga-tenaga spesialis yang lebih menghendaki kemandiriah

dalam pelaksanaan tugas (knowledge-based organization).

5) Lebih berorientasi bisnis (entrepreneurship).

b. Ketatalaksanaan.

1) Otomatisasi dalam bidang pelayanan umum merupakan suatu kebutuhan yang tidak

dapat dielakkan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan

mudah.

2) Desentralisasi pelayanan akan merupakan kehanisan untuk lebih mendekatkan dan

meluaskan jangkauan pelayanan kepada pihak yang dilayani.

3) Debirokratisasi dan deregulasi berkembang dan berkelanjutan.

4) Pengawasan masyarakat (social control) terhadap pelayanan yang diberikan pihak

aparatur kepada masyarakat akan makin meningkat

5) Perumusan kebijaksanaan dan penyediaan informasi menjadi fungsi yang dominan,

tenitama di tingkat Pusat.

c. Sumber Daya Manusia.

1) Dengan makin berkembangnya teknologi, jumlah Pegawai Negeri Sipil akan

menjadi makin berkurang. Di lain pihak, kualitas pegawai akan makin menjadi

tuntutan.

2) Penitikberatan otonomi pada Dati II menuntutpenyebaran pegawai yang berkualitas.

3) Disiplin pribadi akan menjadi salah satu ciri kualitas aparatur.

4) Seorang spesialis lebih cendening mementingkan umpan balik dari rekan sekerjanya

ketimbang perintah-perintah atasan, dan organisasi profesi akan makin berkembang.

5) Semakin banyak dipergunakannya peralatan canggih, dan spesialisasi yang makinkhusus dalam proses pelayanan, secara tidak langsung mendorong kencederungan

ke arah dehumanisasi.

174 Proyeksi SDM Aparatur Negara

PROYEKSI MUTU SDM APARATUR NEGARA

J ika kecenderungan-kecendeningan pada PJPT II itu tadi kila simak dan rangkum, dankita hadapkan pada konsepsi-konsepsi pemikiran yang bcrkembang, maka mutu SDM

Aparatur Negara di masa mendatang dât diproyeksikan sebagai berikuL

I. Kemampuan untuk golongan pimpinan.

a. Hams mempunyai komitmen, moral, visi serta pandangan jauh ke depan;

b. Mampu dan mempunyai kepandaian serta kepekaan menjaga harmoni antara berbagaihal yang mempunyai potensi konflik;

c. Memahami hal-hal yang bersifat non-publik;

d. Memiliki rasa tanggung jawab;

e. Bersedia membukadiri dan peka terhadap permasalahan yang lumbuh dalam masyarakat;

f. Memiliki sikap kenegarawanan di samping memiliki kemampuan teknis dan kemampuan

manajerial;

g. Mampu menciptakan suasana kerja yang mendorong peningkatan produktivitas dan

eftsiensi;

h. Mampu memanfaatkan kelangkaan dan keterbatasan berbagai sumber daya secara

efisien;

i. Mampu berpikir dan berantisipasi dalam konteks global;

j. Mampu memcahkan masalah secara interdisipliner;

k. Mampu merencanakan, memonitor, mengawasi, mengevaluasi, mengidentifikasi dan

memecahkan masalah serta melakukan tindakan koreksi.

2. Kemampuan untuk golongan pelaksana.

a. Mampu mengoperasikan peralatan hasil teknologi canggih dengan baik;

b. Mampu menjabarkan/menterjemahkan kebijaksanaan pimpinan dalam tindakan

operasional;

c. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat;

d. Mampu mengantisipasi, menangkap keinginan/keluhan masyarakat dan mampu

menyampaikannya kepada pimpinan;

e. Mampu menempatkan diri sebagai abdi masyarakat.

Di samping peridraan kemampuan tersebut di atas, jumlah pegawai negeri yang diperlukandiperkirakan akan makin berkurang dari jumlah yang ada sekarang. Hal ini disebabkan karenaberkembangnya teknologi dalam bidang adminislrasi. Walaupun jumlah yang diperlukanberkurang dari kebutuhan sekarang, namun diperkirakan akan makin sulit untuk mendapalkancalon pegawai negeri yang berkualitas, sesuai dengan kemajuan teknologi dan bidangadministrasi.

Proyeksi SDM Aparatur Negara

,kar^

MwiifcftBwaif jgthfeBaBinnin umsan eIchii beralih ke Dae rah TingkatH.

s~=-~e:- pengembangan sdmi=i.= i-,RNEGARA

Dan <fii ̂atag <kiranya d^pal disinq)iilkan b^wa pokcric [permasalahannya terletakfaitL iM-MKmimiiati AparaUir Negaca yang belum sq)enuhnya mengarah pada

saiiq)ai rfftngan pada lonahnya pengawasan oldi para alasan langsung.

kna permasalahannya terlelak pada periunya ponbinaan dan pengemban^giM iNegara yang tqiat, dan periunya upaya khusus untiik menibah budaya

.j. .-..! ■■■=aqfBsm kbih bagi pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur Negara

SXIfl Aparatur Negara yang ada sdcarang tirfaic tcrlepas dari adanya serangkaian■iiiiMiftmii Armsejakpengadaandanseleksi,pembcntukan,penempatan,pemeUharaandan

|M ngi iiiftiiinj;.iiii SDM Aparatur Negara. Keadaan dan pennasalahan seperti ini memangjemimganan yang lebih dhmgicatican lagi^ toiitama mengiogat kecendûngan

pafa^nsaturi'lTTyang akan datang

fcMgJtaga ppjmagalahan 3nmg Tiifiniftrlnlran ppmanganati, mnfca adalah sangHt pen tingm ■MiMttiflran prinrrtagnya A.1tftmatif pMipJfan^ prinritasnya adalah scbagai beiikuL

1_ 1%'fafc'CMBrM «filAd 3»mg hailr

SDMiflyEBiir>fegarayangsangalstrategiskaTr!na.kal«nfalahpilih,imakapengembangan9Elil|nmaiân g»lfari1apat ftilalfganalran tfenganihaik

ScMkai todbmya faanjra d^)at tîiairganairan rtmgati tiaik bila didasarkan ntas kriteria-biariijMgjdas ̂piiingga, icrid>ifa dûlu, perlu dilentukan kriteria'dasar yang berailat

ladiHiEHgfiiis sepedi iimpamanya di bidang hubungan luar negeri, >di Itiidang perpajakanAm fan azfeagamya, liarns dikgnbangkan kiitena khusus. Di samping itu, kdtfiria seleksi*1'WI ^qpaf tramlcin-

gfctai nwWh dqpnt dhndlai pada ponyeleksian calon iPegawai Negeri SipilMHjaft* tibitnk mriaksanakan aeldksi torbatas linûn petlu persiapan

. l^^BMJdnqniaattrinwilAg yaqg jdas m^pcldcsanaani^, sebaiknya,

ke selunih wilayah melalui media massa. Tahs^ ke dua sel^csi per wilayah yang disustildoigan seldEsi pada tinÊat naskHial. Kemudian, tahap teiakhir adalah pengumuman

peaerimaan cakm pegawai secara teibuka mdalui media massa.

FHigumuman di media massa itu pendng sekali sebagai usaha untuk membuka adanya

pengawasaq/kcMitrol sosial karena pentingnya poanan seldcsi calon pegawai untukmmdapatkan kualitas SDM ApaiaturNegaia/Pemerinlah yang paling baik.

2. PnnbentukanSDM AparaturNegara.

Tahap pembenlukan SDM ̂laratur Negara ini sdcaiang dikenal dengan tahapan Latihan

fta jabatan, baik yang bersi&t umum bagi semua pegawai, ataupun yang beisifat khusus

4iagi pegawai yang menduduki jabatan-jabatan teitentu.

âienapendidikan atau Latihan Pra jabatan itu diikuti juinlah pegawai yang cukup banyak,

maka hams dilaksanakan secara selektif pula. Misalnya, Latihan Pra jabatan tahsp peitama

dôiithskan bagi para pegawai yang beipendidikan saijana yang kini dikenal dengan

nama Latihan Pra Jabatan m.

Latihan ini sebaiknya HilfllfganaVfln secara teipusat untuk seluruh Instansi. Cara ini penting

untuk pembentukan dan pembekalan dasar-dasar yapg bersifat Nasional sebagai satu

Imsatuan Aparatur Negara. Waktu penyelenggsuaan sebaiknya tidak kurang dari tiga bulan

dengan mated utama yang meliputi aq)dE mratal, fisik, disiplin sebagai abdi negara dan

sdxli masyaiakat, pembekalan kepemimpinan, semangat pengabdian, kejuangan, ketahanan

nasioial, wawasan nusantara dan pembdcalan penguasaan dasar-dasar tugas umum

pemerintahan dan p^bangunan. Latihan tersebut, kemudian, dilengksî q)likasi dengan

praktek keija lapangan.

Fendidikan pemboitukan secara khusus bagi jabatan-jabatan strategis totentu melalui

Latihan Pra Jabatan Khusus juga perlu dilaksanakan dengan fokus yang ditujukan pada

kûsusan tugas pokdk instansinya. Jan^ waktu pendidikan disesuaikan dengan

kebutuhan.

3. Pcnempatan SDM Aparatur Negara.

Pada dasamya, penempatan itu sebaiknya dimulai dari bawah dan dari Daerah. Cara inipenting untuk memahami dan menghayati tontama aspek pengabdian kqiada masyarakaL

Kemudian, sistem penempatan selanjutnya dilakukan secara spiral ke atas. Hal iniHiiatfganatfan melalui pemindahan jabatan dan pemindahan wilayah tugas.

Penempatan Pegawai Negeri Sipilaeharusnya dilakukan juga atas dasar sistem pembinaanyang Htnmranalran Vrfta^Mfican jalur kaiier struktural dan fimgsional yang mencakupVftfyJimihanjahatanrianmemhiikakesempatan yang luasuntnkperpindahan wilayah keija,haiir sgfara vGriikal maiquui secara diagooaL Semua ini juga ditunjang oleh

Pmyeksi SDM Aparatur Negara ————

sistem pendidikan dan latihan^yang sesuai dengan kebuUihan penempatan itu.

4. Pemeliharaan SDM Aparatur Negara.

Setelahdilakukan seldcsi.pembentukan dan penempatan, makaperanan strategis selanjuinya

adalah pemeliharaan dalam Aparatur Negara tubuh Aparatur Pem^ntah itu sendiri.

Setelah penempatan, maka setiap Pegawai Negeri Sipil benar-benar mulai menjadi bagian

dari AiKuatur Pemerintah. Sejak menjadi bagian dari Aparatur Pemeiintah itulah maka

kedudukan dan peranannya menjadi sangat unik.

Kedudukan dan peranan seorang individu dalam suatu organisasi akan sangat dipengaruhi

oleh budaya dan sistem organisasi yang telah ada. Karena itu, peranan (X'ganisasi terhadap

indlvidu-individu yang baru memasukinya, biasanya sangat dominan. Inilah masalah yangpaling mendasar, yaitu menembus dan memecahkan dominasi budaya organisasi yangtidak atau belum kondusif untuk menerima orientasi baru SDM tersebut

Jelasnya, fimgsi pemeliharaan pada dasamya merupakan fiingsi organik organisasi/birokrasiAparatur Pemerintah. Akibamya, bila budayanya tidak atau belum kondusif terhadaporientasi baru SDM itu, maka fungsi pemeliharaan juga tidak dapat beijalan sesuai denganorientasi SDM tersebut.

Jadi, masalahnya yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana merubah budaya organisasiyang tidak atau belum kondusif dengan orientasi SDM tersebuL Inilah yang sekaiang

menjadi porsi dari suatudisiplinilmuyangdikenal dengan nama'*Pengembangan Organisasi"atau "Organization Development", disingkat "CD".

5. Pengembangan SDM Aparatur Negara.

Sq)^ yang telah disinggung di atas, fungsi pemeliharaan SDM Aparatur Negara merupakanfungsi oiganik dari Aparatur Pemerintah. Jadi, permasalahannya sekarang beialih padabagaimana mengembangkan Aparatur Negara sehingga dapat melaksanakan fungsipemeliharaan sesuai dengan orientasi baru tentang pengembangan SDM. Hal ini hanyadapat dilakukan dengan jalan mengusahakan perubahan budaya birokrasi pemerintahan ituagar menjadi berorientasi pada orientasi baru tentang pengembangan SDM. Dan hal inisekarang dapat dilaksanakan melalui "strategi pengembangan organisasi".

Seperti yang telah disinggung pula, untukpengembangan SDM Aparatur Negaia/Pemerintah,di samping perlunya perubahan orientasi, juga perlu penataan kembali komponen-komponenAparatur Negara yang sangat strategis peranannya.

Komponen organisasi yang perlu diprioritaskan untuk menjadi sasaian penataan adalahterutama yang secara langsung menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan danpembangunan kepada masyarakat luas. Untuk menentukan ini juga perlu diprioritaskanpada hal-hal yang menyangkut hajai hidup orang banyak dan mempunyai pengaruh ganda

«^ Proyeksi SDM Aparatur Negara

terhadap kesejahteiaan masyarakat seperti, misalnya, bidang perizinan, dan berbagai jenispelayanan lainnya pada masyarakat

Pada umumnya, komponen Aparatur Negara yang perlu mendapat prioritas penataan

adalah komponen-komponen yang berada di Dati n, bahkan pada tingkat kecamatan.

Pada tingkat Pusat yang memegang peranan utama adalah komponen aparatur yang terkait

dengan kebijaksanaan dan inrogram Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan adanya

Forum Ktmiunikasi PAN, balk di tingkat Pusat maupun di tingkat Daeiah, keadaannya

sekarang sudah cukup kondusif. Sehubungan dengan itu. maka PcMiim ini hendaknya dapat

dimanfaatkan secara optimal bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi pengembangan

organisasi. Hanya dengan adanya kebijaksanaan dan strategi pengembangan organisasi ini,

maka program dan operasionalisasinya akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan, bahwa budaya birokrasi masih merupakan

hambatan. Bahkan, sampai batas-batas tertenui, masih merupakan kendalabagi pemanfaatan

dan pengembangan hasil-hasil seleksi, pembentukan, penempatan, pemeliharaan dan

pengembangan SDM Aparatur Negara. Pemecahan masalah ini membutuhkanpenanganan

secara khusus, baik dari segi kebijaksanaan, strategi, program maupun dari segi teknis

operasionalnya.

Kelimaprioritas tersebutdi atas kiranya dât dijadikan altenatif strategi untuk menciptakan

landasan bagi pengembangan SDM Aparatur Negara yang lebih kuat untuk menerobos

hambatan dan tantangan yang ada. Strategi ini juga membuka peluang bam untuk

mengembangkan SDM Aparatur Negara di masa mendatang.

Untuk melaksanakan strategi tersebut masih perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan

yang akan melaksanakannya dan diperlukan alokasi sumber daya sesuai prioritasnya.

Proyeksi SDM Aparatur Negara

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 105/1992

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

BUKU PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP PERTAMA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuandan sasaran pelaksanaan program PAN di masa datang,perlu adanya pemahaman secara lengkap dan utuh ataspelaksanaan kegiatan PAN yang telah berlangsung selamaPembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama.

2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Buku yangakan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan PAN selamaPembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama.

Mengingat : Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1983 tentangKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Keija MenteriNegara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Tim Penyusun Buku Pendayagunaan Aparatur

Negara Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertamadengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampirankeputusan ini.

KEDUA : Tim tersebut pada diktum pertama bertugas :

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Menyusun data dan informasi pelaksanaan PAN selamaPembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama dalam suatusistematika yang akan ditentukan oleh Tim tersebut padadiktum pertama.

2. Materi tersebut diarahkan untuk menjadi dokumen yanglengkap dan utuh mengenai pelaksanaan kegiatan PANselama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama,sehingga akan diketahui keberhasilan-keberhasilan yangtelah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi.

3. Melaporkan basil pelaksanaan tugas tersebut kepada MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan diharapkandokumen tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalampenyusunan kebijaksanaan PAN pada Pembangunan JangkaPanjang Tahap Kedua.

Dalam melaksanakan tugas, bila diperlukan Tim dapatmenggunakan jasa pihak ketiga.

Biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas Tim inidibebankan kepada anggaran Kantor Menteri PendayagunaanAparatur Negara, dan bantuan pihak tertentu yang tidakmengikat.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 1992, denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di: JakartaPada tanggal : 10 Agustus 1992

Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara,

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan.

LampiranNomor

Tanggal

KEPMENPAN

105/1992

10 Agustus 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN BUKU PAN

SELAMA PJPT PERTAMA

1. PENGARAH

A. Ketua

B. Anggota

Ir. Sarwono Kusumaatmadja1. Drs. Waskito Reksosoedirdjo2. DR. JB Kristiadi

3. Drs. Suyoso Sukarno, Ph.D4. Drs. Waluyo Ratam5. dr. Burhanuddin A.T., MPH

6. Wirawan Martoredjo, S.E.7. Faried Masmichan, S.H.

II. PELAKSANA

A. Ketua

B. Sekretaris

C. Anggota

DR. Sapta NirwandarSudibyo Triatmodjo, S.H.1. Drs. Bustamy Daulay2. Bambang Chrisnadi, S.H.3. Drs. Soetamo

4. Kamaryan, S.H.5. Harun A1 Rasyid, S.H.6. Drs. Koeshardo KS

7. Drs. Endi Fatony8. Dra. Dini Saraswati

9. Dra. Asep D. Muhammad

in. PEMB ANTU PELAKS ANA:

1. Drs. Yanuar Ahmad

2. Amansyah3. Jauhan Bustaman

IV. EDITOR AHLI : H. Kodhyat

V. LAY OUT DESIGN : CompArt Publishing

I \ Menteri Negara\ \ PendayagunaanAparatur Negara

Sarwono Kusumaatmadja

r

SetauK^

atas terbitnya bukuPANPJPI

PT (Persero) ASTEK

PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia

PT (Persero) Pupuk Kujang

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia ii

PT (Persero) Angkasa Pura I

V_J

Untitled - PERPUS MENPAn

Documents