Untitled - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

•••••••

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nyapenyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 dapatterselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini merupakan bentukpertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misiorganisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 jugamerupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguhmewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pernbanqunan yang didasarkanpada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 TentangPercepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan kinerja Tahun 2017 ini, diharapkan akan memberikanmanfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DirektoratJenderal Perhubungan Udara dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat JenderalPerhubungan Udara Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kamimengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagiperbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dr. Ir. AGUS SANT SO M.SePembina Utama Madya (IV/d)NIP. 195808041997111 001

LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

ii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 disusun sebagai

gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurang berhasilan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada dasarnya adalah gambaran

secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2017 dikaitkan dengan

upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan

sasaran stratejik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Ditjen Perhubungan Udara mempunyai

tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan 1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara

5. Meningkatkan layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan,

terluar dan terpencil

6. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Dalam Perubahan Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015 – 2019

mempunyai 8 (delapan) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke

depan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan

memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional

2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara

5. Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan,


6. Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional

iii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

7. Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi udara

8. Terwujudnya good governance and clean government di Ditjen Perhubungan

Udara

Capaian kinerja rata-rata Ditjen Perhubungan Udara pada tahun 2017 sebesar

104,74%. Dari 8 (Delapan) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017, terdapat 4 (empat) sasaran dengan rata -

rata nilai capaian kinerja diatas 100% dan 4 (empat) sasaran memiliki rata-rata nilai

capaian kinerja dibawah 100% yakni :






1. Sasaran I : Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 88,57 %, nilai ini dikontribusi oleh 1 indikator pembentuk yang tidak mencapai target yang

ditetapkan disebabkan karena belum direvisinya KM 69 Tahun 2013 tentang

Tatanan Kebandarudaraan Nasional, alasan lain penyebab tidak meningkatnya

realisasi rasio konektifitas antar wilayah ini adalah karena mekanisme perhitungan

Capaian 100%

iv LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

masih menggunakan luas wilayah total Negara Kesatuan Republik Indonesia

sementara area pelayanan Bandar Udara ditempatkan pada lokasi lokasi yang

berpenduduk sehingga dengan kata lain nilai rasio 0,62 sebenarnya sudah

mengcover seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sementara

deviasai sebesar 0,38 adalah wilayah NKRI yang tidak ditempati penduduk dan

sebagian besar merupakan perairan Nasional.

2. Sasaran III : Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 92,52 %,

indikator ini dibentuk oleh 4 (empat) indikator kinerja dimana terdapat 1 (satu)

indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator yang tidak

mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagi berikut :

1) Indikator “Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi

udara” tidak mencapai target karena :

a. Belum banyaknya teknologi pesawat yang menggunakan bahan bakar

biofuel dan biodiesel di tahun 2017, sehingga hanya sedikit memberikan

kontribusi dalam penurunan emisi gas CO2

b. Masih sedikitnya Bandar Udara yang mengaplikasikan penggunaan

renewable Energi (energy terbaharukan) khususnya dalam penggunaan

Solar Cel dan Hybride Energi sebagai sumber energy untuk Operasional

Bandar Udara

c. Investasi penggunaan Energi Terbaharukan masih relative mahal

dibandingkan dengan penggunaan Bahan Bakar Konvensional

d. Peremajaan pesawat Udara bukan merupakan tugas dan fungsi secara

langsung Ditjen Perhubungan Udara sehingga terkait perhitungan jumlah

penurunan Emisi gas buang masih dilakukan institusi lain dan masih

sulitnya untuk mendapatkan data secara cepat dan tepat.

e. Perhitungan penurunan Emisi Gas CO2 masih menggunakan data asumsi,

belum ada pembanding berdasarkan perhitungan real di lapangan sehingga

tingkat kebenarannya masih perlu penelitianh lebih lanjut.

2) Indikator “Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi

udara”

Pada tahun 2017 dicapai persentase nilai On time Perfirmance sebesar 80,14%

atau setara dengan capaian kinerja sebesar 94,28% dari target yang ditetapkan

v LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

sebesar 85% dikarenakan adanya Keterlambatan dan Pembatalan

Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Perioda Januari

– November Tahun 2017 dari 14 (empat belas) Badan Usaha Angkutan Udara

Niaga Berjadwal sebanyak 828.031 (delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga

puluh satu) penerbangan

3) Indikator Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis

online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara

Capaian Kinerja terkait indicator ini di tahun 2017 mencapai nilai kepuasan

pelanggan sebesar 80,93% atau setara dengan capaian kinerja sebesar

97,21% (80,93/83,25) dari target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara

Sebesar sebesar 83,25% masih belum memenuhi target yang ditetapkan

dengan dengan deviasi sebesar 2,32%.

Adapun kendala yang dihadapi terkait tidak tercapainya capaian kinerja

indicator ini adalah :

1) Mekanisme perhitungan terhadap survey kepuasan pengguna jasa saat ini

pada 2017 hanya diwakili oleh beberapa pengguna jasa dari setiap operator

penerbangan (bukan end user) yang di tugaskan dengan Surat Penugasan

untuk mengelola proses layanan jasa online yang ada.

2) Saat ini belum semua pelayanan Jasa Bandar Udara dapat dilakukan

secara Online karena proses penyusunan aplikasi online yang handal

membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk itu prosesnya dilakukan

secara bertahap.

3. Sasaran V : Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dengan rata rata capaian kinerja

sasaran sebesar 74,63 % yang dibentuk oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar

dan terpencil dengan capaian sebesar 2.50 atau 74,63% dari target yang

ditetapkan sebesar 3,35. Tidak tercapainya target dikarenakan nilai rasio

merupakan perbandingan jumlah rute yang melayani terhadap rute yang

ditetapkan merupakan rute komersil dan perintis. Sedangkan pada tahun 2017

rute perintis yang terlayani hanya 152 rute dari 188 rute yang tercantum dalam

KP 068 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perhubungan

Udara Nomor KP. 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi

vi LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan lokasi

Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran

2017.

4. Sasaran VII : Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,65 %,

indikator ini dibentuk oleh 2 (dua) indikator kinerja dimana terdapat 1 (satu)

indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang tidak


1) Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi

penerbangan yang bersertifikat”

Jumlah total fungsional personil teknisi penerbangan yang telah memiliki lisensi

pada tahun 2017 adalah sebanyak 1183 orang yang setara dengan persentase

pemenuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan sebesar 33,31%, sehingga

tercapai capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 90,23% dari target yang

ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 36,92% atau setara dengan

jumlah jabatan fungsional teknisi penerbangan sebanyak 1311 orang. Tidak

tercapainya target dikarenakan :

1) Pengurangan jabatan fungsional penerbangan di lingkungan transportasi

udara ini lebih disebabkan karena adanya optimalisasi yang dilakukan

Ditjen Perhubungan Udara

2) Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat perangkat penunjang

untuk melakukan pemrosesan lisensi maupun sertifikasi.

3) Kurangnya staf administrasi dengan kualifikasi yang sesuai, hal ini juga

terkait moratorium yang merupakan kebijakan Kementerian PAN dan RB

untuk tidak melakukan penerimaan CPNS pada Tahun anggaran 2017.

4) Kualifikasi dan pemahaman staf administrasi lisensi dalam pelaksanaan

tugasnya tidak sama, mengingat untuk staf administrasi terkait pengurusan

lisensi personil penerbangan memiliki standar kompetensi yang telah

dibakukan oleh standar internasional yakni kompetensi untuk staf PEL

(Personil Lisensi). Untuk setiap staf PEL harus mengimplementasikan

regulasi CASR khususnya Part 61 dan 63 terkait pilot dan personil

penunjang operasi penerbangan lainnya (FA, FOO, FN, AMEL).

vii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

5) Koordinasi antara inspektur dengan staf administrasi lisensi terutama

terhadap pemrosesan lisensi masih belum berjalan dengan optimal

dikarenakan beban kerja inspektur dengan kompetensi penerbang yang

sangat besar sementara jumlah inspektur sangat terbatas.

6) Proses recruitment dan pemenuhan kompetensi membutuhkan waktu dan

tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam tahun yang sama hal ini

terkait dengan rancangan/kerangka pengganggaran serta keterbatasan

instruktur yang memenuhi kompetensi sehingga pemenuhan kebutuhan

jumlah SDM fungsional teknisi penerbangan dilakukan secara bertahap

setiap tahunnya guna memenuhi target Renstra di tahun 2019

7) Adanya kebijakan dari pemerintah (Kementerian PAN dan RB) di tahun

2015 s.d 2016 terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga target di

tahun 2017 masih belum tercapai sementara kebutuhan akan teknisi

penerbangan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah

pesawat udara.

Permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2017 diantaranya sebagai berikut : 1. Kurangnya sumber daya manusia di daerah terkait ketersediaan personil

Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sehingga proses pelelangan

mengalami keterlambatan.

2. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga

berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di

wilayah timur Indonesia.

3. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian

walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga

masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat

ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2018 sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain

(Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan

pekerjaan.

viii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

2. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik

yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian

pekerjaan tidak melewati tahu anggaran berjalan.

3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat

mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan

perencanaan.

4. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja

tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja

dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumberdaya yang dimiliki (SDM,

Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana)

9

ix LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................... ......... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................... ix

BAB I P E N D A H U L U A N A. Latar Belakang ......................................................................... Bab I - 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................... Bab I - 2

C. Sumber Daya Manusia ............................................................. Bab I - 3

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued).. Bab I - 4

1. Pemisahan Oprator Dan Regulator ..................................... Bab I - 4

2. Globalisasi .......................................................................... Bab I - 5

3. Pembangunan yang Berkelanjutan ..................................... Bab I - 5

4. Konektivitas Transportasi Nasional ..................................... Bab I - 6

5. Isu Gender dalam Transportasi ........................................... Bab I - 6

E. Sistematika Penyajian .............................................................. Bab I - 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Tahun 2015-2019 ..................................................................... Bab II - 1

1. Visi Dan Misi ....................................................................... Bab II - 2

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ..................... Bab II - 3

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DitjenPerhubunganUdara ..... Bab II - 8

C. Perjanjian Kinerja ..................................................................... Bab II - 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2014 A. Capaian Kinerja ....................................................................... Bab III - 1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 .... Bab III - 3

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013

s.d 2017 .............................................................................. Bab III - 19

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2013 s.d 2017

dengan Target RPJM .......................................................... Bab III – 69

x LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau

Peningkatan Penurunan Serta Alternative Solusi ................ Bab III - 77

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...................... Bab III - 126

B. Realisasi Anggaran .................................................................. Bab III - 135

BAB IV P E N U T U P ...............................................................................

A. Kesimpulan ............................................................................... Bab IV - 1

B. Saran Dan Tindak Lanjut .......................................................... Bab IV - 5

LAMPIRAN Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik (RS)

Lampiran 2 : Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Lampiran 3 : Formulir Perjanjian Kinerja (PK)

Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja

Lampiran 5 : Uraian Kejadian Pada AOC 121 dan 135 Dengan Korban Jiwa

dan Pesawat Rusak Berat

Lampiran 6 : Jumlah Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan

Fasilitas Bandar Udara

Lampiran 7 : Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah

Lingkungan

Lampiran 8 : Daftar Sertifikat Bandar Udara yang Telah Dikeluarkan Pada

Tahun 2017

Lampiran 9 : Daftar Register Bandar Udara yang Telah Dikeluarkan Pada

Tahun 2017

Lampiran 10 : Daftar Jumlah Pembangunan Bandar Udara Baru Yang Telah

selesai Dibangun Dan Siap Dioperasionalkan

Lampiran 11 : Daftar Peraturan Yang Diterbitkan Pada Tahun 2017

Lampiran 12 : Tabel Perhitungan Rasio Kecelakaan AOC 121 & AOC 135

Lampiran 13 : Daftar Kota Yang Terhubungi (Penerbangan Perintis dan

Komersial)

Lampiran 14 : Dokumentasi Kegiatan Tahun 2017

xi LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

D A F T A R T A B E L

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Latar

Belakang Pendidikan .......................................................................... Bab I - 3

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Rencana

Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 ...................... Bab I - 3

Tabel 2.2. Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Review

Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 ...... Bab II - 6

Tabel 2.3. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perhubungan Udara

Tahun 2018 ........................................................................................ Bab II - 9

Tabel 2.4. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perhubungan Udara

Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan Review Rencana

Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 ...................... Bab II - 13

Tabel 2.5. Matriks Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 ..... Bab II - 16

Tabel 2.6. Matriks Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018

Yang telah disesuaikan dengan Review Rencana Strategis Ditjen

Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 .............................................. Bab II - 20

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ................... Bab III - 3

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 – 2017 ........ Bab III - 19

Tabel 3.3. Jumlah kejadian “Air Traffict Incident” dan Jumlah Pergerakan

Pesawat Udara ................................................................................... Bab III - 29

Tabel 3.4. Tabel Persentase Jumlah Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap

pelayanan berbasis Online untuk sertifikasi Personil Dan Operasi

Pesawat.............................................................................................. Bab III - 43

Tabel 3.5. Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2013-2017

Dengan Target Jangka Menengah ...................................................... Bab III - 69

Tabel 3.6. Daftar Bandar Udara Baru Yang akan di Bangun .............................. Bab III - 77

Tabel 3.7. Asumsi 30 Bandar Udara dengan Jumlah Penumpang > 500 K/H ...... Bab III - 86

Tabel 3.8. Total Sertifikat Bandar Udara yang di keluarkan sampai tahun 2017 .. Bab III - 92

Tabel 3.9. Register Bandar Udara yang di keluarkan sampai tahun 2017 .......... Bab III - 92

Tabel 3.10. Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Sub Sektor Transportasi Udara

Tahun 2017 ........................................................................................ Bab III - 97

Tabel 3.11. Detail Rute Perintis Kargo Program Jembatan Udara ......................... Bab III - 111

Tabel 3.12. Deregulasi Peraturan dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara .......... Bab III – 112

xii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Tabel 3.13. Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2016 perbulan ......................... Bab III - 126

Tabel 3.14. Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan

Efisiensi dan Nilai Efisiensi ................................................................. Bab III - 128

Tabel 3.14. Nilai Efisiensi dari Tahun 2015 – 2017 ................................................ Bab III - 132

Tabel 3.15. Matriks Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara yang Mendukung

Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan ...................................... Bab III - 133

Tabel 3.16. Matriks Perkembangan Pagu Anggaran DItjen Perhubungan Udara

dari Tahun 2013 – 2017 ..................................................................... Bab III - 136

Tabel 3.17 Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara

dari Tahun 2013 – 2017 ...................................................................... Bab III - 137

xiii LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

D A F T A R G R A F I K

Grafik 3.1. Grafik Realisasi Terhadap Target Rasio Konektifitas Antar Wilayah ... Bab III - 23

Grafik 3.2. Grafik Capaian Rata-Rata Sasaran “meningkatnya Keselamatan

Dan Keamanan Transportasi Udara” ................................................. Bab III - 25

Grafik 3.3. Grafik Target Terhadap Realisasi Indikator KInerja “Rasio

Kecelakaan Transportasi Udara” ....................................................... Bab III - 26

Grafik 3.4. Grafik Capaian Kinerja Rasio terjadinya tindakan melawan hukum

Tahun 2017 ........................................................................................ Bab III - 27

Grafik 3.5 Grafik Target Terhadap Realisasi Indikator Kinerja “Rasio Air

Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)” .......................... Bab III - 28

Grafik 3.6. Grafik Capaian KInerja Indikator “Rasio Air Traffic Incident

(Kejadian dari 100.000 pergerakan)” .................................................. Bab III - 29

Grafik 3.7. Grafik Realisasi terhadap Target Indikator Kinerja “Rasio Gangguan

keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi Udara ........................ Bab III - 30

Grafik 3.8. Grafik Capaian Kinerja “Rasio Gangguan keamanan pada pelayanan

Jasa Transportasi Udara ................................................................... Bab III - 31

Grafik 3.9. Grafik Realisasi Terhadap Target Indikator “Rasio Pemenuhan

Sertifikasi di bidang pelayanan Navigasi Penerbangan” .................... Bab III - 32

Grafik 3.10. Grafik Realisasi Capaian Kinerja Indikator “Rasio Pemenuhan

Sertifikasi di bidang pelayanan Navigasi Penerbangan ...................... Bab III - 33

Grafik 3.11. Grafik Realisasi Terhadap Target Indikator “Rasio pemenuhan

Sertifikasi Bandar Udara” ................................................................... Bab III - 34

Grafik 3.12. Capaian Kinerja Indikator “Rasio pemenuhan Sertifikasi

Bandar Udara .................................................................................... Bab III - 35

Grafik 3.13. Grafik Capaian Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana

Dan Prasarana Transportasi Udara” ................................................... Bab III - 36

Grafik 3.14. Grafik Realisasi terhadap Target “Persentase penurunan gas rumah

kaca dari sektor transportasi udara” ................................................... Bab III - 37

Grafik 3.15. Grafik Capaian Kinerja Indikator “Persentase penurunan gas rumah

kaca dari sektor transportasi udara” .................................................... Bab III - 38

Grafik 3.16. Grafik Realisasi terhadap Target “Persentase Capaian On Time

Performance (OTP) Sektor Transportasi Udara” ................................. Bab III – 39

xiv LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Grafik 3.17. Grafik capaian Kinerja “Persentase capaian On Time

Performance (OTP) sektor transportasi udara” .................................. Bab III - 40

Grafik 3.18. Grafik capaian Kinerja “Persentase Kota/Daerah yang terhubungi” ... Bab III - 42

Grafik 3.19. Grafik Formasi Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan

berbasis Online untuk sertifikasi Personil Dan Operasi Pesawat ........ Bab III - 43

Grafik 3.20. Grafik capaian Kinerja “Persentase Kota/Daerah yang terhubungi” .... Bab III - 44

Grafik 3.21. Grafik capaian Kinerja Indikator “Persentase Kota/Daerah yang

terhubungi” ......................................................................................... Bab III - 45

Grafik 3.22. Capaian Sasaran “Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana

transportasi udara” ............................................................................. Bab III - 46

Grafik 3.23. Realisasi Terhadap Target Indikator “persentasi peningkatan

kapasitas sarana transportasi ............................................................ Bab III - 47

Grafik 3.24 Capaian Kinerja “Persentase peningkatan kapasitas sarana

transportasi udara” ............................................................................. Bab III - 48

Grafik 3.25. Seat Capacity Terhadap Jumlah Penumpang “Persentase

peningkatan kapasitas sarana transportasi udara” .............................. Bab III - 49

Grafik 3.26. Realisasi Terhadap Target Indikator “Presentasi Peningkatan

Kapasitas Sarana Transportasi Udara” .............................................. Bab III - 50

Grafik 3.28. Capaian Kinerja Indikator “Presentasi Peningkatan Kapasitas

Sarana Transportasi Udara” ............................................................... Bab III - 51

Grafik 3.29. Realisasi Terhadap Target Indikator “Meningkatnya layanan

transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar

dan terpencil” ...................................................................................... Bab III - 52

Grafik 3.30. Realisasi terhadap target Indikator “Persentase pelaksanaan

deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara” ......... Bab III - 54

Grafik 3.31. Capaian Realisasi Jumlah Peraturan yang diterbitkan di bidang

transportasi udara Tahun 2012 – 2017 ............................................... Bab III - 55

Grafik 3.32. Capaian Rata-rata Sasaran “Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan

Udara yang kompeten dan professional” ............................................ Bab III - 56

Grafik 3.33. Realisasi Terhadap Target Persentase pemenuhan kebutuhan

Jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat" ................ Bab III - 57

Grafik 3.34. Capaian Kinerja Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan

jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat" ................. Bab III - 58

Grafik 3.35. Realisasi terhadap target Indikator “Rasio pemenuhan inspektur

penerbangan” ..................................................................................... Bab III – 59

xv LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Grafik 3.36 Capaian Kinerja Indikator “Rasio pemenuhan inspektur

penerbangan ...................................................................................... Bab III – 60

Grafik 3.38. Capaian Rata Rata Sasaran “Terwujudnya good governance dan

clean government di Ditjen Perhubungan Udara” ............................... Bab III - 61

Grafik 3.39 Realisasi terhadap Target Indikator “Nilai AKIP Ditjen Perhubungan

Udara” ................................................................................................ Bab III - 62

Grafik 3.40 Capaian Kinerja Indikator “Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara”...... Bab III - 63

Grafik 3.41 Realisasi terhadap Target Indikator “Persentase penyerapan

anggaran Ditjen Perhubungan Udara” ................................................ Bab III - 64

Grafik 3.42 Capaian Kinerja Indikator “Persentase penyerapan anggaran

Ditjen Perhubungan Udara” ............................................................... Bab III - 65

Grafik 3.43 Realisasi terhadap Target Indikator “Persentase nilai asset

Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi” ................................ Bab III - 66

Grafik 3.44 Capaian Kinerja Indikator “Persentase nilai asset Ditjen

Perhubungan Udara yang diinventarisasi” .......................................... Bab III - 67

Grafik 3.45. Capaian Kinerja Rata Rata DJU terhadap target Renstra

Tahun 2013 s.d Tahun 2017 .............................................................. Bab III - 73

Grafik 3.46. Perkembangan Jumlah Armada Pesawat Udara dari

Tahun 2014 – 2017 ............................................................................ Bab III - 105

Grafik 3.47. Grafik Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara

dari Tahun 2013-2017 ....................................................................... Bab III - 136

xvi LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ............ Bab I - 3

Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektifitas Antar Wilayah ............... Bab III - 24

Gambar 3.2. Cakupan Pelayanan RADAR System ................................................. Bab III - 83

Gambar 3.3. Cakupan Pelayanan ADS-B System ................................................... Bab III - 84

Gambar 3.4. Lokasi Bandar Udara Rawan Bencana dan Perbatasan

Tahun 2015 – 2019 ............................................................................ Bab III - 109

Gambar 3.5. Lokasi Bandar Udara Perpanjangan Runway Untuk Didarati

ATR 42 dan 72 ................................................................................... Bab III - 110

BAB I - 1 LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu adanya

pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir

tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah diterbitkan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang

percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi Presiden Inpres Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan titik awal reformasi

manajemen sektor publik di Indonesia. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 45 Tahun 2016

tentang petunjuk pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 sebagai

gambaran tolok ukur keberhasilan maupun kekurangberhasilan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada dasarnya adalah

gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2017 dikaitkan

dengan upaya-upaya stratejik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya disusun dan


ditetapkan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang

pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategis Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategis ini telah

terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa Visi dan Misi Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung

pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap

kegiatan. Capaian kinerja (Performance Result) Tahun 2017 tersebut akan

dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) yang tercantum dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap)

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditetapkan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut

adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kabinet dan untuk lebih

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan lancar, berdaya

guna, dan berhasil guna.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, lembaga ini mempunyai tugas

membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di

bidang perhubungan. Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut, telah

ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 86 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 189 Tahun 2015

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 372, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan

udara;


4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perhubungan

udara;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor : PM 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

C. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka

tercapainya tujuan suatu organisasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki

pegawai sejumlah 8.467 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar

belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan

Latar Belakang Pendidikan

No Latar Belakang Pendidikan Jumlah

1. Profesi 3 2. Doktor 2 3. Pascasarjana 363 4. Spesialis 15 5. S-1 1.428 6. D-4 215

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORAT NAVIGASI

PENERBANGAN

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA &

PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

DIREKTORAT KEAMANAN

PENERBANGAN

DIREKTORAT BANDAR UDARA

DIREKTORAT ANGKUTAN

UDARA


No Latar Belakang Pendidikan Jumlah

7. D-3 779 8. D-2 243 9. D-1 79 10. SLTA 3531 11. SLTP 81 12. SR/SD 39

Sedangkan komposisi pegawai menurut penempatan pada unit kerja adalah sebagai

berikut :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejumlah 1.006 pegawai,

yang terdiri dari Direktorat Bandar Udara sejumlah 163 pegawai, Direktorat

Angkutan Udara sejumlah 105 pegawai, Direktorat Keamanan Penerbangan

sejumlah 105 pegawai, Direktorat Navigasi Penerbangan sejumlah 130 pegawai

dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara sejumlah 183

pegawai.

2. Unit Pelayanan Bandar Udara sejumlah 4.696 pegawai yang menyebar di UPBU

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3. Balai - balai sejumlah 295 pegawai yang terdiri dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas

Penerbangan 129 pegawai , Balai Kesehatan Penerbangan 88 pegawai dan Balai

Teknik Penerbangan 78 pegawai.

4. Kantor Otoritas Bandar Udara sejumlah 781 pegawai yang terdapat di

10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara.

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) 1. Pemisahan Operator dan Regulator

Sesuai arahan Menteri Perhubungan, beberapa UPBU dan Balai dilingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menggunakan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Saat ini terdapat 15 (lima belas)

UPBU yang telah diusulkan menjadi PPK – BLU yaitu Bandar Udara Radin Inten II

Lampung, Bandar Udara Hanandjoedin – Tanjungpandan, Bandar Udara

Fatmawati Soekarno, Bandar Udara Juwata Tarakan, Bandar Udara Kalimau,

Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo,

Bandar Udara Sis Al Jufri Palu, Bandar Udara Halu Oleo Kendari, Bandar Udara

Sultan Babullah Ternate, Bandar Udara Sentani Jayapura, Bandar Udara Mopah

Merauke, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara


Rendani Manokwari. Dari 15 (lima belas) usulan tersebut, pada Tahun 2017 telah

ditetapkan 8 UPBU menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yaitu : Bandar Udara

Juwata Tarakan, Bandar Udara Jayapura, Bandar Udara Fatmawati Soekarno

Bengkulu, Bandar Udara Radin Inten II Lampung, Bandar Udara Sis Al Jufri Palu,

Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo, Bandar Udara HAS. Hanandjoeddin Tanjung

Pandan dan Bandar Udara Kalimarau Berau.

Pada 3 (tiga) Balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang diusulkan

menjadi Badan Layanan Umum (PK-BLU), Balai Besar Kalibrasi Fasilitas

Penerbangan dan Balai Teknik Penerbangan telah ditetapkan untuk menerapkan

PK-BLU yaitu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan melalui Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Balai

Besar Kesehatan Penerbangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

148/KMK.05/2016 tanggal 3 Maret 2016. Selain itu terdapat rencana 1 (satu) Balai

Baru yaitu Balai Layanan Umum Sertifikasi.

2. Globalisasi Globalisasi adalah persaingan bebas atau full liberalization, dimana peran swasta

semakin besar sehingga pemerintah harus siap dengan membuat aturan sehingga

terjadi persaingan yang adil.

Di ASEAN, liberalisasi dilakukan pada bidang hard rights (bidang yang berkaitan

langsung dengan hak angkut penerbangan ) dan soft rights.

Pentahapan Liberalisasi dilakukan pada Liberalisasi kargo (Protocol 1 dan

Protocol 2) dan Liberalisasi penumpang (Protocol 1 sampai dengan Protocol 6)

Dalam kondisi globalisasi perusahaan penerbangan yang akan berhasil adalah

perusahaan yang efisien dan memiliki daya saing tinggi.

3. Pembangunan yang berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan dalam transportasi udara merupakan

pembangunan sektor transportasi udara yang bertumpu pada kepentingan

ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terintegrasi untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sekarang dan masa datang. Untuk menciptakan sektor

transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah sangat

perlu dilakukan pembangunan yang terus menerus (berkelanjutan) agar

pembangunan dapat dinikmati masyarakat luas.


4. Konektivitas Transportasi Nasional Pengembangan integrasi konektivitas secara lokal perlu dilakukan integrasi

jaringan transportasi dengan simpul – simpul transportasi yang saling terkait satu

dengan yang lainnya. Dalam pengembangannya, efektivitas dan efisiensi serba

keterhubungan secara global merupakan hal utama yang harus dicapai dalam

sistem konektivitas di tiap – tiap wilayah. Pengembangan transportasi wilayah

dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut udara dan

perkeretaapian yang menghubungkan antar pulau maupun antar provinsi dengan

mempertimbangkan kondisi geografis wilayah tersebut.

5. Isu Gender dalam Transportasi

Pembangunan di bidang transportasi perlu mendorong terciptanya peran yang

setara antara laki – laki dan perempuan dan kelompok masyarakat lain yang

berkebutuhan khusus sehingga aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka

dalam bidang transportasi dapat terakomodir dengan baik.

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Kata Pengantar - Ringkasan Eksekutif (Eksekutif Summary) - Bab I Pendahuluan.

Pada Bab I disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP,

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan penekanan kepada aspek

strategis dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi serta

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2017.

- Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab II memuat Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dengan menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2017.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara


Tahun 2017 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai

berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017

2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2017 dengan tahun-tahun

sebelumnya

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan

target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2015 - 2019

4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta solusi yang telah dilakukan

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Tahun 2017 serta saran tindak lanjut/ langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- Lampiran – lampiran Lampiran ini berupa sebagai berikut :

a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2017

d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2017

e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2017

f. Lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II - 1 LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2015-2019 Rencana strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang

terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen

kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat

mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis

dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah

sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju

perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam

wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil (result oriented).

Rencana Strategis ( RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015 - 2019 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan

Kementerian Perhubungan pada Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Dengan demikian

rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rencana strategis mendefinisikan arah

strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses

pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi


kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan

masa depan. Adapun Rencana Strategis tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 681 Tahun 2015 dimana sasaran

dan target yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi outcome

1. Visi dan Misi Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah “Terwujudnya Pelayanan

Transportasi Udara Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah

Dalam Mendukung Ketahanan Nasional”.

Pelayanan transportasi udara yang handal, diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman

(comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan,

menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan

nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi udara yang berdaya saing diindikasikan oleh

penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau

(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan,

dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi udara yang memberikan nilai tambah diindikasikan

oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan

produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran

serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju

inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh

pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada

sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan

transportasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara yaitu :

1) Meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara untuk mewujudkan

konektivitas nasional;

2) Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kehandalan transportasi udara

dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara;


3) Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi udara yang

ramah lingkungan;

4) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/

reformasi kelembagaan dan regulasi.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

maka tujuan yang hendak dicapai seperti pada table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis

Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1.

Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;

1.

Menurunnya angka kecelakaan transportasi udara;

1) Jumlah pedoman standar keselamatan transportasi udara

2)

Jumlah tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi udara (fasilitas keamanan dan PKP-PK) - Jumlah peningkatan

fasilitas pelayanan darurat

- Jumlah peningkatan fasilitas pelayanan darurat

3)

Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat (< 3 kejadian /1 juta flight cycle)

4) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan

5) Rasio Air Traffic Incident (< 4 kejadian dari 100.000 pergerakan).

6)

Jumlah pemenuhan sertifikasi di Bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan

7) Jumlah bandar udara yang akan disertifikat .

2. Menurunnya jumlah gangguan

8)

Rasio terjadinya tindakan melawan hukum yang mengaktifkan program



keamanan dalam penyelenggaraan transportasi udara;

penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plan) pada kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan jumlah penumpang di atas 500.000 penumpang per tahun

2.

Mewujudkan aksesibilitas dalam mendukung konektivitas dan daya saing logistik nasional

3.

Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

9) Jumlah penumpang perintis yang diangkut

10) Jumlah rute pelayanan angkutan udara perintis

11) Jumlah rute angkutan udara perintis menjadi komersial

3.

Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;

4.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

12) Pengembangan Bandar Udara

13) Pembangunan Bandar Udara Baru

14)

Jumlah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN

15)

Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastuktur transportasi udara

16)

Jumlah lokasi pengembangan fasilitas antar moda transportasi penumpang dan barang di bandara

5.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

17)

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

18) Coverage area pelayanan transportasi udara nasional

19) Jumlah kota/ daerah yang terhubungi



4.

Memingkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6.

Terpenuhinya SDM Transportasi udara dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan

20) Jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi

21) Jumlah Inspektur Penerbangan.

5.

Memperluas peran sektor transportasi udara terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan;

7.

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi udara;

22) Penurunan emisi gas buang CO2 Sub Sektor Transportasi Udara

23) Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

6 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

8.

Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mewujudkan good governance;

24)

Jumlah penyerderhanaan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

25) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

26)

Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

27)

Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinventarisasi

9.

Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan udara.

28) Jumlah peraturan yang diterbitkan di bidang transportasi udara

Dalam rangka pemenuhan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas (SAKIP)

Kementerian Perhubungan guna tercapai keselarasan dengan tingkat


Kementerian Perhubungan, pada tahun 2017 Ditjen Perhubungan Udara

melakukan review Rencana Strategis terutama pada indikator kinerja utama yang

merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang masih bersifat

output. Adapun review rencana strategis tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Review

Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2015-2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah

1.

Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional

1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah.


2.

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara

2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara

3

Rasio Air Traffic Incident (<4 kejadian dari 100.000 pergerakan);

4

Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara;

5

Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang pelayanan navigasi penerbangan

6 Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

3.


7

Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara;

8

Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub sektor transportasi udara;

9

Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi personil


TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

operasi pesawat udara;

10 Persentase kota/daerah yang terhubungi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara

4.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara

11

Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara;

12

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara;

5. Meningkatkan layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

5.

Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

13

Rasio layanan transportasi udara daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil


6.

Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional

14

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat;

15 Rasio pemenuhan inspektur penerbangan;

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7.

Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi udara

16

Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

8.

Terwujudnya good governance and clean government di Ditjen Perhubungan Udara

17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;

18

Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;

19

Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi.


B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana

organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk

mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, capaian kinerja

pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan

pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana

tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan

tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana stratejik, setiap tahunnya

Perencanaan Stratejik dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Annual

Performance Plan). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi

acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja. Selain Renstra dokumen lain atau

peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang - Undang 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPD dan DPRD. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai

penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang di dalamnya memuat seluruh

target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan

sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang relevan. Indikator

dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator

kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak

ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan

pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen rencana kinerja antara

lain berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja yang merupakan indikator

kinerja utama dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan

target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Kelima sasaran dalam Rencana Stratejik Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi

Udara dan masing-masing sasaran dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

2. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat

Udara

3. Pengembangan Angkutan Udara Perintis

4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara


5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi

Penerbangan

6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan

Penerbangan

Target Indikator Kinerja Utama pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Tahun 2017 sama dengan Target yang ada pada Rencana

Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 3)

Tahun 2016, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.3. Matriks Rencana Kinerja Tahunan

Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2017

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi udara;


Dokumen 11

2) Jumlah tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi udara (fasilitas keamanan dan PKP-PK)

Paket 208


Paket

44

- Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan

Paket 164

3) Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat (< 3 kejadian /1 juta flight cycle)

Rasio 3,92

4) Jumlah pesawat Pesawat 760


No

Sasaran Strategis


udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan


Rasio 0,000375

6) Jumlah pemenuhan sertifikasi di Bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan

Sertifikat 30

7) Jumlah bandar udara yang akan disertifikat.

Bandara 5

2.

Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi udara;

8) Rasio terjadinya tindakan melawan hukum yang mengaktifkan program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plan) pada kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan jumlah penumpang di atas 500.000 penumpang per tahun

Rasio 0,17

3.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;

9) Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prsaranan transportasi udara

Dokumen 5

10) Coverage area pelayanan transportasi

Persentase 85


No

Sasaran Strategis


udara nasional

11) Jumlah kota / daerah yang terhubungi

Kota 173

4.

Meningkatnya kompetensi SDM transportasi udara;

12) Jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi

Orang 56.000

13) Jumlah inspektur penerbangan. Orang 918

5.

Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mewujudkan good governance;

14) Jumlah penyerderhanaan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Persentase 20


Nilai 91,75

16) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Persentase 86

17) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinventarisasi

Rupiah 64.036.963.726.267

6.

Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan udara.


Dokumen 30

7. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan

19) Penurunan emisi gas buang CO2 sub sector

Juta ton CO2 3,755


No

Sasaran Strategis


meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi udara;

transport udara 20) Jumlah prasarana

yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Lokasi 5

8.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

21) Pengembangan Bandar Udara Bandara 2

22) Pembangunan Bandar udara Baru

Bandara 100

23) Jumlah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN

Bandara 136

24) Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swata dalam penyediaan infrastuktur transportasi udara

Proyek 1

25) Jumlah lokasi pengembangan fasilitas antar moda transportasi penumpang dan barang di bandara

Bandara 7

9.

Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya


Penumpang/ tahun 233.972

27) Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara

Rute 208


Rute 0


Setelah adanya review rencana strategis Ditjen Perhubungan Udara, terdapat indikator

kinerja utama yang hilang karena bersifat output dan ada yang disempurnakan beserta

dengan target sebagai berikut:

Tabel 2.4. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018

yang telah disesuaikan dengan Review Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara

Tahun 2015-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan

1.


1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah 0,72 Rasio

2.


2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara

3,43 Rasio

3. Rasio Air Traffic Incident (<4 kejadian dari 100.000 pergerakan);

0,00037

Rasio

4. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara;

0,17

Rasio

5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang navigasi penerbangan

0,80

Rasio

6. Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara;

1 Rasio

3.


7. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara;

39,31 %

8. Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub sektor transportasi udara;

85 %

9. Persentase kepuasan 83,25 %



pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara;

10. Persentase kota/daerah yang terhubungi;

90 %

4.


11. Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara;

43,31 %

12. Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara;

70 %

5.


13. Rasio layanan transportasi udara daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

3,35 %

6.

Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi udara

14. Prosentase pelaksanaan deregulasiperaturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udaram

78 %

7.


15. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat;

36,92

Rasio

16. Rasio pemenuhan inspektur penerbangan;

0,65 Rasio

8.

Terwujudnya good governance di Ditjen Perhubungan Udara

17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara;

90,75 %

18. Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara;

87 %

19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan

80 %



Udara yang diinventarisasi

C. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 ini,

merupakan bentuk tekad Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mewujudkan ”Good

Governance” dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi

dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini merupakan butir-

butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (performance agreement) ataupun

service agreement dan dokumen ”kontrak” antara pimpinan unit - unit kerja dengan

Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta kontrak kinerja Pimpinan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Menteri Perhubungan.

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja ini adalah rencana kinerja

tahunan (annual performance plan) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2015 - 2019 yang memuat tujuan dan

sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Penetapan Kinerja ini untuk

merinci dan memperjelas target - target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu

tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang

telah ditetapkan (pagu defenitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017

adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra),

maka ditetapkan target kinerja tahunan. Target Kinerja Tahunan yang dicantumkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat

perbedaan begitu dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara. Hal ini disebabkan fluktuatifnya sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara .

Adapun Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Pada Awal Tahun 2017 sebagai

berikut :


Tabel 2.5. Matriks Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018

No

Sasaran Strategis


1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi udara;


Dokumen 11

2) Jumlah tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi udara (fasilitas keamanan dan PKP-PK)

Paket 132


Paket 42

- Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan

Paket 90

3) Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat (< 3 kejadian /1 juta flight cycle)

Rasio 3.43

4) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan

Pesawat 796


Rasio 0.000375

6) Jumlah Sertifikat 30


No

Sasaran Strategis


pemenuhan sertifikasi di Bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan

7) Jumlah bandar udara yang memiliki sertifikat.

Bandara 5

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi udara;

8) Rasio terjadinya tindakan melawan hukum yang mengaktifkan program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plan) pada kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan jumlah penumpang di atas 500.000 penumpang per tahun

Rasio 0.17

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;

9) Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prsaranan transportasi udara

Dokumen 5

10) Coverage area pelayanan transportasi udara nasional

Persentase 90

11) Jumlah kota / daerah yang terhubungi

Kota 182

4. Meningkatnya kompetensi SDM transportasi udara;

12) Jumlah personil penerbangan yang memiliki

Orang 82,674


No

Sasaran Strategis


lisensi 13) Jumlah inspektur

penerbangan. Orang 1,002

5. Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mewujudkan good governance;

14) Jumlah penyerderhana an perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Persentase 20


Nilai 92.75

16) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Persentase 87

17) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinventarisasi

Rupiah 70.440660.098. 894

6. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan udara.


Dokumen 30

7. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi udara;

19) Penurunan emisi gas buang CO2 Sub Sektor Transport Udara

Juta ton CO2 6.268

20) Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Lokasi 5


No

Sasaran Strategis


8. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

21) Pengembangan Bandar Udara Bandara 3

22) Pembangunan Bandar udara Baru

Bandara 100

23) Jumlah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN

Bandara 146

24) Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swata dalam penyediaan infrastuktur transportasi udara

Proyek 2

25) Jumlah lokasi pengembangan fasilitas antar moda transportasi penumpang dan barang di bandara

Bandara 8

9. Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya


"Penumpang/ tahun 257.360

27) Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara

Rute 1


Rute 252

Seluruh indikator tersebut diatas dilakukan dengan alokasi anggaran pada awal Tahun

2017sesuai dengan DIPA Awal Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :


Kegiatan Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Rp 2,480,863,589

2. Pengembangan Angkutan Udara Perintis. Rp 548,211,348

3. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan

Pengoperasian Pesawat Udara. Rp 532,562,634

4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Bandar Udara. Rp 5,512,297,723


Prasarana Navigasi Penerbangan. Rp 106,864,510


Prasarana Keamanan Penerbangan. Rp 374,730,211

Setelah adanya review rencana strategis Ditjen Perhubungan Udara, terdapat indikator

kinerja utama yang hilang karena bersifat output dan ada yang disempurnakan beserta

dengan target sehingga tabel Perjanjian Kinerja (Revisi) sebagai berikut sebagai

berikut :

Tabel 2.6. Matriks Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018 yang

telah disesuaikan dengan Review Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara

Tahun 2015-2019


1.





3,43 Rasio


0,00037 Rasio


0,17 Rasio



5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang navigasi penerbangan

0,80 Rasio

6. Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara; 1 Rasio



39,31 %


85 %

9. Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara;

83,25 %

10. Persentase kota/daerah yang terhubungi; 90 %



43,31 %


70 %

5. Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil


3,35 %


14. Prosentase pelaksanaan deregulasiperaturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

78 %



36,92 Rasio

16. Rasio pemenuhan inspektur penerbangan; 0,65 Rasio

8.


17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; 90,75 %


87 %



19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi

80 %

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2017 sesuai dengan alokasi

anggaran yang telah direvisi sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

Kegiatan Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Rp 2,289,549,056

2. Pengembangan Angkutan Udara Perintis. Rp 46,346,164

3. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan

Pengoperasian Pesawat Udara. Rp 379,156,799


Prasarana Bandar Udara. Rp 4,492,547,352


Prasarana Navigasi Penerbangan. Rp 259,567,456


Prasarana Keamanan Penerbangan. Rp 48,895,980

BAB III - 1 LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan

sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional

untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, capaian kinerja pada

setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran

dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terealisasi dengan target kinerja yang

diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat

menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan

organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan

dimungkinkan terjadinya adanya sejumlah deviasi/perbedaan nilai kinerja, sehingga

diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa

mendatang.

A. Capaian Kinerja Prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian

target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-

masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran

setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian

sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan prosentase capain kinerja

terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, prosentase

capaian kinerja dihitung dengan rumus : %100arg

Re xetT

alisasi

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, prosentase

capaian kinerja dihitung dengan rumus : %100arg

Re)arg2( xetT

alisasietxT −


Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 dilakukan

dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran

Kinerja.


Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

SASARAN PROGRAM IKU SATUAN Target Realisasi TOTAL Persentase

(%) T1 T2 T3 T4 STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya

pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional

IK1

Rasio konektivitas antar wilayah Rasio 0,70 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 88,57%

CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatny

a keselamatan dan keamanan

IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara

Rasio 3,43 0 0 1,22 1,22 1,22 164,43%

IK3 Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 Rasio < 3.47x10-5 1,89x10-

5 3,9x10-5 3,4x10-5 3,4x10-5 2,8 x10-

5 119,31 %

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017



(%) T1 T2 T3 T4 transportasi udara

pergerakan)

IK4

Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara

Rasio 0,17 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 182,35%

IK5

Rasio pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan

Rasio 0,80 0,33 0,47 0,53 0,58 0,72 90,61 %

IK6 Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara Rasio 1,00 0,79 0,79 0,79 0,79 0,82 82,33 %

3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

IK7 Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara

% 39,31 0 0 0 30,10 30,10 76,57%

IK8 Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara

% 85,00 80,63 81,25 79,48 80,14% 80,14 94,28%

IK9

Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara

% 83,25 0 0 0 80,93 80,93 97,21%

IK10 Persentase kota/daerah yang terhubungi % 90 66,54 91,45 91,82 91,82 91,82 102,02%

4 Meningkatnya kapasitas IK11 Persentase peningkatan

kapasitas sarana % 43,31 0 0 0 49,95 49,95 115,32%



(%) T1 T2 T3 T4 sarana dan prasarana transportasi udara

transportasi udara

IK12 Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara

% 70 0 0 0 72,73 72,73 103,90%

5 Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

IK13

Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

Rasio 3,35 2,15 2,28 2,50 2,50 2,50 74,63%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 6 Terlaksanany

a perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara

IK14


% 78,00 55,56 66,67 78,00 78,00 78,00 100%

LEARN AND GROWTH 7 Tersedianya

SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten

IK15

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat

% 36,92 15,49 15,49 15,49 15,49 33,31 90,23%



(%) T1 T2 T3 T4 dan

professional IK16 Rasio pemenuhan inspektur penerbangan Rasio 0,65 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 107,07%

8 Terwujudnya good governance dan clean governance di Ditjen Perhubungan Udara

IK17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara

Nilai AKIP 90,75 0 0 0 84,75 84,75 93,39%

IK18 Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Udara

% >87 10,2 24,76 51,53 87,81 87,81 100,93%

IK19

Persentase nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi

% 80,00 0 0 0 195,24 195,24 244,05%


a. Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional 1) Rasio konektivitas antar wilayah

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung dihitung melalui cara sbb:

Luas cakupan Area pelayanan Bandar Udara dihitung berdasarkan luas area

pelayanan Bandar Udara yang sudah beroperasi sesuai dengan PM 69 tahun

2013 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional yang berjumlah 299 Bandar

Udara dikurangi luas area pelayanan Bandar udara yang tidak beroperasi sebesar

1.191.993 km² dibagi dengan total luas wilayah daratan Indonesia sebesar

1.922.570 km² sehingga didapatkan hasil Rasio sebesar 0,62 sehingga nilai

persentasi capaian Rasio konektifitas antar wilayah pada tahun 2017 didapatkan

hasil sebesar 88,57% dari target yang ditetapkan dengan rasio 0,7.

b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 1) Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara

Capaian kinerja pada indicator ini dihitung melalui cara sebagai berikut :

AOC 121 = Pesawat dengan kapasitas penumpang di atas 30

penumpang

AOC 135 = Pesawat dengan kapasitas penumpang kurang dari 30

penumpang

Jumlah Accident = Jumlah kecelakaan yang menyebabkan terjadinya korban

jiwa dan pesawat rusak berat (kejadian kecelakaan rusak

berat namun tidak menyebabkan terjadinya korban jiwa

tidak dihitung sebagai Accident namun sebagai Incident)

Aircraft Departure = Merupakan jumlah total pergerakan pesawat pada jenis

pesawat AOC 121 dan 135

sehingga didapatkan bahwa perhitungan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

udara adalah jumlah kejadian kecelakaan dengan Korban Jiwa Dan rusak berat

sebesar dibagi dengan jumlah total pergerakan pesawat AOC 121 dan 135

dikalikan 1000.000 (rasio dihitung per 1 juta pergerakan pesawat Udara), pada


tahun 2017 terdapat kecelakaan pesawat udara jenis Pilatus PC-6 di wilayah

wamena yang memakan 2 orang korban jiwa dibagi dengan jumlah pergerakan

pesawat udara AOC 121 dan 135 sebesar 814.974 pergerakan pesawat sehingga

didapatkan rasio jumlah kecelakaan pesawat sebesar 1,22 atau dengan capaian

kinerja sebesar 164,43%, nilai ini didapat menggunakan rumus 2 dengan

pengertian bahwa semakin sedikit kejadian akan mengakumulasi capaian kinerja

semakin besar sementara sebaliknya semakin banyak kejadian kecelakaan akan

mengakumulasi capaian kinerja semakin kecil.

2) Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)

Capaian kinerja indikator ini dihitung melalui cara sebagai berikut :

Jumlah kejadian Risk Collision = Jumlah kejadian yang menyebabkan pesawat

udara rusak berat maupun ringan tanpa

adanya korban jiwa

Faktor Kontribusi ATS = Merupakan jumlah pergerakan pesawat udara

yang tercatat oleh Air Traffic Services/Kantor

Pelayanan Lalu Lintas Udara pada periaoda

tertentu

Berdasarkan penjelasan perhitungan di atas didapatkan bahwa jumlah Kejadian

Risk Collition sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 21 Kejadian (Rincian

terlampir) dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 748.042 pergerakan

sehingga didapatkan nilai rasio Air traffic Incident di tahun 2017 adalah sebesar

2,80 x 10-5 atau setara dengan capaian kinerja sebesar 119,31%

3) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara

Indikator KInerja ini dihitung menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pengaktifan Contingency Plan darurat merah dihitung berdasarkan jumlah

kejadian yang menyebebkan diaktifkannya mekanisme pengamanan darurat di

lingkungan Bandar Udara Oleh Kepala Bandar Udara sampai pada tingkat

turunnya aparat TNI dan Kepolisian, sementara Jumlah Bandara yang melayani


minimal 500.000 penumpang dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara terhitung

sebanyak 30 Bandar Udara. Pada tahun 2017 ini terdapat 1 kejadian yang

menyebabkan diaktifkannya darurat merah yang terjadi pada triwulan Kedua di

lokasi Bandar Udara Sam Ratulangi manado sehingga didapatkan hasil rasio

gangguan Keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara adalah sebesar

0,03 dari yang ditergetkan sebesar 0,17 atau setara dengan capaian kinerja

sebasar 182,35%.

4) Rasio pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi penerbangan

Indikator ini dihitung berdasarken formula sebagai berikut :

Jumlah pemenuhan sertifikasi bidang pelayanan Navigasi penerbangan dihitung

berdasarkan jumlah sertifikat yang dikeluarkan Oleh Direktorat Navigasi

Penerbangan secara kumulatif sampai dengan perioda tertentu (Sampai dengan

Tahun 2017), sementara target pemenuhan sertifikasi Bidang Navigasi dihitung

berdasarkan jumlah total target sertifikasi yang harus dikeluarkan Direktorat

Navigasi selama perioda Rencana strategis tahun 2015 sampai dengan tahun

2019 sehingga didapatkan rasio sebesar 1% pada tahun 2019. Nilai rasio

sebagaimana dimaksud merupakan rincian dari beberapa jenis sertifikasi yang

dikeluarkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, berikut adalah realisasi

sertifikasi bidang navigasi penerbangan tahun 2017 sebagai berikut :

• (CASR 171), Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

dengan capaian realisasi sebesar 163 dokumen

• (CASR 172), Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan

dengan capaian realisasi sebesar 137 dokumen

• (CASR 173), Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika di

Bandar Udara dengan realisasi kinerja 0 (Nol) dokumen

• (CASR 175), Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

dengan capaian realisasi 29 dokumen

• (CASR 143), Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Personel Penerbangan

dengan capaian realisasi 32 dokumen

• (AC 171-7) dan merupakan data penerbitan baru dan perpanjangan dengan

realisasi 0 (nol) dokumen


Berdasarkan grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa total sertifikasi bidang

pelayanan navigasi penerbangan yang diterbitkan sampai dengan tahun 2017

adalah sebanyak 361 sertifikat sedangkan jumlah total sertifikat bidang pelayanan

navigasi yang ditargetkan sampai tahun 2019 adalah sebanyak 498 sertifikat

sehingga didapat rasio pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi

penerbangan tahun 2017 adalah sebesar 0,72 atau setara dengan persentase

capaian sebesar 90,61%.

5) Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara

Indikator Kinerja ini dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara ini dihitung berdasarkan Jumlah

Bandar Udara yang beroperasi yang telah memiliki sertifikat Bandar Udara

termasuk jumlah Bandar Udara yang memiliki Register Bandar Udara baik Umum

Maupun Khusus ( , dibagi

dengan total Bandar Udara berdasarkan PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan

Kebandar Udaraan Nasional yang menyebutkan bahwa jumlah Bandar udara

nasional adalah sebanyak 266 Bandar Udara sehingga didapatkan Nilai rasio

sebesar 0,82 dengan rincian jumlah Sertifikat Bandar Udara sebanyak 130 Bandar

Udara, sementara Jumlah Register Bandar Udara Umum sebesar 34 dan register

bandara khusus sebesar 43.

c. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara 1) Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara

Indikator kinerja ini dihitung dalam satuan persentase (%) berdasarkan formula

sebagai berikut :

Jumlah penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dihitung berdasarkan Jumlah Ton

Gas buang CO2 yang berhasil diturunkan dilingkungan Bandar Udara akibat

penggunaan Teknologi Terbaharukan, Peremajaan Pesawat Udara, dan

Penggunaan Bahan Bakar Aviation Biofuel dan Biodiesel. Sementara Target

Nasional Penuruna GRK Sub sector transportasi udara adalah nilai target Gas


CO2 yang harus diturunkan sampai perioda renstra Tahun 2019 sub sector

transportasi udara dengan nilai sebesar 15.945 Juta Ton CO2, dan target renstra

yang harus terpenuhi di tahun 2017 adalah 39,31% atau setara dengan (6,268

juta ton CO2) yang harus diturunkan sehingga didapatkan persentase penurunan

gas buang yang berhasil diturunkan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah

sebesar 30,10% atau setara dengan Capaian kinerja sebesar 76,57%.

2) Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara

Indikator kinerja inidihitung dalam satuan persentase (%) dihitung dengan

menggunakan formula sebagai berikut :

Jumlah kejadian Waktu On Time Keberangkatan dalam 1 Tahun dihitung

berdasarkan Jumlah Kejadian Pesawat Udara yang berangkat tepat waktu pada

seluruh armada pesawat Udara nasional yang beroperasi pada tahun berjalan

(Tahun 2017), sementara Jumlah izin Rute Keberangkatan Dalam 1 tahun adalah

jumlah total Izin Rute Keberangkatan yang dalam perioda tahun berjalan (Tahun

2017) atau dapat diartikan sebagai Jumlah total pergerakan Pesawat udara saat

berangkat selama perioda waktu 2017. Jumlah Kejadian/pergerakan tepat waktu

(On Time) adalah sebesar 663.584 Sementara total pergerakan pesawat udara

selama 1 tahun (2017) adalah sebesar 828.031 Sehingga didapatkan hasil Nilai

On Time Performance Transportasi Udara Nasional adalah sebesar 80,14% yang

setara dengan capaian kinerja sebesar 94,28% dari target OTP yang ditetapkan

tahun 2017 sebesar 85%.

3) Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk

sertifikasi personil operasi pesawat udara

Indikator kinerja ini dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah Indikator Kepuasan pelanggan didapatkan dengan rincian sebagai berikut:

Excellent : 1385 Pengguna

Good : 1174 Pengguna


Fair : 359 Pengguna

Poor : 244 Pengguna

Dari data tersebut di atas didapatkan Jumlah Total survey adalah jumlah total

pengguna yang memilih Excelent, Good, Fair Dan Poor sebesar 3.162 Pengguna

sementara Pengguna Indikator Excelent dan Good adalah sebesar 2.559

sehingga didapatkan persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa

berbasis online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara adalah sebesar

80,93% yang setara dengan capaian kinerja sebesar 97,21% dari target yang

ditetapkan sebesar 83,25%

4) Persentase kota/daerah yang terhubungi

Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Jumlah kota atau daerah existing yang terhubungi dihitung berdasarkan jumlah

kota yang terlayani dengan adanya angkutan udara (jumlah kota yang diterbangi

angkutan udara) baik perintis maupun komersil dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Kota Yang terlayani dengan angkutan udara perintis dan komersil adalah

247 Kota dengan catatan bahwa sudah tidak ada kota atau daerah yang dihitung

overlap antara penerbangan Komersil maupun perintis, sementara Jumlah kota

atau daerah yang terhubungi sesuai target adalah 299 Kota sesuai dengan PM 69

Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan Nasional sehingga didapatkan

hasil persentase sebesar (274/299) x 100% = 91,82% atau mencapai persentase

capaian kinerja sebesar 91,78% dari target persentase sebesar 102,02%.

d. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara; 1) Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

Jumlah pesawat yang memiliki sertifikat pesawat udara dihitung berdasarkan

jumlah armada pesawat udara yang telah mendapat sertifikasi kelaikudaraan

dengan jumlah total pesawat udara sebanyak 918 pesawat udara,angka ini

merupakan jumlah sertifikasi pesawat udara pada kategori pesawat udara yang


masuk dalam AOC 121 (diatas 30 Seat) dan AOC 135 (di bawah 30 Seat) dengan

rincian sebagai berikut:

Total Aircraft Registered by AOC 121 = 586 Unit

Total Aircraft Registered by AOC 135 = 332 Unit

Sedangkan estimasi pertumbuhan pesawat sampai dengan tahun 2019 untuk

AOC 121 dan AOC 135 adalah sebesar 1.838 Pesawat udara sehingga

didapatkan persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara sebesar

49,95% atau setara dengan capaian kinerja sebesar 115,32% dari peresntase

yang ditergetkan di tahun 2017 sebesar 43,31%.

2) Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara

Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Pembilang sebagaimana formula di atas dihitung berdasarkan jumlah Bandar

Udara yang mendapatkan Pendanaan APBN/PNBP sebanyak 101 UPBU dan

telah menyelesaikan Kegiatan atas anggaran dimaksud yang terkait dengan

pekerjaan :

• Pelapisan, Peningkatan daya dukung, perpanjangan, pemenuhan standar,

leveling, galian tanah Runway, Apron dan Taxyway serta pekerjaan lainnya

yang sejenis (terkait pekerjaan Runway, Apron dan Taxyway)

• Rehabilitasi, Pembangunan, Perluasan dan Penataan gedung terminal

termasuk kegiatan lainnya yang terkait dengan pekerjaan terminal seperti

galian tanah persiapan gedung terminal, pelataran parkir terminal dll

• Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan Fasilitas Bangunan selain

Bangunan Gedung Terminal.

Sementara penyebut dari formula di atas dihitung berdasarkan jumlah Bandar

Udara Sesuai dengan PM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan

Nasional yang direncanakan akan ditingkatkan kapasitasnya dalam hal ini adalah

nilai yang ditergetkan dalam Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara

sebanyak 143 Bandar Udara yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor:KP 873 Tahun 2017 tentang Review Rencana Strategis


Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 sehingga didapatkan persentase

peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara sebesar 72,73% atau dengan

capaian kinerja sebesar 103,90% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.

e. Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil 1) Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar

dan terpencil

Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Pembilang sebagaimana formula di atas “Jumlah Rute Yang Melayani Bandar

Udara Di Daerah Terisolir, Rawan Bencana, Dan Perbatasan” dihitung

berdasarkan Jumlah Rute Angkutan Udara Komersil maupun Perintis yang

melayani wilayah Negara Kesatuan RI dengan Kategori daerah terisolir, Rawan

Bencana Dan Perbatasan di tahun 2017 (Ketentuan Kategori Rawan Bencana,

Terisolir dan perbatasan mengacu pada PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional) sehingga didapat nilai sebesar 455 Rute Komersil

Dan Perintis yang melayani daerah terisolir, rawan bencana dan perbatasan,

sementara Penyebut merupakan Jumlah Total Bandara Di negara Kesatuan RI

yang masuk dalam kategori daerah terisolir, rawan bencana dan perintis sesuai

dengan PM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dengan

jumlah total Bandar Udara sebesar 133 bandar Udara sehingga didapatkan Rasio

layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil adalah sebesar 2,5 atau setara dengan capaian kinerja sebesar 74,63 %

dari target rasio yang ditetapkan sebesar 3,35.

f. Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara 1) Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan

Udara

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:


Pembilang sebagimana formula di atas “Jumlah Peraturan yang diregulasi pada

tahun tertentu” dihitung berdasarkan jumlah peraturan dilingkungan Ditjen Udara

Kementerian perhubungan yang berhasil dilakukan proses deregulasi atau dapat

dikatakan peraturan-peraturan yang mengalami proses perubahan,

penyederhanaan, penghapusan maupun penambahan dalam upaya efektifitas

pelaksanaan di lapangan. Adapun parameter dalam proses deregulasi ini antara

lain adalah :

a) Peraturan yang dapat membawa dampak negatif dalam menimbulkan minat

terhadap dunia usaha dan investasi.

b) Peraturan yang mengakibatkan beban ekonomi (pembiayaan yang tidak tentu

jumlahnya) baik bagi operator maupun bagi pengguna jasa

c) Perizinan bidang usaha yang otoritasnya bersifat sentralisasi dan birokrasi

yang berbelit-belit.

Di tahun 2017 tercatat 7 peraturan yang telah mengalami proses deregulasi yaitu :

1. Peraturan terkait Perizinan Angkutan Udara

2. Peraturan Menteri Perhubungan No.66 Tahun 2015 tentang Kegiatan

Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang

Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

4. Perizinan di BIdang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi

Aeronautika (Aeronautical Information Publication)Indonesia dengan

menggunakan System Berbasis Internet (Online System)

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2015 tentang

perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

7. Keputusan Menteri Perhubungan NOmor KP 610 Tahun 2016 tentang

standard Waktu Proses Pelayanan, Masa berlaku kewenangan dan

penerbitan perizinan di Bidang Perhubungan Udara.

Sementara penyebut “Jumlah Target Peraturan yang diregulasi dalam tahun

tertentu” dihitung berdasarkan Jumlah Target peraturan yang diregulasi pada


tahun 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sebesar 7 peraturan

sehingga didapatkan persentase Indikator ini adalah sebesar 78 % atau setara

dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target persentase yang ditetapkan

sebesar 78%.

g. Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional 1) Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang

bersertifikat

Indikator Kinerja ini dihitung dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

Pembilang “Jumlah teknisi penerbangan Yang Bersertifikat “ dihitung berdasarkan

jumlah Teknisi Penerbangan yang telah mendapatkan sertifikat jabatan

fungsional Teknisi Penerbangan (Initial, dan Perpanjangan) di tahun 2017 yang

tercatat sebanyak 1.183 Sertifikat yang diterbitkan sementara Penyebut “Target

Kebutuhan Teknisi Penerbangan” merupakan target kebutuhan sampai dengan

tahun 2019 ditetapkan sebesar 3.551 sertifikat sehingga didapatkan persentase

pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat

adalah sebesar 33,31% atau setara dengan capaian kinerja sebesar 90,23 % dari

target presentase yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 36,92%.

2) Rasio pemenuhan inspektur penerbangan

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Pembilang formula diatas dihitung berdasarkan jumlah total Inspektur

Penerbangan dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara di tahun 2017 (Inspektur

Bandar Udara, Inspektur Navigasi, Inspektur Kelaikan Udara dan Inspektur

Angkutan Udara), jumlah ini merupakan jumlah kumulatif dari total inspektur yang

ada dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara dengan total jumlah inspektur

sebesar 833 orang sementara pembilang dihitung berdasarkan KP 606 tahun

2015 dengan total kebutuhan di tahun 2019 sebanyak 1201 orang inspektur

penerbangan sehingga di tahun 2020 akan ditargetkan terpenuhi secara total


100% sebanyak 1786 Orang inspektur penerbangan. Berdasarkan data tersebut

dapat dihitung bahwa Rasio Pemenuhan Kebutuhan Inspektur penerbangan tahun

2017 dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar 0,69 atau setara

dengan capaian kinerja sebesar 107,07% dari target rasio yang ditetapkan

sebesar 0,65.

h. Terwujudnya good governance dan clean governance di Ditjen Perhubungan Udara 1) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara

Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektur Penerbangan merupakan nilai yang dihitung

berdasarkan parameter pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang penilaiannya

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Parameter yang

diukur duntuk menilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara antara lain :

a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%

b. Penmgukuran Kinerja dengan bobot 25%

c. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%

d. Evaluasi Internal dengan bobot 10%

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot 20%

Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian AKIP yang telah dilakukan Inspektorat

Jenderal didapatkan hasil akhir di tahun 2017 sebesar 84,75 atau setara dengan

capaian kinerja sebesar 93,39% dari target nilai yang ditetapkan Ditjen

Perhubungan Udara sebesar 90,75.

2) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Udara

Nilai realisasi anggaran tahun tertentu dihitung dari jumlah total realisasi anggaran

Ditjen Perhubungan Udara di tahun 2017 untuk belanja Barang, Modal dan

Belanja Pegawai sementara Nilai pagu anggaran pada tahun tertentu adalah

jumlah total pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Udara sesuai dokumen

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi terakhir tahun 2017 dimana nilai

realisasi tercatat sebesar 7,748,714,685,770 atau setara dengan nilai realisasi

sebesar 87,81% dari total pagu anggaran sebesar 8,824,192,335,000, sedangkan


capaian kinerja sebesar 100,93% yang didapatkan dari perbandingan antara

persen realisasi 87,81% dan persen target realisasi 87% .

3) Persentase nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Nilai pembilang dihitung berdasarkan jumlah total aset kumulatif sampai dengan

tahun sebelumnya (2016) ditambah nilai aset yang berhasil diinventarisir sampai

dengan tahun terakhir (tahun 2017) sehingga didapatkan nilai aset yang

diinventarisir sampai tahun 2017 sebesar 137.555.294.754.910,- sebagai aset

reguler ditambah nilai aset di bawah minimum kapitalisasi sebesar

Rp.6.209.304.956 sehingga didapatkan nilai pembilang sebesar

Rp.137.561.504.059.866,- sementara target aset yang harus diinventarisir adalah

nilai aset sampai dengan tahun lalu Rp.64.741.865.895.813,- ditambah nilai

belanja modal ditjen perhubungan udara tahun 2017 sebesar

Rp.5,716,403,811,000 didapatkan nilai pembagi sebesar Rp.70.458.269.706.813,-

sehingga nilai asset Ditjen perhubungan Udara yang berhasil diinventarisir adalah

sebesar 195,24% yang setara dengan capaian kinerja sebesar 244,05% dari

target yang ditetapkan Ditjen Udara Sebesar 80%.


Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 – 2017

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

Target PK Realisasi % Target

PK Realisasi % Target PK Realisasi % Target

PK Realisasi % Target PK Realisasi %

1


Rasio konektivitas antar wilayah IKU BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA 0,80 0,62 78,0

4% 0,85 0,62 73,45% 0,7 0,62 88,5

7%

Rata Rata Capaian Sasaran - - 78,04% 73,45% 88,57%

2


Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara

5,88 2,05 165,14%

4,9 6,56 66,12%

4,41 6,08 62,13% 3,92 1,48

162,24%

3,43 1,22 164,43%

Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100,000 pergerakan

0,00011178 9,315E-05

116,67%

8,528E-05 3,444E-05

159,62%

0,000038 0,0000173

154,47%

0,000375

0,00002913

192,23%

< 3,47x10-5

2,8x10-5 119,31%

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA






IKU BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA 0,17 0 200,00%

0,17 0 200,00%

0,17 0,03 182,35%


IKU BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA 0,09 0,05 53,33% 0,15 0,13 85,3

3% 0,8 0,72 90,61%

Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara

0,53 0,53 100,

00%

0,57 0,59 104,64%

0,61 0,62 102,

48%

0,62 0,67 107,83%

1 0,82 82,33%

Rata Rata Capaian Sasaran 127,27% 110,12% 114,48% 149,53% 127,81%

3


Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara

0,84% 1,30% 153,87%

1,51% 1,58% 104,14%

10,81% 3,27% 30,30% 23,55% 24,01%

101,94%

39,31 30,1 76,57%

Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara

79,52 78,61 98,86% 81,68 79,02

96,74%

82 78,49 95,72% 85 82,6 97,1

8% 85 80,14 94,28%


IKU BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA 83,25 80,93 97,21%

Persentase kota/daerah yang terhubungi

43,48% 47,49% 109,23%

56,19% 55,18% 98,21%

55,18% 66,89% 121,21%

65,89% 83,95% 127,41%

90 91,82 102,02%


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA






4


Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara

65,29 43,09 65,99% 65,29 39,39

60,33%

39,39 62,73 159,25%

41,35 50,98 123,29%

43,31 49,95 115,32%

Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara

61,76% 68,63% 111,11%

56,86% 68,63% 120,69%

49,02% 61,27% 125,00%

49,02% 46,08% 94,00% 70 72,73

103,90%


5




Rata Rata Capaian Sasaran - - - - 74,63%

6

Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara


PERUBAHAN IKU TAHUN 2015 20 100 500,00%

20 44,44 222,22%

78 78 100,00%

Rata Rata Capaian Sasaran - - 500,00% 222,22% 100,00%


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA





7




Rasio pemenuhan inspektur penerbangan

0,585 0,626 107,01%

0,664 0,632 95,18%

0,693 0,545 78,64% 0,764 0,455 59,5

5% 0,65 0,69 107,07%


8

Terwujudnya good governance dan clean governance di Ditjen Perhubungan Udara

Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara

85 84,8 99,76% 86 90,75

105,52%

90,75 93,47 103,00%

91,75 77,55 84,52% 90,75 84,75 93,3

9%

Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Udara

87 92,91 106,79%

88 91,2 103,64%

85% 83,14% 97,81% 86% 86,12%

100,14%

>87 87,81 100,93%


78,85% 108,43% 137,52%

97,69% 100,86% 103,24%

97,23% 102,26% 105,17%

94,60% 94,50% 99,90% 80 195,24

244,05%


CAPAIAN RATA - RATA DJU 111,63% 99,93% 156,81% 116,73% 104,74%


a. Sasaran Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional Sasaran Kinerja ditjen Perhubungan Udara Tahun 2017 ini hanya diwakili oleh satu

indikator kinerja yaitu

1. Indikator Kinerja Rasio Konektifitas Antar Wilayah

Grafik 3.1. Grafik Realisasi Terhadap Target Rasio Konektifitas Antar Wilayah

Indikator ini merupakan indikator baru yang dimasukan kedalam Rencana

Strategis Ditjen Perhubungan Udara perioda Tahun 2015 – 2019 yang mulai

dipantau sejak tahun 2015, realisasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

adalah sebesar 0,62 yang didapat dari perbandingan luas wilayah pelayanan

bandar udara yang beroperasi di seluruh Indonesia berbanding luas wilayah total

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada grafik di atas dapat diperlihatkan

bahwa selama 3 tahun masa pelaksanaan anggaran realisasi indikator kinerja

masih belum mencapai target yang ditetapkan karena belum direvisinya KM 69

Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, alasan lain penyebab

tidak meningkatnya realisasi rasio konektifitas antar wilayah ini adalah karena

mekanisme perhitungan masih menggunakan luas wilayah total Negara Kesatuan

Republik Indonesia sementara area pelayanan bandar udara ditempatkan pada

lokasi-lokasi yang berpenduduk sehingga dengan kata lain nilai rasio 0,62

sebenarnya sudah mengcover seluruh wilayah Negara kesatuan Republik

Business As Usual

Intervensi Kebijakan

0,62 0,62 0,62


Indonesia, sementara deviasi sebesar 0,38 adalah wilayah NKRI yang tidak

ditempati penduduk dan sebagian besar merupakan perairan nasional.

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 diprediksi nilai realisasi akan sama

sebagaimana realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, untuk melakukan

peningkatan realisasi perlu adanya intervensi kebijakan khususnya dengan

melakukan revisi KM 69 Tahun 2013 terkait mekanisme perhitungan luas wilayah

nasional.

Garis berwarna hijau sebagimana Gambar 3.1 merupakan prediksi realisasi tahun

2018 dan 2019 setelah adanya intervensi kebijakan.

Berikut adalah peta wilayah pelayanan Bandar Udara nasional :

Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektifitas Antar Wilayah

Keterangan :

• Lingkaran sebagaimana gambar di atas adalah luas area pelayanan Bandar

Udara Nasional

• Bagian diluar lingkaran adalah area yang tidak dilayani oleh Bandar Udara

Nasional

Disampaikan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah

selesai dibangun dan telah dioperasionalkan 7 bandar udara baru yang

berkontribusi dalam menambah area pelayanan bandar udara yaitu:

Tahun 2015 : Selesai dibangun dan dioperasionalkan Bandar Udara

Anambas dan Namniwel



Miangas dan Morowali


Werur, Maratua dan Korowai Batu.

Sementara target tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 direncanakan akan

selesai dibangun 8 bandar udara baru antara lain adalah:

Tahun 2018 : Bandar Udara Kertajati, Samarinda Baru, Tebelian dan

Pantar

Tahun 2019 ; Bandar Udara Siau, Tambelan, Muara Teweh dan

Buntukunik

b. Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara

Grafik 3.2. Grafik Capaian Rata-Rata Sasaran “meningkatnya Keselamatan Dan

Keamanan Transportasi Udara”

Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara terdiri dari 5

(lima) indikator pembentuk dengan persentasi rata-rata setiap tahun sangat baik

berada di atas angka 100% dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar 123,47%.

Nilai ini merupakan angka yang sangat baik yang dapat diartikan bahwa Ditjen

Perhubungan Udara telah berhasil menurunkan angka kecelakaan dan menurunkan

tingkat gangguan keamanan melampaui target yang ditetapkan.


Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 indikator

pendukung sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara

Grafik 3.3. Grafik Target Terhadap Realisasi Indikator KInerja “Rasio Kecelakaan

Transportasi Udara”

Indikator kinerja “Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara” merupakan

Indikator utama yang paling dipantau oleh Pemerintah Pusat maupun

masayarakat Indonesia karena sangat terkait langsung dengan kejadian

kecelakaan transportasi udara. Indikator kinerja ini dihitung dengan menggunakan

rumus 2 sebagaimana dijelaskan dalam poin A. Capaian Kinerja, hal ini berarti

bahwa realisasi dengan angka yang semakin kecil akan memperlihatkan kinerja

yang semakin baik, dapat dijelaskan dari grafik di atas bahwa area berwarna

merah merupakan realisasi yang harus dihindari yang berarti bahwa rasio

kejadian kecelakaan tidak mencapai target yang ditetapkan sedangkan area

berwarna biru merupakan realisasi kinerja yang cukup baik yang berarti bahwa

realisasi rasio kejadian kecelakaan sudah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam grafik di atas tampak bahwa grafik target berwarna biru terus menurun

sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 hal ini menandakan bahwa Ditjen

Perhubungan Udara telah berupaya sebaik mungkin untuk menurunkan Kejadian

Kecelakaan setiap tahunnya dengan total target rasio penurunan selama 5 tahun

sebesar 2,45 sesuai dengan cita cita Kementerian Perhubungan untuk mencapai

“Zero Accident”.

Realisasi rasio kejadian kecelakaan pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami

kemunduran sebagaimana ditunjukan grafik di atas yang berada pada area merah


dengan total kejadian di tahun 2014 sebangak 4 (empat) kejadian dan tahun 2015

terjadi 4 (empat) kejadian kecelakaan, Hal yang membanggakan adalah rasio

kecelakaan di tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 dimana mengalami kemajuan

yang sangat baik dengan total kejadian kecelakaan selama 3 tahun hanya

sebanyak 3 kejadian yang terjadi pada setiap tahunnnya hanya 1 kejadian

kecelakaan atau secara berurutan setara dengan nilai rasio 2,05, 1,48 dan 1,22.

Rasio dengan nilai terkecil terjadi pada tahun 2017 ini berarti bahwa Ditjen

Perhubungan Udara telah berhasil dalam menurunkan angka kecelakaan

transportasi udara selama 5 tahun dengan total penurunan rasio sebesar 4,66 dari

target yang ditetapkan di tahun 2013.

Grafik 3.4. Grafik Capaian Kinerja Rasio terjadinya tindakan

melawan hukum Tahun 2017

Grafik di atas menggambarkan capaian kinerja Ditjen Perhubungan Udara dengan

trend grafik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dalam

keadaan normal tanpa adanya intervensi kebiajakan maka dapat diprediksi bahwa

capaian kinerja di tahun 2018 adalah sebesar 152,4% yang setara dengan rasio

1,4 dan di tahun 2019 adalah 161,87% yang setara dengan rasio 1,065 sehinga

dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai zero Accident pada tarnsportasi udara

perlu dilakukan intervensi kebijakan pemerintah sehingga capaian di tahun 2019

dapat terus meningkat di bandingkan tahun 2017.

Business As Usual

2018 2019

152,4% 161,87%


2. Indikator “Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)”

Grafik 3.5 Grafik Target Terhadap Realisasi Indikator Kinerja “Rasio Air Traffic

Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)”

Berdasarkan grafik target terhadap realisasi rasio air traffic Incident di atas tampak

bahwa realisasi selalu berada di zona biru ini berarti bahwa realisasi sudah

melampaui target yang ditetapkan dengan pengertian bahwa Jumlah Incident

yang terjadi sudah dapat ditekan sekecil mungkin sehingga berada dibawah target

yang ditetapkan, selain itu tampak bahwa rasio air traffic Incident yang

digambarkan dengan grafik garis berwarna merah terus mengalami penurunan

setiap tahunnya, tahun 2013 dicapai nilai rasio sebesar 8,3 x 10-5, tahun 2014

dicapai rasio sebesar 4,35 x 10-5, tahun 2015 terus menurun kembali hingga

mencapai titik terendah selama 5 tahun dengan nilai rasio 1,73 x 10-5 capaian di

tahun 2015 ini merupakan capaian terbaik Ditjen Perhubungan Udara dalam

menurunkan nilai rasio Air Traffic Incident, namun di tahun 2016 mengalami

kenaikan rasio sebesar 2,91 x 10-5, sementara di tahun 2017 rasio traffic Incident

mengalami penurunan kembali dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai rasio

mencapai 2,8 x 10-5. Disampaikan bahwa rasio rata-rata indicator air traffic

Incident selama 5 tahun mencapai nilai sebesar 4,03x10-5 dengan rincian kejadian

dan pergerakan per tahun sebagai berikut :

Zona Merah : Tidak Diperbolehkan

Zona Biru: Diperbolehkan


Tabel 3.3. Jumlah kejadian “Air Traffict Incident” dan Jumlah Pergerakan Pesawat Udara

Tahun TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

Jumlah Kejadian Incident Pesawat 3 1 4 4 1 Jml Pergerakan 539.568 483.092 609.756 657.366 676.346

Grafik 3.6. Grafik Capaian KInerja Indikator “Rasio Air Traffic Incident

(Kejadian dari 100.000 pergerakan)”

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indicator ini

sudah sangat baik berada di atas 100% sementara trend line capaian kinerja

sebagaimana ditunjukan dalam grafik di atas mengalami kenaikan selama perioda

2013 - 2017 dengan total kenaikan selam 5 tahun sebesar 15,16% (rata rata

kenaikan : 3,79%). Secara Normal dengan tetap mempertahankan program-

program existing capaian di tahun 2018 diprediksi mengalami kenaikan sebesar

159,83% dan di tahun 2019 diprediksi mencapai nilai capaian sebesar 163,62%,

sementara untuk mencapai zero Incident dengan capaian 200% di tahun 2019

masih diperlukan intervensi Ditjen Perhubungan Udara dengan program-program

yang lebih baik khususnya terkait, SDM Inspector, fasilitas keselamatan dan

adanya perombakan regulasi terkait keselamatan penerbangan guna mencapai

kinerja terbaik di tahun 2019.

2018 2019

159,83% 163,62%

200% Zero Incident

Business As Usual



3. Indikator “Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara”

Capaian keberhasilan indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pengaktifan

contingency plan pada bandar udara dengan jumlah penumpang >500.000

penumpang/tahun di bagi jumlah bandar udara dengan jumlah penumpang >

500.000 penumpang/tahun dengan asumsi jumlah bandar udara adalah 30 (tiga

puluh) bandar udara

Angka target merupakan penurunan rasio secara kumulatif pada tiap tahunnya

dari tahun sebelumnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di Tahun 2019

harus menurunkan sampai rasio 0.17 dengan jumlah gangguan keamanan pada

tiap tahunnya adalah maksimal 5 (lima) kejadian.

Grafik 3.7. Grafik Realisasi terhadap Target Indikator Kinerja “Rasio Gangguan keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi Udara

Dengan tidak ditemukannya gangguan keamanan sampai dengan darurat “merah”

(sampai dengan diturunkannya aparat keamanan setingkat TNI/ Kepolisian)

sehingga dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah

mampu memberikan tindakan preventif terhadap munculnya gangguan keamanan

di lingkungan bandar udara, khususnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan

hasil yang sangat baik tanpa adanya kejadian dengan tingkat ancaman tinggi

dengan nilai rasio 0 (Nol), sementara tahun 2017 Rasio kecelakaan mencapai

angka 0,03 dengan 1 kejadian di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado yang

mengharuskan turunnya TNI/Polri namun masih dalam kategori dapat diterima

karena masih di bawah target rasio < 0,17. Disampaikan bahwa mekanisme


perhitungan Rasio gangguan keamanan dilingkungan bandar udara dihitung

dengan mekanisme Rumus 2 sehingga semakin kecil nilai rasio akan

memperlihatkan capaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya semakin besar

rasio akan memperlihatkan capaian yang semakin buruk, namun dalam

memperkuat kesimpulan dimaksud perlu analisis lebih dalam mengenai tindakan -

tindakan nyata yang telah dilakukan DJU dalam mewujudkan capaian kinerja yang

sangat baik ini.

Grafik 3.8. Grafik Capaian Kinerja “Rasio Gangguan keamanan pada pelayanan

Jasa Transportasi Udara

Berdasarkan grafik 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

Gangguan Keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi di tahun 2017

mengalami penurunan dengan nilai capaian 182,35% dibanding tahun 2015 dan

tahun 2016 yang mencapai angka maksimal mencapai persentase sebesar 200%,

namun capaian di tahun 2017 masih dikatakan sangat baik karena dari 30 bandar

udara hanya 1 bandar udara yang sempat mengalami ancaman kemanan serius

dengan nilai rasio 0,03 berbanding target 0,17 yang harus di capai sampai dengan

akhir perioda renstra tahun 2019, artinya bahwa target renstra di tahun 2019

dengan nilai rasio di bawah 0,17 telah tercapai sejak indikator ini diperhitungkan

dalam SAKIP Ditjen Perhubungan Udara.

Dalam keadan normal (Business As Usual) tanpa adanya intervensi pemerintah

(dengan mempertahankan kondisi pelayanan keamanan eksisting) diprediksi


Rasio gangguan keamanan di tahun 2018 s.d 2019 terus mengalami peningkatan

maksimal dengan nilai capaian kinerja 200% atau setara dengan 0 (nol) Kejadian.

4. Indikator “Rasio pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi

penerbangan”

Grafik 3.9. Grafik Realisasi Terhadap Target Indikator “Rasio Pemenuhan

Sertifikasi di bidang pelayanan Navigasi Penerbangan”

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru Ditjen Perhubungan Udara yang ada

sejak diterbitkannya Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, dan mengalami

perubahan nomenklatur di tahun 2017 yang semula dihitung berupa output

(jumlah) berubah menjadi indikator bersifat outcome (Rasio), pada tahun 2013 s.d

2014 indikator ini belum dihitung sehingga analisis grafik hanya memperlihatkan

kinerja di tahun 2015 s.d 2017. Di tahun 2015 didapatkan rasio pemenuhan

sertifikasi pelayanan navigasi sebesar 0,05 belum mencapai target yang

ditetapkan, namun di tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai nilai rasio

sebesar 0,13 sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut,

sementara di tahun 2017 realisasi mengalami kenaikan significant yang ditandai

dengan kemiringan grafik melonjak tajam, dimana di tahun 2017 tersebut

mencapai nilai rasio sebesar 0,72 mencapai kelipatan 5,5 kali dibandingkan


capaian realisasi pada tahun sebelumnya, namun masih belum melampaui target

yang ditetapkan begitu tinggi di tahun 2017 sebesar 0,8. Secara umum tampak

dalam grafik bahwa realisasi indikator ini selama kurun waktu 3 tahun (2015 –

2017) mengalami kenaikan yang sangat baik dengan rata-rata kenaikan rasio

setiap tahun sebesar 0,34 dimana realisasi terbaik terjadi pada tahun 2016. Pada

tahun 2015 dan 2017 memang belum melampaui target yang ditetapkan akan

tetapi dengan deviasi ketidaktercapaian yang kecil, hal ini terlihat melalui grafik

berwarna merah dan biru yang hampir berimpitan.

Grafik 3.10. Grafik Realisasi Capaian Kinerja Indikator “Rasio Pemenuhan

Sertifikasi di bidang pelayanan Navigasi Penerbangan”

Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa capaian kinerja terbaik terjadi pada

tahun 2016 mencapai nilai 213,33%, sementara tahun 2015 masih belum

mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 53,33% dimana

terdapat deviasi yang besar pada tahun 2015 mencapai nilai persentase sebesar

46,67% sedangkan di tahun 2017 mencapai capaian kinerja sebesar 90,61%

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan deviasi yang kecil

terhadap target hanya sebesar 9,39%. Secara normal dengan tetap

mempertahankan program yang ada di tahun sebelumnya trendline grafik

menunjukan bahwa prediksi capaian kinerja di tahun 2018 akan mencapai nilai

persentase kinerja sebesar 189,85% atau setara dengan rasio 1,56 dan di tahun

2019 diprediksi mencapai nilai persentase kinerja sebesar 229,31% atau setara

dengan rasio sebesar 1,93.

229,31%

2018 2019

189,85%

Business As Usual


5. Indikator “Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara”

Grafik 3.11. Grafik Realisasi Terhadap Target Indikator “Rasio pemenuhan

Sertifikasi Bandar Udara”

Grafik realisasi terhadap target di atas memperlihatkan pada kita bahwa realisasi

kinerja indikator Rasio Pemenuhan Sertifikasi Bandar Udara terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya dengan kenaikan rata rata sebesar 11,71% dengan

rincian capaian rasio di tahun 2013 sebesar 0,53 sesuai dengan target yang

ditetapkan, sementara tahun 2014 mencapai nilai rasio sebesar 0,59 sudah

melampaui target yang ditetapkan, begitu juga di tahun 2015 sebesar 0,62 sudah

melewati target di tahun tersebut, tahun 2016 nilai rasio mencapai 0,67 yang

merupakan capaian terbaik selama perioda tahun 2013 s.d tahun 2017 karena

deviasi antara target dan realisasi yang cukup besar dan lebih tinggi dibandingkan

tahun tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2017 capaian rasio mencapai nilai

0,82 yang merupakan capaian tertinggi berdasarkan nilai rasio namun jika

dibandingkan dengan target capaian masih belum tercapai mengingat penetapan

target kinerja di tahun tersebut sangat tinggi dibandingkan target target di tahun

sebelumnya dengan rasio 1 atau dalam pengertian semua Bandar udara yang ada

dilingkungan DJU wajib memiliki sertifikasi, sementara yang terealisasi hanya

0,82% dari total jumlah Bandar udara (266 Bandar Udara) sesuai PM 69 tahun


2013 yang setara dengan jumlah bandara yang berhasil disertifikasi pada tahun

2017 sebesar 218 Bandar Udara.

Grafik 3.12. Capaian Kinerja Indikator “Rasio pemenuhan Sertifikasi

Bandar Udara”

Dari grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja terkait indikator ini

terus mengalami peningkatan kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun

2016 sementara itu mengalami penurunan yang cukup jauh di tahun 2017 dengan

persentase capaian kinerja sebesar 82,33% terhadap targetnya.

Berdasarkan trend grafik selama 5 tahun tanpa adanya perubahan program kerja

(intervensi kebijakan) capaian kinerja indikator ini di tahun 2018 diprediksi

mencapai capaian kinerja sebesar 89,84% atau setara dengan rasio sebesar 0,9

masih dibawah target renstra dengan target sebesar 1. Tahun 2019 diprediksi

akan mengalami penurunan kinerja dengan persentase capaian sebesar 86,63%

atau setara dengan nilai rasio sebesar 0,87 lebih kecil dibandingkan prediksi di

tahun 2018.

Grafik berwarna orange di atas merupakan capaian yang diharapkan sesuai

dengan target renstra di tahun 2019 dengan nilai capaian kinerja 100% setara

dengan nilai rasio pemenuhan sertifikasi sebesar 1 sehingga untuk mencapai

target dimaksud membutuhkan adanya intervensi kebijakan dalam pengertian

perlu adanya perubahan program kerja yang harus lebih baik dibandingkan tahun

2018 2019

Capaian 100% (rasio 1)

89,84% 86,63%


Business As Usual


tahun sebelumnya karena secara normal (Business As Usual) tanpa adanya

pembenahan program target kinerja tidak akan tercapai melainkan mengalami

penurunan sebagaimana ditunjukan pada grafik di atas.

c. Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara

Grafik 3.13. Grafik Capaian Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Udara”

Sasaran meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Udara

terdiri dari 4 (Empat) indikator pembentuk dengan persentasi rata-rata setiap tahun

sangat baik berada di atas angka 100% dengan nilai rata-rata selama 5 tahun sebesar

107,4%, nilai ini merupakan angka yang sangat baik atau dapat dikatakan bahwa

Ditjen Perhubungan Udara dengan sumber daya yang ada telah berhasil

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasaran Transportasi Udara melampaui

target yang ditetapkan.

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 4 (Empat)

indikator pendukung sasaran dimaksud :

1. Indikator “Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara”


Grafik 3.14. Grafik Realisasi terhadap Target “Persentase penurunan gas rumah

kaca dari sektor transportasi udara”

Indikator Kinerja ini merupakan satu satunya indikator kinerja DJU yang berkaitan

langsung terkait dampak transportasi terhadap kelangsungan lingkungan hidup,

indikator ini sudah ada sejak pertama kali Renstra tahun 2015 – 2019 DJU

diterbitkan hanya di tahun 2017 ini terjadi perubahan nomenklatur dimana

sebelumnya menjelaskan terkait Jumlah “Penurunan emisi gas buang CO2

Sub Sektor Transportasi udara, di tahun 2017 ini diubah menjadi “Persentase

penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara” namun basic data yang

digunakan dalam perhitungan masih tetap sama yaitu nilai penurunan emisi Gas

CO2 dalam satu atahun anggaran.

Berdasarkan grafik realisasi terhadap target di atas tampak bahwa grafik realisasi

yang diwakili garis berwarna merah mengalami kenaikan realisasi sepanjang

tahun dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2016 dan merupakan

capaian realisasi terbaik selama perioda tahun 2013 s.d 2015. Capaian tahun

2013 mencapai persentase penurunan gas CO2 sebesar 1,3% sudah melampaui

target pada tahun tersebut. Tahun 2014 tercapai persentase penurunan sebesar

1,58% yang juga sudah melampaui target yang ditetapkan sedangkan di tahun

2015 dengan capaian realisasi penurunan Gas CO2 sebesar 3,27 masih belum

mencapai target yang ditetapkan, sementara tahun 2016 yang merupakan


loncatan realisasi terbesar mencapai persentase penurunan sebesar 24,01%,

0,46% lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2016.

Pada tahun 2017 persentase penurunan gas CO2 dicapai dengan persentase

sebesar 30,1% masih cukup jauh untuk mancapai target yang ditetapkan, dengan

nilai deviasi sebesar 9,21%, sedangkan rata-rata persentase kenaikan setiap

tahun selama perioda tahun 2013 s.d 2017 dapat dicapai oleh Ditjen Perhubungan

Udara sebesar 196,92%.

Grafik 3.15. Grafik Capaian Kinerja Indikator “Persentase penurunan gas rumah

kaca dari sektor transportasi udara”

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa capain kinerja terkait persentase

penurunan gas rumah kaca sektor tarnsportasi udara cenderung mengalami

penurunan kinerja selama perioda tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

yang ditandai dengan menurunnya grafik trend line yang mencapai persentase

rata rata penurunan per tahun sebesar 62,72%. Berdasarkan capaian kinerja

sebagaimana grafik di atas, di tahun 2013 capaian kinerja DJU mencapai nilai

153,87% yang merupakan capaian terbaik selama perioda 2013 s.d 2017 disusul

capaian kinerja di tahun 2014 sebesar 104,14% kemudian terjun bebas di tahun

2015 yang hanya mencapai persentase kinerja sebesar 30,3% yang merupakan

capaian kinerja terburuk selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2016 capaian kinerja

indikator ini mengalami kenaikan yang sangat significant dibandingkan pada tahun

Business As Usual


2019 2018

46,33% 30,65%

85% 100%


sebelumnya mencapai persentase capaian sebesar 101,94% dan menurun

kembali di tahun 2017 dengan persentase nilai capaian sebesar 76,57%.

Mengacu pada analisis garis trend line sebagaimana ditunjukan grafik di atas

secara normal (Business As Usual) dengan tetap mempertahankan program

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya prediksi capaian di tahun 2018 dan 2019

mengalami penurunan yang cukup tajam dengan prediksi capaian di tahun 2018

adalah sebesar 46,33% sedangkan prediksi di tahun 2019 hanya mencapai

sebesar 30,65%, Dalam upaya peningkatan kinerja sehingga di tahun 2018 dapat

mencapai persentase capaian 85% dan di tahun 2019 mencapai 100 persen

diperlukan intervensi kebijakan Ditjen Perhubungan Udara untuk mendongkrak

nilai yang diprediksi menurun pada akhir perioda Rencana Strategis.

2. Indikator “Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi

udara”

Grafik 3.16. Grafik Realisasi terhadap Target “Persentase Capaian On Time

Performance (OTP) Sektor Transportasi Udara”

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pergerakan

pesawat yang tepat waktu berbanding jumlah total pergerakan pesawat

sehingga didapatkan persentase capaian On Time Performance di tahun

2017 sebesar 80,14% yang mengalami penurunan dibanding capaian di


tahun 2016 sebesar 82,6%, nilai ini merupakan capaian terbaik selama

kurun waktu 5 tahun terkahir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Capaian realisasi Ontime Performance tahun 2013 sampai dengan tahun

2015 masih berada di bawah 80%, berturut turut disampaikan persentase

OTP tahun 2013 adalah 78,61%, tahun 2014 adalah 79,02% dan capaian

tahun 2015 adalah 78,49% hal ini berarti bahwa OTP mengalami kenaikan

di atas 80% terjadi pada tahun 2016 sampai tahun 2017.

Dibandingkan terhadap target yang ditetapkan selama 5 tahun (2013 –

2017) On Time Performance sepanjang tahun belum mencapai target yang

ditetapkan dengan deviasi tertinggi terhadap target terjadi di tahun 2017

dengan nilai deviasi mencapai 5,14% dan deviasi terendah terjadi di tahun

2013 dengan nilai deviasi sebesar 0,91 walaupun secara umum mengalami

kenaikan sepanjang tahun sebesar 1,53% sejak tahun 2013 sampai tahun

2017.

Grafik 3.17. Grafik capaian Kinerja “Persentase capaian On Time Performance

(OTP) sektor transportasi udara”

Dari grafik capaian di atas dapat disampaikan bahwa secara normal tanpa

adanya perubahan dan intervensi kebijakan trend OTP akan terus


mengalami penurunan capaian sampai akhir perioda Rencana strategis

tahun 2019, berturut turut prediksi capaian di tahun 2018 adalah sebesar

93,95% atau setara dengan nilai OTP (81,74) sementara tahun 2019

diprediksi akan mencapai capaian kinerja sebasar 93,08% yang setara

dengan nilai OTP (81,91). Berdasarkan grafik 3.8 sampai dengan akhir

perioda rencana strategis 2019 tanpa adanya intervensi kebijakan target

renstra sampai dengan 2019 tidak akan pernah tercapai sesuai dengan

harapan untuk itu diperlukan adanya program dan langkah langkah

strategis dalam upaya pencapaian kinerja sesuai dengan apa yang

digambarkan oleh garis prediksi berwarna orange dengan capaian kinerja

yang memungkinkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar 97,5% yang

setara dengan nilai OTP (84,82%) dan untuk tahun 2019 adalah sebesar

100% yang setara dengan nilai OTP (88%).

Simulasi yang digambarkan oleh grafik memberikan kesimpulan pada kita

bahwa sangat berat dalam mendongkrak kinerja di tahun 2018 s.d 2019

tanpa adanya langkah-langkah strategis yang implementatif yang harus

dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk itu apabila seluruh

sumber daya yang ada (SDM, Organisasi, Anggaran, Sarana dan

Prasarana) sudah tidak dapat memungkinkan lagi dioptimalkan, disarankan

untuk dilakukan usulan penurunan target kinerja di tahun 2018 dan 2019.


3. Indikator “Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa

berbasis online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara”

Grafik 3.18. Grafik capaian Kinerja “Persentase Kota/Daerah yang terhubungi”

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada di tahun 2017 akibat

adanya revisi Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara tahun 2015 s.d tahun

2017 sehingga analisis hanya baru dapat dilakukan di tahun 2017. Realisasi

persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk

sertifikasi personil operasi pesawat udara tercatat sebesar 80,93% sebagaimana

ditunjukan dalam grafik di atas, dari target yang ditetapkan sebesar 83,25% atau

setara dengan capaian sebesar 97,21% masih belum memenuhi target yang

diharapkan di tahun 2017 namun dengan deviasi yang kecil sebesar 2,32% saja

untuk itu dalam upaya pencapaian target di tahun berikutnya diperlukan adanya

program program baru dan peningkatan terhadap pelayanan pelanggan

khususnya pelayanan berbasis online sehingga tingkat kepuasan dapat

ditingkatkan.

Deviasi : 2,32%

Capaian :

97,21%


Berikut adalah formasi hasil pengambilan sample pelanggan dalam perhitungan

indikator persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis

online untuk sertifikasi personil operasi pesawat udara:

Grafik 3.19. Grafik Formasi Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan

berbasis Online untuk sertifikasi Personil Dan Operasi Pesawat

Tabel 3.4. Tabel Persentase Jumlah Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap

pelayanan berbasis Online untuk sertifikasi Personil Dan Operasi Pesawat

No. Tingkat Kepuasan Jumlah Sampel % Sampel

1 Excellent 1385 43,8%

2 Good 1174 37,13%

3 Fair 359 11,35%

4 Poor 244 7,71

Disampaikan bahwa jumlah total sampel adalah 3.162 orang dengan formasi

sebagaimana ditunjukan tabel di atas.


4. Indikator “Persentase kota/daerah yang terhubungi”

Grafik 3.20. Grafik capaian Kinerja “Persentase Kota/Daerah yang terhubungi”

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi terkait indikator

persentase kota/daerah yang terhubungi terus mengalami kenaikan selama

perioda tahun 2013 s.d tahun 2017 yang ditandai dengan terus

meningkatnya/menaiknya garis realisasi berwarna merah. Grafik di atas juga

menjelaskan bahwa dengan posisi garis realisasi yang berada di atas garis target

menandakan bahwa selama perioda tahun 2013 s.d 2017 persentase capaian

selalu mencapai target yang ditetapkan terkecuali di tahun 2014 dimana capaian

realisasi masih belum mencapai target, dengan nilai persentase sebesar 55,18%

dan dengan deviasi yang sangat kecil hanya sebesar 1,01% yang ditandai dengan

berimpitnya titik realisasi dan titik target sebagaimana diinterpretasikan dalam

grafik. Realisasi di tahun 2013 tampak dalam grafik sebesar 47,49% sementara

capaian di tahun 2015 adalah sebesar 66,89% dan terus meningkat di tahun 2016

sebesar 83,95% hingga di tahun 2017 mencapai persentase sebesar 91,82%.


Disampaikan bahwa persentase rata rata kenaikan realisasi selama perioda tahun

2013 s.d 2017 adalah sebesar 11,08%.

Grafik 3.21. Grafik capaian Kinerja Indikator “Persentase Kota/Daerah

yang terhubungi”

Berdasarkan grafik di atas capaian kinerja rata-rata selama 5 tahun sudah cukup

baik dengan nilai rata-rata persentase capaian sebesar 111,62% dengan trend

grafik yang terus meningkat hingga tahun 2018 dan tahun 2019. Berdasarkan

trend line sebagimana ditunjukan grafik di atas capaian di tahun 2018 dan 2019

akan diprediksi terus meningkat dengan nilai prediksi capaian kinerja sebasar

116,06% di tahun 2018 dan mencapai 117, 54% di tahun 2019 hanya dengan

kondisi business as usual yaitu tetap mempertahankan kinerja sebagimana tahun

lalu, peningkatan kinerja ini sangatlah wajar mengingat tingkat pertumbuhan

penumpang dan armada pesawat udara yang terus meningkat selama 5 tahun ini

dengan rata-rata pertumbuhan penumpang sebesar 12,45% dan pertumbuhan

armada pesawat udara yang berada di atas 15%.

2018 2019

Business As Usual

116,06 % 117,54 %


d. Sasaran “Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara”

Grafik 3.22. Capaian Sasaran “Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana

transportasi udara”

Sasaran kinerja ini terdiri dari 2 (dua) indikator pembentuk yaitu Indikator Persentase

peningkatan kapasitas sarana transportasi udara yang identik dengan jumlah armada

pesawat udara dan Indikator Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi

udara yang identik dengan keberhasilan pembangunan fisik sisi darat maupun sisi

udara dilingkungan Bandar Udara Nasional yag kemudian diakumulasikan dalam satu

nilai rata rata sasaran sebagaimana ditunjukan dalam grafik batang di atas. Dari grafik

di atas dapat kita interpretasikan bahwa selama 5 tahun terakhir (2013 s.d 2017)

capaian kinerja rata-rata terbaik terjadi di tahun 2015 dengan capaian rata-rata kinerja

sebesar 142,13% yang sebelumnya mangalami kenaikan sejak tahun 2013 dengan

capaian rata rata sebesar 88,55% dan tahun 2014 dengan capaian rata rata 90,51%

yang kemudian mulai mengalami penurunan capaian kinerja sasaran di tahun 2016

dengan capaian rata-rata sasaran sebesar 108,65% dan tahun 2017 sebesar 109,61%

yang masih belum melampaui catatan terbaik di tahun 2015, namun perlu di catat


capaian rata-rata sasaran di tahun 2016 dan 2017 masih lebih baik dibanding tahun

2013 dan tahun 2014.

Berikut adalah detail penjelasan terkait 2 (dua) Indikator pembentuk sasaran

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara :

1. Indikator “Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara”

Grafik 3.23. Realisasi Terhadap Target Indikator “persentasi peningkatan

kapasitas sarana transportasi udara”

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru hasil review Rencana Strategis

tahun 2015 – 2019 yang dilakukan pada bulan desember tahun 2017, indikator ini

hanya merupakan perubahan nomenklatur pada pada Indikator “Jumlah pesawat

udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan” yang diubah menjadi “Persentase

peningkatan kapasitas sarana transportasi udara” sehingga yang sebelumnya

bersifat output pada review renstra tahun 2015 – 2019 ini menjadi indikator yang

bersifat outcome namun objek utama yang dihitung masih sama yaitu jumlah

pesawat udara yang disertifikasi.

Pada grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa persentase peningkatan kapasitas

pesawat udara realisasi di tahun 2013 dan 2014 belum mencapai target. Hal ini

dapat terlihat dari gap yang cukup besar sebesar 22,2% di tahun 2013 dan

sebesar 25,9% di tahun 2014, namun semakin membaik di tahun 2015 dengan

persentase realisasi yang sangat signifikan mencapai angka 62,73% jauh


melampaui target yang ditetapkan dengan gap sebesar 23,34% semantara di

tahun 2016 dan 2017 persentase realisasi semakin menurun namun masih dapat

melampaui target yang ditetapkan dengan capaian realisasi berturut turut sebasar

50,98% di tahun 2016 dan 49,95% di tahun 2017.

Grafik 3.24 Capaian Kinerja “Persentase peningkatan kapasitas sarana

transportasi udara”

Pada grafik Capaian Kinerja Indikator “Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara” di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

tahun 2013 dan tahun 2014 belum mencapai target yang ditetapkan dengan

capaian kinerja sebesar 65,99% di tahun 2013 dan sebesar 60,33% di tahun

2014, capaian kinerja terbaik terjadi di tahun 2015 sebesar 159,25% yang

kemudian terjadi penurunan sejak tahun 2016 dan tahun 2017, berturut turut

capaian tahun 2016 adalah sebesar 123,29% sementara tahun 2017 sebesar

115,32%. Dalam Kondisi normal dengan tetap mempertahankan program

sebagaimana tahun sebelumnya garis trendline menunjukan bahwa prediksi

capaian kinerja di tahun 2018 dan tahun 2019 akan mengalami peningkatan

dengan capaian kinerja di tahun 2018 mencapai nilai persentase sebesar

153,31% dan tahun 2017 mencapai 169,47% dengan adanya peningkatan

efektifitas sumberdaya penggunaannya secara optimal (intervensi) dimungkinkan

2018 2019

153,31% 169,47%

Business As Usual


akan terjadi capaian kinerja lebih baik dari yang diprediksikan sehingga

disarankan agar tahun 2018 dan tahun 2019 target kinerja dapat ditingkatkan.

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas sarana transportasi udara erat

kaitannya dengan kapasitas seat yang tersedia, semakin tinggi sarana yang

tersedia akan mempengaruhi penambahan jumlah seat pesawat udara begitu juga

sebaliknya. Berikut adalah grafik seat capacity terhadap pertumbuhan

penumpang :

Grafik 3.25. Seat Capacity Terhadap Jumlah Penumpang “Persentase

peningkatan kapasitas sarana transportasi udara”

Grafik Seat Capacity terhadap jumlah penumpang di atas dapat kita simpulkan

bahwa pertumbuhan sarana transportasi udara (seat capacity) masih dapat

memnuhi demand penumpang sampai akhir perioda renstra dengan rata-rata gap

selama 5 tahun sebesar 26,20%, dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata

pertumbuhan penumpang selama 5 tahun sebesar 17,42% jauh lebih besar

dibanding pertumbuhan seat capacity sebesar 4,17% hal ini menandakan bahwa

pertumbuhan sarana transportasi udara untuk kedepannya harus diusahakan

lebih besar lagi dalam upaya pemenuhan pertumbuhan penumpang transportasi

60,24 (41,15%)

54,89 (35,52%)

55,57 (33,79%)

24,55 (14,57%)

10,30 (5,98%)


udara yang melaju lebih cepat walaupun dalam akhir perioda renstra tahun 2019

masih cukup untuk memenuhi keinginan pasar (demand penumpang).

2. Indikator Kinerja “Presentasi Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi

Udara”

Grafik 3.26. Realisasi Terhadap Target Indikator “ Presentasi Peningkatan

Kapasitas Sarana Transportasi Udara”

Pada grafik realisasi tehadap terget di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi

persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara secara umum sejak

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berada di atas target yang ditetapkan

kecuali pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan deviasi

yang sangat kecil hanya 6% saja, sementara tahun 2017 persentase peningkatan

kapasitas mencapai 72,73% sedikit melampaui target yang ditetapkan dengan

deviasi 2,73%. Capaian tahun 2013 sampai 2015 tergolong sangat baik dengan

rata-rata deviasi terhadap target sebesar 21%, disampaikan berturut turut capaian

tahun 2013 adalah sebesar 140%, tahun 2014 sebesar 140% dan tahun 2015

sebesar 125% dengan capaian terbaik terjadi pada tahun 2013 sampai dengan

tahun 2014.


Grafik 3.28. Capaian Kinerja Indikator “Presentasi Peningkatan Kapasitas Sarana

Transportasi Udara”

Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa capaian kinerja indikator ini relatif

menurun selam 5 tahun dengan rata rata capaian kinerja sebesar 110,94%

walaupun masih tergolong cukup baik (selalu melampaui target yang ditetapkan),

terkecuali capaian kinerja di tahun 2016 hanya mencapai 94% dengan deviasi

terhadap target yang sangat kecil sebesar 6% saja. Dapat disampaikan bahwa

secara normal dengan tetap mempertahankan kondisi existing (business as usual)

capaian kinerja di tahun 2018 dan tahun 2019 akan mengalami penurunan

walaupun dengan deviasi yang sangat kecil, prediksi capaian pada tahun 2018

adalah sebesar 98,61% dan tahun 2019 sebesar 94,5%. Untuk menghindari

adanya penurunan kinerja di tahun 2018 dan 2019 sebagaimana digambarkan

oleh grafik trendline di atas maka diperlukan adanya intervensi kebijakan dan

langkah langkah strategis pemerintah guna mendongkrak capaian kinerja di akhir

perioda renstra tahun 2019 sebagimana digambarkan garis berwarna orange di

atas pada grafik Capaian Kinerja Indikator “Presentasi Peningkatan Kapasitas

Sarana Transportasi Udara”

2018 2019

Business As Usual

Intervensi Kebijakan (target renstra)

98,61% 94,5%


e. Sasaran Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil Sasaran ini hanya terdiri dari 1 (satu) indikator utama yaitu : Rasio layanan

transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil,

indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rute pelayanan angkutan udara perintis

maupun komersil yang melayani wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan

Nasional.

1. Indikator Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan,

terluar dan terpencil.

Grafik 3.29. Realisasi Terhadap Target Indikator “Meningkatnya layanan

transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil”

Dari grafik Realisasi terhadap target di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi

indikator ini belum mencapai target rasio yang ditetapkan dengan rasio realisasi

sebesar 2,5 dari terget yang ditetapkan sebesar 3,35 namun masih tergolong

cukup baik karna perbedaan antara target dan realisasi dengan nilai deviasi

Gap/deviasi 0,004 Capaian : 99,88%


sebesar 0,85 dan apabila dikonversikan dalam bentuk persentase capaian kinerja

didapat persen capaian sebesar 74,63 %.

Pengertian tidak terpenuhinya rasio bukan berarti adanya wilayah Nasional rawan

bencana, perbatasan, terluar dan terpencil yang tidak terlayani melainkan hanya

mekanisme penetapan target Renstra yang sangat tinggi yang menyebabkan tidak

terpenuhinya rasio, hal ini berarti bahwa seluruh wilayah nasional terkait rawan

bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sebenarnya sudah terpenuhi dengan

total rute pelayanan sebanyak 445 rute untuk penerbangan Komersil dan perintis

sementara total kota/wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

nasional sebagimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013

tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah 133 rute penerbangan hal ini

berarti juga bahwa 1 wilayah kota rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil sudah dapat dilayani oleh 3 sampai 4 Rute penerbangan komersil dan

perintis.

f. Sasaran Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara Capaian kinerja sasaran ini dihitung hanya berdasarkan 1 (satu) Indikator saja yaitu

indikator “Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen

Perhubungan Udara” dan merupakan indikator baru yang ada sejak tahun 2015 akibat

disusunnya Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, di tahun 2017 ini mengalami

perubahan nomenklatur yang sebelumnya adalah “Jumlah peraturan yang

diterbitkan di bidang transportasi udara” dimana indikator ini bersifat output

diubah menjadi indicator yang bersifat outcome. Berikut adalah detail penjelasan terkait capaian kinerja indicator “Persentase

pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara”:

1. Indikator “Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen

Perhubungan Udara”


Grafik 3.30. Realisasi terhadap target Indikator “Persentase pelaksanaan

deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara”

Berdasarkan grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa sepanjang tahun 2015 s.d

tahun 2017 garis realisasi berada di atas garis target sepanjang tahun. Hal

tersebut menunjukan bahwa realisasi indikator ini sudah melampaui target yang

ditetapkan sepanjang tahun (2015-2017). Pada tahun 2015 realisasi indikator ini

mencapai angka yang sangat tinggi dengan capaian realisasi sebesar 100% dari

target yang ditetapkan hanya 20%, sementara tahun 2016 mengalami penurunan

realisasi menjadi 44% namun sudah cukup jauh melampaui target yang ditetapkan

sebesar 20% dan tahun 2017 realisasi kinerja mencapai nilai 78 % dari target

yang ditetapkan sebesar 78%, mengulang kembali kesuksesan di tahun 2015

namun capaian terbaik tetap di tahun 2015 mengingat deviasi capaian realisasi

terhadap target terbesar terjadi pada tahun tersebut dengan nilai deviasi sebesar

80% sementara di tahun 2017 hanya mencapai deviasi sebesar 22% saja.

78 %


Grafik 3.31. Capaian Realisasi Jumlah Peraturan yang diterbitkan di bidang

transportasi udara Tahun 2012 - 2017

Secara umum persentase kinerja Ditjen Perhubungan Udara selama tahun 2015

s.d tahun 2017 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja

terbaik pada tahun 2015 sebesar 500% dan tahun 2016 sebesar 222,20%

sementara tahun 2017 mencapai nilai persentase sebesar 100 %. Rata-rata

capaian kinerja Ditjen Perhubungan Udara secara total adalah sebesar 274,07%

nilai ini sudah sangat baik dibandingkan target capaian sebesar 100% walaupun

di tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan kinerja dibanding tahun

2015.

Disampaikan bahwa garis trend line menunjukan kenaikan kinerja sejak tahun

2015 s.d tahun 2017 sehingga di tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan terus

menaik secara linear dengan prediksi capaian di tahun 2018 adalah sebesar

313,7% dan tahun 2019 mencapai nilai 361,7% dengan syarat tetap

mempertahankan program existing yang ada dan tetap mempertahankan potensi

sumberdaya yang dimiliki (SDM, Modal dan Sarana prasarana).

2018 2019

313,7% 361,7%

Business As Usual

100%


g. Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional

Grafik 3.32. Capaian Rata-rata Sasaran “Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan

Udara yang kompeten dan professional”

Sasaran kinerja ini terdiri dari 2 indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi penerbangan yang

bersertifikat, dan

2. Rasio pemenuhan inspektur penerbangan

Kedua indikator ini bersifat outcome, merupakan hasil perubahan review Rencana

Strategis tahun 2015 – 2019 di tahun 2017 yang sebelumnya bersifat output.

Disampaikan bahwa berdasarkan grafik capaian rata-rata sasaran di atas dapat

disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran tertinggi di tahun 2017 dengan nilai

capaian rata-rata sebesar 107,07% walaupun sebelumnya mengalami penurunan

grafik sejak tahun 2013 s.d 2016 sebagaimana ditunjukan grafik di atas.

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuk sasaran “tersedianya SDM Ditjen

Perhubungan Udara yang kompeten dan professional”:


1. Indikator Kinerja “Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi


Grafik 3.33. Realisasi Terhadap Target Persentase pemenuhan kebutuhan

jabatan fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat"

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru Ditjen Perhubungan Udara

yang mengukur pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Ditjen

Perhubungan Udara. Indikator ini muncul akibat adanya review Rencana Strategis

Ditjen Perhubungan Udara tahun 2015 s.d 2019 pada tahun 2017. Disampaikan

bahwa realisasi Ditjen Perhubungan Udara terkait indikator ini di tahun 2017

adalah sebesar 33,31% atau setara dengan jumlah tenaga fungsional sebanyak

1.183 orang sementara target yang ditetapkan Ditjen Udara sebesar 36,92% atau

setara dengan 1.311 orang masih belum memenuhi target yang ditetapkan

sehingga di tahun berikutnya deviasi sebanyak 128 orang harus didistribusikan di

tahun 2018 s.d 2019. Target yang ditetapkan di tahun 2019 berdasar Rencana

strategis adalah 73,73% atau setara dengan 2.619 orang, dan di tahun 2019

harus memenuhi target 100% dengan pemenuhan Jabatan Fungsional Teknis

penerbangan yang bersertifikat sebanyak 3.551 orang. Grafik di atas juga

menggambarkan bahwa realisasi di tahun 2017 belum memenuhi target yang

ditetapkan sementara di tahun berikutnya harus terpenuhi target kinerja yang


cukup tinggi sehingga diperlukan program-program strategis yang dapat

mendongkrak terkait jumlah pegawai fungsional teknisi penerbangan pada dua

tahun kedepan.

Grafik 3.34. Capaian Kinerja Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan

fungsional teknisi penerbangan yang bersertifikat"

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi normal

(Business As Usual) garis trend line menggambarkan bahwa prediksi capaian

kinerja di tahun 2018 dan 2019 memang diperkirakan meningkat dibanding tahun

2017 dengan capaian kinerja prediksi di tahun 2018 adalah sebesar 33,56%

namun belum dapat mencapai target kinerja sebesar 73,73% begitupula prediksi

di tahun 2019 masih belum mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja

diprediksi hanya mencapai 41,32% sementara target di tahun tersebut seharusnya

sudah memenuhi kebutuhan secara total sebesar 100% atau dengan jumlah

fungsional teknisi penerbangan mencapai 3.551 orang. Untuk itu agar dapat

mencapai target yang diinginkan sebagaimana garis berwarna orange Ditjen

Perhubungan Udara perlu melakukan intervensi kebijakan dengan memperbaiki

program di tahun sebelumnya dengan program strategis yang baru untuk lebih

mengefektifkan sumber daya yang ada sehingga target kinerja di tahun 2019

dapat tercapai.

33,56% 41,32%


2. Indikator Rasio pemenuhan inspektur penerbangan

Grafik 3.35. Realisasi terhadap target Indikator “Rasio pemenuhan inspektur

penerbangan”

Berdasarkan grafik di atas disampaikan bahwa realisasi indikator Rasio

pemenuhan Inspektur penerbangan dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara

belum sepenuhnya memenuhi target yang diinginkan tampak dalam grafik di atas

garis realisasi berwarna merah masih dominan berada di bawah garis target

kinerja berwarna biru. Realisasi kinerja nampak memenuhi target yang ditetapkan

hanya pada tahun 2013 dengan capaian rasio 0,626 dari target sebesar 0,585

pada tahun tersebut dan tahun 2017 yang mencapai rasio 0,690 dari target rasio

sebesar 0,650 sedangkan tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 masih belum

memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja berturut-turut sebesar

0,632 dari target sebesar 0,664, sebesar 0,545 dari target 0,693 serta o,455 dari

target sebesar 0,764. Disampaikan bahwa capaian kinerja terbaik terjadi di tahun

2013 dan 2017 karena telah melampaui target yang ditetapkan sementara

capaian terburuk terjadi di tahun 2016 dengan realisasi 0,455 dan deviasi terbesar

dari targetnya sebesar 0,309.


Grafik 3.36 Capaian Kinerja Indikator “Rasio pemenuhan inspektur penerbangan”

Dari grafik di atas dapat kita interpretasikan bahwa capaian kinerja target hanya di

tahun 2013 dan tahun 2017 sementara 3 (tiga) tahun diantaranya tahun 2013,

tahun 2014, dan tahun 2016 masih jauh dari target yang ditetapkan dan

cenderung menurun selama 3 tahun terakhir yang kemudian melonjak naik di

tahun 2017. Capaian kinerja secara keseluruhan terus menurun secara linear

sejak tahun 2013 sampai 2017 yang diperlihatkan oleh garis trend line linear

sebagaimana ditunjukan oleh gambar sehingga capaian kinerja di tahun 2018 dan

tahun 2019 diperkirakan akan terus merosot dengan prediksi capaian tahun 2018

sebesar 78,84% dan di tahun 2019 sebesar 75,29%. Dengan tetap

mempertahankan program di tahun sebelumnya capaian kinerja di tahun 2017

sebesar 107,07% tidak akan dapat tercapai sebagaimana ditunjukan oleh grafik.

Untuk itu dalam upaya mempertahankan capaian yang baik di tahun 2017 perlu

adanya perubahan kebijakan maupun optimalisasi sumber daya yang ada

sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 1201 orang jumlah Inspektur

penerbangan dapat tercapai yang pada akhirnya target di tahun 2020 dengan

target capaian 1787 orang Inspektur penerbangan juga dapat terlampaui.

Mempertahankan Capaian tahun 2017

2018 2019

78,84% 75,29%


h. Sasaran Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen Perhubungan Udara

Grafik 3.38. Capaian Rata Rata Sasaran “Terwujudnya good governance dan clean

government di Ditjen Perhubungan Udara”

Sasaran ini terdiri dari 3 indikator pendukung yang terkait dengan Nilai AKIP

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), terkait Penyerapan Anggaran dan terkait

dengan Nilai Aset Ditjen perhubungan Udara. Berdasarkan grafik di atas dapat

disampaikan bahwa capaian kinerja rata-rata Sasaran Ditjen Perhubungan Udara

mengalami penurunan sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 dan kembali melonjak

naik di tahun 2017 dengan capaian rata-rata sasaran mencapai 146,19% dan

merupakan capaian sasaran terbaik selama 5 (lima) tahun terakhir. Disampaikan

bahwa capaian rata-rata total DJU mencapai nilai 112,37% sudah melampaui target

yang ditetapkan walaupun terjadi penurunan terendah di tahun 2016 sebesar 94,85%.

Berikut adalah penjelasan detail 3 (tiga) indikator pembentuk sasaran Terwujudnya

good governance dan clean government Ditjen Perhubungan Udara:


1. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara Indikator Terselenggaranya proses

Grafik 3.39 Realisasi terhadap Target Indikator “Nilai AKIP Ditjen Perhubungan

Udara”

Indikator ini merupakan satu satunya indikator dimana nilai realisasi ditetapkan

melalui mekanisme penilaian yang dilakukan oleh organisasi diluar Ditjen

Perhubungan Udara yang dilakukan melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan. Berdasarkan grafik dapat kita sampaikan bahwa sejak tahun 2013

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perhubungan Udara

mengalami kenaikan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 dengan realisasi

tertinggi yang dapat dicapai selama 5 tahun adalah dengan nilai 93,47 dengan

predikat AA dimana pada tahun 2015 ini Ditjen Perhubungan Udara merupakan

Penyusun AKIP Terbaik dibandingkan Eseleon I lainnya. Dapat disampaikan

bahwa realisasi diawali sejak tahun 2013 dengan nilai 84,8 yang kemudian naik di

tahun 2014 dengan nilai 90,75 dan akhirnya melonjak dengan nilai terbaik di

tahun 2017. Pada tahun 2016 Nilai AKIP DJU mengalami penurunan yang

significant terkait adanya perubahan pembobotan dan mekanisme perhitungan

yang berbeda dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi sehingga terjadi penurunan nilai di tahun tersebut namun kembali naik


dengan nilai AKIP mencapai 84,75 dengan predikat AA namun masih dalam

urutan peringkat ke 2 sehingga diharapkan di tahun 2018 dan 2019 nilai AKIP

DJU dapat kembali menjadi peringkat terbaik sebagimana pencapaian di tahun

2015.

Grafik 3.40 Capaian Kinerja Indikator “Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara”

Berdasarkan grafik di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja nilai AKIP

DJU secara umum mengalami penurunan kinerja sejak 5 tahun terakhir dimana

capaian kinerja melampaui target terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015,

sementara capaian di tahun 2013, tahun 2016 dan tahun 2017 masih belum

mencapai target capaian namun masih tergolong baik dengan rata rata

persentase nilai capaian sebesar 97,24%. Penurunan kinerja juga ditunjukan pada

garis trend line yang terus menurun secara linear selama 5 tahun. Hal tersebut

apabila tidak adanya perubahan/peningkatan program dalam usaha pencapaian

indikator ini diprediksi akan semakin menurun di tahun 2018 sebesar 87,14% dan

tahun 2019 sebesar 83,77% sehingga dalam upaya pencapaian di tahun 2018

dengan capaian 95% atau setara nilai 86,21 dan pencapaian di tahun 2019

sebesar 100% atau setara dengan nilai 90,80 dibutuhkan usaha yang lebih keras

dan upaya upaya perubahan kebijakan yang lebih optimal sehingga dapat

tercapainya target DJU di tahun 2019. Dapat disampaikan program terkait

pencapaian Nilai AKIP dipaparkan dalam dokumen ini pada bagian analisis

kegagalan dan keberhasilan.

2018

87,14%

2019

83,77%

100% (90,80) 95%

(86,21)

Business As Usual



2. Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Udara

Grafik 3.41 Realisasi terhadap Target Indikator “Persentase penyerapan

anggaran Ditjen Perhubungan Udara”

Indikator penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang wajib dimiliki

oleh setiap kementerian karena setiap kinerja instansi pemerintah selalu diukur

melalui seberapa banyak tingkat penyerapan anggaran dalam 1 perioda anggaran

sehingga baik buruknya pemerintah secara umum dapat dilihat/diukur

berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam menyerap anggaran yang diberikan

baik berupa APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), PNBP (Penerimaan

Negara Bukan Pajak) maupun hibah yang merupakan sumber utama anggaran

pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan grafik di atas dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan realisasi

anggaran Ditjen Perhubungan Udara cukup baik yang dibuktikan melalui grafik di

atas bahwa realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan selama 5 tahun (2013

s.d 2017) hanya terjadi di tahun 2015 dimana realisasi anggaran hanya mencapai

nilai 83,14% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Tahun 2013 realisasi yang

dicapai sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 93% dari target

sebesar 87%, begitu pula pada tahun 2014 realisasi anggaran sudah mencapai

87,81%


target yang ditetapkan sebesar 91,20% dari target sebesar 88% sedangkan tahun

2016 sebesar 86% dari target yang sama sebesar 86% dan capaian realisasi

anggaran di tahun 2017 adalah sebesar 87,81% dari target capaian yang

ditetapkan pada tahun tersebut sebesar 87%. Disampaikan berdasarkan grafik

bahwa capaian realisasi DJU dalam menyerap anggaran selama perioda 2013 –

2017 mengalami penurunan sejak tahun 2013 sampai 2015 dimana realisasi

terendah terjadi di tahun 2015 yang hanya mencapai 83,14% yang kemudian naik

kembali di tahun 2016 sampai tahun 2017, capaian terbaik terjadi di tahun 2013

dimana realisasi anggaran dapat mencapai nilai yang sangat tinggi sebesar

92,91%.

Grafik 3.42 Capaian Kinerja Indikator “Persentase penyerapan anggaran Ditjen


Berdasarkan grafik di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja terkait daya

serap anggaran Ditjen Perhubungan Udara secara umum mengalami penurunan

kinerja selama 5 tahun namun masih dalam batas toleransi dimana rata-rata

capaian kinerja masih di atas 100% dengan nilai capaian rata rata kinerja selama

5 tahun sebesar 101,904%, dengan demikian nilai tersebut masih di atas target

yang ditetapkan. Dapat disampaikan pula bahwa dalam kondisi normal tanpa

adanya perubahan kebijakan dan perubahan program kerja, garis trend line

menunjukan penurunan linear sepanjang 5 tahun terakhir sehingga capaian di

2018 2019

Business As Usual


97,47% 95,99% 100,93%


tahun 2018 diprediksi akan menurun dengan nilai capaian 97,47% dan di tahun

2019 diperkirakan akan mencapai nilai capaian kinerja sebesar 95,99%, nilai

capaian tersebut bias diartikan bahwa masih sulit untuk mencapai target yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis. Oleh karena itu

diperlukan intervensi kebijakan/perubahan program dalam upaya peningkatan

realisasi anggaran di tahun 2018 dan 2019 sehingga mencapai nilai 100%

sebagimana yang ditargetkan dalam Penetapan Kinerja dan target Rencana

Strategis Ditjen Perhubungan Udara.

3. Persentase nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi

Grafik 3.43 Realisasi terhadap Target Indikator “Persentase nilai asset Ditjen

Perhubungan Udara yang diinventarisasi”

Indikator Kinerja Ini dihitung berdasarkan nilai kumulatif asset Ditjen Perhubungan

Udara yang berhasil diinventarisir, selanjutnya dibandingkan dengan kumulatif

asset existing yang tercatat ditambahkan belanja modal yang terealisasi dalam

DIPA Ditjen Perhubungan udara, sehingga didapatkan nilai persentase asset yang

berhasil diinventarisir. Grafik di atas menggambarkan perbandingan antara

Persentase realisasi aset yang diinventarisir terhadap persentase target asset

yang harus diinventarisir sehingga didapatkan kesimpulan bahwa selama 5 tahun


anggaran (tahun 2013 – 2017) realisasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara

sudah melampaui target yang ditetapkan sepanjang tahun, kecuali pada tahun

2016 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian persentase

realisasi anggaran sebesar 94,5% dari target yang ditetapkan sebesar 94,60%.

Capaian realisasi terbaik terjadi pada tahun 2017 dimana realisasi asset

mencapai nilai persentase sebesar 195,24% dari target yang ditetapkan sebesar

80%, sementara tahun 2013 persentase realisasi asset mencapai nilai 108,43%

dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut sebesar 78,85% namun kemudian

menurun di tahun 2014 dengan realisasi persentase asset yang diinventarisir

sebesar 100,86% dari target di tahun tersebut sebesar 97,69% sementara tahun

2015 kembali menaik dengan deviasi yang kecil dibandingkan tahun sebelumnya

mencapai nilai persentase sebesar 102,26% dari target yang ditetapkan pada

tahun tersebut sebesar 97,23%.

Grafik 3.44 Capaian Kinerja Indikator “Persentase nilai asset Ditjen

Perhubungan Udara yang diinventarisasi”

Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa secara umum capaian kinerja terkait

persentase asset yang diinventarisir cenderung mengalami kenaikan yang

dibuktikan dengan terus menaiknya garis trend line selama 5 tahun sebagaimana

ditunjukan grafik dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 197,97%,

capaian tersebut masih tergolong capaian rata-rata kinerja yang sangat tinggi


walaupun terdapat capaian kinerja di tahun 2016 yang belum melampaui target

sebesar 99,89% (deviasi yang sangat kecil terhadap target 100%).

Garis trend line meningkat secara linear sebagimana digambarkan grafik sehingga

di tahun 2018 dan tahun 2019 capaian kinerja diperkirakan akan mengalami

kenaikan dengan syarat tetap mempertahankan program sebagaimana tahun lalu

tanpa harus adanya intervensi kebijakan. Capaian di tahun 2018 diperkirakan

akan mencapai nilai persentase capaian sebesar 200,88% dan meningkat di

tahun 2019 sebesar 221,85% hal ini menunjukan bahwa kinerja Ditjen

Perhubungan Udara akan terus membaik sampai akhir perioda Rencana

Strategis.


Tabel 3.5. Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2013-2017 dengan Target Jangka Menengah

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstra

Realisasi % Target Renstr

a

Realisasi %

1 Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional

Rasio konektivitas antar wilayah


0,85 0,62 73,45%

0,7 0,62 88,57%

Rata Rata Capaian Sasaran - - 78,04% 73,45% 88,57% 2 Meningkatnya

keselamatan dan keamanan transportasi udara


5,88 2,05 165,14%

4,9 6,56 66,12%

4,41 6,08 62,13%

3,92 1,48 162,24%

3,43 1,22 164,43%

Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100,000 pergerakan)

0,00011

0,00009315

116,67%

0,00008528

0,000034 159,62%

0,000038

0,0000173

154,47%

0,000375

0,00002913

192,23%

0,0000347

0,000028 119,31%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah


NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstra


a

Realisasi %


IKU BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA 0,17 0 200,00%

0,17 0 200,00%

0,17 0,03 182,35%



0,15 0,13 85,33%

0,8 0,72 90,61%


0,53 0,53 100,00%

0,57 0,59 104,64%

0,61 0,62 102,48%

0,62 0,67 107,83%

1 0,82 82,33%

Rata Rata Capaian Sasaran 127,27% 110,12% 114,48% 149,53% 127,81% 3 Meningkatnya

kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara


0,84% 1,30% 153,87%

1,51% 1,58% 104,14%

10,81% 3,27% 30,30%

23,55% 24,01% 101,94%

39,31 30,1 76,57%


79,52 78,61 98,86%

81,68 79,02 96,74%

82 78,49 95,72%

85 82,6 97,18%

85 80,14 94,28%

Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis online untuk sertifikasi





a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstra


a

Realisasi %

personil operasi pesawat udara Persentase kota/daerah yang terhubungi

43,48 47,49 109,23%

56,19 55,18 98,21%

55,18 66,89 121,21%

65,89 83,95 127,41%

90 91,82 102,02%


kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara


65,29 43,09 66,00%

71,82 39,39 54,85%

39,39 62,73 159,25%

41,35 50,98 123,29%

43,31 49,95 115,33%


61,76 68,63 111,11%

56,86 68,63 120,69%

49,02 61,27 125,00%

49,02 46,08 94,00%

70 72,73 103,90%


layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil



Rata Rata Capaian Sasaran - - - - 74,63%

6 Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi

Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan

PERUBAHAN IKU TAHUN 2015 20 100 500,00%

20 44,44 222,20%

78 78 100,00%




a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstr

a

Realisasi

% Target Renstra


a

Realisasi %

Udara Udara

Rata Rata Capaian Sasaran - - 500,00% 222,20% 100,00% 7 Tersedianya

SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional




0,59 0,626 106,95%

0,664 0,632 95,24%

0,69 0,545 78,67%

0,76 0,455 59,53%

0,65 0,69 106,15%

Rata Rata Capaian Sasaran 106,95% 95,24% 78,67% 59,53% 98,19% 8 Terwujudnya

good governance dan clean government di Ditjen Perhubungan Udara

Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara

84,61 84,8 100,22%

88 90,75 103,13%

90,75 93,47 103,00%

91,75 77,55 84,52%

90,75 84,75 93,39%


87 92,91 106,79%

88 91,2 103,64%

85% 83,14% 97,81%

86% 86,12% 100,14%

87 87,81 100,93%


78,85% 108,43% 137,52%

97,69% 100,86% 103,24%

97,23% 102,26% 105,17%

94,60% 94,50% 99,89%

80 195,24 244,05%

Rata Rata Capaian Sasaran 114,84% 103,33% 101,99% 94,85% 146,12% CAPAIAN RATA - RATA DJU 111,65% 99,23% 156,82% 116,72% 104,63%


Grafik 3.45. Capaian Kinerja Rata Rata DJU terhadap target Renstra Tahun 2013 s.d

Tahun 2017

Pada Grafik 3.45 di atas tampak bahwa capaian kinerja rata-rata DJU terhadap target

rencana strategis sejak tahun 2013 s.d tahun 2017 sudah melampaui target yang

ditetapkan dengan rata-rata capaian total sebesar 117,032% sudah melampaui target yang

ditetapkan renstra, walaupun pada tahun 2014 hanya mencapai rata-rata capaian sebesar

99,23%, mengalami penurunan dibanding tahun 2013 dengan capaian rata-rata sebesar

111,65% dan naik secara significant di tahun 2015 yang merupakan capaian terbaik

selama 5 tahun anggaran dengan nilai rata-rata capaian mencapai 155,66% yang

kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dengan rata-rata capaian sebesar

117,37% dan kembali menurun di tahun 2017 sebesar 101,25%. Dalam 5 tahun anggaran

capaian kinerja di tahun 2014 merupakan capaian terburuk karena tidak mencapai target

yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian sebesar 99,23% atau belum mencapai

target renstra yang ditetapkan dengan deviasi terhadap target hanya sebesar 0,77% saja,

namun nilai deviasi tersebut telah terbayar di tahun sebelumnya dan di tahun-tahun

sesudahnya dengan sangat baik bahkan dalam 5 tahun anggaran (tahun 2013 – 2017

kecuali tahun 2014) capaian rata-rata kinerja sudah mencapai dan bahkan melampaui

target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DJU sudah memenuhi

target renstra dan sudah mengacu pada dokumen perencanaan strategis Ditjen

Perhubungan Udara.

2018 2019

116,21% 115,94%


Berdasarkan trend line sebagimana ditunjukan dalam grafik tampak bahwa capaian rata

rata kinerja DJU terhadap target renstra cenderung mengalami penurunan dengan deviasi

yang sangat kecil selama 5 tahun anggaran sebesar 0,27% per tahun sehingga dapat di

prediksi bahwa capaian rata rata kinerja DJU terhadap target Rencana Strategis di tahun

2018 adalah sebesar 116,21% dan di tahun 2019 mencapai nilai rata rata capaian sebesar

115,94% masih dapat dikatakan sebagai capaian rata-rata yang baik karena sudah

melampaui target yang ditetapkan dengan syarat tetap mempertahankan sumber daya dan

program kerja yang saat ini dilaksanakan, namun dalam upaya peningkatan kinerja dan

pencapaian Rencana Strategis di tahun 2019 yang lebih baik lagi maka diperlukan adanya

intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumberdaya yang ada dan melalui peningkatan

kualitas SDM Ditjen Perhubungan Udara sehingga target di tahun 2019 dapat lebih baik

lagi.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah ditetapkan bahwa

target masing- masing indikator kinerja pada setiap tahunnya dalam kurun waktu sejak

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dijadikan sebagai acuan perencanaan dalam

menetapkan alokasi anggaran dalam setiap tahun pelaksanaan. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara periode tahun 2015 s.d 2019 merupakan Rencana

Strategis (Renstra) Ditjen Perhubungan Udara yang merupakan kelanjutan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 s.d 2014 Ditjen Perhubungan Udara

yang selalu direviu guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam

memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Dapat disampaikan bahwa saat ini

Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara tahun 2015 s.d 2017 sudah mengalami

Review/perubahan 1 (satu) kali di tahun 2017 akibat adanya perubahan kebijakan strategis

dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara sehingga Indikator Kinerja DJU berubah

sebagaimana disampaikan dalam Bab II terkait Rencana strategis Ditjen Perhubungan

Udara tahun 2015 s.d Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perhubungan Udara disusun setiap 5 (lima) tahunan

yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang per 25 Tahunan (RPJP).

Setiap Kegiatan yang dilaksanakan harus selalu didukung dengan alokasi anggaran yang

di tetapkan / disahkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang

merupakan acuan dalam menyusun target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja (PK). Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) memuat target kinerja yang harus

ditetapkan setiap tahun menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam

Rolling Plan Rencana Strategis Direktorat Perhubungan Udara namun dokumen Perjanjian


Kinerja (PK) juga memungkinkan dilakukan perubahan selama periode 1 tahun anggaran

mengingat perubahan alokasi anggaran yang sifatnya dinamis (adanya APBN Perubahan

maupun penghematan anggaran) menyesuaikan dengan arah kebijakan strategis

Nasional.

Pada pelaksanaannya penetapan target pada Penetapan Kinerja (PK) dapat disamakan

dengan target Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam upaya memudahkan

pemantauan dan controlling terhadap capaian kinerja setiap tahun sehingga apabila target

Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan setiap tahunnya tercapai, dapat dipastikan

akumulasi capaian pada akhir tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019 dapat tercapai, cara ini

juga dapat memudahkan dalam melihat ukuran kesesuaian/ keselarasan bahwa sebuah

perencanaan anggaran dan perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan RPJMN

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dapat terlihat setiap tahun.

Pada periode anggaran Tahun 2015 – 2016, indikator kinerja utama (IKU) yang ada di

dokumen Perjanjian Kinerja masih menggunakan 28 indikator yang komposisinya 90%

masih berupa output dan 10% berupa outcome untuk itu sejak tahun 2017 dilakukan Reviu

Renstra dalam upaya perbaikan Rencana Strategis sehingga saaat ini Indikator Kinerja

Utama DJU dioptimalkan menjadi 19 (Sembilan belas) indikator yang seluruhnya sudah

bersifat outcome.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara dapat disampaikan bahwa

terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki target berbeda dengan terget yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis hal ini disebabkan oleh adanya fluktuatif anggaran

(sumber daya) yang ditetapkan dalam DIPA ataupun adanya perbedaan kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah sehingga memungkinkan adanya pergeseran anggaran

prioritas yang tentunya dapat berakibat pada perubahan target yang akan di capai.

Sementara itu untuk target Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara yang memiliki

nilai target yang sama dengan target yang ada dalam Rencana Strategis periode 2015 s.d

2019, Hal ini dikarenakan dokumen Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Periode

2015 s.d 2019 untuk target tahun 2017 sudah menyesuaikan dengan alokasi anggaran

yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 (review

Renstra) atau sebaliknya Dokumen Perencanaan Kinerja sudah mengacu pada target

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang berarti bahwa perencanaan DJU sudah

sejalan/mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019.

Pada pelaksanaan penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) memang tidak selalu harus

sama dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, seperti kita ketahui hal ini disebabkan adanya fluktuatifnya sumber


daya yang diperoleh/dimiliki oleh Ditjen Perhubungan Udara setiap tahunnya yang antara

lain adalah:

1. Anggaran

Besar kecilnya anggaran/ DIPA yang didapat setiap tahun tentunya tidak selalu sama

bergantung dengan kebijakan para pemangku kepentingan dan bergantung pada titik

berat pembangunan yang ditetapkan pemerintah pada tahun tersebut, sehingga

menentukan seberapa besar kita dapat menetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Eselon I Ditjen Perhubungan Udara. Biasanya peningkatan anggaran akan

berhubungan secara linear terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan,

hal ini tidak berarti bahwa Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I yang ditetapkan hanya

berbasis anggaran namun tetap berbasis pada perencanaan yang disesuaikan dengan

anggaran DIPA Ditjen Perhubungan Udara yang pada akhirnya akan terlihat capaian

kinerjanya terhadap akumulasi capaian Renstra selama 5 tahun.

2. SDM

Secara kuantitas maupun secara kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources)

akan berpengaruh secara linear terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara karena Human Resources sifatnya dinamis selama

kurun waktu RPJMN berjalan dan pasti akan ditemukan perubahan baik penambahan

atau pengurangan jumlah SDM maupun pengurangan ataupun peningkatan kualitas

SDM yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya target Perjanjian Kinerja (PK)

yang ditetapkan setiap tahun.

3. Facility

Facility merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah atau mempercepat

proses tercapainya target kinerja, sehingga besar kecilnya, canggih tidaknya ataupun

kesesuaiannya dalam mendukung kinerja Ditjen Perhubungan Udara mempengaruhi

besar kecilnya nilai target Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbedaan yang ada pada target Perjanjian Kinerja

(PK) dan target Renstra tidak menjadi permasalahan bergantung pada Sumber Daya

pendukungnya namun yang sangat perlu dicermati pada akhir masa RPJMN selama

kurun waktu Renstra Tahun 2015 – 2019 capaian Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I

Ditjen Perhubungan Udara harus mencapai Target RPJMN, sehingga dapat dikatakan

bahwa capaian Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perhubungan Udara sudah sesuai

dengan perencanaan seperti dalam Rencana Strategis.

Dalam Rencana Strategis periode tahun 2015 s.d 2019 jika dibandingkan dengan

dengan Rencana Strategis periode tahun 2010 s.d 2014 terdapat beberapa idikator


kinerja yang dilakukan perubahan. Perubahan tersebut baik itu ditambahkan

dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang baru maupun dihilangkan

dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, sehingga Renstra Ditjen Perhubungan Udara tahun 2015 s.d

2019 diharapkan dapat merefleksikan kinerja Ditjen Perhubungan Udara secara utuh.

a. Sasaran “Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing

dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional” Sasaran ini dilaksanakan melalui “Program pembangunan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan prasarana bandar udara” karena sasaran ini hanya dibentuk oleh satu

Indikator “Rasio konektifitas antar wilayah” yang berkaitan dengan luas area

pelayanan yang identic dengan pembangunan Bandar Udara khususnya

pembangunan Bandar Udara baru yang berpengaruh langsung terhadap perubahan

area pelayanan bandar udara.

1. Rasio Konektifitas antar wilayah

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dapat dicapai rasio konektifitas antar

wilayah sebesar 0,62 dengan capaian kinerja sebesar 88,57% dibandingkan

dengan target sebesar 0,7. Selama perioda Rencana Strategis tahun 2015 s.d

2019, sampai dengan tahun 2017 terdapat 7 Bandara baru yang telah selesai

dibangun seperti yang ditampilkan pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6. Daftar Bandar Udara Baru Yang akan di Bangun

NO TAHUN SELESAI/TARGET

SELESAI NAMA BANDARA KETERANGAN

1. Tahun 2015 a. Bandar Udara Anambas b. Bandar Udara Namniwel

Selesai dibangun dan telah dioperasionalkan

2. Tahun 2016 c. Bandar Udara Miangas d. Bandar Udara Morowali


3 Tahun 2017 e. Bandar Udara Werur f. Bandar Udara Maratua g. Bandar Udara Koroway


4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan serta Alternatif Solusi


NO TAHUN SELESAI/TARGET

SELESAI NAMA BANDARA KETERANGAN

Batu

4. Tahun 2018 h. Bandar Udara Kertajati i. Samarinda Baru j. Tebelian k. Pantar

Dalam proses pembangunan bandar udara

5. Tahun 2019 l. Bandar Udara Siau m. Bandar Udara Tambelan n. Bandar Udara Muara

Teweh o. Bandar Udara

Buntukunik

Dalam proses pembangunan bandar udara

Berdasarkan table di atas dapat di sampaikan bahwa bandar udara yang

mempengaruhi terhadap penambahan area pelayanan di tahun 2017 adalah

Bandar Udara Werur, Maratua dan Bandar Udara Koroway Batu. Di tahun 2017

ini hanya 3 bandara yang mempengaruhi area pelayanan sehingga rasio

konektifitas antar wilayah tidak banyak berubah, selain itu pembagi untuk

perhitungan rasio masih menggunakan luas total wilayah Nasional yang termasuk

didalamnya adalah perairan nasional dan daratan tak berpenghuni sementara

lokasi bandar udara lebih banyak dibangun pada daerah yang berpenduduk.

Sampai sejauh ini direncanakan selama perioda renstra akan dibangun 15

bandara baru yang akan diselesaikan secara keseluruhan di tahun 2019 untuk itu

dalam upaya percepatan pembangunan Bandar udara dan meningkatkan rasio

area pelayanan bandar udara, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan hal-hal

sebagai berikut:

1) Mengeluarkan Kebijakan dalam Rencana Strategis Bandar Udara terkait

Target Pembangunan 15 Bandar Udara Baru dan menetapkan didalamnya 3

RPJMN yang harus senantiasa dipantau yaitu Pembangunan Bandar Udara

Baru, Target 162 juta penumpang di tahun 2019 dan peningkatan On Time

performance.

2) Pengalokasian anggaran yang dioptimalkan pada pembangunan Bandar

Udara Baru.

3) Pengalokasian anggaran terkait subsidi BBM dan rute keperintisan yang

mendoron dibukanya rute keperintisan baru, Tahun 2017 terdapt 180 rute

keperintisan dengan total alokasi anggaran di tahun 2017 adalah sebesar

Rp.463.461.864.000,-


Untuk selanjutnya terkait mekanisme perhitungan di tahun 2018 akan dilakukan

perubahan terhadap luas area nasional menjadi luas area wilayah nasional yang

berpenduduk (perairan nasional dan daratan tak berpenghuni akan dikeluarkan

dari perhitungan)

Selain itu terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan di lapangan dalam

upaya peningkatan konektifitas antar wilayah sebagai berikut:

a) Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam

menyediakan slot time yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan

kapasitas angkutan udara.

b) Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali terbentur

masalah terkait kepemilikan lahan yang kerap kali menghambat

pembangunan bandar udara.

c) Sebagian bandar udara mengalami over capacity sementara upaya

pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu

tahun anggaran.

Untuk mengatasi kendala - kendala teknis dan non teknis seperti tersebut di atas

Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan tindakan strategis sebagi berikut:

• Melakukan pembangunan bandar udara baru dalam upaya membagi

kapasitas bandar udara yang mengalami over capacity dan menambah area

pelayanan.

• Melakukan pengembangan banda udara melalui akuisisi bandar udara yang

dikelola oleh pemda (serah terima) dan TNI (melalui MoU) sehingga alokasi

pendanaan melalui APBN dapat dilaksanakan dalam upaya percepatan

pengembangan Bandar Udara. Contohnya Bandar Udara Notohadinegoro -

Jember dan Bandar udara Wiriadinata - Tasikmalaya

• Melakukan pengembangan Bandar Udara melalui mekanisme BLU dan

Privatisasi sehingga alokasi APBN dapat dioptimalkan untuk pembangunana

Bandar Udara Baru dan pengembangan kapasitas Bandar udara.

• Melakukan pembangunan dan rehabilitasi bandar udara secara progresif

setiap tahun dan mencanangkan mekanisme kontrak sederhana sehingga

proses pelelangan dapat dilakukan secara cepat.

• Terkait kendala lahan bandar udara yang kerap kali menyulitkan dalam

proses pengambangan bandar udara, Ditjen Perhubungan Udara telah secara

Intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang senantiasa dipantau

progres pelaksanaannya serta menyerahakan kepada pimpinan tertinggi


setingkat Presiden dalam hal terkait permasalahan lahan yang sulit

diselesaikan.

b. Sasaran “Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program 4 program utama antara lain

1. pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara,

2. pengawasan dan pembinaan kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara,

3. Program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandar udara,

4. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan.

Sasaran ini dibentuk oleh 5 indikator utama yang berkaitan dengan keamanan dan

keselamatan dalam penyelenggaraan bandar udara antara lain adalah


Indikator kinerja utama “Rasio kecelakaan transportasi udara” pada AOC 121 dan

AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat nilai realisasinya pada

Tahun 2017 sebesar 1,22 kejadian / 1 juta flight cycle atau mencapai 164,43%

dibandingkan target. Jika dibandingkan tahun 2016 dengan capaian kinerja

sebesar 162,24 % (1,48 kejadian / 1 juta flight cycle) mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya dan diharapkan mencapai zero accident pada

akhir perioda renstra tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kecelakaan Transportasi Udara pada AOC 121 dan AOC 135 mengalami penurunan yang

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor Teknis

• Kondisi Pesawat

• Infrastruktur penerbangan

2) Faktor Non Teknis

• Regulasi Pemerintah

• Quality Qontrol

Upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan keselamatan jasa

transportasi udara selain melakukan investigasi "pencegahan kecelakaan pesawat

udara" adalah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya;

- Meningkatkan pengawasan operasional penerbangan di wilayah Papua.

- Meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap Station Facility dan Ramp

Area terkait Keselamatan Penerbangan setiap tahunnya secara progresif

- meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap cockpit and cabin station en

route khususny terkait pengoperasian pesawat udara.


- Melakukan audit (Annual Audit dan/atau special Audit) terhadap operator

penerbangan.

- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan keselamatan penerbangan

(CASR) agar sesuai dengan perkembangan terbaru aturan penerbangan

internasional yang ditetapkan oleh ICAO.

- Melakukan program pengawasan (Surveillance) dan bimbingan teknis kepada

operator penerbangan.

- Mengimplementasikan Safety Management System dalam suatu sistem

proses Management Safety dari suatu organisasi operator penerbangan.

- Melaksanakan Sosialisasi peraturan dibidang penerbangan seperti sosialisasi

Civil Aviation Safety Regulation (CASR), Staf Instruction dan Advisory

Circural (SI/AC);

- Meningkatkan kualitas kompetensi SDM melalui pelatihan – pelatihan baik di

dalam negeri maupun luar negeri.

- Meningkatkan jumlah inspektur penerbangan baik itu inspektur operasi dan

perawatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi khususnya pada rating

pesawat yang beroperasi di indonesia.

- Mengimpelementasikan System pelatihan Inspektur atau ITS (Inspector

Training System) dengan menjalankannya sesuai 5 core training yang

dipersyaratkan oleh ICAO.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di dalam setiap kejadian kecelakaan

pesawat udara selalu melakukan investigasi “Pencegahan Kecelakaan Pesawat

Udara”.

Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif angka jumlah kecelakaan yang

menyebabkan korban jiwa dibandingkan dengan angka jumlah pendaratan, jumlah

keberangkatan, dan/ atau jumlah jam terbang pesawat udara kategori transport

komersial. Sesuai dengan Penjelasan Undang - Undang RI No 1 Tahun 2009

Pasal 357 Ayat (1) yang dimaksud dengan “kecelakaan” adalah peristiwa

pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan :

a. Kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan

b. Korban jiwa atau luka serius.

Dalam penghitungan rasio digunakan rumus sebagai berikut :


= (1 kejadian / 814.974 flight cycle) x 1.000.000 (CASR) = 1,22 kejadian / Flight cycle

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara periode tahun 2015 s.d 2019, Ditjen Perhubungan Udara

memiliki tanggung jawab dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan

penerbangan di indonesia secara kumulatif pada setiap tahunnya sehingga pada

akhir periode tahun 2019 harus dapat menurunkan tingkat kecelakaan sampai

dibawah angka 2,45 (target Rencana Strategis).

Sejak bulan Januari s.d Desember tahun 2017 terdapat 1 kejadian accident atau

kejadian yang menyebabkan korban tewas antara lain adalah tanggal 05 Juli

2017, pesawat jenis Pilatus Porter (PC-6) milik PT. AMA (Association Mission

Aviation) Rute Wamena – Darakma dengan registrasi PK RCX (AOC 135) jatuh di

Wamena – Papua yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia (20 rang krew

pesawat dan 3 orang penumpang).

Kejadian di atas merupakan accident yang terjadi di bandar udara yang

dipergunakan untuk angkutan udara perintis dimana peralatan navigasi masih

banyak yang menggunakan NDB (Non Directional Beacon). NDB merupakan

fasilitas rambu udara yang paling sederhana dan bekerja secara manual dan

bahkan kerap kali diterima sangat lemah oleh pesawat terbang, untuk itu Menteri

Perhubungan telah menginstruksikan agar melakukan perbaikan dukungan

infrastruktur peralatan dan perlengkapan bandar udara serta pelayanan navigasi

di lingkungan bandar udara antara lain :

• Bandar udara dengan minimum pergerakan per hari 10x wajib memiliki ILS

berupa DVOR

• Bandar Udara dengan minimum pergerakan 10x per hari wajib memiliki

Peralatan AFIS

• AFL dan PAPI wajib ada untuk bandar udara dengan kriteria yang

dipersyaratkan dalam CASR

• Mengupayakan agar semua wilayah Nasional tercover 100% dengan alat

navigasi yang canggih dan akurat baik itu Radar maupun SDSB system yang

saat ini merupakan alat navigasi yang handal dalam mengcover pemantauan

transportasi udara

Jumlah Kejadian Kecelakaan AOC 121 & 135 (dengan Korban jiwa & Rusak Berat) X 1.000.000

Jumlah Aircraft Depatcher AOC 121 + Jumlah Aircraft Depatcher AOC 135


Adapun langkah langkah strategis yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di

atas masih terdapat kendala utama yang dihadapi Ditjen Perhubungan Udara

khususnya terkait alokasi anggaran dan proses pengadaan alat navigasi yang

terkait langsung keselamatan penerbangan yang saat ini dilaksanakan oleh Air

Navigation Indonesia membutuhkan proses yang tidak sebentar dan tidak dapat

selesai dalam satu tahun anggaran, namun Ditjen Perhubungan Udara tetap

mengupayakan secara optimal dalam mengatasi hal tersebut dengan

mengirimkan tenaga ahli pelelangan maupun koordinasi intensif bersama Air

Navigation Indonesia.

Berikut adalah hasil Pembangunan sistem navigasi penerbangan nasional yang

telah dilakukan sehingga mampu menurunkan tingkat kecelakaan penerbangan

nasional.

Gambar 3.2. Cakupan Pelayanan RADAR System

Gambar di atas memberikan penjelasan bahwa sejauh ini 90% wilayah Nasional

sudah tercover oleh Radar System


Gambar 3.3 Cakupan Pelayanan ADS-B System

Gambar di atas memberikan penjelasan bahwa sejauh ini 92% Wilayah Nasional

sudah tercover oleh ADS-B System

Sisanya 10% Wilayah Nasional dikontrol dengan ADSC/CPDLC (Automatic

Dependent Surveillance Contract/ Control Pilot Data Link Communication)

sehingga tidak satupun wilayah nasional yang luput dari pemantauan alat

Navigasi Nasional yang merupakan salah satu syarat dalam upaya dalam

menurunkan tingkat kecelakaan penerbangan.

Selain itu, pada tahun 2017 Ditjen Perhubungan Udara juga telah berhasil

melakukan pembenahan dari banyak aspek keselamatan antara lain meliputi :

a) Primary aviation legislation (LEG);

b) Civil aviation organization (ORG);

c) Personnel licensing and training (PEL);

d) Aircraft operations (OPS);

e) Airworthiness of aircraft (AIR);

f) Aircraft accident and incident Investigation (AIG);

g) Air Navigation Services (ANS);

h) Aerodromes and ground aids (AGA).

Dengan hasil yang sangat baik mencapai Nilai EI sebesar 81,15% yang

sebelumnya di tahun 2016 hanya mencapai Nilai EI 51,61% dan bahkan

melampaui rata rata dunia sebesar 64,71%.


2. Indikator “Rasio Air Traffic Incident (< 4 kejadian dari 100.000 pergerakan)”.

Bahwa dalam penetapan checkpoint airtraffic incident didasarkan pada surat

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/284/X/1999

tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang terkait dengan Level of

Service dengan indikator BOS adalah rasio 4 kejadian dibandingkan 100.000

pergerakan pesawat udara atau dengan rumus 4 kejadian : 100.000 pergerakan

pesawat udara. Dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara tahun 2017

ditetapkan target Air Traffic Incident adalah sebesar 3,47 x 10-5. Pada Tahun 2017

terdapat pergerakan pesawat sejumlah 748.042 pergerakan sehingga diperoleh

batas jumlah kejadian yang diperbolehkan adalah 25 kejadian. Jumlah airtraffict

incident (Airprox) pada Tahun 2017 sebanyak 21 kejadian ( data terlampir ),

Sehingga didapat rasio kecelakaan transportasi udara yang setara dengan 21

kejadian adalah 2,8 : 100.000 kejadian (2,8x10-5), ini berarti masih dibawah

toleransi, dimana dibatasi 21 < 25 (berdasarkan jumlah kejadian) atau 2,8 x 10-5

< 3,47 x 10-5 (berdasarkan nilai rasio) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ditjen

Perhubungan Udara telah berhasil dalam melakukan pencegahan/menurunkan

tingkat terhadap kejadian incident pada transportasi udara.

Rasio Air Traffict Incident dengan nilai 2,8 x 10-5 sudah masuk dalam pencapaian

target yang baik, hal ini dicapai melalui program yang terus dipertahankan sejak

tahun sebelumnya yaitu telah dikembangkan system pelaporan ATS incident

secara elektronik/ online sehingga setiap pelaporan kejadian dapat diinventarisir

dan dikelompokkan secara otomatis, sinkronisasi system Electronic Safety

Incident Reporting System ( ESIRS ) yang mengsinergikan seluruh informasi

insiden keseluruh stakeholder terkait dengan EFFORT Perum LPPNPI.

Penurunan rasio air traffic incident dimaksud dengan pertimbangan bahwa Perum

LPPNPI / Airnav Indonesia telah didukung oleh SDM, regulasi, fasilitas dan

pembinaan (pengaturan, pengendalian, pengawasan) terhadap lembaga tersebut.

Selain dari itu pengembangan System Navigasi yang dikembangkan air

Navigation Indonesia saat ini telah menggunakan system pengamanan berlapis

dan terus dikembangkan setiap tahunnya secara komprehensif.

Peningkatan system kenavigasian dimaksud akan meningkatkan hal-hal sebagai

berikut:

1) Meningkatkan kapasitas ruang udara

2) Meningkatkan tingkat keselamatan

3) Meningkatkan Kewaspadaan ATC dan


4) Mengurangi beban komunikasi.

3. Indikator Kinerja Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

udara

Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja “Rasio terjadinya tindakan melawan

hukum yang mengaktifkan program penanggulangan keadaan darurat keamanan

penerbangan (contingency plan) pada kondisi darurat (merah) pada bandar udara

dengan jumlah penumpang diatas 500.000 penumpang per tahun” yang

diimplementasikan melalui program utama “pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan”.

Rumus yg digunakan dalam menghitung capaian kinerja pada sasaran kedua ini

adalah:

Jumlah pengaktifan contingency plan kondisi merah pada bandara dengan jumlah penumpang >500 K/TH : Jumlah bandara dengan jumlah penumpang > 500 K/H. Asumsi jumlah bandar udara adalah sebanyak 30 bandar udara dengan detail

bandar udara seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Asumsi 30 Bandar Udara dengan Jumlah Penumpang > 500 K/H

No Bandar Udara No Bandar Udara 1. Bandar Udara Soekarno Hatta 16. Bandar Udara Husein

Sastranegara – Bandung 2. Bandar Udara Juanda –

Surabaya 17. Bandar Udara Sam Ratulangi –

Manado 3. Bandar Udara Sultan

Hasanuddin - Makassar 18. Bandar Udara Supadio -

Pontianak 4. Bandar Udara Ngurah Rai –

Denpasar 19. Bandar Udara Sentani –

Jayapura 5. Bandar Udara Kualanamu –

Medan 20. Bandar Udara Adi Sumarmo –

Solo 6. Bandar Udara SAMS Sepinggan

-Balikpapan 21. Bandar Udara Depati Amir –

Pangkal Pinang 7. Bandar Udara Adi Sutcipto –

Yogyakarta 22. Bandar Udara Radin Inten II -

Lampung 8. Bandar Udara Hang Nadim –

Batam 23. Bandar Udara Eltari – Kupang

9. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma – Jakarta

24. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi

10. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang

25. Bandar Udara Pattimura

11. Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang

26. Bandar Udara Sys Aljufri– Palu

12. Bandar Udara Syamsoediin Noor - Banjarmasin

27. Bandar Udara Haluoleo – Kendari


No Bandar Udara No Bandar Udara 13. Bandar Udara Minangkabau –

Padang 28. Bandar Udara Domine Eduard

Osok – Sorong 14. Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim –Pekan baru 29. Bandar Udara Juwata – Tarakan

15. Bandar Udara Internasional Lombok

30. Bandar Udara Fatmawati - Bengkulu

Angka target merupakan penurunan rasio secara kumulatif pada tiap tahunnya

dari tahun sebelumnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019

harus menurunkan sampai rasio 0.17 dengan jumlah gangguan keamanan ditiap

tahunnya adalah maksimal 5 kejadian

Pada tahun 2017 terdapat 1 kejadian darurat atau tindakan melawan hukum

dengan tingkat ancaman tinggi sampai dengan diturunkannya aparat kemanan

setingkat TNI/Kepolisian yang terjadi di Bandar Udara Sam ratulangi Manado

dimana masyarakat umum bersenjata masuk ke dalam lingkungan bandar udara

secara paksa pada tanggal 28 November 2017, namun dengan adanya Standard

Operating Procedure yang baik dalam mengatasi gangguan keamanan dimaksud

(AEP/Airport Emetgency Procedure) Aviation Security bersama TNI dan Polri

dapat mengatasinya dalam beberapa menit dan dapat menahan masa tidak

sampai masuk kedalam lingkungan sisi udara sehingga nilai Rasio gangguan

keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara di tahun 2017 mencapai nilai

0,033 masih jauh jauh lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan <0,17.

Dengan nilai rasio tersebut capaian kinerja Ditjen Perhubungan Udara masih

dianggap berhasil menurunkan angka terjadinya resiko gangguan keamanan

dibawah rasio 0,17 atau dibawah 5 kejadian gangguan darurat bahkan hampir

mencapai angka 0 (Nol).

Langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan

sehingga capaian kinerja terhadap indikator di atas mencapai target antara lain

sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) sesuai amanat UU No.1

tahun 2009 bahwa setiap bandar udara wajib memiliki dokumen AEP sebagai

SOP saat terjadi keadaan darurat.

2. Melakukan kegiatan bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi SARPs di bidang

keamanan penerbangan termasuk yang dilakukan bersama dengan Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X


3. Melaksanakan pengawasan (audit, inspeksi, test) di bidang keamanan

penerbangan terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan

Usaha Bandar Udara (BUBU) secara berkelanjutan

4. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualifikasi SDM, prosedur dan fasilitas

keamanan penerbangan:

• Peningkatan kualifikasi SDM dilakukan melalui sosialisasi terkait peraturan

dan regulasi bidang keamanan penerbangan juga dilakukan

pelatihan/diklat terkait penanggulangan kondisi keadaan darurat akibat

gangguan keamanan (situasi hijau, kuning dan Merah)

• Peningkatan terkait prosedur diarahkan pada penyusinan ASP (Airport

Security Programme) yang harus dimiliki oleh setiap bandar udara yang

beroperasi.

• Peningkatan kualitas fasilitas keamanan dilakukan melalui pemenuhan

standar minimal fasilitas keamanan di bandar udara di seluruh Indonesia

(pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan alat) yang

dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran pada kegiatan

“Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan

Penerbangan” pada tahun 2017 sebesar Rp.488.959.808.000,-

5. Dilakukan program latihan progresif terdiri dari :

• Latihan Tabletop (tabletop exercise) adalah jenis latihan simulasi strategi

yang dilakukan didalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang

berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam

kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam

mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan

dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba

latihan dilapangan. Latihan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

• Latihan Keterampilan Khusus (partial exercise) adalah suatu bentuk

latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang

melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan

dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan

kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga

yang sebenarnya. Latihan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

• Latihan Skala Penuh (full-scale exercises) adalah suatu bentuk latihan/uji

coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan

semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh


fasilitas prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi

keadaan darurat/siaga yang sebenarnya. Latihan ini dilakukan 1 (satu) kali

dalam dua tahun.

4. Indikator “Jumlah pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi

penerbangan”

Pada indikator Jumlah pemenuhan sertifikasi di bidang pelayanan navigasi

penerbangan, capaian kinerja sebanyak 361 sertifikat dengan rasio pemenuhan

sebesar 0,72 atau setara dengan capaian kinerja 90,61% dari target rasio sebesar

0,8 masih belum melampaui target yang ditetapkan. Sejauh ini upaya yang

dilakukan dalam pencapaian target masih meneruskan dari program tahun lalu

yang cukup berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 213,33% melalui kegiatan

sebagai berikut :

1) Dilakukan mapping dan pengklasifikasian bandar udara berdasarkan dari

tingkat urgensi dan kebutuhan terhadap standart keselamatan transportasi

udara dengan rincian lokasi dan unit yang memperoleh sertifikat terlampir.

2) Melakukan percepatan pemenuhan persyaratan sertifikasi pelayanan navigasi

bandar udara melalui fungsi pengendalian, pengawasan dan punishment oleh

Dit. Navigasi Penerbangan kepada Bandar Udara dilingkungan DJU.

3) Deregulasi dan simplifikasi terkait Undang-undang Kenavigasian yang

dirasakan kurang mendukung terkait pelayanan Navigasi Nasional.

Sejauh ini proses sertifikasi pelayanan navigasi sesuai CASR 171, 172, 173, 175,

dan 143 terdiri dari beberapa aspek kenavigasian yang antara lain adalah aspek

pelayanan, aspek peralatan maupun aspek personil penerbangan yang berlisensi,

proses sertifikasi akan diterbitkan apabila keseluruhan aspek-aspek tersebut

terpenuhi. Terkait pemenuhan beberapa aspek dimaksud khususnya kompetensi

personil maupun peralatan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu

untuk menambah jumlah personil penerbangan bidang navigasi yang handal

membutuhkan waktu yang tidak singkat yang pada akhirnya tentunya akan

berpengarauh terhadap kinerja pelayanan navigasi nasional.

Saat ini pelayanan Navigasi Nasional baik itu pelayanan, peralatan maupun

personil navigasi sudah dipegang oleh Perum Lembaga Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav Indonesia) dan

sejauh ini Airnav Indonesia sudah cukup baik dalam mengembangkan pelayanan

navigasi Nasional dibuktikan dengan Hasil Audit ICAO tahun 2017. Aspek


kenavigasian mencapai Nilai ANS sebesar 86% jauh melampaui rata-rata negara-

negara di Asia Pasifik yang memiliki nilai 59,56%, ASEAN 64% bahkan dunia

65%. Adapun program pelayanan navigasi yang dilaksanakan di tahun 2017 ini

adalah :

• Peningkatan kompetensi personel navigasi penerbangan ini direkam dan

diperbarui secara berkala menggunakan sistem personalia berbasis daring

yang dikembangkan oleh AirNav Indonesia yaitu HRIS (Human Resources

Information System)

• Dikembangkannya aplikasi SWORD (Safety Now Online on Record &

Document), yang dapat diakses oleh personel navigasi penerbangan AirNav

Indonesia untuk dapat mengetahui regulasi dan aturan yang relevan seputar

pelayanan navigasi penerbangan baik internal perusahaan, nasional maupun

internasional

• pembuatan dan pembaruan standard operation procedure (SOP) untuk

pelayanan navigasi penerbangan juga terus dilakukan menyesuaikan dengan

penerapan teknologi yang lebih mutakhir serta kebutuhan operasional di

lapangan

• Melakukan Performance-Based Navigation (PBN) dengan

mengimplementasikan SID RNAV-1 dan STAR RNAV-1. Prosedur ini

meningkatkan efisiensi pergerakan pesawat udara sehingga mengurangi

penggunaan avtur dan dapat meningkatkan kapasitas ruang udara.

• Dikembangkan sistem repporting terhadap keselamatan penerbangan.

melalui sistem EFFORT yang merupakan sistem pelaporan berbasis web

sehingga seluruh pihak dapat melaporkan kejadian yang terkait dengan

layanan navigasi, dan sistem akan melihat apakah hal tersebut masuk

kategori hazard, incident hingga accident.

5. Indikator “Rasio pemenuhan sertifikasi bandar udara” Target pemenuhan

sertifikasi bandar udara sampai dengan tahun 2019 adalah 266 bandar udara atau

setara dengan nilai rasio pemenuhan sertifikat bandar udara sebesar 1 hingga

akhir perioda Rencana strategis tahun 2019. Pada tahun 2017 ditargetkan bandar

udara yang akan di sertifikat sebanyak 266 bandar udara atau setara dengan

rasio 1 bandar udara dengan capaian kinerja sebanyak 219 bandar udara yang

berhasil disertifikasi dengan rincian 142 Bandar Udara Sertifikat, 34 Bandar Udara

Register Umum dan 43 Bandar Udara Register Khusus sehingga didapat rasio


pemenuhan sertifikasi Bandar Udara sebesar 0,82 atau setara dengan capaian

kinerja sebesar 82,33%. Angka tersebut dapat mendeskripsikan bahwa target

kinerja Ditjen Perhubungan Udara pada tahun 2017 belum mencapai target yang

ditetapkan dengan nilai deviasi terhadap target sebesar 17,67% atau setara

dengan 47 bandar udara yang masih dalam proses sertifikasi. Sejauh ini kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya yang mencapai capaian kinerja 107,83%. Sejauh ini program

dalam pencapaian target kinerja di tahun 2017 masih menindaklanjuti program di

tahun 2016 yang dianggap cukup berhasil antara lain adalah sebagai berikut :

Banyak bandara yang telah diaudit di tahun sebelumnya dan aktif dalam

mengirimkan tindak lanjut hasil temuan kepada Direktorat Bandar Udara,

sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk penerbitan Sertifikat / Register

Bandar Udara

Jumlah Sertifikat / Register Bandar Udara yang diterbitkan dipengaruhi oleh

keaktifan bandara untuk menindaklanjuti temuan dan menyampaikan hasil

tindak lanjut temuan tersebut ke Direktorat Bandar Udara

Hal ini juga didukung oleh upaya yang dilakukan Direktorat Bandar Udara untuk

mendukung tercapainya Indikator Kinerja “Jumlah Bandar Udara yang

Bersertifikat” antara lain;

Melakukan bimbingan Teknis terkait Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara

Melakukan Sosialisasi/Workshop terkait Safety Management System

Campaign Safety Keselematan Penerbangan.

Verifikasi Direktorat Bandar Udara yang dilakukan melalui evaluasi hasil

pekerjaan, dan inventarisasi kelengkapan vasilitas bandar udara yang

kemudian ditindaklanjuti melalui program-program prioritas yang dituangkan

dalam Rencana Strategis Bandar Udara dan Master Plan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang

menyebabkan sertifikasi bandar bdara tidak dapat dilakuan dikarenakan masih

terdapat bandar udara yang belum memiliki kelengkapan standar keselamatan

bandar udara. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan anggaran dan belum

adanya Masterplan Bandar Udara. Kendala-kendala dimaksud sudah

ditindaklanjuti Ditjen Perhubungan Udara melalui pentahapan penganggaran,

adanya skala prioritas dan alokasi penyusunan Masterplan yang menjadi

kewajiban bagi bandar udara.


Tabel 3.8. Total Sertifikat Bandar Udara yang di keluarkan sampai tahun 2017

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SBU 32 15 16(1) 16(2) (3) 18(4) 8 14(8) 26

TOTAL 33 48 63 78 94(5)(6)(7) 102 116 142

Ket : (1) SBU Sementara Bandar Udara Pitu - Morotai

(2) SBU Sementara Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo

(3) SBU Sementara Bandar Udara Tampa Padang – Mamuju

(4) SBU Sementara Bandar Udara Lagalio – Luwu

(5) SBU Polonia dan SBU Selaparang dicabut

(6) SBU Sorowako Pergantian Penyelenggara

(7) SBU Pinang Kampai Nomor SBU 61

(8) 1 (satu) SBU Sementara

Tabel 3.9. Register Bandar Udara yang di keluarkan sampai tahun 2017

No. Nama Bandara Penyelenggara Nomor Register Masa Berlaku

Register Bandar Udara Umum

1 DIRUNG

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika – Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

32 /RBU-DBU/I/2017 1/13/20

2 DATAH DAWAI

Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai

33 /RBU-DBU/I/2017 1/23/20

3 KOROWAY BATU

Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah

34 /RBU-DBU/VI/2017 6/16/20

Rgister Bandar Udara Khusus

4 SENAKIN PT. Sinar Kencana Inti Perkasa

9/RBU.KNP-DBU/IX/2017 31/03/20

5 SUNGAI BENGKAL

PT. Satya Kisma Usaha

13/RBU.KNP-DBU/II/2017 8/10/19

6 BATANG MERANGIN

PT. Kresna Duta Agroindo

14/RBU.KNP-DBU/I/2017 26/07/19

7 SEI PELAKAR PT. Kresna Duta Agroindo

15/RBU.KNP-DBU/I/2017 9/09/19


No. Nama Bandara Penyelenggara Nomor Register Masa Berlaku

8 BATANG GADING

PT. Satya Kisma Usaha

17/RBU.KNP-DBU/VIII/2017 2/04/20

9 LANGADANG PT. Tapian Nadenggan

18/RBU.KNP-DBU/IV/2017 14/02/20

10 LETKOL WISNU

Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng - Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

21/RBU.KNP-DBU/II/2017 8/05/19

11 NAHIYANG PT. Mitra Karya Agroindo

28/RBU.KNP-DBU/V/2017 26/03/20

12 TANAH LAUT PT. Smart Tbk 31/RBU.KNP-DBU/IX/2017 18/04/20

13 SALAKANAGARA - TANJUNG LESUNG

PT. Banten West Java Td.

43/RBU.KNP-DBU/VI/2017 6/12/20

Register Bandar Udara Khusus – Sementara

14 PULAU BAWAH WATER AERODROME

PT. Pulau Bawah

3/RBUS-DBU/X/2017 6/11/17

c. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi

Udara” Sasaran kinerja ini dibentuk oleh 4 indikator utama yang terkait langsung dengan

pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara yaitu yang terkait dengan

penurunan emisi gas buang, On Time Performance, Tingkat Kepuasan Pelanggan dan

kota-kota yang terhubungi dengan nilai rata-rata capaian sasaran pada tahun 2017

sebesa 92,52 %.

Berikut adalah 6 (enam) indikator kinerja Ditjen Perhubungan Udara dimaksud terdiri

dari :

1. Indikator “Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara”

Indikator penurunan gas buang terkait transportasi udara pada tahun 2017

ditargetkan berdasarkan nilai Renstra sebesar 6,268 Juta Ton CO2, nilai ini

merupakan nilai penurunan CO2 minimum yang harus diturunkan sampai dengan

tahun 2017. Dengan kata lain merupakan target minimal yang harus di capai

secara kumulatif pada tiap tahunnya (merupakan penjumlahan dari target tahun


sebelumnya), sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2015 - 2019

akan menurunkan 15,94 juta ton CO2.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Kelaik Udaraan dan

Pengoperasian Pesawat Udara capaian penurunan CO2 tahun 2016 didapatkan

sebesar 3,828 Juta ton CO2 dan pada tahun 2017 didapatkan nilai sebesar 0,978

Juta ton CO2 sehingga total CO2 yang berhasil diturunkan sampai dengan tahun

2017 adalah sebesar 4,806 Juta ton CO2 atau setara dengan capaian kinerja

sebesar 76,57%. Realisasi penurunan CO2 di tahun 2017 didapat melalui

program sebagai berikut :

1) Peremajaan

Pelaksanaan peremajaan armada pesawat udara telah dimulai sejak 2012

sampai 2017, dengan asumsi bahwa penurunan armada pesawat udara

dengan teknologi terdahulu adalah 10% selama 2012-2013, dan 15% selama

periode 2014-2017, sehingga pada tahun 2018 dapat dianggap bahwa total

armada pesawat udara dengan teknologi baru telah menggantikan armada

pesawat udara dengan teknologi terdahulu dimana armada pesawat udara

dengan teknologi baru yang membakar lebih sedikit bahan bakar telah

mencapai 80%.

Salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon dan biaya pemeliharaan,

beberapa maskapai nasional telah memperbaharui armada mereka dengan

jenis terbaru. Sesuai dengan data Dirjen Perhubungan Udara telah terdaftar

sekitar 150 pesawat udara per tahun (2009-2014) di mana 40-50% adalah

merk pesawat baru. Hal tersebut sejalan dengan PM No.7 tahun 2016 yang

mensyaratkan batasan usia minimum pesawat udara yang beroperasi dan

usia maksimal beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

2) Perbaikan operasional dan pemeliharaan pesawat udara.

Tindakan ini bertujuan untuk peningkatan prosedur operasional dan

perawatan pesawat untuk kategori pesawat udara transport. Tujuan utamanya

adalah untuk penghematan bahan bakar dan suku cadang. Mengenai

pelaksanaan kegiatan tersebut, inisiatif awalnya diusulkan oleh operator

penerbangan yang sudah familiar dengan prosedur operasional mereka

sendiri. Dua maskapai penerbangan (Garuda Indonesia dan Indonesia Air

Asia) aktif terlibat untuk meningkatkan prosedur operasional mereka.


a. Beberapa contoh prosedur ditingkatkan untuk dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

Menggunakan satu engine saat taxy-in;

b. Memanfaatkan bandara alternatif yang terdekat;

c. Continous Descent Arrival (mendarat);

d. Menggunakan satu engine saat taxy-out;

e. Optimalisasi titik pusat gravitasi pada pesawat udara;

f. Optimalisasi penggunaan GPU (Ground Power Unit);

3) Penggunaan BBM Alternatif (bio-fuel) untuk pesawat udara (dimulai tahun

2018) dan GSE (15% dimulai tahun 2015).

Pemanfaatan bahan bakar bio-jet telah diamanatkan melalui Keputusan No.

25 Tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diawali

dengan bauran sebesar 2% pada 2016, 3% pada 2018 dan 5% pada 2020.

Pada akhir 2013, beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mendukung

penggunaan bahan bakar bio-jet. Hal tersebut diawali dengan disetujuinya

nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral pada akhir 2013 dan dilanjutkan dengan

pembentukan Aviation Biofuels dan Energi Terbarukan Task Force pada

pertengahan 2014 yang diharapkan dapat memperkuat implementasi dari

kegiatan tersebut. Mengenai upaya industriliasasi, perusahaan minyak

nasional bersama-sama dengan mitra mereka telah melakukan studi rinci

kelayakan tentang produksi bahan bakar bio-jet yang telah selesai pada awal

tahun 2015 dan tahap selanjutnya bergerak untuk melakukan rekayasa

desain dan rekayasa konstruksi pengadaan. Bahan bakar bio-jet produksi

diharapkan akan dimulai pada akhir 2018 dengan investasi USD 400-

500000000 dan kapasitas produksi 257.000 kl / tahun. Dalam rangka untuk

memastikan fasilitas hilir dan produksi dapat berjalan sesuai jadwal, industri

minyak mengharapkan adanya beberapa insentif dan kebijakan khusus dari

segi harga bahan baku.

4) Energi terbarukan (solar-cell, angin-hybrid, berbasis air) untuk fasilitas

bandara (mulai 2015).

Penggunaan energi terbarukan dibeberapa bandar udara telah meningkat

secara signifikan dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Sistem sel surya


telah dipasang di 39 bandara di Indonesia, yang hampir mendekati target

nasional untuk memasang solar-cell di 50 bandara sampai thun 2020.

Terdapat 34 bandara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan dan

5 bandara yang dioperasikan oleh operator bandara di bawah pengelolaan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang sudah terpasang dengan solar-

sel. Pemerintah Indonesia masih dalam tahap pengembangan untuk

melaksanakan pemanfaatan energi angin dan hidro untuk menghasilkan

energi terbaharukan di 5 bandara internasional dan 5 bandara domestik.

5) Meningkatkan sistem manajemen udara melalui PBN (Star-SID, RNP-10,

RNP-5, R-Nav-App).

Kegiatan tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan

prosedur pelayanan navigasi dengan menerapkan teknologi berbasis PBN

dan pada saat yang sama untuk dimulianya penggunaan teknologi pesawat

generasi baru. Beberapa inisiatif kegiatan telah dilakukan sejak 2011 sampai

sekarang dan masih berlanjut hingga 2017. Pelaksanaan Prosedur pesawat

keberangkatan langsung udara ke ketinggian jelajah dan prosedur

kedatangan untuk terbang langsung ke ketinggian tertentu telah dimulai sejak

2011-2013 di 9 bandara internasional . Dan pada tahun 2016, diharapkan 20

bandara selanjutnya akan menerapkan prosedur ini. Modernisasi rute ATS

berdasarkan fasilitas navigasi darat menjadi navigasi berbasis kinerja telah

dimulai sejak 2012 dan diharapkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Selain itu, pembuatan rute langsung untuk penerbangan domestik dan

internasional untuk mengurangi jarak penerbangan tersebut akan selesai

2017.

6) Eco-bandara implementasi terus menerus.

Program Eco-bandara yang meliputi tiga hal utama yang akan dilakukan.

Pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan light emitting diode (LED) dan

program penghijauan merupakan tiga fokus utama kegiatan tersebut.

Pemanfaatan energi terbarukan di bandara telah dilaksanakan di 34 bandara

sampai 2014. Pemasangan sel surya ini telah menghasilkan sekitar 1,5 juta

kwh listrik tenaga hingga Mei 2015. Sementara itu terdapat proyek terbaru

yang menyangkut penggunaan pembangkit listrik tenaga surya dan akan

terbangun empat bandara di Indonesia timur (Labuan Bajo, Maumere, Rote


dan Tambolaka). Dengan kegiatan tersebut diharapkan pembangkit listrik

tenaga surya dapat menghasilkan tenaga hingga 1 MW. Selain itu,

pemasangan LED telah diimplementasikan di 16 bandar udara dan pada

2016 akan direncanakan pemanfaatan LED di 6 bandara tambahan, yaitu:

Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Ambon dan Ujung Pandang. Program

penghijauan yang ditargetkan untuk 55 bandara dengan 300 pohon untuk

setiap bandara dapat diimplementasikan di 14 bandara. Sejak 2010 hingga

2014, 151.642 pohon (trembesi) telah ditanam di 14 bandara tersebut.

Program ini akan dilanjutkan hingga tercapai sejumlah 55 bandara.

Berikut adalah Rincian penurunan gas CO2 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 3.10. Data Penurunan Emisi Karbon CO2 Sub Sektor Transportasi

Udara Tahun 2017

No Aksi Mitigasi Pencapaian Penurunan

Emisi CO2e (juta ton CO2e)

1. TAHUN 2016 3,828

1. TAHUN 2017

1 Bio Fuel Pesawat + GSE 0,0

2 Penghijauan (Eco Airport) 10.147,33 x 10-6

3 Renewable Energi 330,66 x 10-6

4 Eff Ops + Pwt 299.320,77 x 10-6

5 Reduce due to PBN 324.378,19 x 10-6

6 Peremajaan Pesawat 344.127,39 x 10-6

7 TOTAL TAHUN 2017 0,978

Total 4,806

Total (dengan pembulatan) 4,8

Target 6,268 Sumber Data : Direktorat kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara

Capaian keberhasilan DJU dalam menurunkan Gas Karbon CO2 sektor

transportasi udara adalah sebesar 76,58% dengan kata lain Ditjen

Perhubungan Udara belum dapat mencapai target penurunan CO2 pada

tahun 2017 dengan deviasi sebesar 23,42% atau setara dengan nilai

penurunan 1,47 – Juta Ton CO2, yang tentunya nilai tersebut akan


didistribusikan pada target kinerja tahun berikutnya selama perioda rencana

strategis.

Berikut adalah beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan

sehingga tidak tercapainya target kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1) Belum banyaknya teknologi pesawat yang menggunakan bahan bakar biofuel

dan biodiesel di tahun 2017, sehingga hanya sedikit memberikan kontribusi

dalam penurunan emisi gas CO2

2) Masih sedikitnya bandar udara yang mengaplikasikan penggunaan renewable

Energi (energy terbaharukan) khususnya dalam penggunaan Solar Cel dan

Hybride Energi sebagai sumber energy untuk operasional bandar udara

3) Investasi penggunaan energi terbaharukan masih relative mahal

dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar konvensional

4) Peremajaan pesawat Udara bukan merupakan tugas dan fungsi secara


penurunan emisi gas buang masih dilakukan institusi lain dan masih sulitnya

untuk mendapatkan data secara cepat dan tepat.

5) Perhitungan penurunan emisi gas CO2 masih menggunakan data asumsi,



Terkait dengan kendala yang ditemukan sebagaimana disampaikan, Ditjen

Perhubungan Udara telah melakukan beberapa tindakan prefentif guna

mengoptimalisasikan sumberdaya yang ada di tahun 2017 ini antara lain adalah:

1) mekanisme perhitungan penurunan gas CO2 sudah menggunakan aplikasi

sehingga memudahkan perhitungan sehingga parameter lain yang tidak dapat

dihitung di tahun 2016 saat ini sudah dapat dihitung walaupun menggunakan

asumsi.

2) Berkoordinasi dengan institusi lain dalam upaya memperoleh data lain

berdasarkan perhitungan riil di lapangan.

3) Investasi penggunaan Renewable energi dilakukan secara bertahap, melalui

pilot project penggunaan energi terbarukan seperti halnya Bandar Udara

Kuabang Kao.


2. Indikator “Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi

udara”

Indikator ini merupakan indicator baru yang masuk dalam sasaran Meningkatnya

Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Udara” On Time

Performance atau lebih dikenal dengan OTP ini merupakan indikator kinerja

penting yang masuk kedalam Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara sejak

tahun 2017 dan masuk dalam 3 (tiga RPJMN) yang paling dipantau oleh Presiden

yaitu 1. Jumlah Penumpang Yang Diangkut, 2. Pembangunan Bandar Udara Baru

dan 3 adalah On Time Performance.



sebesar 85%. Berdasarkan data rekapitulasi OTP, keterlambatan dan pembatalan

penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal Perioda Januari –

November Tahun 2017, dari 14 (empat belas) Badan Usaha Angkutan Udara

Niaga Berjadwal terdapat 828.031 (delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga

puluh satu) penerbangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah penerbangan tepat waktu sebanyak 663.584 (enam ratus enam puluh

tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) penerbangan yang setara dengan

nilai OTP 80.14%

b. Jumlah keterlambatan penerbangan sebanyak 158.589 (seratus lima puluh

delapan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) penerbangan atau setara

dengan 19,15%

c. Jumlah pembatalan penerbangan sebanyak 5.858 (lima ribu delapan ratus

lima puluh delapan) penerbangan atau setara dengan 0,71%

Keterlambatan dan pembatalan penerbangan disebabkan oleh 4 (empat) faktor

yaitu: Faktor teknis Operasional (TO), Faktor Non Teknis Operasional (NTO),

Faktor Cuaca, dan Faktor lainnya

Penyebab Faktor Teknis Operasional adalah :

• Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan untuk

operasional pesawat udara

• Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya

misalnya retak, banjir atau kebakaran

• Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas atau take off, mendarat

(landing) atau lokasi waktu keberangkatan (departure Slot Time di bandar

udara; atau


• Keterlambatan pengisian bahan bakar (Refueling)

Penyebab Faktor Non Teknis Operasional Adalah :

• Keterlambatan pilot, co pilot dan awak cabin

• Keterlambatan jasa boga (Catering)

• Keterlambatan penanganan di darat

• Menunggu penumpang baik yang baru melapor (Check In), pindah pesawat

(transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting flight) dan ketidaksiapan

pesawat udara

Penyebab faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut asap, jarak pandang

dibawah standard minimal atau kecepatan angina yang melampaui standard

maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.

Penyebab faktor lainnya adalah keterlambatan waktu tiba pesawat di suatu

bandar udara yang berakibat pada keterlambatan pesawat pada bandar udara

lainnya (domino effect).

Terkait penyebab keterlambatan di atas hal yang dapat dikendalikan oleh Ditjen

Perhubungan Udara adalah terkait keterlambatan non teknis, dan keterlambatan

oleh faktor lainnya sementara factor cuaca merupakan faktor yang tidak dapat

dihindari oleh organisasi. Berikut adalah beberapa hal tindakan preventif dalam

upaya pencegahan permasalahan di atas :

1) Memberlakukan adanya kompensasi terhadap maskapai yang melakukan

pelanggaran waktu pelayanan (terlambat) sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 tentang

Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

2) Melakukan pengendalian dan pengawasan kepada maskapai Nasional

melalui random check oleh Inspektur Angkutan Udara.

3. Indikator persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis


Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru saja dimunculkan di

tahun 2017 yang terkait dengan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan

online yang berkaitan dengan pelayanan jasa kebandarudaraan.

Capaian kinerja terkait indikator ini di tahun 2017 mencapai nilai kepuasan

pelanggan sebesar 80,93% atau setara dengan capaian kinerja sebesar 97,21%

(80,93/83,25) dari target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara sebesar


sebesar 83,25% masih belum memenuhi target yang ditetapkan dengan dengan

deviasi sebesar 2,32%.

Adapun kendala yang dihadapi terkait tidak tercapainya capaian kinerja indikator

ini adalah :



penerbangan (bukan end user) yang di tugaskan dengan surat penugasan


2) Saat ini belum semua pelayanan jasa bandar udara dapat dilakukan secara

online karena proses penyusunan aplikasi online yang handal membutuhkan

waktu dan biaya yang besar untuk itu prosesnya dilakukan secara bertahap.

Terkait hal tersebut Ditjen Perhubungan Udara saat ini secara bertahap dan

progresif terus mengusahakan agar setiap pelayanan jasa bandar udara dapat

dilakukan secara online. Berikut adalah bentuk pelayanan jasa Bandar Udara

yang sudah dapat di lakukan secara Online:

a) Tiketing pelayanan pembelian tiket pesawat Udara

b) Flight Approval

c) Informasi cuaca (Kenavigasian)

d) Updating data teknis bandar udara

e) Layanan pengaduan 151

f) Perizinan Online termasuk didalamnya terkait perizinan permohonan Pas

Bandar Udara dan Perizinan Pengusahaan Bandar Udara.

4. Indikator “Persentase kota / daerah yang terhubungi”

Indikator Ini merupakan indikator baru dalam IKU Ditjen Perhubungan Udara yang

merupakan peningkatan dari IKU tahun 2016 “Jumlah Kota/Daerah yang

terhubungi” yang bersifat output diubah menjadi “Persentase Kota/Daerah Yang

terhubungi” yang bersifat outcome, Namun basis datanya masih tetap sama yang

diambil dari banyaknya daerah atau kota di Indonesia yang dapat terlayani oleh

jasa transportasi udara baik komersil maupun perintis.

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 90% atau setara dengan 269

bandar udara yang harus terlayani di tahun 2017 dari total yang harus dilayani

sampai dengan tahun 2019 sebanyak 299 bandar udara sesuai dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional. Pada tahun 2017 disampaikan terealisasi sebesar

247 kota/ daerah yang dapat dilayani oleh 165 bandar udara di lingkungan Ditjen


Perhubungan Udara (PM 39 Tahun 2014) yang terdiri dari 172 kota dilayani oleh

angkutan perintis dan 126 kota dilayani oleh angkutan udara komersil dengan nilai

persentase sebesar 91,82% atau setara dengan nilai capaian kinerja sebesar

102,02% sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Nilai capaian kinerja Ditjen Perhubungan Udara yang melampaui target ini

merupakan keberhasilan Ditjen Perhubungan Udara dalam mengoptimalkan

sumber daya yang ada di bandar udara sehingga dalam setiap tahunnya cukup

banyak usulan rute penerbangan baru yang diajukan oleh maskapai nasional.

Sampai tahun 2017 ini tercatat rata-rata pertumbuhan penumpang Nasional

adalah sebesar 12,45%. Faktor lain penyebab keberhasilan dalam upaya

pencapaian target indikator “Persentase kota/ daerah terhubungi” adalah:

a) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setiap tahunnya terus melakukan

pengembangan penerbangan keperintisan dalam upaya membuka

keterisoliran daerah melalui subsidi angkutan udara dan penyelenggaraan

subsidi bahan bakar minyak untuk keperintisan yang pada tahun 2017

berhasil membuka kota/ daerah terisolir sejumlah 172 rute sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: KP 353

Tahun 2016 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Dirjen

Perhubungan Udara Nomor:KP 068 Tahun 2017 tentang Rute dan

Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Udara Perintis serta Penyelenggaraan

Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak.

b) Melakukan perbaikan mekanisme perizinan usaha dan pelayanan dalam

upaya meningkatkan gairah pertumbuhan penyedia jasa penerbangan

nasional sehingga mendorong terbukanya rute - rute baru yang akan

menghubungkan kota - kota di seluruh Indonesia. Perbaikan perizinan usaha

ini salah satunya adalah melaui deregulasi peraturan sebagai berikut:

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang

Perizinan Angkutan Udara Online,


Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga

Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat

Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia


• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos Sudah dicabut di dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Persyaratan

permodalan sudah dicabut dalam perubahan terakhir (perubahan

kesepuluh) PM 45 Tahun 2017

d. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara” Sasaran kinerja ini terdiri dari dari 2 indikator utama dengan rata rata capaian kinerja

sasaran sebesar 109,61 % yang dicapai melalui pertumbuhan armana pesawat udara

dan pembangunan rehabilitasi bandar udara. Berikut adalah detail penjelasan masing

masing Indikator:

1. Indikator “Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara”.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang berubah

nomenklaturnya yang semula adalah “Jumlah pesawat udara yang memiliki

sertifikat kelaikudaraan.” yang bersifat output diubah menjadi “Persentasi

Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Udara” yang bersifat outcome akibat

review Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan KP 873

Tahun 2017 Tentang Review Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Terkait sumber data dalam perhitungan outcome pada indikator ini masih

mengacu pada sumber data yang sama yaitu terkait jumlah pesawat udara yang

telah disertifikasi atau memiliki sertifikat kelaikudaraan namun yang membedakan

dengan tahun lalu adalah bahwa indikator di tahun 2017 ini sudah menghitung

terkait rasio pemenuhan sertifikasi pesawat udara sehingga nilai pembagi

indikator ini menggunakan jumlah total perediksi pertumbuhan pesawat udara di

akhir perioda Renstra tahun 2019.

Selama 5 tahun perencanaan dari tahun 2015 - tahun 2019, target kumulatif

yang harus dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di tahun 2019 adalah

1.838 (prediksi pertumbuhan) armada pesawat yang disertifikasi atau minimal

harus memenuhi jumlah pesawat yang disertifikasi sebanyak 368 pesawat setiap

tahunnya. Pada tahun 2017 capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dalam melakukan sertifikasi pesawat udara mencapai angka 918 pesawat


yang terdiri dari 586 unit untuk AOC 121 dan 332 unit untuk AOC 135 atau

mencapai persentase sebesar sebesar 49,95% sementara persentase yang

ditargetkan adalah 43,31% (796 unit). Angka ini menurun dibandingkan tahun

2016 lalu yang hanya mencapai capaian kinerja sebesar 123,29%.

Sertifikasi Kelaik Udaraan ini wajib bagi setiap pesawat udara yang dioperasikan

di wilayah penerbangan Indonesia yang disebut sertifikat CofA (Certificate Of

Airworthiness), dengan adanya sertifikasi tersebut berarti bahwa pesawat udara

sudah memenuhi standar kelaikudaraan.

Peningkatan capaian kinerja ini salah satunya disebabkan oleh adanya

peningkatan permohonan sertifikasi pesawat udara yang diakibatkan oleh

bertambahnya jumlah pengadaan pesawat udara yang didasarkan pada

permintaan (demand) terhadap transportasi udara dan dalam upaya pemenuhan

target penumpang di tahun 2019 sebesar 162 juta penumpang.

Untuk menjaga tingkat keselamatan penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara

didalam mengeluarkan sertifikasi kelaikudaraan melakukan beberapa kegiatan

diantaranya rampcheck terhadap pesawat udara. Rampcheck ini dilakukan

terhadap semua pesawat udara yang memiliki kelaikudaraan dengan melibatkan

inspektur operasi dan perawatan pesawat udara yang ada di pusat maupun di

Kantor Otoritas Bandar udara. Untuk mendukung kegiatan - kegiatan tersebut,

Ditjen Perhubungan Udara melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1) Melakukan penambahan jumlah inspektur di lingkungan Ditjen Perhubungan

Udara, yang pada tahun 2017 berhasil mencapai jumlah inspektur sebanyak

833 orang yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

2) Melakukan perkuatan Kantor Otoritas Bandar udara dari sisi melalui fungsi

Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan dengan dikeluarkannya revisi

Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: KP 114 Tahun 2013.

3) Memberlakukan pola mutasi Inspektur Penerbangan untuk didistribusikan

keseluruh Kantor Otoritas Bandar udara.

4) Melakukan perbaikan hubungan tata kerja Kantor Pusat dan Kantor Otoritas

Bandar Udara melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 22 Tahun

2015 terkait Pengendalian Perizinan (Penerbitan, Pembaharuan, Pencabutan,

Penyegaran dan Perpanjangan).

5) Melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada direktorat di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai hubungan

fungsional paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menemukan pelanggaran


peraturan perundang-undangan khususnya terkait sertifikasi pesawat udara

atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk pengendalian dan

pengawasan rutin.

6) Pemberian tindakan penegakan hukum (law Enforcement) berupa teguran,

peringatan, pembekuan, dan denda administratif terkait pelanggaran

sertifikasi pesawat oleh operator penerbangan.

7) Pemberian tindakan korektif berupa pencabutan dilakukan oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Udara jika menemukan pelanggaran sertifikasi setelah

mendapat usulan dari Kepala Kantor.

Di tahun 2017 ini Ditjen Perhubungan Udara tetap mempertahankan program di

tahun 2016 karena capaian kinerja indikator ini sudah sangat baik dari tahun

ketahun dengan capaian di atas 100%.

Berdasarkan perhitungan total kenaikan jumlah armada pesawat udara

disampaikan bahwa pertumbuhan armada pesawat udara Nasional sudah berada

di atas 15% dengan diiringi pertumbuhan penumpang rata rata yang cepat

sebesar 12,45% hal ini berarti bahwa jumlah pesawat udara yang tersertifikasi

akan dapat memenuhi demand penumpang di masa yang akan datang.

Grafik 3.46. Perkembangan Jumlah Armada Pesawat Udara dari

Tahun 2014 – 2017


2. Persentase peningkatan kapasitas Prasarana transportasi udara

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan target

Renstra sebesar 70% dari 266 bandar udara sesuai dengan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor: KP 873 Tahun 2017 Tentang Review Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan. Peraturan ini merupakan perubahan atas Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor: KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

tahun 2017 hanya sebesar 70% dari nilai target renstra atau setara dengan 186

Bandar Udara yang sesuai dengan PM 69 Tahun 2013.

Indikator Jumlah pengembangan prasarana transportasi udara ini merupakan

indikator baru Ditjen Perhubungan Udara di tahun 2017 akibat review renstra

sesuai dengan KP 873 tahun 2017 dan merupakan perubahan nomenklatur dari

Indikator sebelumnya yaitu “Jumlah pengembangan Bandar Udara” yang

sebelumnya masih bersifat output namun di tahun 2017 ini sudah merupakan

Indikator yang bersifat outcome. Indikator ini dihitung berdasarkan alokasi

kegiatan belanja modal yang muncul dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 sekaligus

telah menyelesaikan kegiatan belanja modal selambat lambatnya pada akhir

periode tahun 2017 atau selesai dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan

Nomor PMK 243 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan anggaran dalm rangka

penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun

anggaran. Pada indikator ini Ditjen Perhubungan Udara telah sesuai dengan TKN

bandar udara sebanyak 116 bandar udara yang setara dengan 72,73% dari target

Rencana Strategis atau mencapai capaian kinerja sebesar 103,90%.

Kendala:

1) Masih adanya kendala terkait pemenuhan dokumen perencanaan bandar

udara

2) Masih berlangsungnya kegiatan dalam rangka pengembangan bandar udara.

3) Belum terpenuhinya aspek angkutan udara

4) Adanya perubahan prioritas dalam rangka pengembangan di bandar udara

Program /Langkah perbaikan:

1. Aktif dalam rangka melengkapi dokumen perencanaan bandar udara

2. Peningkatan peran Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dan sumber

daya alam.

3. Percepatan pengembangan bandar udara.


e. Sasaran “Meningkatnya Layanan Transportasi Udara di Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya” Sasaran ini hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator pendukung yaitu : Indikator “Rasio

layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil” dan merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2017 akibat review

Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara dengan diterbitkannya KP 873 tahun

2017 tentang Review Rencana Strategis Kementerian Perhubungan. Berikut adalah

detail analisis kegagalan dan keberhasilan pada indikator :

1. Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar

dan terpencil

Pada tahun 2017 disampaikan bahwa terdapat 458 rute penerbangan yang

melayani bandar udara di wilayah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil baik penerbangan perintis maupun penerbangan komersil, sementara

jumlah total Bandar Udara Nasional yang berada pada wilayah pelayanan daerah

rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil berdasarkan PM 69 Tahun 2013

tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sebesar 183 bandar udara

sehingga didapatkan bahwa rasio layanan transportasi udara di daerah rawan

bencana, perbatasan, terluar dan terpencil adalah sebesar 2.50 atau mencapai

capaian kinerja sebesar 74,63% dari target uang ditetapkan sebesar 3,35 (446

rute).

Melihat nilai rasio dan persentase capaian kinerja indicator ini dapat disimpulkan

bahwa Ditjen Perhubungan Udara belum sepenuhnya berhasil memenuhi

pelayanan tranportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan

terpencil, hal tersebut dikarenakan jumlah rute yang melayani merupakan rute

komersil dan perintis. Sedangkan pada tahun 2017 rute perintis yang terlayani

hanya 152 rute dari 188 rute yang tercantum dalam KP 068 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 353 Tahun

2016 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi Angkutan Udara Perintis untuk

penumpang serta Penyelenggara dan lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar

Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017. Pencapaian kinerja

tersebut merupakan upaya Ditjen Perhubungan Udara dalam mewujudkan

Nawacita Presiden Ke 3 (tiga) yaitu : “Membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

adapun usaha usaha strategis dalam mewujudkan capaian kinerja yang baik ini

adalah melalui program m strategis sebagai berikut :


1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah

perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Indonesia melalui afirmasi positif

terhadap pengalokasian anggaran di daerah rawan bencana, perbatasan,



Gambar 3. 4. Lokasi Bandar Udara Rawan Bencana dan Perbatasan 2015 – 2019

6. Bandar Udara Lasondre 7. Bandar Udara Letung 8. Bandar Udara Tambelan 9. Bandar Udara Rokot 10. Bandar Udara Tj. Balai Karimun

11. Bandar Udara Kerinci 12. Bandar Udara Muko-Muko 13. Bandar Udara Enggano 14. Bandar Udara Bawean 15. Bandar Udara Sumenep

16. Bandar Udara Atambua 17. Bandar Udara Kabir 18. Bandar Udara Rote 19. Bandar Udara Long Apung 20. Bandar Udara Long Bawan

21. Bandar Udara Datah Dawai 22. Bandar Udara Maratua 23. Bandar Udara Miangas 24. Bandar Udara Moa 25. Bandar Udara Merauke

1

2 3 4 5

6

7

8

9

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1 2

2

2

2

2

2

Bandar Udara di Daerah Rawan

Bandar Udara di Perbatasan

1. Bandar Udara Sabang 2. Bandar Udara Lasikin 3. Bandar Udara Teuku Cut Ali 4. Bandar Udara Rembele 5 Bandar Udara Gayo Lues


2) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah

terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana melalui pembangunan

terminal dan perpanjangan runway agar dapat didarati minimum Pesawat

ATR 72

Gambar 3.5. Lokasi Bandar Udara Perpanjangan Runway Untuk Didarati

ATR 42 dan 72

3) Penyediaan sarana angkutan keperintisan dan subsidi BBM Perintis, total

teralokasi anggaran pada program “Pelayanan Angkutan Udara Perintis” di

tahun 2017 sebesar Rp 463.461.864.000. Disampaikan pada tahun 2017

terealisasi 175 Rute Perintis Nasional

4) Adanya kebijakan terkait Pengembangan “Jembatan Udara” sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari

Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan. Jembatan

Udara merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat Disparitas

harga melalui pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke

Bandar udara lainnya dan/atau dari Bandar udara ke Bandar udara di daerah

tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan


Tabel 3.11 Detail Rute Perintis Kargo Program Jembatan Udara

NO RUTE PERINTIS KARGO

(JEMBATAN UDARA) JUMLAH

RUTE KETERANGAN

1. TIMIKA BEOGA

4 Rute

12 Rute

Penerbangan Kargo

Perintis pada tahun 2017

ILLAGA

KENYAM

SINAK

2. WAMENA MUGI

4 Rute MAPENDUMA

ENGGOLOK

MAMIT

3. DEKAI SILIMO

4 Rute KORUPUN

ANGGRUK

UBAHAK

f. Sasaran “Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara; Sasaran kinerja ini hanya terdiri dari satu indikator yang terkait dengan pelaksanaan

deregulasi peraturan dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Indikator ini juga

merupakan indikator baru di tahun 2017 yang merupakan peningkatan atau perubahan

nomenklatur dari IKU di tahun-tahun sebelumnya “Jumlah penyerderhanaan perizinan

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara” yang bersifat output diubah

menjadi “Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen

Perhubungan Udara” yang bersifat outcome. Berikut adalah penjelasan terkait

indikator dimaksud secara detail :

1. Indikator “Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen


Jumlah perturan dilingkungan di Ditjen Perhubungan Udara sampai akhir perioda

Renstra tahun 2015 s.d 2019 ditargetkan sebanyak 9 (Sembilan) Peraturan yang

harus diregulasi oleh Ditjen Perhubungan Udara yang terkait dengan :

1) peraturan yang dapat membawa dampak negatif dalam menimbulkan minat

terhadap dunia usaha dan investasi;


2) peraturan yang mengakibatkan beban ekonomi (pembiayaan yang tidak tentu

jumlahnya) baik bagi operator maupun bagi pengguna jasa;

3) perizinan bidang usaha yang otoritasnya bersifat sentralisasi dan birokrasi

yang berbelit-belit.

Sementara target di tahun 2017 adalah 78% dari target total 9 peraturan sehingga

target yang harus di capai di tahun 2017 adalah 7 (tujuh) peraturan yang harus

diregulasi oleh Ditjen Perhubungan Udara, berikut adalah rincian terkait peraturan

yang sudah dilakukan deregulasi :

Tabel 3.12. deregulasi Peraturan dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara

NO. PERATURAN MENTERI PENETAPAN KETERANGAN

1 Perizinan Angkutan Udara Online

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online

Merupakan ketentuan baru untuk mempermudah proses perizinan di bidang angkutan udara Proses perizinan di bidang

angkutan udara melalui sistem online

2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengatur pemberian Izin Khusus Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk: “penerbangan angkutan udara bukan niaga luar negeri dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing untuk penerbangan dengan kepentingan nasional yang strategis. • Izin Khusus disampaikan

melalui aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem online)

• Izin berlaku selama 180 hari kalender

• Memberikan pengecualian bagi penerbangan VVIP dan VIP



3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga

Sudah dicabut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga

1. Pesawat Udara Pertama Kali Didaftarkan Dan Dioperasikan Di Wilayah Republik Indonesia

a. Pesawat udara Kategori transport untuk angkutan udara penumpang, maksimum berusia 15 tahun

b. Pesawat udara selain kategori transport untuk angkutan udara penumpang, maksimum berusia 20 tahun

c. Pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (freighter), maksimum berusia 30 tahun

d. Helikopter maksimum berusia 20 tahun

2. Pesawat udara yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia

a. Pesawat udara kategori transport untuk angkutan udara penumpang, maksimum berusia 35 tahun

b. Pesawat udara selain kategori transport untuk angkutan udara penumpang, maksimum berusia 45 tahun

c. Pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (freighter), maksimum berusia 45 tahun

d. Helikopter maksimum 45 tahun

4 Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan

• Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (Online System) yang terdiri dari: a. Alokasi kode



Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (Online System)

Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication) Indonesia dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (Online System)

Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz

b. Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan

• Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication (AIP)) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (Online System)

5 Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Kewenangan dan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610 Tahun 2016 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Kewenangan dan Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan Udara

1. Jumlah perizinan berdasarkan KP 17 Tahun 2015 sebanyak 99 perizinan, sedangkan pada KP 610 Tahun 2016 menjadi 97 perizinan.

2. Jenis perizinan yang dihapus adalah: a. Lisensi Navigator

Penerbangan (flight navigator license)

b. Pencatatan penjaminan pesawat udara.

Standar Waktu Proses Pelayanan: Perizinan oleh Menteri

Perhubungan: 14 hari kerja; Perizinan oleh Direktur

Jenderal: 3-7 hari kerja; Perizinan oleh Direktur: 2-3

hari kerja. 6 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos

Sudah dicabut di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017

Dalam hal di bandar udara belum ada regulated agentdan/atau Known Consignor, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat bekerjasama dan mendelegasikan langkah-langkah keamanan kargo dan pos kepada unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, atau pengelola terminal kargo.



a. Regulated agent bertanggung jawab terhadap kargo dan pos sejak diterima sampai dengan diserahkan kepada badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.

b. Known consignor bertanggung jawab terhadap kargo dan pos sejak bahan baku diterima, proses produksi dan pengemasan sampai dengan kargo diserahkan kepada badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.

Aturan lama: Persyaratan modal disetor pada Regulated Agent sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah) . Dalam aturan baru: Tidak mensyaratkan besaran modal disetor. Aturan lama: Persyaratan modal disetor pada pengirim pabrikan (Known Consignor) sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah). Dalam aturan baru: Tidak mensyaratkan besaran modal disetor.

7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Persyaratan permodalan sudah dicabut dalam perubahan terakhir (perubahan kesepuluh) PM 45 Tahun 2017 KM 25 Tahun 2008 KM 25 Tahun 2008 dan perubahannya akan disempurnakan dan dijadikan

Konsep baru Tidak menyebutkan jumlah besaran modalnya .



dalam 1 (satu) peraturan baru termasuk ketentuan terkait permodalannya dengan dilakukan pembahasan dengan seluruh stakehoder terkait

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tahun 2017 ini

adalah sebesar 78% atau setara dengan 7 (tujuh) peraturan dengan capaian

kinerja di tahun 2017 adalah 100% sudah mencapai target yang ditetapkan di

tahun 2017.

Capaian Ditjen Perhubungan Udara tersebut merupakan hasil kerja keras Ditjen

Perhubungan Udara melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Melakukan pemangkasan waktu/ proses perizinan melalui penyederhanaan

Standard Operating Procedure (SOP)

2) Memangkas jalur birokrasi yang rumit menjadi lebih sederhana dengan cara

mengoptimalkan PIC (Person In Charge) yang terlibat dalam dokumen SOP.

3) Melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik (perizinan) melalui

system perizinan secara online dan terintegrasi.

4) Melakukan penghapusan peraturan peraturan yang menghambat investasi

terkait Jasa Kebandarudaraan.

Selain itu Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menumbuhkan minat dunia usaha untuk menanamkan investasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melakukan Simplifikasi Peraturan Perundang–undangan yang dianggap memberikan beban ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha serta penyederhanaan birokrasi perizinan. Simplifikasi peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan untuk menghapus overlapping peraturan perundang-undangan namun di tahun 2017 ini proses simplifikasi masih dalam proses atau dalam tahap perencanaan.


g. Sasaran “Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional” Sasaran ini memiliki 2 indikator utama yang sangat menentukan keberhasilan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mencapai keberhasilan yang antara

lain adalah :

1. Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi


Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ada di tahun 2017 karena

adanya review Rencana strategis Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 873 Tahun 2017. Tahun 2017 ini

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan target dalam Rencana

Strategis sebesar 3.551 jabatan fungsional teknisi penerbangan dalam ruang

lingkup transportasi udara yang harus tersedia di akhir tahun 2019.

Sesuai dengan PM 64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang

Teknisi Penerbangan dan SKEP 304/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11, maka personil/teknisis

penerbangan yang diwajibkan untuk memiliki lisensi antara lain adalah personil

penerbangan yang merupakan aparatur pemerintah maupun non aparatur

pemerintah yang terdiri dari :

- Teknisi Penerbangan Keamanan Penerbangan

- Personil Aviation Security

- Personil PKP-PK

- Personil Dangerous Goods

- Petugas Salvage

- Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika

- Petugas Pemandu Komunikasi Penerbangan

- Teknisi Komunikasi Penerbangan, Radio Navigasi, dan Pengamatan

Penerbangan

- Teknisi Kalibrasi Penerbangan

- Perancang Prosedur Navigasi Penerbangan

- Teknisi Perawatan Pesawat Udara

- Pilot

- Flight Operation Officer

- Cabin Crew


- Personil Teknik Bandar udara

- Personil Teknik Listrik Bandar Udara

- Personil Ground Support Equipment Bandar Udara

- Personil Marshaller Bandar Udara

- Personil Garbarata Bandar Udara

- Helichopter Landing Officer

- Personil Mekanikal

- Personil Movement Appron Control dan

- Personil Elektronika Bandara





ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 36,92% atau setara dengan jumlah

jabatan fungsional teknisi penerbangan sebanyak 1311 orang. Nilai ini belum

mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra dengan nilai deviasi sebesar

15,94% atau setara dengan 566 personel penerbangan yang harus ditambahkan

pada target renstra di tahun - tahun berikutnya agar akumulasi capaian di akhir

tahun anggaran dapat tercapai.

Pengurangan jabatan fungsional penerbangan di lingkungan transportasi udara ini

lebih disebabkan karena adanya optimalisasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan

Udara melalui :

1) Perencanaan SDM sudah ditargetkan untuk 5 (lima) tahun dengan

memperhatikan beban kerja di semua unit kerja di lingkungan Ditjen

Perhubungan Udara (Mapping Kebutuhan SDM).

2) Diterbitkannya PM 59 Tahun 2017 Tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang

Inspektur Penerbangan dan PM 118 tahun 2017 tentang Inspector Training

System (ITS) bagi Inspektur Penerbangan di lingkungan Ditjen Perhubungan

Udara yang mengatur peningkatan kompetensi dari inspektur serta program

pelatihan, OJT yang harus diikuti, pengembangan dan penyempurnaan SOP

sehingga dicapai Quality Assurance.

3) Adanya pentahapan terkait pemenuhan fungsional teknisi penerbangan

dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara dengan membagi beban jumlah

kebutuhan kedalam mekanisme penganggaran RAPBN guna tercapainya

target Renstra di tahun 2019.


Selain adanya optimalisasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara ada

beberapa kendala yang dihadapi terkait indikator “Jumlah personil penerbangan

yang memiliki lisensi” antara lain :

1) Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat-perangkat penunjang


2) Kurangnya staf administrasi dengan kualifikasi yang sesuai, hal ini juga terkait

moratorium yang merupakan kebijakan Kementerian PAN dan RB untuk tidak

melakukan penerimaan CPNS pada Tahun anggaran 2017.






regulasi CASR khususnya Part 61 dan 63 terkait pilot dan personil penunjang

operasi penerbangan lainnya (FA, FOO, FN, AMEL).






tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam tahun yang sama hal ini terkait

dengan rancangan/kerangka pengganggaran serta keterbatasan instruktur

yang memenuhi kompetensi sehingga pemenuhan kebutuhan jumlah SDM

fungsional teknisi penerbangan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya

guna memenuhi target Renstra di tahun 2019

6) Adanya kebijakan dari pemerintah (Kementerian PAN dan RB) di tahun 2015

s.d 2016 terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga target di tahun

2017 masih belum tercapai sementara kebutuhan akan teknisi penerbangan

terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah pesawat udara.

2. Indikator “Jumlah Inspektur Penerbangan”

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara pada indikator

ini sebesar 781 orang inspektur penerbangan. Capaian kinerja Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 untuk indikator

kinerja ini adalah sebanyak 833 orang atau setara dengan rasio pemenuhan


inspektur penerbangan sebesar 0,69 sementara dibandingkan dengan target rasio

sebesar 0,65 mencapai dicapai capaian kinerja indikator ini di tahun 2017 adalah

sebesar 107,07%. Disampaikan bahwa target kebutuhan Inspektur penerbangan

sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 1.201 orang sehingga di tahun 2020

harus terpenuhi jumlah inspektur penerbangan sebanyak 1786 orang.

Nilai capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam

Renstra Ditjen Perhubungan Udara bahkan melampui dari target yang ditetapkan

dengan kelebihan jumlah Inspektur di tahun 2017 sebanyak 52 orang.

Setiap keberhasilan yang dicapai Ditjen Perhubungan Udara tentunya tidak lepas

dari ditemukannya kendala-kendala yang di hadapi setiap tahun antaralain adalah

adanya program promosi jabatan, mutasi dan pensiun/ berhenti atau

diberhentikan yang mengharuskan adanya pelepasan jabatan inspektur

penerbangan yang telah melekat. Selain itu proposal permohonan pegawai baru

CPNS yang akan diproyeksikan menjadi inspektur penerbangan belum dapat

secara maksimal mendapatkan persetujuan, ditambah lagi dengan adanya

kebijakan moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi di tahun 2015 - 2016 sehingga menyebabkan sulitnya

mendapatkan sumberdaya manusia yang dapat dididik menjadi inspektur

penerbangan.

Masalah lainnya yang timbul adalah adanya peningkatan yang cepat jumlah

pesawat udara, bandar udara maupun peralatan navigasi yang beroperasi di

Indonesia. Hal ini berdampak pada tidak sesuainya rasio jumlah Inspektur

Penerbangan dengan beban kerja yang harus diselesaikan, ini bias terlihat dari

rata-rata pertumbuhan armada pesawat udara sampai dengan tahun 2017 adalah

16,78%, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengatasi hal tersebut melalui

peningkatan kualitas SDM Inspektur Penerbangan dilingkungan Ditjen

Perhubungan Udara dengan cara sebagai berikut:

1) Melakukan penambahan jumlah inspektur penerbangan dengan cara

merekrut inspektur perbantuan berstatus penerbang dan teknisi untuk

dipekerjakan secara kontrak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

regulator.

2) Melakukan pelatihan dan diklat Inspektur Penerbangan dalam dan luar

negeri. Salah satu strategi yang dijalankan dalam upaya peningkatan


kompetensi inspektur ini melalui ITS (Inspektur Trainning System) yang

mengadopsi aturan peningkatan kompetensi dari ICAO.

3) Peningkatan dan pembenahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

inspektur penerbangan.

4) Memberikan afirmasi positif terkait pengalokasian anggaran APBN setiap

tahunnya khusunya yang terkait dengan diklat kompetensi Inspektur

penerbangan

h. Sasaran “Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen Perhubungan Udara; Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) indikator kinerja di bawah ini :

1. Indikator “Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara”

Target nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2017

adalah 90,75. Angka target dimaksud merupakan target minimum yang harus di

capai pada tiap tahunnya sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun

2019 nilai AKIP DJU diharapkan sebesar tidak kurang dari angka 90,75.

Realisasi nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017 didapat

berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja

Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan, LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

memperoleh nilai 84,75 atau setara dengan capaian kinerja sebesar 93,39 % dari

target yang ditetapkan. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen manejemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai

berikut :

• Perencanaan Kinerja memiliki bobot 30% dalam penilaian evaluasi LAKIP,

nilai untuk perencanaan kinerja adalah 27,43%

• Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25% dalam penilaian evaluasi LAKIP,

nilai untuk pengukuran kinerja adalah 20,42%;

• Pelaporan kinerja memiliki bobot 15% dalam penilaian Evaluasi LAKIP,

nilai untuk pelaporan kinerja adalah 14,72%;

• Evaluasi Internal memilii bobot 10% dalam penilaian Evaluasi LAKIP, nilai

untuk evaluasi kinerja adalah 10%;

• Pencapaian kinerja memilii bobot 20% dalam penilaian Evaluasi LAKIP, nilai

untuk capaian kinerja adalah 12,19%;


Adapun hal - hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja yang

akan datang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal

adalah melakukan perbaikan sebagiamana terdapat dalam Lembar Kerja Evaluasi

(LKE) sebagai berikut :

• Perbaikan pada kriteria “Perencanan Kinerja”

• Perbaikan pada kriteria “Pengukuran Kinerja”

• Perbaikan pada kriteria “Pelaporan Kinerja”

• Perbaikan pada kriteria “Pencapaian Sasaran”

Dalam upaya pencapaian target nilai AKIP Eselon I Ditjen Perhubungan Udara,

setiap tahunnya Ditjen Perhubungan Udara senantiasa melakukan perbaikan-

perbaikan khususnya terkait dengan temuan-temuan hasil evaluasi Inspektorat

Jenderal sehingga diharapkan selalu mengalami peningkatan nilai pada setiap

tahunnya. Terkait dengan tingkat akurasi perhitungan dan data Ditjen

Perhubungan Udara juga selalu berkoordinasi bersama Direktorat terkait, serta

selalu melakukan klarifikasi data secara langsung maupun secara online melalui

aplikasi berbasis web yang selalu dapat di akses dan dikomunikasikan dengan

semua stakeholder terkait secara riil time. Adapun semua hal yang telah dilakukan

guna perbaikan nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara terdapat pula kendala yang

menyebabkan penurunan penilaian AKIP DJU antara lain adalah :

1) Belum adanya Juklak yang jelas dan peraturan yang mengatur terkait

mekanisme penilaian SAKIP dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara

sehingga kemungkinan nilai subjektif terhadap penilaian masih cukup besar.

2) Adanya perbedaan interpretasi terkait Lembar Kerja Evaluasi yang

menyebabkan perbedaan penilaian dari masing-masing individu.

2. Indikator “Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.”

Pada tahun 2017 capaian realisasi anggaran Ditjen Perhubungan Udara adalah

Rp. 7.764.039.427.000 atau sebesar 87,81% dengan realisasi fisik sebesar

87,81% dari pagu total sebesar Rp. 8,824,192,335,000,-, Capaian kinerja

pelaksanaan anggaran ini sudah mencapai target yang ditetapkan Dalam

Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara tahun

2015 – 2019 dengan target di atas 87% dengan deviasi sebesar 0,81% yang

setara dengan nilai rupiah sebesar Rp.71.475.957.914,- atau dengan kata lain

capaian kinerja Ditjen Perhubungan Udara dalam penyerapan anggaran adalah

sebesar 100,93% dibandingkan dengan target yang tetapkan sehingga


diharapkan di tahun 2019 capaian kinerja dapat dipertahankan bahkan melampaui

target di atas 89%.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan anggaran ini dikarenakan hal - hal

sebagai berikut :

a) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat kurangnya data

dukung terkait dokumen lingkungan hidup dan penyelesaian RTT maupun

Master Plan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu.

b) Masih banyaknya permasalahan tanah di lokasi bandar udara khususnya

Wilayah timur Indonesia.

c) Kurangnya sumber daya manusia di daerah terkait ketersediaan personil

pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pelelangan

mengalami keterlambatan.

d) Proses revisi DIPA pada Tahun 2017 terkait penghematan/ pemanfaatan dan

realokasi anggaran yang terjadi pada triwulan ketiga dan keempat Tahun

2017 sehingga menghambat proses pelelangan dan mulainya pekerjaan.

e) Blokir anggaran pada pekerjaan fisik strategis akibat belum lengkapnya data

dukung terkait dokumen kelengkapan teknis yang persiapannya

membutuhkan waktu lama.

f) Proses pelelangan tidak dilakukan secara multiyears untuk pekerjaan

pekerjaan yang penyelesaiannya melewati 1 tahun anggaran sehingga

adanya proses berulang terkait pegadaan barang dan jasa pemerintah setiap

tahunnya yang memakan waktu pelaksanaan kegiatan.

g) Adanya permasalahan daerah lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan khususnya Bandar Udara Enclave Sipil.

Dalam mengatasi permasalahan - permasalah tersebut, pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan tindakan tindakan

preventif sebagi berikut:

a) Sebelum melaksanakan lelang barang dan jasa diwajibkan untuk menyusun

Rencana Umum Pengadaan pada system LPSE.

b) Mewajibkan setiap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara

elektronik melalui system pengadaan elektronik LPSE, sehingga lamanya

waktu proses kontrak untuk pekerjaan belanja modal dapat dipersingkat.

c) Diarahkan pada mekanisme pelelangan sederhana untuk mempercepat

proses lelang dan percepatan pelaksanaan pekerjaan.


d) Adanya mekanisme punishment yang diterapkan kepada satuan kerja untuk

dilakukan blokir bahkan tidak diperkenankan adanya approval anggaran

belanja jika tidak dilengkapi data dukung secara lengkap dan satuan kerja

wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk

menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berjalan.

e) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan melebihi satu tahun anggaran

diarahkan untuk dilakukan kontrak Multiyears.

f) Terkait proyek strategis dikeluarkannya peraturan percepatan pelaksanaan

anggaran melalui Program Strategis Nasional Sesuai dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional.

3. Indikator “Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil

diinventarisasi”

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara dalam

pencatatan aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebesar

Rp. 70.458.269.706.813,-

Angka tersebut merupakan target yang harus di capai pada tiap tahunnya dengan

kenaikan sebesar 10%. Sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019

terdapat aset sebesar Rp. 85.233.198.719.662,-

Pada Tahun 2017 ini Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pencatatan aset

Rp. Rp.137.561.504.059.866 atau 195,24 % yang terdiri atas

137.555.294.754.910,- sebagai aset reguler ditambah nilai aset di bawah

minimum kapitalisasi sebesar Rp.6.209.304.956 dengan capaian keberhasilan

sebesar dengan capaian kinerja sebesar 244,05% dari target yang ditetapkan

Ditjen Udara sebesar 80%.

Capaian keberhasilan tersebut tidak lepas dari usaha pemerintah dalam

mewujudkan pencatatan asset yang bersih dan akurat melalui hal hal sebagai

berikut :

a) Terus melakukan pengembangan System Pencatatan Aset berbasis

computerize melalui aplikasi komputer SIMAK BMN dan SAIBA..

b) Terus melakukan sosialisasi dan mengadakan pendidikan serta latihan

(Diklat) bersama Kementerian Keuangan setiap tahun secara progresif setiap


adanya pengembangan dan perbaikan System Pencatatan Aset SIMAK BMN

di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

c) Melakukan proses percepatan Berita Acara Serah Terima Operasional

(BASTO) setiap tahun anggaran bersama dengan direktorat terkait guna

memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dengan melakukan

inventarisasi bersama ke daerah/ UPBU di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

d) Mempersyaratkan penyelesaian Serah Terima Operasional (BASTO) pada

saat penyusunan anggaran tahun berikutnya.


Pagu akhir Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 9.555.530.015.000,-dengan rincian

perjenis belanja sebagai berikut :

− Belanja Pegawai : Rp 742.099.978.000,-

− Belanja Barang : Rp 2.343.096.541.000,-

− Belanja Modal : Rp. 6.470.333.496.000,-

Penyerapan anggaran Tahun 2016 sebesar Rp.8.229.039.427.000 atau 86,12 %

dengan rincian perbelanja sebagai berikut :

− Belanja Pegawai : Rp. 663.229.147.000,-

− Belanja Barang : Rp. 1.824.645.792.000,-

− Belanja Modal : Rp. 5.741.164.488.000,-

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2016 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.13. Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2016 perbulan

No BULAN RPD RPD KUMULATIF REALISASI ANGGARAN

TK (Tingkat Penyera

pan)

1 Januari 85.577.428.576 85,577,428,576 105,078,423,779 122.79%

2 Februari 235.108.895.176 320,686,323,752 353,561,938,984 110.25%

3 Maret 349.203.069.158 669,889,392,910 663,911,930,599 99.11% 4 April 412.456.758.843 1,082,346,151,753 1,060,117,611,067 97.95% 5 Mei 490.183.477.586 1,572,529,629,339 1,551,624,544,702 98.67% 6 Juni 549.736.267.578 2,122,265,896,917 2,091,549,853,081 98.55% 7 Juli 747.519.408.822 2,869,785,305,739 2,562,754,958,128 89.30% 8 Agustus 836.142.288.854 3,705,927,594,593 3,139,569,108,778 84.72%

9 September 979.721.364.421 4,685,648,959,014 3,752,615,646,651 80.09%

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


No BULAN RPD RPD KUMULATIF REALISASI ANGGARAN

TK (Tingkat Penyera

pan) 10 Oktober 933.354.847.964 5,619,003,806,978 4,592,771,708,198 81.74% 11 November 1.159.826.960.136 6,778,830,767,114 5,765,245,169,126 85.05% 12 Desember 2.060.065.264.645 8,824,192,335,000 7,764,568,235,437 87.99%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi

antara perencaaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

n

xjRPDbulanke

RAbulankej

K

n

ii

j

i

j∑∑∑

==

=

=1

1

1 %100

Dari tabel dan rumus diatas pengjitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

K =

K =

K = 94,68 % Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2017 sebesar 94,68 %. Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu di ketahui efisiensi dan nilai efisiensi

terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

n

xTVKkeiPAKkeiRVKkeiRAKkei

E

n

i∑=

−

= 1%100

//1

+= 50

20%50 xENE


Tabel 3.14. Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

SASARAN PROGRAM

IKU DITJEN HUBUD SATUAN TARGET REALIS

ASI Prosenta

se (%) Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

1


1


Rasio 0.7 0.62 88.57%

1,597,341,259,000.00

1,487,582,659,175.00

2,399,326,8

69,637

2,281,916,08

4,286 1.0515 (5.15) 93.13%

2


2


Rasio 3.43 1.22 164.43%

361,003,033,000.00

251,737,435,037.00

206,342,159

,866

105,248,697,

668 1.9605 (96.05) 69.73%

3

Rasio Air Traffic Incident (Kejadian dari 100.000 pergerakan)

Rasio 0.0000347 0.000028 119.31%

146,217,679

,000.00

69,138,717

,889.00

2,469,239,924,607,140

4,213,765,96

5,417,870 0.5860 0.41 47.28%

4 Rasio gangguan keamanan

Rasio 0.17 0.03 182.35%

28,163,830,000.00

21,314,579

,578.00

710,485,985

,933

165,669,588,

235 4.2886 (3.29) 75.68%


SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

pada pelayanan jasa transportasi udara

5


Rasio 0.8 0.72 90.00%

105,869,766,000.00

25,873,518

,000.00

35,935,441,

667

132,337,207,

500 0.2715 72.85 24.44%

6


Rasio 1 0.82 82.00%

2,299,124,307.00

2,200,396,

857.00

2,683,410,8

01

2,299,124,30

7 1.1671 (16.71) 95.71%

3


7


% 39.31 30.1 76.57%

1,572,924,645.00

1,518,138,

442.00

50,436,493

40,013,346 1.2605 (26.05) 96.52%

8


% 85 80.14 94.28%

13,919,415,000.00

13,299,385

,672.00

165,951,905

163,757,824 1.0134 (1.34) 95.55%


SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

9


% 83.25 80.93 97.21%

6,368,959,000.00

5,058,088,

900.00

62,499,554

76,504,012 0.8169 18.31 79.42%

10

Persentase kota/daerah yang terhubungi

% 90 91.82 102.02%

1,782,279,145.00

1,769,200,

140.00

19,268,135

19,803,102 0.9730 2.70 99.27%

4


11


% 43.31 49.95 115.33%

361,003,033,000.00

251,737,435,037.00

5,039,788,4

89

8,335,327,47

6 0.6046 39.54 69.73%

12


% 70 72.73 103.90%

3,159,559,339.00

2,914,666,

626.00

40,075,163

45,136,562 0.8879 11.21 92.25%

5

Meningkatnya layanan transportasi udara di

13

Rasio layanan transportasi udara di

Rasio 3.35 2.5 0.00%

415,603,394,000.00

351,376,787,977.00

140,550,715

,191

124,060,714,

627 1.1329 (13.29) 84.55%


SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

6

Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi Udara

14


% 78 78 100.00%

3,926,394,150.00

3,747,846,

133.00

48,049,309

50,338,387 0.9545 4.55 95.45%

7


15


% 36.92 33.31 90.22%

126,400,000.00

108,676,10

0.00

3,262,567

3,423,619 0.9530 4.70 85.98%

16


Rasio 0.65 0.69 106.15%

11,478,970,119.00

10,625,441

,720.00

15,399,190,

899

17,659,954,0

29 0.8720 12.80 92.56%

8 Terwujudnya good governance

17 Nilai AKIP Ditjen Perhubung

Nilai AKIP 90.75 84.75 93.39%

9,427,737,0

00.00

9,080,703,

945.00

107,146,949

103,886,909 1.0314 (3.14) 96.32%


SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

dan clean governance di Ditjen Perhubungan Udara

an Udara

18


% 87 87.81 100.93%

22,768,692,995.00

20,690,822

,573.00

235,631,734

261,709,115 0.9004 9.96 90.87%

19


% 80 195.24 244.05%

1,820,033,333.00

1,790,185,

184.00

9,169,152

22,750,417 0.4030 0.60 98.36%

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2017 sebesar 12,61% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 32,03 %

Jika nilai perbandingan nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Nilai Efisiensi dari Tahun 2015 - 2017

Tahun Efisiensi (Eff) Nilai Efisiensi (NE) Keterangan

2015 22,82 % 107,05 % Menurun 19,58 %

2016 34,80 % 87,47 %

2017 12,61 % 32,03 % Menurun 55,44 %

Rata - rata 23,41 % 75,52 %


Tabel 3.15. Matriks Capaian Kinerja Ditjen Perhubungan Udara yang Mendukung Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan

SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

1


1


Rasio 0.7 0.62 88.57%

1,597,341,259,000.00

1,487,582,659,175.00

2,399,326,8

69,637

2,281,916,08

4,286 1.0515 (5.15) 93.13%

2


2


Rasio 3.43 1.22 164.43%

361,003,033,000.00

251,737,435,037.00

206,342,159

,866

105,248,697,

668 1.9605 (96.05) 69.73%

3


Rasio 0.17 0.03 182.35%

28,163,830,000.00

21,314,579

,578.00

710,485,985

,933

165,669,588,

235 4.2886 (3.29) 75.68%

3

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan

4

Persentase penurunan gas rumah kaca dari

% 39.31 30.1 76.57%

1,572,924,645.00

1,518,138,

442.00

50,436,493

40,013,346 1.2605 (26.05) 96.52%


SASARAN PROGRAM


ASI Prosenta


RAK/RVK PAK/TVK A/B

(1-A/B) x 100%

Capaian A B

prasarana transportasi udara

sektor transportasi udara

5


% 85 80.14 94.28%

13,919,415,000.00

13,299,385

,672.00

165,951,905

163,757,824 1.0134 (1.34) 95.55%

4


6


% 43.31 49.95 115.33%

361,003,033,000.00

251,737,435,037.00

5,039,788,4

89

8,335,327,47

6 0.6046 39.54 69.73%

7


% 70 72.73 103.90%

3,159,559,339.00

2,914,666,

626.00

40,075,163

45,136,562 0.8879 11.21 92.25%

5


8


Rasio 3.35 2.5 0.00%

415,603,394,000.00

351,376,787,977.00

140,550,715

,191

124,060,714,

627 1.1329 (13.29) 84.55%


B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Pagu awal DIPA TA. 2017 Ditjen Perhubungan Udara sebesar

8,907,662,692,000 dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

− Belanja Pegawai : Rp 715.733.067.000,-

− Belanja Barang : Rp 2.511.084.710.000,-

− Belanja Modal : Rp. 7.081.021.825.000,-

Pagu Tahun Anggaran 2017 setelah Revisi DIPA menjadi

Rp.8,824,192,335,000

− Belanja Pegawai : Rp 803,988,366,000,-

− Belanja Barang : Rp 2,303,800,158,000,-

− Belanja Modal : Rp. 5,716,403,811,000,-

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program

yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara sebesar Rp. 2,362,136,589.000,- ;

2. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat

Udara sebesar Rp. 379,156,799.000,-;

3. Pengembangan Angkutan Udara Perintis sebesar Rp. 438,166,431.000,- ;

4. Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

sebesar Rp. 4,914,009,336.000,-;

5. Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi

Penerbangan sebesar Rp. 255,001,029.000,-;

6. Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan

Penerbangan sebesar Rp. 475,722,151.000,-.

Perkembangan pagu anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dari Tahun 2013 – 2017 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan

dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut

ini:


Tabel 3.16. Matriks Perkembangan Pagu Anggaran DItjen Perhubungan Udara dari Tahun 2013 - 2017

Tahun Pagu Awal Pagu Akhir

2013 6,888,761,696,000 7,568,474,138,000

2014 8,575,671,143,000 7,505,786,101,000

2015 10,027,275,901,000 11,762,586,856,000

2016 10,307,839,602,000 9,555,530,015,000

2017 8,907,662,692,000 8,824,192,335,000

Grafik 3.47. Grafik Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2013-2017

Realisasi Daya Serap Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 dengan pagu total

Rp. 8,824,192,335,000,- yang tersebar di 173 UPT/Satker Ditjen Perhubungan

Udara, sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 mencapai

Rp. 7,764,568,235,437 atau sebesar 87,41 % dengan realisasi fisik sebesar

88,87%. Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan

realisasi daya serap pada tahun 2013 – 2017 seperti pada tabel berikut ini :


Tabel 3.17. Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2013-2017

Rupiah % Keu Rupiah % Keu2013 6,888,761,696,000 7,568,474,138,000 7,007,766,623,166 92.59% 97.37 560,707,514,834 7.41%2014 8,575,671,143,000 7,505,786,101,000 6,847,895,954,997 91.23% 95.76 657,890,146,003 8.77%2015 10,027,275,901,000 11,762,586,856,000 9,779,102,986,827 83.14% 87.69 1,983,483,869,173 16.86%2016 10,307,839,602,000 9,555,530,015,000 8,241,464,964,484 86.25% 89.71 1,314,065,050,516 13.75%2017 8,907,662,692,000 8,824,192,335,000 7,764,568,235,437 87.99% 88.87 1,059,624,099,563 12.01%

Sisa Yang Tidak TerealisasiPagu AwalTahun Pagu Akhir Realisasi Keuangan %Fisik

Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap a) Belanja Modal

Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 59,810,287,000,- dengan

rincian sebagai berikut : 1) BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG

- Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan (30 m x 180 m) dan Pelebaran

(7m x 1.220 m) Runway termasuk pengawasan Bandara Pekonserai

dengan pagu Rp.19,393,037,000 lelang gagal karena telah

dilakukan lelang 2x dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak

mencukupi.

2) BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU

- Pengadaan dan Pemasangan X-RAY cargo TIP dengan pagu

Rp.1,216,000,000 akibat lelang gagal (tidak ada yang memasukan

penawaran) karena pagu kegiatan dibawah harga pekerjaan

3) BANDAR UDARA HALU OLEO – KENDARI

- Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cargo TIP dengan pagu

Rp.945,350,000 akibat Sudah 2x Lelang namun gagal karena tidak

ada yang memasukkan penawaran

4) BANDAR UDARA PONGTIKU DI TANA TORAJA

- Pekerjaan Pipe Culvert dengan pagu Rp.35,000,000,000 akibat

lelang gagal karena telah dilakukan lelang 2x dan waktu

pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi.

5) BANDAR UDARA BATOM

- Pemenuhan standar pagar pengaman bandar udara dengan pagu

Rp. 2,685,900,000 akibat Gagal Lelang

6) BANDAR UDARA PASIR PANGARAYAN – RIAU


- Lanjutan penyusunan studi Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL)

dengan pagu Rp.570,000,000 akibat tidak dapat dilanjutkan ke

proses lelang (direalisasikan) terkait belum adanya pengesahan atas

ijin RTRW Propinsi Riau.

Sisa Kontrak yang merupakan selisih antara nilai pagu dengan nilai

kontrak kegiatan kontraktual belanja modal sebesar Rp. 230,390,165,759,-

Tanda Bintang Untuk Kegiatan Belanja Modal Sebesar

Rp.149,339,925,000,-

BLU sebesar Rp. 30,323,648,768

Cut Off sebesar Rp. 51,929,535,021

b) Belanja Barang Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.5,579,811,000,- dengan

rincian sebagai berikut : 1) BANDAR UDARA MELONGUANE DI SANGIR TALAUD

- Subsidi angkutan udara perintis dengan pagu Rp. 4,579,813,000

akibat belum dapat dilelang karena telah ada penerbangan komersil,

namun tidak menutup kemungkinan akan dilelang jika penerbangan

komersil sudah tidak melayani lagi

2) BANDAR UDARA WAMENA DI WAMENA

- Subsidi Angkutan BBM Cargo Perintis dengan pagu Rp.999,998,000

tidak dilaksanakan dikarenakan harga per drum terlalu murah.

Sisa Kontrak yang merupakan selisih antara nilai pagu dengan nilai

kontrak kegiatan kontraktual seperti kegiatan subsidi angkutan udara

perintis dan lain – lain sebesar Rp.33,512,079,334,-.

Tanda Bintang untuk kegiatan belanja modal sebesar

Rp.141,304,505,000,-

BLU sebesar Rp. 56,315,347,713,-

Transito / Sisa dana sebesar Rp. 165,835,976,269 ,-

c) Belanja Pegawai Sisa Belanja Pegawai Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2016 sebesar

Rp 135,282,818,699,-, yang merupakan sisa gaji / transito dan tunjangan

lainnya.

BAB IV - 1 LAPORAN KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN






1. Sasaran I : Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 88,57 %, nilai ini dikontribusi oleh 1 indikator pembentuk yang tidak mencapai target yang

ditetapkan disebabkan karena belum direvisinya KM 69 Tahun 2013 tentang

Tatanan Kebandarudaraan Nasional, alasan lain penyebab tidak meningkatnya

realisasi rasio konektifitas antar wilayah ini adalah karena mekanisme perhitungan

masih menggunakan luas wilayah total Negara Kesatuan Republik Indonesia

sementara area pelayanan Bandar Udara ditempatkan pada lokasi lokasi yang

berpenduduk sehingga dengan kata lain nilai rasio 0,62 sebenarnya sudah

mengcover seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sementara

Capaian 100%


deviasai sebesar 0,38 adalah wilayah NKRI yang tidak ditempati penduduk dan

sebagian besar merupakan perairan Nasional.

2. Sasaran III : Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 92,52 %,

indikator ini dibentuk oleh 4 (empat) indikator kinerja dimana terdapat 1 (satu)

indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator yang tidak


1) Indikator “Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi

udara” tidak mencapai target karena :

a. Belum banyaknya teknologi pesawat yang menggunakan bahan bakar

biofuel dan biodiesel di tahun 2017, sehingga hanya sedikit memberikan

kontribusi dalam penurunan emisi gas CO2

b. Masih sedikitnya Bandar Udara yang mengaplikasikan penggunaan

renewable Energi (energy terbaharukan) khususnya dalam penggunaan

Solar Cel dan Hybride Energi sebagai sumber energy untuk Operasional

Bandar Udara

c. Investasi penggunaan Energi Terbaharukan masih relative mahal

dibandingkan dengan penggunaan Bahan Bakar Konvensional

d. Peremajaan pesawat Udara bukan merupakan tugas dan fungsi secara


penurunan Emisi gas buang masih dilakukan institusi lain dan masih

sulitnya untuk mendapatkan data secara cepat dan tepat.

e. Perhitungan penurunan Emisi Gas CO2 masih menggunakan data asumsi,



2) Indikator “Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi

udara”



sebesar 85% dikarenakan adanya Keterlambatan dan Pembatalan

Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Perioda Januari

– November Tahun 2017 dari 14 (empat belas) Badan Usaha Angkutan Udara


Niaga Berjadwal sebanyak 828.031 (delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga

puluh satu) penerbangan

3) Indikator Persentase kepuasan pengguna jasa terhadap layanan jasa berbasis


Capaian Kinerja terkait indicator ini di tahun 2017 mencapai nilai kepuasan

pelanggan sebesar 80,93% atau setara dengan capaian kinerja sebesar

97,21% (80,93/83,25) dari target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara

Sebesar sebesar 83,25% masih belum memenuhi target yang ditetapkan

dengan dengan deviasi sebesar 2,32%.

Adapun kendala yang dihadapi terkait tidak tercapainya capaian kinerja

indicator ini adalah :



penerbangan (bukan end user) yang di tugaskan dengan Surat Penugasan


2) Saat ini belum semua pelayanan Jasa Bandar Udara dapat dilakukan

secara Online karena proses penyusunan aplikasi online yang handal

membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk itu prosesnya dilakukan

secara bertahap.

3. Sasaran V : Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dengan rata rata capaian kinerja

sasaran sebesar 74,63 % yang dibentuk oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Rasio layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar

dan terpencil dengan capaian sebesar 2.50 atau 74,63% dari target yang

ditetapkan sebesar 3,35. Tidak tercapainya target dikarenakan nilai rasio

merupakan perbandingan jumlah rute yang melayani terhadap rute yang

ditetapkan merupakan rute komersil dan perintis. Sedangkan pada tahun 2017

rute perintis yang terlayani hanya 152 rute dari 188 rute yang tercantum dalam

KP 068 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perhubungan

Udara Nomor KP. 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Subsidi

Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan lokasi

Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran

2017.


4. Sasaran VII : Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,65 %,

indikator ini dibentuk oleh 2 (dua) indikator kinerja dimana terdapat 1 (satu)

indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang tidak


1) Indikator “Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknisi






ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 36,92% atau setara dengan

jumlah jabatan fungsional teknisi penerbangan sebanyak 1311 orang. Tidak

tercapainya target dikarenakan :

1) Pengurangan jabatan fungsional penerbangan di lingkungan transportasi

udara ini lebih disebabkan karena adanya optimalisasi yang dilakukan

Ditjen Perhubungan Udara

2) Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat perangkat penunjang


3) Kurangnya staf administrasi dengan kualifikasi yang sesuai, hal ini juga

terkait moratorium yang merupakan kebijakan Kementerian PAN dan RB

untuk tidak melakukan penerimaan CPNS pada Tahun anggaran 2017.






regulasi CASR khususnya Part 61 dan 63 terkait pilot dan personil

penunjang operasi penerbangan lainnya (FA, FOO, FN, AMEL).







tidak dapat dilakukan secara sekaligus dalam tahun yang sama hal ini

terkait dengan rancangan/kerangka pengganggaran serta keterbatasan

instruktur yang memenuhi kompetensi sehingga pemenuhan kebutuhan

jumlah SDM fungsional teknisi penerbangan dilakukan secara bertahap

setiap tahunnya guna memenuhi target Renstra di tahun 2019

7) Adanya kebijakan dari pemerintah (Kementerian PAN dan RB) di tahun

2015 s.d 2016 terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga target di

tahun 2017 masih belum tercapai sementara kebutuhan akan teknisi

penerbangan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah

pesawat udara.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2017 diantaranya sebagai berikut : 1. Kurangnya sumber daya manusia di daerah terkait ketersediaan personil

Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sehingga proses pelelangan mengalami

keterlambatan.

2. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga

berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di

wilayah timur Indonesia.

3. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian

walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga

masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat

ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2018 sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain

(Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan

pekerjaan.

2. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik

yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian

pekerjaan tidak melewati tahu anggaran berjalan.


3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat

mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan

perencanaan.

4. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja

tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja

dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumberdaya yang dimiliki (SDM,

Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana)

7

LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2015– 2019

Instansi : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Visi : “Terwujudnya Konektivitas Nasional Dalam Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

Penjelasan VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah : - Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat,

kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara; - Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi udara yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi

kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air; - Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi udara yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia

jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif; - Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan udara yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan

ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development)serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah

Misi : 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar

wilayah; 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara; 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi udara; 5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sub sektor transportasi udara; 6. Restrukturisasi dan reformasi sub sektor transportasi udara di bidang peraturan,kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan

penegakan hukum secara konsisten; 7. Mewujudkan pengembangan transportasi udara dan teknologi transportasi udara yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan

iklim.

Form RS

TUJUAN SASARAN INDIKATOR CARA MENCAPAI

TUJUAN PROGRAM KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 1. Meningkatkan

konektivitas antar wilayah

1. Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional

1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah. Menenuhi kapasitas konektivitas antar wilayah

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara




Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi udara




5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang pelayanan navigasi penerbangan

6. Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara;

3 . Meningkatkan kinerja pelayanan

sarana dan prasarana transportasi udara







TUJUAN SASARAN INDIKATOR CARA MENCAPAI TUJUAN PROGRAM KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 4. Meningkatkan

kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara



Memenuhikapasitas sarana dan prasarana transportasi udara yang berkelanjutan



5. Meningkatkan layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil



Menenuhi pengembangan layanan transportasi udara didaerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia





Memenuhi SDM Transportasi udara yang profesional


15. Rasio pemenuhan inspektur penerbangan;

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik.


16. Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Meningkatnya jumlah kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi


8. Terwujudnya good governanceand cleangovernment di Ditjen Perhubungan Udara

17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; Mewujudkan transparansi dan dan akuntabilitas kinerja



19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi.

LAMPIRAN 2 :

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TAHUN 2017 REVISI


1.




2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara 3,43 Rasio 3. Rasio Air Traffic Incident (<4 kejadian dari

100.000 pergerakan); 0,00037 Rasio

4. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara; 0,17 Rasio

5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang navigasi penerbangan 0,80 Rasio

6. Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara; 1 Rasio


7. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara 39,31 %

8. Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub sektor transportasi udara; 85 %


83,25 %




11. Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara; 43,31 %

12. Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara; 70 %



3,35 %


14. Prosentase pelaksanaan deregulasiperaturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udaram 78 %



36,92 Rasio


8.


17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara 90,75 % 18. Persentase penyerapan Anggaran Ditjen

Perhubungan Udara; >87 %

19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi 80 %

LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017

Revisi


1.




2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara 3,43 Rasio 3. Rasio Air Traffic Incident (<4 kejadian dari

100.000 pergerakan); 0,00037 Rasio 4. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan

jasa transportasi udara; 0,17 Rasio 5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang navigasi

penerbangan 0,80 Rasio 6. Rasio pemenuhan sertifikasi Bandar Udara; 1 Rasio


7. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi udara; 39,31 %

8. Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub sektor transportasi udara; 85 %


83,25 %



11. Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi udara; 43,31 %

12. Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi udara; 70 %




3,35 %


14. Prosentase pelaksanaan deregulasiperaturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara 78 %



36,92 Rasio


8.


17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; 90,75 %

18. Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara; >87 %

19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi 80 %

Jumlah Anggaran : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp 2.289.549.056.000 Pengembangan Angkutan Udara Perintis. Rp 46.346.164.000 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Rp 379.156.799,000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara. Rp 4.492.547.352,000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan. Rp 259.567.456,000 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan. Rp 48.895.980,000

LAMPIRAN 4:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017

% Target PK Realiasi

1. Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasiona

1. Rasio konektivitas antar wilayah Rasio 0,72

0,62

88,5 2. Meningkatnya keselamatan dan

keamanan transportasi udara; 2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi udara Rasio 3,43

1,22

1,64,43 3. Rasio Air Traffic Incident (<4

kejadian dari 100.000 pergerakan);

Rasio 0,00037

2,8 x 10-5

119,31 4. Rasio gangguan keamanan

pada pelayanan jasa transportasi udara

Rasio 0,17

0,33

182,35

5. Rasio pemenuhan sertifikasi dibidang navigasi penerbangan Rasio 0,80

0,72

90,61 6. Rasio pemenuhan sertifikasi

Bandar Udara; Rasio 1 0,82

82,33



% 39,31

30,1

76,7

8. Persentase capaian On Time



Performance (OTP) sub sektor transportasi udara;

% 85 80,14 94,28


Rasio 83,25

80,93

97,21


Rasio 90

91,82

102,02

4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara


Rasio 43,31

49,95

115,32


Rasio

70

72,73

103,90

5 Meningkatnya layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpenci


Rasio 3,35

2,5

74,63

6 Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi udara

14. Prosentase pelaksanaan deregulasiperaturan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Rasio

78

78

100

7 Tersedianya SDM Ditjen Perhubungan Udara yang kompeten dan professional


%

36,92

33,31

90,23

16. Rasio pemenuhan inspektur penerbangan; % 0,65

0,69

0,69

8 Terwujudnya good governance di Ditjen Perhubungan Udara

17. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; 90,75 90,75 84,75

93,39




>87 >87

87,81

100,93

19. Prosentasi nilai asset Ditjen Perhubungan Udara yang diinventarisasi

80 80

195,24

244,05


LAMPIRAN 5:

URAIAN KEJADIAN PADA AOC 121 dan AOC 135 DENGAN KORBAN JIWA DAN PESAWAT RUSAK BERAT

Tahun

Jumlah Kejadian

Kecelakaan Transportasi

Udara

Ratio Kecelakaan

Transportasi Udara

Uraian Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara

2011 7 24.1

1. Pada tanggal 12 Februari 2011 di Kepulauan Bintan pesawat milik PT. SMAC (AOC 135) dg registrasi PK-ZAI dg jenis pesawat CASA - 212 dg jumlah korban 5 orang meninggal dunia

2. Pada tanggal 7 Mei 2011 di Laut dekat Kaimana Airport pesawat milik PT. Merpati Nusantara (AOC 121) dg Registrasi PK- MZK dg jenis pesawat MA-60 dg jumlah korban 25 orang meninggal dunia.

3. Pada tgl 3 Agustus 2011 di Gunung Duasodara- Sulawesi Utara pesawat milik PT.Nyaman Air (AOC 135) dg Registrasi PK-FUG dg jenis Helikopter Bell - 412 HP dg jumlah korban 10 orang meninggal dunia.

4. Pada tgl 9 September 2011 di Wamena pesawat milik PT. ASI PUDJI ASTUTI AVIATION(AOC 135) dg Registrasi PK - VVE dg jenis pesawat CESSNA - 208B Grand Caravan dg jumlah korban 2 orang dinyatakan hilang .

5. Pada tgl 25 September 2011 di Sumbawa - NTB pesawat milik PT. Airfast Indonesia(AOC 135) dg Registrasi PK-OVC dg jenis Helikopter BELL-412 dg jumlah korban 2 orang meninggal dunia.

6. Pada tanggal 29 September 2011 di Gunung Bahorok - Sumatera Utara pesawat milik PT. Nusantara Buana Air (AOC 135) dg Registrasi PK-TLF dg jenis pesawat CASA 212 dg jumlah korban 18 orang meninggal dunia.

7. Pada tgl 23 Nopember 2011 di Sugapa Airstrip - Papua pesawat milik PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (AOC 135) dg Registrasi PK- VVG dg jenis pesawat CESSNA Caravan C 208 dg jumlah korban 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka

2012 3 5.56 1. Pada tgl 17 Maret 2012 di Tembagapura pesawat milik PT. Airfast Indonesia (AOC


Tahun

Jumlah Kejadian


Udara

Ratio Kecelakaan

Transportasi Udara


135) dg Registrasi PK-ODA dg jenis Helikopter AS 350 B3 dg jumlah korban 3 orang meninggal dunia.

2. Pada tgl 25 April 2012 di Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur pesawat milik PT. ASIPUDJIASTUTI AVIATION (AOC 135) dg Registrasi PK- VV Q dg jenis pesawat PILATUS PORTER PC-6 dg jumlah korban 2 orang meninggal dunia,

3. Pada tgl 25 Agustus 2012 di Bukit Pilar Samarinda pesawat milik PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE (AOC 135) dg Registrasi PK-IWH dg jenis pesawat CESSNA Paper Navajo 31 dg jumlah korban 4 orang meninggal dunia.

2013 1 2.07

Pada tanggal 30 Desember 2013 di Kabanjahe Sumatera Utara (Efarina Hospital Helipad) pesawat milik PT. Derazona Air Services dengan registrasi PK-DAL dengan jenis pesawat Bell 206 B II (helicopter) dengan jumlah korban 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka

2014 4 6,56

1. Pada tanggal 19 Januari 2014 di Tual – Ambon pesawat milik PT. Intan Angkasa Air Services (AOC 135) dengan registrasi PK-IWT jenis pesawat Piper P 31-350 dengan jumlah korban 4 orang meninggal dunia

2. Pada tanggal 2 Desember 2014 di Laut Perairan Kema - Sulawesi Utara milik PT. Elang Nusantara Air (AOC 135) dengan registrasi PK-ERL jenis pesawat Thrust SZR-T 34 dengan jumlah korban 2 orang meninggal dunia.

3. Pada tanggal 17 Desember 2014 di Bandar Udara Illaga pesawat milik PT. Trigana Air Services (AOC 121) dengan registrasi PK-YRU jenis pesawat DHC 6 dengan jumlah korban 1 orang meninggal dunia

4. Pada tanggal 28 Desember 2014 di Laut Perairan antara Jawa dan Kalimantan Pesawat milik PT. Air Asia Indonesia (AOC 121) dengan registrasi AXC dengan jenis pesawat A 320 dengan jumlah korban sebanyak 162 orang meninggal dunia

2015 4 6,084

1. Pada tanggal 12 Agustus Tahun 2015, pesawat Komala Air Crash Landing di Bandara Perintis Ninia Yahukimo papua yang menyebabkan 1 orang teknisi pesawat tewas.

2. 16 Agustus tahun 2015, pesawat Trigana Air


Tahun

Jumlah Kejadian


Udara

Ratio Kecelakaan

Transportasi Udara


Jatuh Di pegunungan rute Bandara sentani – Oksibil, papua yang menyebabkan seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 49 orang tewas.

3. 2 Oktober 2015, Pesawat Aviastar MV 7503 jatuh di pegunungan Latimojong Kab Lawu Sulawesi selatan yang menyebabkan seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 10 orang tewas.

4. 11 Oktober 2015, helicopter PT. Penerbangan angkasa Semesta jatuh di sekitar danau toba yang menyebabkan 5 orang belum diketemukan (belum diketahui keberadaannya).

2016 1

1,48

Pada tanggal 04 Juni 2016, pesawat jenis BELL 206 milik PT. Amur Aviation Indonesia dengan registrasi PK UAF (AOC 135) jatuh di Nabire Papua Barat yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia

2017 1 1,21

Pada tanggal 5 Juli 2017 pesawat jenis Pilatus PC-6 milik PT. AMA dengan registrasi PK RCX (AOC 135) jatuh di Wamena yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia


LAMPIRAN 6:

JUMLAH PENGEMBANGAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA

No.

Nama Bandar Udara Kegiatan

1 BANDARA CUT ALI-TAPAKTUAN Pembangunan gedung terminal

2 BANDARA LASIKIN-SINABANG Pelapisan halaman parkir terminal serta landscape

3 BANDARA REMBELE-TAKENGON

Penyempurnaan gedung terminal Pembuatan jalan akses termasuk saluran drainase

4 BANDARA Dr.FL.TOBING-TAPANULI TENGAH

Pelapisan runway, taxiway, Apron, fillet termasuk marking dan pengawasan Perluasan gedung terminal Pembangunan rumah dinas

5 BANDARA BINAKA-GUNUNG SITOLI

Perpanjangan runway dari 2.000 m x 45 m menjadi 2.250 m x 45 m Lanjutan Renovasi Gedung Terminal

6 BANDARA AEK GODANG-PDG SIDEMPUAN

Penataan gedung terminal (termasuk pek. Interior, perluasan teras, building sign dan sign box) Penataan halaman parkir dan landscape terminal

7 BANDARA DABO-SINGKEP

Pemeliharaan Runway, Taxiway, Apron, Runway Strip Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan dan Jalan Lingkungan

8 BANDARA PASIR PANGARAIAN-RIAU

Pek. Pematangan lahan dalam rangka perpanjangan runway

9 BANDARA FATMAWATI SOEKARNO

Pembangunan gedung kantor Bandara fatmawati Pembuatan Ruang OIC

10 BANDARA MUKO-MUKO Pembangunan Gedung Terminal

11 BANDARA H.AS. HANANDJOEDDIN- TJG. PANDAN

Rehab gedung terminal

12 BANDARA CAKRABHUWANA-PENGGUNG, CIREBON

Perbaikan permukaan landas pacu, taxiway dan apron dengan hotmix termasuk marking

13 BANDARA TUNGGUL WULUNG-CILACAP

Pembangunan Bandara Wirasaba Lanjutan pelapisan runway, taxiway dan apron untuk peningkatan PCN Renovasi gedung PK-PPK dan pembuatan pelataran parkir PK-PPK

14 BANDARA DEWADARU-KARIMUNJAWA Perluasan gedung PKPPK


No.


15 BANDARA BANYUWANGI

Peniktn daya dukung runway volume 2250 m x 30 m, turning area 1875 m2, tapering dengan asphalt hotmix 1237,19 dengan Renovasi gedung terminal

16 BANDARA TRUNOJOYO-SUMENEP

Pekerjaan pelapisan landas pacu dan turning area tebal rata rata 5 cm Bandara Trunojoyo

17 BANDARA RAHADI OESMAN-KETAPANG

Penataan gedung terminal Lanjutan pembangunan dan pelebaran gedung PKP-PK

18 BANDARA SUSILO-SINTANG Lanjutan pekerjaan cut and fill Threshold RWY-09 Pembuatan teras terminal penumpang sisi udara

19 BANDARA NANGAPINOH Renovasi gedung terminal penumpang Pembuatan gapura dan pos jaga

20 BANDARA TJILIK RIWUT-PALANGKARAYA

Lanjutan rekonstruksi landas pacu Lanjutan pembangunan terminal baru Lanjutan pembuatan GSE Road sebagai penghubung antara apron lama dan apron baru

21 BANDARA BERINGIN-MUARA TEWEH

Penataan gedung terminal penumpang Pembuatan GSE Road dan penataan area parkir depan terminal/landscape area terminal

22 BANDARA TUMBANG SAMBA-KALTENG

Pemenuhan standar runway strip (galian dan timbunan) Pembangunan gedung AAB

23 BANDARA KUALA PEMBUANG Pembuatan areal parkir terminal baru

24 BANDARA KUALA KURUN Renovasi gedung terminal Rehabilitasi gedung administrasi

25 BANDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTA BARU

Rehabilitasi dan perluasan gedung terminal termasuk pekerjaan timbunan

26 BANDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEP Pembangunan gedung PKP-PK dan Bak Air

27 BANDARA MALINAU-KALTIM Pembuatan tempat parkir kendaraan operasional dan pegawai

28 BANDARA MELAK Pembuatan landas parkir jenis pesawat helikopter (Helipad) Pembuatan landscape terminal

29 BANDARA TANJUNG HARAPAN- TJ. SELOR

Perpanjangan landas pacu 200 m x 30 m termasuk marking dan turning area Rehab dan perluasan gedung PKP-PK

30 BANDARA NUNUKAN Perpanjangan landas pacu Pembuatan landcape area gedung terminal

31 BANDARA LONG APUNG Perluasan dan penataan gedung terminal Pembangunan gedung operasional

32 BANDARA DATAH DAWAI Pelapisan landas pacu, landas hubung dan landas parkir


No.


33 BANDARA DJALALUDDIN-GORONTALO

Pemenuhan Runway Strip Lanjutan Pembangunan Gedung Administrasi

34 BANDARA NAHA-TAHUNA

Pekerjaan perkerasan runway (1400 m x 30 m), Taxiway (75 m x 18 m), apron (120 m x 60 m), turning area dan marking t Pembangunan Gedung Terminal

35 BANDARA MELONGGUANE DI SANGIR TALAUD

Pekerjaan RESA (90 m x 60 m) Pekerjaan bangunan rumah dinas type 70 (2 unit) dan type 45 (2 unit)

36 BANDARA MUTIARA-PALU

Pekerjaan Timbunan Tanah di Area Runway Strip termasuk R/W Strip area perpanjangan pembangunan gedung operasional tipe 36 4 unit dan tipe 50

37 BANDARA SYUKURAN AMINUDDIN AMIR-LUWUK

Pekerjaan pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m dan perluasan apron termasuk marking Lanjutan Renovasi Berat dan Perluasan Terminal Pembangunan Rumah Operasional Type 36 (4 Unit) dan Type 120 (1Unit)

38 BANDARA KASIGUNCU-POSO

Pekerjaan pemenuhan standart runway strip Pekerjaan penimbunan area parkir kendaraan

39 BANDARA POGOGUL-BUOL

Pelapisan Runway, Taxiway dan Apron dalam Rangka Peningkatan PCN dengan hotmix termasuk marking Perluasan gedung terminal dan penataannya Pembuatan halaman parkir

40 BANDARA TAMPA PADANG MAMUJU

Pekerjaan pembuatan apron dengan rigid termasuk marking Pekerjaan pematangan lahan persiapan sisi darat

41 BANDARA PONGTIKU-TANA TORAJA

Rehabilitasi gedung terminal, Gedung operasional, perumahan dinas, gedung power house dan ground water tank pkp-pk Pembuatan jalan inspeksi, tempat parkir kendaraan dan lanscape gedung opersional, termasuk pelapisan jalan akses dan pelataran parkir terminal

42 BANDARA AROEPPALA-SELAYAR Pembangunan terminal baru

43 BANDARA ANDI JEMMA-MASAMBA

Pekerjaan pembangunan gedung terminal kargo Pekerjaan Rehabilitasi dan perluasan gedung PKP-PK serta pembuatan watch room

44 BANDARA SEKO Perluasan dan Penataan gedung terminal 45 BANDARA ROMPI Pemenuhan standar runway strip

46 BANDARA BONE Pekerjaan rekonstruksi runway, apron, dan taxiway Pembangunan Gedung Operasional

47 BANDARA BUA perluasan terminal pembangunan gedung operasional

48 BANDARA HALUOLEO- Penataan gedung terminal Penumpang termasuk


No.


KENDARI kelengkapan bangunan Pembuatan Bangunan Operasional Type 36,24 Unit

49 BANDARA SUGIMANURU-RAHA

pembuatan rumah dinas type 36 (2 unit) Rehabilitasi dan Penataan Gedung Terminal pembuatan rumah dinas type 36 (2 unit)

50 BANDARA MATAHORA Pelapisan Landas pacu, taxiway dan apron untuk peningkatan daya dukung tebal rata2 10cm penataan landscape areal terminal

51 BANDARA SANGIA NI BANDERA

pembuatan akses penumpang dari terminal keberangkatan lantai 2 ke apron renovasi gedung PKP-PK

52 BANDARA BANDANEIRA-PULAU BANDA

Pekerjaan clearing untuk pemenuhan standar runway strip

53 BANDARA DOBO Penyempurnaan lahan persiapan perpanjangan landas pacu dan penyiapan lahan untuk terminal Penambahan gedung parkir PKP-PK

54 BANDARA OLILIT-SAUMLAKI Perpanjangan runway bandara saumlaki

55 BANDARA NAMNIWEL

perpanjangan runway 250 m x 30 m dan taxiway dari 15 m menjadi 23 m pek. gedung operasional tipe 70 (1 unit), tipe 54 (2 unit), tipe 36 (5 unit)

56 BANDARA DUMATUBUN LANGGUR

Pekerjaan leveling landas pacu, taxiway B, Apron dan Fillet (13.985 M2) Perluasan gedung PKP-PK

57 BANDARA AMAHAI Peningkatan daya dukung dengan hotmix 300 m x 23 m termasuk marking

58 BANDARA WAHAI Pekerjaan pembangunan rumah ibadah (musholah)

59 BANDARA JOHN BECKER Perluasan gedung PKP-PK dan pembangunan watch room termasuk bak penampungan air kap. 10.000 L

60 BANDARA LARAT Pekerjaan pembangunan gedung operasional type 36 (5 unit) dan type 72 (1 unit)

61 BANDARA OESMAN SADIK-LABUHA

Pekerjaan galian tanah di area Apron Pembangunan gedung kantor administrasi

62 BANDARA GAMARMALAMO-GALELA

Lanjutan leveling landas pacu dengan hotmix termasuk marking Pembangunan terminal baru

63 BANDARA KUABANG-KAO Pelapisan untuk peningkatan daya dukung RW AC tebal rata2 5 cm termasuk marking Pembuatan gedung administrasi baru

64 BANDARA EMALAMO Pembanguan gedung PKP-PK 65 BANDARA PITU Perluasan gedung terminal

66 BANDARA BRANGBIJI-SUMBAWA BESAR Pelapisan runway, taxiway dan apron

67 BANDARA MUHAMAD SALAHUDDIN- BIMA

Rehabilitasi dan Penataan Gedung Terminal Tahap II (100%)


No.


68 BANDARA UMBU MEHANG KUNDA/MAUHAU-WAINGAPU Pembangunan Pos Penjagaan Pas Masuk Bandara

69 BANDARA FRANS SALES LEGA/SATARTACIK-RUTENG Leveling taxiway apron

70 BANDARA MALI-ALOR Pemotongan bukit untuk terminal baru

71 BANDARA GEWAYANTANA-LARANTUKA Rehabilitasi gedung kedatangan

72 BANDARA SOA-BAJAWA Penataan dan perluasan terminal

73 BANDARA HALIWEN-ATAMBUA Perpanjangan runway bandara haliwen - atambua

74 BANDARA TARDAMU-SABU Pemenuhan standar runway strip dan daerah transisi Perluasan gedung PKP-PK

75 BANDARA SENTANI-JAYAPURA

Rekonstruksi taxiway B, C, Heli dan IAF untuk peningkatan daya dukung taxiway Heli dan IAF termasuk marking

76 BANDARA MOPAH-MERAUKE Pembangunan gedung terminal tahap II Penyelesaian pembangunan gedung power house (sebagian arsitektur, mekanikal dan elektrikal)

77 BANDARA WAMENA DI WAMENA Pekerjaan Rekonstruksi Apron Bravo dengan rigid

78 BANDARA SERUI DI BIAK Perpanjangan landas pacu dari 1400m x 30m menjadi 1600m x 30m, pelebaran taxiway dan apron termasuk marking

79 BANDARA TANAH MERAH-MERAUKE

Konstruksi peranjangan landas pacu sampai dengan hot mix p 200 m x 30 m termasuk turning area di dua ujung landasa Renovasi dan penataan ruang gedung terminal termasuk ME dan interior di luar furniture (600 M2) Perluasan gedung PKP-PK

80 BANDARA OKSIBIL DI WAMENA Pekerjaan perpanjangan landas pacu

81 BANDARA ENAROTALI DI NABIRE Pembangunan gedung PKPPK

82 BANDARA WAGHETE DI NABIRE

Pemenuhan standar runway strip (94.100 M3) termasuk box culvert (34 M)

83 BANDARA TIOM PAPUA Pembangunan gedung PKP-PK

84 BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA PAPUA

Lanjutan Pembangunan terminal penumpang Tahap III (selesai)

85 BANDARA KAMUR PAPUA Pembangunan gedung PKP-PK

86 BANDARA BOKONDINI DI WAMENA

Pembangunan gedung terminal penumpang Perluasan dan rehabilitasi gedung PK-PPK termasuk watch room

87 BANDARA KEPI MERAUKE Pelapisan landasan pacu dengan hotmix termasuk marking

88 BANDARA EWER IRIAN JAYA Rehabilitasi dan Penataan Terminal 89 BANDARA ILLU IRIAN JAYA Pemenuhan standar runway strip (galian dan


No.


timbunan) 90 BANDARA SENGGEH Pembuatan gedung kargo 91 BANDARA ILLAGA NABIRE Pengembangan Bandara Sinak

92 BANDARA ELELIM

Pelapisan landas pacu dengan hotmix tebal rata2 5 cm dan turning area termasuk marking Pembangunan gedung terminal penumpang Pembangunan gedung PKPPK dan Watch room

93 BANDARA NOP GOLIAT

Perpanjangan Landas Pacu (150 m x 45 m) Runway 25 Termasuk turning area dan marking Pembangunan Bandar Udara Sobaham (Landas Pacu 800 M x 23 M, Apron 60 M x 40 M, Terminal 20 M x 10 M) Pembangunan Bandar Udara Sobaham (Landas Pacu 800 M x 23 M, Apron 60 M x 40 M, Terminal 20 M x 10 M)

94 BANDARA KIWIROK Pekerjaan pembangunan gedung administrasi

95 BANDARA DOMINIQUE EDUARD OSOK-SORONG

Lanjutan Pembangunan Konstruksi Perpanjangan RW 24 (30M X 200 M), Pelebaran Landas Pacu (7M X 1200M) termasuk markin

96 BANDARA TOREA-FAK FAK Pembangunan Gedung PKP-PK Bandara werur Perluasan Terminal Bandara (termasuk ME) Pekerjaan Rehab Gedung Genset

97 BANDARA BINTUNI-MANOKWARI Pelapisan Landasan Pacu termasuk marking

98 BANDARA KAIMANA-FAK FAK Pelapisan Landas Pacu, Taxiway dan Apron Tebal Rata-rata 5 cm dengan Aspal Hotmix termasuk Marking dan Pengawasan

99 BANDARA TEMINABUAN-SORONG Rehabiilitasi Gedung Terminal

100 BANDARA KAMBUAYA-MANOKWARI Pembangunan gedung power house

101 BANDARA MARINDA

Perluasan dan penataan Gedung Terminal Penumpang Pembuatan Jalan Lingkungan dan area parkir terminal


LAMPIRAN 7:

JUMLAH PRASARANA YANG TELAH MENERAPKAN KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

No.

Nama Bandara

Keterangan

1. Maimun Saleh - Sabang IJIN LINGKUNGAN No. 660/BP2T/074/2015 Tgl. 2 Feb. 2016

2. Malikul Saleh - Lhok Seumawe Kep. Bupati Aceh. No. 660/BP2T/III/2016. Tgl. 02 Pebruari 2016. Tentang Ijin Lingkungan

3. Fatmawati Soekarno - Bengkulu IJIN LINGKUNGAN No. 503/14.b/06/KP2T/TH 2016 Tgl. 12 Febr 2016

4. Mukomuko - Mukomuko IJIN LINGKUNGAN No. 503/14.b/07/KP2T/TH 2016 Tgl. 12 Febr 2016

5. Enggano - Enggano IJIN LINGKUNGAN No. 503/14.b/08/KP2T/TH 2016 Tgl. 12 Febr 2016

6. Naha - Tahuna Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 218 Tahun 2016 Tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Bandara Naha - Tahuna

7. Melongguane - Sangir Talaut Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 220 Tahun 2016 Tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Bandara Melongguane

8. Rendani - Manokwari Kep. Gub. Ttg. IZIN LINGKUNGAN No. 660/92/4/2016 tgl 1 April 2016

9. Utarom - Kaimana Kep. Gub. No. 660/90/4/2016 ttg. IZIN LINGKUNGAN Tgl. 1 April 2016

10. Marinda - Waisai, Raja Ampat Kep. Gub. No. 660/93/4/2016 ttg. IZIN LINGKUNGAN tgl. 1 April 2016


LAMPIRAN 8:

TABEL DAFTAR SERTIFIKAT BANDAR UDARA YANG TELAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2017

No. Nama Bandara Nomor Sertifikat Masa Berlaku

1 TEMINDUNG 0118/SBU-DBU/I/2017 1/9/22

2 NUNUKAN 0119/SBU-DBU/I/2017 1/11/22

3 TEBELIAN 0120/SBU-DBU/I/2017 1/30/22

4 NAMNIWEL 0123/SBU-DBU/II/2017 2/17/22

5 ENGGANO 0121/SBU-DBU/III/2017 3/1/22

6 DEPATI PARBO 0122/SBU-DBU/III/2017 3/1/22

7 GEWAYANTANA 0124/SBU-DBU/III/2017 3/10/22

8 LETUNG 0125/SBU-DBU/III/2017 3/8/22

9 JOS ORNO IMSULA 0126/SBU-DBU/III/2017 3/9/22

10 MOROWALI 0127/SBU-DBU/IV/2017 4/7/22

11 DAVID CONSTANTIJN SAUDALE 0130/SBU-DBU/IX/2017 9/11/22

12 DOBO 0128/SBU-DBU/V/2017 5/29/22

13 DEWADARU 0129/SBU-DBU/VI/2017 6/12/22

14 NAHA - TAHUNA 0131/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

15 MUARA BUNGO 0132/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

16 REMBELE 0133/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

17 BINAKA 0134/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

18 EMALAMO 0135/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

19 DABO SINGKEP 0136/SBU-DBU/X/2017 10/6/22

20 POGOGUL 0137/SBU-DBU/X/2017 10/9/22

21 RAJA HAJI ABDULLAH 0138/SBU-DBU/X/2017 10/9/22


No. Nama Bandara Nomor Sertifikat Masa Berlaku

22 UMBU MEHANG KUNDA 0139/SBU-DBU/X/2017 10/9/22

23 TOREA 0140/SBU-DBU/X/2017 10/9/22

24 SELUWING 0141/SBU-DBU/X/2017 10/9/22

25 NAMROLE 0142/SBU-DBU/X/2017 10/9/22

26 RENDANI 0143/SBU-DBU/X/2017 10/9/22


LAMPIRAN 9 :

REGISTER BANDAR UDARA YANG DI KELUARKAN SAMPAI TAHUN 2017

No. Nama Bandara Penyelenggara Nomor

Register Masa Berlaku

Register Bandar Udara Umum

1 DIRUNG

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika – Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

32 /RBU-DBU/I/2017 1/13/20

2 DATAH DAWAI Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai

33 /RBU-DBU/I/2017 1/23/20

3 KOROWAY BATU

Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah

34 /RBU-DBU/VI/2017 6/16/20

Register Bandar Udara Khusus

4 SENAKIN PT. Sinar Kencana Inti Perkasa

9/RBU.KNP-DBU/IX/2017 31/03/20

5 SUNGAI BENGKAL PT. Satya Kisma Usaha 13/RBU.KNP-

DBU/II/2017 8/10/19

6 BATANG MERANGIN PT. Kresna Duta Agroindo 14/RBU.KNP-

DBU/I/2017 26/07/19

7 SEI PELAKAR PT. Kresna Duta Agroindo 15/RBU.KNP-DBU/I/2017 9/09/19

8 BATANG GADING PT. Satya Kisma Usaha 17/RBU.KNP-

DBU/VIII/2017 2/04/20

9 LANGADANG PT. Tapian Nadenggan 18/RBU.KNP-DBU/IV/2017 14/02/20

10 LETKOL WISNU

Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng - Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

21/RBU.KNP-DBU/II/2017 8/05/19

11 NAHIYANG PT. Mitra Karya Agroindo 28/RBU.KNP-DBU/V/2017 26/03/20

12 TANAH LAUT PT. Smart Tbk 31/RBU.KNP-DBU/IX/2017 18/04/20

13 SALAKANAGARA - TANJUNG LESUNG

PT. Banten West Java Td. 43/RBU.KNP-DBU/VI/2017 6/12/20

Rgister Bandar Udara Khusus – Sementara

14 PULAU BAWAH WATER AERODROME

PT. Pulau Bawah 3/RBUS-DBU/X/2017

6/11/17


LAMPIRAN 10 : JUMLAH PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU YANG TELAH SELESAI DAN SIAP

DIRESMIKAN BEROPERASI TAHUN 2015

NO BANDAR UDARA PROVINSI

1. Bandar Udara Anambas Kepulauan Riau

2. Bandar Udara Namniwel Maluku

JUMLAH PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU YANG TELAH SELESAI DAN SIAP



1. Bandar Udara Miangas Sulawesi Utara

2. Bandar Udara Morowali Sulawesi Tengah

JUMLAH PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU YANG TELAH SELESAI DAN SIAP



3. Bandar Udara Werur Papua Barat

4. Bandar Udara Maratua Kalimantan Timur

5. Bandar Udara Koroway Batu Papua


LAMPIRAN 11 : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2017 DI BIDANG PERHUBUNGAN

UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No. Nama Peraturan Tentang

1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2017

Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017


Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia


Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya


Tata Cara Pengajuan Dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia


Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan


Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara


Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecomunication Service Providers)


Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara


Pengelolaan Limbah Dan Zat Kimia Pengoperasian Pesawat Udara Dan Bandar Udara

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016RWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016RWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016SWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016SWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016WWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09



http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ016Z2dWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09



http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05EVWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09



http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05EZ2dWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09






http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UTWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09



http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UUWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UUWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09




Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbangan dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara


Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan


Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, International dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan


Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UVWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UVWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UZ2dWRUZJVlU0Z01qQXhOdz09







Tahun 2017 Kesealamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)


Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang


Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil (EXEMPTION)


Program Pelatihan Bagi Personel Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) Tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)


Perizinan Lisensi Dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online)


Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan


Kriteria Dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis Dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

30 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80

Program Keamanan Penerbangan Nasional

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ056UWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09






Tahun 2017


Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safetyregulations P Art 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)


Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan


Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar


Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Jayapura


Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi


PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2017 YANG TELAH DITETAPKAN (BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSPORTASI SELURUH INSTANSI DI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI)



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2017

Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjungan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan


Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi


Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ01qRWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09




http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05ETWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05ETWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05UQWdWR0ZvZFc0Z01qQXhOdz09






Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian


Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Tata Cara Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/ Inpassing


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2017 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 68 Tahun 2017

Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (CAP) ICAO UNIVERSAL SAFETY OVERSIGHT AUDIT PROGRAMME CONTINOUS MONITORING APPROACH (USOAP-CMA)


Perubahan Nama Bandar Udara di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bandar Udara Arung Palakka


Rencana Induk Bandar Udara Rar Gwamar-Dobo Di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku


Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang Mission Aviation Fellowship (MAF)

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05EWTNJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05EWTNJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9




Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat


Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peyelesaian Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continous Monitoring Approach (USOAP-CMA)

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 660 Tahun 2017

Rencana Induk Bandar Udara Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua


Penetapan Nama Bandar Udara Samarinda Baru Di Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto


Tim Percepatan Pengundangan dan Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP


Penetapan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai Bandar Udara Internasional

10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 830 Tahun 2017

Perubahan Nama Bandar Udara Blimbingsari Diubah Menjadi Bandar Udara Banyuwang Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur


Penetapan Nama Bandar Udara Langgur Di Kabupaten Maluku Tenggara Menjadi Bandar Udara Karel Sadsuitubun


Rencana Induk Bandar Udara Bomakia Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua


KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2017 YANG TELAH DITETAPKAN (BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSPORTASI SELURUH INSTANSI DI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI)



Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 166 Tahun 2017

Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan kementerian Perhubungan


Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Pembangunan Transportasi di Wilayah Provinsi


Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438H)


Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017


Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)


Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ016azVJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9



http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05USXlJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05USXlJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05UWTVJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05UWTVJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05qQTJJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05qQTJJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05qSTJJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ05qSTJJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/UzFBZ056ZzJJRlJoYUhWdUlESXdNVGM9






Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Pembentukan Tim Kajian Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional


Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Perhubungan


Pemberian Izin Usaha Angkutan Multimoda Kepada PT. Berkah Multi Cargo Untuk Menyelenggarakan Angkutan Multimoda


Penetapan Pemenang Penilaian Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan (Transportation Safety Management A Ward) Tahun 2017

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2017 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: IM 16 Tahun 2017

Perataan Distribusi Jadwal Penerbangan dan Slot Time Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penerbangan

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2017 YANG TELAH DITETAPKAN (BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSPORTASI SELURUH INSTANSI DI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI) No. Nama Peraturan Tentang

1 Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: IM 1 Tahun 2017

Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi

2 Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: IM 2

Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun



Tahun 2017 2018

3 Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2017

Pencegahan Penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Bidang Perhubungan


Pemeriksaan Kelaikan Sarana Transportasi


Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438H)


Perubahan Pelaksanaan Monitoring dan Berakhirnya Masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 (1438 H)


Pelaksanaan Piket Sabtu dan Minggu untuk Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Jasa Transportasi Di Linkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017


Pelaksanaan Monitoring Perkembangan Proyek Strategis Nasional Melalui Aplikasi E-Psn

13 Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: IM 20

Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan



Tahun 2017


MONITORING ANGKUTAN NATAL TAHUN 2017 DAN TAHUN BARU 2018

SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2017 YANG TELAH DITETAPKAN

(BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSPORTASI SELURUH INSTANSI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI)


1 Surat-Edaran Nomor: SE 3 Tahun 2017

Pembangunan, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2 Surat-Edaran Nomor: SE. 6 Tahun 2017

Kewajiban Memberikan Pelayanan Pada Hari Libur Nasional Dalam Rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017


Penyiapan Materi Menteri Perhubungan dan Petunjuk Pejabat Pendamping Serta Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan


Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2018


Larangan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Obyek-obyek Vital Transportasi Nasional


Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2017


Persiapan Dan Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)


Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan TransportasiDan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)


Pelaksanaan Tugas Operasional/Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2017




Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Percepatan Pemerataan Pembangunan


Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2018


Monitoring Angkutan Natal Tahun 2017 Dan Tahun Baru 2018


Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi Dan Persiapan Pelaksanan Angkutan Natal Tahun 2017 Dan Tahun Baru 2018


Persiapan Menghadapi Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018

PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 008 Tahun 2017

Tatanan Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional

2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 017 Tahun 2017

Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-09 (Advisory Circular Part 171-09) Penggunaan Internet Publik Untuk AplikasiAeronautika


Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR-139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports)


Apron Management Service




Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 (Advisory Circular CASR Part 139-11), Lisensi dan/atau Rating Personel Bandar Udara


Pedoman Teknis Operasional Bagian 171-10 (Advisory Circular Part 171-10) Tata Cara Dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Kegiatan Penerbangan


Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara


Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-03 (Advisory Circular Part 69-03) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan


Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal


Program dan Tata Cara Pengawasan dan Investigasi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara


Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan


Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pemberian Tanggapan Dan Pemantauan ICAO State Letter


Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 564 Tahun 2015 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan pada Pelayanan NavigasI penerbangan


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-02 (Staff Instruction CASR 21-02) tentang Sertifikat Kelaiudaraan untuk Pesawat Udara dan Persetujuan yang Berkaitan (Airworthiness Certification of Aircraft and Related Products)

15 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP

Petunjuk Teknis Pengawasan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (Airport Emergency Plan)



172 Tahun 2017 dan Pertolongann Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)


Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-01 (Staff Instruction CASR Part 21-01) Prosedur untuk Sertifikasi Tipe (Type Certification Procedures)


Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 650 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69-01 (Staff Instruction Part 69-01) Pengujian Lisensi dan Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan


Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektur Navigasi Penerbangan


Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Advisory Circular 139-08)


Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara


Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara


Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Direkotrat Jenderal Perhubungan Udara


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Staff Instruction 139-10) tentang Prosedur Pengawasan Program Pemeliharaan Konstruksi Perkerasan Bandar Udara (Pavement Management System)


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.14 (Staff Instruction Part 8900-5.14) tentang Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris (English Language Proficiency Testing)




Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-3.324 (Staff Instruction 8900-3.324) tentang Prosedur Persetujuan dan Inspeksi terhadap Manual Pengoperasian PEsawat Udara (Approval and Inspection of Operation Manual)


Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Advisory Circular 139-05)


Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 287 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-01 (AdvisoryCircular Part 69-01) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Registrasi serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (Staff Instruction 139-01)


Indikator Kinerja Keselamatan (Safety Performance Indicator (SPI)) untuk Penyelenggara Bandar Udara Dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Kinerja Keselamatan Yang Dapat Diterima (Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)) untuk Penyedia Jasa Penerbangan


Petunjuk Teknis PEraturan KEselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-4.10 (Staff Instruction 8900-4.10) tentang Penerbitan dan Pengawasan untuk Otorisasi Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) (Issuance and Surveillance for Reduced Vertical Separation Minimum (RCVM) Authorizations)


Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara


Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal



Perhubungan Udara

34 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 234 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 283 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (Staff Instruction) Inspector Training System (ITS) Inspektur Navigasi Penerbangan


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175-02 (Staff Instruction Part 175-02) Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika


Petunjuk Teknis Bagian 8900 - 2.13 (Staff Instruction 8900-2.13) Prosedur Sertifikasi Dan Pengakuan Organisasi Perawatan Pesawat Udara Di Luar Negeri (Certification or Recognition For Foreign Approved Maintenance Organization (AMO))


Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan


Pedoman Teknis Manajemen Resiko (Risk Management) Keamanan Penerbangan


PedomanPenyusunan danTataCara Pengesahan ProgramKeamananPenerbangan


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamtan Penerbangan Sipil Bagian 19-01 (Staff Instruction 19-01) Sistem Pelaporan Kejadian Wajib (Mandaratory Occurrence Reporting System)


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (Staff Instruction 19-02) Sistem Pelaporan Sukarela Voluntary Reporting System (VRS)


Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (Advisory Circural 19-02) Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System (VRS))


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipi lBagian 8900-5.2 (Staff Instruction 8900-5.2) tentang Prosedur Sertifikasi Personel Dan Tugas Dan Tanggung Jawab Inspektur Operasi Penerbangan (Personnel



Licensing Procedures And Flight Operations Inspector Tasks And Responsibilities)


Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian19-01 (Advisory Circular 19-01) Sistem Pelaporan Kejadian Wajib (Mandatory Occurrence Reporting System)


Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 272 Tahun 2015 Tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan


Petunjuk Pelaksanaan raturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65-01 (Staff Instruction Part 65-01) tentang Prosedur Pemberian Sertifikasi Kecakapan Personel Ahli Perawatan Pesawat Udara (I)


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143-01 (Staff Instruction Casr Part 143- 01) Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan


Amatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part67-01) Subbagian tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation Medical Examination Procedur)


Formulir Petunjuk Teknis-01 Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction (SI)) Form-01 Aviation Medical Center (AMC))


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.2 (Staff Instruction Part 8900-6.2) Tentang Pemerikasaan Ramp (Ramp Inspection)


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Staff Instruction 141-01) tentang Prosedur Sertifikasi, Persyaratan Operasi dan Pengawasan untuk Sekolah Penerbang Certification, Operating Requirement and Countinuing Surveilance For Pilot Schools)


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147-01 (Staff Instruction 147-01) Sertifikasi atau Perpanjangan atau Perubahan dan Pengawasan untuk Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat udara Bedasarkan PKPS Bagian 147 (Certification or Renewal



or Amandement and Surveillance of A CASR PART 147 Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO)


Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome)


Petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 183-05 (SI 183-05) tentang administrasi perwakilan dokter penguji kesehatan penerbangan yang ditunjuk


Petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 183-04 (SI 183-04) tentang administrasi untuk perwakilan pengujian teknisi perawatan pesawat udara yang ditunjuk


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147-02 (AC 147-02) Penyusunan Kurikulum Dan Silabus Dasar


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan (Staff Instruction CASR PART 173-02) tentang Pemberian Persetujuan Penyelenggaraan Pereancangan Prosedur Penerbangan


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-03 (Staff Instruction 19-03) Program Analisis Data Penerbangan (Flight Data Analysis Program)


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-04 (Staff Instruction 19-04) Sistem Dokumentasi Keselamatan Penerbangan (Flight Safety Document System (FSDS))


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-05 (Staff Instruction 19-05) tentang Petunjuk Teknis (Panduan) Safety Management System (SMS) untuk Para Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Operator


Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21-45 (Advisory Circular21-45) Persetujuan Kelaikudaraan Peralatan Airbone Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) (Airworthiness Approval of Airbone Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Equipment)




Standar Teknis dan Operasi Bagian 170-02 (Manual of Standard CASR Part 170-02) Prosedur Komunikasi Penerbangan (Manual on Aeronautical Communication Procedures)


Pedoman Teknis Operasional Bagian 120-28 (Advisory Circular 120-28) Kriteria untuk Persetujuan


Petujuk Teknis Bagian 8900-3.2 (Staff Instruction 8900-3.2) Exemption, Deviations, Waivers and Authorisation


Petujuk Teknis Bagian 8900-3.181 (Staff Instruction 8900-3.181) Authorization, Conditions and Limitations (ACL)


Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.1 (Staff Instruction Part 8900-6.1) tentang Pemeriksaan Pesawat Udara (Aircraft nspection)

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 015 Tahun 2017

Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan

2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 019 Tahun 2017

Susunan Keanggotaan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo-Biak Tahun 2017-2020


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah-Merauke Tahun 2017-2020


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I UtamaSentani-JayapuraTahun 2016-2019

5 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP

Tim Pelaksanaan Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara


No. Nama Peraturan Tentang 030 Tahun 2017 (Aircraft Aeronautical Station Licence)


Penetapan Inspektur Navigasi Penerbangan Tahun 2017


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Lombok Tahun 2017-2020


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 4524 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado Tahun 2016-2019


Tim Pelaksana Volcanic Ash Exercise (Volphin 17/01)


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017


Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Bintan


Tim Kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan


Third Meeting of The Working Group on The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3)


Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 119 Tahun 2017 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 071 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandara


No. Nama Peraturan Tentang Baru Di Bintan


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan Tahun 2017-2020


Petugas Pelaksana Pengelola Slot Time (Indonesia Airport Slot Managenment (IASM))


Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 154 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba


Tim Percepatan Penyelesaian Regulasi Tindak Lanjut Temuan ICAO USOAP


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 119 Tahun 2017 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017


Penetapan Indikator Kinerja Keselamatan (Safety Performance Indicator (SPI)) dan Tingkat Kinerja Keselamatan Yang Dapat Diterima (Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)) Bidang Navigasl Penerbangan


Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2017


Tim Pelaksanaan Program Optimalisasi Penyerapan Pilot Baru Lulusan Sekolah Penerbangan (AB INITIO) Tahun 2017


Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 104 Tahun 2017 tentang Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Tahun


No. Nama Peraturan Tentang 2016-2019


Program Mitigasi Penerapan Prosedur Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris


Standar Operasional Prosedur Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara


Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016


Indikator Kinerja Keselamatan (Safety Perfomance Indicator/SPI) dan Tingkat Keselamatan yang dapat Diterima (Acceptable Level of Safety Perfotmance/ALoS) Bidang Bandar Udara


Rute dan Penyelenggaraa Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2018


Rute dan Penyelenggaraa Angkutan Udara Perintis untuk Penumpang serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2018


Tim Pengawasan Bagasi Penumpang di Bandar Udara


Kelompok Kerja Penyusunan Ratifikaasi Protokol tentang PErubahan PAsal 50 (A) dan 56 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang Tahun 2017-2020


Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau-Padang Tahun 2018-2020




Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada Rute Penerbangan yagn belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

INSTRUKSI DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1 Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: INST 001 TAHUN 2017

Peningkatan Kewaspadaan Dalam Menghadapi Musim Hujan dan Kondisi Visibility Below Minima di Bandar Udara serta Penanganan Dampak Sebaran Abu Vulkanik Terhadap Operasi Penerbangan

2 Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: INST 002 Tahun 2017

Smartphone Samsung Galaxy Note7

3 Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: INST.003 TAHUN 2017

Upaya Peningkatan Penanganan Ancaman Bom (Bomb Threat) pada Penerbangan Sipil


Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Bandar Udara

5 Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: INST 006 Tahun 2017

Pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2017


Sikap Personel Keamanan Penerbangan dalam Bertugas di Bandar Udara


Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Udara Haji Tahun 1438 H/2017 M

8 Instruksi Jenderal Hubud Nomor: INST 010 TAHUN 2017

Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2017


SURAT EDARAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2017 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN


1 Surat Edaran Nomor: SE.03 Tahun 2017

Instruksi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

2 Surat Edaran Nomor: SE 13 Tahun 2017

Pelayanan Penerbangan pada Keadaan Kahar (Force Majeure) yang Disebabkan oleh Peningkatan Aktivitas Seismik Gunung Berapi di Indonesia


Dukungan Terhadap Pemulihan Sektor Perekonomian dan Pariwisata di Bali


Kegiatan yang Berkaitan dengan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa


LAMPIRAN 12 :

PERHITUNGAN RASIO KECELAKAAN AOC 121 Dan AOC 135

Jumlah Kejadian Kecelakaan AOC 121 & 135 = 1 Kejadian Jumlah Pergerakan AOC 121 & 135 = 814,974 Pergerakan

Sehingga Rasio Kecelakaan =

Rasio = 1,22


LAMPIRAN 13:

KOTA TERHUBUNGI PERINTIS DAN KOMERSIAL

NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA 1 KUTACANE 64 FAWI 127 MALANG 190 TIMIKA 2 SINGKIL 65 SUGAPA 128 SEMARANG 191 BIMA 3 BLANGPIDIE 66 WAGHETE 129 YOGYAKARTA 192 PUNCAK JAYA 4 TAPAK TUAN 67 MULIA 130 SOLO 193 PALU

5 GAYO LUWES 68 MOANAMANI 131 PADANG SIDEMPUAN 194 NABIRE

6 PULAU PULAU BATU 69 SERUI 132 TELUK

BINTONI 195 TAHUNA

7 PASAMAN BARAT 70 BATOM 133 BUNGO 196 DENPASAR

8 ROKOT 71 DABRA 134 TAKENGON 197 YAHUKIMO 9 SILANGIT 72 BOROME 135 MUARA TEWEH 198 JEMBER 10 MUKOMUKO 73 KARUBAGA 136 BATULICIN 199 NUNUKAN 11 ENGGANO 74 LUBAN 137 BAU BAU 200 CIJULANG

12 DABO SINGKEP 75 ELELIM 138 GUNUNG SITOLI 201 LABUHA

13 TB. KARIMUN 76 MEMBERAMO RAYA 139 BINTUNI 202 OKSIBIL

14 PASIR PANGARAIAN 77 TIOM 140 BANYUWANGI 203 SAUMLAKI

15 TEMBILAHAN 78 MAMIT 141 SUMBAWA BESAR 204 BAJAWA

16 LETUNG 79 KENYAM 142 MABA 205 LAHAT

17 KUALA PEMBUANG 80 KOBAGMA 143 BUOL 205 PUTU SIBAU

18 KUALAKURUN 81 MAPENDUMA 144 NAGAN RAYA 207 AMBON

19 PURUKCAHU 82 MUGI 145 PANGKAL PINANG 208 DUMAI

20 NANGAPINOH 83 KUYAWAGE 146 KERINCI 209 MOROTAI 21 LONGBAWAN 84 BOKONDINI 147 GORONTALO 210 KOLAKA 22 LONG APUNG 85 BEOGA 148 DOBO 211 TANA TORAJA

23 BINUANG 86 AGIMUGA 149 SORONG 212 BANDAR LAMPUNG

24 KALIMARAU 87 POTOWAI 150 SIBOLGA 213 KETAPANG

25 LONGLAYU 88 BILOGAI 151 LANGGUR 214 TANJUNG PINANG

26 MARA TUA 89 DEKAI 152 KUPANG 215 NATUNA 27 DATAH DAWAI 90 KEPI 153 BENGKULU 216 MANOKWARI 28 SANGATA 91 EWER 154 BIAK 217 MALINAU 29 MELAK 92 KOKONAO 155 RUTENG 218 MANADO

30 MUARA WAHAU 93 JILA 156 GALELA 219 JAYAPURA

31 KARIMUN JAWA 94 JITA 157 LARANTUKA 220 BALIKPAPAN


NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA NO NAMA KOTA

32 BAWEAN 95 TSINGA 158 TANJUNG PANDAN 221 LUBUK

LINGGAU

33 NAHA 96 ALAMA 159 SELAYAR 222 SIBORONG-BORONG

34 MIANGAS 97 PARO 160 SAMPIT 223 JAKARTA 35 BONE 98 WANGBE 161 ENDE 224 KOTABARU 36 MASAMBA 99 KAPIRAYA 162 JAKARTA-HLP 225 MUNA 37 SEKO 100 KILMIT 163 ATAMBUA 226 TERNATE 38 RAMPI 101 DUMA 164 KENDARI 227 MAKASSAR 39 KISAR 102 AGADUGUME 165 BATAM 228 BANDA ACEH

40 SANANA 103 TANAH MERAH 166 BANDUNG 229 PALEMBANG

41 GEBE 104 KAMUR 167 PANGKALAN BUN 230 PEKAN BARU

42 BANDA 105 OKABA 168 SURABAYA 231 JAMBI 43 NAMLEA 106 KIMAM 169 TARAKAN 232 PONTIANAK

44 WAHAI 107 BOMAKIA 170 TANJUNG REDEB 233 SINTANG

45 KUFAR 108 MINDIPTANA 171 POSO 234 BANJARMASIN 46 MOA 109 SENGGO 172 MAPPI 235 LUWUK

47 LARAT 110 BADE 173 LABUHAN BAJO 236 MAMUJU

48 AMAHAI 111 WANAM 174 KAO 237 AMPANA

49 WAISAI 112 YANIRUMA 175 MEDAN 238 TANJUNG SELOR

50 KAMBUAYA 113 MANGGELUM 176 PALOPO 239 SABU

51 AYAWASI 114 WANGGEMA-LO 177 TOLI-TOLI 240 MATAK

52 INANWATAN 115 ABOGE 178 SINABANG 241 SAMARINDA

53 TEMINABUAN 116 KOROWAIBATU 179 ROTE 242 PALANGKARAY

A

54 KABARE 117 KIWIROK 180 PRAYA, LOMBOK 243 FAK-FAK

55 WERUR 118 TERAPLU 181 SABANG 244 SUMENEP 56 KEBAR 119 ABOY 182 ALOR 245 CILACAP

57 NUMFOR 120 SURU-SURU 183 LHOKSEUMAWE 246 WAINGAPU

58 BABO 121 SILIMO 184 RAJA AMPAT 247 KAIMANA 59 ANGGI 122 HOLUWUN 185 WANGI-WANGI 248 MAUMERE

60 BOTAWA 123 SOBAHAM 186 MELONGGUANE 249 TAMBOLAKA

61 SINAK 124 PASEMA 187 KEP. TALAUD 250 WAMENA 62 ILAGA 125 ANGGRUK 188 PADANG 251 TASIKMALAYA 63 ILLU 126 NINIA 189 MERAUKE 252 LEWOLEBA


LAMPIRAN 14 :

DOKUMENTASI KEGIATAN

TERMINAL

RUN WAY

Bandar Udara Baru Maratua

TERMINAL

APRON

Bandar Udara Baru Werur Papua


RUN WAY

TERMINAL

Bandar Udara Baru Korowai Batu

Renovasi Gd. Terminal Penumpang

Renovasi Gd. Terminal Penumpang

Bandar Udara Alas Lauser Kutacane

Normalisasi Run Way Strip

Normalisasi Run Way Strip

Bandar Udara Rambele Takengon


Pekerjaan Cut And Fill

Pekerjaan Cut And Fill

Bandar Udara Blangkejeren

Pengadaan X-Ray Bagage

Perpanjangan Ladas Pacu

Bandar Udara Namniwel

Terminal Baru

Ruang Tunggu Terminal Baru

Bandar Udara Tjilikriwut Palangkaraya

RUANG KEBERANGKATAN TAMPAK SISI DARAT


Pengarahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kepada Lulusan Akademi Pilot Asal Papua

Menhub Dan Dirjen Hubud Mendampingi

Presiden Di Trunojoyo Sumenep Tinjauan Ke Posko Nataru Dengan Menteri

Perhubungan

Monitoring Angkutan Haji Tahun 2017


Kepala Otoritas Bandar Udara Menyampaikan

Sambutan Sesditjen Perhubungan Udara Kepala Bagian Perencana Sebagai Ketua

Pelaksana

Nara Sumber Biro Perencanaan Kemenhub

Didamping Bagian Perencanaan Hubud Nara Sumber Itjen Kemenhub Didampingi

Bagian Perencanaan

Tim Bimtek Dan Sosialisasi Penyusunan lakip

2017 Tim Bimtek Dan Sosialisasi Penyusunan LAKIP 2017

Tim Dan Peserta Tim Dan Peserta

Untitled - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Documents