UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA - Karya Ilmiahskripsi.narotama.ac.id/files/12108019 - ARMAN MUSTAFA.pdf · masyarakat dirugikan dengan tidak mengalirnya air minum PDAM saat-saat dibutuhkan

i

T E S I S

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ARMAN MUSTAFANIM: 12108019

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

TAHUN 2009

ii

T E S I S

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ARMAN MUSTAFANIM: 12108019

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

TAHUN 2009

iii

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh:ARMAN MUSTAFA

NIM: 12108019

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

TAHUN 2009

iv

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL ................................

Oleh:Pembimbing

ENDAH LESTARI. D, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Dr. MARTEN L. SOUHOKA, SH, MS

v

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Program Pascasarjana

Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan diterima untuk memenuhi

syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada tanggal ……………..

TIM PENGUJI

1. Ketua : …………………………..

2. Anggota : …………………………..

3. Anggota : …………………………..

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah

SWT. Atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselenggarakan dengan baik.

Dengan ketulusan hati yang sangat dalam penulis mengucapkan

rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, dukungan,

saran dan kritikan yang telah diberikan. Untuk itu perkenankanlah saya

mempersembahkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H.R. Djoko Soemadijo, SH selaku Rektor Universitas

Narotama Surabaya.

2. Bapak Prof. Dr. Sri Sumantri, SH selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.

3. Bapak Dr. Maarten L. Souhoka, SH, MS selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas

Narotama Surabaya.

4. Ibu Endah Lestari. D, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

bimbingan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh staf dan karyawan Program Pasca Sarjana khususnya

Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan segala

bantuannya yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti

studi hingga selesainya Tesis ini.

6. Keluarga tercinta, Rama H. Maksoem, Istriku Suwarni, ananda tercinta

Ghina Ulfah Sari dan Khairun Nisa serta Muhammad Zulfan Hafidh

vii

yang sering rewel tapi selalu memberikan dukungan moril, doa restu,

berbagai bantuan dan pengorbanan waktu yang diberikan.

7. Bupati Sumenep KH. Moh. Ramdlan Sirad, SE, MM dan Sekretaris

Daerah Kabupaten Sumenep H. Fen A. Effendy Said, SE, M.Si, MM

serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Drs. Hadi Soetarto,

M.Si beserta seluruh teman-teman di Bagian Organisasi atas Izin,

dorongan dan bimbingan yang diberikan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat

memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan,

khususya dalam bidang ilmu hukum.

Sumenep, Nopember 2009

Penulis

viii

RINGKASAN

Untuk kelangsungan hidup manusia selalu membutuhkan air, di kota Sumenep sebagai kawasan yang mulai berkembang dipasok melalui lembaga resmi yang disebut Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Dan setiap individu yang ingin mendapatkan air minum ini harus menempuh prosedur tertentu, yaitu dengan jalan mendaftarkan diri ke PDAM Kabupaten Sumenep.

Untuk memberikan kepastian terhadap penggunaan air bersih PDAM, maka telah dipasang meter sebagai pengendali dan pencatat, namun seringkali terjadi dalam pelayanannya ternyata seringkali masyarakat dirugikan dengan tidak mengalirnya air minum PDAM saat-saat dibutuhkan oleh masyarakat, air hanya keluar dengan debit yang sangat kecil, bahkan kadangkala sama sekali tidak keluar. Juga kualitas air PDAM belum ada jaminan bahwa air yang dialirkan betul-betul,bersih dan layak minum, meskipun banyak keluhan dari masyarakat pengguna air dari PDAM.

Dengan keadaan yang demikian, sudah barang tentu warga masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM ini merasa kecewa dan keberatan, dengan alasan bahwa warga berlangganan air minum untuk memenuhi kebutuhan tetapi justru air seringkali terjadi kemacetan dan tidak mengalir, padahal warga masyarakat semua kewajiban pelanggan berupa pembayaran iuran ( rekening ) bulanan tetap dibayar, namun haknya untuk menerima air bersih sesuai kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga warga masyarakat merasa tertipu oleh PDAM dan warga merasa tidak menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Masyarakat merasa kawatir karena Undang-undang Perlindungan Konsumen ini sulit terjangkau oleh penegak hukum.

Setelah melalui proses penelitian, maka kasus-kasus yang terjadi perlu diadakan penindakan hukum secara profesional dengan tujuan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat merubah sikap dan mengambil langkah yang profesional, demi untuk lebih meningkatkan perlindungan konsumen.

ix

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KARYA ILMIAH

Untuk memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh:ARMAN MUSTAFA

NIM: 12108019

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

TAHUN 2009

x

DAFTAR ISIHalaman Daftar Isi .......................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 11.1. Latar Belakang Masalah............................................................ 11.2. Rumusan Masalah..................................................................... 7

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN BAKU DAN HUBUNGAN HUKUM PDAM DENGAN KONSUMEN....................... 182.1. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum....................... 182.2. Prosedur Menjadi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum .. 222.3. Keabsahan Perjanjian serta Hubungan Hukum Antara PDAM

dengan Konsumennya............................................................... 30

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PDAM DENGAN KONSUMEN...................................................................................... 433.1. Hak - hak Normatif Pelanggan PDAM menurut Undang-

undang Perlindungan Konsumen .............................................. 433.2. Upaya – upaya dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 704.1. Kesimpulan................................................................................ 704.2. Saran......................................................................................... 71

Daftar Pustaka

xi

DAFTAR PUSTAKA

Imam Hidayat, Hukum Administrasi Negara, Universitas Wiraraja, Sumenep, 2001.

Mariam Darus, Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung,1994.

Peter Mahmud Marzuki, “Implikasi Undang-undang Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Bisnis dan Konsumen di Indonesia “, Makalah dalam Seminar UU Perlindungan Konsumen, UBAYA, 17 Juni 2000.

Philipus M, Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Prees, Yogyakarta, 1993.

Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988.

Sogar Simamora, Y, Intervensi Hakim dalam Suatu Kontrak, Yuridika, Vol.14 Surabaya, 1999.

Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1983.

Sutan Remy Sjahdeini, “ Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang dengan para pihak dalam Prjanjian Kredit Bank di Indonesia”, Institut Bnakir Indonesia, Jakarta: 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum Kabupaten Sumenep, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bagian Hukum Kabupaten Sumenep, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bagian Hukum Kabupaten Sumenep, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bagian Hukum Kabupaten Sumenep, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Hukum Kabupaten Sumenep, Peraturan Bupati Sumenep Nomot 24 Tahun 2008 Tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

xii

www.legalitas.org.com, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.