sitiaisyahhasibuan.weebly.com€¦ · UNIVERSITAS INDONESIA PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA : STUDI TERHADAP KEGAGALAN UNITED NATIONS PROTECTION FORCE (UNPROFOR)-DUTCH

UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK

BERSENJATA : STUDI TERHADAP KEGAGALAN UNITED

NATIONS PROTECTION FORCE (UNPROFOR)-DUTCH

BATTALION DI SREBRENICA (11-17 JULI 1995)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Sains (M.Si)

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

DIMAS SETI ADITYA

0806438471

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

JAKARTA

JUNI 2011

Perlindungan warga...,Dimas Seti Adtya,FISIPUI,2011

Administrator

Note

Silakan klik bookmarks untuk melihat atau link ke hlm

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip

maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Dimas Seti Aditya

NPM : 0806438471

Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Juni 2010


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


NPM : 0806438471

Program Studi : PascaSarjana Hubungan Internasional

Judul Tesis : Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata :

Studi Terhadap Kegagalan United Nations Protection

Force (UNPROFOR) Dutch Battalion Di Srebrenica (11-

17 Juli 1995)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai

bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains

(M.Si) pada Program Studi PascaSarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, MS, M.Sc ( )

Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA ( )

Penguji Ahli : Amalia Sustikarini, MILP ( )

Pembimbing : Artanti Wardhani, M.Phil ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Juni 2011


UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Yang Maha Empunya

Hidup, karena atas berkat dan perlindunganNya saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai

gelar Master pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saya

menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa

perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, akan sangat sulit. Oleh karena itu saya

ucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Artanti Wardani, M.Phil, selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam

penyusunan tesis ini.

- Ibu Amalia Sustikarini, MILP, selaku dosen penguji ahli, atas masukan dan

sarannya

- Bapak Andi Widjajanto, M.S, M.Sc, selaku ketua sidang, atas masukan dan

sarannya; dan

- Ibu Asra Virgianita, MA, selaku sekretaris sidang, atas masukan dan

sarannya

Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan Orang tua serta keluarga yang

telah banyak memberikan bantuan dukungan dan moral. Terima kasih buat Mama dan

Papa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Juga kepada Mas Resa,

sebagai Kakak yang selalu mengingatkan mengenai thesis.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada ”Mei mei” Amy Rubbianti, yang

walaupun jauh, tetapi tidak pernah jemu selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi

selama penulisan thesis ini. I’m so lucky, there is you beside me, in good and bad,

happy and sad. Love You...

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman kuliah S2

angkatan 16, dan teman-teman penulis di Salemba Tengah, yaitu Yugolastarob yang

selalu siap menggebuk saya, apabila saya tidak menyelesaikan thesis, hehehe...eh,


makasih juga buat Baileys-nya Bro, hehehe...Helmy Ahdiat, teman seperjuangan,

seangkatan dan senasib , Bung Sakarob, yang selalu meminjamkan modem dan

printernya, dan Vidi yang selalu bersedia memberikan sosis dan sayap ayamnya.

Kepada Mbak Ice, yang selalu membantu saya dalam hal administrasi di

kampus.

Juga kepada teman setia saya, Aria Rangga ”Ramirez”, guru dan sohib dalam hal

hidup dan yang jelas, fotografi. NIKON NEVER DIES...!!!! Juga sebagai teman yang

tidak pernah terpisah selama 13 tahun selalu bersama.

Kepada Ibu Khodijah, yang telah menyediakan rumahnya untuk saya tinggali

selama 3 tahun.

Juga kepada teman-teman yang saya dan orang-orang dekat saya yang tidak

dapat saya ucapkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua.

Jakarta, 11 Juni 2010

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:


NPM : 0806438471

Program Studi : PascaSarjana

Departemen : Hubungan Internasional

Fakultas : FISIP

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free

right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata : Studi Terhadap Kegagalan

United Nations Protection Force (UNPROFOR) Dutch Battalion Di Srebrenica

(11-17 Juli 1995).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif

ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola

dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir

saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta

Juni 2011

Dimas Seti Aditya


ABSTRAK


Program Studi : PascaSarjana Hubungan Internasional

Judul : Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata : Studi Terhadap

Kegagalan United Nations Protection Force (UNPROFOR)-Dutch

Battalion Di Srebrenica (11-17 Juli 1995)

Tesis ini dikerjakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa yang

menyebabkan UNPROFOR Dutch Battalion gagal dalam melindungi warga sipil di

Srebrenica. Konsep yang digunakan adalah konsep Just War, yaitu pada konsep Jus In

Bello, sebagai konsep yang menemukan rules of engagement dalam konflik, terutama

untuk perlindungan terhadap warga sipil dan juga konsep mengenai pasukan penjaga

perdamaian. Dari penelitian yang dilakukan, maka ditemukan bahwa kegagalan

UNPROFOR Dutch Battalion dalam melindungi warga sipil di Srebrenica karena

adanya mandat yang saling berseberangan dan tidak adanya kerjasama yang baik

dengan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci:

United Nation Peacekeeping Force, UNPROFOR, Dutch Battalion, genosida,

Yugoslavia, Srebrenica


ABSTRACT

Name : Dimas Seti Aditya

Study Program : PascaSarjana Hubungan Internasional

Title : The Protection of the Civilians in the Arms Conflict : Study of the

Failure of the United Nations Protection Forces (UNPROFOR)-Dutch

Battalion in Srebrenica (11-17 of July 1995)

This thesis was done to answer the research question, what factors that caused

UNPROFOR Dutch Battalion failed to protect the civilians in Srebrenica. Concept that

uses in this thesis is the Just War concept, and Jus In Bello concept, as a concept that

found the rules of engagement in a conflict, particularly, the protection for the civilians,

and the concept about peacekeeping forces. From the research that has been done, find

that the failure of the UNPROFOR Dutch Battalion in protecting the civilians in

Srebrenica because there was two different mandate, and there was no good cooperation

between UNPROFOR Dutch Battalion and the headquarter of UNPROFOR.

Key Words:

United Nation Peacekeeping Force, UNPROFOR, Dutch Battalion, genocide,

Yugoslavia, Srebrenica


viii

viii

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL : i

LEMBAR ORISINALITAS.......................................................................................: ii

LEMBAR PENGESAHAN........................................................................................: iii

UCAPAN TERIMA KASIH......................................................................................: iv

LEMBAR PUBLIKASI PERNYATAAN ILMIAH..................................................: v

ABSTRAK.................................................................................................................: vi

ABSTRACT............................................................................................................... : vii

DAFTAR ISI..............................................................................................................: viii

Bab 1 : PENDAHULUAN..............................................................: 1

1.1 : Latar Belakang.....................................................................: 1

1.2 : Perumusan Masalah.............................................................: 2

1.3 : Tujuan Penelitian.................................................................: 5

1.4 : Signifikansi Penelitian.........................................................: 5

1.5 : Tinjauan Pustaka..................................................................: 6

1.5.1 : Pengertian Umum dan Tujuan

Hukum Humaniter Internasional..........................................: 7

1.5.2 : Sejarah Perkembangan

Hukum Humaniter Internasional.........................................: 9

1.5.2.1 : Zaman Kuno.........................................................................: 9

1.5.2.2 : Abad Pertengahan.................................................................: 9

1.5.2.3 : Abad Modern........................................................................: 10

1.5.3 : Prinsip-prinsip dan Ketentuan-ketentuan

Dasar Hukum Humaniter Internasional……………………: 12

1.5.3.1 : Hukum Den Haag (the Law of the Hague)………………...: 12

1.5.3.2 : Hukum Jenewa (the Law of Geneva)……………………...: 13

1.5.3.3 : Aliran New York

(the Current of New York)………………………………...: 15

1.5.3.4 : Protokol – Protokol Tambahan I dan II................................: 18

1.5.3.5 : Protokol Tambahan I

Perlindungan Terhadap Para Korban

Konflik Bersenjata Internasional..........................................: 18

1.5.3.5 : Protokol Tambahan II

Perlindungan Terhadap Para Korban

Konflik Bersenjata Non-Internasional..................................: 19

1.6 : Kerangka Pemikiran.............................................................: 19

1.7 : Asumsi..................................................................................: 26

1.8 : Hipotesis...............................................................................: 27

1.9 : Model Analisis.....................................................................: 29

1.10 : Prosedur dan Metodologi Penelitian ....................................: 29

1.11 : Sistematika Penulisan...........................................................: 30


ix

ix

Bab 2 : KERANGKA TEORI........................................................: 31

2.1 : Teori Just War......................................................................: 31

2.2 : Perserikatan Bangsa-bangsa.................................................: 36

2.3 : Dewan Keamanan.................................................................: 38

2.3.1 : Keanggotaan……………………………………………….: 38

2.3.2 : Tujuan, Fungsi dan Kewenangan………………………….: 39

2.4 : Department of Peacekeeping Operation…………………...: 41

2.4.1 : Peacekeeping Force………………………………………..: 43

2.4.2 : Peacekeeping Force Menurut Diehl……………………….: 44

2.4.3 : Peacekeeping Force Menurut

Alex J. Bellamy, Paul Williams dan

Stuart Griffin………………………………………………: 48

2.4.4 : Traditional Peacekeeping………………………………….: 49

2.4.5 : Managing Transition ………………………………………: 49

2.4.6 : Wider Peacekeeping……………………………………….: 50

2.4.7 : Peace Enforcement………………………………………...: 51

2.4.8 : Peace Support Operation......................................................: 52

Bab 3 : KRISIS BALKAN dan KEGAGALAN PBB..................: 53

3.1 : Krisis Balkan........................................................................: 53

3.1.1 : Latar Belakang Krisis Balkan...............................................: 53

3.1.2 : Konflik di Bosnia..................................................................: 56

3.1.3 : Perserikatan Bangsa – Bangsa

dalam Konflik di Yugoslavia /

Bosnia – Herzegovina……………………………………...: 58

3.2 : UNPROFOR ( United Nations

Protection Force )………………………………………….: 62

3.3 : Tragedi Srebrenica...............................................................: 66

3.3.1 : 11 Juli 1995..........................................................................: 74

3.3.2 : 12 Juli 1995..........................................................................: 76

3.3.3 : 13 Juli 1995..........................................................................: 77

3.3.4 : 14 Juli 1995..........................................................................: 78

3.3.5 : 16 Juli 1995..........................................................................: 79

Bab 4 : ANALISA............................................................................: 83

4.1 : Analisa..................................................................................: 83

4.1.1 : Perserikatan Bangsa-bangsa dan keterlibatan di Bosnia......: 83

4.1.2 : Hukum Humaniter dan Tragedi Srebrenica..........................: 87

4.2 : Faktor-faktor Kegagalan United Nations Protection

Force (UNPROFOR) Dutch Battalion di Srebrenica………: 89

4.2.1 : Mandat yang tidak sejalan....................................................: 89

4.2.2 : Perubahan status lokasi penerjunan pasukan........................: 91

4.2.3 : Lokasi yang belum aman sepenuhnya..................................: 93

4.2.4 : Tidak adanya koordinasi......................................................: 94

4.2.5 : Perlengkapan yang tidak sesuai di lapangan........................: 94

4.2.6 : Tidak adanya informasi yang tepat.......................................: 95


x

x

4.2.7 : Adanya mis-komunikasi......................................................: 95

4.3 : Pelajaran Dari Kegagalan

UNPROFOR di Srebrenica..................................................: 97

Bab 5 : KESIMPULAN..................................................................: 103

Daftar Pustaka.........................................................................................................: 107


Bab 1 : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perlindungan bagi warga sipil pada masa konflik adalah hal yang harus diperhatikan bagi

pasukan yang bertugas di daerah tersebut. Hal tersebut juga adalah hal yang diemban oleh

pasukan penjaga perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping Forces/UNPKF) yang bernama

UNPROFOR (United Nations Protection Forces) yang bertugas di Srebrenica. Tetapi pada

kenyataannya, pasukan UNPROFOR asal Belanda (Dutch Battalion/Dutch Batt) yang bertugas

di Srebrenica tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, sehingga mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa warga sipil dengan jumlah besar.

UNPKF adalah salah satu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa – bangsa yang

bertujuan untuk mendorong terwujudnya perdamaian di daerah yang sedang mengalami konflik

bersenjata, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, badan ini sering pula

digunakan untuk memperkuat proses perdamaian di dalam situasi pasca-konflik.

Secara konseptual, UNPKF adalah sebuah postur pasukan multinasional yang bertujuan

untuk mendorong terwujudnya perdamaian di daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata

dalam skala internasional.

Fungsi lembaga ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan cara non-militer dan

dengan cara militer yang dilakukan di bawah komando PBB.1 Dalam thesis ini, yang akan

diangkat oleh Penulis adalah pelaksanaan lembaga ini dengan cara militer.

Dalam perkembangannya kita dapat membagi menjadi dua bentuk UNPKF, yaitu

traditional peacekeeping dan modern peacekeeping. Dalam bukunya, Ramsbotham2

(Ramsbotham, 2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis UNPKF, yaitu traditional peacekeeping

dan modern peacekeeping, di masing-masing pasukan tersebut mempunyai ciri yang berbeda

pula. Perbedaan yang paling mencolok dari traditional peacekeeping dan modern peacekeeping

adalah apabila dalam traditional peacekeeping yang dihadapi oleh UNPKF adalah konflik antar

negara, maka pada modern peacekeeping, yang dihadapi bukan lagi negara dengan negara, tetapi

negara dengan aktor di dalam negara itu sendiri. Contohnya kelompok-kelompok belligerunt dan

1 Boutros Boutros Ghali, “An Agenda For Peace:Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping”; New

York; 1992; hal. 20. 2

Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall; “Contemporary Conflict Resolution:The Prevention,

Management and Transformation of Deadly Conflicts”, Cambridge: Polity Press; 2005; hal. 134.


teroris. Dengan demikian, maka persoalan yang dihadapi oleh modern peacekeeping juga

semakin kompleks.

Sedangkan yang dimaksud sebagai tragedi Srebrenica adalah pembunuhan warga Bosnia

oleh pasukan Serbia. Yang menjadikan kasus ini menarik untuk dikaji adalah karena

pembunuhan ini terjadi di sebuah kantong pengungsian, dan dijaga oleh pasukan UNPROFOR

asal Belanda (Dutch Battalion).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh UNPKF saat ini, dan

belajar dari tragedi Srebrenica, menunjukkan bahwa pedoman tentang hak, kewenangan dan

kewajiban UNPKF di wilayah konflik merupakan pokok persoalan yang mendesak dan menarik

untuk diteliti.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 1.1, maka UNPKF adalah suatu lembaga yang

bertujuan untuk mendorong terwujudnya perdamaian di daerah yang sedang dilanda konflik, baik

dalam skala nasional maupun internasional, dan juga untuk memperkuat proses perdamaian di

dalam suatu wilayah pasca konflik.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh PBB mengenai Pasukan Penjaga Perdamaian

PBB, dikatakan bahwa UNPKF dibutuhkan untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Deploy to prevent the outbreak of conflict or the spill – over of conflict across

borders

2. Stabilize conflict situation after a cease fire, to create an environment for the

parties to reach a lasting peace agreement

3. Assist in implementing comprehensive peace agreements

4. Lead states or territories through a transition to stable goverment, based on

democratic principles, good governance and economic development.3

1. Pasukan diterjunkan untuk mencegah adanya konflik atau perluasan konflik

2. Menciptakan stabilisasi situasi setelah adanya gencatan senjata, dan untuk

menciptakan lingkungan bagi para pihak yang bertikai untuk dapat mencapai

perjanjian damai

3. Melakukan bantuan untuk dapat melakukan implementasi perjanjian damai

yang luas

4. Membantu suatu negara atau daerah agar dapat menciptakan suatu

pemerintahan yang stabil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,pemerintahan

yang baik dan pembangunan ekonomi)

3 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml., diakses pada 24 Juni 2010, pada pukul 13.35

WIB.


http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

Di lapangan, sering kali UNPKF menemui situasi yang sulit. Ketika mereka hanya diberi

mandat oleh PBB untuk melakukan fungsi “peace keeping”, bukan tidak mungkin mereka

dihadapkan pada kondisi dilematik saat mereka dituntut bukan hanya untuk “menjaga

perdamaian”, melainkan juga untuk “menciptakan perdamaian” atau bahkan melakukan

pembelaan diri secara militer. Dalam situasi seperti ini jelas diperlukan pedoman yang tepat bagi

anggota – anggota UNPKF, sehingga mereka tidak menjadi korban dalam konflik dan tidak pula

menjadi bagian dari konflik.

Pada dasarnya, tugas pokok dari UNPKF berdasarkan Just In Bello adalah mencegah

dampak terburuk bagi penduduk sipil yang dikarenakan perang yang terjadi.

Konsep Just In Bello itu sendiri adalah salah satu bagian dari Just War. Dalam Just In

Bello, terdapat dua bagian penting, yaitu

- Diskriminasi : perlindungan harus diberikan kepada pihak-pihak non-kombatan

- Proporsionalitas : penggunaan kekuatan senjata tidak diperbolehkan apabila menyebabkan

penderitaan yang tidak perlu4.

Dengan melihat pada dua bagian tersebut, terutama pada bagian diskriminasi, maka

adalah kewajiban bagi UNPKF untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Demikian pula dengan apa yang dimandatkan kepada pasukan UNPROFOR-Dutch Batt.

Kehadiran Dutch Batt di daerah Srebrenica adalah untuk melindungi warga sipil pengungsi

Bosnia. Secara normatif, seharusnya pengungsi tersebut terbebas dari kegiatan-kegiatan

permusuhan yang dilakukan oleh pihak lawan. Hal ini karena tidak terlepas dari diberlakukannya

Hukum Humaniter Internasional, yaitu seperangkat peraturan yang melindungi, orang-orang

yang tidak terlibat di dalam suatu pertempuran.

Tetapi dalam kenyataannya, yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu pada saat pasukan

Serbia datang ke Srebrenica, pasukan Serbia dengan leluasa membunuhi penduduk sipil warga

Bosnia, dan pasukan UNPROFOR-Dutch Batt yang bertugas di daerah tersebut tidak melakukan

hal apapun juga, melainkan mereka membiarkan pembunuhan itu terjadi.

Secara normatif seharusnya tragedi tersebut dapat dihindari, karena UNPROFOR-Dutch

Batt dimandatkan untuk melakukan perlindungan terhadap pengungsi. Tetapi kemudian hal ini

4 Mona Fixdal, Department of Political Science, University of Oslo, and Dan Smith, International Peace Research

Institute, Oslo, "Humanitarian Intervention and Just War," Mershon International Studies Review (1998) 42, hal.

283-312.


memunculkan kebingungan tersendiri bagi UNPROFOR-Dutch Batt yang bertugas, karena

UNPROFOR-Dutch Batt juga “dimandatkan” untuk menggunakan senjata sebagai bentuk self

defense.

Semenjak tahun 1999, operasi peacekeeping telah berkembang di dalam jumlah pasukan

yang diterjunkan dan juga meluas dalam jangkauannya. Hal ini menuntut pasukan penjaga

perdamaian PBB untuk bekerja ekstra keras daripada periode-periode sebelumnya. Pada saat ini,

permasalahan yang terjadi pada pasukan penjaga perdamaian PBB bukan hanya sebatas pada

berapa jumlah pasukan yang akan diterjunkan di dalam sebuah operasi penjaga perdamaian.

Tetapi, yang harus mendapatkan perhatian juga adalah, kekompleksitasan dari permasalahan

yang terjadi, yang berujung pada mandat-mandat yang menjadi rumit bagi pasukan yang

diterjunkan. Hal inilah yang menyebabkan Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan

kewenangan kepada pasukan UNPKF, “to use all necessary means to achieve specific

objectives”5.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan oleh Dewan Keamanan tersebut, maka

kita dapat melihat bahwa bentuk dari traditional peacekeeping dalam konflik yang berkembang

saat ini bukanlah bentuk yang ideal untuk diterapkan.

Kegagalan-kegagalan tersebut lebih didasarkan pada kebingungan pasukan UNPKF yang

sedang bertugas di lapangan untuk menentukan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Di

satu sisi, sebagai UNPKF mereka dimandatkan untuk memberikan perlindungan terhadap

penduduk sipil, tetapi di sisi lain, mereka juga terbentur pada status mereka sebagai

peacekeeping, di mana penggunaan senjata dibatasi hanya untuk bentuk self defense saja. Mereka

dapat menggunakan penggunaan senjata bukan hanya sebagai bentuk self defense apabila mereka

merubah status mereka bukan sebagai peacekeeping, tetapi mereka sebagai peacemaking.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi inilah yang membuat Penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai UNPKF, dengan analisa, “Apa Yang Menyebabkan

UNPROFOR Dutch Battalion Gagal Melindungi Warga Sipil di Srebrenica?”.

1.3 Tujuan Penelitian

5 Simon Chesterman; “Just War or Just Peace”; Oxford University Press; 2001; hal. 122.


1.3.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pertanyaan penelitian, yaitu apa yang

menyebabkan kegagalan misi UNPROFOR Dutch Battalion di Srebrenica.

1.3.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa yang seharusnya dilakukan

oleh pihak-pihak yang terkait, agar tragedi Srebrenica tidak terulang kembali.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian mengenai teori Just War

1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perserikatan

Bangsa-bangsa, dan bagaimana kewenangan Dewan Keamanan PBB apabila terjadi suatu

konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

1.5 Tinjuan Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, persoalan yang diteliti di dalam penelitian

ini adalah mengenai sebab-sebab kegagalan UNPROFOR dalam memberikan perlindungan bagi

warga sipil di Srebrenica. Oleh karena itu, dalam bab ini hendak dikemukakan beberapa uraian

yang dianggap relevan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan di atas. Pada prinsipnya

ada dua topik utama yang hendak dikemukakan, yakni tentang hukum humaniter internasional

dan tentang Perserikatan Bangsa-bangsa.

Uraian tentang hukum humaniter internasional dipandang relevan dalam konteks ini

karena hukum humaniter internasional mengandung norma-norma hukum internasional yang

secara luas telah diterima oleh negara-negara untuk diterapkan dalam situasi konflik bersenjata,

baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Penerimaan yang luas ini terjadi

karena hukum humaniter internasional tidak hanya terwujud dalam bentuk konvensi-konvensi,

melainkan juga tumbuh dari hukum kebiasaan internasional, yang asal-muasalnya bisa ditelusuri

ke belakang hingga ribuan tahun yang lampau. Norma-norma hukum humaniter internasional

diharapkan akan bisa dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap tindakan yang dilakukan

oleh pasukan Serbia terhadap kaum Muslim Bosnia di Srebrenica, maupun terhadap tindakan

pasukan UNPROFOR-Dutch Batt di dalam melakukan pembiaran ( omission ) terhadap tindakan

pasukan Serbia dalam kasus tersebut.


Uraian tentang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga dipandang perlu, mengingat

bahwa secara aktif pasukan PBB terlibat dalam upaya pemulihan dan pemeliharaan keamanan di

Srebrenica. Uraian tentang PBB tentu saja akan lebih difokuskan pada struktur organisasi di

dalam PBB yang terutama memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menggelar dan

mengkoordinasikan pasukan-pasukan PBB.

1.5.1 Pengertian Umum dan Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Dalam suatu konflik, kita pernah mendengar mengenai adanya tindakan-tindakan

kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil. Warga sipil sebagai pihak non kombatan, dimana

seharusnya adalah pihak yang tidak dapat diperlakukan sama seperti kombatan. Perbuatan –

perbuatan itu adalah kumpulan dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum umum yang telah

diakui keberadaanya oleh dunia internasional. Norma-norma hukum itu dinamakan sebagai

Hukum Humaniter Internasional.

Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan – alasan

kemanusiaan berusaha untuk membatasi pengaruh konflik bersenjata. Hukum humaniter

internasional melindungi orang – orang yang tidak, atau tidak lagi ikut serta pertempuran dan

membatasi sarana dan cara – cara peperangan. Hukum humaniter internasional juga disebut

Hukum Perang dan Hukum Konflik Bersenjata.6

Ada beberapa pendapat yang menguraikan tentang makna hukum humaniter

internasional. Menurut G. P. H. Haryo Mataram, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru

Besar Madya Hukum Internasional di Universitas Trisakti, hukum humaniter internasional itu

adalah peraturan / ketentuan yang mengatur cara / pelaksanaan permusuhan ( conduct of

hostilities ), yang mencakup antara lain : ketentuan yang mengatur cara dan alat berperang (

means and methods of warfare ), demikian pula yang mengatur perlindungan kepada mereka

6 Peter D. Blake, “Pengantar Hukum Humaniter Internasional.”, Komite Palang Merah Internasional; hal. 5.


yang menjadi korban perang, baik ia yang secara aktif turut, maupun yang secara tidak aktif di

dalam permusuhan7.

Definisi lain yang datang dari Frits Kalshoven, mengatakan bahwa :

“Humanitarian law aims to mitigate the human suffering caused by the war, or,

as it is sometimes put, to “humanise” war.” 8

(Hukum humaniter bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang

disebabkan oleh perang, atau dengan kata lain, “memanusiawikan” perang)

Lebih lanjut, Kalshoven mengatakan :

“...it aims to restrain the parties to an armed conflict from wanton cruelty and

ruthlessness, and to provide essential protection to those most directly affected by

the conflict.”9

(Hukum humaniter juga bertujuan untuk mencegah sikap-sikap kekerasan yang

tidak perlu, dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terkena

dampaknya secara langsung dari konflik yang terjadi)

Dari kedua kalimat tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum

humaniter internasional pada hakekatnya adalah hukum / peraturan yang bertujuan mengurangi

penderitaan manusia yang diakibatkan oleh peperangan, dengan cara mencegah pihak – pihak

yang bertikai untuk melakukan kekejaman yang tanpa alasan, dan untuk melindungi pihak –

pihak yang terkena dampak secara langsung dari konflik tersebut.

Sedangkan menurut International Committee of the Red Cross / Palang Merah Internasional,

hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional publik yang bertujuan

7 G.P.H. Haryo Mataram, “Hukum Humaniter : Hubungan dan Keterkaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia

Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata”, Disajikan sebagai pidato pengukuhan pada upacara penerimaan

jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum; Universitas Trisakti, Jakarta; 2 Oktober 1997; hal. 3. 8 Kalshoven and Liesbeth Zegveld, “Constraints On The Waging Of War : An Introduction to International

Humanitarian Law”, International Committee Of The Red Cross, Maret 2001, hal. 12. 9 Ibid.


untuk mengatasi persoalan – persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik

internasional maupun non – internasional.10

1.5.2 Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

1.5.2.1 Zaman Kuno

Pada tahun 2.000 Sebelum Masehi, di Sumeria, perang adalah suatu institusi yang telah

diorganisir dengan baik, dan perang dilakukan setelah adanya deklarasi permusuhan. Selain

peperangan, bangsa Sumeria juga mengenal adanya badan arbitrase, kekebalan hukum bagi

pembawa pesan, dan mereka juga mengenal yang dinamakan perjanjian damai11

.

Bangsa Hitties, mempunyai hukum perang yang berdasarkan atas keadilan dan kejujuran.

Apabila suatu kota telah ditaklukan, maka penduduk dari kota tersebut tidak boleh disakiti. Sama

seperti bangsa Sumeria, bangsa ini juga mengenal adanya deklarasi dan perjanjian damai.

Tercatat, bahwa telah terjadi perjanjian damai antara bangsa Hitties dan Mesir Kuno yang

ditandatangani pada tahun 1269 Sebelum Masehi12

.

Pada masa Perjanjian Lama / Old Testament, diketahui bahwa kaum Israel tidak

diperbolehkan untuk membunuh musuh yang menyerah, mereka diharuskan untuk menunjukkan

rasa kasih sayang kepada pasukan musuh yang terluka, wanita, anak – anak, dan kaum lansia13

.

Pada masa Pax Romana / Romanum, dikenal adanya ajaran filsafat Stoic14

, yang

dikembangkan oleh beberapa filsuf, termasuk Seneca dan Cicero. Hukum ini juga mengharuskan

bahwa perang tidak diperbolehkan untuk melanggar hukum – hukum yang telah berlaku.

1.5.2.2 Abad Pertengahan

10

“Hukum Prikemanusiaan Internasional”, selebaran dari Palang Merah Indonesia. 11

Jean Pictet, “Development And Principles Of International Humanitarian Law”; Martinus Nijhoff Publishers –

Henry Dunant Institute; 1985; hal. 7 12

Ibid, hal. 8 13

Ibid. 14

Stoic adalah aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno, pada tahun 310 Sebelum Masehi


Pada abad pertengahan, hukum humaniter internasional lebih diwarnai oleh ajaran –

ajaran Kristiani. Salah seorang yang mengembangkan hukum humaniter pada abad ini adalah St.

Agustinus / St. Augustine, seorang pemikir Kristen, yang mengembangkan norma – norma yang

berakar dari hukum Romawi. Norma yang dikembangkan kemudian dikenal sebagai ajaran “just

war / bellum justum”, atau konsep “Perang yang Adil.” Ajaran ini menekankan tentang kapan

dan bagaimana orang yang bertikai boleh menggunakan kekerasan15

. Ajaran ini lalu

dikembangkan oleh St. Thomas Aquinas dan Grotius.

1.5.2.3 Abad Modern

Pada abad modern penggunaan senjata api mulai diperkenalkan. Pada saat ini juga,

perhatian banyak ditujukan kepada tahanan. Untuk pasukan yang terluka, maka mereka akan

diberikan pelayanan medis. Pada tahun 1393, ditandatangani Convenant of Semach, antara

wilayah – wilayah bagian di Swiss. Perjanjian itu mengatur bahwa di dalam peperangan, harus

ada penghormatan terhadap tentara yang terluka dan kaum wanita. Hukum ini kemudian dikenal

dengan nama Frauenbrief. Hukum ini mengatakan bahwa kaum wanita harus dipisahkan jauh

dari medan peperangan. Untuk tentara yang terluka, maka sebagai seorang manusia dan benda –

benda miliknya harus dihormati keberadaannya.

Seorang filsuf Dominican terkenal dari Spanyol, Frascisco de Vitoria, membuat suatu

doktirn yang digabungkan dari pendapat St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas. Ia, dalam

doktrinnya, mencela penggunaan kekerasan yang menimbulkan penderitaan bagi warga yang

tidak terlibat secara langsung.

Pada tahun 1785, suatu dokumen telah dikembangkan oleh Frederik the Great dan

Benjamin Franklin. Dokumen itu berisi peraturan – peraturan, seperti :

a. Hospitals shall be immunized and be marked by special flags, with identifying

colours for each army

b. The wounded and sick shall not be regarded as prisoner of war; they shall be

cared for like the soldierof the army which captured them and sent home after

they are cured

c. Doctors and their assistants and chaplains shall not be taken as captives and

shall be returned to their own side

15

Arie Siswanto, “Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.”, Penerbit Ghalia Indonesia, April 2005,

hal. 70


d. The lives of prisoners of war shall be protected and they shall be exchanged

without ransom

e. The peaceful civillian population shall not be molested16

a. Setiap rumah sakit wajib untuk terbebas dari serangan dan ditandai oleh tanda

khusus dan warna yang memperlihatkan masing-masing angkatan bersenjata

b. Orang yang terluka dan sakit tidak dapat disamakan dengan tahanan perang,

dan wajib untuk dipulangkan setelah mendapatkan perawatan

c. Tenaga medis dan rohaniwan tidak dapat ditangkap sebagai tahanan, dan wajib

dikembalikan ke pihak mereka

d. Tawanan perang harus dilindungi dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan

dikembalikan tanpa makanan

e. Kedamaian bagi warga sipil tidak dapat diganggu gugat

Pada bulan Juni 1859, pecah Perang Franco - Austria, yang terjadi di daerah Solferino.

Perang ini antara pasukan Austria melawan pasukan Franco – Italy. Dalam perang ini, sekitar

6.000 pasukan tewas, 36.000 pasukan terluka dan terbaring begitu saja di medan peperangan.

Hal ini menggugah perasaan seorang wartawan muda dari Swiss, yang bernama Jean Henry

Dunant. Ia lalu mengorganisir kaum wanita di daerah tersebut untuk memberikan pertolongan

pertama bagi pasukan yang terluka. Selain itu, ia juga menuliskan keadaan yang terjadi di

daerah tersebut. Salah satu tulisannya, memunculkan inspirasi dalam bahasa Italia : Sono Tutti

Fratelli – Semua Orang Adalah Saudara17

. Selain itu, Henry Dunant juga menerbitkan suatu

buku yang berjudul “Un Souvenir du Solforino / The Memory of Solforino.” Dalam buku ini,

tergambar jelas bagaimana nasib pasukan yang berada di daerah Solforino. Dalam buku inilah ia

menuliskan dua buah rancangan. Rancangan yang pertama adalah, setiap negara harus

mempunyai tenaga sukarela yang dilatih pada masa damai, untuk membantu angkatan

bersenjata di bidang medis. Rancangan ini yang kemudian menjadi inspirasi berdirinya Palang

Merah. Rancangan yang kedua adalah setiap negara bertemu di dalam suatu pertemuan untuk

membicarakan suatu peraturan yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan bagi rumah sakit

dan personel medis. Perlindungan itu harus mempunyai jaminan dan sanksi bagi pihak – pihak

yang melanggar18

.

Sejumlah pihak, seperti Gustave Moynier ( ketua Geneva Public Welfare Society ), Jend.

Dufour, Dr. Louis Appia, dan Dr. Theodore Maunoir yang telah membaca buku itu tergugah

16

Jean Pictet, Op. cit, hal. 21. 17

Ibid. 18

Ibid, hal. 26.


perasaannya, dan mereka kemudian melakukan pertemuan untuk membicarakan usulan Henry

Dunant. Mereka berlima kemudian membentuk kepanitiaan yang terbentuk pada tanggal 17

Februari 1863. Pada Oktober 1863, 16 wakil dari berbagai negara berkumpul di Jenewa – di

kota inilah kemudian berdiri kantor pusat ICRC. Pada tahun 1864, terbentuklah suatu konvensi

yang bernama, “Convention of Geneva of 22 August 1864, For The Amelioration Of The

Condition Of The Wounded In Armies In The Fields.” Inilah awal dari keseluruhan hukum

humaniter internasional19

.

1.5.3 Prinsip-prinsip dan Ketentuan-ketentuan Dasar Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan substansinya, aturan-aturan hukum humaniter internasional dapat dibedakan

menjadi 3 : hukum den Haag, hukum Jenewa dan Aliran New York.

1.5.3.1 Hukum Den Haag (the Law of the Hague)

Hukum Den Haag adalah pilar pertama dalam sejarah terbentuknya hukum humaniter

internasional. Hukum ini adalah hukum yang mengatur mengenai metode dan sarana

pertempuran. Hukum ini juga memberikan penekanan pada operasi – operasi militer. Tujuan dari

hukum ini adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban negara – negara yang berperang dalam

perilaku operasi dan membatasi pilihan terhadap sarana untuk mencederai lawan.

Secara garis besar, prinsip – prinsip dari Hukum den Haag adalah :

a. Pembatasan : yaitu larangan – larangan penggunaan senjata – senjata tertentu

b. Proporsionalitas : penggunaan senjata dengan tujuan hanya untuk melemahkan

pasukan musuh

c. Kepentingan militer : setiap penggunaan senjata harus didasarkan pada kepentingan

militer

d. Diskriminasi : harus dibuat perbedaan antara obyek / peserta tempur dan obyek /

peserta non - tempur

1.5.3.2 Hukum Jenewa (the Law of Geneva)

19

Ibid.


Hukum Jenewa adalah pilar kedua dalam sejarah terbentuknya hukum humaniter

internasional. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi penduduk sipil dan korban konflik

bersenjata. Hukum Jenewa pada masa sebelum, pada saat, dan sesudah masa konflik.

Seperti telah dijelaskan pada halaman terdahulu, Konvensi Jenewa 1949 berdiri atas

prakarsa Jean Henry Dunant. Di daerah Solferino, ia melihat bahwa keadaan para prajurit yang

terluka sangat menyedihkan. Oleh karena itulah ia menulis buku yang kemudian ia beri judul

“Un Souvenir du Solferino / Kenang-kenangan Dari Solferino”. Setelah terbitnya buku ini, maka

beberapa warga Jenewa yang tergabung dalam Societe d’ Utilite Publique di bawah

kepemimpinan Gustave Moynier, membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 5 orang, dan

mereka membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan Comite Internationale et Permanent de

Secours aux Militaires Blesses20

/ International Committee for Aid to the Wounded, pada tahun

1863. Inilah cikal bakal dari ICRC.

Tetapi, perkumpulan ini berpikir bahwa bila tanpa dukungan dunia internasional, maka

hal yang telah mereka lakukan akan sia – sia belaka. Maka, dengan dukungan pemerintah Swiss,

diadakan pertemuan internasional, yang diadakan di Jenewa pada 22 Agustus 1864. Pada

konferensi itu, disepakati sebuah konvensi yang bernama “Convention For the Amelioration

of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field.”

Inilah Konvensi Jenewa yang pertama21.

Pokok pemikiran dari Konvensi Jenewa I ini adalah : Ambulans dan rumah

sakit harus diperlakukan sebagai pihak yang netral, dan keberadaan mereka harus dihormati;

Personel ambulans dan rumah sakit tidak dapat dijadikan tawanan, dijadikan sasaran

penembakan; Pasukan yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat; Ambulans dan

rumah sakit harus memasang tanda Palang Merah di atas dasar yang berwarna putih22

Pada tahun 1899, diadakan kembali Konferensi Jenewa II. Pada konferensi ini, disepakati

konvensi yang kedua, yang bernama Convention for the Amelioration of the Condition

of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Pada tahun

1906, diadakan revisi bagi Konvensi Jenewa I, dan pada tahun 1907, diadakan

revisi bagi Konvensi Jenewa II.

20

Ibid, hal. 5. 21

Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Op. cit; hal. 27. 22

Ibid.


Pada tahun 1929, kembali diadakan Konferensi Jenewa III. Konferensi ini

mengambil pengalaman dari Perang Dunia I. Pada konferensi ini disepakati

konvensi ketiga, yang bernama Convention for the Treatment of Prisoners of War.

Sebenarnya, peraturan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang telah

disepakati pada Konvensi Jenewa I, dan peraturan mengenai hal ini telah

menjadi suatu hukum kebiasaan. Tetapi, pada masa Perang Dunia I, tawanan

perang pada masing – masing pihak berjumlah sangat banyak, dan hal ini

memerlukan peraturan yang lebih mendetail. Pokok pemikiran dari Konvensi

Jenewa III ini adalah : Kejelasan dan kelengkapan pada peraturan dan prinsip

– prinsip mengenai tentara yang tertangkap dan tentara yang dimasukan dalam

tahanan; Larangan untuk melakukan tindakan balas dendam yang ditujukan kepada

tahanan perang; Penerimaan akan usulan untuk mengadakan penelitian

internasional terhadap peraturan yang telah disepakati23

Pada tahun 1949, diadakan Konferensi Jenewa IV, yang berhasil memunculkan Konvensi

Jenewa IV, yang bernama Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of

War. Ada dua jenis penduduk yang dilindungi di dalam Konvensi Jenewa IV ini,

yaitu : penduduk dari pihak musuh yang berada di daerah belligerant, dan

warga dari daerah yang telah diduduki. Sedangkan kategori bagi penduduk itu

sendiri adalah : warga sipil yang berada di tengah – tengah konflik

bersenjata, atau warga sipil yang berada di bawah kekuasaan pihak musuh24.

Secara garis besar, prinsip – prinsip dari Hukum Jenewa sama seperti

Hukum den Haag, yaitu :

a. Pembatasan : yaitu larangan – larangan penggunaan senjata – senjata tertentu

b. Proporsionalitas : penggunaan senjata dengan tujuan hanya untuk melemahkan

pasukan musuh

c. Kepentingan militer : setiap penggunaan senjata harus didasarkan pada kepentingan

militer

d. Diskriminasi : harus dibuat mengenai perbedaan antara peserta tempur dan obyek non

– tempur; dan ditambah dengan satu prinsip tentang Perlindungan terhadap korban

konflik bersenjata

1.5.3.3 Aliran New York (the Current of New York)

23

Ibid. hal. 28. 24

Ibid.


Pada awal pendirian Perserikatan Bangsa – Bangsa, PBB memiliki perhatian yang kecil

pada pengembangan hukum perang internasional. Pada tahun 1949, International Law

Commission, organ PBB yang mempunyai kewenangan di dalam kodifikasi dalam

pengembangan hukum internasional, tidak memberikan tempat bagi hukum konflik bersenjata di

dalam agendanya.

Tetapi, ada dua permasalahan yang menarik pada periode ini. Yang pertama adalah

peradilan bagi penjahat perang, dan yang kedua adalah permasalahan mengenai bom atom25

.

Dasar bagi peradilan penjahat perang di Eropa adalah London Agreement yang

dilaksanakan pada Agustus 1945, dan Piagam PBB. Piagam PBB menetapkan bahwa terdapat

tiga kejahatan yang dapat dikenai pertanggung jawaban secara individual, yaitu : crimes against

the peace ( kejahatan terhadap perdamaian ), war crimes ( kejahatan perang ), dan crimes against

humanity ( kejahatan terhadap kemanusiaan )26

.

Pada 19 Desember 1968, setelah diadakan pembicaraan antara Sekretaris Jenderal PBB

dan ICRC, maka ditetapkan Resolusi yang bernama Respect for Human Rights in Armed

Conflicts.

Pemberian perhatian yang lebih kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak –

anak, keberadaan jurnalis, dan kondisi akan pasukan gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan

suatu negara27

Untuk masalah pasukan gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan suatu negara, maka

PBB, terutama Majelis Umum dan badan – badan yang berkepentingan lainnya, memberikan hak

untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self – determination ). Bahkan, melegalkan suatu

“perang untuk kemerdekaan.” Perang untuk kemerdekaan ini kemudian dijadikan salah satu

permasalahan internasional. Maka, setiap permasalahan peperangan kemerdekaan dan posisi dari

pasukan gerilya akan mengacu pada hukum – hukum internasional.

25

Arie Siswanto, Op. cit, hal. 76. 26

Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Op. cit; hal. 29. 27

Ibid. hal. 31.


Pada tahun 1970–an, Majelis Umum PBB, mensahkan peraturan yang mengatur

mengenai persenjataan – persenjataan konvensional, tidak termasuk persenjataan penghancur

massal, seperti persenjataan nuklir, kimia, dan bakteri28

.

Secara garis besar, maka Aliran New York ini mempunyai kontribusi pada 3 hal penting, yaitu :

Pelarangan akan penyerangan atas beberapa subyek; Perlindungan akan hak – hak fundamental

dari manusia dalam masa konflik bersenjata; Penetapan posisi dari pasukan gerilya dalam

kemerdekaan suatu negara dalam hukum internasional

Perbedaan antara Hukum Den Haag, Hukum Jenewa

dan Aliran New York29

Hukum Den Haag Hukum Jenewa Aliran New York

Menangani peraturan

mengenai metode dan

sarana pertempuran dan

memberi penekanan pada

operasi – operasi militer

Bertujuan untuk

menetapkan hak dan

kewajiban negara –

negara yang berperang

dalam perilaku operasi

dan membatasi pilihan

terhadap untuk

mencederai lawan

Berlaku hanya selama

peperangan terjadi

Mengatur perlindungan

terhadap korban perang,

baik militer atau

penduduk sipil di darat

atau di laut. Melindungi

semua orang yang berada

di luar pertempuran

Bertujuan untuk

menjamin personil, orang

– orang di luar

pertempuran dan orang –

orang yang tidak ikut

serta dalam pertempuran

Berlaku selama dan

sesudah peperangan

Mengatur mengenai

pemakaian senjata-

senjata konvensional

Bertujuan untuk

menjamin hak-hak

fundamental seseorang

Berlaku selama

peperangan

Selain ditujukan pada

warga sipil, juga

ditujukan pada pelaku

perang gerilya

28

Ibid. hal. 32. 29

Ibid. hal. 19.


Ditujukan bagi pihak –

pihak yang bersenjata

Ditujukan bagi orang –

orang yang tidak

bersenjata

Catatan : Diolah oleh Penulis

1.5.3.4 Protokol – Protokol Tambahan I dan II

Sekalipun keempat Konvensi Jenewa 1949 bersifat menyeluruh, tetapi ada beberapa

celah di beberapa bidang yang penting, seperti ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan

pasukan tempur dan perlindungan penduduk sipil dari akibat – akibat permusuhan.

1.5.3.5 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Perlindungan Terhadap Para Korban Konflik

Bersenjata Internasional

Dalam protokol ini, ditetapkan mengenai batasan – batasan di dalam sebuah konflik

bersenjata internasional. Tujuan yang ingin dicapai di dalam protokol ini adalah memperbaiki

perlindungan penduduk sipil dari dampak – dampak perang total yang berbahaya. Selain itu,

Protokol ini juga mengatur mengenai obyek - obyek yang dimaksudkan untuk kelangsungan

hidup orang banyak, dilarang keras untuk diserang, seperti : daerah pertanian, peternakan,

sumber – sumber air minum, dan juga dilarang perbuatan yang ditujukan untuk membuat

penduduk menjadi kelaparan.

Unsur – unsur baru yang dikandung di dalam Protokol Tambahan I adalah sebagai

berikut : 1). Pembatasan metode peperangan; 2). Pembatasan pemakaian senjata; 3). Penetapan

sasaran – sasaran yang sah dalam suatu serangan militer; 4). Melarang serangan yang tidak perlu;

5). Perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung; 6).

Menetapkan keharusan bagi pencarian orang – orang yang hilang; 7). Pengadaan bantuan bagi

penduduk sipil; 8). Memberikan perlindungan bagi kegiatan – kegiatan organisasi pertahanan

sipil; 9). Memerinci tindakan – tindakan yang harus diambil oleh pihak – pihak dalam konflik

untuk memudahkan pelaksanaan hukum humaniter30

30

Peter D. Blake, Op. cit hal. 12.


1.5.3.6 Protokol Tambahan II Tahun 1977 Perlindungan Terhadap Para Korban Konflik

Bersenjata Non – Internasional

Konflik dalam negeri merupakan perang sipil yang terjadi anatara pemerintah dengan

pihak pemberontak. Hal ini adalah sesuatu hal yang sensitif, sebab pemerintah mempunyai

kepentingan untuk memulihkan ketertiban di dalam negerinya yang sedang dilanda konflik.

Unsur – unsur baru yang dikandung di dalam Protokol Tambahan II adalah sebagai

berikut : 1). Hanya berlaku pada konflik internal; 2). Menetapkan jaminan – jaminan dasar di

mana semua orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan berhak atasnya; 3).

Menetapkan hal orang – orang yang kebebasannya telah dibatasi, dan jaminan yudisial bagi suatu

pengadilan yang jujur; 4). Memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan kepada obyek –

obyek sipil; 5). Melarang ditimbulkannya kelaparan secara sengaja dan pengusiran paksa; 6).

Menetapkan bahwa orang – orang yang terluka harus dilindungi dan mendapat perawatan, dan

tenaga medis dan pengangkutan mereka harus dihormati; 7). Lambang – lambang Palang Merah,

Bulan Sabit Merah, dan yang sejenisnya harus dihormati, dan pemakaiannya dibatasi pada orang

– orang yang berwenang memakainya31

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menggunakan konsep “Just War”, peran Perserikatan Bangsa-

bangsa sebagai aktor perdamaian dan konsep peacekeeping.

Konsep Just War menggunakan pemikiran-pemikiran dari St. Augustinus dan Thomas

Aquinas.

St. Augustinus mengembangkan norma-norma hukum yang berakar dari hukum Romawi

yang kemudian dikenal sebagai ajaran “Just War”. Ajaran ini menekankan bagaimana orang

yang bertikai dapat menggunakan kekerasan. Ajaran ini lalu dikembangkan oleh Thomas

Aquinas.

Dalam perkembangannya, ajaran ini lalu dikembangkan oleh Thomas Aquinas dengan

membagi-bagi konsep Just War menjadi beberapa bagian, yaitu :

31

Ibid hal. 14.


a. Jus Ad Bellum : pembenaran dalam melakukan peperangan;

b. Jus In Bello : peraturan-peraturan di dalam melakukan peperangan; dan

c. Jus Post Bellum : hal-hal yang dapat mengakhiri suatu peperangan

Dari tiga pembagian yang dilakukan oleh Thomas Aquinas, maka dalam penelitian ini

akan digunakan konsep mengenai Jus Ad Bellum dan Jus In Bello.

Setelah penulis menjabarkan konsep Just War sebagai konsep yang akan digunakan untuk

melakukan penelitian, maka penulis akan menjabarkan mengenai konsep Perserikatan Bangsa-

bangsa. PBB dipandang berkaitan dengan konsep Just War, karena memiliki keterkaitan dalam

penelitian ini. Keterkaitan yang dapat kita lihat adalah pada isi dari konsep Just War itu sendiri,

sebagai hukum yang digunakan untuk menciptakan ketertiban. Demikian juga dengan tujuan

didirikannya PBB, yaitu untuk menciptakan ketertiban dunia.

Selain itu, sebagai hukum yang mengatur tentang peperangan, maka Just War mengatur

bagaimana seharusnya perang itu dapat dilakukan dan bagaimana seharusnya pihak-pihak yang

terlibat langsung itu berlaku di dalam peperangan. Demikian juga dengan PBB sebagai pihak

yang membentuk pasukan dan yang mengirimkan pasukan. PBB tidak dapat begitu saja

mengirimkan pasukan yang berada di bawahnya ntuk menyelesaikan konflik yang terjadi. PBB

seperti yang tertulis dalam Piagam PBB, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan

suatu permasalahan melalui jalan damai. Apabila melalui jalan damai tidak dapat diselesaikan,

maka cara-cara kekerasan adalah jalan yang terakhir yang dapat ditempuh oleh PBB.

Keterkaitan yang terjadi antara konsep Just War dan PBB dalam penelitian ini terutama

pada konsep Jus Ad Bellum dan Jus In Bello.

Jus Ad Bellum mengatur mengenai hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk

mengadakan peperangan. Sedangkan dalam PBB, hal ini terkait dengan pembentukan mandat,

karena sebelum melakukan pembentukan dan pengiriman pasukan, PBB melalui Dewan

Keamanan PBB harus terlebih dahulu mengeluarkan sebuah mandat.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pusat dari suatu operasi UNPKF adalah

yang dimaksudkan dengan mandat itu sendiri. Hal ini tidak lain adalah karena mandat adalah

perintah dan petunjuk dari apa yang dapat mereka lakukan dan yang tidak dapat mereka lakukan.

Selain itu, mengenai hal-hal operasional lainnya, juga mengacu pada mandat yang diberikan

kepada pasukan tersebut. Sehingga dalam hal ini, antara mandat dan operasional adalah suatu hal

yang tidak dapat dipisahkan.


Setelah kita mengetahui akan hubungan antara konsep Jus Ad Bellum dengan PBB, maka

yang selanjutnya adalah hubungan antara konsep Jus In Bello dengan PBB. Jus In Bello

mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan selama masa peperangan. Hal tersebut

tentu saja tidak terlepas dari peran PBB sebagai pihak yang melakukan pengiriman UNPKF

tersebut dan lebih khusus lagi pada UNPKF sebagai pasukan yang diterjunkan ke lapangan.

Dalam melakukan aksinya, UNPKF harus dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat

dianggap sebagai kombatan dan mana yang dianggap sebagai non kombatan. Hal ini dirasa perlu,

karena perlakuan pada masing-masing pihak berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Pada pihak yang dianggap sebagai kombatan, maka UNPKF dapat melakukan tindakan-

tindakan penyerangan apabila dipandang perlu untuk melakukan aksi tersebut. Tetapi pada

pihak-pihak non kombatan, tidakan-tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pihak-pihak

non kombatan tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Dikatakan tidak terlibat langsung

dalam suatu konflik, karena mereka tidak dalam posisi memegang senjata dan tidak turut serta

bertempur.

Sedangkan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sebelum PBB

melakukan pembentukan dan pengiriman pasukan, maka harus terbit terlebih dahulu yang

dinamakan mandat. Mandat ini dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan Dewan Keamanan

yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu mandat bagi pembentukan dan pengiriman

UNPKF,maka Dewan Keamanan PBB harus dengan sangat hati-hati melihat situasi yang akan

terjadi.

Tidak jarang suatu pembentukan mandat itu dilakukan dengan tidak memperhatikan hal-

hal yang akan terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang akan terjadi adalah suatu

malapetaka bagi pasukan yang diterjunkan, dan juga bagi pihak-pihak yang secara tidak

langsung terlibat.

Setelah kita mengetahui penjabaran konsep dari Just War, PBB, dan Dewan Keamanan,

maka kita akan melihat mengenai badan yang berperan langsung dalam hal pembentukan

pasukan penjaga perdamaian, yaitu Department of Peacekeeping Operation (DPKO).

Secara garis besar, fungsi dari DPKO adalah untuk merencanakan, mempersiapkan,

mengatur, dan memimpin secara langsung operasi yang dilaksanakan oleh UNPKF. Walaupun

tidak secara khusus PBB menyebutkan mengenai pasukan penjaga perdamaian PBB itu sendiri.

Hal ini kemudian menyebabkan adanya sebutan Bab Enam Setengah dari Piagam PBB sebagai


pengembangan dari Bab 6 Piagam PBB. Pemberian nama Bab Enam Setengah itu adalah hasil

dari pemikiran bahwa pasukan penjaga perdamaian dalam kenyataannya merupakan suatu

kehadiran militer secara fisik dan bukan hanya sekedar rekomendasi bagi penyelesaian konflik

seperti tercantum dalam Bab VI Piagam PBB. Namun kehadiran pasukan penjaga perdamaian

PBB tersebut tidak pula merupakan aksi yang selalu menggunakan kekuatan militer seperti yang

tertulis di dalam Bab VII Piagam PBB.

Beberapa pasal dalam Piagam PBB yang menjelaskan mengenai keamanan pada masing-

masing negara anggota PBB, yaitu Pasal 26 yang berbunyi,

“In order to promote the establishment and maintenance of international peace

and security with the least diversion for armaments of the world’s human and

economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating,

with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans

to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a

system for the regulation of armaments.”

“Untuk meningkatkan usaha-usaha guna memajukan terciptanya, demikian pula

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan sesedikit mungkin

mengalihkan penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi dunia untuk

persenjataan, maka Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer

sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 47, diberi tanggung jawab untuk

merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada Anggota-Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembentukan suatu sistem pengaturan

persenjataan.”

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 39 Piagam PBB,

”The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace,

breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or

decide what measures shall be taken in accordance with Article 41 and 42, to

maintain or restore international peace and security.”

“Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap

perdamaian atau tindakan agresi yang akan menganjurkan atau memutuskan

tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk

memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”

Kedua pasal tersebut, memperkuat penegasan bahwa Perserikatan Bangsa –

bangsa sangat menginginkan suatu keamanan pada masing – masing negara

anggotanya. Hal ini akan dilakukan oleh PBB dengan atau tanpa kekuatan senjata. Hal tersebut

juga ditegaskan dalam Pasal 41 Piagam PBB yang berbunyi,

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed

force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the


Members of the United Nations to apply such measures. These may include

complete or partial interruption of economics relations and of rail, sea, air,

postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance

of diplomatic relations.”

“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan

senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan

dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk

melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah

pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk

hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat-alat komunikasi

lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.”

Pemakaian kekuatan atau tanpa kekuatan ditegaskan juga dalam pasal

berikutnya, yaitu Pasal 42 yang berbunyi,

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41

would be inadequate or have to be inadequate, it may take such action by air,

sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international

peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other

operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”

“Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa yang ditentukan dalam Pasal 41

tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat

mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat

yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta

keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-

demonstrasi, blokade atau tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan

angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa.”

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, UNPKF dalam perjalanannya

terbagi menjadi dua, yaitu traditional peacekeepng dan modern peacekeeping. Ramsbotham

menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan traditional peacekeeping, selain memiliki ciri-ciri

bahwa yang dihadapi adalah konflik antar negara, traditional peacekeeping juga dapat dilihat

dari pendekatan lainnya, yaitu :

- Adanya persetujuan untuk menerjunkan pasukan dari pihak-pihak yang bertikai

- Penggunaan senjata yang lebih ditekankan pada perlindungan diri (self defence)

- Adanya sikap netral, dalam artian tidak memihak salah satu pihak

- Imparsialitas, yaitu mempunyai komitmen pada mandat yang diberikan; dan


- Legitimasi, yaitu setiap operasi yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan

Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB32

.

Sedangkan istilah modern peacekeeping berkembang seiring dengan semakin

kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh UNPKF di lapangan. Pada masa setelah Perang

Dingin, maka hal yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian lebih kompleks.

Kekompleksitasan permasalahan yang dimaksudkan disini adalah perubahan karakteristik

konflik yang terjadi. Apabila pada masa Perang Dingin, pihak-pihak yang berkonflik jelas

adanya, yaitu negara melawan negara, maka pada masa setelah Perang Dingin, yang terjadi

adalah pertikaian internal pada suatu negara.

Pertikaian internal tersebut disebabkan karena ketidakberdayaan pemerintah yang

berkuasa, sehingga melahirkan adanya sentimen ras, etnis, agama, dan faktor lainnya, seperti

yang terjadi pada konflik di Yugoslavia. Hal ini menyebabkan adanya kekompleksitasan

permasalahan dan kemudian menyebabkan adanya transformasi di dalam peacekeeping itu

sendiri.

Selain dari perubahan bentuk konflik yang terjadi, hal lain yang menyebabkan adanya

transformasi itu adalah yang pertama, Dewan Keamanan yang semakin proaktif dan semakin

memperluas mandat dari pasukan penjaga perdamaian. Yang dimaksudkan dengan proaktif dan

perluasan mandat dari Dewan Keamanan PBB itu adalah pada masa setelah Perang Dingin,

Dewan Keamanan memberikan mandat yang pada masa Perang Dingin tidak diberikan, seperti

membantu dalam melakukan penjanjian damai dalam hal-hal yang luas, menegakkan hukum dan

tata tertib berdasarkan proses hukum yang berlaku, dan melakukan pembimbingan kepada suatu

negara atau daerah dalam rangka menuju sebuah pemerintahan yang stabil, berdasarkan pada

prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik, dan pengembangan tingkat ekonomi33

. Yang

kedua adalah semakin banyak negara yang tertarik untuk berpartisipasi di dalam gelar pasukan

penjaga perdamaian34

.

Secara garis besar, perkembangan dari modern peacekeeping itu mencangkup hal-hal

seperti :

- Pengiriman pasukan mempunyai tujuan untuk mencegah pecahnya konflik atau meluasnya

konflik sehingga melewati batas-batas negara

32

Oiver Ramsbotham, Op. cit., hal. 34. 33

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm, diakses pada 9 April 2010, pukul 02.55 WIB 34

Alex J. Bellamy, Paul Williams, Stuart Griffin; Op. cit; hal. 59


http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm

- Melakukan stabilisasi situasi konflik setelah terjadinya perjanjian gencatan senjata, sehingga

dapat dicapai suatu perjanjian perdamaian

- Menegakkan hukum dan tata tertib berdasarkan proses hukum yang berlaku

- Melakukan monitoring dan menjadi badan yang memberikan masukan dalam hal-hal yang

berkaitan dengan HAM dan hukum humaniter internasional

- Menjadi pihak penghubung dengan negara di mana UNPKF bertugas, termasuk dengan

pihak-pihak yang berada di dalam dan di luar negara tersebut, dan organisasi dan LSM, baik

nasional maupun internasional

- Melakukan monitoring dan pelaporan terhadap perkembangan situasi dari area operasi

- Melakukan perlindungan terhadap penduduk sipil

- Melakukan sosialisasi mengenai keamanan individu (human security), menentukan langkah-

langkah pembangunan, melakukan langkah-langkah penyusunan pembagian kekuasaan

- Membantu dalam melakukan penjanjian damai dalam hal-hal yang luas

- Melakukan pembimbingan kepada suatu negara atau daerah dalam rangka menuju sebuah

pemerintahan yang stabil, berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan yang

baik, dan pengembangan tingkat ekonomi35

.

Setelah kita melihat uraian dari konsep Just War, PBB, Dewan Keamanan, dan DPKO,

maka kita dapat melihat keterkaitan dari masing-masing konsep tersebut. Dengan keterkaitan

dari masing-masing konsep, maka hal tersebut dipandang oleh penulis adalah hal-hal yang

relevan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

1.7 Asumsi

1.7.1 Krisis Balkan, terutama pada tragedi di Srebrenica memakan jumlah korban warga sipil

yang besar.

1.7.2 Lokasi negara Balkan yang terletak di jantung benua Eropa menjadikan krisis Balkan

menjadi suatu perhatian yang besar bagi negara-negara di sekitarnya.

1.7.3 UNPKF, dalam hal ini adalah UNPROFOR-Dutch Battalion tidak dapat menjalankan

tugasnya dengan baik karena tidak adanya kesesuaian antara mandat yang diberikan,

sehingga berakibat pada operasional yang kacau.

35

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm, diakses pada 9 April 2010, pukul 03.15 WIB


http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm

1.8 Hipotesis

Jawaban sementara dari tesis ini adalah kegagalan dari misi UNPROFOR-Dutch

Battalion di Srebrenica dikarenakan adanya mandat yang tidak sejalan, yang lalu diberikan

kepada pasukan yang bertugas. Selain itu, mandat yang diberikan juga tidak sesuai dengan

kondisi yang terjadi di lapangan.

Yang dimaksudkan dengan mandat yang tidak sejalan adalah mandat bagi UNPROFOR

berisi dari dua perintah yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Dalam satu mandat

diperintahkan agar UNPROFOR melindungi pengungsi yang berada di kantong-kantong

perlindungan. Tetapi pada mandat yang lain, UNPROFOR juga diberikan perintah bahwa

mereka dilarang untuk melakukan serangan, apabila mereka tidak diserang. Suatu hal yang

sangat bertolak belakang, karena mereka tidak akan dapat melindungi pengungsi, apabila mereka

tidak diperbolehkan untuk menyerang.

Hal ini kemudian terbukti bahwa mandat tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan apa

yang terjadi di lapangan. Dengan mandat bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang,

maka pada saat pasukan Serbia datang dan membunuhi pengungsi Bosnia di Srebrenica, maka

pasukan UNPROFOR hanya berdiam diri saja, karena pasukan Serbia tidak melakukan serangan

yang ditujukan kepada pasukan UNPROFOR.

Kegagalan lain juga disebabkan oleh karena pasukan UNPROFOR diterjunkan tidak

dengan perlengkapan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini berkaitan dengan

mandat yang tidak sesuai di lapangan. Selain berkaitan dengan mandat yang tidak sesuai dengan

kondisi di lapangan, hal ini berkaitan pula dengan informasi yang tidak akurat. Pada saat pasukan

UNPROFOR asal Belanda tersebut diterjunkan ke Srebrenica, mereka hanya mengetahui bahwa

daerah tersebut adalah kantong perlindungan bagi pengungsi. Oleh karena itu, persenjataan yang

mereka miliki hanyalah persenjataan ringan, dan kendaraan yang mereka miliki adalah

kendaraan dengan fungsi sebagai alat transportasi, dan bukan sebagai alat tempur. Di lain pihak,

pasukan Serbia yang menyerang para pengungsi adalah pasukan yang bersenjatakan senjata

berat, dan menggunakan kendaraan tempur. Dengan melihat persenjataan Serbia yang lebih

lengkap, maka hal tersebut secara tidak langsung menurunkan moral tempur mereka. Dengan


moral tempur yang merosot, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki keinginan

untuk melakukan serangan balik

1.9 Model Analisis


1.10 Prosedur dan Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan menganalisa faktor-faktor apa saja

yang menyebabkan terjadinya kesalahan prosedural dari operasi UNPKF, terutama dalam operasi

yang berlangsung di Srebrenica.

Penulis akan melakukan analisa terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh

PBB yang berkaitan dengan UNPKF dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di kalangan personil

militer UNPKF, sehingga menyebabkan tragedi Srebrenica terjadi.

Dengan pemikiran tersebut, maka Penulis akan menggunakan analisa yang bersifat

eksplanatif sebagai pisau bedah Penulis di dalam melakukan penelitian ini. Analisa eksplanatif

dipilih oelh Penulis, karena analisa eksplanatif dapat digunakan oleh Penulis untuk melakukan

OPERASIONAL

1. Lokasi yang belum aman

2. Perubahan status lokasi

penerjunan pasukan

3. Lokasi yang belum aman

sepenuhnya

4. Tidak ada koordinasi

5. Kurangnya informasi

6. Perlengkapan yang tidak

sesuai di lapangan

7. Adanya mis komunikasi

STRATEGIS

Mandat yang diberikan

kepada UNPROFOR

merupakan mandat yang

tidak sejalan karena berbeda

satu dengan yang lain.

PERLINDUNGAN

WARGA SIPIL DI

SREBRENICA


penelitian, dan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa, identifikasi, dan menjelaskan

faktor-faktor dan indikator-indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian36

.

Tekhnik yang akan Penulis lakukan adalah teknik pencarian data yang mengandalkan buku,

jurnal, dan media massa, seperti koran.

Untuk pengambilan data-data tersebut, maka Penulis akan mencarinya melalui berbagai

tempat, seperti Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI

Depok, Perpustakaan FISIP UI Salemba, website, dan Jurnal Jstor, serta sumber-sumber lainnya.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertama adalah latar

belakang mengenai perkenalan apakah yang dimaksud dengan UNPKF beserta dengan

permasalahan-permasalahan yang terjadi dan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta

metodologi penelitian yang digunakan.

Bab kedua, akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang akan digunakan di

dalam penulisan tesis ini.

Bab ketiga menggambarkan tentang konflik di Bosnia, diterjunkannya UNPKF di

lapangan, dan kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh adanya ketidak jelasan dari bentuk

UNPKF tersebut.

Bab keempat, akan memberikan hasil analisa dari apa yang terjadi dari bentuk UNPKF

saat ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai bagaimana bentuk dari UNPKF

yang seharusnya dikembangkan.

Bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan

saran atas permasalahan penelitian.

36

W. Lawrence Newman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston: Pearson

Education, Inc (fifth edition), 2003, hal. 67.


Bab 2 : Kerangka Teori Just War : Keterlibatan Masyarakat Internasional

Dalam Perlindungan

Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata

Dalam bab 2 ini, penulis akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang akan

dipakai di dalam penulisan tesis ini. Teori yang akan dipakai di dalam menjelaskan mengenai isi

dari tesis ini adalah Teori “Just War”, atau juga yang dikenal sebagai konsep “Perang Yang

Adil”. Selain konsep Just War, dalam penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai peran

Perserikatan Bangsa-bangsa dan konsep peacekeeping

Pemilihan teori ini dianggap tepat, karena dalam teori ini menjelaskan mengenai

bagaimana suatu peperangan itu dapat dilakukan, dan bagaimana sikap-sikap yang seharusnya

dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai di dalam sebuah peperangan.

2.1 Teori Just War

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan kerangka pemikiran, yaitu kerangka

konsep Just War yang menggunakan beberapa pemikiran seperti dari St. Augustinus, Thomas

Aquinas, dan Grotius.

St. Agustinus / St. Augustine, mengembangkan norma – norma yang berakar dari hukum

Romawi1. Norma yang dikembangkan kemudian dikenal sebagai ajaran “just war / bellum

justum”, atau konsep “Perang yang Adil.” Ajaran ini menekankan tentang kapan dan bagaimana

orang yang bertikai boleh menggunakan kekerasan2. Ajaran ini mengatakan bahwa pemerintah

yang ada sekarang adalah pemerintah yang terjadi karena kehendak Tuhan. Hal ini

mengakibatkan pemerintah yang ada berkewajiban untuk menegakkan ketertiban, sehingga

perang diperkenankan dengan maksud untuk membebaskan mereka dari dosa. Perang yang

dimaksud adalah perang yang adil, yaitu perang yang terjadi karena kehendak Tuhan. Oleh

karena itulah, musuh mereka adalah musuh dari Tuhan, dan “musuh – musuh Tuhan” itu

1 http://www.iep.utm.edu/justwar/, diakses pada 23 Oktober 2010, pukul 00.45 WIB 2 Arie Siswanto, Op.cit., hal. 71


http://www.iep.utm.edu/justwar/

melakukan perang yang tidak dibenarkan3. Ajaran ini lalu dikembangkan oleh Thomas Aquinas

dan Grotius.

Thomas Aquinas dalam perkembangannya, membagi-bagi konsep Just War menjadi

beberapa bagian, yaitu:

a. Jus Ad Bellum, yaitu yang berisikan pembenaran untuk melakukan peperangan. Konsep ini

kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu4 :

a. Alasan yang sah : suatu peperangan hanya dapat dilakukan apabila mempunyai alasan

pembenar yang sah.

b. Perbandingan keadilan : penggunaan kekerasan dapat dilakukan hanya apabila ketidak

adilan yang diderita oleh pihak lain lebih besar dari pihak lawan

c. Kekuasaan yang sah : penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan oleh penguasa yang

sah

d. Niat yang benar : penggunaan kekerasan hanya boleh digunakan dalam suatu alasan yang

benar-benar sah

e. Probabilitas keberhasilan : penggunaan senjata tidak boleh digunakan dalam usaha yang

sia-sia atau dalam kasus di mana langkah-langkah yang tidak proporsional dibutuhkan

untuk mencapai keberhasilan

f. Proporsionalitas : kerusakan yang diperkirakan akan sia-sia harus dihindari

g. Upaya terakhir : kekerasan hanya boleh digunakan sebagai alternatif yang terakhir

b. Jus In Bello, yaitu peraturan-peraturan di dalam melakukan peperangan

a. Diskriminasi : dalam peperangan, harus dibedakan antara kombatan dan non kombatan

b. Proporsionalitas : perlakuan kekerasan yang berlebihan, harus dihindari

c. Jus Post Bellum, yaitu hal-hal yang dapat mengakhiri peperangan tersebut.

3 Jean Pictet, Op. cit., hal. 13 4 Oliver O’Donovan; “The Just War Revisited”; Cambridge University Press; 2003; hal. 15


c. Alasan yang sah untuk mengakhiri : Sebuah negara dapat mengakhiri suatu peperangan

apabila pembalasan telah terjadi, dan bila salah satu pihak bersedia merundingkan syarat-

syarat perdamaian.

a. Niat yang benar : Suatu negara hanya boleh mengakhiri suatu peperangan di bawah

kondisi-kondisi yang telah disepakati berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Pembalasan

tidak diizinkan. Negara yang menang juga harus bersedia memberlakukan objektivitas

dan investigasi pada tingkat yang sama terhadap kejahatan-kejahatan perang apapun yang

mungkin telah dilakukan oleh pasukan-pasukannya.

b. Pernyataan umum dan kekuasaan : Syarat-syarat perdamaian harus dibuat oleh kekuasaan

yang sah, dan syarat-syarat itu harus diterima oleh kekuasaan yang sah.

c. Diskriminasi : Negara yang menang harus melakukan pembedaan antara para pemimpin

politik dan militer, dan antara kombatan dan warga sipil. Langkah-langkah penghukuman

harus dibatasi hanya kepada mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas

konflik itu.

d. Proporsionalitas : Setiap pihak yang telah menyatakan kalah atau menyerah harus

diperlakukan dengan sepantasnya. Tidak diperbolehkan memperlakukan pihak-pihak

tersebut dengan tidak sepantasnya

Dengan melihat pada pembagian dari konsep Just War, maka Penulis melihat bahwa

konsep Just War, terutama pada konsep Jus In Bello adalah konsep yang tepat untuk digunakan

dalam kerangka pemikiran dalam penulisan thesis ini.

Hal ini dikarenakan dalam konsep Just War telah mencakup hal-hal yang berkenaan dengan

persiapan dalam pembuatan mandat, peraturan-peraturan yang ditujukan pada pasukan di dalam

sebuah pertempuran, dan bagaimana suatu pertempuran itu dapat diakhiri.

Setelah kita melihat uraian mengenai konsep Just War, maka kita akan melihat mengenai

defini dari pertikaian bersenjata. Menurut Additional Protocols I Pasal 1 ayat ( 4 ), dikatakan

bahwa :

“Armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and

alien occupation and against racist rĕgimes in the exercise of their right of self –

determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations

and Co – operation among States in accordance with the Charter of the United

Nations.”5

5 Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Op. cit, hal. 85.


(Konflik bersenjata dapat dibenarkan selama hal tersebut adalah cara untuk

melawan penjajahan, penguasaan suatu wilayah dan untuk menentang rejim yang

rasis, selama dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam Piagam PBB dan

peraturan lainnya)

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata, dan jenis – jenisnya,

maka kini akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan penduduk sipil. Definisi dari

penduduk sipil menurut Kalshoven adalah “any person who does not belong to the category of

combatants.”6 (setiap orang yang tidak termasuk dalam kategori sebagai kombatan).

Sedangkan, Konvensi Jenewa ( IV ), mendefinisikan lebih detail, yaitu :

“Person taking no active part in the hostilities, including members of armed

forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by

sickness, wounds, detention, or any other cause...”7

(Orang yang tidak aktif dalam pihak-pihak yang bermusuhan, termasuk anggota

militer yang tidak bertugas karena sakit, luka-luka, ditahan, atau sebab lainnya)

Penduduk sipil, sebagai pihak “korban”, haruslah mendapat perlindungan dari pihak –

pihak yang bertikai. Heike Spieker, mengatakan bahwa :

“The civilian population enjoys immunity insofar as it shall “enjoy general

protection against dangers arising from military operations” and “shall not be

the object of attack.”8

(masyarakat sipil harus dapat mendapatkan perlindungan terhadap bahaya dari

setiap operasi militer)

Dalam Konvensi Jenewa IV, ketentuan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil

tertuang di dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf ( a ) sampai dengan ( d ). Selain itu, dalam Pasal 15

juga diatur mengenai pihak – pihak mana saja yang tidak dapat diserang. Pada Pasal 16, diatur

mengenai perlindungan khusus kepada wanita – wanita hamil. Sedangkan mengenai

perlindungan terhadap Rumah sakit sipil diatur di dalam Pasal 18. Pada Protokol Tambahan I,

6 Ibid, , hal. 98.

7 Convention ( IV ) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Art. 3 ( 1 ). 8 Heike Spieker, “Civilian Immunity”; Gutman, Roy and Rieff, David, ”Crimes Of War : What The Public Should

Know.”, W.W. Norton & Company, New York, 1999, hal. 101


dijelaskan lebih terperinci mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil.Bahkan, pada

Protokol ini juga dijelaskan mengenai serangan – serangan yang dilarang9.

Mengenai bentuk – bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil, dapat kita lihat, secara

detail, pada Protokol Tambahan I Pasal 51. Pada ayat ( 4 ) dikatakan bahwa penduduk sipil

harus bebas dari serangan yang membabi buta, yaitu serangan yang tidak ditujukan terhadap

sasaran khusus militer, serangan yang mempergunakan cara atau alat tempur yang menimbulkan

penderitaan yang tidak perlu, serangan yang mempergunakan cara atau alat tempur yang

ditujukan tidak terhadap sasaran khusus militer. Selain itu, penduduk sipil juga tidak dapat

dijadikan sebagai “perisai hidup” untuk melindungi markas – markas militer, dan penduduk

sipil juga harus terlepas dari tindakan balas dendam10

.

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman yang terdahulu, bahwa penduduk sipil

hanyalah “korban” dari sebuah konflik bersenjata, maka pihak – pihak yang bertikai mempunyai

kewajiban untuk melindungi penduduk sipil. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Jenewa I

Pasal 3 yang berbunyi :

“Person taking no active part in the hostilities, including members of armed

forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by

sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumtances be

treated humanely...”

(Setiap orang yang tidak terlibat dalam kegiatan peperangan, termasuk anggota

militer yang tidak lagi bertugas karena sakit, luka-luka, berstatus tawanan dan

sebab lainnya harus diperlakukan secara manusiawi)

Protokol Tambahan I Pasal 51 juga membahas mengenai kewajiban dari pihak – pihak bertikai

untuk melindungi penduduk sipil secara lebih mendetail.

Dengan melihat pada penjelasan mengenai perkembangan hukum humaniter yang terjadi

selama ribuan tahun, maka sudah seharusnya perlindungan warga sipil pada saat terjadi konflik

adalah hal yang tidak asing, dan seharusnya menjadi hal yang umum.

9 Syahmin A.K., Op. cit., hal. 72 10 Ibid., hal. 73


Tetapi dalam beberapa kasus, perlindungan warga sipil pada saat terjadinya konflik terkadang

masih diabaikan. Hal inilah yang menjadi keprihatinan bagi beberapa orang yang menaruh

perhatian cukup besar pada pelaksanaan hukum humaniter.

2.2 Perserikatan Bangsa-bangsa

Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) / United Nations adalah badan internasional yang

mempunyai arti sangat penting bagi masyarakat internasional, khususnya menyangkut upaya

penciptaan dan pemeliharaan perdamaian serta keamanan dunia. PBB beranggotakan negara –

negara merdeka yang telah menyetujui gagasan-gagasan dan norma-norma yang tertuang di

dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945.

Nama “Perserikatan Bangsa – Bangsa / United Nations” pertama kali diperkenalkan oleh

Franklin Delano Roosvelt, presiden Amerika Serikat. Kata United Nations pertama kali

dipergunakan pada dokumen Declaration by United Nations yang dikeluarkan pada tanggal 1

Januari 1942, saat 26 perwakilan masing - masing negara berjanji untuk meneruskan perjuangan

mereka di dalam melawan kekuatan Axis ( Jerman, Jepang dan Italia ).

Sebenarnya selain pertemuan pada tahun 1942 telah terjadi beberapa pertemuan yang

membicarakan konsepsi – konsepsi dan rencana – rencana Sekutu mengenai Perserikatan Bangsa

– bangsa ini. Pertemuan itu adalah Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang diajukan oleh

Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris pada tahun 1941; Deklarasi Perserikatan

Bangsa-bangsa yang ditandatangani oleh beberapa negara pada awal tahun 1942; dan Deklarasi

Moskow yang dikeluarkan pada Oktober 194311

, di mana deklarasi ini ditandatangani oleh

perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Sovyet (kini Russia) dan China. Isi dari deklarasi

tersebut adalah diperlukan suatu organisasi internasional, yang beranggotakan negara-negara

yang berdaulat, yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pada tahun 1945, 50 perwakilan dari masing – masing negara berkumpul dalam United

Nations Conference on International Organization, yang diselenggarakan di San Fransisco,

untuk menyusun rancangan dari Piagam Perserikatan Bangsa – bangsa ( United Nations Charter

). Kelima puluh anggota yang hadir pada perundingan itu akhirnya menyetujui bahwa pembuatan

rancangan itu akan diserahkan pada perwakilan empat negara “Steering Committee”, yaitu

11 Starke, J.G. “ Pengantar Hukum Internasional ”, Penerbit Sinar Grafika, November 2004, hal. 829.


Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Uni Sovyet12

. Rancangan itu dilakukan di Dumbarton Oaks,

Amerika Serikat, pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 1944. Perundingan itu tidaklah

sepenuhnya berjalan lancar.Terjadi perdebatan – perdebatan, terutama di antara negara – negara

sponsor - Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Uni Sovyet – dengan delegasi dari negara – negara

lainnya yang menyangkut masalah “veto” dalam Dewan Keamanan PBB dan fungsi Majelis

Umum. Pada 26 Juni 1945, rancangan itu disetujui dan ditandatangani oleh ke 50 anggota

perwakilan tersebut.

Tujuan dari Perserikatan Bangsa – Bangsa dapat kita lihat pada Pasal 1 Piagam PBB,

sedangkan prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Pasal 2 Piagam PBB

Dua ayat dari Pasal 2 ini menetapkan bahwa Perserikatan Bangsa – Bangsa haruslah

berdasarkan atas persamaan kedaulatan dari negara – negara anggotanya. Selain itu, pada pasal

ini, menetapkan bahwa PBB tidak boleh untuk ikut campur dalam masalah – masalah yang pada

dasarnya adalah masalah domestik suatu negara. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam ayat 7

Pasal 2. Keempat ayat lainnya menetapkan bahwa negara – negara anggota harus mentaati hal –

hal yang telah ditetapkan di dalam Piagam PBB. Selain itu, negara – negara anggota harus

menyelesaikan sengketa – sengketa dengan jalan damai, tidak melakukan ancaman atau

intervensi dengan kekerasan terhadap integritas negara lain.

2.3 Dewan Keamanan

Sebagai sebuah organisasi internasional, PBB dilengkapi oleh organ-organ. Organ-organ

yang berkaitan dengan PBB bisa dibedakan menjadi dua, yakni organ-organ utama (primary

organs) dan organ-organ pendukung (subsidiary organs).

Di antara keenam organ utama, Dewan Keamanan merupakan organ yang memikul

tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

2.3.1 Keanggotaan

Badan ini mempunyai 15 anggota, yang terdiri dari anggota tetap yaitu Amerika Serikat,

Cina, Inggris, Perancis dan Rusia. Ke sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum,

untuk masa jabatan selama 3 tahun.

12 www.un.org/aboutun/sanfrancisco/history.html diakses pada 29 Oktober 2010, pukul 13.20 WIB.


http://www.un.org/aboutun/sanfrancisco/history.html

Ada ketentuan – ketentuan untuk ikut serta di dalam pembicaraan pada Dewan

Keamanan PBB bagi negara – negara anggota selain anggota tetap dan anggota tidak tetap.

Ketentuan – ketentuan itu adalah :

1). Setiap negara anggota berhak untuk terlibat di dalam pembicaraan, tetapi mereka

tidak mempunyai hak suara. Keterlibatan negara anggota itu apabila Dewan Keamanan

memandang mereka mempunyai suatu kepentingan khusus.

2). Setiap negara anggota dan negara bukan anggota, apabila Dewan Keamanan

memandang mereka terlibat di dalam sengketa, maka mereka wajib untuk diundang untuk

terlibat dalam pembicaraan. Tetapi negara itu tidak mempunyai hak suara13

2.3.2 Tujuan, Fungsi dan Kewenangan

Dewan Keamanan PBB mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara

perdamaian di dunia. Tetapi kewajiban ini bukanlah kewajiban eksklusif dari Dewan Keamanan

PBB. Majelis Umum dapat membahas dan memberikan rekomendasi atas kejadian yang terjadi,

dan tindakan apa yang akan diambil berkenaan dengan masalah tersebut14

.

Wewenang – wewenang dan fungsi – fungsi dari Dewan Keamanan PBB adalah : 1).

Penyelesaian damai atas sengketa – sengketa internasional

2). Tindakan preventif atau pemaksaan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan

3). Badan – badan regional dan perjanjian – perjanjian regional

4). Kontrol dan supervisi atas wilayah – wilayah perwalian yang digolongkan sebagai

“kawasan – kawasan strategis.”

5). Penerimaan, penskoran, dan pemecatan anggota – anggota

6). Melakukan amandemen terhadap Piagam PBB

7). Bersama – sama dengan Majelis Umum melakukan pemilihan kelima belas hakim

Mahkamah Internasional15

Di dalam menyelesaikan sengketa – sengketa internasional, maka Dewan Keamanan

mempunyai wewenang – wewenang sebagai berikut16

:

Dewan Keamanan berwenang untuk memanggil pihak – pihak yang bersengketa, dan

meminta pihak – pihak tersebut untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui

51

Starke, J.G., op. cit., hal. 842 52 Ibid., hal. 845 53 Ibid., hal. 846 54 Ibid


perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian yudisial, tindakan

oleh badan regional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan cara – cara damai

lainnya

Pada suatu keadaan, di mana keadaan itu dapat memicu perselisihan atau sengketa

internasional, maka Dewan Keamanan berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, sebelum Dewan

Keamanan melakukan tindakan berikutnya. Tindakan ini dapat berasal dari inisiatif dari

Dewan Keamanan sendiri, atau diajukan dari negara – negara anggota PBB ( baik yang

terlibat dalam sengketa atau bukan ), atau negara – negara bukan anggota PBB yang terlibat

sengketa tersebut, atau oleh Sekretaris Jenderal PBB, apabila Sekretaris Jenderal PBB

melihat suatu keadaan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan.

Selama berlangsung suatu sengketa, atau keadaan yang apabila berlanjut akan

memungkinkan adanya bahaya perdamaian dan keamanan, maka Dewan Keamanan PBB

dapat merekomendasikan “prosedur – prosedur atau metoda – metoda yang layak” untuk

menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal “prosedur – prosedur dan metoda – metoda

yang layak”, maka Dewan Keamanan dapat mengambil cara – cara damai, atau dengan

kekekerasan / pemaksaan. Cara – cara damai telah saya singgung sebelumnya, yaitu

perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian yudisial, tindakan

oleh badan regional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan cara – cara damai

lainnya. Sedangkan untuk tindakan melalui cara kekerasan / pemaksaan, dapat melalui dua

cara, yaitu : Dewan Keamanan dapat meminta negara – negara anggota untuk menghentikan

segala bentuk hubungan ekonomi, komunikasi dan diplomatik; cara yang kedua adalah

melalui kekuatan udara, darat, dan laut, apabila Dewan Keamanan memandang cara pertama

tidak membuahkan hasil yang berarti17

.

Apabila pihak – pihak yang bertikai meminta, maka Dewan Keamanan dapat

merekomendasikan syarat – syarat untuk menyelesaikan sengketa

Berhubungan dengan tindakan kekerasan / pemaksaan melalui kekuatan udara, darat,

dan laut, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengirimkan pasukan multinasional yang

berada di bawah PBB.

2.4 Department of Peacekeeping Operation

55 Ibid, hal. 849


Berkenaan dengan kewenangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan suatu sengketa

yang memerlukan pengiriman pasukan multinasional, maka Dewan Keamanan mempunyai

suatu badan yang bernaung di bawahnya. yaitu Department of Peacekeeping Operation, yang

berdiri pada tahun 1992.

Badan ini berdiri untuk membantu negara–negara anggota PBB (di dalam tujuannya)

untuk menegakan perdamaian dan keamanan internasional. Tugas dari badan ini adalah untuk

merencanakan, mempersiapkan, mengatur, dan memimpin secara langsung operasi yang sedang

dijalankan oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB ( United Nations Peacekeeping Forces ),

agar pasukan tersebut dapat menjalankan (tugas)–tugasnya secara maksimal.

Setiap operasi yang dilakukan oleh pasukan peacekeeping mempunyai tugas yang

spesifik, tergantung dari setiap mandat yang diberikan. Walaupun mandat yang diberikan

berbeda–beda, tetapi tugas mereka secara umum adalah mengurang penderitaan umat manusia,

menciptakan perdamaian, dan membantu pihak – pihak bertikai untuk menciptakan

perdamaian18

.

Operasi peacekeeping ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu: komponen militer, dan

komponen non – militer lainnya, yang dapat terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu.

Berdasarkan mandat yang mereka terima, maka operasi peacekeeping ini harus dapat :

a. Mencegah pecahnya konflik yang terjadi antar negara

b. Menstabilkan situasi konflik setelah adanya gencatan senjata, agar pihak–pihak

yang bertikai dapat mencapai suatu kesepakatan perdamaian

c. Membantu di dalam suatu perjanjian perdamaian

d. Memberikan pendampingan bagi negara atau daerah di dalam menciptakan

pemerintahan yang stabil, berdasarkan prinsip – prinsip demokrasi, pemerintahan

yang baik, dan perkembangan di bidang ekonomi19

Semenjak didirikan pada tahun 1992, DPKO telah melaksanakan 32 jenis operasi

peacekeeping yang telah dikirimkan ke berbagai negara, dan 24 diantaranya telah berakhir

masa operasinya20

.

Suatu pengiriman pasukan penjaga perdamaian, tentu tidak akan terlepas dari adanya

mandat yang diberikan. Mandat itu adalah perintah dan petunjuk mengenai apa yang harus

56 www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htmt.htm, diakses pada 27 November 2010, pukul 10.00 WIB 57 Starke, J.G., op. cit., hal. 855. 20 www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm.htm, diakses pada 27 November 2010, pukul 10.15 WIB.


http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htmt.htm

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm.htm

mereka lakukan dan apa saja yang tidak dapat mereka lakukan pada saat mereka berada di lokasi

penugasan.

Posisi mandat sangat penting, karena dengan adanya mandat, maka hal itu akan

berpengaruh pada Rule of Engagement (RoE) yang berlaku di lapangan. Selain RoE, operasional

di lapangan pun juga tergantung pada mandat yang berlaku.

Bagaimana seorang pasukan berlaku, hingga persenjataan apa saja yang akan dibawa

oleh seorang tentara, akan dipengaruhi oleh mandat yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pada

saat mandat dibuat, maka hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan perhitungan yang

cermat. Sebab, apabila suatu mandat salah perhitungan, maka hal tersebut dapat berakibat pada

kegagalan operasi yang dijalankan.

Susunan Organisasi DPKO21

59 www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page2.htmt.htm, diakses pada 27 November 2010, pukul 10.20 WIB


http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page2.htmt.htm

2.4.1 Peacekeeping Force

Sesuai dengan yang Penulis tulis pada bab sebelumnya, maka acuan mengenai pasukan

penjaga perdamaian akan terambil dari buku Alex J. Bellamy, Paul Williams, dan Stuart Griffin

yang berjudul Understanding Peacekeeping dan buku karangan Paul F. Diehl yang berjudul

International Peacekeeping.

2.4.2 Peacekeeping Force Menurut Diehl

Dalam buku International Peacekeeping, Diehl mengemukakan beberapa hal yang harus

dimengerti dan dilakukan oleh personel pasukan penjaga perdamaian yang akan diterjunkan.


Beberapa hal itu adalah pasukan penjaga perdamaian bukanlah pasukan yang diterjunkan

untuk mewujudkan suatu perdamaian di suatu wilayah konflik yang terjadi (nonenforcement);

pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang diterjunkan dengan pasokan persenjataan

yang terbatas (limited military capability); dan pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan

yang harus bersikap netral di tempat di mana mereka diterjunkan (neutrality).

Dalam hal pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang diterjunkan tidak untuk

mewujudkan suatu perdamaian di suatu wilayah konflik yang terjadi, Diehl menyoroti dalam dua

hal, yaitu pertama, pasukan penjaga perdamaian tidak didesain sebagai pasukan yang akan

mengakhiri suatu pertempuran atau konflik. Tetapi pasukan penjaga perdamaian lebih

diterjunkan untuk melakukan tindak lanjut dari suatu perjanjian perdamaian yang telah

disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Mereka bukanlah pasukan yang akan diterjunkan ke

dalam suatu medan pertempuran dengan tujuan untuk menghentikan pertumpahan darah. Lebih

lanjut, Diehl mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang akan

diterjunkan pada saat pertempuran telah berhenti22

.

Yang kedua, pasukan penjaga perdamaian dapat menguasai suatu wilayah konflik, tetapi

kapabilitas mereka hanyalah sebagai pihak penengah saja, sehingga mereka tidak dapat

melakukan serangan apabila terjadi sebuah konflik, kecuali hal itu dianggap sangat mendesak.

Tujuan dari penguasaan wilayah tersebut adalah untuk menjadi penengah dari pihak-pihak yang

bertikai dan mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat memicu terjadinya konflik

yang pada akhirnya dapat merusak perjanjian gencatan senjata yang telah dilakukan23

.

Dalam hal persenjataan, pasukan penjaga perdamaian diterjunkan ke dalam suatu wilayah

hanya dengan persenjataan ringan, seperti senapan dan kendaraan yang dapat mereka gunakan

adalah kendaraan yang hanya berfungsi sebagai kendaraan transportasi (seperti helicopter dan

pengangkut pasukan), dan bukan kendaraan perang (tank dan pesawat tempur)24

.

22 Paul F. Diehl, “International Peacekeeping”, The John Hopkins University Press, 1994, hal. 5 23 Ibid., hal 6. 24 Ibid., hal 7.


Dalam hal kenetralan, pasukan penjaga perdamaian dituntut untuk berlaku tidak memihak

pada salah satu pihak yang bertikai. Pasukan penjaga perdamaian juga tidak dapat membantu

salah satu pihak yang terlibat di dalam pertikaian tersebut25

.

Pasukan penjaga perdamaian dalam melakukan tugasnya tidak dapat mengatakan bahwa

salah satu pihak yang bertikai bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Tetapi hal ini tidak

menjadikan pasukan penjaga perdamaian tidak dapat memberikan laporan mengenai salah satu

pihak yang memulai konflik yang terjadi di suatu wilayah26

.

Dalam bukunya, Diehl juga menuliskan mengenai beberapa fungsi dari pasukan penjaga

perdamaian itu. Fungsi yang pertama adalah fungsi pasukan penjaga perdamaian sebagai pihak

yang melakukan observasi atau pengamatan. Observasi ini lebih ditekankan pada pengamatan

akan jalannya suatu perjanjian gencatan senjata, melakukan deteksi terhadap kegiatan-kegiatan

yang diperkirakan akan mengganggu jalannya perjanjian gencatan senjata dan pengamatan akan

penarikan mundur suatu pasukan27

.

Fungsi yang kedua adalah sebagai pihak penengah bagi pihak-pihak yang bertikai. Fungsi

ini dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya konflik-konflik kecil yang dapat menjadi

suatu konflik yang besar, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan edukasi pada pihak-

pihak yang bertikai28

.

Fungsi yang ketiga adalah meningkatkan penegakkan hukum dan ketertiban di suatu

wilayah konflik. Fungsi ini terutama dapat dilakukan pada konflik-konflik yang terjadi di dalam

suatu negara, atau keadaan perang saudara. Seperti diketahui bahwa pasukan penjaga perdamaian

(peacekeeping force) tidak hanya terdiri dari tentara, tetapi dapat juga terdiri dari tenaga sipil,

seperti dari kepolisian. Dalam hal ini penegakkan hukum dan ketertiban, maka tenaga kepolisian

dapat melakukan peranannya. Peran yang dapat dilakukan adalah untuk melakukan kontrol dan

pelaporan mengenai adanya tindakan-tindakan permusuhan29

.

25 Ibid., hal. 8. 26 Ibid. 27 Ibid., hal. 9. 28 Ibid., hal. 10. 29 Ibid.


Fungsi yang keempat dan terakhir adalah sebagai pihak yang memberikan bantuan

kemanusiaan atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang termasuk dalam hal ini adalah

pemberian bantuan obat-obatan, pengadaan klinik kesehatan, pengadaan bantuan akan

permasalahan listrik dan air, dan penyediaan transportasi30

.

Menurut Diehl, karakteristik operasi pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan

menjadi beberapa karakteristik, yaitu :

Karakteristik yang pertama, yaitu operasi pasukan penjaga perdamaian adalah operasi

yang selalu bereaksi terhadap suatu konflik internasional. Kata preventive diplomacy (diplomasi

pencegahan) sering diartikan sebagai penjaga perdamaian. Padahal, penghubungan kata ini

adalah suatu kesalah pahaman. Operasi pasukan penjaga perdamaian tidak pernah dilakukan di

mana suatu lokasi masih dalam tingkat konflik pertempuran. Sebelum pasukan penjaga

perdamaian diterjunkan ke dalam suatu konflik, maka PBB akan melakukan intervensi terlebih

dahulu31

. Biasanya yang diterjunkannya adalah pasukan yang disebut sebagai peaceenforcement

forces.

Karakteristik yang kedua berkaitan dengan waktu bertugas dari pasukan penjaga

perdamaian tersebut. Pasukan penjaga perdamaian biasanya akan bertugas berdasarkan waktu

yang telah ditetapkan batasnya32

.

Karakteristik yang ketiga berhubungan dengan mekanisme formasi pasukan. Biasanya,

pembentukan pasukan penjaga perdamaian di suatu wilayah akan melihat pada negara-negara

calon anggota penjaga perdamaian. Seperti yang diketahui bahwa pasukan penjaga perdamaian

adalah pasukan yang harus netral, maka biasanya negara-negara yang dipilih dalam suatu

pasukan penjaga perdamaian adalah negara-negara yang tidak memiliki hubungan langsung

dengan negara yang dituju33

.

Karakteristik yang keempat adalah berkaitan dengan jumlah pasukan yang akan

diterjunkan. Jumlah pasukan yang akan diterjunkan, biasanya mencapai seribu hingga dua ribu

pasukan,bahkan dapat mencapai dua puluh ribu pasukan, tergantung pada jumlah negara yang

30 Ibid. 31 Ibid, hal. 11. 32 Ibid, hal. 12. 33 Ibid.


akan berkontribusi, misi dari operasi itu, dan luas wilayah operasi. Sebaliknya,jumlah anggota

pengamat yang akan diterjunkan biasanya kurang dari seribu, bahkan kurang dari seratus orang

saja. Di sisi lain, suatu operasi penjaga perdamaian tidak dapat dijalankan dengan efektif apabila

masih terkendala dengan terbatasnya jumlah personel yang akan diterjunkan34

.

Karakteristik yang kelima adalah berkaitan dengan pihak yang memberikan perintah dan

pihak yang mengontrol. Selama lebih dari tiga puluh tahun pasukan penjaga perdamaian telah

diterjunkan, masih belum ditemukan struktur dan prosedur yang pasti mengenai pasukan penjaga

perdamaian ini. Namun demikian, pasukan penjaga perdamaian berada di bawah Perserikatan

Bangsa-Bangsa, dan bukan di bawah perintah suatu negara. Pucuk pimpinan dari pasukan

penjaga perdamaian biasanya diambil dari negara yang netral. Tetapi di kemudian hari, pucuk

pimpinan pasukan penjaga perdamaian mulai diambil dari personel-personel yang telah memiliki

pengalaman dalam operasi-operasi sebelumnya35

.

Pada bukunya, Diehl mengemukakan mengenai keberhasilan suatu operasi penjaga

perdamaian, Diehl, terlebih dahulu bahwa ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai

penyebab kegagalan suatu operasi penjaga perdamaian.

Yang pertama adalah mengenai mandat yang diberikan. Terkadang mandat yang

diberikan terkesan tidak jelas. Selain itu, banyak hal yang menyebabkan sering terjadinya debat

mengenai lingkup dan detail dari operasi itu sendiri.

Faktor yang kedua dari sebuah kegagalan suatu operasi penjaga perdamaian adalah

terkadang suatu operasi dijalankan dengan mengabaikan mandat yang telah dikeluarkan. Hal ini

biasanya terjadi karena mandat yang tidak jelas itu sendiri.

2.4.3 Peacekeeping Force Menurut Alex J. Bellamy, Paul Williams dan Stuart

Griffin

Apabila di atas telah dikemukakan mengenai pasukan penjaga dari uraian Diehl, maka

Penulis akan mengemukakan mengenai pasukan penjaga perdamaian dari uraian Alex J. Bellamy,

Paul Williams, dan Stuart Griffin dari buku yang berjudul Understanding Peacekeeping.

34 Ibid., hal. 13. 35 Ibid.


Dalam bukunya, Bellamy mencoba untuk membagi beberapa operasi UNPKF ke dalam

beberapa periode, berdasarkan perkembangan jenis operasinya.

2.4.4 Traditional Peacekeeping

Periode pertama disebut sebagai traditional peacekeeping. Dalam periode ini, operasi

penjaga perdamaian mengambil masa di antara masa gencatan senjata dan penyelesaian secara

politik.

Ada tiga konsep yang mendasari operasi penjaga perdamaian tradisional ini. Tiga konsep

ini dikenal sebagai “holy trinity”. Isi dari tiga konsep ini adalah yaitu pasukan yang akan dikirim

harus mendapatkan izin memasuki suatu wilayah (consent), sikap tidak memihak (impartiality)

dan penggunaan senjata seminimal mungkin (minimum use of force).

Operasi ini didesain untuk meningkatkan tingkat kenyamanan masing-masing pihak yang

bertikai, dengan harapan bahwa masing-masing pihak dapat meningkatkan proses dialog politik.

Ada tiga hal yang mendasari hal ini. Pertama, masing-masing pihak yang bertikai adalah aktor

negara. Kedua, unit-unit kombatan memiliki tingkatan hirarki yang jelas, dan yang ketiga adalah

masing-masing pihak yang berkepentingan berharap agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan

dan dapat dicari jalan penyelesaian secara politis36

.

Ada dua kelemahan dari operasi penjaga perdamaian yang tradisional ini, menurut

Bellamy. Yang pertama adalah ketidakmampuan operasi ini dalam mencapai apa yang menjadi

tujuannya. Yang kedua adalah ketidakmampuan operasi ini untuk menyelesaikan tugas-tugas

yang lebih luas. Dua kelemahan itu adalah karena mereka terlalu berpegang pada tiga konsep

“holy trinity” tersebut.

2.4.5 Managing Transition

Managing transition operation (operasi mengawasi suatu transisi) adalah operasi yang

bertujuan untuk mengatur dan mengawasi proses transisi dari situasi dalam negeri yang masih

kacau hingga dapat menjadi situasi yang stabil.

36

Alex J. Bellamy, Paul Williams, Stuart Griffin, “Understanding Peacekeeping”, Polity Press, 2004, hal. 97.


Operasi ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu operasi ini bertujuan untuk

memfasilitasi suatu penyelesaian secara politik dengan memainkan peranan yang penting dalam

mengatur proses transisi itu sendiri. Hal yang kedua adalah adanya kejelasan mengenai batas di

mana mereka mulai dan di mana operasi itu berakhir. Operasi ini dimulai dengan melakukan

persetujuan antara pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama membicarakan bagaimana

cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah pihak-pihak yang bertikai

dapat duduk bersama, maka kemudian mereka akan melakukan hal-hal yang telah disepakati

tersebut. Biasanya cara penyelesaian yang ditempuh adalah melalui pemilihan referendum37

.

2.4.6 Wider Peacekeeping

Menurut Bellamy, yang dimaksud dengan wider peacekeeping adalah operasi penjaga

perdamaian yang diterjunkan dimana pihak-pihak yang bertikai adalah pihak negara dengan

pihak belligerant.

Wider peacekeeping mempunyai perbedaan yang sangat jelas dari traditional

peacekeeping, karena wider peacekeeping diterjunkan ke dalam suatu wilayah konflik di dalam

negara, dan pertikaian yang terjadi adalah pertikaian antara negara dengan pihak di dalam negara

itu sendiri.

Setidak-tidaknya ada enam karakter dari wider peacekeeping yang diidentifikasi oleh

Bellamy, yaitu :

Pertama, operasi ini ada pada saat kekerasan masih berlanjut. Berbeda dengan traditional

peacekeeping yang ada pada saat perjanjian damai telah disepakati. Wider peacekeeping ada di

mana perjanjian gencatan senjata ditengarai mudah sekali untuk dilanggar.

Kedua, wider peacekeeping muncul di suatu lokasi yang sedang berlangsung “konflik

jenis baru”, yaitu konflik yang terjadi bukan antara negara dengan negara, tetapi antara negara

dengan pihak belligerant.

Ketiga, pasukan yang terlibat dalam wider peacekeeping, diberikan tugas yang melebihi

tugas traditional peacekeeping, seperti pemisahan kekuatan, perlucutan senjata, mengadakan

pemilihan umum, melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan, melakukan perlindungan

37 Ibid., hal. 112.


terhadap tenaga sipil, melakukan monitoring gencatan senjata dan menerapkan zona larangan

terbang.

Keempat, operasi yang dilaksanakan dapat disaksikan oleh pihak-pihak yang berada

dalam posisi sebagai pengawas, dan pasukan yang bertugas harus melakukan koordinasi dengan

pihak tersebut.

Kelima, dalam operasi wider peacekeeping, sering terjadi perubahan mandat.

Keenam adanya ketidak jelasan antara batas-batas memulai dan mengakhiri suatu

operasi. Operasi yang dijalankan pada wider peacekeeping sering kali tidak dapat dilaksanakan

sampai akhir. Hal ini terkait dengan beberapa faktor dan salah satu faktor adalah mengenai

keuangan.

2.4.7 Peace Enforcerment

Walaupun tujuan dari PBB adalah untuk membersihkan dunia dari peperangan, tetapi

tidak dapat dipungkiri bahwa PBB terkadang masih membutuhkan pengiriman operasi yang

lebih dari pada operasi penjaga perdamaian. Operasi itu dinamakan sebagai operasi peace

enforcement.

Ada tiga hal yang menurut Bellamy menjadi kewenangan dari operasi peace enforcement,

yaitu 1). Memutuskan apakah suatu kondisi dapat dikatakan sebagai tindakan yang mengancam

perdamaian dan keamanan internasional; 2). Melakukan aksi-aksi yang diperlukan berdasarkan

Pasal 40 Piagam PBB; dan 3). Melakukan aksi terhadap suatu negara atau pihak yang berada di

dalamnya.

2.4.8 Peace Support Operation

Peace support operation adalah suatu operasi yang dilaksanakan oleh PBB, dimana dalam

operasi ini, selain terdiri dari personel militer yang bersenjatakan lengkap, juga terdiri dari

personel sipil. Tujuan dari pengiriman pasukan ini adalah untuk mengubah suatu masyarakat

yang baru saja berada dalam kondisi perang, menjadi suatu masyarakat yang demokratis38

.

38 Ibid., hal. 165.


Biasanya dalam pasukan ini, terdiri dari pasukan yang berasal dari beberapa negara, dan

mereka mempunyai kewenangan untuk bertindak apabila mereka menengarai adanya tindakan

yang dapat mengancam suatu perdamaian yang terjadi.

Secara konsep, peace support operation adalah operasi yang mencampurkan operasi

wider peacekeeping dengan peace enforcement.

Dari penjabaran yang telah kita lihat dari buku Diehl dan Bellamy, dapat kita tangkap

persamaan antara Diehl dan Bellamy. Apabila Diehl melihat bahwa UNPKF adalah sekelompok

yang diterjunkan dengan persenjataan yang terbatas (limited military capability) dan pasukan

yang diterjunkan haruslah pasukan yang bersikap netral (neutrality), maka Bellamy dalam

konsep traditional peacekeeping melihat bahwa traditional peacekeeping adalah pasukan yang

mempunyai sikap tidak memihak (impartiality) dan penggunaan senjata seminimal mungkin

(minimum use of force).


BAB 3 : Krisis Balkan dan Perlindungan Warga Sipil

3.1 Krisis Balkan

3.1.1 Latar Belakang Krisis Balkan

Yugoslavia didirikan pada tanggal 31 Januari 1946, dengan bentuk negara mengikuti

Uni Sovyet, yaitu federasi. Pada saat didirikan, republik ini bernama Federal People’s Republic

of Yugoslavia dan dipimpin oleh seorang jenderal yang beraliran komunis, Josip Broz Tito.

Republik ini terdiri atas 6 negara bagian, dan 2 provinsi yang diberikan otonomi khusus. Negara

– negara bagian itu adalah : Bosnia – Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia

dan Slovenia1. Sedangkan 2 provinsi otonom itu adalah : Vojvodina dan Kosovo.

Peta 1 Republik Yugoslavia

Sumber : Department of Public Information, Cartographic Section

United Nations

Pada tahun 1948, Yugoslavia mulai menjaga jarak dengan Uni Sovyet, secara perlahan –

lahan mulai meninggalkan paham komunis, dan berubah menjadi sosialis. Pada tahun 1961,

1 Samuel P. Huntington, “Clash of Civilization and the Remaking of the World Order”, Touchstone Books, 1996,

hal. 260.


Yugoslavia dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, mendirikan Gerakan Non – Blok /

Non – Aligned Movement.

Pada tanggal 7 April 1963, Yugoslavia berganti nama menjadi Socialist Federal

Republic of Yugoslavia. Pada saat yang sama, Tito ditetapkan sebagai presiden dengan masa

jabatan seumur hidup.

Tanda – tanda perpecahan Yugoslavia mulai terlihat pada saat terjadi peristiwa yang

dinamakan Croatian Spring pada tahun 1970 sampai tahun 1971. Peristiwa ini terjadi pada saat

beberapa mahasiswa berdemonstrasi menuntut agar Croatis diberikan otonomi yang lebih luas.

Rejim yang berkuasa dapat menumpas pergerakan ini, dan beberapa tokoh kunci pada peristiwa

ini ditangkap. Tetapi beberapa wakil Croatia yang duduk di dalam Partai secara diam – diam

menyetujui pergerakan ini, dan pada tahun 1974 mereka membuat suatu undang – undang baru,

yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada tiap – tiap negara bagian. Berdasarkan

undang – undang ini, maka tiap – tiap negara bagian mendapat hak untuk menentukan nasibnya

sendiri, bahkan juga dapat memisahkan diri. Hak inilah yang kemudian menimbulkan

perpecahan Yugoslavia2.

Setelah Tito meninggal pada tahun 1980, maka perasaan untuk memisahkan diri

semakin menguat. Anggota – anggota dari Serbian Academy of Sciences and Arts, mengajukan

draft memorandum yang menolak kebijaksanaan dari pemerintahan federal, dan mereka

mendorong munculnya nasionalisme bangsa Serbia. Hal ini muncul sebagai tanggapan terhadap

perbuatan kaum petinggi agama di Croatia dan Slovenia yang membujuk warga mereka untuk

tidak patuh pada pemerintahan Yugoslavia, dan pada akhirnya untuk memisahkan diri.

Seiring dengan meningkatnya perasaan untuk memisahkan diri, maka beberapa tokoh

tampil di depan untuk memimpin daerah dan komunitasnya masing – masing. Alija Izetbegović

tampil sebagai pemimpin warga Muslim – Bosnia, Franjo Tudjman sebagai pemimpin warga

Croatia, dan Slobodan Milošević sebagai pemimpin warga Serbia3. Dengan memanfaatkan hak –

hak yang mereka dapatkan dari undang – undang yang terbentuk pada tahun 1974, maka

beberapa negara bagian, seperti Bosnia – Herzegovina dan Croatia, menginginkan adanya

pemberian kemerdekaan pada daerah mereka. Tetapi etnik Serbia, sebagai etnik yang terkuat

2 Sabrina P. Ramet, Angelo Georgakis. Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup

and the Wars in Bosnia and Kosovo, Cambridge University Press, 2005, hal. 153, 201. 2 "The Referendum on Independence in Bosnia-Herzegovina: February 29-March 1, 1992". Commission on Security

and Cooperation in Europe. 1992. p. 19. Retrieved 28 December 2009.


http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement

http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia



http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_Spring

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Serbian_Academy_of_Sciences_and_Arts&action=edit

http://en.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegović

http://en.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tuđman

http://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milošević

http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=UserGroups.Home&ContentRecord_id=250&ContentType=G&ContentRecordType=G&UserGroup_id=5&Subaction=ByDate

pada Federasi Yugoslavia, menentang keras pemisahan tersebut. Di bawah pemimpin mereka,

Slobodan Milošević, mereka menempuh berbagai cara, termasuk cara – cara kekerasan untuk

mencegah pemisahan tersebut4.

Tetapi, pada akhirnya kekerasan itu tidak membuahkan hasil, sebab pada 25 Juni 1991,

Slovenia dan Croatia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Socialist Federal Republic of

Yugoslavia. Langkah itu kemudian diikuti oleh Bosnia – Herzegovina yang mendeklarasikan

kemerdekaannya pada bulan Oktober 1991. Di antara upaya – upaya kemerdekaan yang

dilakukan oleh negara – negara bagian Yugoslavia, upaya kemerdekaan Bosnia – Herzegovina

adalah yang mendapatkan reaksi paling keras dari Slobodan Milošević. Etnik Serbia yang ada di

wilayah Bosnia-Herzegovina menolak pemisahan Bosnia-Herzegovina dari Yugoslavia,

sehingga pecahlah konflik antaretnis di Bosnia-Herzegovina. Tentara Nasional Yugoslavia yang

didominasi oleh etnis Serbia pun kemudian dikerahkan ke Bosnia untuk membantu etnis Serbia

di bekas negara bagian itu. Kekerasan antaretnis pun semakin meningkat sedemikian rupa,

sehingga dianggap sebagai kekerasan yang terparah di Eropa semenjak Perang Dunia II.

Pada tahun 1992, Serbia dengan cepat telah menguasai dua per tiga dari wilayah Bosnia.

Peta 2 Wilayah Bosnia-Herzegovina

4 Siswanto, Arie, op. cit., hal. 5.








United Nations

3.1.2 Konflikdi Bosnia

Ada dua versi tentang apa yang memicu terjadinya konflik di daerah Bosnia –

Herzegovina. Salah satu sumber yang berasal dari Serbia, mengatakan bahwa pihak Bosnia

adalah pemicu awal dari konflik tersebut, setelah salah satu warga Serbia yang bernama Nikola

Gardović, tewas dibunuh oleh kaum Bosnia, pada saat referendum dilaksanakan pada tanggal

29 Februari 1992, di sebuah kota kecil di daerah Sarajevo yang bernama Baščaršija. Tetapi

pihak Bosnia mengatakan bahwa pemicu awal dari konflik tersebut adalah terbunuhnya Suada

Dilberović, pada saat diadakan demonstrasi damai yang diadakan pada tanggal 5 April5. Versi

yang berikutnya adalah klaim dari Bosnia Serbia yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat

hidup di daerah yang mayoritas terdiri dari komunitas warga Moslim Bosnia. Bosnia Serbia

5 www.csce.gov/index.cfm?, diakses pada 16 November 2010, pukul 14.10 WIB.


http://en.wikipedia.org/wiki/Baščaršija

mengatakan bahwa mereka dapat hidup di daerah yang homogen, di mana warga Muslim

Bosnia dapat membagi kekuasaan dengan mereka.6

Tetapi, sebenarnya faktor pemicu langsung konflik di Bosnia terjadi pada tanggal 30

September 1991, ketika Yugoslav People's Army ( Jugoslovenska Narodna Armija / JNA ),

menyerang daerah yang bernama Ravno, yang terletak di daerah Herzegovina.

Pada 18 November 1991, setelah JNA menyerang Mostar, Croatia membentuk sebuah

dewan yang bernama Croatian Community of Herzeg-Bosnia / Hrvatska Zajednica Herceg-

Bosna, sebagai dewan yang bertugas untuk melindungi kepentingan – kepentingan Croatia.

Menjawab pembentukan dewan ini, JNA melakukan pengepungan di sekitar daerah Bosnia –

Herzegovina. Setelah pengepungan ini, masing – masing pihak membentuk pasukan masing –

masing negara. Croatia membentuk Croatian Defense Council / Hrvatsko Vijeće Obrane ( HVO

), Serbia membentuk Army of Republika Srpska / Vojska Republike Srpske, ( VRS ), dan Bosnia

membentuk Army of Bosnia and Herzegovina / Armija Bosne i Hercegovine ( Armija BiH ).

Selain pasukan resmi tersebut, masing – masing dari mereka juga mempunyai unit – unit

paramiliter yang lebih kecil, seperti White Eagles (Beli Orlovi) yang dimiliki oleh Serbia,

Patriotic League (Patriotska Liga), Green Berets (Zelene Beretke) yang dimiliki oleh Bosnia,

dan Croatian Defense Forces (Hrvatske Obrambene Snage), yang dimiliki oleh Croatia. Konflik

antara 3 negara ini, adalah konflik yang paling kacau dan berdarah yang pernah ada setelah

Perang Dunia II.

Berkali – kali, perjanjian gencatan senjata telah ditanda tangani, tetapi hanya tinggal

menunggu waktunya untuk pecah, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap

perjanjian - perjanjian tersebut.

3.1.3 Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam Konflik di Yugoslavia / Bosnia – Herzegovina

Sesuai dengan tujuannya, PBB pun mempunyai kepentingan untuk menciptakan

perdamaian dan keamanan di daerah Balkan yang ketika itu dilanda peperangan. Apa yang

berlangsung di Yugoslavia, yaitu kekerasan antar etnis, termasuk pelanggaran HAM besar-

besaran dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, sehingga PBB pada akhirnya

mengadakan pertemuan tingkat menteri anggota Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ini

menghasilkan suatu resolusi Dewan Keamanan nomor 713/1991, yang dikeluarkan pada 25

6 Ted Robert Gurr and Barbara Harff, Ethnic Conflict in World Politics : Dilemmas in World Politics, Westview

Press, 1994, hal. 145.


http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_People's_Army

September 1991, yang berisikan bahwa PBB akan mengembargo semua pengiriman

persenjataan dan perlengkapannya, yang ditunjukkan kepada Yugoslavia.

Pada tanggal 27 November 1991, dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan nomor

721/1991, yang berisikan bahwa pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke daerah Yugoslavia

tidak dapat dilaksanakan apabila belum mendapat persetujuan dari negara – negara yang telah

meratifikasi Konvensi Jenewa.

Pada tanggal 15 Desember 1991, Dewan Keamanan mengeluarkan sebuah resolusi

Dewan Keamanan nomor 724/1991, yang berisikan bahwa Dewan Keamanan menyetujui

pemikiran Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk dan mengirimkan pasukan penjaga

perdamaian ke daerah Yugoslavia.

Setelah hal itu disetujui, maka Dewan Keamanan segera membentuk dan mengirimkan

pasukan penjaga keamanannya. Tetapi, pasukan PBB ini bukanlah yang dimaksud dengan

pasukan “humanitarian intervention”. Pasukan ini adalah pasukan penjaga perdamaian, yang

dikirim dengan kesepakatan antara PBB dengan Yugoslavia. Seiring dengan semakin

meningkatnya ketegangan di Yugoslavia, maka Perserikatan Bangsa – bangsa, dalam hal ini

Dewan Keamanan PBB, mengeluarkan Resolusi nomor 743/1992, pada tanggal 21 Februari

1992. Resolusi itu berisikan mandat untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB (

United Nations Peacekeeping Forces ), dengan nama United Nations Protection Forces /

UNPROFOR.7. Ringkasan dari beberapa Resolusi Dewan keamanan PBB tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 1. Resolusi Dewan Keamanan PBB menjelang pengiriman UNPROFOR

Nomor resolusi Tahun Isi

713 1991 Embargo terhadap

semua jenis pengiriman

senjata dan

perlengkapannya ke

wilayah Yugoslavia

721 1991 Pengiriman pasukan

penjaga perdamaian

PBB tidak dapat

dilaksanakan apabila

belum mendapat

persetujuan dari negara

7 United Nations Security Council Resolution 743 / 1991.


– negara yang

meratifikasi Konvensi

Jenewa

724 1991 Persetujuan Dewan

Keamanan PBB atas

usulan Sekretaris

Jenderal PBB untuk

membentuk pasukan

penjaga perdamaian

PBB di wilayah

Yugoslavia

743 1991 Pengiriman pasukan

penjaga perdamaian

PBB yang bernama

United Nations

Protection Forces /

UNPROFOR Catatan : Diolah oleh Penulis

Dalam mengambil keputusan untuk menentukan resolusi Dewan Keamanan PBB

mengenai Yugoslavia, tidaklah berjalan dengan mulus. Russia sebagai pihak yang mempunyai

hubungan dekat dengan Serbia tidak ingin begitu saja menyetujui resolusi yang dibahas.

Sebenarnya di dalam negeri Russia sendiri, terjadi perdebatan, karena sebagian politisi Russia

menginginkan agar tidak muncul resolusi yang dapat menjatuhkan Serbia dengan alasan

persahabatan. Tetapi di lain pihak, beberapa politisi Russia menginginkan agar Serbia

dijatuhkan sanksi, karena dengan jelas Serbia telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan8.

Dalam melaksanakan tugasnya, UNPROFOR tidak bekerja sendiri. Mereka juga bekerja

sama dengan NATO9 ( North Atlantic Treaty Organization ), khususnya dalam hal dukungan

kekuatan udara.

Usulan mengenai keterlibatan NATO dalam operasi di Yugoslavia dimulai pada

Agustus 1993, di mana pada tanggal 2 Agustus 1993, Sekretaris Jenderal NATO, Manfred

Worner, mengusulkan untuk masuknya NATO dengan menyatakan bahwa NATO siap untuk

menggelar pasukan dan juga bantuan serangan udara apabila diperlukan10

. Worner

menambahkan bahwa NATO akan berkoordinasi secara penuh dengan UNPROFOR, membantu

dalam hal dukungan serangan udara, termasuk memberikan perintah yang tepat dalam hal

8 Paul F. Diehl, Op. cit., hal. 194. 9 Norrie McQueen, Peacekeeping and the International System, Routledge, 2006, hal. 165. 10

Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35, “The fall of Srebrenica”, hal. 29.


serangan udara, juga dalam pengawasannya dan dalam pengambilan keputusan tersebut. Tetapi

usulan ini tidak dijelaskan secara lebih spesifik oleh Worner11

.

Pada tanggal 9 Agustus 1993, diadakan pertemuan lanjutan, dan kemudian terjadi

kesepakatan bahwa penggunaan kekuatan udara adalah kewenangan dari Sekretaris Jenderal

PBB, dan keputusan untuk melakukan serangan dikeluarkan melalui persetujuan dari komandan

UNPROFOR dan komandan NATO. Dengan kata lain, persetujuan untuk melakukan serangan

udara harus mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kesalahpahaman sempat terjadi antara NATO dan PBB mengenai tujuan dari srangan

udara tersebut. NATO mempunyai pandangan bahwa serangan udara dilakukan untuk memaksa

keluarnya pasukan Serbia dari daerah pengungsian, sedangkan PBB berpandangan bahwa

serangan udara yang dilakukan NATO bertujuan untuk memberikan aksi balasan atas serangan

yang dilakukan Serbia. Untuk mengatasi perbedaan pandangan ini, maka setelah diadakan

pertemuan dengan UNPROFOR, PBB memutuskan bahwa serangan udara NATO dilakukan

untuk : pembelaan diri; membalas aksi pemboman yang dilakukan terhadap safe area; untuk

membalas serangan bersenjata terhadap safe area; dan untuk memberikan kondisi yang kondusif

bagi konvoi UNPROFOR dan bantuan kemanusiaan12

.

Kerjasama dengan NATO dimulai pada saat ditandatanganinya The General Framework

Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani,

maka NATO dipercayai untuk memimpin sebuah gelar pasukan yang dinamakan The

Implementation Force (IFOR) dengan kekuatan sebanyak 60.000 personel. Kerjasama ini juga

diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1031 tahun 199513

.

Selain itu, kerja sama itu juga dilakukan dalam hal pengawasan daerah – daerah yang

telah ditetapkan oleh DK PBB sebagai “security zones”, seperti Bihac, Sarajevo, Goražde, Žepa,

Srebrenica, dan Tužla. UNPROFOR telah diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan

senjata untuk mencegah pihak – pihak yang akan melakukan penyerangan di 6 daerah tersebut,

dengan melakukan koordinasi dengan NATO. Tetapi tanpa disadari, keikut sertaan Nato dalam

hal pemberian dukungan kekuatan udara, sempat menjadi penghambat dalam operasi yang

dijalankan ini.

11 Ibid. 12 Ibid., hal. 30

13 United Nations, Office of Public Information (1995). UN monthly chronicle, Volumes 32-33. United Nations,

Office of Public Information. hal. 29.


NATO sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan

serangan udara, merasa bahwa dirinya berperan dalam setiap langkah yang akan

dilakukan oleh UNPROFOR. Hal ini sempat menjadi perdebatan panjang, karena NATO

menginginkan agar setiap langkah yang akan diambil UNPROFOR harus dengan

sepengetahuan dan seijin NATO14

.

3.2 UNPROFOR ( United Nations Protection Force )

United Nations Protection Force ( dalam bahasa Perancis dikenal dengan nama

FORPRONU / FORce de PROtection des Nations Unies ), atau lebih dikenal dengan sebutan

UNPROFOR adalah pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang bertugas di daerah Croatia dan

Bosnia – Herzegovina. Jangka waktu mereka bertugas dimulai pada bulan Februari 1992, dan

berakhir pada bulan Maret 1995.

Pasukan ini mempunyai 39.000 pasukan, yang berasal dari 38 negara, yaitu: Amerika

Serikat, Argentina, Bangladesh, Belanda, Belgia, Brazil, Canada, Colombia, Denmark,

Finlandia, Federasi Rusia, Ghana, Indonesia, Irlandia, Italia, Jordania, Kenya, Kerajaan Inggris,

Lithuania, Malaysia, Mesir, Nepal, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Perancis, Polandia, Portugal,

Republik Cekoslovakia, Republik Slovakia, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Switzerland,

Tunisia, Turki, Ukraina, dan Venezuela. Dalam masa tugas mereka, pasukan UNPROFOR yang

tewas sebanyak 320 pasukan. Dalam perjalanannya, UNPROFOR mengalami 4 kali pergantian

komandan15

. Selain komandan, UNPROFOR juga mempunyai 6 perwira penghubung16

.

Pasukan ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 743/1992.

Berdasarkan resolusi tersebut UNPROFOR bertugas untuk menjamin adanya situasi dan kondisi

yang memungkinkan untuk melakukan pembicaraan damai, dan untuk menjamin adanya

14 Paul F. Diehl, Op. cit., hal. 195. 15 Komandan UNPROFOR adalah : Lieutenant-General Satish Nambiar ( India ), dari Maret 1992 sampai dengan

Maret 1993; Lieutenant-General Lars-Eric Wahlgren ( Swedia ), dari Maret 1993 sampai dengan Juni 1993; General

Jean Cot ( Perancis ), dari Juni 1993 sampai dengan Maret 1994; General Bertrand de Sauville de La Presle (

Perancis ), dari Maret 1994. 16 Perwira penghubung UNPROFOR adalah : Canadian Major-General Lewis MacKenzie Sector Sarajevo 1992;

French General Philippe Morillon dari Oktober 1992 sampai dengan Juli 1993;French General Bernard Janvier;

British Lt-General Francis Briquemont tanggal dimulai tidak diketahui, sampai dengan 17 Januar1 1994; British

Lieutenant-General Sir Michael Rose dari 17 January 1994 sampai dengan 25 February 1995 dan British Lieutenant-

General Rupert Smith dari 25 February 1995.


http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh

http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands

http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil

http://en.wikipedia.org/wiki/Canada

http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia

http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark

http://en.wikipedia.org/wiki/Finland

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federation

http://en.wikipedia.org/wiki/Ghana

http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland

http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_army

http://en.wikipedia.org/wiki/Jordan

http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia

http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

http://en.wikipedia.org/wiki/Nepal

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria

http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan

http://en.wikipedia.org/wiki/France

http://en.wikipedia.org/wiki/Poland

http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal

http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic

http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_Republic

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand

http://en.wikipedia.org/wiki/Spain

http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden

http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland

http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia

http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Satish_Nambiar&action=edit

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lars-Eric_Wahlgren&action=edit

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Cot&action=edit

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertrand_de_Sauville_de_La_Presle&action=edit

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_MacKenzie

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Morillon

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Janvier&action=edit

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Briquemont&action=edit

http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Michael_Rose

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupert_Smith&action=edit

keamanan di 3 daerah kantong demiliterized ( United Nations Protection Areas / UNPAs17

),

yaitu : Slavonia Timur, Slavonia Barat dan Krajina. Di kemudian hari, daerah ini mengalami

perluasan, dan diberikan nama “pink zones.” Setelah menerima mandat ini, tugas UNPROFOR

diperluas melalui beberapa Resolusi DK. Pada bulan Juni 1992, melalui Resolusi DK 758/1992,

UNPROFOR diperluas tugasnya yaitu untuk melindungi bandar udara Sarajevo. Resolusi DK

762/1992, memberikan tugas kepada UNPROFOR agar mereka mengamankan jalur menuju

daerah UNPAs. Resolusi 769/1992 memberikan mandat UNPROFOR untuk melakukan kontrol

pada beberapa garis perbatasan, dan melakukan monitoring mengenai akses penduduk sipil

menuju “pink zones18

.” Semenjak September 1992, sesuai dengan Resolusi DK 770/1992, maka

UNPROFOR bertugas untuk melindungi bantuan kemanusiaan, dan melindungi penduduk sipil,

dengan bekerja sama dengan International Comitee of the Red Cross. Mandat terakhir yang

diterima oleh UNPROFOR adalah Resolusi DK 779/1992, yaitu mengenai tugas melakukan

pengawasan atas kawasan demiliterisasi di Semenanjung Prevlaka, di dekat Dubrovnik19

Dalam menjalankan mandat yang diterima, UNPROFOR diberikan beberapa aturan rule

of engagement, yang berisi :

The 1992 Rules of Engagement comprised six rules, the amended versions seven.

The main gist of these amended versions follows, below. Each rule provided at

least two options, or standardized responses.

(RoE tahun 1992 berisikan 6 peraturan, dan tiap peraturan berisikan 2 pilihan)

The first rule laid down the circumstances under which weapons could be or

should be carried. The options were: may not be carried, and may be carried.

(Peraturan pertama mengatur mengenai senjata apa saja yang dapat dibawa dan

tidak dapat dibawa)

The second rule concerned the state in which the weapon could be carried. The

two options were: semi-loaded, and loaded.

(Peraturan kedua adalah senjata apa saja yang dapat dibawa : semi loaded dan

loaded)

The third rule laid down how forces should respond to a hostile threat of force

without using weapons. UNPROFOR gave three options for response: a)

observe, report to superior officer and retreat in order to protect one's own unit;

b) observe, report to superior officer, unit stays put and establishes contact with

17 UN Security Council Resolution 762/1992. 18 UN Security Council Resoution 769/1992. 19 UN Security Council Resolution 779/1992.


opponent and/or local authorities; c) observe, report to superior officer, unit

stays put, warns aggressor that it will use force if necessary and demonstrates

that intention by loading weapons or taking combat positions.

(Peraturan ketiga mengatur bagaimana personel UNPROFOR merespon

mengenai kegiatan yang dianggap sebagai ancaman tanpa menggunakan senjata,

1)mengamati, melaporkan kepada perwira tertinggi dan mundur untuk

melindungi unitnya, 2)mengamati, melaporkan pada perwira tertinggi, tetap di

tempat dan mengadakan kontak dengan pihak berwajib setempat, 3)mengamati,

melaporkan kepada perwira tertinggi, tetap berada di tempat, memperingatkan

bahwa ia akan menggunakan senjata apabila terpaksa sambil memperlihatkan

bahwa ia mengisi senjata sambil mengambil posisi menembak)

The fourth rule prescribed the response to hostile action in which UNPROFOR

troops were taken under fire. In that case, there were two possible responses.

The first option for a unit under fire was to immediately take protective

measures, make observations and report to superiors. The commanding officer

on location would then warn the aggressor that force would be used and make

necessary preparations for doing so (as option c of the third rule). The firing of

warning shots was authorized. If the hostile action did not cease and the

UNPROFOR unit was in a life-threatening situation, the next higher

commanding officer could give the order to open fire. This last action in effect

comprised the second option for responding to hostile action. Next to these

options, the fourth rule also explicitly stated that retreating, breaking out or

escaping were also allowed, as were staying put and defending oneself.

(Peraturan keempat mengatur bagaimana yang harus dilakukan apabila personel

UNPROFOR ditembak. Pilihan pertama yaitu mengambil tindakan

perlindungan, melakukan pengamatan dan melaporkan kepada perwira tertinggi.

Perwira yang berada di lokasi harus memperingatkan agresor bahwa penggunaan

senjata akan dilakukan sambil melakukan tindakan persiapan (seperti pada poin

C peraturan ketiga). Tindakan penembakan diizinkan. Jika aksi tembakan tidak

juga berakhir dan hal itu mengancam keselamatan jiwa personel UNPROFOR,

maka perwira yang berada di lokasi dapat memberikan perintah untuk

melakukan tembakan balasan. Dalam keadaan demikian, maka personel

diizinkan untukk melarikan diri sambil saling melindungi satu dan lainnya).

The fifth rule concerned self-defence against hostile action. In these situations,

protective measures had to be taken immediately and direct shots could be fired.

(Peraturan kelima mengatur mengenai tindakan membela diri terhadap tindakan

permusuhan. Dalam situasi ini, tembakan langsung diperbolehkan)

Under the sixth rule, which concerned the disarming of civilians, paramilitary

troops and soldiers, the use of force as a first option was prohibited. In the 1993

Rules, the second option allowed disarmament 'if failure to do so prevents the

UNPROFOR from carrying out its task'. In the amended version of 1994, this

provision was scrapped, effectively authorizing the use of minimum but

necessary force - including direct firing - during disarmament in order to ensure


that this took place as quickly as possible. The Bosnia-Hercegovina Command,

however, almost immediately ruled out the use of force during disarmament.

(Pada peraturan keenam, penggunaan senjata tidak diperbolehkan apabila sedang

diadakan perlucutan senjata terhadap penduduk sipil, para militer dan tentara).

The seventh and last rule concerned the controlled use of own weapon systems,

such as mortars and guns. The first option prohibited the manning, preparing,

positioning and firing of such weapons in the presence of the conflicting parties.

Under the second option, these actions were allowed in the presence of the

conflicting parties. In November 1994 this rule was changed to also allow the

use of anti-tank weapons and artillery (see also Part III, Chapter 7).1[11] ..

(Peraturan ketujuh berisi bahwa menunjukkan kegiatan bersenjata dilarang

apabila ia berada di tengah-tengah pihak yang bertikai ) .

To ensure that the use of force was kept to a minimum, UNPROFOR added three

supplementary provisions to the seven rules above. First, before UNPROFOR

soldiers were authorized to open fire in self-defence they were to give the

aggressor a verbal demand to cease their fire. If this did not help, UNPROFOR

soldiers were to fire in the air, and only if that action failed to have the desired

effect would the commander be authorized to give the order to fire back.

(Untuk mendukung kegiatan meminimalisir adanya tindakan bersenjata, maka

personel UNPROFOR diberikan tiga tambahan peraturan. Pertama, sebelum

personel UNPROFOR diperbolehkan untuk melakukan aksi penembakan,maka

personel tersebut harus memberikan perintah secara verbal untuk menghentikan

aksi tembak menembak. Apabila cara ini tidak berhasil, maka personel

UNPROFOR diberikan izin untuk menembak ke udara. Apabila cara ini juga

tidak berhasil, maka perwira yang berwenang dapat memberikan izin untuk

melakukan tembakan balasan).

There were other restrictions, too, to the use of weapons by UNPROFOR in self-

defence. Soldiers could not open fire if there was a possibility of causing

collateral damage, and UNPROFOR had to stop firing as soon as the aggressor

did so, too. Any form of retaliation was strictly forbidden. UNPROFOR soldiers

were allowed to open fire immediately without first firing warning shots only if

their lives were at risk or if UN personnel or individuals under UNPROFOR's

protection were at risk of serious injury

(Ada pembatasan lainnya, menyangkut penggunaan senjata untuk membela diri.

Personel tidak diperbolehkan untuk melakukan penembakan apabila hal itu

dipandang akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Personel

UNPROFOR juga harus mengehentikan tembakan apabila phak lawan berhenti

menembak. Personel UNPROFOR diperbolehkan menembak tiba-tiba tanpa

tembakan peringatan hanya apabila nyawa mereka terancam atau ada orang yang

berada dalam perlindungan UNPROFOR yang nyawanya terancam atau

beresiko mengalami pendarahan).

3.3 Tragedi Srebrenica


Srebrenica adalah daerah yang berada di timur Bosnia – Herzegovina. Srebrenica ini

adalah kota kecil yang berada di sebuah gunung. Pada tahun 1991, di kotapraja Srebrenica,

terdapat 37.213 penduduk, yang terdiri dari 27.118 Bosniak (72.9%), 9381 Serbia (25.2%), 372

Yugoslavia (1%), 40 Croatia (0.1%) and 302 warga lain (0.8%). Pada daerah Srebrenica

sendiri, terdapat 5,754 penduduk, yang terdiri dari 64% Bosniak, 29% Serbia, 5.3% Yugoslavia,

1% warga lain, dan 0.7% Croatia. Sebelum tahun 1992, terdapat sebuah pabrik besi, timah,

seng dan di dekatnya terdapat sebuah tambang emas. Nama Srebrenica sendiri berarti tambang

perak.

Pada bulan Maret 1993, pertempuran semakin menghebat di timur Bosnia –

Herzegovina. Serangan itu dilakukan oleh pasukan para – militer Serbia yang menyerang

beberapa kota. Pada pertengahan Maret, UNHCR (United Nations High Commissioner for

Refugees), melaporkan bahwa ribuan pengungsi Muslim Bosnia mencari perlindungan di daerah

Srebrenica, dari daerah – daerah yang telah diserang oleh pasukan Serbia. Mengalirnya ribuan

pengungsi Bosnia ke daerah Srebrenica disebabkan oleh karena belum dikuasainya Srebrenica

oleh Serbia, dan juga karena di daerah tersebut dikuasai oleh pasukan Bosnia.

Sesuai dengan Bab VII, terutama Pasal 39 dari Piagam PBB, yang berbunyi,

“The Security Council shall determine the existence of any threat of the peace,

breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendation, or

decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to

maintain or restore international peace and security.”

(Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap

perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan

menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambill sesuai dengan

Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan

internasional)

Maka, Dewan Keamanan PBB mulai memikirkan untuk membuat sebuah daerah ”safe

area” yang digunakan untuk menampung pengungsi – pengungsi tersebut. Maka dipilih 3

tempat sebagai safe area, yaitu Srebrenica, Žepa dan Goražde.

Pada 16 April 1993 dikeluarkan Resolusi DK 819/1993 yang antara lain berbunyi :

“All parties and others concerned treat Srebrenica and its surroundings as a

safe area which should be free from any armed attack or any other hostile act”

(Setiap pihak yang berada dan berlindung di Srebrenica harus bebas dari

serangan dan tindakan permusuhan)


http://en.wikipedia.org/wiki/Croats

Peta 3 Lokasi Safe Area


United Nations

Dengan dikeluarkannya resolusi tersebut, maka Srebrenica dan daerah di sekitarnya,

seperti Žepa dan Goražde, telah sah menjadi daerah yang terbebas dari segala jenis serangan

bersenjata, dan juga perbuatan – perbuatan permusuhan. Setelah diberlakukan bahwa Srebrenica

menjadi salah satu daerah safe area, terjadi kesepakatan tidak resmi antara Bosnia dan Serbia,

bahwa Serbia diperbolehkan mengambil Srebrenica sebagai basis mereka, dan Bosnia

diperbolehkan mengambil salah satu kantong Serbia yang berada di daerah Bosnia20

.

20 http://www.hrw.org/fr/node/85087/section/6, diakses pada 23 Maret 2010, pukul 14.05.


http://www.hrw.org/fr/node/85087/section/6

Kesepakatan tidak resmi ini terjadi karena Presiden Izetbegovic (pemimpin Bosnia)

menginginkan adanya penarikan mundur tentara Serbia dari daerah di sekitar Sarajevo, dan

digantikan dengan daerah Srebrenica dan Zepa dapat dikuasai oleh Serbia. Serbia yang

memandang posisi strategis dari Srebrenica dan Zepa, menyetujui permintaan tersebut. Tetapi

pada saat Presiden Izetbegovic mengutarakan maksud tersebut pada perwakilan dari Bosnia,

usulan tersebut ditolak mentah-mentah, dan tidak dapat didiskusikan kembali. Salah seorang

perwakilan dari Bosnia memberikan laporan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden

Izetbegovic tersebut, Izetbegovic mengatakan bahwa usulan tersebut ia lontarkan karena ia

berpendapat bahwa serangan udara NATO terhadap Serbia dapat dilakukan apabila Serbia telah

membunuh sekurang-kurangnya 5.000 warga Bosnia21

. Dengan demikian, Izetbegovic

berencana untuk mengorbankan paling sedikit 5.000 warga Bosnia, dengan harapan NATO akan

melakukan serangan terhadap Serbia. Tanggal 18 April 1993, kelompok pertama dari pasukan

UNPROFOR, tiba di Srebrenica.

Peta 4 Lokasi Pendaratan UNPROFOR Dutch Battalion di Srebrenica

21

Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35, “The fall of Srebrenica”, hal. 31



United Nations

Pasukan yang dikirim adalah pasukan dari Belanda, yang terdiri dari pasukan laki – laki

dan perempuan. Tetapi sayangnya, pasukan ini adalah pasukan yang masih “hijau”, dalam arti

bahwa pasukan ini tercipta beberapa tahun sebelum mereka dikirim menuju Srebrenica. Pasukan

ini bukan terdiri dari pasukan profesional, tetapi terdiri dari wajib militer, yang telah

dibertahukan bahwa mereka akan dibayar dengan sistem honor, dan kepada mereka dikatakan

bahwa mereka tidak akan ditembak oleh pasukan musuh.

Menurut kesaksian dari Kolonel Thomas Karremans22

, komandan pasukan Belanda di

Srebrenica, pasukan yang diterjunkan di daerah Srebrenica berjumlah 600 pasukan, tetapi pada

kenyataan yang terjadi di lapangan, 150 dari 600 pasukan tidak dapat melakukan tugasnya. Hal

ini menyebabkan personel yang dapat bertugas hanya berjumlah 450 personel. Dari 450

22 Keterangan mengenai bentuk pasukan Dutchbat tidak disediakan secara umum


personel, 250 personel bukanlah personel siap tempur, atau pasukan yang memang dipersiapkan

untuk berperang. Mereka adalah personel sipil. Hal ini menyebabkan pasukan Belanda yang

dipersiapkan untuk bertempur hanya 200 pasukan yang disebar pada beberapa pos pengamatan.

Dalam hal persenjataan, menurut kesaksian Karremans, pasukannya hanya

diperlengkapi dengan persenjataan seperti pistol, senapan mesin ringan, senapan (rifle), senapan

mesin berat yang berada pada armoured personel carrier, 6 mortir 81 mm yang ditempatkan

pada beberapa pos pengamatan, anti tank jarak jauh dan menengah, dan senjata anti tank

ringan23

. Hal ini disebabkan adanya perkiraan mereka bahwa pasukan Serbia tidak akan berani

menyerang mereka, apabila mereka menunjukkan kekuatan mereka. Tapi hal itu tidak pernah

mereka lakukan24

.

Pada saat yang bersamaan, di sekitar daerah kantong, terdapat pasukan Serbia, yang

bernama Army of Republika Srpska. Pasukan ini mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi,

dan juga persenjataan yang lengkap. Selain itu, pasukan ini juga telah terlatih untuk wilayah

Srebrenica, dan Srebrenica jatuh ke dalam kekuasaan Drina Corps Brigades25

. Kedua pasukan

ini adalah pasukan dari Serbia, dan menurut kesaksian Karremans, pasukan ini dipersenjatai

dengan artileri, mortir berat, motir ringan (dengan jumlah yang banyak), tank, kendaraan anti

serangan udara, senjata anti tank, dan roket yang diangkut dengan kendaraan26

. Di lain pihak,

pasukan Bosnia – Herzegovina, Army of Republic of Bosnia and Herzegovina ( ARBiH ),

menguasai sisa – sisa daerah Srebrenica yang tidak dikuasai oleh Serbia. Pasukan ini tidak

terlatih dengan baik, dan juga tidak memiliki persenjataan yang lengkap seperti pasukan Serbia.

Pada daerah demiliterisasi ini, kedua belah pihak secara sengaja melakukan pelanggaran

terhadap perjanjian mengenai security zones Srebrenica. Komandan Dutchbat ( Batalyon

UNPROFOR asal Belanda ), Kolonel Thomas Karremans, mengatakan bahwa pasukan Serbia

dengan sengaja telah melakukan tindakan penghentian secara paksa, kendaraan yang

mengangkut bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Bosnia. Selain itu, pasukan Dutch Batt

dilarang memasuki security zones. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan Serbia adalah

penyerangan terhadap penduduk sipil Bosnia. Di lain pihak, pasukan Bosnia juga tidak lepas

dari pelanggaran, seperti pelanggaran terhadap no – fly zones area yang dilakukan oleh

23

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Wednesday, 24 May 2.000, hal. 3311. 24 http://www.hrw.org/fr/node/85087/section/8, diakses pada 23 Maret 2010, pukul 14.15. 25 Drina Corps Brigades adalah bagian dari pasukan Serbia, Army of Republika Srpska. 26

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Op. cit., hal. 3320-3321.


http://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_Republika_Srpska

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Army_of_Republic_of_Bosnia_and_Herzegovina&action=edit

http://www.hrw.org/fr/node/85087/section/8

http://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_Republika_Srpska

helikopter Bosnia, penembakan terhadap pasukan Serbia, bahkan pasukan Bosnia juga

menggunakan daerah demiliterisasi sebagai basis untuk melancarkan serangan terhadap pasukan

Serbia27

. Selain itu, militer Bosnia juga masih berfungsi efektif di luar kota Srebrenica, tetapi

masih di dalam area demiliterisasi. Emir Sulgajic, seorang pengungsi mengatakan,

“No one wanted to give up his gun. Mainly old and useless weapons were

handed over, for which there was no ammunition, and guns hand-made from

plumbing pipe and some form of trigger mechanism. Several thousand rifles

remained in the hands of the Srebrenica units. The Bosnian military structure

continued to function, outside of the town boundaries of Srebrenica, but within

the enclave.”28

(Tidak ada yang ingin menyerahkan senjatanya. Kebanyakan adalah senjata

yang sudah tidak berguna, dan tidak ada amunisi dan pistol yang dibuat dari pipa

saluran air. Militer Bosnia tetap menjalankan aksinya, tetapi dilakukan di dalam

kantong pengungsi)

Dalam daerah demiliterisasi, kondisi semakin sesak dengan semakin banyaknya

pengungsi yang memasuki daerah itu. Bahkan kemudian kelaparan mulai menghantui

pengungsi. Salah seorang pengungsi, Sanel memberikan gambaran mengenai situasi kelaparan

tersebut,

“We ate oats that were meant for the horses and cows, and willow tree buds --

only goats eat that. We made a soup out of thistles. Then we ground corncobs

and made a paste out of it and ate it, and we couldn't go to the bathroom for

days after that. We made bread out of squash seeds. We were hungry. That's

when we had to go to the Serb villages to steal food. In February of 1993, the

first 'lunch' packages were airdropped29

.”

(Kami memakan dedak, memakan pucuk pohon willow, dan membuat sup dari

semacam tumbuhan berduri. Kami mengambil tongkol jagung dan membuat

pasta dari itu dan memakannya, dan kami tidak dapat pergi ke kamar mandi

setelah memakannya. roti dari labu. Kami lapar dan hal itu yang menyebabkan

kami harus pergi ke perkemahan tentara Serbia dan mencuri makanan. Pada

February 1993, makan siang pertama kami dijatuhkan dari udara.)

Kondisi semakin buruk di daerah Srebrenica. Orang melakukan segala macam cara

untuk mendapatkan makanan, dan mereka juga mencoba untuk menanam sesuatu di kebun

mereka. Emir Sulgajic, menceritakan bahwa ia mencoba bekerja sebagai seorang translator pada

27 International Court of The former Yugoslavia, IT-98-33-A, 19 April 2004, hal. 65. 28 http://www.advocacynet.org/news_view/news_246.html, diakses pada 17 November 2010, pukul 21.25 WIB. 29http://www.advocacynet.org/news_view/news_248.html, diakses pada 17 November 2010, pukul 21.45 WIB.


http://www.advocacynet.org/news_view/news_246.html


usia 17 tahun untuk pekerja – pekerja asing. Ia menggambarkan bahwa keadaan Srebrenica pada

saat itu sudah sangat sesak. Bahkan orang banyak yang tidur di jalanan. Ia menyebut Srebrenica

sebagai “a concentration camp without barbed wire.” Ia juga menceritakan,

“We ate once, occasionally twice a day. The summer days got longer, and we

waited for sunset to take another bite of food. Thin soup and beans were the

most common fare; meat was the privilege of the rich, or better put, the group of

war profiteers that quickly formed in the enclave. Each day we were thinner

than the day before. One man traded his wedding ring for several kilos of

peppers. He wasn't the only person who traded the last thing he owned for a few

crumbs of food30

.”

(Kami makan hanya sekali, dan terkadang dua kali sehari. Siang di musim panas

lebih lama, dan kami menunggu matahari terbenam untuk mengambil beberapa

makanan. Sup encer dan kacang adalah makanan yang sering ada; daging hanya

menjadi keistimewaan bagi orang yang kaya, atau yang beruntung

mendapatkannya. Setiap hari kami semakin bertambah kurus. Seorang laki-laki

menjual cincin kawinnya untuk membeli beberapa kilo merica. Dia bukan satu-

satunya orang yang menjual barang yang terakhir dimilikinya untuk

mendapatkan makanan)

Pasukan Bosnia tidak tinggal diam. Dengan melakukan serangan dari dalam daerah safe

area, mereka membunuh ratusan pasukan Serbia, dan juga mereka membunuh ratusan warga

sipil Serbia. Serangan ini sebagian besar dikomandoi oleh komandan perang mereka, yaitu

Naser Oric. Serangan ini bertujuan untuk menyatukan Srebrenica dengan Tuzla. Hal ini

membuat berang komandan pasukan Serbia, Ratko Mladic, sehingga pada bulan Februari 1993,

ia memutuskan untuk menyerang balik kekuatan Bosnia. Serangan ini membuahkan hasil

mereka dapat memotong dan membagi dua kekuatan Bosnia pada daerah – daerah yang dikuasai

oleh Bosnia.

Pada 9 Juli 1995, pasukan Drina Corps telah masuk sejauh 4 kilometer ke dalam kota

Srebrenica. Selain itu, mereka juga sempat menawan 30 pasukan Dutchbat31

. Dengan

keberhasilannya memasuki kota Srebrenica sejauh ini, dan tidak adanya perhatian dari dunia

internasional, maka Presiden Republik Serbia (Republika Srpska), Radovan Karadžić,

memerintahkan agar Drina Corps menguasai Srebrenica.

3.3.1 11 Juli 1995

30 http://www.advocacynet.org/news_view/news_249.html, diakses pada 17 November 2010, pukul 22.00 WIB. 31 Holbrooke, Richard, “To End A War” The Modern Library, New York, hal. 69.



Pada tanggal 10 Juli 1995, keadaan di Srebrenica menegang. Ribuan warga Bosnia

memadati jalanan. Kolonel Karemans meminta bantuan serangan udara NATO. Setelah

permintaan bantuan serangan udara itu dikirimkan, NATO memberikan konfirmasi bahwa

bantuan serangan udara akan diberikan pada tanggal 11 Juli, pukul 06.50 waktu setempat.

Tetapi bantuan yang dijanjikan tersebut tidak datang hingga pada pukul 07.00. Dalam

masa penantian serangan udara tersebut, tidak tampak adanya pasukan Dutchbat yang berada di

lapangan, karena mereka berada di sebuah bunker. Hal ini dilakukan karena serangan udara

yang akan dilakukan tersebut akan menyerang lokasi-lokasi yang cukup dekat dengan posisi

mereka, sehingga apabila mereka berada di luar bunker, maka hal tersebut akan membahayakan

keselamatan mereka32

.

Karena bantuan udara tidak tiba, maka wakil komandan di lapangan berinisiatif untuk

menghubungi kembali markas operasi,dan ternyata terjadi kesalahan tekhnis, yaitu serangan

tersebut tidak dilakukan karena tidak adanya perintah tertulis, sehingga permintaan bantuan

tersebut dianggap tidak pernah ada.

Maka pada pukul 07.45, Dutchbat kembali mengirimkan permintaan bantuan serangan

udara. Tetapi permintaan bantuan tersebut baru sampai Sarajevo pada pukul 10.00, karena

terjadi kerusakan pada sambungan komunikasi antara Srebrenica dan Tuzla.

Pada pukul 11.00, dua brigade tentara Serbia33

dan tank-tank Serbia datang dan

menyerang beberapa lokasi yang dekat dengan lokasi bunker Dutchbat. Pasukan Dutchbat tidak

dapat keluar dari bunker, karena selain bahaya dari tembakan tank Serbia, timbul kekhawatiran

bahwa apabila mereka berada di luar, dan pada saat yang bersamaan muncul serangan udara.

Pukul 12.10, beberapa titik bertahan pasukan Dutchbat telah kosong, karena

ditinggalkan pasukan Dutchbat. Alasan dari meninggalkan tempat tersebut adalah karena

serangan tank Serbia semakin brutal.

Pada pukul 14.07, bendera Serbia berkibar di Srebrenica, dan pukul 14.30,Srebrenica

telah jatuh ke tangan Serbia.

Bantuan serangan udara itu datang pada pukul 14.40, dengan diluncurkannya 18

pesawat NATO. Tetapi dari 18 pesawat, hanya 6 yang diperintahkan menuju Srebrenica,

32 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35, “The fall of Srebrenica”, hal. 67. 33 Menurut kesaksian Karremans dalam International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1 brigade tentara

Serbia terdiri dari 1.000 hingga 1.500 pasukan. Jumlah yang tidak sesuai apabila dibandingkan dengan tentara

Belanda yang hanya berjumlah 200 pasukan.


sedangkan sisanya bertugas di daerah lain. Bantuan itu datang dan menyerang sebuah tank milik

tentara Serbia. Pada saat akan dilanjutkan penyerangan, pasukan Serbia mengancam akan

membunuh pasukan UNPROFOR yang mereka tawan34

, dan mereka juga mengancam akan

menyerang kamp pengungsi yang berada di Potočari, di mana terdapat 20.000 sampai 30.000

pengungsi.

Pada 11 Juli 1995, menurut laporan dari anggota War Documentation Institute (NIOD)35

,

diperkirakan terdapat 300 pasukan Dutchbat yang berada di Srebrenica. 20.000 sampai 25.000

pengungsi yang menempati Potočari. Keadaan Potočari pada tanggal itu sangat kacau. Markas

pasukan Dutchbat yang bertugas untuk melindungi para pengungsi, diserbu oleh pasukan

bersenjata lengkap Serbia.

Pada hari yang sama, sekitar 25.000 warga Srebrenica mencari perlindungan di dalam

markas Dutchbat. Tetapi di dalam markas Dutchbat mereka diserang dengan gencar oleh

pasukan Serbia36

.

Peta 5 Lokasi Serangan Pasukan Serbia

34 Suara Pembaruan 12 – 07 – 1995 : Serbia Menyerbu Srebrenica Dan Ancam Serang Zona Aman PBB.

35 http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/easterneurope/bosnia020410.html dikunjungi pada 22 November 2010.

36 http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/netherlands/ned050704, diakses pada 22 November 2010, pukul

22.05 WIB.


http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/easterneurope/bosnia020410.html

http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/netherlands/ned050704


United Nations

3.3.2 12 Juli 1995

Muncul berita bahwa terdapat 31 pasukan Dutchbat yang ditawan oleh pasukan Serbia.

Selain itu,terdapat kabar bahwa 3 pos pengawasan UNPROFOR, telah berada di dalam wilayah

yang dikuasai oleh Serbia. Dengan keadaan yang demikian, maka pasukan Dutchbat tidak dapat

berbuat banyak.

Setelah dilakukan perundingan dengan Jenderal Ratco Mladic, maka disepakati bahwa

warga Bosnia yang berada di Srebrenica dapat diungsikan. Pada pukul 13.00, terdapat sekitar 50

bis yang disediakan oleh Jenderal Ratko Mladic. Jend. Ratko Mladic mengatakan bahwa mereka

mengutamakan anak – anak dan wanita untuk menaiki bis, kaum laki – laki akan diantar

terpisah37

.

Pada saat pemisahan tersebut, pasukan Dutchbat membantu memisahkan kaum laki –

laki dan perempuan. Pada saat kaum wanita dan anak – anak telah dipindahkan, maka pasukan

37 http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7856000/7856799.stm, diakses pada 20 Oktober 2010,

pukul 23.00 WIB.


http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7856000/7856799.stm

Serbia mulai membunuhi warga laki – laki Bosnia38

. Seorang saksi mata mengaku bahwa ia

melihat tumpukan kurang lebih 30 mayat yang berada di belakang gedung tranportasi. Saksi

yang lain mengatakan bahwa ia melihat seorang tentara Serbia membunuh seorang anak kecil,

dan yang lain melihat tentara Serbia membunuh ratusan warga Bosnia. Selain pembunuhan,

pasukan Serbia juga melakukan pemerkosaan terhadap wanita – wanita Bosnia. Seorang

pasukan Dutchbat mengatakan :

"We saw two Serb soldiers, one of them was standing guard and the other one

was lying on the girl, with his pants off. And we saw a girl lying on the ground, on

some kind of mattress. There was blood on the mattress, even she was covered

with blood. She had bruises on her legs. There was even blood coming down her

legs. She was in total shock. She went totally crazy."

(Kami melihat dua tentara Serbia, yang satu berjaga-jaga, dan yang satunya lagi

berbaring diatas tubuh seorang gadis dengan celananya yang terbuka. Kami

melihat seorang gadis berbaring di atas matras, dan ada darah di atas matras

tersebut. Tubuh gadis itu penuh dengan darah yang keluar dari kakinya. Gadis itu

sangat shock dan ia menjadi gila)

Pada waktu malam, sampai dengan pagi hari di keesokan harinya, jumlah pembunuhan

dan pemerkosaan meningkat.

3.3.3 13 Juli 1995

Pada tanggal 13 Juli, pasukan Serbia dengan dibantu oleh pasukan UNPROFOR, mulai

memisah – misahkan laki – laki dari warga yang lain. Warga Bosnia yang sedang menaiki bus

yang akan membawa mereka menuju Kladanj, diberhentikan oleh pasukan Serbia, dan mereka

mengumpulkan kaum lelaki warga Bosnia di sebuah gedung yang dinamakan “White House.”.

Setelah mereka dikumpulkan di dalam White House, tentara Serbia mulai membunuhi mereka.

Beberapa personil Dutchbat memberikan kesaksian bahwa mereka menyaksikan pembunuhan

yang dilakukan oleh pasukan Serbia. Bahkan seorang anggota United Nations Military Observer

(UNMO), Kolonel Joseph Kingori, mengatakan bahwa ia mendengar beberapa tembakan yang

dilepaskan oleh tentara Serbia.

Pada tanggal yang sama, pada sore harinya, sekitar 1.000 sampai 1.500 tawanan Bosnia

yang melarikan diri, tertangkap di Sandici Meadow. Mereka lalu dimasukkan di sebuah gudang

110 http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7856000/7856801.stm, diakses pada 20 Oktober 2010, pukul 23.05 WIB.


http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7856000/7856801.stm

yang terletak di daerah Kravica. Pada sekitar pukul 6 sore, di saat gudang itu telah penuh,

pasukan Serbia mulai melemparkan granat, dan menembaki gudang itu. Salah seorang yang

selamat memberikan kesaksian :

All of a sudden there was a lot of shooting in the warehouse, and we didn’t

know where it was coming from. There were rifles, grenades, bursts of gunfire and

it was – it got so dark in the warehouse that we couldn’t see anything. People

started to scream, to shout, crying for help. And then there would be a lull, and

then all of a sudden it would start again. And they kept shooting like that until

nightfall in the warehouse. Guards surrounding the building killed prisoners who

tried to escape through the windows. By the time the shooting stopped, the

warehouse was filled with corpses.

(Tiba-tiba terdengar tembakan dari dalam gudang dan kami tidak tahu dari mana

datangnya. Ada tembakan senapan, ledakan granat dan tembakan senapan mesin.

Saat itu sangat gelap di dalam gudang, sehingga kami tidak dapat melihat apapun

juga. Orang-orang mulai berteriak, menangis. Penjaga yang berjaga-jaga di sekitar

gudang mulai menembaki dan membunuh orang-orang yang mencoba kabur

melalui jendela. Pada saat suara di dalam gudang berhenti, maka gudang tersebut

dipenuhi jenazah).

3.3.4 14 Juli 1995

Keesokan harinya, pada tanggal 14 Juli 1995, di sebuah sekolah di daerah Orahovac,

kembali dikumpulkan kaum laki – laki. Diperkirakan sekitar 2.000 sampai dengan 2.500 laki –

laki yang dikumpulkan di tempat itu. Setelah sekolah itu penuh dengan kaum lelaki, maka

mereka itu dikumpulkan menjadi beberapa kelompok yang kecil, dan dibawa menuju ke sebuah

lapangan untuk dieksekusi.

Dalam sebuah laporan Dutchbat, dilaporkan bahwa pada tanggal 14 Juli, ditemukan dua

jenazah pasukan Dutchbat tergeletak di tepi jalan, di antara jenazah-jenazah warga Bosnia.

3.3.5 16 Juli 1995

Pada tanggal 16 Juli, pasukan Dutchbat yang dijadikan tawanan oleh pasukan Serbia

dikembalikan ke pasukannya masing-masing39

. Walau pasukan Ducthbat yang ditawan telah

dikembalikan, tetapi pembantaian itu terjadi sampai dengan tanggal 16 Juli 1995. Pada tanggal

17 Juli, kembali terjadi pembantaian, dengan korban sebanyak kurang lebih 1.200 warga

Bosnia.

39 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35, “The fall of Srebrenica”, hal. 83.


Semenjak tanggal 11 Juli 1995, sampai dengan tanggal 17 Juli 1995, total jumlah korban

pembantaian diperkirakan 7.000. Tetapi, pada tahun 2005, diperkirakan korban bertambah

hingga 8.000 korban jiwa.

Tabel berikut ini adalah ringkasan dari jenis – jenis pelanggaran yang terjadi :

Tabel 2. Jenis – jenis pelanggaran yang terjadi, lokasi, pelaku dan korban

pelanggaran

Lokasi Pelaku Korban Jenis

pelanggaran

Ketentuan hukum

yang dilanggar

Srebrenica Pasukan

Serbia

Pasukan

PBB,

UNPROFOR

– Duthbat

Penghentian

pengiriman

bantuan bagi

pengungsi

Konvensi Jenewa

IV, pasal 21

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 770, tahun

1992

Srebrenica Pasukan

Serbia

Pengungsi

Bosnia

Penyerangan

terhadap

pengungsi

Bosnia

Konvensi Jenewa

IV, pasal 3, ayat

(1), pasal 6, pasal

8, pasal 15, pasal

16, pasal 17, pasal

27, pasal 31, pasal

33

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide

pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Srebrenica Pasukan

Bosnia

Pelanggaran

area no – fly

zone

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun 1993

Srebrenica Pasukan

Bosnia

Pasukan

Serbia

Penembakan

dan

peyerangan

dari dalam

safe area

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun 1993

Srebrenica Pasukan

Bosnia

Pendirian

pabrik

peralatan

militer

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun 1993

Srebrenica Pasukan Pengungsi Memindahkan Resolusi Dewan


UNPROFOR

– Dutchbat

Bosnia pengungsi ke

dalam bis

yang

didatangkan

oleh pasukan

Serbia

Keamanan PBB

no. 770 tahun 1992

Srebrenica Pasukan

Serbia

Pengungsi

Bosnia

(kaum

wanita)

Pemerkosaan Konvensi Jenewa

IV, pasal 3, ayat

(1), pasal 6, pasal

8, pasal 15, pasal

16, pasal 17, pasal

27, pasal 31, pasal

33

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide

pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Srebrenica

(White

House)

Pasukan

Serbia

Pengungsi

Bosnia

(kaum laki –

laki)

Pembunuhan

yang terjadi di

sebuah rumah

yang

dinamakan

White House

Konvensi Jenewa

IV, pasal 3, ayat

(1), pasal 6, pasal

8, pasal 15, pasal

16, pasal 17, pasal

27, pasal 31, pasal

33

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide

pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Kravica Pasukan

Serbia

1.000 – 1.500

tawanan

Bosnia (laki

– laki)

Pembunuhan Konvensi Jenewa

I, pasal 3, ayat (1),

; Konvensi Jenewa

III, pasal 13 dan 14

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide


pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Orahovac Pasukan

Serbia

2.000 – 2.500

tawanan

Bosnia (laki

– laki)


I, pasal 3, ayat (1);

Konvensi Jenewa

III pasal 13 dan 14

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide

pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Srebrenica Pasukan

Serbia

1.200

tawanan

Bosnia (laki

– laki)


I, pasal 3, ayat (1);

Konvensi Jenewa

III pasal 13 dan 14

Convention on the

Prevention and

Punishment of the

Crime of Genocide

pasal 2 dan pasal 3

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 819 tahun

1993

Srebrenica Pasukan

UNPROFOR

– Ducthbat

Melakukan

pembiaran

(omission)

terhadap

pembantaian

yang terjadi

Piagam PBB

paragraf 2

Resolusi Dewan

Keamanan PBB

no. 770

Rule of

engagement

paragraf 6 dan 7 Catatan : diolah oleh Penulis.

Dengan membaca pada uraian di atas, maka jelaslah bahwa pasukan Serbia dapat

dengan leluasa melakukan pembunuhan terhadap warga Bosnia yang berada di kantong

pengungsian. Tragisnya lagi, pembunuhan tersebut dilakukan di depan mata para personel

UNPROFOR asal Belanda, tetapi para personel itu tidak melakukan apapun juga, hanya terdiam


saja. Hal ini mereka lakukan karena musuh yang mereka hadapi adalah pasukan Serbia dengan

persenjataan yang lengkap, sehingga secara moral mereka telah jatuh dahulu.

Selain itu, pasukan UNPROFOR Dutch Battalion tidak melakukan apapun (omission)

juga, karena menurut mandat yang mereka terima, mereka tidak diperbolehkan untuk

melakukan aksi serangan, apabila mereka tidak diserang terlebih dahulu. Selain dikarenakan

oleh karena mandat yang tidak sejalan, pembiaran itu terjadi karena pasukan Belanda memilih

untuk berlindung di dalam bunker, selain karena untuk berlindung dari serangan pasukan

Serbia, juga karena adanya kekhawatiran akan datangnya serangan udara NATO. Hal ini

dikarenakan target dari serangan udara NATO adalah pasukan Serbia, dan pada saat itu,

pasukan Serbia telah memasuki wilayah aman Srebrenica, yang dengan kata lain, posisi mereka

telah memasuki jarak yang dekat dengan pasukan Dutchbat. Sehingga apabila pasukan Dutchbat

berada di luar bunker, maka mereka dapat menjadi korban salah tembak (friendly fire) dari

pesawat NATO.


BAB 4 : Analisa

4.1 Analisa

Dalam bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan

(crimes against humanity) telah terjadi di daerah yang seharusnya menjadi tempat yang bebas

dari segala bentuk kejahatan.

Safe area (daerah aman) seharusnya digunakan sebagai tempat untuk melindungi para

pengungsi di dalam sebuah konflik. Dengan ditetapkannya suatu daerah sebagai safe area, maka

seharusnya daerah tersebut menjadi daerah yang bebas dari segala kegiatan permusuhan.

Tetapi tidak demikian yang terjadi di daerah Srebrenica. Daerah yang seharusnya

menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi Bosnia berubah menjadi tempat pembantaian

para pengungsi Bosnia. Hal ini diperparah karena pembantaian tersebut dilakukan di mana

pasukan penjaga perdamaian PBB (UNPKF-UNPROFOR) asal Belanda berada di tempat itu,

dan dimandatkan untuk melindungi pengungsi Bosnia. Yang terjadi pada saat itu adalah,

pasukan penjaga perdamaian asal Belanda tersebut, melakukan aksi pembiaran (omission)

terhadap apa yang dilakukan oleh pasukan Serbia.

4.1.1 Perserikatan Bangsa-bangsa dan Keterlibatan di Bosnia

Apabila kita telusur ke belakang, maka kita mengetahui bahwa sebab yang paling utama

dari kegagalan pasukan Belanda di dalam melindungi pengungsi warga Bosnia adalah karena

adanya mandat yang tidak jelas. Padahal, bagi pasukan yang akan diterjunkan ke lapangan,

maka mandat adalah hal yang sangat penting, karena hal itu yang akan menjadi pegangan

mereka selama mereka menjalankan tugasnya.

Oleh karena itulah, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam pembuatan

suatu mandat, haruslah orang-orang yang mereka benar-benar mengerti apa yang akan dijalani

oleh pasukan yang akan diterjunkan tersebut. Selain itu, mereka juga haruslah orang-orang yang

memang bertujuan agar operasi yang akan dijalankan berjalan dengan baik, tanpa ada maksud

politik di balik itu.

Tetapi hal tersebut terjadi di dalam proses penyusunan resolusi Dewan Keamanan PBB

mengenai kasus Yugoslavia. Russia sebagai pihak yang mempunyai hubungan baik dengan

Serbia tidak menginginkan adanya resolusi yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap Serbia.


Dalam hal ini tentu saja sikap Russia dapat menghambat proses pembentukan mandat bagi

UNPKF yang akan diterjunkan.

Dalam hal pelaksanaan dari mandat yang telah diturunkan kepada pasukan

UNPROFOR, terjadi permasalahan tersendiri. Dengan mandat yang tidak jelas, maka tentu saja

hal ini akan menyebabkan pasukan UNPROFOR kesulitan untuk menentukan langkah apa yang

akan diambil. Hal ini diperparah dengan NATO sebagai pihak yang memberikan dukungan

kekuatan udara, merasa bahwa setiap langkah yang akan diambil UNPROFOR harus diketahui

dan harus melalui persetujuan NATO. Hal ini tentu saja menyebabkan adanya lebih dari satu

pengambil keputusan yang berujung pada tidak maksimalnya langkah-langkah yang diambil

oleh UNPROFOR di lapangan.

Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka hal tersebut menyebabkan tidak

efektifnya operasi UNPROFOR di lapangan. Hal tersebut lalu menyebabkan terjadinya tragedi

Srebrenica tersebut. Belanda sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap para pengungsi

pada saat itu, tentu tidak ingin mendapatkan malu atas kejadian tersebut. Dengan demikian,

maka Belanda mem-peti es-kan kasus tragedi Srebrenica

Menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai wewenang untuk

menyelesaikan dua macam sengketa1, yaitu :

1. Sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; dan

2. Peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau perbuatan agresi.

Dalam sebuah peristiwa yang mengancam perdamaian dunia, pelanggaran perdamaian

atau perbuatan agresi, maka Dewan Keamanan berwenang untuk merekomendasikan melalui

cara apakah agar persengketaan itu dapat diselesaikan. Hal itu semata – mata adalah untuk

mempertahankan dan mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu cara

yang dapat direkomendasikan oleh Dewan Keamanan adalah dengan penerjunan pasukan

multinasional yang bernaung di bawah bendera Perserikatan Bangsa – Bangsa, salah satunya

adalah Pasukan Penjaga Perdamaian PBB / UN Peacekeeping Forces, dengan melakukan

koordinasi dengan UN Department of Peacekeeping Operation.

Dalam kaitannya dengan kasus Srebrenica, pasukan UNPROFOR yang bertugas,

mendapatkan mandat bahwa mereka harus mempertahankan dan melindungi pengungsi warga

1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 24 ayat (1), pasal 26, 39, dan 40.


Bosnia. Tetapi mereka juga diperintahkan untuk tidak menembak apabila tidak diserang2.

Dengan keadaan yang terjadi, maka terjadi “penyalah artian” yang terjadi di antara pasukan

Dutch Batt. Di satu sisi, mereka harus menyelamatkan para sandera, tetapi di sisi lain, mereka

tidak dapat menembak pasukan Serbia, sebab pasukan Serbia tidak melakukan penembakan

terhadap mereka.

Hal ini disebabkan karena mereka menerima laporan yang salah, mengenai keadaan

Srebrenica. Mereka tidak menyadari bahwa keadaan yang terjadi di Srebrenica, tidaklah seperti

yang terjadi pada saat pasukan UNPROFOR asal Canada berada di Srebrenica. Tetapi keadaan

telah berubah banyak. Hal – hal yang terjadi pada saat pasukan Canada berada di tempat itu,

pada saat pasukan Belanda tiba, telah berubah. Ketegangan semakin meningkat. Banyak

pelanggaran – pelanggaran mengenai perjanjian gencatan senjata yang terjadi di sekitar

Srebrenica, baik yang dilakukan oleh pasukan Serbia, atau oleh Bosnia sendiri. Status Ducth

Batt sebagai peacekeeping forces, seharusnya berganti menjadi peace enforcement forces,

dengan segala peraturan – peraturan yang mengaturnya.

Konsep peacekeeping dan peace enforcement adalah dua konsep yang berbeda di atas

kertas. Peacekeeping lebih ditekankan untuk menjaga suatu kondisi perdamaian yang telah

tercipta, sedangkan peace enforcement lebih ditekankan untuk menciptakan perdamaian di mana

perdamaian itu belum sepenuhnya terwujud.

Di lapangan terkadang suatu situasi dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan yang

diperkirakan telah mencapai kata “damai” atau “gencatan senjata”, terkadang dapat berubah

menjadi situasi konflik. Atau juga sebaliknya.

Situasi inilah yang terkadang menciptakan permasalahan bagi pasukan yang diterjunkan

ke dalam suatu wilayah. Hal ini pula yang sering menjadi bahan perdebatan yang panjang

apabila suatu pasukan akan diterjunkan.

Memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk menentukan apakah suatu wilayah telah

memasuki situasi damai atau belum. Oleh karena itulah, dibutuhkan informasi yang akurat yang

berasal dari data-data intelejen. Data intelijen sangat berguna dalam hal ini, karena dengan

informasi yang memadai, maka para pengambil kebijakan dapat menentukan langkah yang

tepat, sehingga suatu operasi dapat dijalankan dengan efektif.

2 http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/easterneurope/bosnia020410.html, diakses pada 22 November

2010, pukul 10.00 WIB.


http://www2.rnw.nl/rnw/en/currentaffairs/region/easterneurope/bosnia020410.html

Mandat terakhir yang mereka terima, sebenarnya sudah merupakan suatu kesalahan.

Mereka tidak diperbolehkan melakukan kontak senjata apa bila mereka tidak diserang. Padahal,

mereka diharuskan untuk melindungi pengungsi Bosnia. Bagaimana mereka dapat melindungi

pengungsi Bosnia, apabila mereka tidak melakukan kontak senjata? Hal inilah yang

menyebabkan mereka terpaksa, dengan sangat memalukan, menyerahkan diri mereka kepada

pasukan Serbia, sehingga menyebabkan tragedi itu terjadi.

Definisi dari pasukan penjaga perdamaian ( peacekeeping force ), tidak dijelaskan di

dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, di dalam hukum ini, mereka

ditempatkan tidak sebagai kombatan, tetapi dapat dienforce sebagai kombatan. Hal ini berakibat

bahwa mereka dapat melaksanakan kontak senjata apabila mereka rasa hal itu adalah mutlak

untuk dilakukan. UNPROFOR, sebagai bagian dari PBB memang tidak terikat pada hukum

humaniter internasional. Tetapi negara – negara yang menjadi anggota dari PBB terikat pada

hukum tersebut. Oleh karena itu, maka secara tidak langsung, PBB pada umumnya, dan

UNPROFOR pada khususnya, terikat pada hukum humaniter internasional. Hal ini berdampak

pada masing – masing negara, terutama pada pasukan yang akan mereka terjunkan, bahwa

mereka harus berlaku seperti yang tertuang pada Konvensi Jenewa tersebut.

Sebenarnya, ide untuk mengirimkan pasukan ini, selain untuk mengamankan warga

sipil, membantu untuk menjaga perdamaian, pengiriman ini juga dimaksudkan untuk

mempengaruhi pihak – pihak yang bertikai, agar mereka berpikir ulang untuk melakukan

kegiatan bersenjata di dalam masa perdamaian3. Hal inilah yang sebenarnya diharapkan dari

pengiriman pasukan tersebut. Hal ini juga telah tertulis pada rule of engagement, bahwa

UNPROFOR harus melindungi pengungsi dengan segala cara, bahkan dengan penggunaan

senjata sekalipun. Hal ini tertulis di dalam rules of engagement, bahwa komandan di lapangan

dapat memberi peringatan kepada pihak agressor, bahkan dapat memerintahkan pasukannya

untuk mengambil sikap siap bertempur. Tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari hal yang

diharapkan. Pasukan Dutchbat terlihat tidak melakukan apapun juga.

4.1.2 Hukum Humaniter dan Tragedi Srebrenica

Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab pendahuluan mengenai hukum humaniter

internasional, maka hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena

3http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList367/9AF00A5C8EC21438C1256B660059191A, diakses pada 16

Agustus, pukul 15.00 WIB.


http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList367/9AF00A5C8EC21438C1256B660059191A

alasan – alasan kemanusiaan berusaha untuk membatasi pengaruh konflik bersenjata. Hukum

humaniter internasional melindungi orang – orang yang tidak, atau tidak lagi ikut serta

pertempuran dan membatasi sarana dan cara – cara peperangan.

Dengan demikian, maka dapat kita ketahui bahwa hukum humaniter internasional lebih

berfokus pada perlindungan orang-orang sipil yang tidak atau dengan faktor lain, tidak ikut serta

dalam suatu pertempuran.

Dalam Hukum Den Haag, Hukum Jenewa, dan Aliran New York, walau terdapat

perbedaan, tetapi apabila kita menarik benang merah, maka ketiga hukum tersebut mempunyai

fokus yang sama, yaitu adanya prinsip diskriminasi. Yang dimaksud dengan prinsip

diskriminasi adalah adanya perbedaan antara perlakuan terhadap pelaku kombatan dan non

kombatan.

Dengan adanya hukum ini, maka ada dua hal yang wajib diperhatikan oleh pihak

kombatan yang bertugas di lapangan, yaitu untuk memukul mundur musuh dengan atau tanpa

kekerasan, dan juga mereka wajib untuk melakukan perlindungan bagi warga non kombatan.

Dalam kaitannya dengan tragedi yang terjadi di Srebrenica, maka telah terjadi

pelanggaran terhadap asas-asas yang terdapat di dalam hukum humaniter internasional.

Pelanggaran yang nyata adalah pelanggaran yag dilakukan oleh pasukan Serbia, di mana mereka

dengan jelas tidak melakukan prinsip diskriminasi yang terdapat di dalam hukum humaniter

internasional. Pasukan Serbia dengan serta merta melakukan pembantaian terhadap warga

Bosnia.

Dengan demikian, maka apa yang telah diatur di dalam hukum humaniter internasional

telah dilanggar oleh salah satu pihak kombatan yang bertikai, yaitu pasukan Serbia. Dengan

adanya pelanggaran tersebut, maka hal tersebut menimbulkan dampak hukum bagi para

pelakunya. Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter ini, maka

Dewan Keamanan PBB berhak untuk membentuk suatu badan peradilan yang dikenal dengan

nama International Criminal Court (ICC)4. Pembentukan badan peradilan ini sesuai dengan apa

yang tercakup di dalam Bab VII Piagam PBB, yaitu berkenaan dengan pemeliharaan

perdamaian dan keamanan internasional.

4 Ambarwati, Denny Ramdany dan Rina Rusman, “Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan

Internasional”, Rajawali Press, 2010, hal. 170.


Berbeda dengan badan peradilan internasional yang bernama International Court of

Justice (ICJ), maka ICC bukanlah organ PBB, melainkan organisasi sendiri yang berdiri dengan

anggaran sendiri pula. Selain itu, apabila ICJ menangani perkara-perkara hukum antarnegara,

maka ICC hanya melakukan penuntutan dan mengadili individu-individu yang bertanggung

jawab atas kejahatan-kejahatan luar biasa.

Sesuai dengan tugasnya, maka ICC dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada

lingkup waktu dan lokasi saja. Hal ini berarti bahwa ICC tidak dapat mengadili individu-

individu yang melakukan kejahatan sebelum ICC terbentuk atau kejahatan-kejahatan yang

terjadi di luar batas negara tersebut.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional

yang dilakukan oleh pasukan Serbia, maka pada tanggal 25 Mei 1993, Dewan Keamanan PBB

membentuk suatu badan peradilan yang dinamakan The International Criminal Tribunal for the

former Yugoslavia (ICTY)5 untuk mengadili individu-individu yang melakukan pelanggaran-

pelanggaran berat hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia.

4.2 Faktor-faktor Kegagalan United Nations Protection Force (UNPROFOR) Dutch

Battalion di Srebrenica

Dalam melaksanakan tugasnya, kita dapat melihat bahwa Dutchbat tidak dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi kita juga tidak dapat dengan serta merta

menyalahkan pasukan Dutchbat atas kegagalan tugas mereka. Setidak – tidaknya, terdapat 7

kesalahan yang terjadi di luar tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya memberikan

kontribusi terhadap terjadinya peristiwa Srebrenica. Kesalahan – kesalahan itu adalah :

4.2.1 Mandat yang tidak sejalan :

Seperti yang telah kita ketahui, pasukan Dutchbat diterjunkan dengan dua mandat, yaitu

mengamankan pengungsi warga Bosnia, dan mandat yang kedua, yaitu mereka tidak

diperkenankan untuk melakukan kegiatan bersenjata, apabila mereka tidak diserang. Suatu hal

yang tidak mungkin mereka dapat melindungi pengungsi, apabila mereka tidak diperbolehkan

untuk melakukan kontak senjata.

Dalam bab 3 sebenarnya telah dijelaskan mengenai Rules of Engagement yang

digunakan oleh pasukan UNPROFOR Dutch Battalion di lapangan. Sebenarnya dalam peraturan

ketiga, dijelaskan mengenai bagaimana seharusnya mereka berlaku pada kegiatan-kegiatan

5 Ibid., hal. 174


musuh yang dianggap mengancam. Apa yang harus mereka lakukan tersebut, dapat mereka

lakukan dengan mereka menggunakan senjata, atau tanpa senjata6. Selain itu, sebenarnya

mereka juga dapat mengambil posisi siaga apabila mereka merasa bahwa posisi pengungsi

berada dalam keadaan bahaya7.

Dalam hal ini sebenarnya mereka dapat mengambil posisi siap menembak sebagai

gerakan peringatan terhadap kegiatan yang mengancam. Tetapi hal ini tidak dilakukan karena

mereka dilarang untuk melakukan kegiatan kontak senjata, apabila mereka tidak diserang

terlebih dahulu.

Adanya mandat yang tidak sejalan ini, apabila dilihat dari pembuatannya, juga karena

adanya perbedaan pendapat yang berlarut. Pada satu pihak, Russia yang pada awalnya tidak

menghendaki adanya sanksi yang terlalu keras pada Serbia, dikarenakan faktor sejarah, yaitu

Serbia yang pernah menjadi sekutu Russia pada masa Perang Dunia II. Di satu sisi, Movement

of Non-Aligned Country (Negara-negara Gerakan Non-Blok) yang diwakili oleh Pakistan,

menegaskan bahwa perlindungan bagi warga sipil di daerah pengungsian adalah mutlak

dilakukan oleh UNPROFOR. Perbedaan yang lain adalah datangnya pendapat dari Perancis

yang menyatakan bahwa untuk wilayah-wilayah pengungsian, sebaiknya hanya dijaga oleh

pasukan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga konsentrasi pasukan dapat dititik

beratkan pada daerah Sarajevo, karena selain sebagai ibu kota Bosnia-Herzegovina, Sarajevo

juga merupakan daerah di mana UNPROFOR mendirikan markas besarnya.

Akhirnya keputusan akhir keluar setelah perwakilan dari Perancis, Russia, Spanyol,

Inggris dan Amerika Serikat bertemu di Washington D.C., dan mengeluarkan keputusan bahwa

akan dilakukan peningkatan persenjataan dan dukungan penuh serangan udara. Tetapi

6 Peraturan ketiga mengatur bagaimana personel UNPROFOR merespon mengenai kegiatan yang dianggap sebagai

ancaman tanpa menggunakan senjata, 1)mengamati, melaporkan kepada perwira tertinggi dan mundur untuk

melindungi unitnya, 2)mengamati, melaporkan pada perwira tertinggi, tetap di tempat dan mengadakan kontak

dengan pihak berwajib setempat, 3)mengamati, melaporkan kepada perwira tertinggi, tetap berada di tempat,

memperingatkan bahwa ia akan menggunakan senjata apabila terpaksa sambil memperlihatkan bahwa ia mengisi

senjata sambil mengambil posisi menembak. 7 Ada pembatasan lainnya, menyangkut penggunaan senjata untuk membela diri. Personel tidak diperbolehkan untuk

melakukan penembakan apabila hal itu dipandang akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Personel

UNPROFOR juga harus mengehentikan tembakan apabila phak lawan berhenti menembak. Personel UNPROFOR

diperbolehkan menembak tiba-tiba tanpa tembakan peringatan hanya apabila nyawa mereka terancam atau ada orang

yang berada dalam perlindungan UNPROFOR yang nyawanya terancam atau beresiko mengalami pendarahan.


perwakilan dari Pakistan dalam laporannya mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak

dilaksanakan dengan sepenuh hati8.

Prof. J.C. H. Blom, Director of the Invesitigation PBB, mengatakan,

“the Dutchbat was dispatched "on a mission with a very unclear mandate to a

zone described as a safe haven although there was no clear distinction of what

that meant." The lightly armed unit was going into a cauldron where "to keep

peace where there was no peace and without obtaining knowledge of in depth

information from the Canadian predecessors in the enclave9.”

(Pasukan Dutchbatt dikirim dengan suatu mandat yang sangat tidak jelas, di mana

mereka digambarkan akan dikirim menuju suatu daerah aman, walaupun ada

ketidak jelasan mengenai apa yang dimaksud. Pasukan dengan persenjataan ringan

tersebut dikirim menuju ke suatu tempat untuk menjaga perdamaian di mana

sebenarnya belum ada perdamaian, dan tanpa informasi yang mendalam dari

pasukan Canada yang bertugassebelumnya)

4.2.2 Perubahan status lokasi penerjunan pasukan :

Srebrenica sebenarnya bukanlah daerah yang layak disebut sebagai “safe area”. Hal ini

disebabkan karena pasukan Bosnia melakukan penyerangan dari dalam daerah Srebreica. Selain

itu, militer Bosnia juga menggunakan daerah demiliterisasi sebagai tempat untuk memproduksi

senjata.

Serangan yang dilakukan oleh pasukan Bosnia itu sebenarnya adalah hasil dari

“pancingan” pasukan Serbia yang dengan sengaja menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya di

atas Srebrenica. Hal ini tidak diperbolehkan, karena Srebrenica sebenarnya adalah wilayah no

fly zone. Sehingga dalam hal ini, baik dari pihak Bosnia maupun Serbia yang mempunyai

kendaraan tempur yang relatif kuat,tidak dapat menerbangkan pesawat apapun ke atas wilayah

Srebrenica.

Apa yang direncanakan oleh Serbia dapat dikatakan “berhasil”, karena pasukan Bosnia

terpancing dengan aksi provokasi Serbia ini. Pasukan Bosnia lalu memberikan perlawanan dari

dalam Srebrenica. Serangan balasan Bosnia ini dimaknai oleh Serbia sebagai alasan untuk

masuk ke dalam Srebrenica dengan alasan bahwa Srebrenica ternyata telah dijadikan basis

penyerangan oleh pasukan Bosnia. Dengan masuknya tentara Serbia ke dalam Srebrenica, maka

dengan mudah pasukan Serbia dapat memukul mundur pasukan Bosnia, karena perlengkapan

8 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35, Loc. cit., hal. 22.

9http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList367/9AF00A5C8EC21438C1256B660059191A, diakses pada 26

Januari 2011, pukul 11.00 WIB.


http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList367/9AF00A5C8EC21438C1256B660059191A

yang dimiliki oleh pasukan Serbia lebih lengkap dari pada yang dimiliki oleh pasukan Bosnia.

Hal ini tidaklah mengherankan, karena pasukan Serbia adalah mayoritas di dalam tubuh

kemiliteran Yugoslavia.

Dalam hal ini, maka status Srebrenica sebagai safe area secara otomatis juga berubah.

Dengan demikian, maka status pasukan yang seharusnya diterjunkan ke Srebrenica seharusnya

bukanlah pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping), tetapi seharusnya pasukan dengan status

peace enforcement.

Dampak dari mereka diterjunkan dengan status sebagai peacekeeping adalah mereka

menempatkan diri mereka sebagai pasukan yang hanya berjaga-jaga saja, dan bukan sebagai

pasukan yang siap untuk melakukan pertempuran.

Sehingga, apa yang terjadi kemudian adalah pada saat kedatangan pasukan Serbia

dengan posisi siap tempur, maka mereka tidak dapat berbuat apapun juga.

Di lain pihak, penggunaan Srebrenica sebagai area untuk menyerang jelas – jelas

dilarang, karena menurut Resolusi DK 819, 824, 836, 913, dan 959, yang antara lain berbunyi :

- Freedom from armed attack or other hostile acts (bebas dari serangan bersenjata

atau tindakan-tindakan permusuhan)

- Maximum restraint and an end to all provocative and hostile actions in and around

the safe areas by all parties and others concerned (adanya penghalang yang

maksimum atas segala bentuk kegiatan profokatif dan tindakan permusuhan di

dalam dan sekitar daerah aman, oleh pihak-pihak yang terlibat)

Dalam menghadapi situasi ini, sebenarnya Dutchbat mempunyai kewenangan untuk

mengatasi pelanggaran ini. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh pasukan Dutchbat di dalam

menghadapi kondisi semacam ini, yaitu melakukan peringatan secara verbal. Apabila tindakan

ini tidak berhasil, maka pasukan Dutchbat dapat melakukan tembakan ke udara. Sebagai

tindakan terakhir apabila dua tindakan sebelumnya tidak berhasil, maka pasukan Dutchbat dapat

melakukan tembakan balasan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan

permusuhan.

4.2.3 Lokasi yang belum aman sepenuhnya :

Sebelum diterjunkan, Dutch Batt dijanjikan bahwa mereka akan aman dari serangan

bersenjata. Hal ini yang menyebabkan mereka disebut sebagai peacekeeping force. Tetapi pada

kenyataan yang sebenarnya, mereka seharusnya diterjunkan sebagai pasukan peace

enforcement. Perubahan status ini tidak mereka pikirkan sebelumnya. Mereka hanya berpatokan


pada laporan pasukan Canada ( Canbat ), yang menyatakan bahwa mereka telah berhasil

menciptakan situasi yang aman.

Keamanan daerah Srebrenica sebenarnya tidak layak, karena pihak-pihak yang bertikai

menggunakan daerah tersebut sebagai sasaran serangan, maupun sebagai daerah untuk

melakukan serangan.

Tetapi pasukan UNPROFOR asal Belanda tersebut tidak melihat pada laporan

Sekretaris Jenderal PBB yang tertuang di dalam Report of the Secretary General Pursuant To

Security Council Resolution 959 ( 1994 ), yang mengatakan bahwa,

“…the military situation in and around Srebrenica and Zepa during the past

seven months has generally been much more stable than in the other safe areas.

However, an increase of tension has been noted in Srebrenica due to the

sporadic explosions and exchange of fire…”

(situasi militer di dalam dan sekitar Srebrenica dan Zepa selama tujuh bulan

terakhir ini secara umum telah semakin stabil dibandingkan dengan beberapa

daerah aman lainnya. Tetapi, telah terjadi peningkatan serangan-serangan

sporadis yang terjadi di Srebrenica)

Pada paragraf yang lain dikatakan,

“I concluded then that in short, UNPROFOR found itself in a situation where

many safe areas were not safe…”

(saya menyimpulkan bahwa UNPROFOR menemukan bahwa di beberapa

daerah aman, situasi yang berjalan tidaklah aman.)

Hal inilah yang tidak mereka lihat, sehingga Dutchbat tetap diterjunkan dengan status

sebagai peacekeeping, bukan sebagai peace enforcement. Apabila mereka diterjunkan dengan

status sebagai peace enforcement, maka dengan segala kelengkapan mereka, dan peraturan yang

akan mendukung gerak laju mereka.

4.2.4 Tidak adanya koordinasi :

Pasukan Dutchbat yang diturunkan di Srebrenica adalah pasukan yang menggantikan

pasukan Canada. Pasukan Canada telah tiba di Srebrenica sebelumnya, dan mereka telah

berhasil menjalankan tugas mereka dengan baik, tanpa kendala yang berarti.

Tetapi mereka tidak memberitahukan kepada pasukan Dutchbat mengenai keadaan yang

terjadi di Srebrenica secara mendetail. Secara sekilas, keadaan Srebrenica terlihat telah aman.

Tetapi, letupan – letupan kecil masih sering terjadi.

Informasi mengenai hal ini yang tidak diketahui oleh pasukan Dutchbat, karena mereka

tidak mempunyai koordinasi dengan pasukan Canada.


Apabila mereka mengetahui secara mendetail, maka mereka akan melakukan berbagai

persiapan yang lebih, sehingga tragedi Srebrenica akan dapat, dihindari, atau setidak – tidaknya,

diminimalisir.

4.2.5 Perlengkapan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan :

Pasukan Dutchbat yang diturunkan di Srebrenica terdiri dari pasukan laki – laki dan

perempuan. Selain itu, mereka adalah pasukan yang terdiri dari anggota wajib militer. Mereka

bukanlah tentara profesional. Apabila mereka adalah tentara profesional, maka mereka akan

lebih matang secara fisik maupun mental. Seperti yang telah dijabarkan, pasukan Dutchbat

diterjunkan dengan hanya diperlengkapi dengan persenjataan yang seadanya10

. Dengan

persenjataan seperti pistol, senapan mesin ringan, senapan (rifle), senapan mesin berat yang

berada pada armoured personel carrier, 6 mortir 81 mm yang ditempatkan pada beberapa pos

pengamatan, anti tank jarak jauh dan menengah, senjata anti tank ringan, maka persenjataan

mereka bukanlah persenjataan yang mencukupi. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa

amunisi yang dibawa oleh pasukan tersebut telah berusia satu tahun, dan hal ini menyebabkan

amunisi yang tersedia berada dalam kondisi yang tidak memadai.

Perlengkapan ini tentu saja bukanlah tandingan dari persenjataan pasukan Serbia.

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, pasukan Serbia menyerang daerah Srebrenica dengan

persenjataan seperti artileri, mortir berat, motir ringan (dengan jumlah yang banyak), tank,

kendaraan anti serangan udara yang digunakan untuk menyerang ke darat, senjata anti tank, dan

roket yang diangkut dengan kendaraan.

Sebenarnya, UNPROFOR, sebagai pasukan penjaga perdamaian, dapat menggunakan

kendaraan lapis baja sebagai bagian dari persenjataan mereka. Hal tersebut sebenarnya juga

telah diatur di dalam rules of engagement11

. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan

bantuan kekuatan udara, untuk mendukung gerak laju mereka. Tetapi, dikarenakan informasi

yang salah mengenai keadaan pada daerah Srebrenica, maka perlengkapan tersebut tidak

menjadi bagian dari operasional mereka.

4.2.6 Tidak adanya informasi yang tepat :

Dalam setiap pelaksanaan suatu tugas, maka yang menjadi pedoman bagi tentara untuk

bergerak adalah laporan intelejen yang memadai. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak. Tanpa

10 Dari keterangan yang didapatkan selama penelitian, maka persenjataan itulah yang menjadi postur dari Dutch

Battalion. 11 Peraturan kedua adalah senjata apa saja yang dapat dibawa : semi loaded dan loaded


adanya laporan intelejen yang tepat, maka tentara itu sama saja dengan “berjudi.” Mereka tidak

dapat menentukan sesuatu yang pasti. Mereka hanya dapat menebak – nebak apa yang akan

mereka temui. Hal inilah yang menjadikan mereka salah untuk menempatkan diri mereka.

Dengan informasi yang seadanya, maka gerak mereka juga menjadi sangat terbatas.

4.2.7 Adanya mis-komunikasi :

Pada tanggal 10 Juli 1995 pagi, di mana keadaan telah sangat mendesak, komandan

Dutchbat, Thomas Karremans, meminta bantuan udara NATO, yang telah menjanjikan untuk

memberikan bantuan serangan udara, kapanpun dibutuhkan. Setelah NATO menerima

permintaan tersebut, NATO menjanjikan bahwa bantuan serangan udara akan dilakukan pada

tanggal 11 Juli, pada pukul 06.50.

Tetapi pada saat yang dijanjikan, pesawat udara NATO belum juga tampak, sehingga

pada pukul 07.00. Pada pukul 07.45, Karremans mengulangi lagi permintaan bantuan serangan

udara. Permintaan ulang bantuan serangan udara tersebut baru sampai di markas besar pada

pukul 10.00, dan pada pukul 14.40, bantuan serangan udara NATO baru dapat dilakukan, di

mana pada saat itu, Srebrenica telah jatuh ke tangan Serbia.

Bantuan serangan udara NATO tersebut mengirimkan 18 pesawat tempur. Tetapi dari

18 pesawat tempur yang ada, hanya 6 saja yang dikirimkan ke Srebrenica, karena sisanya harus

melakukan operasi di wilayah lain.

Kejadian itu terjadi karena masing – masing komandan mengalami mis – komunikasi.

Hal itulah yang menyebabkan mereka terlambat memberikan bantuan serangan udara. Apabila

tidak terjadi mis – komunikasi, maka serangan udara akan dapat tiba lebih cepat, dan dapat

mengurangi jumlah korban pembantaian. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila mereka

mengingat janji dari wakil khusus PBB untuk krisis Balkan, Yashushi Akachi, yang mengatakan

bahwa ia akan mengirimkan bantuan udara, setiap saat apabila bantuan itu diperlukan.

Apa yang telah dilakukan oleh komandan Dutchbat, yaitu meminta bantuan serangan

udara telah benar. Hal ini telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam RoE yang mereka terima,

yaitu dalam menghadapi kondisi di mana terdapat suatu kegiatan yang mengancam,maka

pasukan yang bertugas dapat melaporkan kepada pimpinan tertinggi, dan lalu meminta bantuan

serangan.

Permintaan bantuan serangan udara juga merupakan langkah yang tepat, karena pada

saat-saat yang genting, di mana posisi musuh telah semakin mendekat dan mengancam, maka


serangan udara adalah pilihan yang paling logis. Hal ini dikarenakan serangan udara dapat

dilakukan dengan cepat dan persiapan yang dilakukan dapat dilakukan dengan cepat pula. Akan

berbeda apabila yang dikirim adalah pasukan melalui jalan darat. Hal ini dikarenakan perjalanan

pasukan tersebut akan memakan waktu yang relatif lama. Hal ini juga berlaku bagi pasukan

yang diterjunkan melalui udara, karena setelah mereka mendarat, maka pasukan tersebut harus

berkonsolidasi dengan sesama anggota regu mereka, dan ada kemungkinan mereka akan

mendarat jauh dari lokasi yang ditentukan.

Tetapi, bantuan serangan udara yang dijanjikan datang setiap saat apabila diperlukan,

tidak dapat dilakukan, karena adanya perencanaan yang salah, dan hal tersebut berdampak

langsung dan besar terhadap kinerja dari pasukan itu. Ted Robert Gurr dan Barbara Harff,

menuliskan :

“The longer the delay in effective renponses, the more difficult and costly

peacekeeping and peacebuilding will be.”12

Apabila kita telah melihat penjelasan di atas, maka akan terlihat jelas bahwa kesalahan

yang terjadi bukanlah semata – mata kesalahan dari pasukan Dutch Bat sendiri. Akan tetapi,

faktor – faktor lain di luar pasukan Dutch Bat juga berperan dalam kegagalan ini.

4.3 Pelajaran Dari Kegagalan UNPROFOR di Srebrenica

Dari hasil analisa yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis akan mencoba untuk

mengambil pelajaran dari kegagalan UNPROFOR di Srebrenica.

Dalam hal tugas UNPROFOR Dutchbat di lapangan,maka kita harus melihat dari sudut

pandang teori Just War, terutama pada konsep Jus In Bello, yaitu peraturan-peraturan di dalam

peperangan. Dalam konsep Jus In Bello, terdapat salah satu poin yaitu mengenai perlakuan

diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak kombatan dan non-kombatan.

Dalam menghadapi kombatan, maka telah jelas bahwa pasukan yang bertugas diberikan

kewenangan untuk melakukan kegiatan bersenjata. Tetapi kepada pihak-pihak non-kombatan,

maka ada perlakuan khusus yang harus dilaksanakan oleh pasukan yang bertugas di lapangan.

Perlakuan khusus tersebut adalah bahwa pihak dalam menghadapi pihak non-kombatan tidak

12 Ted Robert Gurr and Barbara Harff, op. cit, hal. 148


dapat dilakukan kegiatan bersenjata. Selain itu, pasukan yang bertugas di lapangan juga harus

melakukan perlindungan terhadap pihak non-kombatan tersebut.

Terkait dengan kasus yang terjadi di Srebrenica, maka dapat dikatakan bahwa pasukan

Serbia tidak melakukan perlakuan diskriminasi yang telah tertuang di dalam Jus In Bello

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh pasukan Serbia, yaitu

melakukan pembantaian terhadap pengungsi Bosnia, sehingga jumlah korban yang berjatuhan

mencapai 7.000 lebih korban jiwa. Selain dari jumlah korban dari pengungsi Bosnia, pasukan

Serbia juga melakukan aksi penawanan terhadap personel Dutchbat, di mana antara pasukan

Serbia dan personel Dutchbat sebenarnya tidak ada hubungan permusuhan.

Pasukan penjaga perdamaian seringkali diterjunkan dengan mandat yang tidak jelas. Hal

ini tentu saja akan berimplikasi pada penerapan strategi yang tidak maksimal, dan pada akhirnya

menimbulkan korban jiwa, baik pada kalangan pasukan penjaga perdamaian itu sendiri atau pada

kalangan warga sipil.

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pasukan UNPROFOR Dutch Battalion yang

diterjunkan dengan dua mandat yang berseberangan, maka yang terjadi adalah kekacauan pada

saat mereka akan melakukan tugas yang telah ditunjuknya.

Selain itu, kondisi pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang berada dalam

kondisi yang berada antara konflik yang kemungkinan akan semakin membesar, atau akan

semakin mengecil.

Apabila konflik yang terjadi adalah semakin mengecil, maka hal itu bukanlah masalah

bagi pasukan penjaga perdamaian. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila konflik

yang terjadi menjadi semakin membesar, bahkan semakin meluas.

Dengan kondisi yang demikian, maka pasukan penjaga perdamaian sudah seharusnya

memiliki kewenangan dalam merubah status mereka sebagai peacekeeping forces menjadi peace

enforcement forces, di mana apabila mereka memiliki status sebagai peace enforcement forces,

maka mereka akan memiliki kewenangan untuk membawa persenjataan yang lebih lengkap.


Selain itu, Department of Peacekeeping Operation (DPKO) sebagai lembaga yang

langsung berkaitan dengan pembentukan dan penerjunan pasukan penjaga perdamaian juga harus

dilengkapi dengan tenaga intelejen yang memadai,baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini

dianggap perlu, sebab dengan kondisi lapangan yang berada pada “daerah abu-abu”, maka

kebutuhan akan tenaga intelejen yang memadai sangat dibutuhkan oleh pasukan yang akan

diterjunkan.

Hal yang tidak kalah penting, dan merupakan pusat dari kegiatan pasukan penjaga

perdamaian, yaitu mandat yang akan diberikan kepada pasukan penjaga perdamaian.

Apabila selama ini mandat disusun dan diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, sebagai

lembaga yang berada di atas DPKO, maka sudah seharusnya mandat pasukan penjaga

perdamaian PBB disusun langsung oleh DPKO, dengan berbagai masukan dari pihak-pihak luar,

seperti wakil dari negara-negara dan organisasi internasional yang pernah berhubungan dengan

negara tujuan, dan tentu dengan masukan dari pihak intelejen, dengan pengawasan dari Dewan

Keamanan PBB.

Hal ini dipandang perlu sebab, suatu mandat tidak dapat disusun oleh pihak yang tidak

mempunyai pengalaman di lapangan, atau tidak mempunyai pandangan mengenai negara tujuan.

Apabila hal itu tetap dilaksanakan, maka hal itu sama saja seperti orang buta yang dituntun oleh

orang buta. Di satu sisi, pihak penyusun tidak mengerti mengenai keadaan di lapangan, dan di

sisi lain, pasukan yang akan bertugas harus menjalankan apa yang telah tertulis pada mandat

tersebut.

Kerjasama yang baik di antara pembuat keputusan, terutama pada pihak-pihak pengambil

keputusan di dalam Dewan Keamanan PBB juga merupakan hal yang sangat penting. Salah satu

hal yang menjadi penghambat adalah adanya ketidak samaan suara di dalam pembuatan mandat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa penentuan mengenai pembuatan

resolusi Dewan Keamanan mengenai konflik Balkan, ada perpecahan suara di antara anggota

tetap Dewan Keamanan. Russia menjadi negara yang tidak menginginkan sanksi yang dijatuhkan

kepada Serbia. Hal ini lebih disebabkan oleh karena adanya hubungan sejarah antara Russia dan

Serbia yang terjalin pada saat Perang Dunia II.


Dengan adanya perbedaan suara dari salah satu pihak, dalam hal ini adalah Russia, maka

pengambilan keputusan PBB akan mengalami hambatan yang berakibat pada mundurnya

perencanaan dan pelaksanaan pengiriman bantuan. Semakin lambatnya waktu yang dibutuhkan,

maka kemungkinan akan jatuhnya korban yang lebih besar lagi pada pihak warga sipil akan

semakin besar.

Dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti pihak organisasi internasional,

maka pihak-pihak tersebut harus dapat mematuhi perintah dari komandan lapangan yang

bertugas di lapangan saat itu. Hal ini dikarenakan komandan yang bertugas saat itu di lapangan

adalah pihak yang sangat mengerti mengenai situasi dan kondisi di lapangan, dan yang paling

penting, komandan tersebut adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas apapun yang

terjadi, baik yang terjadi pada pasukannya, maupun pada warga sipil atau warga non kombatan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dijadikan pedoman bagi pasukan

penjaga perdamaian yang bertugas di lapangan dan menemui kasus seperti yang terjadi di

Srebrenica adalah mengenai pentingnya penggunaan konsep Responsibility to Protect (R2P).

Konsep R2P ini adalah sebuah konsep baru yang mempunyai prinsip bahwa dengan adanya

kewenangan, maka timbul juga suatu bentuk tanggung jawab untuk mencegah terjadinya

kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap

kemanusiaan dan pembersihan etnis13

.

Dalam kasus Srebrenica, di mana terdapat suatu kesimpang siuran perintah dan hal-hal

lain, maka menyebabkan pasukan Dutchbat tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasukan Dutchbat yang mengalami kebingungan karena adanya dua mandat yang tidak sejalan,

tentu tidak dapat begitu saja meninggalkan tugasnya. Pasukan tersebut juga tidak dapat

menyelesaikan apa yang menjadi kebuntuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan dengan hanya

memberikan keleluasaan bagi pasukan Bosnia untuk menyerang balik pasukan Serbia dan

memberikan bantuan persenjataan bagi penduduk sipil warga Bosnia, karena status mereka

adalah pihak non-kombatan.

13

http://www.un.org/preventgenocide/adviser/mandate.shtml, diakses pada 25 Juni 2011, pukul 12.30 WIB


http://www.un.org/preventgenocide/adviser/mandate.shtml

Maka satu-satunya cara yang dapat digunakan adalah mereka melakukan serangan balik

untuk mengusir pasukan Serbia dari zona aman Srebrenica,dengan berpegangan pada rules of

engagement (RoE). Apabila hal ini dilakukan, maka posisi Dutchbat tidak dapat dipersalahkan,

karena melanggar mandat yang mereka terima. Hal ini dikarenakan selain karena adanya rules of

engagement sebagai acuan mereka di lapangan.

Dalam peraturan ke delapan dari RoE yang mereka dapatkan, dengan jelas dikatakan

bahwa untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan bersenjata, maka pasukan Dutchbat diberikan tiga

pilihan aksi yang dapat mereka lakukan. Yang pertama adalah peringatan yang diberikan secara

verbal, aksi menembak ke udara, dan yang ketiga adalah memberikan tembakan balasan. Dengan

demikian, maka seharusnya pasukan Dutchbat dapat “mengenyampingkan” apa yang telah

tertulis didalam mandat, yaitu mereka tidak dapat melakukan aksi penembakan apabila mereka

tidak ditembak.

Hal ini penting, karena apa yang terjadi di lapangan adalah aksi genosida terhadap warga

sipil Bosnia,dan dengan kewenangan yang telah diemban oleh pasukan Dutchbat, maka mereka

memikul tanggung jawab untuk melindungi warga sipil tersebut dari aksi kejahatan luar biasa

tersebut.



1

Bab 5 : Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian, “Mengapa Terjadi Kegagalan Pada

Misi UNPKF di Srebrenica?” dan pertanyaan tambahan bagaimanakah

seharusnya UNPKF di Srebrenica (UNPROFOR) bertindak, maka penulis akan

menjawabnya melalui hipotesa awal yang telah dikemukakan pada bab 1.

Selama ini, apabila suatu pasukan peacekeeping akan diterjunkan ke

suatu wilayah konflik, maka Dewan Keamanan PBB akan membuat suatu

mandat bagi pasukan tersebut. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam

pengiriman UNPKF yang bertugas dalam konflik Balkan (UNPROFOR),

mandat yang diberikan malah berujung pada kegagalan misi UNPKF di daerah

Srebrenica.

Kegagalan misi UNPKF di Srebrenica tersebut, dapat dilihat dari

delapan kesalahan yang telah dijelaskan dalam bab 4, yaitu :

Mandat yang tidak sejalan. Yang dimaksudkan dengan mandat yang

tidak sejalan adalah mandat bagi UNPROFOR berisi dari dua perintah yang

saling bertentangan satu dengan lainnya. Dalam satu mandat diperintahkan agar

UNPROFOR melindungi pengungsi yang berada di kantong-kantong

perlindungan. Tetapi pada mandat yang lain, UNPROFOR juga diberikan

perintah bahwa mereka dilarang untuk melakukan serangan, apabila mereka

tidak diserang. Suatu hal yang sangat bertolak belakang, karena mereka tidak

akan dapat melindungi pengungsi, apabila mereka tidak diperbolehkan untuk

menyerang.

Hal ini kemudian terbukti bahwa mandat tersebut pada akhirnya tidak

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan mandat bahwa mereka tidak

diperbolehkan untuk menyerang, maka pada saat pasukan Serbia datang dan

membunuhi pengungsi Bosnia di Srebrenica, maka pasukan UNPROFOR hanya

berdiam diri saja, karena pasukan Serbia tidak melakukan serangan yang

ditujukan kepada pasukan UNPROFOR.



2

Perubahan status lokasi penerjunan pasukan : Srebrenica sebenarnya

bukanlah daerah yang pantas untuk disebut sebagai safe area. Hal ini

disebabkan karena pasukan Bosnia mempergunakan daerah safe area sebagai

basis penyerangan mereka. Dengan daerah yang demikian, maka tidak

seharusnya Srebrenica disebut sebagai safe area.

Kegagalan lain juga disebabkan oleh karena pasukan UNPROFOR

diterjunkan tidak dengan perlengkapan yang sesuai dengan apa yang terjadi di

lapangan. Hal ini berkaitan dengan mandat yang tidak sesuai di lapangan. Selain

berkaitan dengan mandat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini

berkaitan pula dengan informasi yang tidak akurat. Pada saat pasukan

UNPROFOR asal Belanda tersebut diterjunkan ke Srebrenica, mereka hanya

mengetahui bahwa daerah tersebut adalah kantong perlindungan bagi

pengungsi. Oleh karena itu, persenjataan yang mereka miliki hanyalah

persenjataan ringan, dan kendaraan yang mereka miliki adalah kendaraan

dengan fungsi sebagai alat transportasi, dan bukan sebagai alat tempur. Di lain

pihak, pasukan Serbia yang menyerang para pengungsi adalah pasukan yang

bersenjatakan senjata berat, dan menggunakan kendaraan tempur. Dengan

melihat persenjataan Serbia yang lebih lengkap, maka hal tersebut secara tidak

langsung menurunkan moral tempur mereka. Dengan moral tempur yang

merosot, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk

melakukan serangan balik

Temuan lain adalah pasukan UNPROFOR diterjunkan dengan informasi

yang sangat minim. Informasi ini melingkupi informasi mengenai lokasi di

mana mereka diterjunkan, dan informasi mengenai kondisi yang berkembang.

Dengan minimnya informasi yang mereka miliki, maka UNPROFOR asal

Belanda memasuki suatu wilayah layaknya orang yang tidak mengerti apapun

juga. Hal ini menyebabkan mereka tidak siap untuk menghadapi kemungkinan

terburuk yang ada, yaitu kemungkinan terjadinya serangan yang akan dilakukan

oleh pihak musuh. Hal ini kemudian terbukti pada saat terjadinya serangan yang

dilakukan oleh pihak Serbia, pihak pasukan Belanda tidak siap, karena mereka

hanya dibekali oleh persenjataan ringan saja. Sedangkan pasukan Serbia yang



3

melakukan serangan adalah pasukan yang membawa persenjataan lengkap dan

kendaraan tempur.

Temuan lain adalah tidak adanya koordinasi dan kerja sama yang baik

antara satu kelompok pasukan dengan kelompok pasukan yang lain. Sebelum

pasukan Belanda diterjunkan ke daerah Srebrenica, pasukan sebelumnya, yaitu

pasukan Canada tidak memberikan laporan mengenai hasil yang mereka

dapatkan selama mereka berada di Srebrenica. Dengan tidak adanya laporan

dari pasukan Canada, maka pasukan Belanda yang akan diterjunkan

menganggap bahwa keadaan yang terjadi di Srebrenica adalah keadaan seperti

yang mereka dapatkan, yaitu keadaan yang aman, di mana konflik tidak akan

terjadi.

Lokasi yang belum aman sepenuhnya juga adalah penyebab dari

kegagalan operasi UNPROFOR asal Belanda di Srebrenica. Selain sebagai

sasaran penyerangan pasukan Serbia, ternyata pasukan Bosnia juga melakukan

serangan dari dalam Srebrenica. Hal inilah yang menyebabkan Srebrenica

sebenarnya tidak dapat disebut lokasi yang aman, karena tingkat kerawanan

terjadinya konflik yang semakin membesar.

Adanya mis komunikasi juga disebut-sebut sebagai faktor kegagalan

misi UNPROFOR Dutch Battalion di Srebrenica. Pada saat komandan pasukan

Dutch Battalion meminta bantuan udara dari NATO, bantuan yang diharapkan

ternyata datang terlambat. Padahal, apabila bantuan udara tersebut datang tepat

pada saatnya, maka jumlah korban yang tinggi dapat dihindari.

Pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang diterjunkan ke dalam

suatu daerah yang dianggap telah aman, di mana telah disepakatinya perjanjian

gencatan senjata. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan sering berkata lain.

Pengalaman yang menimpa pasukan UNPROFOR asal Belanda di Srebrenica

adalah bukti dari perubahan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai

tentara, pasukan Belanda harus mematuhi mandat yang berlaku. Tetapi mereka

tidak dapat diam begitu saja dan tidak melakukan apapun juga, dengan alasan

bahwa mandat yang mereka terima berkata lain dengan kenyataan yang terjadi.



4

Penulis memperkirakan bahwa permasalahan pada pasukan penjaga

perdamaian akan selalu muncul selama belum adanya perubahan-perubahan

mendasar yang terjadi pada tubuh UNPKF.

Tetapi di dalam mencari perubahan-perubahan mendasar pada tubuh

UNPKF, timbul perdebatan antara konsep peacekeeping dan peace enforcement.

Perdebatan itu dikarenakan terkadang sangat sulit untuk menilai suatu keadaan

yang akan terjadi di dalam suatu konflik. Terkadang konflik yang disangka telah

menurun, ternyata meningkat menjadi konflik yang lebih besar.

Apabila UNPKF tetap mempunyai bentuk seperti yang berlaku saat ini,

maka dikhawatirkan akan selalu terjadi jatuhnya korban jiwa dari kalangan

warga sipil dan bahkan dari kalangan pasukan UNPKF itu sendiri1.

Sebagai penutup, penulis ingin mengusulkan topik yang terkait dengan

permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai UNPKF. Dengan semakin

kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh UNPKF, yaitu kenyataan bahwa

saat ini bukan hanya konflik antar aktor negara saja yang akan dihadapi oleh

UNPKF, dan dengan adanya konsep Responsibility to Protect (R2P), maka

penulis mengusulkan agar topik-topik seputar UNPKF dapat dijadikan bahan

untuk melakukan penelitian, terutama penelitian dalam hal pencarian suatu

model UNPKF yang sesuai dengan kompleksnya permasalahan yang ada saat

ini.

1 Sebagai perbandingan dengan kasus yang serupa, yang terjadi pada April 1994, di Rwanda.

Kasus ini terjadi di sebuah sekolah yang bernama Don Bosco Technical School (Ecole

Technique Officielle), di mana sekolah tersebut dijadikan markas pasukan United Nations

Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) asal Belgia dan pengungsi warga Tutsi dan warga

asing. Kekacauan terjadi pada saat pasukan Belgia di bawah komando Kapten Luc Lemaire,

menerima perintah untuk meninggalkan sekolah tersebut untuk membawa pengungsi warga asing dan meninggalkan warga Tutsi. Setelah perdebatan antara pengungsi dan Kapten Luc

Lemaire, maka pasukan Belgia tersebut meninggalkan lokasi pengungsi, sehingga warga Hutu

yang telah menunggu di sekitar sekolah dapat masuk dengan leluasa dan membunuhi warga

Tutsi.


http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Assistance_Mission_for_Rwanda




1

Bab 5 : Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian, “Mengapa Terjadi Kegagalan Pada

Misi UNPKF di Srebrenica?” dan pertanyaan tambahan bagaimanakah

seharusnya UNPKF di Srebrenica (UNPROFOR) bertindak, maka penulis akan

menjawabnya melalui hipotesa awal yang telah dikemukakan pada bab 1.

Selama ini, apabila suatu pasukan peacekeeping akan diterjunkan ke

suatu wilayah konflik, maka Dewan Keamanan PBB akan membuat suatu

mandat bagi pasukan tersebut. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam

pengiriman UNPKF yang bertugas dalam konflik Balkan (UNPROFOR),

mandat yang diberikan malah berujung pada kegagalan misi UNPKF di daerah

Srebrenica.

Kegagalan misi UNPKF di Srebrenica tersebut, dapat dilihat dari

delapan kesalahan yang telah dijelaskan dalam bab 4, yaitu :

Mandat yang tidak sejalan. Yang dimaksudkan dengan mandat yang

tidak sejalan adalah mandat bagi UNPROFOR berisi dari dua perintah yang

saling bertentangan satu dengan lainnya. Dalam satu mandat diperintahkan agar

UNPROFOR melindungi pengungsi yang berada di kantong-kantong

perlindungan. Tetapi pada mandat yang lain, UNPROFOR juga diberikan

perintah bahwa mereka dilarang untuk melakukan serangan, apabila mereka

tidak diserang. Suatu hal yang sangat bertolak belakang, karena mereka tidak

akan dapat melindungi pengungsi, apabila mereka tidak diperbolehkan untuk

menyerang.

Hal ini kemudian terbukti bahwa mandat tersebut pada akhirnya tidak

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan mandat bahwa mereka tidak

diperbolehkan untuk menyerang, maka pada saat pasukan Serbia datang dan

membunuhi pengungsi Bosnia di Srebrenica, maka pasukan UNPROFOR hanya

berdiam diri saja, karena pasukan Serbia tidak melakukan serangan yang

ditujukan kepada pasukan UNPROFOR.



2

Perubahan status lokasi penerjunan pasukan : Srebrenica sebenarnya

bukanlah daerah yang pantas untuk disebut sebagai safe area. Hal ini

disebabkan karena pasukan Bosnia mempergunakan daerah safe area sebagai

basis penyerangan mereka. Dengan daerah yang demikian, maka tidak

seharusnya Srebrenica disebut sebagai safe area.

Kegagalan lain juga disebabkan oleh karena pasukan UNPROFOR

diterjunkan tidak dengan perlengkapan yang sesuai dengan apa yang terjadi di

lapangan. Hal ini berkaitan dengan mandat yang tidak sesuai di lapangan. Selain

berkaitan dengan mandat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini

berkaitan pula dengan informasi yang tidak akurat. Pada saat pasukan

UNPROFOR asal Belanda tersebut diterjunkan ke Srebrenica, mereka hanya

mengetahui bahwa daerah tersebut adalah kantong perlindungan bagi

pengungsi. Oleh karena itu, persenjataan yang mereka miliki hanyalah

persenjataan ringan, dan kendaraan yang mereka miliki adalah kendaraan

dengan fungsi sebagai alat transportasi, dan bukan sebagai alat tempur. Di lain

pihak, pasukan Serbia yang menyerang para pengungsi adalah pasukan yang

bersenjatakan senjata berat, dan menggunakan kendaraan tempur. Dengan

melihat persenjataan Serbia yang lebih lengkap, maka hal tersebut secara tidak

langsung menurunkan moral tempur mereka. Dengan moral tempur yang

merosot, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk

melakukan serangan balik

Temuan lain adalah pasukan UNPROFOR diterjunkan dengan informasi

yang sangat minim. Informasi ini melingkupi informasi mengenai lokasi di

mana mereka diterjunkan, dan informasi mengenai kondisi yang berkembang.

Dengan minimnya informasi yang mereka miliki, maka UNPROFOR asal

Belanda memasuki suatu wilayah layaknya orang yang tidak mengerti apapun

juga. Hal ini menyebabkan mereka tidak siap untuk menghadapi kemungkinan

terburuk yang ada, yaitu kemungkinan terjadinya serangan yang akan dilakukan

oleh pihak musuh. Hal ini kemudian terbukti pada saat terjadinya serangan yang

dilakukan oleh pihak Serbia, pihak pasukan Belanda tidak siap, karena mereka

hanya dibekali oleh persenjataan ringan saja. Sedangkan pasukan Serbia yang



3

melakukan serangan adalah pasukan yang membawa persenjataan lengkap dan

kendaraan tempur.

Temuan lain adalah tidak adanya koordinasi dan kerja sama yang baik

antara satu kelompok pasukan dengan kelompok pasukan yang lain. Sebelum

pasukan Belanda diterjunkan ke daerah Srebrenica, pasukan sebelumnya, yaitu

pasukan Canada tidak memberikan laporan mengenai hasil yang mereka

dapatkan selama mereka berada di Srebrenica. Dengan tidak adanya laporan

dari pasukan Canada, maka pasukan Belanda yang akan diterjunkan

menganggap bahwa keadaan yang terjadi di Srebrenica adalah keadaan seperti

yang mereka dapatkan, yaitu keadaan yang aman, di mana konflik tidak akan

terjadi.

Lokasi yang belum aman sepenuhnya juga adalah penyebab dari

kegagalan operasi UNPROFOR asal Belanda di Srebrenica. Selain sebagai

sasaran penyerangan pasukan Serbia, ternyata pasukan Bosnia juga melakukan

serangan dari dalam Srebrenica. Hal inilah yang menyebabkan Srebrenica

sebenarnya tidak dapat disebut lokasi yang aman, karena tingkat kerawanan

terjadinya konflik yang semakin membesar.

Adanya mis komunikasi juga disebut-sebut sebagai faktor kegagalan

misi UNPROFOR Dutch Battalion di Srebrenica. Pada saat komandan pasukan

Dutch Battalion meminta bantuan udara dari NATO, bantuan yang diharapkan

ternyata datang terlambat. Padahal, apabila bantuan udara tersebut datang tepat

pada saatnya, maka jumlah korban yang tinggi dapat dihindari.

Pasukan penjaga perdamaian adalah pasukan yang diterjunkan ke dalam

suatu daerah yang dianggap telah aman, di mana telah disepakatinya perjanjian

gencatan senjata. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan sering berkata lain.

Pengalaman yang menimpa pasukan UNPROFOR asal Belanda di Srebrenica

adalah bukti dari perubahan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai

tentara, pasukan Belanda harus mematuhi mandat yang berlaku. Tetapi mereka

tidak dapat diam begitu saja dan tidak melakukan apapun juga, dengan alasan

bahwa mandat yang mereka terima berkata lain dengan kenyataan yang terjadi.



4

Penulis memperkirakan bahwa permasalahan pada pasukan penjaga

perdamaian akan selalu muncul selama belum adanya perubahan-perubahan

mendasar yang terjadi pada tubuh UNPKF.

Tetapi di dalam mencari perubahan-perubahan mendasar pada tubuh

UNPKF, timbul perdebatan antara konsep peacekeeping dan peace enforcement.

Perdebatan itu dikarenakan terkadang sangat sulit untuk menilai suatu keadaan

yang akan terjadi di dalam suatu konflik. Terkadang konflik yang disangka telah

menurun, ternyata meningkat menjadi konflik yang lebih besar.

Apabila UNPKF tetap mempunyai bentuk seperti yang berlaku saat ini,

maka dikhawatirkan akan selalu terjadi jatuhnya korban jiwa dari kalangan

warga sipil dan bahkan dari kalangan pasukan UNPKF itu sendiri1.

Sebagai penutup, penulis ingin mengusulkan topik yang terkait dengan

permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai UNPKF. Dengan semakin

kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh UNPKF, yaitu kenyataan bahwa

saat ini bukan hanya konflik antar aktor negara saja yang akan dihadapi oleh

UNPKF, dan dengan adanya konsep Responsibility to Protect (R2P), maka

penulis mengusulkan agar topik-topik seputar UNPKF dapat dijadikan bahan

untuk melakukan penelitian, terutama penelitian dalam hal pencarian suatu

model UNPKF yang sesuai dengan kompleksnya permasalahan yang ada saat

ini.

1 Sebagai perbandingan dengan kasus yang serupa, yang terjadi pada April 1994, di Rwanda.

Kasus ini terjadi di sebuah sekolah yang bernama Don Bosco Technical School (Ecole

Technique Officielle), di mana sekolah tersebut dijadikan markas pasukan United Nations

Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) asal Belgia dan pengungsi warga Tutsi dan warga

asing. Kekacauan terjadi pada saat pasukan Belgia di bawah komando Kapten Luc Lemaire,

menerima perintah untuk meninggalkan sekolah tersebut untuk membawa pengungsi warga asing dan meninggalkan warga Tutsi. Setelah perdebatan antara pengungsi dan Kapten Luc

Lemaire, maka pasukan Belgia tersebut meninggalkan lokasi pengungsi, sehingga warga Hutu

yang telah menunggu di sekitar sekolah dapat masuk dengan leluasa dan membunuhi warga

Tutsi.





107


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Ambarwati, Denny Ramdany dan Rina Rusman, “Hukum Humaniter Internasional

dalam Studi Hubungan Internasional”, Rajawali Press, 2010

Barnhart, C. L. and Stein, Jess, “The American College Dictionary”, Random

House, New York, 1961

Bellamy, Alex J., Paul Williams, Stuart Griffin, “Understanding Peacekeeping”,

Polity Press, 2004

Blake, Peter D., “Pengantar Hukum Humaniter Internasional.”, Komite

Palang Merah Internasional

Chesterman, Simon; “Just War or Just Peace”; Oxford University Press; 2001

Damrosch, Lori Fisler & Scheffer, David J., “Law and Force in the New

International Order”, Westview Press, 1991

Diehl, Paul F. “International Peacekeeping”, The John Hopkins University Press,

1994

Farrar, Straus and Giroux, “Endgame : The Betrayal and Fall of Srebrenica,

Europe’s Worst Massacre since World War II.”; New York : 1997.

Fixdal, Mona, Department of Political Science, University of Oslo, and Dan

Smith, International Peace Research Institute, Oslo, "Humanitarian

Intervention and Just War," Mershon International Studies Review (1998) 42

Ghali, Boutros Boutros, “An Agenda For Peace:Preventive Diplomacy,

Peacemaking and Peacekeeping”; New York; 1992

Gurr, Ted Robert and Harff, Barbara, Ethnic Conflict in World Politics :

Dilemmas in World Politics, Westview Press, 1994

Gutman, Roy and Rieff, David, ”Crimes Of War : What The Public Should

Know.”, W.W. Norton & Company, New York, 1999

“Hukum Prikemanusiaan Internasional”, selebaran dari Palang Merah

Indonesia

Huntington, Samuel P, Clash of Civilization and the Remaking of the World

Order, Touchstone Books, 1996


108


Istanto, F. Sugeng, “Hukum Internasional”, Penerbitan Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, 1998

K., Syahmin A. “Hukum Internasional Humaniter”, Penerbit ARMICO

Bandung, 1985

Kaplan, Robert D., ”Balkan Ghost : A Journey Through History.”, Vintage

Books, A Division Of Random House, INC. New York, 1996

Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld, “Constraints On The Waging Of War

: An Introduction to International Humanitarian Law”, International

Committee Of The Red Cross, Maret 2001

Mataram, G.P.H. Haryo “Hukum Humaniter : Hubungan dan Keterkaitannya

Dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan

Senjata”, Disajikan sebagai pidato pengukuhan pada upacara penerimaan

jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum; Universitas Trisakti,

Jakarta; 2 Oktober 1997

McQueen,Norrie, Peacekeeping and the International System, Routledge, 2006

O’Donovan, Oliver; “The Just War Revisited”; Cambridge University Press; 2003

Pictet, Jean “Development And Principles Of International Humanitarian

Law”; Martinus Nijhoff Publishers – Henry Dunant Institute; 1985

Sabrina P. Ramet, Angelo Georgakis. Thinking about Yugoslavia: Scholarly

Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo,

Cambridge University Press, 2005

Sihombing, PLT, Military Operation Other Than War; Paper, disajikan pada

Advanced Course On International Humanitarian Law And Human Rights

Bagi Para Dosen – Dosen Fakultas Hukum Negeri Dan Swasta Se

Indonesia; 7 – 11 Oktober 2002; UNAIR – ICRC

Siswanto, Arie, “Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.”,

Penerbit Ghalia Indonesia, April 2005

Starke, J.G. “ Pengantar Hukum Internasional ”, Penerbit Sinar Grafika,

November 2004



109

Konvensi

Geneva Convention, Geneva 12 August 1949.

International Criminal Tribunal for the FormerYugoslavia, IT-98-33-A, 19 April

2004

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa

Universal Declaration of Human Rights

UN Security Council Resolutions No. 713/1991






Koran

Harian Umum Kompas, “Penggalian Mayat Korban Kebrutalan Serbia”, edisi

14 – 07- 1996

Harian Umum Kompas, ” 610 Mayat Korban Dimakamkan Kembali”, edisi

12 – 07 – 2005

Harian Umum Suara Pembaruan, “Serbia Menyerbu Srebrenica Dan Ancam

Serang Zona Aman PBB”, edisi 12 – 07 – 1995

Internet

United Nations Peacekeeping In The Service Of Peace : The Mission Of The

Department Of Peacekeeping Operations.

www.advocacynet.org

www.amnesty.org

www.bbc.co.uk

www.crimesofwar.org,

www.iep.utm

www.un.org

www.nato.org

www.rnw.nl


http://www.amnesty.org/

http://www.crimesofwar.org/

http://www.un.org/

http://www.nato.org/

http://www.rnw.nl/

sitiaisyahhasibuan.weebly.com€¦ · UNIVERSITAS INDONESIA PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA : STUDI TERHADAP KEGAGALAN UNITED NATIONS PROTECTION FORCE (UNPROFOR)-DUTCH

Documents