UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351022-PR-Nurul Fauziah-Laporan... · Rekan-rekan mahasiswa Apoteker angkatan 76 yang telah berjuang bersama

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

DI PUSKESMAS KECAMATAN

PULOGADUNGJAKARTA TIMUR

JALAN KAYU PUTIH SELATAN III NO.2B

PERIODE 8 JANUARI – 18 JANUARI 2013


NURUL FAUZIAH HAQ, S. Farm.

1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JUNI 2013

Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

ii



DI PUSKESMAS KECAMATAN

PULOGADUNGJAKARTA TIMUR




Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

NURUL FAUZIAH HAQ, S. Farm.

1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI


DEPOK

JUNI 2013


iii

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diajukan oleh:

Nama / NPM : Nurul Fauziah Haq, S.Farm / 1206313450

Program Studi : Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI

Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker

di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

Jalan Kayu Putih Selatan III No.2B Periode 8 Januari-18

Januari 2013

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima

sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar

Apoteker pada Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas

Indonesia.


iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan

rahmat-Nya, sayadapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, untuk memenuhi

salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker Fakultas

FarmasiUniversitas Indonesia.

Dalam penulisan laporan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan,

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini

penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Yusmaniar selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Jakarta Timur yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA.

2. Bapak Drs. Mawardinur, Apt., selaku pembimbing PKPA dan Kepala Seksi

Sumber Daya Kesehatan yang telah membimbing dan memberikan bantuan

kepada penulis selama PKPA berlangsung.

3. Ibu Dra. Dian Sulistyowati, Apt., selaku Koordinator Farmasi Makanan dan

Minuman yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada

penulis selama PKPA berlangsung.

4. Ibu drg. Margaretha S.D.W., selaku Koordinator Tenaga Kesehatan yang telah

memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama

PKPA berlangsung.

5. Ibu drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan

yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis

selama PKPA berlangsung.

6. Ibu Herfin Setyowati, Apt selaku pembimbing lapangan dan Apoteker di

Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang telah membimbing

dengann sabar dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA

berlangsung.

7. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, Apt., MS, selaku ketua Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia.


v

8. Bapak Dr. Harmita, Apt., selaku pembimbing PKPA dan ketua Program

Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan

bimbingan dan pengarahan selama PKPA berlangsung.

9. Bapak Muwardi selaku Asisten Apoteker di Apotik Puskesmas Kecamatan

Pulogadung, Ibu Dwi Juni Irianti selaku Penanggungjawab Gudang Obat

Puskesmas Kecamatan Pulogadung, dan Ibu Sella selaku Penanggungjawab

Gudang Induk Puskesmas Kecamatan Pulogadung yang telah menerima dan

membantu penulis dengan sabar selama melaksanakan kegiatan PKPA.

10. Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, serta dukungan moral dan

finansial kepada penulis.

11. Rekan-rekan mahasiswa Apoteker angkatan 76 yang telah berjuang bersama

dalam menyelesaikan studi di Program Profesi Apoteker di Universitas

Indonesia.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak

yang membaca. Akhir kata, penulis berharap semoga pengetahuan dan

pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKPA yang dituangkan dalam

laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Depok, 2013

Penulis


vi

HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LAPORAN PRAKTEK KERJA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : Nurul Fauziah Haq

NPM : 1206313450

Program Studi : Apoteker

Fakultas : Farmasi

Jenis karya : Karya Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty

Free Right) atas karya akhir saya yang berjudul :

“Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Pulogadung

Jakarta Timur Jalan Kayu Putih Selatan III No.2B Periode 8 Januari – 18 Januari

2013”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih

media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,

dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juli 2013

Yang menyatakan

( Nurul Fauziah Haq )


vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN PRAKTEK KERJA

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS............................................................vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... viii

BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Tujuan ................................................................................................ 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM ............................................................................... 3

2.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. .................... 3

2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat ............................................................. 10

2.3Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ............................. 12

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS ......................................................................... 15

3.1 Pengelolaan Obat. ............................................................................. 15

3.2 Pelayanan Informasi Obat .. .............................................................. 19

BAB 4 PEMBAHASAN ................................................................................... 22

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 27

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 27

5.2 Saran ................................................................................................ 28

DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 29


viii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Bagan struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan pulogadung .... 30

Lampiran 2. Peta Wilayah Kecamatan Pulogadung ......................................... 31

Lampiran 3. Data PegawaiPNS, CPNS, dan Non PNS di

PuskesmasKecamatan Pulogadung .............................................. 32

Lampiran 4. Data Pegawai Puskesmas Kelurahan-Kelurahan yang dibawahi

oleh puskesmasKecamatan Pulogadung ......................................... 33

Lampiran 5. Rencana Kebutuhan Obat-Obatan Tahun Anggaran 2012 di

Puskesmas Kecamatan Pulogadung ............................................. 35

Lampiran 6. Formulir Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung. .................................................................................. 37


1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah

tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah

otonom yaitu Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, dijelaskan bahwa

sistem pemerintahan saat ini telah diubah dari sistem sentralisasi menjadi

desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (Presiden RI,

1999). Kewenangan sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus

daerahnya sendiri mencakup banyak bidang termasuk bidang kesehatan (Presiden

RI, 2000).

Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka dalam perwujudan

pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan

daerah. Tujuan sistem kesehatan daerah adalah terselenggaranya pembangunan.

Sejak tahun 2001 sejalan dengan penerapan otonomi daerah pengelolaan obat

dilakukan secara penuh oleh kabupaten/ kota. Mulai dari aspek perencanaan,

pemilihan obat, pengadaan, pendistribusian dan pemakaian.

Fungsi pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementran Kesehatan

Republik Indonesia di era desentralisasi meliputi penyusunan Daftar Obat

Esensial Nasional, penetapan harga obat pelayanan kesehatan dasar dari program,

penyiapan modul-modul pelatihan dan pedoman pengelolaan. Sedangkan Fungsi

pemerintah tingkat propinsi dalam hal ini Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta

yaitu melakukan pelatihan petugas pengelola obat publik dan perbekalan

kesehatan untuk kabupaten/kota, melakukan bimbingan teknis, monitoring dan

evaluasi ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ke kabupaten/kota,

menyediakan fasilitator untuk pelatihan pengelola obat publik dan perbekalan

kesehatan di kabupaten/kota, melaksanakan advokasi penyediaan anggaran

kepada pemerintah propinsi.


2

Universitas Indonesia

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki peran yaitu

Menyediakan data dan informasi obat dan Pengelolaan obat (kegiatan

perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan,

dan evaluasi). Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal

untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat

waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit

(Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Mahasiswa calon apoteker perlu mengetahui perannya pada lingkup

pusat pelayanan kesehatan masyarakat di pemerintahan sebagai salah satu tempat

untuk melaksanakan tugas profesinya kelak. Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk mendapatkan

pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih

mendalam tentang peran apoteker di lingkup pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, mahasiswa calon apoteker melakukan PKPA di Puskesmas

Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang berlangsung dari tanggal 8 Januari -

18 januari 2013 untuk memberikan wawasan kepada calon apoteker mengenai

perannya di pusat pelayanan kesehatan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari PKPA di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur adalah agar mahasiswa Program Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi UI:

a. Mengetahui dan memahami gambaran umum pusat kesehatan masyarakat

beserta peran dan fungsinya.

b. Mengetahui dan memahami pengelolaan dan pelayanan obat di Puskesmas

kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.



BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1 Suku Dinas Kesehatan Adminitrasi Jakarta Timur

2.1.1. Visi dan Misi (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2011)

Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat,

Mandiri dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur

adalah :

a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia (SDM).

b. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim.

c. Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan

teknologi.

d. Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga

Swadaya Masyarakat dan organisasi terkait.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

2.2.2. Sasaran Mutu (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2012)

Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta

Timur adalah :

a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes

100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu.

b. Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu.

c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan asarana kesehatan 12 hari kerja,

kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja.

d. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti.

e. Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51

atau dalam kategori “Baik”.


4


2.2.3. Struktur Organisasi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan

Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Kesehatan Masyarakat

d. Seksi Pelayanan Kesehatan

e. Seksi Sumber Daya Kesehatan

f. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan

g. Subkelompok Jabatan Fungsional

2.2.3.1.Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok

Jabatan Fungsional

c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi

pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas.

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas.

2.2.3.2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :


5


a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinassesuai

dengan lingkup tugasnya.

c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

d. Melakasanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas.

f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana kerja Suku Dinas.

h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor

i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas

j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas.

k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan.

l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian

Tata Usaha.

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan

akuntabilitas) Suku Dinas.

n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Tata Usaha.

2.2.3.3. Seksi Kesehatan Masyarakat

Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan

masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas.

Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :


Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.


6


b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai

dengan lingkuptugasnya.

c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga

termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia

sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana,

pekerja wanita dan asuhan keperawatan.

d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan

dan pengendalian program kesehatan masyarakat.

e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi

f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann

masyarakat.

g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat

Kota Administrasi.

h. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi

manajemen kesehatan yang terintegrasi.

i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas

Seksi Kesehatan Masyarakat.

l. Melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Kesehatan Masyarakat.

2.2.3.4. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan

mempunyai tugas:






7


c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata

laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.

d. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan.

e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar

pelayanan kesehatan

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan akreditasi sarana pelayanan

kesehatan.

g. Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan.

h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional.

i. Melaksanakan siaga 24 jam / Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan

(Pusdaldukkes).

j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal

pelayanan kesehatan.

k. Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas

Seksi Pelayanan Kesehatan.

l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Pelayanan Kesehatan.

2.2.3.5. Seksi Sumber Daya Kesehatan

Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi

Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya

Kesehatan mempunyai tugas:




dengan lingkup tugasnya

c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan

minuman.


8


d. Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan

dan minuman.

e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan

f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas

kesehatan terhadap standar pelayanan.

h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem

manajemen mutu.

i. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan.

j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penetapan

sistem manajemen mutu kepada Puskesmas.

k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.

l. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur,

assessor dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan

sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional,

subpenyalur alat kesehatan, apotek, took obat, depo obat dan industri makanan

minuman rumah tangga.

n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan

persediaan cadangan obat esensial.

o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada

lingkup Kota Administrasi.

p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.

q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas

Seksi Sumber Daya Kesehatan.

r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber

Daya Kesehatan.


9


2.2.3.6. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku

Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas:





c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah

atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan.

d. Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji.

e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit

menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.

f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis

peningkatan kompetensi surveilans epidemiologi, tenaga kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa

masyarakat.

g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian

penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah

(UKPD) dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat.

h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

imunisasi.

i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan

memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota

Administrasi.

j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan.


10


k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan surveilans.

l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan

wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans.

n. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum / air bersih, penyehatan makanan

dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian

radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum,

tempat kerja, tempat pengeloalaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengeloalaan

lingkungan / upaya pemantauan lingkungan.

o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang

kesehatan lingkungan.

p. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan

Kesehatan Kerja.

q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan.

r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan.

2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Puskesmas

Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah

kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih

dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas

dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan

(Departemen Kesehatan RI, 2006).


11


2.2.2 Tujuan Pembentukkan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006)

a. Tujuan Umum

Meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1) Terhentinya proses perjalanan penyakit yang diderita seseorang.

2) Berkurangnya penderitaan seseorang karena sakit.

3) Tercegahnya dan berkurangnya kecacatan.

4) Menunjuk penderita ke fasilitas diagnosa dan pelayanan yang lebih canggih

bila perlu.

2.2.3 Pelayanan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006)

Bentuk pelayanan pengobatan di puskesmas diarahkan kepada kemampuan

diagnosa penyakit dan pengobatan yang sederhana dan mendasar. Sarana dan

prasarana din Puskesmas mendasar, maka bentuk-bentuk pelayanan yang dapat

diberikan tergantung kepada kemampuan yang ada. Dalam diagnosa dan

pengobatab yang lebih canggih dilaksanakan di unit kerja yang lebih tinggi

kecanggihannya, seperti Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit Khusus, rumah

Sakit provinsi. Adapun pelayanan kesehatan menyeluruh pada puskesmas

meliputi :

a. Kuratif (Pengobatan)

b. Preventif (Pencegahan)

c. Promotif (Peningkatan Kesehatan)

d. Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan)

2.2.4 Kedudukan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006)

a. Kedudukan secara administratif

Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II yang

bertanggungjawab langsung seara teknis dan adminitratif dengan Kepala Dinas

Kessehatan Daerah Tingkat II.


12


b. Kedudukan dalam hirarki pelayanan masyarakat

Puskesmas dalam urutan hirarki pelayanan kesehatan, sesuai dengan sistem

Kesehatan Nasional, maka puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas

pelayanan kesehatan pertama.

2.3 Puskesmas Kecamatan Pulogadung (Puskesmas Kecamatan Pulogadung,

2011)

2.3.1 Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Pulogadung

a. Visi Puskesmas Kecamatan Pulogadung

“Terwujudnya puskesmas yang memberikan pelayanan terbaik, profesional,

berkualitas, bertanggungjawab, serta mengutamakan kepuasan pelangan

menuju Pulogadung sehat”

b. Misi Puskesmas Kecamatan Pulogadung

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pelanggan secara merata dengan

beretika, bermutu sesuai standar.

2. Meningkatkan profesionalisme SDM secara berkesinambungan.

3. Menyelenggarakan pelayanan internal manajemen yang bermutu dalam

mendukung pelaksanaan tugas.

4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama lintas sewktor dan mitra usaha.

5. Melengakapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat.

6. Membina peran serta masyarakat menuju masyarakat sehat secara mandiri .

7. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan sistem manajemen

mutu kesehatan.

8. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana yang

responsif, merata dan meningkatkan seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2 Motto dan Kebijakan Mutu Puskesmas Kecamatan Pulogadung

a. Motto Puskesmas Kecamatan Pulogadung

Bersama Kita Maju (M : Mutu pelayanan target kami, A : Asah, asih, asuh

sesama karyawan, J : Junjng tinggi Profesionalisme, U : Utamakan pelayanan

prima)


13


b. Kebijakan MutuPuskesmas Kecamatan Pulogadung

1) Berorientasi pada kepuasan pelanggan.

2) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional.

3) Mengadakan perbaikan dan peningkatan terus-menerus.

4) Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5) Mendapatkan sasaran mutu dan mengevaluasi pencapaiannya.

2.3.3 Kegiatan Pokok Puskesmas Kecamatan Pulogadung

a. Balai Pengobatan Umum atau Akses

b. Balai Pengobatan Gigi

c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

d. Kamar Suntik

e. Keluarga Berencana

f. Konsultasi Gizi

g. Kesehatan Lingkungan (Kesling)

h. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P)

i. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan

j. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

k. Bimbingan Kesehatan Keluarga

l. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

m. Usaha Kesehatan Sekolah

n. Kesehatan Olaraga

o. Perawatan Kesehatan Masyarakat

p. Usaha Kesehatan Kerja

q. Kesehatan Jiwa

r. Kesehatan Mata

s. Laboratorium Sederhana

t. Pencatatan dan Pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan

u. Kesehatan Usia Lanjut

v. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

w. Kamar Obat


14


2.3.4 Sarana Puskesmas Kecamatan Pulogadung

Sarana kesehatan berupa fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan diantaranya :

a. Obat-obatan

b. Alat Kesehatan

c. Fasilitas Kesehatan

d. Sarana Transportasi



BAB 3

TINJAUAN KHUSUS

3.1 Pengelolaan Obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanankesehatan.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar sertaefektif dan

efisien secara berkesinambungan. Pengelolaan obat publik danperbekalan

kesehatan meliputi kegiatan perencanaan dan permintaan, penerimaan,

penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, sertasupervisi dan evaluasi

pengelolaan obat.Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara

optimal untukmenjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan,

tepatwaktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit.

pelayanan kesehatan.Ruang lingkup dari pengelolan obat yaitu :

a. Perencanaan

b. Permintaan

c. Penyimpanan

d. Pendistribusian

e. Pencatatan dan Pelaporan

3.1.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat danperbekalan

kesehatan untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan

jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan, meningkatkan

penggunaan obat secara rasional, meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

Perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas setiap periode dilaksanakan

oleh Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas.Data obat

yang dihasilkan oleh Puskesmas merupakan salah satu faktor utama dalam

mempertimbangkan perencanaan kebutuhan obat tahunan.Oleh karena itu, data ini

sangat penting untuk perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas.


16

3.1.2 Permintaan atau pengadaan Obat

Sumber penyediaan obat di Puskemas adalah sebelumnya berasal dari Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.Obat yang diperkenankan untuk disediakan di

Puskesmas adalah obat Esensial yang jenis dan itemnya ditentukan setiap tahun

oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk kepada Daftar Obat Esensial Nasional.

Selain itu sesuai dengan kesepakatan global maupun Keputusan Menteri

Kesehatan No: 085 tahun 1989 tentang Kewajiban menuliskan Resep/ dan atau

menggunakan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, maka

hanya obat generik saja yang diperkenan tersedia di Puskesmas. Adapun beberapa

dasar pertimbangan dari Kepmenkes tersebut adalah :

a. Obat generik sudah menjadi kesepakatan global untuk digunakan di seluruh

dunia bagi pelayanan kesehatan publik.

b. Obat generik mempunyai mutu, efikasi yang memenuhi standar pengobatan.

c. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan publik bagi masyarakat.

d. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan publik.

e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi dana obat di pelayanan

kesehatan publik.

Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing

Puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari

sub unit ke kepala puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO

Sub unit. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan ketepatan waktu penyerahan

obat kepada Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat

menyusun petunjuk lebih lanjut mengenai alur permintaan dan penyerahan obat

secara langsung dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Puskesmas.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan atau permintaan yaitu terdiri dari

permintaan rutin dan permintaan khusus. Permintaan atau pengadaan rutin

dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota untuk masing-masing puskesmas.sedangkan permintaan khusus

dilakukan di luar jadwal distribusi rutin apabila kebutuhan meningkat,

menghindari kekosongan, penanganan Kejadian Luar biasa (KLB), obat rusak dan


17

kadaluwarsa. Permintaan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan

Pemakaian Lembar Permintaan Obat (LPLPO).Permintaan obat ditujukan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Selanjutnya diproses oleh instalasi

Farmasi kabupaten/kota.

Data-data yang diperlukan untuk menentukan jumlah permintaan obat yaitu

data pemakaian obat periode sebelumnya, jumlah kunjungan resep, data penyakit,

frekuensi distribusi obat oleh instalasi farmasi kabupaten/Kota.Data-data tersebut

dapat diperoleh dari LPLPO dan LB1.

Sumber penyediaan obat di puskemas sekarang ini di DKI Jakarta dilakukan

oleh puskesmas itu sendiri atau tidak lagi bersumber dari suku dinas kesehatan

kabupaten/kota.

3.1.3 Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang

diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia

dan mutunya tetap terjamin.Tujuan dari penyimpanan yaitu agar obat tersedia di

Unit Pelayanan Kesehatan mutunya dapat dipertahankan.Dalam penyimpanan

perlu dilakukan standar terhadap gudang serta kondisi penyimpanan obat dan

sistem pengaturan penyimpanan obat.

Persyaratan gudang menurut pedoman puskesmas yaitu :

a. Cukup luas minimal 3 x 4 m2

b. Ruangan kering tidak lembab

c. Ada ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab/panas

d. Perlu cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk

menghindarkan adanya cahaya langsung dan berteralis

e. Lantai dibuat dari tegel/semen yang tidak memungkinkan ber-tumpuknya debu

dan kotoran lain. Bila perlu diberi alas papan (palet)

f. Dinding dibuat licin

g. Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam

h. Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat


18

i. Tersedia lemari/laci khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu

terkunci

j. Sebaiknya ada pengukur suhu ruangan

Selain standar gudang, perlu diperhatikan kondisi penyimpanan

gudang.Kondisi penyimpanan gudang diperlukan untuk menjaga mutu

obat.Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada kondisi penyimpanan gudang

yaitu kelembaban, sinar matahari dan temperatur.

Pengaturan dan penyimpanan obat dapat disusun secara alfabetis, dirotasi

dengan sistem FIFO dan FEFO, disimpan pada rak, diletakan diatas palet, cairan

dipisahkan dari padatan, obat-obatan disimpan ditempat yang cocok dan sesuai.

3.1.4 Pendistribusian

Penyaluran/distribusi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat

secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan

kesehatan. tujuan dari pendistribusian ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan obat

sub unit pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja puskesmas dengan jenis,

mutu, jumlah dan tepat waktu.

Kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian obat yaitu menentukan

frekuensi distribusi, menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan,

melaksanakan penyerahan obat. Dalam menentukan frekuensi distribusi perlu

dipertimbangkan jarak sub unit pelayanan dan biaya distribusi yang tersedia.

Untuk menentukan jumlah obat yang diperlukan perlu dipertimbangkan

pemakaian rata-rata per jenis obat, sisa stok, pola penyakit dan jumlah kunjungan

dimasing-masing sub unit pelayanan kesehatan.

Penyerahan obat dapat dilakukan dengan cara gudang obat menyerahkan

atau mengirimkan obat dan diterima diunit pelayanan, penyerahan di gudang

puskesmasdiambil sendiri dari sub unit-unit pelayanan. Obat diberikan bersama-

sama dengan formulir LPLPO dan lembar pertama disimpan sebagai tanda bukti

penerimaan obat.

3.1.5 Pencatatan dan Pelaporan


19

Pencatatan dan pelaporan data obat di Puskesmas merupakan rangkaian

kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-

obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas dan

atau unit pelayanan lainnya. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah Bukti bahwa

suatu kegiatan yang telah dilakukan, sumber dana untuk melakukan pengaturan

dan pengendalian, sumber dana untuk pembuatan laporan.

Puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan

obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan

seluruh pengelolaan obat.Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan

obat di Puskesmas adalah LPLPO dan kartu stok.LPLPO yang dibuat oleh petugas

Puskesmas harus tepat data, tepat isi dan dikirim tepat waktu serta disimpan dan

diarsipkan dengan baik.LPLPO juga dimanfaatkan untuk analisis penggunaan,

perencanaan kebutuhan obat, pengendalian persediaan dan pembuatan laporan

pengelolaan obat..

Alur pelaporan yaitu Data LPLPO merupakan kompilasi dari data LPLPO

sub unit dan Puskesmas Induk, LPLPO dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu :Dua

rangkap diberikan ke Dinkes Kabupaten/Kota melalui Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota, untuk diisi jumlah yang diserahkan. Setelah ditanda tangani

disertai satu rangkap LPLPO dan satu rangkap lainnya disimpan di Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota.an Satu rangkap untuk arsip Puskesmas

Periode pelaporan dilakukan secara periodic, setiap bulan LPLPO dikirim

setiap awal bulan, begitu juga untuk puskesmas yang mendapatkan distribusi

setiap bulan LPLPO dikirim setiap awal bulan dan didistribusikan setiap 3 bulan

sekali.

3.2 Pelayanan Informasi Obat (Kemnterian Kesehatan RI, 2010)

Pelayanan informasi obat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan

pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif,

terkini oleh apoteker kepada pasien, tenaga kesehatan, masyarakat maupun pihak

yang memerlukan.tujuan dari Pelayanan Informasi Obat yaitu menyediakan dan


20

memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain untuk

menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi obat disesuaikan dengan kondisi

saranapelayanan kesehatan. Jenis dan jumlah perlengkapan bervariasi

tergantungketersediaan dan perkiraan kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan

informasi obat.

Kegiatan pelayanan informasi obat yang dapat dilaksanakan dipuskesmas,

meliputi :

a. Pelayanan Informasi

Aktivitas untuk mendukung pelayanan kefarmasian yaitu menjawab

pertanyaan, mengkaji dan menyampaikan informasi bagi yang memerlukan,

menyiapkan materi dan membuat bulletin, brosur, leaflet dll.

Informasi yang lazim diperlukan pasien diantaranya :

1) Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam

sehari,apakah di waktu pagi, siang, sore atau malam. Dalam hal ini termasuk

apakahobat diminum sebelum atau sesudah makan.

2) Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau

harusdihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus

dihabiskanuntuk mencegah timbulnya resistensi.

3) Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan

pengobatan.Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara

penggunaanobat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti

obat oral, obattetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung,

tetes telinga,suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina.

4) Efek yang akan timbul dari penggunaan obat, misalnya berkeringat,

mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air kencing berubah warna,

dan sebagainya.

5) Hal-hal lain yang mungkin timbul, misalnya interaksi obat dengan obat

lainatau makanan tertentu dan kontraindikasi obat tertentu dengan diet rendah

kalori, kehamilan dan menyusui serta kemungkinan terjadinya efek obat yang

tidak dikehendaki.


21

b. Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan antara lain:

1) Menyajikan informasi mengenai obat dan atau penggunaan obat dalam

bentukpenyuluhan.

2) Membimbing apoteker magang/mahasiswa yang sedang praktik kerja lapangan

mengenai keterampilan dalam pelayanan informasi

3) Semua kegiatan PIO harus didokumentasikan.

Manfaat dokumentasi adalah:

1) Bahan audit dalam melaksanakan Quality Assurance dari pelayanan

informasiobat.

2) Sumber informasi apabila ada pertanyaan serupa.

3) Memprioritaskan penyediaan sumber informasi yang diperlukan dalam

menjawabpertanyaan.

4) Media pelatihan tenaga farmasi.

5) Basis data pencapaian kinerja, penelitian, analisis, evaluasi dan

perencanaanlayanan.

Dokumentasi memuat:

1) Tanggal dan waktu pertanyaan dimasukkan

2) Tanggal dan waktu jawaban diberikan

3) Metode penyampaian jawaban

4) Pertanyaan yang diajukan

5) Orang yang meminta jawaban

6) Orang yang menjawab

7) Kontak personal untuk tambahan informasi.



BAB 4

PEMBAHASAN

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis





dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan atau

dusun/rukun warga (RW) (Kementerian Kesehatan, 2006). Pusat kesehatan

masyarakat kecamatan Pulogadung membawahi delapan puskesmas kelurahan

yaitu Puskesmas Kayu Putih, Puskesmas Rawamangun, Puskesmas Cipinang,

Puskesmas Pisangan Timur I, Puskesmas Pisangan Timur II, Puskesmas

Jatinegara Kaum, Puskesmas Jati I, dan Puskesmas Jati II.

Sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan puskesmas kecamatan

Pulogadung terdiri dari tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai

negeri sipil (CPNS) sebanyak 47 orang, tenaga honorer/kontrak 25 orang dan

tenaga dari pihak ketiga (cleaning service) sebanyak 4 orang. Data pegawai

Puskesmas baik PNS, CPNS, dan Non PNS di puskesmas Kecamatan Pulogadung

tahun dapat dilihat pada Lampiran 3.

Koordinator farmasi di puskesmas bertugas dalam pengelolaan obat dan

pelayanan obat. Pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai

dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

pencatatan dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan dalam penilaian kinerja.

Sedangkan pelayanan obat merupakan suatu kegiatan penggunaan obat dan alat

kesehatan habis pakai serta pelayanan resep yang bermutu.

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi, menentukan dan

menyusun jumlah dan jenis perbekalan farmasi yang disesuaikan dengan alokasi

dana. Tenaga yang terlibat dalam perencanaan di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung adalah dokter dan apoteker. Prosedur perencanaan di puskesmas

Pulogadung dengan mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data tentang

penerimaan, pengeluaran, pemakaian serta persediaan di gudang penyalur, gudang


23


obat dan alat kesehatan Puskesmas Kecamatan, serta melihat dari rekap

pemakaian obat selama satu tahun.

Pemilihan jenis obat berfungsinya untuk menentukan apakah obat benar-

benar diperlukan sesuai dengan jumlah kunjungan dan pola penyakit di

Puskesmas kecamatan Pulogadung serta perhitungan kebutuhan. Pemilihan jenis

obat dipilih berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional di Puskesmas Departemen

Kesehatan RI dan Standar pengobatan. Selain itu, untuk menentukan jumlah, jenis

obat dan alkes diperlukan beberapa bahan seperti data dan informasi yang

lengkap, akurat dan dapat dipercaya keamanannya, mutu, fungsi dan kinerja yang

baik.serta sistem administrasi pencatatan, pengolahan data dan pelaporan.

Pada perencanaan dikenal dengan dua metode untuk menentukan jenis obat.

Metode tersebut yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode

konsumsi yaitu metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat pada

tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan metode ini perlu diperhitungkan rencana

kebutuhan obat berdasarkan pengumpulan data LPLPO, kartu stock, rekapituasi

kunjungan, data analisa metode konsumsi yang dilakukan 3 tahun sebelumnya dan

perhitungan perkiraan kebutuhan. Sedangkan metode epidemiologi yaitu metode

yang didasarkan pada data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar

pengobatan yang ada. Pada metode ini perlu diperhitungkan perkiraan kebutuhan

seluruh unit pelayanan kesehatan kecamatan Pulogadung, menyusun perencanaan

kebutuhan obat pertahun diserahkan kebagian perencanaan anggaran dan

menyerahkan form perencanaan kebutuhan pertriwulan, dibuatkan surat

permintaan/surat pesanan kemudian diserahkan ke bagian pengadaan.

Bagian pengadaan adalah suatu proses untuk mengadakan obat yang

dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan puskesmas. Sumber dana yang diperlukan

untuk pengadaan bersumber dari subsidi dan swadana / proses ini diawali dengan

membentuk pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan dan panitia penerima

hasil pekerjaan. Pembentukan dilakukan oleh kepala puskesmas. Tatacara

pemilihan penyedia barang yaitu membuat rencana umum pengadaan, pengkajian

ulang rencana umum pengadaan, penyususnan dan penetapan rencana pelaksanaan

dan pemilihan sistem pelelangan barang.


24


Penerimaan merupakan suatu kegiatan dalam menerima perbekalan farmasi

dari pemasok atau Sudin kesmas Jakarta Timur ke gudang penyalur dimana

disertai dokumen yang lengkap. Prosedur penerimaan yaitu melakukan

penerimaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dengan melakukan

pengecekan terhadap jumlah dan jenis obat, kemasan, nomor batch atau

spesifikasi alat kesehatan habisa pakai, dan kadaluarsa. Obat dan alat kesehatan

yang diterima disesuaikan dengan isi dokumen yang ditandatangani oleh petugas

penerima barang dan diketahui kepala puskesmas setempat. Kemudian dicatat dan

direkap pada form pemeriksa/penerimaan.

Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung dilakukan pengadaan obat dengan

menggunakan obat generik 90%, dimana masih adanya pengadaan obat non

generik, hal ini dikarenakan ada obat yang memang tidak ada produk generiknya

(misalnya bromhexin, kombinasi kaolin dan pektin) dan juga karena ada obat-obat

permintaan user atau unit terkait yang memang tidak ada generiknya (misalnya

misoprostol).

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara

dengan cara menempatkan obat-obatan , reagen, alat kesehatan yang diterima

pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta terhindar dari gangguan

kerusakan fisik maupun kimia yang dapat merusak mutu. Penyimpanan pada

puskesmas Pulogadung digunakan sistem FEFO (First Expired First Out)

bedasarkan abjad. Penyimpanan dibedakan pula berdasarkan bentuk sediaannya.

Kondisi penyimpanan khusus dilakukan untuk vaksin, obat-obatan yang sangat

sensitive seperti salep krim suppositoria, narkotika dan psikotropika, serta untuk

bahan yang mudah terbakar seperti alkohol. Setiap penyimpanan juga disertakan

dengan kartu stok. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung terdapat tiga tempat

penyimpanan (gudang) obat yaitu gudang induk yang berada di kecamatan

pulogadung dan kelurahan Pisangan Timur II, serta gudang kecamatan. Dimana

pada gudang kecamatan karena ruangannya yang kurang luas menyebabkan

peletakan obat yang kurang rapi, selain itu pada gudang induk yang berada di

kecamatan Pulogadung juga kurang luas sehingga gudang induk terdapat juga di


25


kelurahan Pisangan Timur II, hal ini karena tidak muatnya gudang induk

kecamatan Pulogadung dalam menampung semua obat-obatan.

Pendistribusian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran

dan pengiriman obat dan alat kesehatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta

tepat jenis dan jumlah dari intansi yang lebih tinggi ke unit dibawahnya secara

merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit –unit pelayanan kesehatan.

prosedur pendistribusian dimulai dari menetapkan frekuensi pengiriman obat dan

alat kesehatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, umumnya

pertriwulan, kemudian ditentukan pula jumlah obat yang akan didistribusikan.

Penentuan jumlah obat perlu dipertimbangkan pemakaian rata-rata perjenis obat

dan jadwal pelaksanaan pendistribusian obat dan alat kesehatan habisa pakai ke

unit-unit pelayanan kesehatan. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung

pendistribusian dilakukan dari gudang induk ke gudang kecamatan dan juga

kedelapan puskesmas kelurahan. Dari gudang kecamatan dilakukan

pendistribusian internal untuk keperluan unit-unit pelayanan kesehatan termasuk

apotek di puskesmas kecamatan Pulogadung. Pendistribusian obat kedelapan

puskesmas kelurahan memerlukan sumber daya tambahan agar lebih efektif dan

efisien.

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu aspek penting dari

pengelolaan obat yang ikut menentukan keberhasilan seluruh rangkaian

pengelolaan perbekalan farmasi. Prosedur pencatatan dan pelaporan yaitu

melakuakan kegiatan pencatatan dalam kartu stok, jumlah lembar resep, jumlah

penerimaan obat, alat kesehatan dan pemakaian harian dan bulanan. Lalu,

melakukan pencatatan pada lembar pemakaian dan lembar permintaan obat

(LPLPO), mencatat dan melaporkan obat rusak dan kadaluarsa, melakukan

evaluasi dan supervise terhadap unit dibawahnya.

Pelayanan Informasi Obat (PIO) Kegiatan pelayanan informasi obat berupa

penyediaan dan pemberian informasi obat yang bersifat aktif atau pasif. Pelayanan

bersifat aktif apabila apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi

obat dengan tidak menunggu pertanyaan melainkan secara aktif memberikan

informasi obat, misalnya penerbitan bulletin, brosur, leaflet, seminar dan


26


sebagainya. Pelayanan bersifat pasif apabila apoteker pelayanan informasi obat

memberikan informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima.

Prosedur penanganan pertanyaan meliputi menerima pertanyaan-pertanyaan

dapat langsung atau melalui petugas kesehatan, identitas penanya, Identifikasi

masalah, menerima permintaan informasi, informasi latar belakang penanya,

tujuan permintaan Informasi, penelusuran pustaka dan memformulasikan jawaban,

menyampaikan informasi kepada pihak lainnya, menyampaikan manfaat

informasi. Seluruh jawaban yang diberikan oleh informasi obat harus

didokumentasikan sebagai catatan dari kegiatan yang dilakukan maupun sebagai

informasi yang berguna bagi pertanyaan berikutnya dan evaluasi terhadap

kegiatan pelayanan informasi obat obat dan program jaminan mutu .Publikasi

penyebaran informasi secara aktif ini harus melibatkan staf di Pelayanan

Informasi Obat dalam bentuk publikasi.

Pada Apotik Puskesmas Kecamatan Pulogadung Pelayanan Informasi Obat

sudah dilakukan dengan baik saat penyerahan obat yaitu dengan memberitahukan

frekuensi pemberian obat, lama pengobatan, cara pemakaian, dan indikasi, dan

menjawab setiap pertanyaan yang di tanyakan mengenai obat.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis


pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar

wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan

terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi

antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/

kelurahan. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh

puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Misi pembangunan kesehatan

yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung tercapainya misi

pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

mandiri dalam hidup sehat.

b. Pengelolaan obatdi Puskesmas Kecamatan Pulogadung dimulai

dariperencanaan (melakukan kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan

untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Puskesmas), melakukan pengadaan, melakukan penyimpanan (melakukan

kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima, terhindar dari

kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin), pendistribusian

(melakukan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan

teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan), serta

melakukan pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas. Pelayanan farmasi di

Puskesmas Kecamatan Pulogadung yaitu melakukan kegiatan dari

penerimaan obat sampai dengan pelayanan informasi obat.


28


5.2 Saran

a. Puskesmas Kecamatan Pulogadung perlu memiliki gudang obat induk

maupun gudang obat kecamatan yang lebih luas agar peletakan obat lebih

rapi, dan juga gudang obat induk tidak terbagi menjadi dua tempat.

b. Puskesmas Kecamatan Pulogadung perlu penambahan sumber daya manusia

di bagian farmasi untuk meningkatkan kinerja kerja yang baik.


29


DAFTAR ACUAN

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Materi PelatihanManajemen Kefarmasian di

Puskesmas. Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas

Kesehatan. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 1999 tentangkewenangan pemerintah. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom. Jakarta.

Puskesmas Kecamatan Pulogadung. (2011). Laporan Tahunan Puskesmas

Kecamatan Pulogadung. Jakarta: Puskesmas Kecamatan Pulogadung.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2012). Quality Manual Suku

DinasKesehatan Jakarta Timur; Bab III. Sistem Manajemen Mutu

SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta: SukuDinas

Kesehatan Jakarta Timur.


30


Lampiran 1

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Pulogadung


31


Lampiran 2

Peta Wilayah Kecamatan Pulogadung


32


Lampiran 3

Data Pegawai PNS, CPNS, dan Non PNS di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung


33


Lampiran 4

Data pegawai Puskesmas Kelurahan – Kelurahan yang dibawahi oleh

Puskesmas Kecamatan Pulogadung


34



35


LAMPIRAN 5

Rencana Kebutuhan Obat - Obatan Tahun Anggaran 2012 di Puskesmas

Kecamatan Pulogadung


36



37


Lampiran 6

Formulir Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Pulogadung


38



39



40




TUGAS KHUSUS


DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR



REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR)

DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG

JAKARTA TIMUR PERIODE JANUARI – MARET 2012

NURUL FAUZIAH HAQ, S.Farm.

1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI


DEPOK

JUNI 2013


ii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Tujuan ................................................................................................ 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................3

2.1 Penggunaan Obat Rasional .....................................................................3

2.2 Penggunaan Obat Tidak Rasional...........................................................7

2.3 Pemantauan dan Evaluasi Pengunaan Obat Rasional ........................... 8

BAB 3 METODOLGI PENGKAJIAN............................................................ 11

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKPA ............................................. 11

3.2 Metode Pengumpulan Data. .............................................................. 11

3.3 Cara Kerja ....................................................................................... 11

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 13

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 17

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 17

5.2 Saran ................................................................................................ 18

DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 19


iii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Januari 2012 ..... 20

Lampiran 2. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Febuari 2012. ... 23

Lampiran 3. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Maret 2012 ....... 26



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis





dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan. Visi

pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya

kecamatan sehat. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas

adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam

rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. Dalam mencapai hal

tersebut, puskesmas melakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat yang perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu

(Departemen Kesehatan RI, 2006).

Pelayanan kefarmasian saat ini berorientasi pada pasien maka kegiatan

pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas harus mengarah untuk

memprioritaskan pasien agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Pelayanan kesehatan yang baik antara lain dengan penggunaan obat secara

rasional (Departemen Kesehatan RI, 2006). Penggunaan obat secara rasional

menurut WHO (1985) adalah jika pasien menerima obat yang sesuai dengan

kebutuhannya untuk periode yang adekuat dengan harga yang terjangkau

untuknya dan masyarakat. Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan

masalah penting yang dapat menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan

mutu pelayanan kesehatan, misalnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat

(Kementrian Kesehatan RI, 2010).

Penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan sering kali tidak tepat

sehingga dapat menimbulkan pengobatan kurang efektif, peningkatan risiko

terhadap keamanan pasien, meluasnya resistensi dan tingginya biaya pengobatan

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). Oleh karena itu, dalam puskesmas terdapat

formulir monitoring indikator peresepan tiap bulannya atau data pengunaan obat


2


rasional (POR). Data tersebut dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan di tingkat

Kota/Kabupaten pada masing-masing wilayah. Data yang ada dalam formulir

monitoring indikator peresepan tersebut mampu merepresentasikan kerasionalan

penggunaan obat di suatu puskesmas. Oleh karena itu, mahasiswa Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) diberikan tugas khusus mengenai Rekapitulasi Laporan

Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta

Timur Periode Januari-Maret Tahun 2012.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur,

khususnya di bagian Farmasi (Apotek) bertujuan agar mahasiswa calon apoteker

mampu:

a. Mengetahui tujuan dan sistem pelaporan POR di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur.

b. Mengetahui dan mengkaji data POR periode Januari-Maret 2012 di

Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan Obat Rasional

2.1.1 Deskripsi

Penggunaan obat secara rasional menurut WHO (1985) adalah jika pasien

menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode yang adekuat

dengan harga yang terjangkau untuknya dan masyarakat. Penggunaan obat yang

tidak rasional merupakan masalah penting yang dapat menimbulkan dampak

cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan, misalnya peningkatan

resistensi akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional (Kementerian

Kesehatan RI, 2010).

2.1.2 Pendekatan Penggunaan Obat Rasional

2.1.2.1 Penggunaan obat generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Propietary

Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar

lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik merupakan obat

yang telah terjamin mutu, keamanan dan khasiat serta harga yang terjangkau oleh

masyarakat. Dengan penggunaan obat generik akan mencapai penggunaan obat

secara rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.2.2 Penerapan konsep obat esensial

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan

kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi yang

diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan

tingkatannya. Dengan penggunaan obat esensial, diharapkan, akan mencapai

penggunaan obat secara rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010).


4


2.1.2.3 Promosi penggunaan obat rasional

Dengan promosi penggunaan obat rasional diharapkan akan meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap penggunaan obat secara tepat dan benar

(Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3 Kriteria Penggunaan Obat Rasional

2.1.3.1 Tepat Indikasi Penyakit

Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan

masyarakat yang penting. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak

digunakan pada infeksi yang disebabkan bakteri. Berbagai studi menemkan bahwa

sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain penyakit-

penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian kualitas

penggunaan antibiotik diberbagai bagian rumah sakit ditemkan 30%-80% tidak

didasarkan pada indikasi (Kementrian Kesehatan RI, 2011)

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik, misalnya antibiotik

yang diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian pemberian obat ini

tidak dianjurkan untuk pasien yang tidak menunjukkan adanya gejala infeksi

bakteri (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.2 Tepat Diagnosis

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang

tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat tidak

akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya. Contohnya pada pasien diare yang

disertai tenesmus dan terdapat darah dan lendir pada fases, maka diagosisnya

adalah amoebiasisi dan diberi terapi metronidazol. Contoh lain pada pasien diare

yang disertai tenesmus dan tidak terdapat darah dan lendir pada fases, maka

diagnosisnya adalah bukan amoebiasis dan tidak diberikan terapi metronidazol,

tetapi pada contoh ini, jika pemeriksa tidak jeli untuk menanyakan adanya darah

dalam feses, maka bisa saja diagnosis yang dibuat menjadi kolera. Untuk yang

terakhir ini obat yang diperlukan adalah tetrasiklin. Akibatnya penderita

amoebiasis di atas terpaksa mendapat tetrasiklin yang sama sekali bukan

antibiotik pilihan untuk amoebiasis (Kementerian Kesehatan RI, 2010).


5


2.1.3.3 Tepat Pemilihan Obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis

ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah yang

memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit. Contohnya yaitu pada

pasien dengan gejala demam yang terjadi pada hampir semua kasus infeksi dan

inflamasi. Sebagian besar demam, pemberian parasetamol lebih dianjurkan karena

di samping efek antipiretiknya, obat ini relatif paling aman dibandingkan dengan

antipiretik yang lain. Pemberian antiinflamasi non steroid (misalnya asam

mefenamat dan ibuprofen) hanya dianjurkan untuk demam yang terjadi akibat

proses peradangan atau inflamasi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.4 Tepat Dosis

Agar suatu obat dapat memberikan efek terapi yang maksimal diperlukan

penentuan dosis, cara, dan lama pemberian yang tepat. Besar dosis, cara, dan

frekuensi pemberian umumnya didasarkan pada umur dan/atau berat badan

pasien. Contohnya pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat

dengan rentang terapi yang sempit misalnya teofilin, digitalis, dan aminoglikosida

akan sangat berisiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil

tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan (Kementerian

Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.5 Tepat Cara Pemberian

Obat harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan, waktu, dan

jangka waktu terapi sesuai anjuran. Contohnya yaitu pada obat antasida

seharusnya dikunyah dulu baru ditelan untuk mempercepat munculnya efek lokal

di lambung. Demikian pula tetrasiklin tidak boleh diminum bersama susu karena

akan membentuk ikatan sehingga tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan

efektivitasnya (Kementerian Kesehatan RI, 2010).


6


2.1.3.6 Tepat Pasien

Mengingat respon individu terhadap efek obat sangat beragam maka

diperlukan pertimbangan yang seksama, mencakup kemungkinan adanya

kontraindikasi, terjadinya efek samping, atau adanya penyakit lain yang

menyertai. Hal ini lebih jelas terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan

aminoglikosida. Pada penderita dengan kelainan ginjal, pemberian aminoglikosida

sebaiknya dihindarkan karena risiko terjadinya nefrotoksik pada kelompok ini

meningkat secara bermakna (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.7 Tepat Informasi

Kejelasan informasi tentang obat yang harus diminum atau digunakan

pasien akan sangat mempengaruhi ketaatan pasien dan keberhasilan pengobatan.

Tenaga kefarmasian harus mampu menyediakan dan memberikan informasi

kepada pasien dan tenaga kesehatan lain untuk menunjang penggunaan obat yang

rasional dalam rangka mencapai keberhasilan terapi. Informasi yang diberikan

meliputi nama obat, aturan pakai, lama pemakaian, efek samping yang

ditimbulkan oleh obat tertentu, dan interaksi obat tertentu dengan makanan.

Contohnya yaitu pada peresepan antibiotik harus disertai informasi bahwa obat

tersebut harus diminum sampai habis selama satu kurun waktu pengobatan,

meskipun gejala-gejala klinik sudah mereda atau hilang sama sekali. Interval

waktu minum obat juga harus tepat, bila 4 kali sehari berarti tiap 6 jam. Hal ini

sangat penting agar kadar obat dalam darah berada diatas kadar minimal yang

dapat membunuh bakteri penyebab penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.8 Cost effectiveness

Penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas, atau pemberian obat untuk

keadaan yang sama sekali tidak memerlukan terapi obat, jelas merupakan

pemborosan dan sangat membebani pasien. Disini termasuk pula peresepan obat

yang mahal padahal alternatif obat yang lain dengan manfaat dan keamanan sama

dan harga lebih murah tersedia. Contohnya yaitu pemberian antibiotik pada pasien

ISPA non pneumonia dan diare non spesifik, serta penggunaan injeksi pada pasien


7


myalgia. Hal ini merupakan pemborosan karena sebenarnya pasien tidak

memerlukan antibiotik dan injeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.2 Penggunaan Obat Yang Tidak Rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

2.2.1 Deskripsi

Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara medik (medically inappropriate), baik

menyangkut ketepatan jenis, dosis, dan cara pemberian obat. Penggunaan obat

dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif yang diterima oleh

pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif dapat berupa dampak

klinis (misalnya terjadi efek samping dan resistensi kuman), dampak ekonomi

(biaya tak terjangkau karena penggunaan obat yang tidak rasional dan waktu

perawatan yang lebih lama), dan dampak sosial (ketergantungan pasien terhadap

intervensi obat).

2.2.2 Kriteria Penggunaan Obat Yang Tidak Rasional

2.2.2.1 Peresepan salah (incorrect prescribing)

Suatu peresepan dapat dikatakan salah bila pemberian obat yang tidak

sesuai dengan indikasi penyakit (Contohnya yaitu pemberian injeksi vitamin B12

untuk keluhan pegal linu, sebenarnya pasien bukan karena defisiensi vitamin B12)

dan pemberian obat yang memberikan kemungkinan risiko efek samping yang

lebih besar (Contohnya pasien ISPA non pneumonia tidak memerlukan antibiotik

tetapi diberikan antibiotik yang dapat meningkatkan resistensi pasien terhadap

antibiotik).

2.2.2.2 Peresepan yang berlebih (over prescribing)

Pemberian obat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang

bersangkutan. Contohnya yaitu pemberian antibiotik pada ISPA non pneumonia,

yang umunya disebabkan oleh virus.


8


2.2.2.3 Peresepan yang kurang (under prescribing)

Pemberian obat kurang dari yang seharusnya diperlukan, baik dalam hal

dosis, jumlah maupun lama pemberian. Tidak diresepkannya obat yang diperlukan

untuk penyakit yang diderita juga termasuk dalam kategori ini. Contohnya yaitu

Pemberian antibiotik selama 3 hari untuk ISPA pneumonia yang seharusnya

diberikan selama 5 hari.

2.2.2.4 Peresepan yang majemuk (multiple percribing)

Pemberian beberapa obat untuk satu indikasi penyakit yang sama. Dalam

kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang

diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Contohna yaitu pemberian

dua jenis antibiotik.

2.3 Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional (Kementerian

Kesehatan RI, 2010)

Pemantauan merupakan proses kegiatan untuk melakukan identifikasi

masalah dan pengukuran besarnya masalah serta penilaian terhadap keberhasilan

dalam penggunaan obat rasional. Pemantauan merupakan metode yang digunakan

untuk keperluan pengawasan/pengendalian terhadap mutu penggunaan obat,

pencatatan, dan pelaporannya, serta bimbingan dan pembinaan pelaksanaan

pengobatan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam

rangka pemakaian obat yang rasional.

Manfaat Pemantauan Dan Evaluasi yaitu pada dokter pemantauan

penggunaan obat dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan kesehatan.

Dengan pemantauan ini maka dapat dideteksi adanya kemungkinan penggunaan

obat yang berlebih (over prescribing), kurang (under prescribing), majemuk

(multiple prescribing) maupun tidak tepat (incorrect prescribing). Pada apoteker

pemantauan dan evaluasi penggunaan obat secara teratur dapat mendukung

perencanaan obat sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai penggunaan obat

rasional.

Cara Pemantauan Dan Evaluasi Penggunaan Obat yaitu dengan

pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan


9


pemantauan dan evaluasi penggunaan obat dengan metode pemantauan secara

langsung, alur pemantauan dimulai dengan mengamati proses pengobatan mulai

dari anamnesis, pemeriksaan, peresepan, hingga penyerahan obat ke pasien.

Pemantauan dengan cara ini dapat dilakukan secara berkala pada waktu-waktu

yang tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran nyata

mengenai praktik pemakaian obat yang berlangsung pada saat itu. Dalam

melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat dengan metode

pemantauan secara tidak langsung, proses pemantauan dapat dilakukan melalui

Kartu status pasien yang dapat dilihat kecocokan dan ketepatan antara gejala dan

tanda yang ditemukan selama anamnesis dan pemeriksaan, dengan diagnosis yang

dibuat dalam kartu status penderita, serta pengobatan (terapi) yang diberikan

termasuk jenis, jumlah, dan cara pemberian obat. Selain itu, dapat melalui buku

register pasien sehingga dapat diamati Jumlah kasus yang pengobatannya tidak

sesuai dengan standar, serta Over prescribing dari antibiotik dan pemakaian

sediaan injeksi.

Terdapat tiga tahap dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi

penggunaan obat rasional. Tahap pertama yaitu melakukan pencatatan terhadap

status pasien dan pelaporan terhadap register harian setiap pasien. Hal ini

dilakukan agar mendapatkan data awal pasien mengenai data demografi pasien,

kondisi pasien saat ini, dan riwayat pengobatan yang pernah di dapat pasien.

Tahap kedua yaitu monitoring dan evaluasi indikator peresepan. Pada tahap ini,

dilakukan penilaian terhadap empat indikator peresepan (rata-rata jumlah obat per

pasien, persentase penggunaan antibiotik, persentase penggunaan injeksi, dan

persentase penggunaan obat generik) dari resep yang masuk. Tahap ketiga yaitu

melakukan pengumpulan data peresepan. Setelah informasi pasien telah didapat

dan telah dilakukan penilaian terhadap resep dari pasien yang bersangkutan maka

pada tahap ini dilakukan rekapitulasi data dimana format yang dijadikan acuan

yaitu format formulir monitoring indikator peresepan yang dilakukan pengisian

kolom 1 s/d 13, dimana pada kolom 1 s/d 9 digunakan untuk keperluan

monitoring, sedangkan kolom 10 s/d 13 untuk menilai kesesuaian peresepan

dengan pedoman pengobatan, digunakan pada saat supervisi oleh supervisor dari

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kasus yang dimasukkan ke dalam kolom


10


formulir monitoring indikator peresepan adalah pasien yang berobat ke puskesmas

dengan diagnosis tunggal berupa ISPA non pneumonia (batuk-pilek), diare akut

non spesifik, dan penyakit sistem otot dan jaringan (myalgia). Dasar pemilihan

ketiga diagnosis tersebut adalah termasuk 10 penyakit terbanyak, diagnosis dapat

ditegakkan oleh petugas tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang, pedoman

terapi untuk ketiga diagnosis jelas, tidak memerlukan antibiotika/injeksi, dan

selama ini ketiganya dianggap potensial untuk diterapi secara tidak rasional.

Pengisian formulir monitoring indikator peresepan dapat dilakukan dengan

mengikuti petunjuk pengisian di bawah ini :

a. Pasien diambil dari register harian, 1 kasus per hari untuk setiap diagnosis

terpilih. Dengan demikian dalam 1 bulan diharapkan terkumpul sekitar 25

kasus per diagnosis terpilih.

b. Bila pada hari tersebut tidak ada pasien dengan diagnosis tersebut, kolom

dikosongkan, dan diisi dengan diagnosis yang sama, yang diambil pada hari-

hari berikutnya.

c. Untuk masing-masing diagnosis tersebut, diambil pasien dengan urutan

pertama pada hari pencatatan. Diagnosis diambil yang tunggal, tidak ganda

atau yang disertai penyakit/keluhan lain.

d. Puyer dan obat kombinasi ditulis rincian jenis obatnya.

e. Jenis obat termasuk obat minum, injeksi, dan obat luar.

f. Imunisasi tidak dimasukkan dalam kategori injeksi.

g. Istilah antibiotik termasuk kemoterapi dan anti amoeba.

h. Kolom “kesesuaian dengan pedoman” dikosongkan. Kolom ini akan diisi oleh

pembina pada saat kunjungan supervisi (diambil 10 sampel peresepan secara

acak untuk diskusi).



BAB 3

METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus

Tugas khusus dilaksanakan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker periode 8

Januari – 18 Januari 2012 di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

bagian Farmasi (Apotek).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data Laporan Penggunaan Obat Rasional di

Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur periode Januari - Maret 2012

yang disampaikan dalam format Formulir Monitoring Indikator Peresepan.

3.3 Cara Kerja

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan program Microsoft

Excel. Data dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel sebagai data base

Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

dan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan formulir monitoring indikator

peresepan. Hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran mengenai penggunaan

antibiotik dan/atau sediaan injeksi yang pada pasien dengan diagnosis ISPA non

spesifik, diare non spesifik, dan myalgia, di Puskesmas Kecamatan Pulogadung

Jakarta Timur pada bulan Januari hingga Maret 2012.

Setelah data diperoleh dilakukan penghitungan jumlah sampel lembar

resep per bulan dan persentase pemakaian antibiotik dan sediaan injeksi pada

masing-masing pasien yang menjadi sampel dengan diagnosis ISPA non spesifik,

diare non spesifik, dan myalgia. Perhitungan persentase pemakaian antibiotik

pada pasien dengan masing-masing diagnosis di atas adalah dengan

menjumlahkan sampel resep yang terdapat antibiotik terhadap jumlah sampel

resep dalam periode satu bulan. Begitu pula untuk melakukan perhitungan

persentase pemakaian sediaan injeksi. Perhitungan dilakukan dengan

menjumlahkan sampel resep pada masing-masing diagnosis yang terdapat sedian

injeksi di dalamnya terhadap jumlah sampel resep dalam periode satu bulan.


12


Kemudian, setelah dilakukan perhitungan tersebut, dilakukan pengkajian

data mengenai persentase pemakaian antibiotik dan/atau sediaan injeksi pada

masing-masing penyakit untuk melihat kerasionalan dalam peresepan.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tujuan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas

Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

Pelaporan Pengunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur untuk melihat kerasionalan peresepan obat pada pasien

ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. Selain itu, juga dapat

mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional dimana hal tersebut

tidak sesuai dengan paradigma pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada

pasien. Pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia pada dasarnya

tidak memerlukan tindakan berupa pemberian antibiotika dan/atau sediaan injeksi.

Namun, kasus yang ditemukan dilapangan menyatakan masih didapati

penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis di atas.

4.2 Sistem Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas

Kecamatan Pulogadung Jakarta Timr

Data penggunaan obat rasional Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta

Timur dilaporkan melalui pengiriman formulir monitoring indikator peresepan ke

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Formulir tersebut

merupakan format baku yang telah ditetapkan sebagai media untuk melaporkan

hasil pengambilan sampel dari beberapa resep yang masuk di puskesmas selama

periode satu bulan.

Pelaporan POR ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari Puskesmas

dilakukan setiap bulannya dengan mengirimkan data formulir monitoring

indikator peresepan dalam bentuk hard copy serta softcopy. Setiap tiga bulan, data

yang masuk dan diterima oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur direkapitulasi

untuk kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk selanjutnya,

setiap enam bulan, data tersebut direkapitulasi dengan data dari masing-masing

suku dinas kesehatan dari masing-masing kota administrasi dan kemudian

dikompilasi dengan seluruh data dari setiap suku dinas kesehatan yang ada di


14


Provinsi DKI Jakarta. Keseluruhan kompilasi dari data tersebut, setiap enam bulan

sekali, dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai data penggunaan obat rasional

per enam bulan untuk Provinsi DKI Jakarta.

Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, pelaporan POR ke

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat

dilihat data POR atau formulir monitoring peresepan yang dilaporkan ke Suku

Dinas Kesehatan Jakarta Timur baru sampai bulan maret 2012. Hal ini karena

kurangnya sumber daya manusia pada bagian farmasi (Apotek) dan tiap orang

mempunyai tugas yang tumpang tindih. Oleh karena itu, pelaporan POR

Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ke Suku Dinas Kesehatan

Jakarta Timur tidak berjalan dengan baik.

4.3 Laporan Formulir Monitoring Indikator Peresepan Puskesmas

Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Periode Januari – Maret 2012

Data laporan penggunaan obat rasional di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung pada bulan Januari memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang

masuk untuk masing-masing diagnosis yaitu sebanyak 20 lembar resep. Dari

keseluruhan resep tersebut, didapatkan resep yang menggunakan antibiotik untuk

pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu sebanyak 12 resep dan untuk

pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu sebanyak 6 resep dengan nilai

persentase masing-masing diagnosis secara berurutan yaitu 60% dan 30%, pada

pasien myalgia tidak ditemukan penggunaan antibiotik (0%). Pada pasien ISPA

non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia tidak ada penggunaan sedian injeksi,

sehingga persentase penggunaan sediaan injeksi pada ketiga diagnosis tersebut

adalah 0% (Dapat dilihat Pada Lampiran 1).


Pulogadung pada bulan Febuari memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang






15








Pulogadung pada bulan Maret memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang










Pengobatan dengan menggunakan antibiotik dan/atau sediaan injeksi tidak

diperlukan pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. Bila

diberikan sediaan tersebut maka dapat dikatakan sebagai penggunaan obat yang

tidak rasional. Pada kasus pasien ISPA non spesifik, ketidakrasionalan tersebut

dikarenakan tidak tepat indikasi. Dikatakan tidak tepat indikasi karena pasien

yang menderita ISPA non spesifik biasanya disebabkan karena virus sehingga

tidak diperlukan pemberian antibiotik pada pasien. Pada kasus pasien diare non

spesifik, ketidakrasionalan tersebut dikarenakan tidak tepat indikasi. Dikatakan

tidak tepat indikasi karena pasien yang menderita diare non spesifik biasanya

disebabkan bukan karena bakteri, melainkan karena virus, makanan yang

merangsang motilitas saluran cerna atau yang tercemar toksin, dan gangguan

pencernaan. Oleh karena itu tidak diperlukan pemberian antibiotik pada pasien.

Pada kasus pasien myalgia, ketidakrasionalan tersebut dikarenakan tidak tepat

indikasi. Dikatakan tidak tepat indikasi karena pasien yang menderita myalgia


16


mendapatkan terapi berupa injeksi vitamin B12. Padahal tidak semua keluhan

myalgia disebabkan karena defisiensi vitamin B12.

Terdapat Kelemahan dari data POR, dimana apoteker dan/atau asisten

apoteker tidak mendapatkan akses untuk melihat status/rekam medis pasien.

Ketika mendapatkan resep, data yang tertera pada resep yang berhubungan

mengenai data yang harus dimasukkan pada formulir monitoring indikator

peresepan yaitu nama pasien, usia, dan obat-obat yang diresepkan beserta jumlah

dan aturan pemakaian. Sedangkan, terdapat kolom diagnosis salah satu kolom

formulir monitoring indikator peresepan. Oleh karena mengalami keterbatasan

untuk mengakses status/rekam medis pasien maka apoteker dan/asisten apoteker

yang menetapkan diagnosis berdasarkan obat-obatan yang diresepkan. Hal ini

mampu menimbulkan bias karena bisa saja pasien yang didiagnosis ISPA non

spesifik memang seharusnya mendapatkan terapi antibiotik karena 3 hari setelah

mendapat pengobatan pasien tersebut belum sembuh. Namun oleh apoteker

dan/asisten apoteker, hal tersebut digolongkan sebagai pengobatan yang tidak

rasional. Selain itu karena beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga

kefarmasian yang ada. Jumlah apoteker, tenaga kefarmasian lainnya, serta

pegawai lain yang bekerja di bagian farmasi (apotek) tidak sebanding dengan

jumlah resep yang masuk ke apotek serta fungsi pelayanan kefarmasian sebagai

kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika beban kerja tidak berlebihan maka dapat

memungkinkan apoteker/asisten apoteker untuk melakukan verifikasi atas data

diagnosis dari resep yang nantinya akan dijadikan sebagai data penggunaan obat

rasional sehingga tidak terjadi bias.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi Penggunaan Obat Rasional (POR) dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Tujuan pelaporan Pengunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur yaitu untuk mencegah terjadinya penggunaan obat

yang tidak rasional dan untuk melihat kerasionalan peresepan obat pada pasien

ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia.

b. Sistem pelaporan data penggunaan obat rasional Puskesmas Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur dilaporkan melalui pengiriman formulir monitoring

indikator peresepan setiap bulannya ke Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Timur, tetapi pada tahun 2012 hal tersebut baru

dilaksanakan sampai dengan bulan maret.

c. Data POR Puskesmas Kecamatan Pulogadung pada bulan Januari 2012 yaitu

penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu

60%, penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis diare non spesifik

yaitu 30%, dan tidak ditemukan penggunaan antibiotik pada pasien myalgia

(0%). Tidak ditemukan penggunaan sediaan injeksi pada pasien ISPA non

spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%). Pada bulan Febuari 2012 yaitu





spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%). Pada bulan Maret 2012 yaitu





spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%).


18


5.2 Saran

Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur perlu melakukan pemberian

informasi terhadap para tenaga kesehatannya mengenai penggunaan obat rasional

sehingga diharapkan akan meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan obat

secara tepat dan benar. Selain itu, pada bagian farmasi (Apotek) perlu

penambahan sumber daya manusia serta dilakukan pembagian tugas yang tepat

dan sesuai.


19


DAFTAR ACUAN

Departemen Kesehatan RI. (2006). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di

Puskesmas. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI.(2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 2406/Menkes/Per/XII/2011 tentang Pedoman Umum

Penggunaan Antibiotik. Jakarta.


LAMPIRAN


20


LAMPIRAN 1

Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Januari 2012


21



22



23


LAMPIRAN 2

Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Febuari 2012


24



25



26


LAMPIRAN 3

Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Maret 2012


27



28



UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351022-PR-Nurul Fauziah-Laporan... · Rekan-rekan mahasiswa Apoteker angkatan 76 yang telah berjuang bersama

Documents