UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X LAPORAN MAGANG GERALD DE BRITTO 0906532276 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2013 Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
107
Embed
UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350990-TA-Gerald De Britto.pdf · Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITAS INDONESIA
BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM
AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X
LAPORAN MAGANG
GERALD DE BRITTO 0906532276
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK JUNI 2013
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
ii
UNIVERSITAS INDONESIA
BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM
AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X
LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi
GERALD DE BRITTO 0906532276
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK JUNI 2013
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Gerald de Britto
NPM : 0906532276
Tanda Tangan :
Tanggal : 10 Juni 2013
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
iv
HALAMAN PENGESAHAN Laporan Magang ini diajukan oleh : Nama : Gerald de Britto NPM : 0906532276 Program Studi : Akuntansi Judul Laporan Magang : Bahan Bukti Audit dalam Menilai Kewajaran
Properti Investasi dalam Audit atas Laporan Keuangan PT X.
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pda Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : Dr. Ludovicus Sensi Wondabio, CPA ( ) Penguji : Achmad Baraba, S.E, M.Ak ( ) Eliza Fatima, S.E, M.E, CPA ( ) Ditetapkan di : Depok Tanggal : 10 Juni 2013
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
v
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat, kasih dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan
magang ini. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari masih banyak
kekurangan dan kelemahan tulisan akibat terbatasnya kemampuan penulis. Oleh
karena itu dalam kesempatan ini penulis sangat mengharapkan adanya saran
pembaca untuk menyempurnakan laporan magang ini.
Berbagai macam tantangan dan halangan yang penulis alami saat menulis
laporan magang ini, maka dari itu penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan
dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai pada
penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan laporan
magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak
terbatas kepada:
1. Bapak Ludovicus Sensi, selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyusunan laporan magang ini;
2. KAP ABC yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data
yang saya perlukan dan PT X tempat saya menjalankan proses audit;
Nana, Luki, Elisa, Angela) yang sudah banyak membantu penulis dalam
melakukan proses audit, yang sudah banyak memberikan bimbingan,
pengalaman dan pengetahuan yang paling berharga dan tidak bisa
didapatkan dimanapun.
4. Teristimewa buat kedua Orang Tua dan keluarga (Papa, Mama, Kevin)
penulis, yang selalu membimbing penulis selama 22 tahun tanpa balas,
yang selalu berdoa dan memberikan pelajaran hidup kepada penulis
sehingga penulis bisa melakukan hal yang penulis anggap tidak mungkin.
Terima kasih sudah menjadi Orang Tua yang paling hebat bagi penulis.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
vi
Tanpa kalian penulis tidak bisa mendapatkan dan menjalani hidup yang
berarti di dunia ini.
5. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moral
maupun material selama penulis melakukan perkuliahan dan sampai bisa
menyelesaikan laporan magang ini.
6. Untuk sahabat penulis (Loise, Irma, Raisa, Marcell, Sendy, Willy, Malvin,
Uka, Felix), terima kasih untuk semua dukungan yang mungkin kalian
tidak sadari sehingga penulis bisa tetap memiliki semangat untuk menulis
laporan magang ini. Penulis tidak akan pernah menemukan lagi keluarga
seperti kalian dimanapun.
7. Untuk Stefanie Nathania, yang dalam kesibukannya masih bisa
meluangkan waktu untuk memberi penulis semangat dan doa untuk
menyelesaikan laporan ini. Terima kasih atas semua materi yang diberikan
kepada penulis butuhkan untuk penulisan laporan ini. Terima kasih karena
sudah menjadi motivasi bagi penulis.
8. Untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima
kasih atas semua doa, dukungan dan “Semangat ya, Ger”-nya, tanpa kalian
penulis akan sulit melewati semua hambatan dan masalah.
Atas semua dukungan dan doa yang penulis terima, penulis hanya bisa
memanjatkan Puji dan Syukut kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar semua pihak
selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga
laporan magang ini membawa manfaat bagi pembaca khususnya rekan-rekan
mahasiswa dan penulis sendiri.
Depok, 10 Juni 2013
Penulis
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama : Gerald de Britto
NPM : 0906532276
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Laporan Magang
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI
INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juni 2013
Yang menyatakan
(Gerald de Britto)
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
viii
ABSTRAK
Nama : Gerald de Britto Program Studi : Akuntansi Judul : Bahan Bukti Audit dalam Menilai Kewajaran Properti Investasi
dalam Audit atas Laporan Keuangan PT X Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan bukti audit untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PT X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap properti investasi PT X dan perpajakan properti investasi PT X. Pembahasan akan memaparkan bahan-bahan bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PTX sesuai dengan SPAP nomor 326 tentang Bukti Audit. Membahas kesesuaian perlakuan properti investasi oleh PT X dengan PSAK 13. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun properti investasi PT X. Pembahasan tentang perpajakan akan membahas pajak yang timbul akibat adanya kegiatan sewa-menyewa properti investasi antara PT X dengan pihak kedua. Kata kunci : Bukti audit, audit, pajak, properti investasi
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
ix
ABSTRACT
Name : Gerald de Britto Study Program : Acconting Title : Audit Evidence in Assessing Fairness of Investment Property in
the Financial Statements of PT X This Internship Report aims to explain the audit evidence to assess the reasonable value of investment properties in PT X, describe the audit process conducted by KAP ABC of property investment in PT X and PT X’s investment property taxation. The discussion will describe the evidence needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of investment property in accordance with the SPAP number 326 of Audit Evidence and disclosures to be made by PT X in accordance with PSAK 13. Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of investment property in PT X. The topic of taxation will discuss tax arising from the leasing activities of an investment property between PT X and its second parties. Key words : Audit evidence, audit, tax, property investment.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
x
DAFTAR ISI
JUDUL i HALAMAN JUDUL ii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii HALAMAN PENGESAHAN iv KATA PENGANTAR v LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG vi ABSTRAK vii ABSTRACT viii DAFTAR ISI ix BAB 1 ...................................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan .................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup Permasalahan .................................................................... 2 1.3 Topik Pembahasan ...................................................................................... 3 1.4 Tujuan Pembahasan .................................................................................... 3 1.5 Latar Belakang dan Tujuan Pelaksanaan Magang ...................................... 3 1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang ................................................... 5 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................. 5
BAB 3 .................................................................................................................... 37 3.1 Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC .............................................. 37 3.2 Profil PT X ................................................................................................ 38 3.2.1 Gambaran Umum Perusahaan .......................................................... 38 3.2.2 Gambaran Singkat Akun Properti Investasi ..................................... 40
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
xi
BAB 4 .................................................................................................................... 42 4.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Terkait Akun Properti Investasi .......... 43 4.1.1 Identifikasi Properti Investasi ........................................................... 43
4.1.2 Kepatuhan Perusahaan dalam Mengakui, Menilai dan Mencatat Akun Properti Investasi Sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011) ..... 44
4.2 Prosedur Audit Laporan Keuangan PT X Secara Umum ......................... 48 4.3 Bahan Bukti Audit untuk Audit atas Properti Investasi dan Prosedur Audit
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
25
atau peruntukan
(reklasifikasi).
Pengakuan awal
properti investasi
dalam proses
pembangunan dan
pengembangan
Diakui sebagai aset tetap
dan pengakuannya mengacu
ke PSAK 16: Aset Tetap
sampai aset selesai
dibangun.
Diakui sebagai properti
investasi
Ketidakmampuan
menetapkan nilai
wajar yang andal
Tidak diatur
Jika entitas memilih
menggunakan metode nilai
wajar maka properti investasi
dalam proses pembangunan
dan pengembangan:
! diukur pada harga
perolehan sampai nilai
wajarnya dapat
ditentukan secara
andal atau sampai
proses pembangunan
dan pengembangan
selesai (mana yang
lebih dahulu)
! pada pengakuan awal
langsung dapat diukur
sebesar nilai wajarnya
jika dapat ditentukan
secara andal
2.3.2 Pengakuan Properti Investasi
Konsep harga perolehan atau biaya perolehan properti investasi ini sama
seperti konsep harga perolehan aset tetap. PSAK 13 (Revisi 2011) menjelaskan
bahwa harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau
nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
26
saat perolehan atau pembangunan atau nilai yang diatribusikan ke aset lain pada
saat pertama kali diakui.
2.3.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi
Untuk pertukaran properti investasi yang dilakukan baik menggunakan
aset moneter maupun aset nonmoneter, terdapat dua cara yang dapat dilakukan
untuk mengukur harga perolehan, yaitu dengan model nilai wajar atau model
biaya.
2.3.3.1 Model Biaya
PSAK 13 (Revisi 2011) menjelaskan apabila suatu pasar aktif tidak dapat
menentukan suatu nilai wajar aset secara andal, maka perhitungan properti
investasi dilakukan dengan melakukan perhitungan model biaya dengan nilai
residu sama dengan nol. Model biaya adalah perhitungan terhadap suatu properti
dengan menggunakan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
Dalam hal pengukuran setelah perolehan, perusahaan dapat memilih model
penilaian properti investasinya, baik dengan model nilai wajar atau model biaya.
Perusahaan harus selalu mengungkapkan nilai wajar dari properti
investasinya dalam Catatan Atas Laporan Keungan meskipun menggunakan
model biaya. Apabila tidak dapat menetukan nilai wajar secara andal, maka
perusahaan harus mengungkapkan estimasi kemungkinan besar dimana nilai wajar
tersebut berada.
2.3.3.2 Model Nilai Wajar
PSAK 13 (Revisi 2011) mendefinisikan nilai wajar sebagai suatu jumlah
yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu
transaksi yang wajar (arm’s length transaction) yang melibatkan pihak-pihak
yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Nilai wajar ini didapat
dengan mengikuti nilai transaksi pasar untuk aset serupa, apabila tidak tersedia
nilai pasar, maka dapat diukur secara andal dengan rentang bias dari pengukuran
tidak signifikan.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
27
Dengan menggunakan pengakuan nilai wajar, perusahaan disyaratkan
bahwa setiap periode perusahaan melakukan perhitungan terhadap nilai wajar dari
suatu properti investasi tersebut. Dengan menghitung nilai wajar setiap periode,
maka properti investasi tidak perlu disusutkan setiap periodenya. Perbedaan yang
terjadi antara harga wajar dengan harga perolehan, dan juga antara nilai wajar
periode sebelumnya dengan periode sekarang akan diakui kedalam laba rugi
berupa gain atau loss pada pendapatan lain-lain (other income) dan merubah nilai
aset.
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif
untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada
sewa dan kontrak lain yang serupa. Perusahaan harus memerhatikan adanya
perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang
disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
Apabila harga kini dalam pasar aktif yang sejenis tidak tersedia,
perusahaan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
• Harga kini dalam pasar aktif untuk properti di lokasi lain lalu
disesuaikan.
• Harga terakhir untuk aset serupa dalam pasar yang kurang aktif
• Harga kini arus kas yang diestimasi di masa depan.
2.3.4 Pengungkapan Properti Investasi
Dalam hal pengungkapan, entitas harus mengungkapkan secara detail
informasi mengenai properti investasi. Pengungkapan tersebut antara lain:
• Model pengakuan yang digunakan, model nilai wajar atau model
biaya;
• Aset seperti apa yang diklasifikasikan sebagai properti investasi;
• Memberikan kriteria pada suatu aset yang sulit dibedakan;
• Metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar;
• Kriteria yang ditetapkan untuk perhitungan nilai wajar.
• Rincian jumlah yang diakui dalam laba rugi.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
28
• Jumlah atas realisasi, pembayaran penghasilan, dan hasil
pelepasan;
• Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau
pengembangan.
Apabila entitas menggunakan model nilai wajar, maka hal yang perlu
diungkapkan antara lain:
• Penambahan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam
jumlah tercatat aset.
• Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan
usaha.
• Aset yang dimiliki untuk dijual.
• Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai
wajar.
• Perbedaan nilai tukar.
• Transfer dari dan ke properti investasi.
Apabila entitas tidak dapat menggunakan model nilai wajar sehingga
menggunakan model biaya, maka hal yang perlu diungkapkan antara lain:
• Metode penyusutan yang digunakan.
• Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
• Jumlah tercatat bruto dan jumlah akumulasi penyusutan.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir
periode.
o Penambahan;
o Penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha;
o Aset diklasifikasikan untuk dijual;
o Penyusutan;
o Penurunan nilai;
o Transfer ke klasifikasi lain.
• Nilai wajar properti investasi.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
29
2.4 Perpajakan
Berdasarkan nature-nya, properti investasi dimiliki untuk disewakan
dengan sewa operasi, dengan adanya kegiatan sewa menyewa tersebut maka akan
muncul pendapatan sewa yang diterima oleh perusahaan yang memiliki properti
investasi. Menurut pajak, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, adalah
penghasilan yang menjadi objek pajak.
Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23
September 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek
pajak dari penghasilan adalah:
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama clan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan,
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
30
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihakyang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan
pertambangan.
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
31
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.
Di bawah ini akan dijabarkan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai
pajak bersifat final, yaitu:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya,
f. yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Berikut merupakan jenis-jenis penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai Objek Pajak, yaitu:
a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
32
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
c. warisan;
d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham
atau sebagai pengganti penyertaan modal;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan
pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15;
f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah yang menerima
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
33
dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai;
i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
k. dihapus;
l. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
m. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor
usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia;
n. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
o. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
34
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
dan
p. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Berikut merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto perusahaan menurut pajak:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
35
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba
rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan
utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang
tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak
berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih
debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf k;
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
36
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah; dan
q. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 37
BAB 3
PROFIL PERUSAHAAN
Di dalam bab ini, penulis akan membahas profil perusahaan, baik tempat
penulis melakukan kegiatan magang, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC,
serta perusahaan klien tempat KAP ABC melakukan proses audit, yaitu PT X. Di
bab ini akan dijabarkan mengenai profil perusahaan secara umum, serta gambaran
mengenai layanan jasa yang diberikan oleh KAP ABC maupun jenis usaha yang
dilakukan oleh PT X.
3.1 Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC
KAP ABC merupakan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan ABC
Global, yang merupakan salah satu dari Big Four, yaitu empat perusahaan
penyedia jasa audit dan akuntansi serta jasa profesional lainnya yang terbesar di
dunia. Saat ini, ABC Global memiliki lebih dari 160.000 karyawan yang tersebar
di sekitar 158 negara. KAP ABC sendiri berlokasi di Jakarta dan telah beroperasi
selama kurang lebih 40 tahun.
Di Indonesia, jaringan ABC dibagi menjadi 3 fokus industri, yaitu:
- Kantor Akuntan Publik ABC;
- PT A, yang bergerak di bidang jasa perpajakan dan hukum;
- PT B, yang bergerak di bidang jasa konsultasi keuangan.
Jasa yang ditawarkan oleh jaringan ABC adalah sebagai berikut:
- Advisory;
- Audit & assurance;
- Tax;
- Capital market services;
- Accounting advisory services;
- IFRS accounting advisory services;
- Korean business desk;
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
38
Di dalam KAP ABC (audit & assurance), terdapat 3 divisi, yaitu:
- Financial Services, yang menyediakan jasa assurance bagi
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
- Energy, Utility, and Mining, yang menyediakan jasa assurance bagi
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi, utiliti, dan
pertambangan;
- Consumer & Industrial Product, Technology, Information
Communications, Entertainment & Media, yang memberikan jasa bagi
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur,
teknologi, komunikasi, serta hiburan.
3.2 Profil PT X
3.2.1 Gambaran Umum Perusahaan
PT X didirikan pada awal tahun 1990 dengan nama PT K, pada dasarnya
perusahaan ini dibentuk untuk menyediakan jasa penyewaan gedung kantor.
Karena tuntutan dunia bisnis untuk terus berkembang, di awal Nopember 1999,
PT K bergabung dengan PT L dan menjadi PT X. Bisnis perusahaan makin
meningkat tiap tahunnya.
Bertempat di Jakarta, PT X memiliki sumber daya manusia yang
profesional, jaringan yang luas dan solid, serta pengalaman dalam dunia bisnis
lebih dari 5 tahun, membuat perusahaan menjadi rekanan bisnis yang dapat
diandalkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk tetap dapat menyediakan jasa
yang berkualitas.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
39
Gambar 3.1 Bisnis properti investasi PT X
Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan terutama bergerak dalam
bidang real estat, menyewakan kendaraan, perdagangan umum, pertambangan dan
jasa. Penerimaan Perusahaan mayoritas berasal dari pendapatan atas sewa gedung
dan sewa kendaraan. Perusahaan mengelola dan menyewakan gedung kantor di
daerah Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah karyawan
Perusahaan masing-masing adalah 77 dan 75 karyawan.
PT Z yang merupakan perusahaan yang didirikan untuk keperluan
konsolidasi adalah induk dari PT X, induk dari PT Z adalah Y Group yang
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang risk management dan
insurance broking.
Pihak kedua (Lessee)
PT X (Lessor)
MENYEWAKAN
(operating lease)
Sewa operasi
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
40
Fungsi bisnis PT X dibagi menjadi 4, yaitu :
- Sewa gedung,
- Sewa kendaraan,
- Perdagangan umum,
- Pertambangan dan Jasa.
Susunan pemegang saham PT X, tertanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Komposisi pemegang saham PT X
Pemegang
Saham
Jumlah
Saham
Persentase
Kepemilikan Jumlah
PT. Z 7,801 99.99% 78,010,000,000
Koperasi Y 1 0% 10,000,000
7,802 100.00% 78,020,000,000
Sumber : Working paper PT X
3.2.2 Gambaran Singkat Akun Properti Investasi
Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai
perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau
kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk tujuan administratif atau dijual
dalam kegiatan usaha normal.
Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang
dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi
penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak
disusutkan. Biaya perolehan tersebut termasuk bagian biaya penggantian dari
properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya
operasi penggunaan properti tersebut.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
41
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:
Properti Investasi Tahun
Gedung dan prasarana 20
Mesin dan peralatan 8
Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau
pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam
tahun terjadinya penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat
perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh
pemiliknya, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan
atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya
jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya
penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.
Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri,
perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika
properti yang digunakan perusahaan menjadi properti investasi, perusahaan
mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat
tanggal terakhir perubahan penggunaannya.
Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi
selama periode dimana beban-beban tersebut terjadi.Pengeluaran yang
memperpanjang masa manfaat properti investasi atau memberikan tambahan
manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 42
BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Di dalam bab ini akan dibahas mengenai properti investasi yang dimiliki
oleh perusahaan, bukti-bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk menilai
apakah nilai properti investasi yang tercatat di laporan keuangan PT X wajar atau
tidak, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP atas akun properti investasi
perusahaan, kepatuhan perusahaan dalam menerapkan PSAK 13 (Revisi 2011)
dalam mengakui, menilai, dan mempresentasikan nilai properti investasinya
dalam laporan keuangan, serta perhitungan pajak terhadap pendapatan sewa yang
diterima perusahaan.
Pembahasan properti investasi yang dimiliki oleh PT X adalah sebatas
jumlah properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan, bukti-bukti apa saja yang
dibutuhkan oleh auditor, sesuai SPAP PSA No.7 (SA seksi 326), untuk
memverifikasi nilai dari properti investasi yang tercatat, sehingga auditor bisa
memberikan pendapat bahwa nilai yang tercatat adalah wajar.
Pembahasan mengenai prosedut audit KAP ABC terhadap properti
investasi yang dimiliki oleh PT X adalah sebatas prosedur audit secara umum
yang dilakukan atas laporan keuangan PT X, mulai dari tahap awal audit hingga
akhir proses audit dan juga akan dijelaskan mengenai prosedur audit secara
khusus untuk akun properti investasi
Penulis juga akan membahas tentang kepatuhan perusahaan dalam
mengakui, mengukur dan mempresentasikan nilai dari properti investasinya dalam
laporan keuangan tahunan, sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011) tentang properti
investasi.
Pembahasan tentang masalah perpajakan terhadap properti investasi yang
dimiliki oleh PT X berfokus pada pendapatan yang diterima perusahaan serta
beban yang ditanggung perusahaan berkaitan dengan properti investasi yang
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
43
dimiliki, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai pihak yang menyewakan
(lessor).
4.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Terkait Akun Properti Investasi
4.1.1 Identifikasi Properti Investasi
Menurut PSAK 13 (revisi 2011), properti investasi terdiri dari tanah dan
bangunan yang dikuasai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau
untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk tujuan
administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.
Di dalam profil perusahaan telah dijelaskan bahwa kegiatan utama
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah sewa menyewa gedung. Dari
segi kepemilikan, PT X memiliki properti investasi berbentuk tanah dan bangunan
dan masing-masing dari properti investasi memiliki surat sah yang menyatakan
bahwa properti itu milik PT X. Dari data yang dicatat oleh perusahaan, terdapat 6
properti yang dimiliki. Properti tersebut adalah :
• Gedung seluas 762 m2 yang berada di Surabaya. Terdiri dari tanah,
gedung dan fasilitas lainnya.
• Gedung seluas 2.547 m2 yang berada di Menteng, Jakarta. Terdiri
dari tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.
• Gedung seluas 17.855 m2 yang berada di Setiabudi, Jakarta.
Terdiri dari tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.
• Gedung seluas 724 m2 yang berada di Jakarta Pusat. Teridi dari
tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.
• Tanah seluas 1.016 m2 yang berada di Menteng, Jakarta. Properti
investasi ini hanya terdiri dari tanah saja, tanpa bangunan dan
fasilitas yang dibangun di atasnya.
• Tanah seluas 45.271 m2 yang terletak di Jatibening, Jatiwaringin
dan Jatiasih.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
44
4.1.2 Kepatuhan Perusahaan dalam Mengakui, Menilai dan Mencatat
Akun Properti Investasi Sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011)
Di atas sudah dijelaskan properti yang dimiliki oleh perusahaan dan
perusahaan mengklasifikasikan properti tersebut ke dalam properti investasi di
laporan keuangannya. Dalam data worksheet kontrak gedung (lampiran 3) yang
berasal dari pihak manajemen perusahaan terdapat rincian penggunaan dari tiap
properti investasi tersebut. Properti-properti di atas tidak digunakan sendiri oleh
perusahaan dalam kegiatan produksinya dan tidak dijual sehari-hari oleh
perusahaan. Untuk properti investasi berupa gedung, perusahaan telah sesuai
mengklasifikasikan asetnya berdasarkan PSAK 13 (Revisi 2011).
Terdapat satu gedung yang digunakan sendiri oleh perusahaan sebagai
kantor tempat perusahaan beroperasi. Gedung tersebut terdiri dari 8 lantai,
perusahaan hanya menggunakan satu lantai saja. Karena nilai yang digunakan
oleh perusahaan tidak signifikan, sehingga gedung tersebut masih bisa
dikategorikan sebagai properti investasi.
Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa tanah seluas
1.016 m2 yang berada di Menteng dan diklasifikasikan perusahaan ke dalam
properti investasi, digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan atas pinjamannya
ke Bank XYZ. Dalam kasus ini, perusahaan masih bisa mencatat dan mengakui
properti yang digunakan sebagai jaminan tersebut atas dasar perjanjian dengan
Bank XYZ tidak merubah karakteristik properti tersebut dari properti investasi.
Perusahaan juga menambahkan informasi tentang properti investasi yang
dimilikinya di dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya, bahwa tanah seluas
45.271 m2 yang terletak di Jatibening, Jatiwaringin dan Jatiasih akan
dikembangkan menjadi perumahan. Perseroan telah memperoleh izin lokasi untuk
keperlian pembangunan perumahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tanah ini juga merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli antara perusahaan
dengan pihak kedua. Untuk kasus seperti ini, perusahaan masih bisa
mengklasifikasikan properti tersebut ke dalam properti investasi. Walaupun sudah
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
45
ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mengatur
jual-beli atas properti investasi ini, tetapi akta penjualan tanah belum
ditandatangani oleh pihak kedua, karena itu PT X belum bisa mengakui
pendapatan atas penjualannya. Jika akta jual beli tanah tersebut belum disetujui
dan ditandatangani biarpun sudah ada perjanjian dan MOU yang ditandatangani,
kriteria tanah tersebut masih bisa diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh
PT X.
Untuk pengakuan awal, dalam laporan keuangan tahunan perusahaan
disebutkan bahwa harga perolehan yang dicatat oleh perusahaan untuk akun
properti investasi adalah sebesar biaya penggantian properti investasi, yaitu saat
perusahaan mengeluarkan kasnya untuk memperoleh properti investasi tersebut,
dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut. Hal ini sudah
sesuai dengan yang dinyatakan oleh PSAK 13 (Revisi 2011)
Tiap properti investasi tersebut disewakan kepada pihak kedua dengan
sistem sewa operasi. Sebagian besar properti investasi yang dimiliki oleh PT X
disewakan ke pihak afiliasinya, baik induknya maupun anak-anak perusahaan
lainnya dari induk perusahaan PT X. Dalam laporan keuangan secara individual,
properti investasi tersebut masih bisa diakui sebagai properti investasi, sedangkan
jika di laporan keuangan secara konsolidasi, properti investasi tersebut diakui
sebagai bukan properti investasi karena properti tersebut dimiliki sendiri dalam
perspektif grup.
Untuk pengukuran setelah pengakuan awal, perusahaan menggunakan
metode biaya. Menurut PSAK 13 (Revisi 2011) dijelaskan jika perusahaan
menggunakan model biaya, perusahaan harus menghitung nilai dari properti
investasinya sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulai penyusutan,
dengan nilai residu sama dengan nol. Dalam hal ini, perusahaan sudah sesuai
dengan PSAK 13 (Revisi 2011), hal ini dapat dilihat dari akumulasi penyusutan
yang dicatat perusahaan dalam Tabel 4.1. Beban penyusutan atas akun properti
investasi yang dimiliki perusahaan dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
46
Jika perusahaan menggunakan nilai wajar, maka perusahaan tidak mencatat beban
penyusutan melainkan mencatat gain atau loss yang akan dicatat dalam other
income dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
Dalam kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan yang terdapat di
laporan keuangan tahunan perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan
metode penyusutan garis lurus terhadap properti investasi yang dimilikinya.
Metode penyusutan garis lurus tersebut didasarkan pada masa manfaat tiap
properti investasinya, yaitu 20 tahun untuk gedung dan prasarana, 8 tahun untuk
mesin dan peralatan.
Untuk pengungkapan dalam laporan keuangan, menurut PSAK 13 (revisi
2011), jika perusahaan menggunakan metode biaya dalam menghitung dan
mencatat properti investasi yang dimilikinya, maka perusahaan harus
mengungkapkan hal-hal berikut:
• Metode penyusutan yang digunakan;
• Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
• Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
• Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode, yang menunjukkan:
o Penambahan;
o Penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha;
o Aset diklasifikasikan untuk dijual;
o Penyusutan;
o Penurunan nilai;
o Transfer ke klasifikasi lain.
• Nilai wajar properti investasi.
Di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan juga dipaparkan jumlah
tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Hal ini
diungkapkan di bagian laporan posisi keuangan perusahaan pada sisi aset tidak
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
47
lancar. Dapat dilihat pada tabel 4.1 terdapat akun properti investasi dan akumulasi
penyusutannya masing-masing di awal dan akhir periode.
Untuk rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode, yang mencakup penambahan, penambahan dari akuisisi dan
penggabungan usaha, aset diklasifikasikan untuk dijual, penyusutan, penurunan
nilai, transfer ke klasifikasi lain, perusahaan mengungkapkannya di dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan untuk akun properti investasi (lampiran 4).
Tabel 4.1 Posisi Aset Tidak Lancar PT X
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT X
Pengungkapan nilai wajar properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan
juga terdapat di Catatan Atas Laporan Keuangan untuk akun properti investasi.
Perusahaan mencatat nilai wajar dari properti investasi yang dimiliki berdasarkan
penilaian dr PT U yang merupakan penilai independen yang tidak berhubungan
dengan perusahaan. Penilaian yang dilakukan oleh PT U menggunakan metode
biaya dan pendapatan. Laporan penilaian properti investasi PT X oleh PT U dalam
nilai wajar dapat dilihat di lampiran 4. Dalam hal pengungkapan properti
investasi, perusahaan dinilai sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011).
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
48
4.2 Prosedur Audit Laporan Keuangan PT X Secara Umum
KAP ABC sudah melakukan kegiatan audit di PT X untuk tahun ketiga.
Sehingga untuk menerima engagement klien ini, KAP ABC tidak memilki
prosedur khusus layaknya pada saat menerima klien baru. Tetapi KAP ABC
melakukan penilaian atas continuance risk untuk tahun pelaporan 2012, dan juga
KAP ABC harus menyusun strategi audit untuk PT X.
Prosedur yang dimiliki dan dijalankan oleh KAP ABC dalam mengaudit
laporan keuangan PT X adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Dalam tahap perencanaan, KAP ABC melakukan beberapa hal, yaitu:
• Acceptance & continuance
Prosedur ini adalah prosedur awal yang dilakukan untuk
menentukan penerimaan klien baru maupun memutuskan
untuk melanjutkan kegiatan audit bagi klien yang tahun
sebelumnya sudah pernah diaudit oleh KAP ABC.
Karena bukan merupakan klien baru, maka dalam melakukan
proses awal, KAP ABC hanya melakukan update pemahaman
auditor mengenai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan,
seperti perubahan apa saja yang terjadi serta risiko apa saja
yang dihadapi oleh PT X di tahun berjalan. Prosedur ini wajib
untuk dijalankan karena kegiatan bisnis perusahaan dan iklim
bisnis yang terus berkembang dan berubah.
• Terms of engagement
Prosedur selanjutnya dilakukan setelah auditor setuju untuk
menerima atau melanjutkan proses audit dengan perusahaan
klien. Prosedur ini dilakukan untuk menentukan syarat dan
ketentuan yang diperlukan untuk perikatan audit (audit
engagement) dengan perusahaan klien pada periode audit
tersebut.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
49
• Mobilize team
Setelah menentukan terms of engagement, auditor melakukan
penentuan tim yang akan melakukan proses audit di PT X,
mulai dari engagement manager sampai dengan staf-staf
(senior & junior auditor).
• Assess independence
Tahap selanjutnya yaitu asses independence yaitu tahap
dimana dilakukan penilaian atas independensi dari masing-
masing anggota tim yang sudah menjadi audit team untuk PT
X. Apabila ternyata kemudian ditemukan anggota yang
bersifat tidak independen, maka ia kemudian akan digantikan
dengan staf lainnya yang tersedia.
• Required planning procedures
Dalam tahap berikutnya auditor melakukan perancanaan atas
prosedur yang akan dilakukan nantinya selama proses audit
laporan keuangan PT X berjalan.
2. Pemahaman bisnis, penilaian risiko dan penetapan strategi audit
Dalam tahap ini, auditor KAP ABC akan melakukan beberapa tahap
berikut yaitu:
• Business understanding
Karena PT X bukan merupakan klien baru bagi KAP ABC dan
prosedur pemahaman bisnis ini sudah dilakukan di tahun-tahun
sebelumnya, maka prosedur ini tidak dilakukan secara
mendetail. Data yang didapatkan oleh auditor dalam tahap
business understanding dapat dilihat di lampiran 5.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
50
• Menentukan tingkat materialitas
KAP ABC membagi tingkat materialitasnya menjadi tiga
bagian yaitu:
- Overall materiality
Materialitas ini adalah tingkat materialitas untuk
laporan keuangan PT X secara keseluruhan. Besarnya
overall materiality biasanya ditentukan berdasarkan
besarnya laba sebelum pajak (profit before tax)
perusahaan klien, yaitu sebesar 5% dari laba sebelum
pajak.
Untuk perhitungan overall materiality PT X, auditor
KAP ABC mengikuti aturan yang ada, yaitu sebesar
5% dari laba sebelum pajak, dengan dilakukan
pembulatan.
- Performance materiality
Performance materiality merupakan tingkat
materialitas yang digunakan pada masing-masing akun
dalam laporan keuangan PT X. Pada umumnya, range
dari materialitas ini adalah sebesar 50% sampai dengan
70% dari overall materiality. Penetapan materialitas ini
bertujuan untuk mengurangi kemungkinan total salah
saji yang tidak terdeteksi atau tidak terkoreksi melebihi
nilai dari overall materiarily yang ditetapkan.
Untuk PT X, besarnya performance materiality yang
digunakan adalah sebesar 75% dari overall materiality.
Performance materiality yang ditetapkan oleh auditor
untuk akun properti investasi adalah sebesar Rp
1.045.000.000.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
51
- Summary of uncorrected misstatements (SUM)
Tingkat materialitas ini digunakan untuk menentukan
apakah salah saji yang ditemukan pada saat proses
audit perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) atau
tidak. Apabila nilai salah saji yang ditemukan tidak
lebih besar dari nilai SUM yang ditentukan, maka nilai
salah saji tersebut dianggap tidak material dan tidak
perlu dilakukan penyesuaian. Tetapi apa bila nilai salah
saji yang ditemukan lebih besar dari nilai SUM yang
ditentukan, maka nilai salah saji tersebut perlu dibuat
penyesuaian.
Besarnya nilai SUM pada umumnya adalah 10% dari
performance materiality. Nilai SUM yang ditetapkan
untuk PT X adalah 13% dari nilai performance
materiality yang telah ditetapkan. SUM yang
ditetapkan oleh auditor KAP ABC untuk akun properti
investasi PT X adalah sebesar Rp 139.300.000.
Pada prosedur audit untuk menentukan tingkat materialitas ini,
batasan materialitas yang digunakan oleh auditor ditetapkan
sama untuk setiap akun yang dimiliki oleh PT X, baik akun
yang memiliki resiko rendah maupun resiko tinggi. Namun
untuk akun yang memiliki resiko lebih tinggi, auditor
membutuhkan bukti dalam jumlah yang lebih besar untuk
memverifikasi nilai yang ada.
• Analisis atas penilaian risiko
Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh KAP ABC,
PT X memiliki risiko sebagai berikut:
- Risiko kredit
PT X memiliki risiko kredit atas piutangnya kepada pihak
lain, tetapi risiko tersebut terbatas karena lawan transaksi
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
52
(counter party) adalah lembaga keuangan yang terpercaya.
Untuk laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan
memiliki saldo piutang yang telah jatuh tempo sebesar
26% dari keseluruhan piutang usaha. Sebagian besar
piutang yang telah jatuh tempo berasal dari pihak-pihak
berelasi dan perusahaan memegang uang jaminan sebagai
perlindungan atas piutang usahanya. Kualitas kredit dari
tiap pelanggan dinilai berdasarkan posisi keuangan,
pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya. Setiap
jumlah kredit diatur berdasarkan kebijakan internal atau
sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh direksi.
Terdapat keyakinan tinggi bahwa piutang usaha
seluruhnya dapat diterima kembali berdasarkan kondisi
saat ini dan tidak terdapat permasalahan saat ini, sehingga
resiko kredit dinilai tidak terlalu besar menurut auditor
KAP ABC.
- Risiko permodalan
Struktur permodalan perusahaan berasal dari utang neto
yang diimbangi dengan kas dan saldo bank serta ekuitas
yang terdiri dari modal ditempatkan, cadangan, laba
ditahan. Perusahaan melakukan pengelolaan modal untuk
memastikan dapat menjaga kelangsungan usaha sekaligus
memaksimalkan pengembalian kepada pemegang
kepentingan melalui optimalisasi utang dan keseimbangan
ekuitas. Menurut auditor, resiko yang dimiliki perusahaan
masih dapat diatasi dan bukan merupakan risiko yang
besar.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
53
• Menilai tingkat inherent risk
Prosedur yang dilakukan oleh auditor setelah mengidentifikasi
risiko yatu menilai tingkat inherent risk yang dimiliki oleh
perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk setiap akun dan
hasilnya digunakan untuk menentukan jumlah bukti substantif
yang dibutuhkan dalam prosedur audit.
• Menetapkan strategi audit
Prosedur selanjutnya yang dilakukan oleh auditor adalah
melakukan penetapan strategi audit. Strategi yang ditetapkan
oleh auditor ini mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan
selama pelaksanaan prosedur audit, yaitu kepatuhan PT X
terhadap regulasi terkait dan kemungkinan perusahaan
melakukan kesalahan dalam pencatatan pada general ledger.
• Memulai perencanaan audit
3. Merespon risiko dan mengumpulkan bukti
Dalam prosedur selanjutnya, auditor KAP ABC melakukan beberapa
hal, yaitu:
• Menilai ekspektasi mengenai apakah pengendalian yang ada
dapat diandalkan serta merencanakan bukti substantif apa saja
yang dibutuhkan
• Melakukan uji pengendalian, apabila ekspektasi atas keandalan
pengendalian perusahaan atas akun-akun yang dimilki berada
di tingkat yang tinggi, maka tahap selanjutnya adalah
memfokuskan pada prosedur analitis substantif. Tetapi apabila
ekspektasinya berada dalam tingkat yang rendah atau tidak ada
sama sekali, maka prosedur selanjutnya adalah fokus pada uji
rincian saldo. Prosedur pengujian ini dilakukan atas setiap
akun yang dimiliki.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
54
4. Menyelesaikan prosedur audit
Dalam tahap terakhir proses audit, auditor melakukan beberapa
prosedur, yaitu:
• Melakukan penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan
sesuai dengan audit program yang dimiliki.
• Menerbitkan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit
serta memberikan opini yang sesuai mengenai laporan
keuangan perusahaan.
• Menerbitkan laporan auditor terkait proses audit atas
perusahaan.
4.3 Bahan Bukti Audit untuk Audit atas Properti Investasi dan Prosedur
Audit Akun Properti Investasi
PT X memiliki 6 jenis properti investasi yang tercatat dalam laporan
keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. 4 properti yang dimiliki diantaranya
disewakan ke lessee dan 2 sisanya merupakan jaminan atas pinjaman PT X
terhadap bank, serta properti investasi yang seharusnya diklasifikasikan
perusahaan ke dalam persediaan properti karena tidak memenuhi kriteria dari
properti investasi.
Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan properti investasi adalah
transaksi yang dapat menambah atau mengurangi nilai properti investasi yang
dimiliki oleh PT X. Transaksi-transaksi yang dapat menambah nilai properti
investasi adalah renovasi properti investasi dan pembelian peralatan serta
perlengkapan yang digunakan di dalam properti investasi tersebut. Sedangkan
transaksi yang dapat mengurangi nilai dari properti investasi tersebut adalah
depresiasi dari properti investasi itu sendiri.
Karena perusahaan memiliki 4 jenis properti investasi yang aktif untuk
disewakan, maka untuk memudahkan mengidentifikasi transaksi yang terjadi,
perusahaan memiliki kode transaksi tersendiri. Untuk kode mesin perusahaan
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
55
memakai kode MSN, untuk tanah yaitu TNH, untuk bangunan yaitu BGN.
Perusahaan juga menggunakan kode yang berbeda untuk tiap bangunan agar lebih
mudah teridentifikasi. Perusahaan juga membedakan transaksi dari tahun
terjadinya transaksi dan nomer urut transaksi yang terjadi pada tahun tersebut.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, auditor menganggap akun
properti investasi adalah akun yang penting karena inilah aset yang digunakan
oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Properti investasi adalah
aset yang menghasilkan 65% (jumlah pendapatan adalah Rp 104.942.814.189 dan
pendapatan dari properti investasi adalah sebesar Rp 67.898.000.780) dari jumlah
pendapatan perusahaan. Menurut auditor akun ini tidak memiliki risiko yang
tinggi, tetapi auditor juga harus tetap memperhatikan bahwa akun properti
memiliki risiko overstatement. Maka dari itu auditor harus mengumpulkan bukti-
bukti yang dapat mengarahkan auditor agar dapat memberikan pendapat bahwa
akun properti investasi disajikan secara wajar.
Menurut SPAP PSA No. 7 (SA seksi 326) tentang bukti audit, terdapat
empat hal yang menjadi pertimbangan seorang auditor dalam menentukan bukti
apakah yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak bukti yang harus
dikumpulkan, yaitu :
• Prosedur audit yang digunakan
• Jumlah sampel yang harus dipilih
• Sampel yang harus diambil dari populasi
• Waktu pelaksanaan prosedur audit
Untuk prosedur audit yang digunakan oleh KAP ABC untuk akun properti
investasi akan dijelaskan dengan lengkap di bawah. Karena jumlah populasi dari
attributes yang menyusun akun properti investasi hanya ada 6, terdiri dari 4
bangunan dan 2 tanah, maka auditor menyimpulkan untuk menggunakan
keseluruhan populasi untuk menjadi sampel.
Jika auditor sudah menentukan berapa banyak sampel yang harus
digunakan untuk melakukan prosedur audit, maka langkah berikutnya yang harus
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
56
dilakukan oleh auditor adalah mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian
data dan nilai dari properti investasi, sehingga auditor bisa menyimpulkan bahwa
akun tersebut dinyatakan secara wajar.
Menurut SPAP PSA No. 7 (SA seksi 326) tentang bukti audit, terdapat 8
jenis bukti-bukti yang dapat dikumpulkan dan digunakan oleh auditor. Tiap-tiap
bukti yang dikumpulkan oleh auditor nantinya digunakan dalam prosedur audit
yang sudah ditetapkan oleh KAP ABC untuk memenuhi asersi auditor dalam akun
properti investasi. Bukti-bukti tersebut adalah :
• Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan rincian yang terdapat
pada surat atas kepemilikan properti investasi.
• Dokumentasi
Dokumentasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk akun properti
investasi adalah berupa surat kepemilikan perusahaan atas properti
investasi, dokumen yang mencatat nilai wajar yang diselesaikan
oleh apraisal, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya,
transaksi-transaksi yang dicatat oleh perusahaan yang berhubungan
dengan properti investasi, seperti biaya perbaikan atau penambahan
peralatan, dan lain-lain.
• Konfirmasi
Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti
investasi.
• Prosedur analitis
Bukti audit ini didapatkan oleh auditor dengan cara
membandingkan informasi yang ada pada laporan keuangan tahun-
tahun sebelumnya, dalam properti investasi bukti ini digunakan
untuk menghitung nilai pengakuan awal properti investasi.
• Tanya jawab dengan klien
Bukti ini dilakukan oleh auditor untuk mengetahui bagaimana cara
perusahaan menilai properti investasinya, bagaimana metode dan
masa penyusutannya.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
57
• Pelaksanaan kembali
Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti
investasi.
• Observasi
Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti
investasi.
• Penghitungan ulang
Bukti ini dibuat oleh auditor dengan cara menghitung ulang semua
perhitungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, termasuk biaya
penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan.
Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor atas akun properti investasi
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur audit yang dilakukan terhadap
akun aset tetap, karena menurut nature-nya kedua akun ini memiliki bentuk yang
sama, yang membedakan hanyalah penggunaannya saja.
Sebelum memulai prosedur audit atas akun properti investasi, auditor
terlebih dahulu menentukan asersi terkait, yang dijelaskan sebagai berikut:
• Completeness, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang
terjadi telah dicatat dan diungkapkan oleh perusahaan.
• Accuracy, yang berkaitan dengan akurasi dari pencatatan transaksi yang
dilakukan oleh perusahaan.
• Cutoff, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan
perusahaan dicatat pada periode yang benar.
• Existence/Occurrence, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang
dicatat perusahaan benar-benar terjadi.
• Rights and Obligations, yaitu memastikan bahwa aset (liabilitas) yang
dicatat oleh perusahaan telah menjadi hak (kewajiban) perusahaan.
• Presentation and Disclosure, yang terkait dengan kesesuaian penyajian
dan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam laporan
keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
58
• Valuation, yaitu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan
dicatat dengan nilai yang wajar.
Berikut merupakan prosedur audit yang dilakukan atas transaksi pihak
berelasi perusahaan:
Tabel 4.2 Asersi Manajemen PT X
No. Prosedur C A C
O E/O
RO
PD
V
1. Pembuatan lead schedule √ √
2. Melakukan penghitungan ulang terhadap
beban amortisasi √ 3. Melakukan Test of Detail √ √ √ √ √ √ √ 4. Melakukan verifikasi atas pengungkapan √
Keterangan:
C : Completeness
A : Accuracy
Co : Cutoff
E/O : Existence/Occurance
RO : Rights & Obligations
PD : Presentation & Disclosure
V : Valuation
Sumber: Working Paper PT X.
Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur yang dilakukan untuk
mengaudit akun properti investasi PT X oleh auditor KAP ABC:
1. Membuat lead schedule
Tujuan dari prosedur membuat lead schedule adalah untuk memenuhi
asersi completeness dan presentation & disclosure.
Dalam membuat lead schedule (lampiran 6), prosedur yang dilakukan
oleh auditor adalah mengumpulkan bukti berupa transaksi yang
dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan yang berhubungan dengan
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
59
properti investasi. Dengan data transaksi tahun berjalan tersebut,
auditor bisa menghitung saldo akhir dari akun properti investasi dengan
cara: saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan transaksi yang
terjadi pada tahun berjalan berdasarkan data yang diberikan oleh klien.
Saldo akhir pada tahun berjalan yang dihitung oleh auditor akan
dicocokkan dengan angka dari trial balance. Jika ada perbedaan, maka
auditor harus terlebih dulu menentukan apakah perbedaan tersebut
dapat ditoleransi (tolerable) atau tidak, dengan mempertimbangkan
tingkat materialitas yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan yang
material nantinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan
melakukan inquiry ke direktur keuangan perusahaan atau pihak-pihak
yang bertanggung jawab atas nilai yang tertera di trial balance
perusahaan.
Dalam membuat lead schedule ini, auditor tidak menemukan perbedaan
antara perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dengan jumlah
yang tercatat di trial balance yang sudah dihitung sebelumnya oleh
perusahaan.
2. Melakukan penghitungan ulang terhadap beban amortisasi
Tujuan dari prosedur penghitungan ulang terhadap beban amortisasi
adalah untuk memenuhi asersi accuracy.
Dalam membuat perhitungan ulang terhadap beban amortisasi
(Lampiran 8), prosedur pertama yang dilakukan oleh auditor adalah
mengumpulkan bukti dan dokumentasi yang berkaitan dengan
penambahan nilai tanah, gedung atau mesin. Kemudian auditor
menghitung nilai properti investasi setelah adanya penambahan,
kemudian auditor membagi nilai tersebut dengan masa manfaat sisa dari
properti investasi tersebut, auditor akan mendapatkan jumlah amortisasi
tahun berjalan. Setelah memiliki saldo amortisasi yang dibuat auditor,
lalu auditor mencocokkan saldonya dengan saldo amortisasi yang
dibuat oleh perusahaan di worksheet-nya. Jika ditemukan ada
perbedaan, prosedurnya sama yaitu auditor harus terlebih dulu
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
60
menentukan apakah perbedaan tersebut dapat ditoleransi (tolerable)
atau tidak, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas yang telah
dibuat sebelumnya. Perbedaan yang material nantinya harus dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan inquiry ke direktur
keuangan perusahaan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas
nilai yang tertera di trial balance perusahaan.
Dalam melakukan penghitungan ulang untuk beban amortisasi ini,
auditor tidak menemukan perbedaan antara perhitungan ulang yang
dilakukan oleh auditor dengan jumlah yang tercatat di trial balance
yang sudah dihitung sebelumnya oleh perusahaan.
3. Melakukan Test of Detail
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memenuhi semua asersi
manajemen yang ada dalam tabel 4.2. Auditor tidak melakukan Test of
Control terhadap akun properti investasi karena tidak terdapat
perubahan yang signifikan di tiap tahunnya pada akun properti
investasi, sehingga auditor menganggap Test of Detail lebih efektif dan
efisien
Yang dilakukan oleh auditor adalah menguji rincian saldo akun properti
investasi dengan melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut:
• Memperoleh bukti audit yang sesuai terkait dengan transaksi
properti investasi di tahun berjalan yang terdapat di dalam
rincian yang diberikan oleh perusahaan. Jumlah bukti yang
dibutuhkan oleh auditor didasarkan pada tingkat inherent risk
dari akun properti investasi perusahaan. Karena sebelumnya
menurut auditor KAP ABC penilaian terhadap PT X adalah
normal, maka bukti yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.
Auditor menggunakan 14 sampel untuk transaksi ini yang
diambil secara acak. Dalam kasus ini bukti yang harus diperoleh
oleh auditor adalah berupa nota pembelian peralatan atau
perlengkapan untuk properti investasi dari pihak ketiga atau
nota pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
61
pembayaran pembelian peralatan atau perlengkapan ataupun
untuk renovasi. Setelah menerima bukti tersebut, yang harus
dilakukan adalah vouching, yaitu mencocokkan antara
dokumen/bukti yang ada dengan saldo yang dicatat oleh
perusahaan untuk menghitung additon/disposal yang terjadi di
akun properti investasi, berdasarkan nomor dokumen atas
transaksi yang terjadi.
• Melakukan review atas dokumen yang terkait dengan akun
properti investasi, karena pada dasarnya properti investasi tidak
jauh berbeda dengan aset, maka auditor harus melihat serta
mereview surat atau akta kepemilikan perusahaan terhadap
properti investasi tersebut, apakah properti investasi itu dimiliki
atas nama perusahaan serta detail dari properti investasi yang
dimiliki terdiri dari apa saja dan juga review atas dokumen
appraisal.
Dalam melakukan test of detail, auditor juga menemukan perbedaan
antara perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dengan jumlah
yang tercatat di trial balance yang sudah dihitung sebelumnya oleh
perusahaan. Tetapi selisih yang terjadi tidak melebihi tingkat SUM
yang ditetapkan oleh auditor, sehingga selisih ini dianggap tidak
material dan tidak dilakukan langkah yang lebih lanjut. Worksheet Test
of Details dapat dilihat di lampiran 7.
4. Melakukan verifikasi atas pengungkapan
Tahap terakhir dalam audit atas akun properti investasi adalah
melakukan verifikasi terhadap saldo properti investasi perusahaan.
Tujuan dari dilakukannya prosedur ini adalah untuk memenuhi asersi
presentation & disclosure. Pada tahap ini yang dilakukan auditor adalah
memverifikasi dan memastikan bahwa saldo yang telah diuji
dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar, serta
memastikan bahwa penyajian dan pelaporan yang dilakukan perusahaan
dalam laporan keuangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
62
berlaku yaitu PSAK 13 (revisi 2011). Auditor harus memverifikasi
bahwa saldo detail dari properti investasi dalam laporan keuangan
sudah sesuai dengan lead schedule, trial balance dan worksheet
recalculate amortization. Worksheet verifikasi atas pengungkapan yang
dibuat oleh auditor dapat dilihat di lampiran 4.
Dari pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk
memverifikasi keberadaan transaksi terkait properti investasi, tidak ditemukan
adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh manajemen PT X.
Dalam pelaksanaan audit ditemukan perbedaan dalam prosedur audit Test
of Detail. Perbedaan yang ditemukan besarnya tidak melebihi SUM sehingga
dianggap tidak material dan tidak perlu dilakukan prosedur yang lebih lanjut.
Tetapi saat melakukan inquiry dengan pihak manajemen, perbedaan yang terjadi
akibat tidak ditemukannya dokumen pendukung yang dapat meyakinkan auditor
akan terjadinya transaksi tersebut. Masalah tersebut dapat diatasi dengan merubah
beberapa sampel.
Dalam pelaksanaan audit properti investasi PT X, tidak dilakukan ToC.
Menurut Arens et. Al (2009), proses ToC termasuk di dalam proses audit. Namun
auditor KAP ABC berpendapat bahwa perusahaan tidak memiliki pengendalian
khusus untuk akun tersebut, ToC tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
temuan audit berdasarkan proses-proses audit pada tahun sebelumnya dan juga
akun properti investasi memiliki risiko yang normal, sehingga dapat langsung
dilakukan prosedur ToD.
4.4 Perlakuan Pajak pada Akun Properti Investasi
Dalam melakukan bisnis utamanya perusahaan melakukan kegiatan sewa
dari properti investasi yang dimiliki. Dengan begitu perusahaan akan
mendapatkan penghasilan sewa yang diterima dari pihak yang menyewa properti
investasi tersebut (lessee). Menurut pajak, setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
63
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, adalah penghasilan yang menjadi objek pajak.
Sewa sebenarnya diatur juga secara khusus di dalam PSAK 30, tetapi
penulis ingin membatasi pembahasan hanya sebatas perlakuan pajak terhadap
kegiatan sewa tersebut. Sewa diklasifikasi menjadi dua berdasarkan substansinya,
yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan adalah sewa dimana
terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan properti investasi. Jenis sewa yang kedua adalah sewa
operasi, yaitu jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan properti investasi. Jenis sewa yang
terdapat di perjanjian PT X dengan pihak keduanya adalah sewa operasi karena
tidak ada pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan properti investasi, sehingga PT X masih bisa mencatat
properti yang disewakan sebagai properti investasi. Jika menggunakan sewa
pembiayaan, maka PT X tidak bisa mengakui propertinya sebagai properti
investasi melainkan sebagai pendapatan sewa pembiayaan.
Karena yang digunakan oleh PT X dan pihak keduanya adalah sewa
operasi dimana tidak ada pengalihan risiko dan manfaat, maka properti investasi
masih dicatat di pembukuan PT X (lessor). Dari sisi lessor, seluruh pembayaran
sewa operasi yang diterima oleh lessor, merupakan objek pajak penghasilan dan
merupakan pajak final, sehingga nanti tidak bisa dikreditkan pada perhitungan
SPT badan. Karena properti yang dicatat dalam pembukuan lessor, maka secara
pajak lessor dapat mencatat beban penyusutan atas properti investasinya tersebut.
Tidak terdapat perbedaan waktu atau perbedaan sementara yang disebabkan oleh
perbedaan pengakuan penyusutan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000, bangunan permanen disusutkan dengan metode garis lurus dengan
masa manfaat selama 20 tahun tanpa nilai sisa, dengan begitu metode perhitungan
perusahaan tidak berbeda dengan metode perhitungan secara pajak. Dalam sewa
operasi, lessor
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
64
tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu
(allowance for doubtful account).
Perlakuan pajak dari sisi lessee jelas berbeda dengan lessor. Karena sewa
operasi, lessee tidak bisa mencatat beban penyusutan atas properti investasi yang
di leasing-kan. Pembayaran sewa yang dibayar oleh lessee merupakan biaya yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lessee adalah pihak yang wajib
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan
kepada lessor. Atas penyerahan jasa sewa operasi atas properti investasi, lessee
juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Tabel 4.3 Tabel Temuan Atas Properti Investasi
Existing Best Practice Risk Identified Auditor Response
Terdapat
properti
investasi
yang
dijadikan
objek
perjanjian
untuk dijual
di masa yang
akan datang.
Berdasarkan PSAK 13
(Revisi 2011), properti
investasi dijelaskan
sebagai properti baik
tanah atau bangunan atau
bagian dari suatu
bangunan maupun kedua-
duanya, yang dikuasai
oleh pemilik atau
penyewa (lessee) melalui
sewa pembiayaan, untuk
menghasilkan rental atau
untuk kenaikan nilai atau
kedua-duanya, dan tidak
untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau
untuk tujuan administratif
atau juga dijual untuk
kegiatan usaha sehari-
hari.
Overstatement
di akun properti
investasi, karena
seharusnya
nominal tersebut
dicatat di bagian
persediaan
properti.
Karena akta jual beli
belum ditandatangani,
biarpun sudah ada MOU
dari kedua belah pihak
setuju untuk menjual dan
membeli, karakteristik
properti investasi tersebut
tidak berubah dan masih
bisa diklasifikasikan
sebagai properti investasi
oleh PT X.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
65
KAP ABC
tidak
melakukan
prosedur
ToC untuk
audit
properti
investasi
Menurut Arens et. Al
(2009), prosedur ToC
termasuk ke dalam
tahapan audit.
Pengendalian
internal terhadap
akun properti
investasi, bisa
terjadi fraud
dalam transaksi
yang terkait
properti
investasi
Auditor KAP ABC
berpendapat bahwa
perusahaan tidak
memiliki pengendalian
khusus untuk akun
tersebut, ToC tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
temuan audit berdasarkan
proses-proses audit pada
tahun sebelumnya dan
juga akun properti
investasi memiliki risiko
yang normal, sehingga
dapat langsung dilakukan
prosedur ToD.
Auditor
menemukan
perbedaan
saat
melakukan
prosedur
ToD
Setiap transaksi pasti
memiliki bukti dan
nominal yang tercantum
di bukti memiliki nominal
sama dengan yang dicatat
oleh klien.
Nilai yang
tercatat di
properti
investasi tidak
menunjukkan
yang sebenarnya
Perbedaan yang terjadi
tidak signifikan (dibawah
tingkat SUM). Setelah
dilakukan inquiry dengan
pihak manajemen,
perbedaan yang terjadi
akibat tidak
ditemukannya dokumen
pendukung yang dapat
meyakinkan auditor akan
terjadinya transaksi
tersebut. Masalah
tersebut dapat diatasi
dengan merubah
beberapa sampel.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 66
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Perbedaan yang paling mendasar antara properti investasi dengan aset
lainnya adalah penggunaannya. Properti investasi tidak digunakan sendiri dan
tidak dijual dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, melainkan untuk disewakan.
Perbedaan tersebutlah yang mengharuskan properti investasi diungkapkan secara
terpisah di laporan keuangan perusahaan, sehingga dibuat PSAK 13 (revisi 2011)
yang mengatur properti investasi secara khusus.
PT X memiliki 6 jenis properti investasi yang terdiri dari 4 gedung dan 2
tanah. Terdapat satu gedung yang digunakan oleh PT X sendiri tetapi nilainya
tidak signifikan sehingga masih bisa diakui dan dicatat sebagai properti investasi.
PT X memiliki tanah yang sudah terikat perjanjian dengan pihak kedua, tetapi
karena belum ada akta jual beli yang ditandatangani maka aset ini masih bisa
diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh PT X. Pengakuan awal PT X
terhadap nilai properti investasi adalah sebesar biaya yang dikeluarkan oleh PT X
sebagai penggantian properti investasi tersebut. Metode yang digunakan oleh PT
X untuk mengukur properti investasinya adalah dengan metode biaya sehingga PT
X harus mencatat beban penyusutan. Sejauh ini selain tanah yang sudah terikat
perjanjian dengan pihak kedua, perlakuan PT X terhadap properti yang
dimilikinya sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011).
KAP ABC telah melakukan proses audit laporan keuangan PT X dengan
menggunakan standar prosedur audit yang di terapkan oleh seluruh KAP ABC di
seluruh bagian dunia. Prosedur tersebut tediri dari empat tahap, yaitu:
perencanaan; pemahaman bisnis, penilaian risiko dan penetapan strategi audit;
respon atas risiko dan pengumpulan bukti; serta penyelesaian audit. Dalam
melakukan audit akun properti investasi perusahaan, KAP ABC fokus pada uji
rincian saldo (test of detail) disebabkan oleh tingkat inherent risk dari akun
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
67
tersebut tergolong normal dan test of detail dianggap lebih efektif dan efisien
dibandingkan dengan test of control.
Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP ABC, auditor telah
mengumpulkan beberapa jenis bukti yang dibutuhkan untuk meyakinkan auditor
bahwa nilai yang dicatat oleh PT X terhadap properti investasinya menunjukkan
nilai yang wajar. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten,
auditor KAP ABC menyimpulkan tidak ditemukan adanya perbedaan yang
material antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan
yang dikerjakan oleh auditor, kecuali di prosedur Test of Detail. Perbedaan ini
disebabkan karena beberapa sampel dokumen pendukung yang diperlukan untuk
memverifikasi nilai yang tercatat tidak lengkap, masalah ini diselesaikan dengan
cara mengganti sampel. Terdapat juga satu jenis properti investasi yang
seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh PT X, karena
karakteristik dari aset tersebut tidak sesuai dengan properti investasi dan harus
diklasifikasikan sebagai persediaan properti.
PT X memiliki resiko kredit atas piutang yang dimilikinya, tetapi hal
tersebut sudah diperkirakan oleh PT X akan tertagih sepenuhnya karena lawan
transaksi (counter party) adalah lembaga keuangan yang terpercaya dan atas
pertimbangan atas kualitas kredit dari tiap pelanggan dinilai berdasarkan posisi
keuangan, pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya dan juga setiap jumlah
kredit diatur berdasarkan kebijakan internal atau sesuai dengan batasan yang telah
ditetapkan oleh direksi. Karena hal tersebut maka auditor menganggap bahwa
resiko yang dimiliki oleh PT X tidak terlalu besar.
Untuk masalah perpajakan, pajak atas pendapatan berupa sewa yang
diterima oleh PT X bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dalam perhitungan
SPT dan juga tidak terdapat perbedaan perhitungan penyusutan yang dilakukan
pajak dan yang dilakukan perusahaan karena masa manfaat dan metode yang
digunakan tidak berbeda. Karena sewa yang dilakukan adalah sewa operasi, maka
dari sisi lessor: seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
68
merupakan objek PPh, lessor membebankan biaya penyusutan dan lessor tidak
diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Dari sisi
lessee: pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, lessee tidak boleh melakukan
penyusutan atas barang modal yang di-leasing, lessee wajib memotong PPh Pasal
23 atas pembayaran operating lease, dan atas penyerahan jasa ini terhutang PPN.
5.2 Saran
Saran yang ingin penulis sampaikan ditujukan kepada beberapa pihak
terkait dengan program magang yang penulis ikuti, yaitu PT X (klien), KAP ABC,
dan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
1. Saran untuk PT X
Saran yang ingin penulis berikan kepada PT X adalah untuk tetap
memperhatikan risiko yang teridentifikasi walaupun tidak begitu
besar, tetapi kemungkinan hal buruk yang akan muncul tetap ada.
Manajemen PT X juga harus meningkatkan kinerja dalam hal
maintenance dokumen-dokumen penting, sehingga tidak ada
dokumen yang terselip atau hilang. Jadi pada saat proses audit,
semua transaksi bisa dibuktikan keberadaan dan akurasinya.
2. Saran untuk KAP ABC
Sebaiknya mahasiswa yang mengikuti program magang di KAP
ABC diberikan pelatihan yang mencukupi terlebih dahulu
mengenai prosedur audit yang akan dilaksanakan, materi pelatihan
yang diberikan hendaknya sama dengan junior auditor baru, hal ini
dikarenakan pada prakteknya, tanggung jawab yang diberikan
kepada mahasiswa peserta magang tidak terlalu jauh berbeda
dengan junior auditor baru. KAP ABC juga harus bisa
memperbaiki manajemen alokasi sumber daya manusia agar bisa
lebih efektif dan efisien.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
69
3. Saran untuk Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Tahun-tahun belakangan ini peminat program magang semakin
banyak dan juga program selain akuntansi juga sekarang bisa
memilih untuk mengikuti program magang, jadi Departemen
Akuntansi FEUI hendaknya memperluas kerjasama dan jaringan
dengan berbagai jenis perusahaan, tidak terbatas dengan kantor
akuntan publik saja. Departemen Akuntansi FEUI juga harus
membangun hubungan dengan kantor tempat mahasiswa
melakukan magang agar bisa mendapatkan perkembangan dan
menilai kinerja mahasiwanya secara nyata.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 70
DAFTAR REFERENSI
Arens, Alvin, Beasley, Elder, Amir Abadi Jusuf. Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-An Indonesian Adaption. Pearson: Prentice Hall. 2009.
Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan, 23 September 2008.
Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Warfield, Terry. Intermediate Accounting, Vol 1, IFRS Edition. John Wiley and Sons. 2011.
Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Warfield, Terry. Intermediate Accounting, Vol 2, IFRS Edition. John Wiley and Sons. 2011.
Audit Procedure Guide KAP ABC
Situs Internal PT X
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 71
LAMPIRAN
Lampiran 1 Laporan Keuangan PT X ( Neraca)
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 72
Lampiran 1 Laporan Keuangan PT X (Neraca) lanjutan
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 73
Lampiran 2 Laporan Keuangan PT X (Laba Rugi)
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 74
Lampiran 3 Kontrak Gedung PT X (telah diolah ulang).
No.
No. Kontrak Pihak 1 Pihak 2 Gedung Periode (tahun) Lokasi Luas/m2
1 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT P 1 1 jan 2012 - 31 Des
2012 (1)
Lt. Semi
Basement
133.85
2 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT T 1 1 Jan 2011 - 31 Des
2013 (3)
Lt. 1 1,112.52
Lt. 2 281.44
Lt. 2 1,792.43
Lt. 3 1,387.78
Lt. 4 1,208.59
Lt. 5 1,078.93 Jumla
h a 6,861.69
Lt. Basem
ent 315.69
Lt. 6 386.17 Jumlah
b 701.86
Jumlah a+b 7,563.55
3 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT T 1 1 Jan 2011 - 31 Des
2013 (3)
Lantai Dasar 245,25 m2
Teras Lantai Dasar
12,37 m2
Lantai Atas 341 m2
jumlah 598,62 m2
4 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X Bank M 1
1 jun 2009 - 31 mei 2012 (3)
Lt. 1 (Sisi
Utara) 207,50 m2 1 jun 2010-31 may
2011 1 jun 2011-31 may
2012
5 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT A 3 1 Nov 2011 - 31 okt
2016 (5)
Lt. Atap
gedung 46 m2
6 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT H 4 15 feb 2011 - 14
Feb 2012 (1) LT. 5 124 m2
7 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT H 4 15 feb 2012 - 14
Feb 2013 (1) LT. 5 124 m2
8 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT C 4 1 sept 2004 - 31
Agust 2014 (10)
Lt. Atap
Gedung
WTRS
66 m2
9 NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT I 4 1 Jan 2012 - 31 Des
2012 (1) Lt. 6 119,18 m2
10
NO.XXX/PTX/G-XXX/XXX PT X PT A 4 1 Jan 2012 - 31 Des
2012 (1)
Lt. 3 579,75 m2
Lt. 4 345,25 m2
925 m2
Sumber : Worksheet Kontrak Gedung PT X
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 75
Lampiran 4 Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Properti Investasi (telah diolah ulang).
1 Januari 31 Desember
2012 Penambahan Pengurangan 2012
Biaya Perolehan Tanah 48.553.880.347 - - 48.553.880.347 Gedung dan prasarana 46.864.533.479 - - 46.864.533.479 Mesin dan perlengkapan 9.499.884.215 64.000.000 - 9.563.884.215 Jumlah 104.918.298.041 64.000.000 - 104.982.298.041 Akumulasi Penyusutan Gedung dan prasarana 39.966.252.373 1.030.125.028 - 40.996.377.400 Mesin dan perlengkapan 4.881.594.761 1.146.012.224 - 6.027.606.987 Jumlah 44.847.847.134 2.176.137.252 - 47.023.984.387 Jumlah Tercatat 60.070.450.907 57.958.313.654
1 Januari 31 Desember
2011 Penambahan Pengurangan 2011
Biaya Perolehan Tanah 48.553.880.347 - - 48.553.880.347 Gedung dan prasarana 46.864.533.479 - - 46.864.533.479 Mesin dan perlengkapan 9.499.884.215 - - 9.499.884.215 Jumlah 104.918.298.041 - - 104.918.298.041 Akumulasi Penyusutan Gedung dan prasarana 38.927.304.595 1.038.947.778 - 39.966.252.373 Mesin dan perlengkapan 3.736.436.529 1.145.158.232 - 4.881.594.762 Jumlah 42.663.741.124 2.184.106.010 - 44.847.847.135 Jumlah Tercatat 62.254.556.917 60.070.450.907
Beban penyusutan sejumlah Rp 2.176.137.252 dan Rp 2.184.106.010 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011 dicatat sebagai beban langsung (Catatan 22). Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 780.658.505.023 dan Rp 670.351.057.000 telah ditetapkan sebagai dasar yang digunakan dalam penilaian berdasarkan penilaian dari PT U, penilai independen yang tidak berhubungan dengan Perseroan. Penilaian dilakukan berdasarkan metode biaya dan pendapatan. Direksi berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti investasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2011, aset tetap dan properti investasi kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa Perseroan asuransi terhadap risiko
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 76
kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 25.326.321 dan Rp 8.548.215.251 (2011: USD 23.156.409 dan Rp 6.483.181.802). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan memiliki tanah dengan Hak Guna Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Karet, Wahid Hasyim, Rasuna Said dan Raden Saleh Jakarta, serta Tegalsari Surabaya (lihat catatan 11). Perseroan memiliki tanah yang akan dikembangkan menjadi perumahan seluas 45.271 m2 terletak di Desa Jatibening, Desa Jatiwaringin dan Desa Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Perseroan telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan seluas 45.000 m2 (4,5 Ha) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang terletak di Desa Jatibening dan Desa Jatiwaringin merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli antara Perseroan dengan PT B (Catatan 29c). Tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta, dijadikan jaminan pinjaman ke PT Bank SM (Catatan 17). Sumber : Laporan Keuangan PT X untuk Periode 2013
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 77
Lampiran 5 Business Understanding PT X (telah diolah ulang).
1. UMUM
PT X (Perseroan) didirikan berdasarkan akta No. 50 tanggal 15 Januari 1990 dari notaris Raden
Santoso, S.H., kemudian diubah dengan akta No. 33 tanggal 13 Februari 1991 dari notaris
yang sama. Akta pendirian dan perubahannya ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-798.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Maret 1991 serta
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1991, Tambahan No.
1549. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta
No. 17 tanggal 29 Agustus 2008 dari Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta
dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Akta perubahan ini telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya No. AHU-89404.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 November 2008.
Perseroan beralamat di Wisma X, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta Pusat. Perseroan tergabung
dalam kelompok usaha (grup) T dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Perseroan terutama bergerak dalam bidang real estat,
menyewakan kendaraan, perdagangan umum, pertambangan dan jasa. Perseroan mengelola dan
menyewakan gedung kantor Wisma X di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Raden Saleh dan Jalan
Wahid Hasyim, Jakarta serta Jalan Darmo, Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011,
jumlah karyawan Perseroan masing-masing adalah 77 dan 75 karyawan (tidak diaudit).
Susunan pengurus Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011adalah sebagai berikut:
2012 2011
Komisaris
Komisaris : Hendro Wahyu
Direksi
Direktur Keuangan, Administrasi dan Umum : Kus Widi
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 78
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan keuangan Perseroan disusun oleh Direksi berdasarkan Standar Akuntansi di Indonesia,
dan diselesaikan pada tanggal Februari 2013.
Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti
yang dijabarkan di bawah ini:
a. Dasar penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang
diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan asetkeuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual,
kecuali laporan arus kas.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan
setara kas terdiri dari kas, kas di bankdan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga
bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang tidak dibatasi penggunaannya dan yang tidak
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam
Rupiah penuh.
b. Perubahan kebijakan akuntansi yang siginifikan
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan
revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai
berikut:
- PSAK 10 (Revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing,
- PSAK 13 (Revisi 2011) – Properti Investasi,
- PSAK 16 (Revisi 2011) – Aset Tetap,
- PSAK 18 (Revisi 2010) – Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan Program Manfaat Pensiun,
- PSAK 24 (Revisi 2010) – Imbalan Kerja,
- PSAK 26 (Revisi 2011) – Biaya Pinjaman,
- PSAK 28 (Revisi 2010) – Akuntansi untuk Asuransi Kerugian,
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 79
- PSAK 30 (Revisi 2011) – Sewa,
- PSAK 33 (Revisi 2010) – Akuntansi untuk Pertambangan,
PSAK 60 (Revisi 2010) mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif atas risiko keuangan
apabila dibandingkan dengan PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan
Pengungkapan”. Pengungkapan tersebut antara lain:
a. Instrumen keuangan yang signifikan atas posisi keuangan dan performa entitas. Pengungkapan
ini sejalan dengan PSAK 50 (Revisi 2010).
b. Informasi kualitatif dan kuantitatif atas eksposur risiko yang timbul dari instrumen keuangan,
termasuk pengungkapan minimum atas risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.
Pengungkapan kualitatif menjelaskan tujuan manajemen, kebijakan dan proses untuk mengelola
risiko tersebut. Pengungkapan kuantitatif menjelaskan informasi tentang batas risiko yang
dihadapi entitas, berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal kepada personel manajemen
kunci.
PSAK 60 (Revisi 2010) berlaku secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2012 (lihat Catatan 54 –
58 untuk pengungkapan terkait PSAK ini).
c. Penjabaran mata uang asing
i. Mata uang pelaporan
Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan
Perseroan.
ii. Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan
kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif.
Pada tanggal 31 Desember 2012, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank
Indonesia adalah Rp 9.670 (2011: Rp 9.068) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (DolarAS).
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 81
d. Instrumen keuangan
i. Aset keuangan
Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang,aset keuangan dimiliki
hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.Klasifikasi ini tergantung dari tujuan
perolehan aset keuangan tersebut.Direksi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat
awal pengakuannya.
Perseroan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap
atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.Aset kategori ini diklasifikasikan
sebagai aset lancar, kecuali untuk yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode
pelaporan.Pinjaman yang diberikan dan piutang Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, deposito
berjangka, piutang usaha, dan piutang lainnya.
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang
ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan
likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki
hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
komprehensif.
Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya
ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan
atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan
laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai,
akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada
laporan laba rugi komprehensif.
ii. Liabilitas keuangan
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 82
Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan dalam
kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi.
Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi.
Liabilitas keuangan yang diukur diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Utang usaha dan lainnya, uang jaminan penyewa, akrual, pinjaman yang diterima, dan utang sewa
pembiayaan merupakan liabilitas keuangan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan
selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif kecuali jika dampak diskontonya tidak material. Liabilitas kategori ini diklasifikasikan
sebagai liabilitas lancar, kecuali untuk utang jaminan penyewa, pinjaman yang diterima dan utang
sewa pembiayaan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Liabilitas
keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.
iii. Penentuan nilai wajar
Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan
berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang reliable pada tanggal laporan posisi keuangan.
Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari harga kuotasi broker (broker’s quoted price)
dari Bloomberg dan Reuters.
Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-
waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker),
kelompok industry, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut
mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria
di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia.Indikasi-indikasi dari pasar tidak
aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat
beberapa transaksi terkini.
Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar
ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi
memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan arus kas estimasian terhadap aset
bersih instrumen keuangan tersebut.
Nilai pasar yang digunakan Perseroan untuk aset keuangan yang dimiliki adalah harga penawaran
(bid price).
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 83
e. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga
bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi
penggunaannya.
f. Piutang usaha
Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak
diskontonya tidak material, dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang
tidak tertagih diukur berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan
pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.
g. Beban dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan
metode garis lurus.
h. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian
penurunan nilai.
Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat
aset tetap sebagai berikut:
Tahun
Gedung dan prasarana 20
Perlengkapan kantor 4 - 8
Mesin dan peralatan 8
Kendaraan bermotor 8
Partisi 4
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 84
Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana
beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau
memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.
Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan aset ditinjau ulang
dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.
Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari
laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.
Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan
menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara
harga jual neto dengan nilai pakai.
Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya
tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai. Penyusutan mulai
dibebankan sejak aset tersebut siap digunakan.
Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama
dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara
periode masa sewa dan umur manfaatnya.
Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2007) Perseroan memilih untuk menggunakan metode biaya.
i. Properti investasi
Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk
tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.
Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang dinyatakan sebesar biaya
perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai,
jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan.Biaya perolehan tersebut termasuk bagian biaya
penggantian dari properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya
operasi penggunaan properti tersebut.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis dari properti investasi berikut ini:
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 85
Tahun
Gedung dan prasarana 20
Mesin dan peralatan 8
Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti
investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di
masa depan yang dapat diharapkan dari pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi
konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang
ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemiliknya, dimulainya sewa operasi ke pihak
lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan
jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya
penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.
Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perseroan menggunakan
metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Perseroan
menjadi properti investasi, Perseroan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap
sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.
j. Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diakui sebagai beban selama masa manfaatnya dengan menggunakan
metode garis lurus.
k. Dividen
Pembagian dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan
Perseroa dalam periode dimana pembagian dividen tersebut diumumkan.
l. Sewa
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau yang mengandung, sewa didasarkan atas
substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada
penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan
aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, Perseroan akan menilai apakah perjanjian
sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa,
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 86
sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan
sebagai sewa operasi.
Perseroan sebagai lessee
Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan
Perseroan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari
pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan
sebagai liabilitas sewa pembiayaan.
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian
yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang
konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.
Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa,
kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset
yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.
Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas.
Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebaga pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis
lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang
dinikmati pengguna.
Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan
bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku
bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di
laporan laba rugi selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku
bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui
sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan penyusutan aset tetap yang
dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan memiliki aset
tersebut pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek
antara umur manfaat aset dan masa sewa.
Perseroan sebagai lessor
Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah
investasi sewa neto Perseroan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 87
periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas
investasi bersih lessor.
Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama
masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi
ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa
sewa..
m. Beban tangguhan - hak atas tanah
Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan
diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah.
n. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan
persewaan gedung dan kendaraan bermotor diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada
tahun yang bersangkutan. Pendapatan persewaan gedung dan kendaraan bermotor diterima dimuka
atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.
o. Imbalan kerja
i. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya
Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.
Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun
yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor
atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.
Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana Perseroan akan membayar iuran
tetap kepada sebuah Perseroan yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum
atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.
Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal
laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program
pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu
yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan
menggunakan metode projected unit credit.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 88
Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa
depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam
mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang
memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.
Perseroan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun
sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui
sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-
asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset
program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi
komprehensif selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut.
Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali perubahan
terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode
waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang
periode tersebut.
Perseroan memberikan imbalan pasca kerja lainnya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada
pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang
diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metodologi
akuntansi yang sama seperti yang digunakan dalam program pensiun imbalan pasti. Keuntungan
dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial
dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Liabilitas ini dinilai
setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.Imbalan ini dihitung dengan
menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan
program pensiun imbalan pasti.
ii. Imbalan jangka panjang lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan jubilee
dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 89
p. Perpajakan
Perseroan menggunakan metode liabilitas neraca (balance sheet liability method) pada akuntansi
pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas
dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan.
Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada
masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset
pajak tangguhan tersebut.
q. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam
PSAK 7 mengenai “Pengungkapan pihak-pihak berelasi”. Definisi pihak berelasi adalah antara
lain:
(i) perseroan di bawah pengendalian Perseroan dan Anak Perseroan;
(ii) entitas asosiasi;
(iii) investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh
yang signifikan;
(iv) entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas; dan
(v) personil manajemen kunci.
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
Pemegang saham utama Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) yang berada dibawah
pengendalian Pemerintah RI, dengan demikian semua instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan
entitas lain dimana Pemerintah memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.
Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana
dibutuhkan pertimbangan Direksi dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset
dan liabilitas.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 90
Direksi membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas
atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK
adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan
dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain
termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.
Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas kejadian
dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.
Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas
diungkapkan di bawah ini.
a. Penyisihan kerugian penurunan nilai
Perseroan meninjau kembali piutang usaha yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan untuk
menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi.Secara khusus, justifikasi
Direksi diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika
menentukan penurunan nilai.Dalam estimasi arus kas ini, Perseroan membuat justifikasi tentang
situasi keuangan debitur. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah
faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, seperti yang tercermin dalam perubahan penyisihan
kerugian penurunan nilai tersebut di masa datang.
b. Penyusutan aset tetap
Direksi menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Direksi akan
menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau
Direksi akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis
telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan pengunaannya atau dijual.
c. Liabilitas imbalan kerja
Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan
menggunakan asumsi aktuaria (lihat Catatan 26). Asumsi yang digunakan dalam menentukan
biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas
aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan
berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Universitas Indonesia 91
Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam,
dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa
depan atas pengembalian investasi jangka panjang.
d. Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan
Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, Perseroan
mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
(i) terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
(ii) telah atau akan terjadi perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara
penggunaan aset;
(iii) terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari
yang diharapkan;
(iv) aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum
diperhitungkan diskonto.
e. Aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode
mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi Direksi
diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan
waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana
perpajakan ke depan.
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Uni
vers
itas
Indo
nesi
a 92
Lam
pira
n 6
Lead
Sch
edul
e Pr
oper
ti In
vest
asi P
T X
^TB
^P
Y
Lege
nd :
TB
: Agr
ee w
ith H
ome
Stat
emen
t TB
31
Dec
embe
r 201
2
PY
: Agr
ee w
ith A
udit
Rep
ort /
Aud
ited
TB 3
1 D
ecem
ber 2
011
^
: Mat
hem
atic
al a
ccur
acy,
foot
ing,
cro
ss fo
otin
g do
ne
Sum
ber :
Wor
kshe
et L
ead
Sche
dule
PT
X
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Uni
vers
itas
Indo
nesi
a 93
Lam
pira
n 7
Wor
kshe
et T
est o
f Det
ail P
rope
rti I
nves
tasi
PT
X
Sum
ber :
Wor
kshe
et T
oD P
T X
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013
Uni
vers
itas
Indo
nesi
a 94
Lam
pira
n 8
Wor
kshe
et R
ecal
cula
te A
mor
tizat
ion
Exp
ense
Pro
pert
i Inv
esta
si P
T X
Sum
ber :
PT
X W
orks
heet
Sum
ber :
Aud
itor K
AP
AB
C W
orks
heet
Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013