h r>i (7 rx«^ !/"»«-• Menimbang Mengingat WALIKOTA PAGAR ALAM PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR: V TAHUN 2016 TENTANG OKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. c. 1. 2. 3. WALIKOTA PAGAR ALAM, bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kota Pagar Alam; bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk; bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Pagar Alam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 88); Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahllh 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
27
Embed
Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahllh 2004 tentang Perkebunan ...palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/05/Perwali-7-th-2016.pdf · bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
h r>i (7 rx«^ !/"»«-•
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAMNOMOR: V TAHUN 2016
TENTANG
OKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)PUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
a.
c.
1.
2.
3.
WALIKOTA PAGAR ALAM,
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan PanganNasional, pupuk sangat berperan penting dalampeningkatan produktivitas dan produksi komoditaspertanian khususnya di Kota Pagar Alam;
bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbangoleh petani diperlukan subsidi pupuk;
bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalanoptimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggipupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota PagarAlam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan PeraturanWalikota Pagar Alam tentang Alokasi Harga EceranTertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor PertanianTahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3478);
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RlTahun 2001 Nomor 88);
Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahllh 2004 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
! I
'"•Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR: jrTAHUN 2016
TENTANG
Al OKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)I PUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan PanganNasional, pupuk sangat berperan penting dalampeningkatan produktivitas dan produksi komoditaspertanian khususnya di Kota Pagar Alam;
bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbangoleh petani diperlukan subsidi pupuk;
bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalanoptimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggipupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota PagarAlam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan PeraturanWalikota Pagar Alam tentang Alokasi Harga EceranTertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor PertanianTahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3478);
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RlTahun 2001 Nomor 88);
Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4433) sebagaimana telah telah diubah denganUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SistemPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan danKesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentangHortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor227, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerlindungan Dan Pemberdayaan Petani (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
, >
-3-
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentangPupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomro 18 Tahun 2010 tentangUsaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalampengawasan.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran 2016;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran2016.
20.
21.
22.
23.
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 04 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 tentangPerubahan tentang Kedua atas Peraturan Daerah KotaPagar Alam No 04 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas DaerahKota Pagar Alam.
Peraturan Derah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2016tentang Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah KotaPagar Alam Tahun Anggaran 2016 (Lembaran DaerahKota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 17 Seri A).
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi DinasTanaman dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2016 (BeritaDaerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2015 Seri A).
Menetapkan
-4-
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASIDAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :
1 Kota adalah kota Pagar Alam.
2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperandalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secaralangsung atau tidak langsung.
4 Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secarakimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industriatau pabrik pembuat pupuk.
5 Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhanmati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbahorganik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentukpadat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineraldan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkankandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaikisifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6 Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagitanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhantanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal danberkelanjutan.
7 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yangpengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi daripemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petanidi sektor pertanian.
8 Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah PupukBersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan usulandari Kelompok Tani yang di ketahui oleh Kepala Cabang Dinas(KCD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan KepalaBalai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan setempat.
9 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalahharga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tanidi Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan denganbudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauanpakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasukpemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untukpeningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
-5-
11 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/ataubeserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidangtanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ ataupeternakan.
12 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atasdasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungansosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dankeakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahaanggotanya.
13 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negarayang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidipupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
14 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yangberlaku.
15 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yangberlaku.
16 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidiselanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan pupukbersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkanmusyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alatpesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Taniatau penyalur sarana produksi pertanian.
17 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnyadisingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalampengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikotauntuk tingkat Kota Pagar Alam.
BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1) Pupuk bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-Organik danPupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan olehPelaksana subsidi pupuk.
(2) Pupuk An-Organik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atasUrea, SP-36, ZA dan NPK.
BAB III
PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHANPUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang tergabungdalam kelompok tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman
pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musimtanam;
•
b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanamanpangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektarsetiap musim tanam; atau
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidakdiperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan.
Pasal 4
Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkanusulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani yang diketahuiPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Cabang Dinas (KCD)dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian kepada Walikota melaluiKepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
Pasal 5
(1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dengan sebaran bulanannya yang ditetapkan denganPeraturan ini.
(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun olehKepala Cabang Dinas (KCD) dan diketahui Kepala BalaiPenyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan setempat.
(3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 2015.
Pasal 6
(1) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5,Walikota Pagar Alam menetapkan alokasi per kecamatanberdasarkan sub sektor sesuai dengan kebutuhan yangmenjadi prioritas di wilayah masing-masing.
(2) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupukbersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secaraproporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.
Pasal 7
Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, danPerkebunan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajibmelaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalampenyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ataukemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani dan/ atauKelompok Tani diwilayahnya.
-7-
BABIV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8
(1) Dalam hal Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimakasuddalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 bila terjadi kekurangan,dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayah provinsiditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
b. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota PagarAlam ditetapkan Oleh Walikota atas usul.
(2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Pagar Alammengalami perubahan sebagai akibat dilakukannnya realokasiantar Kabupaten/Kota oleh Provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a maka Dinas Tanamana Pangan danHortikultura Kota Pagar Alam wajib meninindaklanjuti denganmelakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan olehKepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura KotaPagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan padabulan berjalan temyata tidak mencukupi, penyaluran pupukbersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan denganmenggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau darialokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
BABV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidisampai kepada petani dan/atau kelompk tani melalui penyalurdi Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian olehpenyalur di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani diatursebagai berikut:a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV
kepada petani dan/atau Kelompok Tani dilaksanakansesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dandibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian daripetani dan/atau kelompok tani;
b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudpada huruf a sesuai dengan kebutuhan petani dan/ataukelompok tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masingwilayah;
8
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IVkepada petani dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura KotaPagar Alam berkoordinasi dengan BKP5K kota Pagar Alamguna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagaidasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidisesuai alokasi yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petanidan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan olehPetugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepadapetani dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugaspengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KomisiPengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.
(6) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alamsebagai Dinas yang memperoleh dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi danValidasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016,wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluranpupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatanuntuk dilakukan rekapitulasi dan disampaikan ke DirekturJenderal.
(7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupukbersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukansesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluranpupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh DirekturJenderal.
Pasal 10
(1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Penyalur di lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjaminketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petanidan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuaiketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi denganDinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam danDinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota PagarAlam.
BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11
(1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjualBersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pupuk
9-
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:a.
b.
c.
d.
e.
Pupuk UreaPupuk SP 36Pupuk ZAPupuk NPKPupuk Organik
Rp. 1.800,-per kg;Rp. 2.000,- per kg;Rp. 1.400,-per kg;Rp. 2.300,- per kg;Rp. 500,- per kg;
(3) Hargat Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petanidan/atau kelompok tani di penyalur lini IV secara tunai dalamkemasan sebagai berikut:
a. Pupuk Urea = 50 Kgb. Pupuk SP 36 = 50 Kgc. Pupuk ZA = 50 Kgd. Pupuk NPK = 50 Kge. Pupuk Organik
Pasal 12
= 40 Kg
(4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalampasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwama merahyang mudah di baca dan tidak mudah hilang atau terhapus,yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"Barang Dalam Pengawasan
(5) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsididiberi label berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZAbersubsidi label berwarna jingga (orange).
BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan,pengawasan dan Pengawalan terhadap penyediaan danpenyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepada petani dan/ataukelompok tani.
(2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembanganrealisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petanidan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada DinasTanaman Pangan dan Hortikultura tingkat Kota.
Pasal 14
(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota PagarAlam wajib melakukan pemantauan dan pegawasan terhadappenyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
^2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alamdalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim PengawasHarian.
c
10
Pasal 15
,1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alamwajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasanpupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauanpengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur.
dan
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diaturebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
Pasal 17
Deraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,igar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan)engundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan3enempatannya dalam Berita Daerah kota Pagar Alam.
Ditetapkan Di : Pagar Alampada Tanggal : £/=4b<ruan~ 2-o/(,
WALIKOTA PAGAR ALAM,
1,Diundangkan di Pagar Alam >f IDA FITRIATI BASJUNIpada tanggal Lp*-brvi*ri %aii ^
SEKRETARISDA; .AH
KOTAPAGAF A M,
V
'k^X/ 'SAFRUDIN
BERITA D, RAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR / SERI £-