-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajibanmemberikan
perlindungan dan pengakuan terhadappenentuan status pribadi dan
status hukum atas setiapPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialamioleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam
dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,penentuan
status pribadi dan status hukum setiap PeristiwaKependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami olehPenduduk Indonesia dan Warga
Negara Indonesia yangberada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia,perlu dilakukan pengaturan tentang
AdministrasiKependudukan;
c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukanhanya dapat
terlaksana apabila didukung oleh pelayananyang profesional dan
peningkatan kesadaran penduduk,termasuk Warga Negara Indonesia yang
berada di luarnegeri;
d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenaiAdministrasi
Kependudukan yang ada tidak sesuai lagidengan tuntutan pelayanan
Administrasi Kependudukanyang tertib dan tidak diskriminatif
sehingga diperlukanpengaturan secara menyeluruh untuk menjadi
peganganbagi semua penyelenggara negara yang berhubungan
dengankependudukan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk
undang-undang tentang AdministrasiKependudukan;
Mengingat : . . .
-
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (4), Pasal26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal
28 E ayat(1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34
ayat (1)dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang RatifikasiKonvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadapWanita (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 32);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
PengesahanInternational Convention On The Elimination Of All Forms
OfRacial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional
tentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3852);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang HubunganLuar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4235);
9. Undang-Undang . . .
-
- 3 -
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen danData Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk,Pencatatan Sipil, pengelolaan
informasi AdministrasiKependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untukpelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk . . .
-
- 4 -
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asingyang
bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkandengan undang-undang
sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalamurusan
pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi
danpemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab danberwenang
dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintahkabupaten/kota
yang bertanggung jawab dan berwenangmelaksanakan pelayanan dalam
urusan AdministrasiKependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangditerbitkan
oleh Instansi Pelaksana yang mempunyaikekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkandari pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ataudata
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatanPendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk,pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan
danpendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukanserta
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartuidentitas atau surat
keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialamiPenduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibatterhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukanlainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, sertastatus tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,adalah
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik ataukhas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftarsebagai Penduduk
Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah
kartuidentitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitasanggota keluarga.
14. Kartu . . .
-
- 5 -
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP,
adalahidentitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkanoleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
yangdialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil
padaInstansi Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang
melakukanpencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang
padaInstansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai denganketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama
dan perubahan statuskewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang
diberikankepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah NegaraKesatuan
Republik Indonesia dalam jangka waktu yangterbatas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan
kepadaOrang Asing untuk tinggal menetap di wilayah NegaraKesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuanPeraturan
Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang
diberitugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan
pelaporanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
sertapengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
didesa/kelurahan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
selanjutnyadisingkat SIAK, adalah sistem informasi yang
memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasipengelolaan informasi administrasi kependudukan di
tingkatPenyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai
satukesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yangdisimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungikerahasiaannya.
23. Kantor . . .
-
- 6 -
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkatKUAKec,
adalah satuan kerja yang melaksanakanpencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk pada tingkatkecamatan bagi Penduduk yang beragama
Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana,
selanjutnyadisingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja
ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayananPencatatan Sipil
dengan kewenangan menerbitkan akta.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:a. Dokumen
Kependudukan;b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk
dan
Pencatatan Sipil;c. perlindungan atas Data Pribadi;d. kepastian
hukum atas kepemilikan dokumen;e. informasi mengenai data hasil
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; danf. ganti
rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil serta
penyalahgunaan Data Pribadi oleh InstansiPelaksana.
Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada InstansiPelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Pasal 4
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah
RepublikIndonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan
danPeristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi
PelaksanaPencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepadaPerwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratanyang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil.
BAB III . . .
-
- 7 -
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Paragraf 1
Pemerintah
Pasal 5
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawabmenyelenggarakan
Administrasi Kependudukan secaranasional, yang dilakukan oleh
Menteri dengan kewenanganmeliputi:a. koordinasi antarinstansi dalam
urusan Administrasi
Kependudukan;b. penetapan sistem, pedoman, dan standar
pelaksanaan
Administrasi Kependudukan;c. sosialisasi Administrasi
Kependudukan;d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;e. pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan berskala
nasional; danf. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko
Dokumen
Kependudukan.
Paragraf 2
Pemerintah Provinsi
Pasal 6
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung
jawabmenyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan,
yangdilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;b.
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;c. pembinaan dan
sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
d. pengelolaan . . .
-
- 8 -
d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskalaprovinsi;
dan
e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
AdministrasiKependudukan.
Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 7
(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab
menyelenggarakan urusan AdministrasiKependudukan, yang dilakukan
oleh bupati/walikotadengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan AdministrasiKependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas danfungsinya di
bidang Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan AdministrasiKependudukan
sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
AdministrasiKependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di
bidangAdministrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakansebagian urusan
Administrasi Kependudukanberdasarkan asas tugas pembantuan;
g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
berskalakabupaten/kota; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraanAdministrasi
Kependudukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan olehPemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Bagian Kedua . . .
-
- 9 -
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 8
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan
AdministrasiKependudukan dengan kewajiban yang meliputi:a.
mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat
Peristiwa Penting;b. memberikan pelayanan yang sama dan
profesional
kepada setiap Penduduk atas pelaporan PeristiwaKependudukan dan
Peristiwa Penting;
c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;d. mendokumentasikan hasil
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data
atas
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; danf. melakukan
verifikasi dan validasi data dan informasi
yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayananPendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf auntuk
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagiPenduduk yang
beragama Islam pada tingkat kecamatandilakukan oleh pegawai
pencatat pada KUAKec.
(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatandilakukan
oleh UPTD Instansi Pelaksana dengankewenangan menerbitkan Akta
Pencatatan Sipil.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untukpersyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Pentingbagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagaiagama menurut peraturan
perundang-undangan atau bagipenghayat kepercayaan berpedoman pada
peraturanperundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi
Pelaksanasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
prioritaspembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9 . . .
- 10 -
-
Pasal 9
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan
AdministrasiKependudukan dengan kewenangan yang meliputi:a.
memperoleh keterangan dan data yang benar tentang
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yangdilaporkan
Penduduk;
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yangdialami
Penduduk atas dasar putusan atau penetapanpengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan PeristiwaKependudukan dan
Peristiwa Penting untukkepentingan penyelidikan, penyidikan, dan
pembuktiankepada lembaga peradilan; dan
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasilPendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil untukkepentingan pembangunan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan
huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untukpencatatan, nikah,
talak, cerai, dan rujuk bagi Pendudukyang beragama Islam.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untukmendapatkan data
hasil pencatatan peristiwa perkawinan,perceraian, dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islamdari KUAKec.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
kewenangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenanganmelakukan
verifikasi kebenaran data, melakukanpembuktian pencatatan atas nama
jabatannya, mencatatdata dalam register akta Pencatatan Sipil,
menerbitkankutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat
catatanpinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
(2) Ketentuan . . .
- 11 -
-
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatandan
pemberhentian serta tugas pokok Pejabat PencatatanSipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Menteri.
Pasal 12
(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah
danInstansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan
Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota daripegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatandan
pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasisebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Menteri.
BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 13
(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumurhidup
dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah danditerbitkan oleh
Instansi Pelaksana kepada setiapPenduduk setelah dilakukan
pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkandalam
setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasarpenerbitan paspor,
surat izin mengemudi, nomor pokokwajib pajak, polis asuransi,
sertifikat hak atas tanah, danpenerbitan dokumen identitas
lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata caradan
ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya,serta
pencantuman NIK diatur dengan PeraturanPemerintah.
Bagian Kedua . . .
- 12 -
-
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk,
InstansiPelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan
perubahandokumen Pendaftaran Penduduk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara
penerbitan perubahan dokumen PendaftaranPenduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia
Pasal 15
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalamwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajibmelapor kepada Instansi
Pelaksana di daerah asal untukmendapatkan Surat Keterangan
Pindah.
(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalahberdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untukwaktu lebih
dari 1 (satu) tahun atau berdasarkankebutuhan yang bersangkutan
untuk waktu yang kurangdari 1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) Penduduk yang bersangkutanwajib melapor kepada Instansi
Pelaksana di daerah tujuanuntuk penerbitan Surat Keterangan Pindah
Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksudpada ayat
(3) digunakan sebagai dasar perubahan ataupenerbitan KK dan KTP
bagi Penduduk yangbersangkutan.
Pasal 16 . . .
- 13 -
-
Pasal 16
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaranpindah
datang Penduduk Warga Negara Indonesia yangbertransmigrasi.
Pasal 17
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
OrangAsing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah
dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajibmelaporkan
rencana kepindahannya kepada InstansiPelaksana di daerah asal.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SuratKeterangan
Pindah Datang.
(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaporkan
kedatangan kepada Instansi Pelaksana didaerah tujuan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejakditerbitkan Surat Keterangan Pindah
Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) digunakan sebagai dasar perubahan danpenerbitan KK, KTP, atau
Surat Keterangan Tempat Tinggalbagi Orang Asing yang
bersangkutan.
Paragraf 3
Pindah Datang Antarnegara
Pasal 18
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luarnegeri
wajib melaporkan rencana kepindahannya kepadaInstansi
Pelaksana.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SuratKeterangan
Pindah ke Luar Negeri.
(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan berstatusmenetap di luar negeri wajib
melaporkan kepadaPerwakilan Republik Indonesia paling lambat 30
(tigapuluh) hari sejak kedatangannya.
Pasal 19 . . .
- 14 -
-
Pasal 19
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
wajibmelaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksanapaling
lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggalkedatangan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SuratKeterangan
Datang dari Luar Negeri sebagai dasarpenerbitan KK dan KTP.
Pasal 20
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yangdatang
dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izinlainnya yang
telah berubah status sebagai pemegang IzinTinggal Terbatas yang
berencana bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajibmelaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat
14(empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SuratKeterangan
Tempat Tinggal.
(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggalsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan denganmasa berlaku Izin Tinggal
Terbatas.
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksudpada
ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
Pasal 21
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
telahberubah status menjadi Orang Asing yang memiliki IzinTinggal
Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterbitkan IzinTinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK danKTP.
Pasal 22 . . .
- 15 -
-
Pasal 22
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atauOrang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akanpindah ke luar
negeri wajib melaporkan kepada InstansiPelaksana paling lambat 14
(empat belas) hari sebelumrencana kepindahannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal20, Pasal
21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.
Paragraf 4
Penduduk Pelintas Batas
Pasal 24
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal diperbatasan
antarnegara yang bermaksud melintas batasnegara diberi buku pas
lintas batas oleh instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telahmemperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar olehInstansi
Pelaksana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 25
(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Pendudukrentan
Administrasi Kependudukan yang meliputi:
a. penduduk . . .
- 16 -
-
a. penduduk korban bencana alam;b. penduduk korban bencana
sosial;c. orang terlantar; dand. komunitas terpencil.
(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi
Kependudukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
bdapat dilakukan di tempat sementara.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan
sebagai dasar penerbitan Surat KeteranganKependudukan untuk
Penduduk rentan AdministrasiKependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapendataan Penduduk rentan diatur dalam PeraturanPresiden.
Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 26
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiripelaporan
terhadap Peristiwa Kependudukan yangmenyangkut dirinya sendiri
dapat dibantu oleh InstansiPelaksana atau meminta bantuan kepada
orang lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Presiden.
BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di IndonesiaPasal 27
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa
kelahiranpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan . . .
-
- 17 -
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaKelahiran
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Pasal 28
(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran
danpenerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwakelahiran
seseorang yang tidak diketahui asal-usulnyaatau keberadaan orang
tuanya, didasarkan pada laporanorang yang menemukan dilengkapi
Berita AcaraPemeriksaan dari kepolisian.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpanoleh Instansi
Pelaksana.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 29
(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah
RepublikIndonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenangdi
negara setempat dan dilaporkan kepada PerwakilanRepublik
Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagiorang asing,
pencatatan dilakukan pada PerwakilanRepublik Indonesia
setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) mencatat peristiwa kelahiran dalam RegisterAkta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana palinglambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Warga Negara Indonesiayang bersangkutan kembali
ke Indonesia.
Paragraf 3 . . .
-
- 18 -
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Pasal 30
(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut
ataupesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi
Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgahberdasarkan
keterangan kelahiran dari nakhoda kapal lautatau kapten pesawat
terbang.
(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di wilayahRepublik Indonesia,
kelahiran dilaporkan kepada InstansiPelaksana setempat untuk
dicatat dalam Register AktaKelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di luarwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kelahirandilaporkan kepada negara tempat tujuan
atau tempatsinggah.
(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgahsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidakmenyelenggarakan pencatatan kelahiran
bagi orang asing,pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik
Indonesiasetempat.
(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat
(4) mencatat peristiwa kelahiran dalam RegisterAkta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan
ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakWarga Negara Indonesia yang
bersangkutan kembali keIndonesia.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,Pasal
28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam PeraturanPresiden.
Paragraf 4 . . .
-
- 19 -
Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 32
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat
(1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh)hari sampai dengan 1
(satu) tahun sejak tanggal kelahiran,pencatatan dilaksanakan
setelah mendapatkanpersetujuan Kepala Instansi Pelaksana
setempat.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1
(satu)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 33
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepadaInstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejaklahir mati.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Pasal 34
(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat
terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan . . .
-
- 20 -
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerkawinan
dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (2)
masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagiPenduduk
yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimanadimaksud
pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajibdisampaikan oleh
KUAKec kepada Instansi Pelaksanadalam waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari setelahpencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat(5)
tidak memerlukan penerbitan kutipan akta PencatatanSipil.
(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
Pasal 35
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34berlaku
pula bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan diIndonesia atas
permintaan Warga Negara Asing yangbersangkutan.
Pasal 36
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
AktaPerkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah
adanyapenetapan pengadilan.
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 37
(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah
NegaraKesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan padainstansi
yang berwenang di negara setempat dandilaporkan pada Perwakilan
Republik Indonesia.
(2) Apabila . . .
-
- 21 -
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagiOrang Asing,
pencatatan dilakukan pada PerwakilanRepublik Indonesia
setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) mencatat peristiwa perkawinan dalamRegister Akta Perkawinan dan
menerbitkan Kutipan AktaPerkawinan.
(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan
ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadaInstansi Pelaksana
di tempat tinggalnya paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak yang
bersangkutan kembali keIndonesia.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal34, Pasal
35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam PeraturanPresiden.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 39
(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Pendudukyang
mengalami pembatalan perkawinan kepada InstansiPelaksana paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelahputusan pengadilan tentang
pembatalan perkawinan yangtelah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikansubjek akta dan
mengeluarkan Surat KeteranganPembatalan Perkawinan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan pembatalan perkawinan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam PeraturanPresiden.
Bagian Kelima . . .
-
- 22 -
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia
Pasal 40
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutankepada
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan
pengadilan tentang perceraian yangtelah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerceraian
dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara KesatuanRepublik
Indonesia
Pasal 41
(1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah
NegaraKesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan padainstansi
yang berwenang di negara setempat dandilaporkan pada Perwakilan
Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagiOrang Asing,
pencatatan dilakukan pada PerwakilanRepublik Indonesia
setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat
(2) mencatat peristiwa perceraian dalam RegisterAkta Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan
ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadaInstansi Pelaksana
di tempat tinggalnya paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak yang
bersangkutan kembali keIndonesia.
Pasal 42 . . .
-
- 23 -
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40dan
Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 43
(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkanoleh
Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat60 (enam puluh)
hari setelah putusan pengadilan tentangpembatalan perceraian
mempunyai kekuatan hukumtetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian
darikepemilikan subjek akta dan mengeluarkan SuratKeterangan
Pembatalan Perceraian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjutdalam
Peraturan Presiden.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Indonesia
Pasal 44
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atauyang
mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh)
hari sejak tanggal kematian.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaKematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihakyang
berwenang.
(4) Dalam . . .
-
- 24 -
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorangkarena
hilang atau mati tetapi tidak ditemukanjenazahnya, pencatatan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil barudilakukan setelah adanya penetapan
pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak
jelasidentitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatankematian
berdasarkan keterangan dari kepolisian.
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara KesatuanRepublik
Indonesia
Pasal 45
(1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah
NegaraKesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan olehkeluarganya
atau yang mewakili keluarganya kepadaPerwakilan Republik Indonesia
dan wajib dicatatkankepada instansi yang berwenang di negara
setempat palinglambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
(2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahuiperistiwa
kematian seorang Warga Negara Indonesia dinegara setempat yang
tidak dilaporkan dan dicatatkanpaling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya informasitersebut, pencatatan kematiannya dilakukan
olehPerwakilan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakanhilang,
pernyataan kematian karena hilang danpencatatannya dilakukan oleh
Instansi Pelaksana di negarasetempat.
(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga NegaraIndonesia
yang tidak jelas identitasnya, pernyataan danpencatatan dilakukan
oleh Instansi Pelaksana di negarasetempat.
(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksudpada ayat
(3) dan ayat (4) dicatatkan pada PerwakilanRepublik Indonesia
setempat.
(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadidasar
Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwatersebut dan
menjadi bukti di pengadilan sebagai dasarpenetapan pengadilan
mengenai kematian seseorang.
Pasal 46 . . .
-
- 25 -
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44dan
Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
Pasal 47
(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
berdasarkanpenetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang
menerbitkan Kutipan AktaKelahiran paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelahditerimanya salinan penetapan pengadilan oleh
Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaRegister
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 48
(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukanoleh
Warga Negara Indonesia di luar wilayah RepublikIndonesia wajib
dicatatkan pada instansi yang berwenangdi negara setempat.
(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada PerwakilanRepublik Indonesia.
(3) Apabila . . .
-
- 26 -
(3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anakbagi warga
negara asing, warga negara yang bersangkutanmelaporkan kepada
Perwakilan Republik Indonesiasetempat untuk mendapatkan surat
keteranganpengangkatan anak.
(4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi
Pelaksana di tempat tinggalnyapaling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak yang bersangkutankembali ke Indonesia.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat KeteranganPengangkatan
Anak.
Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 49
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua padaInstansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Surat
Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujuioleh ibu dari anak yang
bersangkutan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidakmembenarkan
pengakuan anak yang lahir diluarhubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPengakuan
Anak dan menerbitkan Kutipan AktaPengakuan Anak.
Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 50
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuakepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak ayah dan
ibu dari anak yang bersangkutanmelakukan perkawinan dan mendapatkan
aktaperkawinan.
(2) Kewajiban . . .
-
- 27 -
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidakmembenarkan
pengesahan anak yang lahir diluarhubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada Akta
Kelahiran.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, danpengesahan
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal48, Pasal 49, dan
Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52
(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan
pengadilan negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh
Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister
akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta PencatatanSipil.
Paragraf 2 . . .
-
- 28 -
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia
Pasal 53
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negaraasing
menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkanoleh Penduduk yang
bersangkutan kepada InstansiPelaksana di tempat peristiwa perubahan
statuskewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejakberita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janjisetia oleh
pejabat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister
akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta PencatatanSipil.
Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing
di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 54
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga NegaraIndonesia
menjadi warga negara asing di luar wilayahRepublik Indonesia yang
telah mendapatkan persetujuandari negara setempat wajib dilaporkan
oleh Penduduk yangbersangkutan kepada Perwakilan Republik
Indonesia.
(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) menerbitkan Surat KeteranganPelepasan Kewarganegaraan
Indonesia.
(3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) diberitahukan oleh PerwakilanRepublik Indonesia setempat
kepada menteri yangberwenang menurut Peraturan
Perundang-undanganuntuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana
yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (3),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirpada register akta
Pencatatan Sipil dan kutipan aktaPencatatan Sipil.
Pasal 55 . . .
-
- 29 -
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54diatur dalam
Peraturan Presiden.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 56
(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat
Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah
adanya putusan pengadilan negeriyang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya
salinan penetapan pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalamPeraturan
Presiden.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 57
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiripelaporan
terhadap Peristiwa Penting yang menyangkutdirinya sendiri dapat
dibantu oleh Instansi Pelaksana ataumeminta bantuan kepada orang
lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur
dalam Peraturan Presiden.
BAB VI . . .
-
- 30 -
BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 58
(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangandan/atau
data agregat Penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :a. nomor KK;b. NIK;c. nama
lengkap;d. jenis kelamin;e. tempat lahir;f. tanggal/bulan/tahun
lahir;g. golongan darah;h. agama/kepercayaan;i. status
perkawinan;j. status hubungan dalam keluarga;k. cacat fisik
dan/atau mental;l. pendidikan terakhir;m. jenis pekerjaan;n. NIK
ibu kandung;o. nama ibu kandung;p. NIK ayah;q. nama ayah;r. alamat
sebelumnya;s. alamat sekarang;t. kepemilikan akta kelahiran/surat
kenal lahir;u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;v.
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;w. nomor akta
perkawinan/buku nikah;x. tanggal perkawinan;y. kepemilikan akta
perceraian;z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian.
(3) Data . . .
-
- 31 -
(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yangberupa
data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 59
(1) Dokumen Kependudukan meliputi:a. Biodata Penduduk;b. KK;c.
KTP;d. surat keterangan kependudukan; dane. Akta Pencatatan
Sipil.
(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1) huruf d meliputi:a. Surat Keterangan Pindah;b. Surat Keterangan
Pindah Datang;c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;d. Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri;e. Surat Keterangan Tempat
Tinggal;f. Surat Keterangan Kelahiran;g. Surat Keterangan Lahir
Mati.h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;i. Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian;j. Surat Keterangan Kematian;k. Surat
Keterangan Pengangkatan Anak;l. Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan
Indonesia;m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dann.
Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3) Biodata . . .
-
- 32 -
(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan PindahPenduduk
Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kotadalam satu provinsi dan
antarprovinsi dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia,
Surat Keterangan PindahDatang Penduduk Warga Negara
Indonesiaantarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan
antarprovinsidalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
SuratKeterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalamwilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, SuratKeterangan Pindah ke Luar
Negeri, Surat Keterangan Datangdari Luar Negeri, Surat Keterangan
Tempat Tinggal untukOrang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan
Kelahiranuntuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untukOrang
Asing, Surat Keterangan Kematian untuk OrangAsing, Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan, SuratKeterangan Pembatalan Perceraian, Surat
KeteranganPengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan
ditandatanganioleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara
Indonesiaantarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, SuratKeterangan
Pindah Datang Penduduk Warga NegaraIndonesia antarkecamatan dalam
satu kabupaten/kota,dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat
atas namaKepala Instansi Pelaksana.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga
NegaraIndonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat KeteranganPindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesiaantardesa/kelurahan dalam
satu kecamatan, SuratKeterangan Kelahiran untuk Warga Negara
Indonesia, SuratKeterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia
danSurat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia,dapat
diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurahatas nama
Kepala Instansi Pelaksana.
(6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat
KeteranganPelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
diterbitkandan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
RepublikIndonesia.
Pasal 60
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentangnama,
tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnyasecara
lengkap, serta perubahan data sehubungan denganPeristiwa Penting
dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
Pasal 61 . . .
-
- 33 -
Pasal 61
(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, namalengkap
kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jeniskelamin, alamat,
tempat lahir, tanggal lahir, agama,pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status hubungandalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen
imigrasi, namaorang tua.
(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakuisebagai agama
sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaantidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat
dalam databaseKependudukan.
(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuuntuk
selamanya, kecuali terjadi perubahan kepalakeluarga.
(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksanakepada
Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asingyang memiliki Izin
Tinggal Tetap.
(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salahsatu
dasar penerbitan KTP.
Pasal 62
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yangmemiliki
Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftardalam 1 (satu)
KK.
(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkankepada
Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak
terjadinya perubahan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
Pasal 63
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yangmemiliki
Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau
telah kawin atau pernah kawin wajibmemiliki KTP.
(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yangmemiliki
Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun wajib
memiliki KTP.
(3) KTP . . .
-
- 34 -
(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)berlaku
secara nasional.
(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlakuKTP
kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunyatelah
berakhir.
(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa padasaat
bepergian.
(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Pasal 64
(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasiladan peta
wilayah negara Republik Indonesia, memuatketerangan tentang NIK,
nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status
perkawinan, golongandarah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas
foto, masaberlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP,
tandatanganpemegang KTP, serta memuat nama dan nomor indukpegawai
pejabat yang menandatanganinya.
(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud padaayat (1)
bagi Penduduk yang agamanya belum diakuisebagai agama sesuai dengan
ketentuan PeraturanPerundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaantidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
databasekependudukan.
(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakanruang
untuk memuat kode keamanan dan rekamanelektronik pencatatan
Peristiwa Penting.
(4) Masa berlaku KTP:a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku
selama 5 (lima)
tahun;b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan
masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberiKTP
yang berlaku seumur hidup.
Pasal 65
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuatketerangan
tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempattanggal lahir,
agama, alamat, Peristiwa Penting dan PeristiwaKependudukan yang
dialami oleh seseorang.
Pasal 66 . . .
- 35 -
-
Pasal 66
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:a. Register Akta
Pencatatan Sipil; danb. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
Pasal 67
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh dataPeristiwa
Penting.
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari
KUAKecdiintegrasikan ke dalam database kependudukan dan
tidakditerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat
olehInstansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:a. jenis Peristiwa
Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;g. tempat dan tanggal dikeluarkannya
akta; dan
h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
Pasal 68
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:a.
kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:a. jenis Peristiwa
Penting;
b. NIK . . .
- 36 -
-
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan datayang
terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 69
(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi
kewenangan,sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan
dokumenPendaftaran Penduduk sebagai berikut:a. KK atau KTP paling
lambat 14 (empat belas) hari;b. Surat Keterangan Pindah paling
lambat 14 (empat
belas) hari;c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat
14
(empat belas) hari;d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri
paling lambat 14
(empat belas) hari;e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
paling lambat
14 (empat belas) hari;f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk
Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14(empat
belas) hari;
g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empatbelas)
hari;
h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empatbelas)
hari;
i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;j.
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling
lambat 7 (tujuh) hari; atauk. Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian paling lambat
7 (tujuh) hari;
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(2) Perwakilan . . .
- 37 -
-
(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan
SuratKeterangan Kependudukan sebagai berikut:a. Surat Keterangan
Perceraian paling lambat 7 (tujuh)
hari;b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7
(tujuh) hari; atauc. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia
paling lambat 7 (tujuh) hari;
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada PerwakilanRepublik
Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantupencatat sipil wajib
mencatat pada register akta PencatatanSipil dan menerbitkan kutipan
akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal dipenuhinyasemua persyaratan.
Pasal 70
(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yangmengalami
kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orangyang menjadi
subjek KTP.
(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
oleh Instansi Pelaksana.
Pasal 71
(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untukakta
yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang
menjadi subjek akta.
(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilsesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 72 . . .
- 38 -
-
Pasal 72
(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan
berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum
tetap.
(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalanakta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatatan Sipil membuat
catatan pinggir pada RegisterAkta dan mencabut kutipan akta-akta
Pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
Pasal 73
Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta
berbeda dengan pengadilan yang memutuspembatalan akta, salinan
putusan pengadilan disampaikankepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta PencatatanSipil oleh pemohon atau pengadilan.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan
Sipilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diaturdalam
Peraturan Presiden.
Pasal 75
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat
dalamBiodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat
KeteranganKependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipildiatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 76
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagipetugas
rahasia khusus yang melakukan tugas keamanannegara diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 77
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangitanpa
hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
Pasal 78 . . .
- 39 -
-
Pasal 78
Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasilPendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalamPeraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 79
(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dandilindungi
oleh negara.
(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akseskepada
petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksanauntuk memasukkan,
menyimpan, membaca, mengubah,meralat dan menghapus, serta mencetak
Data, mengkopiData dan Dokumen Kependudukan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruanglingkup,
dan tata cara mengenai pemberian hak aksessebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalamPeraturan Pemerintah.
BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPILSAAT NEGARA ATAU
SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 80
(1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalamkeadaan
darurat dengan segala tingkatannya menurutPeraturan
Perundang-undangan, otoritas pemerintahanyang menjabat pada saat
itu diberi kewenangan membuatsurat keterangan mengenai Peristiwa
Kependudukan danPeristiwa Penting.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai
dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
(3) Apabila . . .
- 40 -
-
(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, InstansiPelaksana
aktif mendata ulang dengan melakukanPendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di tempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 81
(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibatbencana
alam, Instansi Pelaksana wajib melakukanpendataan Penduduk bagi
pengungsi dan korban bencanaalam.
(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat KeteranganPengganti
Tanda Identitas dan Surat KeteranganPencatatan Sipil berdasarkan
hasil pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau
SuratKeterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tandabukti diri
dan bahan pertimbangan untuk penerbitanDokumen Kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carapenerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitasdan Surat
Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 82
(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukandilakukan
oleh Menteri.
(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipembangunan Sistem
Informasi AdministrasiKependudukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem InformasiAdministrasi
Kependudukan dan pengelolaannyasebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur denganPeraturan Pemerintah.
(4) Pengkajian . . .
- 41 -
-
(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem InformasiAdministrasi
Kependudukan dilakukan oleh pemerintah,pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota
(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistim
InformasiAdministrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
Pasal 83
(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem
InformasiAdministrasi Kependudukan dan tersimpan di dalamdatabase
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentinganperumusan kebijakan di
bidang pemerintahan danpembangunan.
(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud padaayat (1)
harus mendapatkan izin Penyelenggara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
caramendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 84
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:a. nomor
KK;b. NIK;c. tanggal/bulan/tahun lahir;d. keterangan tentang
kecacatan fisik dan/atau mental;e. NIK ibu kandung;f. NIK
ayah;dang. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi
catatanPeristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 85 . . .
- 42 -
Pasal 85
-
(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalamPasal 84
wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan danperlindungan
terhadap Data Pribadi Penduduksebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalamPeraturan Pemerintah.
(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
harus dijaga kebenarannya dan dilindungikerahasiaannya oleh
Penyelenggara dan Instansi Pelaksanasesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 86
(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akseskepada
petugas pada Penyelenggara dan InstansiPelaksana untuk memasukkan,
menyimpan, membaca,mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data
sertamencetak Data Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruanglingkup,
dan tata cara mengenai pemberian hak aksessebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.
Pasal 87
(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh
danmenggunakan Data Pribadi dari petugas padaPenyelenggara dan
Instansi Pelaksana yang memiliki hakakses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
carauntuk memperoleh dan menggunakan Data PribadiPenduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan
Pemerintah.
BAB X . . .
- 43 -
BAB X
-
PENYIDIKAN
Pasal 88
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasdan tanggung
jawabnya dalam bidang AdministrasiKependudukan diberi wewenang
khusus sebagai PenyidikPegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur
dalam KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud padaayat
(1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenanguntuk:a. menerima
laporan atau pengaduan dari orang atau
badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidanaAdministrasi
Kependudukan;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanyadugaan tindak
pidana Administrasi Kependudukan;
c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atasadanya dugaan
sebagaimana dimaksud huruf b; dan
d. membuat dan menandatangani Berita AcaraPemeriksaan.
(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PenyidikPegawai
Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikandilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupadenda
apabila melampaui batas waktu pelaporan PeristiwaKependudukan dalam
hal:a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki IzinTinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (3);
b. pindah . . .
- 44 -
-
b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WargaNegara
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (3);
c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WargaNegara
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1);
d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yangmemiliki
Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat
(1);
e. perubahan status Orang Asing yang memiliki IzinTinggal
Terbatas menjadi Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1);
f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memilikiIzin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat (1);
g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (2);
atau
h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal63 ayat
(4).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyakRp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk OrangAsing paling
banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dendaadministratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdalam Peraturan Presiden
.
Pasal 90
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupadenda
apabila melampaui batas waktu pelaporan PeristiwaPenting dalam
hal:a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atauPasal 32
ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) atau
Pasal 37 ayat (4);
c. pembatalan . . .
- 45 -
-
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat
(1);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat(1) atau
Pasal 41 ayat (4);
e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat
(1);
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(1) atau
Pasal 45 ayat (1);
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (2)
atau Pasal 48 ayat (4);
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 ayat
(1);
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat
(1);
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 ayat
(2);
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesiasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 56
ayat (2).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dendaadministratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdalam Peraturan
Presiden.
Pasal 91
(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63ayat (5)
yang berpergian tidak membawa KTP dikenakandenda administratif
paling banyak Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatassebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yangberpergian
tidak membawa Surat Keterangan TempatTinggal dikenai denda
administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda
administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diaturdalam Peraturan Presiden.
Pasal 92 . . .
- 46 -
Pasal 92
-
(1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukantindakan
atau sengaja melakukan tindakan yangmemperlambat pengurusan Dokumen
Kependudukandalam batas waktu yang ditentukan dalam
undang-undangini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda
administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalamPeraturan Presiden.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan suratdan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalammelaporkan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Pentingdipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahundan/atau denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
Pasal 94
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah,menambah,
atau mengurangi isi elemen data pada DokumenKependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahundan/atau denda paling banyak Rp
25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah).
Pasal 95
Setiap orang yang tanpa hak mengakses databasekependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1),Pasal 86 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta
rupiah).
Pasal 96 . . .
- 47 -
-
Pasal 96
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
mencetak,menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko
DokumenKependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
fdipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
Pasal 97
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan dirisebagai
kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satuKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untukmemiliki KTP lebih dari
satu sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (6) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 98
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara danInstansi
Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal
93 atau Pasal 94, pejabat yangbersangkutan dipidana dengan pidana
yang sama ditambah1/3 (satu pertiga).
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara danInstansi
Pelaksana membantu melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95, pejabat yangbersangkutan dipidana sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
Pasal 99
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal94,
Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidanaAdministrasi
Kependudukan.
BAB XIII
- 48 -
-
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkanatau yang
telah ada pada saat Undang-Undang inidiundangkan dinyatakan tetap
berlaku menurut Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan
untuk KK dan KTP sampai dengan bataswaktu berlakunya atau
diterbitkannya KK dan KTP yangsesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 101
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:a. Pemerintah memberikan NIK
kepada setiap Penduduk paling
lambat 5 (lima) tahun;b. Semua instansi wajib menjadikan NIK
sebagai dasar dalam
menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (3)
paling lambat 5 (lima) tahun;
c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlakudan
yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan denganUndang-Undang
ini;
d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat
(3)tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masaberlaku
KTP;
e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor indukpegawai
pejabat dan penandatanganan oleh pejabat padaKTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapussetelah database
kependudukan nasional terwujud.
BAB XIV . . .
- 49 -
BAB XIV
-
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semuaPeraturan
Pelaksanaan yang berkaitan dengan AdministrasiKependudukan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum
diganti sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.
Pasal 103
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telahditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undangini
diundangkan.
Pasal 104
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 8 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahunsejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 105
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejakdiundangkannya
Undang-Undang ini, Pemerintah wajibmenerbitkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentangpenetapan persyaratan dan tata cara perkawinan
bagi parapenghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya
kutipanakta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa
Penting.
Pasal 106
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:
a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga
KitabUndang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesie,
Staatsblad 1847:23);
b. Peraturan . . .
- 50 -
-
b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa(Reglement op
het Holden der Registers van den BurgerlijkenStand voor Europeanen,
Staatsblad 1849:25 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan
Staatsblad 1946:136);
c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina(Bepalingen
voor Geheel Indonesie Betreffende hetBurgerlijken Handelsrecht van
de Chinezean, Staatsblad1917:129 jo. Staatsblad 1939:288
sebagaimana diubahterakhir dengan Staatsblad 1946:136);
d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia(Reglement
op het Holden van de Registers van denBurgerlijeken Stand voor
Eenigle Groepen v.d nit tot deOnderhoringer van een Zelfbestuur,
behoorende Ind.Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920:751
jo.Staatsblad 1927:564);
e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan KristenIndonesia
(Huwelijksordonantie voor Christenen IndonesiersJava, Minahasa en
Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo.Staatsblad 1936:607 sebagaimana
diubah terakhir denganStaatsblad 1939:288);
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahanatau
Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun1961 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 107
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 51 -
-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIMREPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI.
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARABIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
Abdul Wahid
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
-
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
padahakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan
pengakuanterhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap
PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk yangberada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik
Indonesia.
Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas
menjaminhak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan
melanjutkanketurunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh
statuskewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan
memilihtempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan
meninggalkannya, sertaberhak kembali.
Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah
datanguntuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta
perubahanstatus Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap
dan PeristiwaPenting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, danperceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan
pengesahan anak,serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama
dan PeristiwaPenting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan
kejadian yangharus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan
data identitasatau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap
PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang
sah untukdilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan
ketentuanundang-undang.
Dalam . . .
- 2 -
-
Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan
Sipil,masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan
padaperlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan,
danagama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk
kolonialBelanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif
yangdemikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut
mengakibatkanpengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang
mendasarsebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan
terintegrasi,serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum
terwujud dalam suatusistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan
optimal.
Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di
atas tidakmemiliki sistem database kependudukan yang menunjang
pelayananAdministrasi Kependudukan.
Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu
sistemAdministrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan
teknologiinformasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan
masyarakat ataspelayanan kependudukan yang profesional.
Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan
perlunyamembentuk Undang-Undang tentang Administrasi
Kependudukan.
Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini
memuatpengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya
reformasidi bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal
penting adalahpengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIKadalah identitas Penduduk Indonesia dan
merupakan kunci akses dalammelakukan verifikasi dan validasi data
jati diri seseorang guna mendukungpelayanan publik di bidang
Administrasi Kependudukan. Sebagai kunciakses dalam pelayanan
kependudukan, NIK dikembangkan ke arahidentifikasi tunggal bagi
setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai PendudukIndonesia dan berkait
secara langsung dengan seluruh DokumenKependudukan.
Untuk . . .
- 3 -
-
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan
biodataPenduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata
Penduduk didesa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam
setiapDokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran
Pendudukmaupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan
berbagaidokumen yang ditetapkan menurut peraturan
perundang-undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif
bagiPenduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada
asasdomisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa
Kependudukan yangdialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
Pencatatan Sipil padadasarnya juga menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. PelaksanaanPencatatan Sipil didasarkan pada asas
peristiwa, yaitu tempat dan waktuterjadinya Peristiwa Penting yang
dialami oleh dirinya dan/ataukeluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan
dapatdiselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan
administrasi negara.Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi
Kependudukan memberikanpemenuhan hak-hak administratif, seperti
pelayanan publik sertaperlindungan yang berkenaan dengan Dokumen
Kependudukan, tanpaadanya perlakuan yang diskriminatif.Administrasi
Kependudukan diarahkan untuk:1. memenuhi hak asasi setiap orang di
bidang Administrasi Kependudukan
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;2.
meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk
berperan
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;3. memenuhi
data statistik secara nasional mengenai Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;4. mendukung perumusan
kebijakan dan perencanaan pembangunan
secara nasional, regional, serta lokal; dan5. mendukung
pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:1.
memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen
Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Pentingyang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan . . .
- 4 -
-
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;3.
menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional
mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada
berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah
diaksessehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan
pembangunanpada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional
danterpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi
sektorterkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan
pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan.Prinsip-prinsip
tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana
yangdikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem
InformasiAdministrasi Kependudukan.Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dimaksudkan untuk:1. terselenggaranya Administrasi
Kependudukan dalam skala nasional
yang terpadu dan tertib;2. terselenggaranya Administrasi
Kependudukan yang bersifat universal,
permanen, wajib, dan berkelanjutan;3. terpenuhinya hak Penduduk
di bidang Administrasi Kependudukan
dengan pelayanan yang profesional; dan4. tersedianya data dan
informasi secara nasional mengenai Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara
akurat,lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan
bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.Secara
keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan
InstansiPelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan
DokumenKependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada
saatnegara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum,
danperlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk
menjaminpelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran,
baikadministratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana,
diatur jugaketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan
mengenaisanksi administratif dan ketentuan pidana.
II. PASAL
- 5 -
-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan
peraturanpelaksanaan Undang-Undang ini.
Pasal 4Lihat Penjelasan Pasal 3.
Pasal 5Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Presiden
RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf aCukup jelas.
Huruf b Penetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersifat
nasional di bidang Administrasi Kependudukan sangatdiperlukan
dalam upaya penertiban AdministrasiKependudukan.
Penetapan pedoman di bidang AdministrasiKependudukan oleh
Presiden, baik dalam bentukPeraturan Pemerintah maupun Peraturan
Presiden, sertapedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam
bentukPeraturan Menteri digunakan sebagai acuan dalampembuatan
peraturan daerah oleh kabupaten/kota.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e . . .
- 6 -
-
Huruf e Yang dimaksud dengan ”pengelolaan dan penyajian Data
Kependudukan berskala nasional” adalah pengelolaanData
Kependudukan yang menggambarkan kondisinasional dengan menggunakan
SIAK yang disajikansesuai dengan kepentingan
penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan.
Huruf f Cukup jelas.
Pasal 6Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dYang dimaksud dengan ”pengelolaan dan penyajian
DataKependudukan berskala provinsi” adalah pengelolaan
datakependudukan yang menggambarkan kondisi provinsi
denganmenggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan
kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Huruf eCukup jelas.
Pasal 7Ayat (1)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf e . . .
- 7 -
-
Huruf eCukup jelas.
Huruf fYang dimaksud dengan ”desa” adalah kesatuanmasyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk
mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam
sistem Pemerintah Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Huruf gYang dimaksud dengan ”pengelolaan dan penyajianData
Kependudukan berskala kabupaten/kota” adalahpengelolaan Data
Kependudukan yangmenggambarkan kondisi kabupaten/kota
denganmenggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengankepentingan
penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan.
Huruf hCukup jelas.
Ayat (2)Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sesuaikekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karenadiberi
kewenangan untuk menyelenggarakan AdministrasiKependudukan seperti
kabupaten/kota.
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
- 8 -
-
Pasal 13Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan
SistemInformasi Administrasi Kependudukan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 14 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”dokumen Pendaftaran Penduduk”adalah bagian
dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkandari proses Pendaftaran
Penduduk, misalnya KK, KTP, danBiodata.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan ”hari” adalah hari kerja (berlaku
untukpenjelasan ”hari” pada pasal-pasal berikutnya).
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
- 9 -
-
Pasal 18 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri“ adalahPenduduk yang
tinggal menetap di luar negeri ataumeninggalkan tanah air untuk
jangka waktu 1 (satu) tahunberturut-turut atau lebih dari 1 (satu)
tahun.Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yangakan
bekerja ke luar negeri.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik
Indonesiadiperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.
Pasal 19Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri“ adalah WNIyang
sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datanguntuk menetap
kembali di Indonesia.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 20Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat
Tinggal”adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikankepada
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatassebagai bukti diri
bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dipemerintah daerah
kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggalterbatas.
Ayat (3)Cukup jelas.