UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang: a. bahwa Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan pengaturan mengenai susunan dan kedudukan lembaga untuk menjalankan wewenang- wewenangnya; b. bahwa telah dibentuk Undang Undang tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa berdasarkan huruf b, Undang-Undang tersebut tidak lagi dapat mengakomodasi kondisi lembaga kemahasiswaan di IKM UI; d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat: Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
33
Embed
UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA … IKM UI/2016/UU...Bagian Kesatu Pimpinan Pasal 9 (1) Pimpinan Kongres terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. bahwa Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia
memerlukan pengaturan mengenai susunan dan
kedudukan lembaga untuk menjalankan wewenang-
wewenangnya;
b. bahwa telah dibentuk Undang Undang tentang Susunan
dan Kedudukan Kongres Mahasiswa Universitas
Indonesia;
c. bahwa berdasarkan huruf b, Undang-Undang tersebut
tidak lagi dapat mengakomodasi kondisi lembaga
kemahasiswaan di IKM UI;
d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang Kongres Mahasiswa
Universitas Indonesia;
Mengingat: Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia;
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KONGRES
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas
kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan
dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut
Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kewenangan konstitutif.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kekuasaan eksekutif.
5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang
selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan
untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ
tertinggi di Universitas Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki
kekuasaan legislatif.
7. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang
menjalankan kekuasaan yudikatif.
8. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya
disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk
melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga
kemahasiswaan.
9. Lembaga legislatif fakultas adalah lembaga legislatif yang
berkedudukan di tingkat fakultas.
10. Lembaga eksekutif fakultas adalah lembaga eksekutif yang
berkedudukan di tingkat fakultas.
BAB II
SUSUNAN
Pasal 2
Kongres adalah lembaga yang terdiri atas:
a. Semua anggota DPM UI yang tidak dapat diwakilkan;
b. Semua Hakim Konstitusi MM UI yang tidak dapat diwakilkan;
c. Ketua BEM UI yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UI;
d. Anggota MWA UI UM yang tidak dapat diwakilkan;
e. Ketua BAK UI atau perwakilannya;
f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya;
g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya.
Pasal 3
Kongres mempunyai kedudukan sejajar dengan BEM UI, MWA UI UM, DPM
UI, BAK UI, dan MM UI.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
Kongres memiliki tugas dan wewenang yang terdiri dari:
a. Mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui musyawarah yang
dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Indonesia;
b. Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM,
Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI
terpilih;
c. Memutuskan usul DPM UI untuk memberhentikan Ketua dan/atau
Wakil Ketua BEM UI dan MWA UI UM dalam masa jabatannya menurut
UUD IKM UI;
d. Melantik Wakil Ketua BEM UI menjadi Ketua BEM UI apabila Ketua
BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. Memilih Wakil Ketua BEM UI dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh
Ketua BEM UI apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM UI
dalam masa jabatannya;
f. Memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI apabila keduanya mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan;
g. Memilih Anggota MWA UI UM apabila mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya;
h. Menyelenggarakan forum penyampaian laporan kinerja kelembagaan
BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, MM UI, dan BAK UI;
i. Mengatur dalam keadaan memaksa;
j. Membentuk panitia khusus untuk pemilihan MM UI dan BAK UI.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Masa jabatan keanggotaan Kongres berakhir setelah terjadi serah terima
jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya, dan keanggotaannya
digantikan oleh kepengurusan tahun berikutnya.
Bagian Kesatu
Hak Anggota
Pasal 6
Anggota Kongres berhak:
a. mengajukan usul pengubahan pasal UUD IKM UI;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih.
Bagian Kedua
Kewajiban Anggota
Pasal 7
Anggota Kongres berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. melaksanakan UUD IKM UI dan menaati peraturan perundang-
undangan;
c. memasyarakatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan
IKM UI;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan IKM UI;
e. mendahulukan kepentingan IKM UI di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan; dan
f. melaksanakan peranan sebagai wakil dari setiap lembaga
kemahasiswaan sesuai dengan keanggotaan Kongres.
BAB V
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 8
Alat kelengkapan Kongres terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. panitia khusus.
Bagian Kesatu
Pimpinan
Pasal 9
(1) Pimpinan Kongres terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Kongres.
(2) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota Kongres dalam satu paket.
(3) Bakal calon pimpinan Kongres berasal dari setiap anggota Kongres
disampaikan di dalam sidang paripurna.
(4) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna
Kongres.
(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak tercapai, pimpinan Kongres dipilih dengan pemungutan suara
dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan
Kongres dalam sidang paripurna Kongres.
(6) Selama pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terbentuk, sidang Kongres pertama kali untuk menetapkan pimpinan
Kongres dipimpin oleh pimpinan sementara Kongres.
(7) Pimpinan sementara Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berasal dari anggota Kongres yang tertua dan termuda dari anggota
Kongres yang berbeda.
(8) Pimpinan Kongres ditetapkan dengan ketetapan Kongres.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Kongres
diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
Pasal 10
(1) Pimpinan Kongres bertugas:
a. memimpin sidang Kongres dan menyimpulkan hasil sidang untuk
diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara
ketua dan wakil ketua;
c. menjadi juru bicara Kongres;
d. melaksanakan putusan Kongres;
e. mengoordinasikan anggota Kongres untuk memasyarakatkan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan IKM UI;
f. mewakili Kongres di setiap proses penyelesaian sengketa hukum;
g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran Kongres; dan
h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna
Kongres pada akhir masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan Kongres
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kongres
tentang tata tertib.
Pasal 11
(1) Pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Pimpinan Kongres diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c apabila:
a. Diberhentikan dari jabatan di lembaga asal yang menjadi anggota
Kongres; atau
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai pimpinan Kongres.
(3) Dalam hal pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lembaga asal pimpinan Kongres yang
bersangkutan menggantikannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
pimpinan berhenti dari jabatannya.
(4) Penggantian pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kongres dan dilaporkan dalam
sidang paripurna Kongres berikutnya atau diberitahukan secara tertulis
kepada anggota.
Pasal 12
(1) Dalam hal salah seorang pimpinan Kongres atau lebih berhenti dari
jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah
untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya
pengganti definitif.
(2) Dalam hal pimpinan Kongres dinyatakan sebagai terduga melanggar UUD
IKM UI, pimpinan Kongres yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan
tugasnya.
(3) Dalam hal pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran UUD IKM UI
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, pimpinan Kongres yang bersangkutan melaksanakan
tugasnya kembali sebagai pimpinan Kongres.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian
pimpinan Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
Bagian Kedua
Panitia Khusus
Pasal 14
(1) Panitia Khusus terdiri atas:
a. Panitia Seleksi MM UI dan BAK UI;
b. Panitia Pengubahan UUD IKM UI;
c. Panitia lainnya jika dianggap perlu.
(2) Panitia Khusus terdiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang
susunannya minimal mencerminkan unsur eksekutif dan unsur legislatif
secara proporsional dari setiap anggota Kongres.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setiap anggota
Kongres.
Pasal 15
(1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kongres.
(2) Setelah terbentuk, panitia Khusus segera menyelenggarakan rapat untuk
membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh Kongres.
Pasal 16
(1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam sidang paripurna Kongres.
(2) Panitia Khusus dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan
tugas panitia Khusus diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.
BAB VI
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pengubahan UUD IKM UI
Pasal 18
(1) Kongres berwenang mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui
musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
(2) Dalam mengubah UUD IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota Kongres tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap
Pembukaan UUD IKM UI.
Pasal 19
(1) Usul pengubahan pasal UUD IKM UI diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu
per tiga) dari jumlah anggota Kongres.
(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan secara
jelas bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya.
Pasal 20
(1) Usul pengubahan UUD IKM UI diajukan kepada pimpinan Kongres.
(2) Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan Kongres memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi:
a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari sejak usul pengubahan diterima.
Pasal 21
(1) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pimpinan Kongres
memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada
pihak pengusul beserta alasannya.
(2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan Kongres
memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2), pimpinan Kongres wajib menyelenggarakan sidang paripurna
Kongres paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Anggota Kongres menerima salinan usul pengubahan yang telah
memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 2 (dua) hari sebelum
dilaksanakan sidang paripurna Kongres.
Pasal 22
Dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a. pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;
b. anggota Kongres memberikan pandangan umum terhadap usul
pengubahan; dan
c. membentuk panitia khusus untuk mengkaji usul pengubahan dari
pihak pengusul.
Pasal 23
(1) Dalam sidang paripurna Kongres berikutnya panitia khusus melaporkan
hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
(2) Anggota Kongres menyampaikan pandangan umum terhadap hasil kajian