UNIVERSITAS AIRLANGGA Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841 Website : http://www.unair.ac.id ; e-mail : [email protected]SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi oleh Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi dan humaniora, berdasarkan keunggulan moral, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan pendidikan; b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50 (6), Pasal 51 (3), Pasal 54 (8), Pasal 57 (8), Pasal 58 (5), Pasal 59 (5), Pasal 60 (8), Pasal 61 (8), Pasal 62 (7), Pasal 63 (7), Pasal 64 (7), Pasal 65 (6), Pasal 66 (7), Pasal 68 (6), Pasal 78 (4), Pasal 89 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, Rektor sebagai pemimpin universitas berwenang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
86
Embed
unair.ac.id › uploads › file › f242bc00bb6ed63fcf27c5e984c6a80a.pdf · UNIVERSITAS AIRLANGGAStatuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITAS AIRLANGGAKampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
perancangan sistem rekruitmen, perancangan sistem karir, perancangan
sistem remunerasi, perancangan sistem reward & penalti.
37
Pasal 94
Subdirektorat Kepegawaian terdiri atas :
a. Seksi Tenaga Akademik; dan
b. Seksi Tenaga Kependidikan.
Pasal 95
(1) Seksi Tenaga Akademik melaksanakan urusan administrasi dan
pengelolaan tenaga akademik mulai dari perencanaan sampai dengan
pemutusan hubungan kerja.
(2) Seksi Tenaga Kependidikan melaksanakan urusan administrasipengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga fungsional lainnya mulaidari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.
Pasal 96
Subdirektorat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi terdiri
atas:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Seksi Pengembangan Organisasi.
Pasal 97
(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan urusan
administrasi dan pengelolaan pengembangan sumberdaya manusia
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan, beasiswa
studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta perencanaan karir
tenaga kependidikan.
(2) Seksi Pengembangan Organisasi melaksanakan urusan administrasi
pengelolaan pengembangan organisasi mulai dari pemetaan kompetensi,
analisis jabatan, perancangan sistem rekruitmen, perancangan sistem
38
karir, perancangan sistem remunerasi, perancangan sistem reward and
penalty dan evaluasi sistem.
Paragraf 6Direktorat Sarana, Prasarana, dan Lingkungan
Pasal 98
(1) Direktorat Sarana, Prasarana, dan Lingkungan merupakan unsur
penunjang yang menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi bidang
sarana prasarana, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dan
pemeliharaan pohon/taman, kebersihan lingkungan UNAIR.
Bagian KelimaPerpustakaan
Pasal 106
(1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu
Rektor dalam melaksanakan pemberian layanan sumber belajar untuk
keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan UNAIR.
(2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor diantara pustakawan atau orang yang
menguasai bidang manajemen dan dibantu oleh seorang sekretaris.
41
Pasal 107
Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan sumber
belajar untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di Lingkungan UNAIR.
Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107,
Perpustakaan mempunyai fungsi :
a. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
c. pelestarian bahan pustaka; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.
Pasal 109
Organ Perpustakaan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretaris;
c. Subbagian Tata Usaha;
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. organ lain sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan yang ditetapkan oleh
Kepala berdasarkan persetujuan Rektor.
Pasal 110
Subbagian Tata Usaha melakukan urusan persuratan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
42
Pasal 111
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 112
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional
Pustakawan, Pranata Komputer, dan atau jabatan fungsional lainnya
yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengaturan jabatan fungsional di
lingkungan Perpustakaan akan ditetapkan oleh Rektor.
Bagian KeenamLembagaPasal 113
(1) Lembaga merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor
dalam menyelenggarakan program lintas bidang.
(2) Lembaga mempunyai tugas :
a. melaksanakan program yang bersifat lintas bidang;
b. melaksanakan program kerja sama kelembagaan; dan
c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.
(3) Lembaga dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
(4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
(5) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(6) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.
(7) Sekretaris Lembaga bertanggung jawab kepada Ketua.
43
Pasal 114
(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) terdiri dari :
a. Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Hak Kekayaan
Intelektual (LPPA-HKI) ;
b. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
Masyarakat (LP4M);
c. Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI);
d. Lembaga Penyakit Tropis (LPT)-(Institute of Tropical Disease);
e. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3);
f. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
(2) Rektor dapat membentuk lembaga selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memenuhi
syarat dalam pasal 113 ayat (3).
Paragraf 1Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 115
(1) Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Hak Kekayaan
Intelektual, selanjutnya disebut LPPA-HKI merupakan unsur penunjang
akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNAIR di
bidang pengembangkan produk akademik dan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berada di bawah Rektor.
(2) LPPA-HKI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta
melaksanakan kegiatan administrasi.
44
Pasal 116
LPPA-HKI mempunyai tugas memfasilitasi dan mengembangkan produk
akademik dan IPTEKS yang unggul, melalui capaian akademik yang inovatif
dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Pasal 117
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, LPPA-
HKI mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait di lingkungan UNAIR
terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan produk akademik;
b. melakukan inventarisasi/dokumentasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan produk akademik dan HKI, serta ikut mengusahakan
pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan;
c. mendorong capaian publikasi internasional berindeks dan publikasi
terakreditasi dalam setiap pengembangan produk akademik dan HKI;
d. mendorong hilirisasi teknologi guna mengembangan produk akademik
dan HKI; dan
e. menjalin kerjasama dengan lembaga terkait dengan lembaga nasionaldan internasional untuk pengembangan produk akademik dan HKI.
Pasal 118
(1) Organ LPPA-HKI terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang Layanan dan Pengembangan Produk Akademik; dan
d. Bidang Layanan dan Pengembangan HKI.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada
Ketua.
45
Pasal 119
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. menjalankan program kerja lembaga;
b. melakukan koordinasi dengan instansi di lingkungan dan di luar UNAIR
terkait tupoksi lembaga;
c. melakukan koordinasi dan pembinaan pegawai lembaga; dan
d. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan lembaga.
Pasal 120
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. membantu ketua dalam menjalankan program kerja lembaga;
b. membantu ketua dalam mengkordinasikan dan membina pegawai
lembaga;
c. membantu ketua dalam mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pada
bidang-bidang lembaga;
d. membantu ketua dalam melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan
lembaga; dan
e. membantu ketua dalam menyusun laporan tahunan kegiatan dan
keuangan lembaga.
Pasal 121
Bidang Layanan dan Pengembangan Produk Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk akademik;
b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan produk
Akademik;
c. menyelenggarakan ekspo produk akademik hasil dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni;
46
d. menyelenggarakan forum-forum diskusi terarah pemangku kepentingan
akademisi, dunia usaha/bisnis dan pemerintah; dan
e. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Laporan
Tahunan kinerja bidang.
Pasal 122
Bidang Layanan dan Pengembangan HKI sebagaimana dimaksud dalam pasal
118 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengajuan HKI;
b. mengelola klinik HKI;
c. mengupayakan perlindungan HKI hasil penelitian dan pemanfaatan
IPTEKS;
d. memberikan layanan penyelesaian sengketa HKI;
e. menyusun dan melaksanakan program penelusuran kepemilikan
intelektual tradisional dan pendaftaran HKI bagi Pemerintah Daerah dan
UKM; dan
f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Laporan
Tahunan kinerja bidang.
Paragraf 2
Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan PengembanganMasyarakat
Pasal 123
(1) Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut LP4M merupakan unsur
penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
UNAIR di bidang pengabdian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
masyarakat yang berada di bawah Rektor.
47
(2) LP4M dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta
melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga Pengabdian, Pendidikan,
Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat .
Pasal 124
LP4M mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan kegiatan pengabdian, pendidikan, pelatihan, dan
pengembangan masyarakat, serta ikut mengusahakan administrasi sumber
daya yang diperlukan.
Pasal 125
(1) Organ Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan
Masyarakat terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Pusat Studi atau Pusat Kajian.
(2) Pusat Studi atau Pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibentuk,diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Pusat Studi atau Pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c bertanggungjawab kepada Ketua.
Pasal 126
Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 huruf a mempunyai tugas
sebagai berikut :
48
a. menyusun rencana kerja dan anggaran Lembaga Pengabdian,
Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat yang
merupakan kegiatan dari Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan(RKAT)
lembaga serta pengendalian pelaksanaannya;
b. melaksanakan proses pemasaran dan konsultatif pengabdian,
pendidikan, pelatihan,dan pengembangan masyarakat dengan pihak
internal dan eksternal;
c. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal ;
d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan
Sumber Daya Manusia;
f. mengkoordinasikan evaluasi dan pengembangan kelembagaan; dan
g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Rektor yang relevan
dengan tugas LP4M;
Pasal 127
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 huruf b mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran LP4M;
b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi RKAT LP4M;
c. mengevaluasi sistem pengelolaan kegiatan Pengabdian, Pendidikan,
Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat yang telah berjalan;
d. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada
Ketua Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
Masyarakat; dan
e. melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas sebagai
sekretaris Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, Dan
Pengembangan Masyarakat.
49
Paragraf 3Lembaga Penelitian dan Inovasi
Pasal 128
(1) Lembaga Penelitian dan Inovasi yang selanjutnya disebut LPI merupakan
unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi UNAIR di bidang penelitian dan inovasi yang berada di bawah
Rektor.
(2) LPI mempunyai mempunyai fungsi berkaitan dengan penelitian terapan
dan inovasi pada sains, industri dan penelitian berbasis masyarakat.
(3) LPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(5) Sekretaris LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas
membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta
melaksanakan kegiatan administrasi.
Pasal 129
Organ LPI terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Pusat studi atau Pusat Kajian
Pasal 130
Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 huruf a mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. membuat kebijakan umum di bidang penelitian dan inovasi di
Universitas Airlangga;
50
b. merumuskan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk
pengembangan LPI;
c. bertanggung jawab penuh mengenai pengelolaan dan pengembangan
Penelitian sesuai kebijakan pusat, MWA dan Senat Akademik;
d. menjalankan Program Kerja LPI sesuai pedoman Kementerian Ristek
Dikti, Pedoman PP UNAIR dan renstra UNAIR;
e. menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan
fasilitas dan seluruh sumber daya LPI sesuai pedoman PP UNAIR;
f. menyusun rencana kerja dan anggaran LPI yang merupakan kegiatan
dari RKAT LPI serta pengendalian pelaksanaannya;
g. mengkoordinasikan proses pemasaran dan konsultatif penelitian dan
inovasi dengan pihak internal dan eksternal;
h. mengkordinasikan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal;
i. menyusun program kerja bidang penelitian dan inovasi sejalan dengan
renstra UNAIR;
j. menyeleksi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang
akan, sedang, dan telah dilaksanakan;
k. mengkordinasikan kegiatan penelitian pada seluruh pusat, jurusan dan
fakultas serta unit lain yang relevan;
l. memimpin rapat rutin dengan para kepala pusat dan para kasubag;
m. mengembangkan manajemen penelitian;
n. mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika
tentang program LPI;
o. memimpin pelaksanaan tugas penelitian dan inovasi di LPI;
p. melaksanakan pembinaan penelitian, inovasi dan Sumber Daya Manusia
di LPI; dan
q. melaksanakan kebijaksanaan operasional LPI.
Pasal 131
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 huruf b mempunyai tugas
sebagai berikut:
51
a. membantu mewakili Ketua LPI bila ketua berhalangan menjalankan
tugasnya;
b. membantu Ketua dalam menjalankan Program Kerja LPI;
c. mengkoordinasikan dan membina pegawai LPI;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada pusat-pusat di LPI;
e. melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPI;
f. menyusun laporan tahunan kegiatan dan keuangan LPI;
g. mengumpulkan rencana kerja dan anggaran LPI yang merupakan
kegiatan dari RKAT LPI;
h. melaksanakan penyelenggaraan administrasi RKAT LPI;
i. mengevaluasi sistem pengelolaan LPI yang telah berjalan;
j. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada
Ketua LPI;
k. melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas
Sekertaris LPI;
l. menilai kinerja dan mengendalikan, membina, mengarahkan para
kasubag dan staf LPI dalam melaksanakan tugas rutinnya;
m. menata dan mengkordinaskan manajemen teknis administrasi LPI;
n. menandatangani format kumulatif angka kredit dosen yang telah
melaksanakan penelitian;
o. menampung semua surat-surat masuk dan memberi paraf setiap surat
keluar yang ditanda tangani ketua LPI;
p. memimpin rapat rutin dengan staf LPI untuk menilai kinerja bulanan;
q. mendampingi Ketua LPI dalam rapat rutin dengan jajaran para kepala
pusat;
r. membagi tugas, memberi petunjuk, dan menilai hasil kerja bawahan;
s. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan
penelitian dan inovasi di universitas, serta pelaksanaan administrasi
penelitian dan inovasi;
t. menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan
pimpinan unit kerja di bidang administrasi umum, keuangan, program,
data dan informasi di lingkungan LPI serta membuat rumusan kebijakan
teknis;
52
u. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di LPI;dan
v. mengkoordinasikan program pengembangan LPI dengan memfasilitasi
kepentingan bagian dan sub bagian.
Pasal 132
(1) Pusat studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 huruf c
merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan Lembaga
Penelitian dan inovasi yang melaksanakan kegiatan
penelitian/pengkajian.
(2) Pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
sebagai berikut :
a. bertugas mengembangkan penelitian terapan dan inovasi pada sains,
industri dan penelitian berbasis masyarakat;
b. melakukan kajian tentang model penelitian, standarisasi kualitas
produk, teknologi, seni, budaya, politik dan pengembangan keahlian
di masyarakat;
c. mengembangkan kajian budaya lokal, dan nasional, pada semua level
masyarakat untuk pembangunan pendidikan seni dan sastra serta
budaya daerah;
d. menemukan model penerapan penelitian dan inovasi yang relevan
dengan kebutuhan industri, institusi dan masyarakat;
e. meningkatkan temuan dalam bidang sains, sosial, budaya, psikologi
sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UNAIR di tingkat lokal,
nasional dan internasional;
f. melakukan kajian sains, kesehatan, matematik, teknologi, linguistik,
seni, budaya, politik lokal, nasional dan internasional;
g. pengembangan wilayah, kepariwisataan dan kebijakan publik;
h. melakukan jejaring dengan berbagai kalangan pada tingkat lokal,
regional, nasional dan internasional; dan
i. mengembangkan kajian terkait dengan bidang di masing-masing
pusat studi.
53
Paragraf 4Lembaga Penyakit Tropis
(Institute Tropical Disease)
Pasal 133
(1) Lembaga Penyakit Tropis merupakan unsur penunjang akademik yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNAIR di bidang penelitian,
sosialisasi informasi keilmuan kesehatan dan pelayanan kesejahteraan
masyarakat dibidang penyakit tropis yang berada di bawah Rektor.
(2) Lembaga Penyakit Tropis dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas membantu Ketua
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan
kegiatan administrasi Lembaga Penyakit Tropis.
Pasal 134
Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan
pengelolaan penelitian penyakit tropis, menyelenggarakan sosialisasi
informasi keilmuan kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan masyarakat
dibidang penyakit tropis.
Pasal 135
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134,
Lembaga Penyakit Tropis mempunyai fungsi :
a. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian di bidang
penyakit tropis;
54
b. pengelolaan pelayanan kesejahteraan masyarakat dibidang penyakit
tropis; dan
c. pelatihan dan penyuluhan dibidang penyakit tropis.
Pasal 136
Organ Lembaga Penyakit Tropis terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang; dan
d. Bagian Tata Usaha.
Pasal 137
(1) Bidang pada Lembaga Penyakit Tropis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 136 huruf c merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan
Lembaga Penyakit Tropis yang melaksanakan kegiatan Lembaga Penyakit
Tropis.
(2) Bidang pada Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Lembaga Penyakit Tropis sesuai dengan bidangnya.
Pasal 138
(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Lembaga Penyakit
Tropis.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga
Penyakit Tropis.
55
Pasal 139
Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Subbagian Administrasi dan Keuangan;
b. Subbagian Sarana Prasarana; dan
c. Subbagian Sumber Daya Manusia.
Pasal 140
(1) Subbagian Administrasi dan Keuangan melakukan urusan administrasi
dan keuangan kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(2) Subbagian Sarana Prasarana melakukan urusan administrasi sarana
dan prasarana.
(3) Subbagian Sumberdaya Manusia melakukan urusan administrasi
sumberdaya manusia.
Paragraf 5Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
Pasal 141
(1) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan merupakan unsur
penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
UNAIR di bidang pendidikan yang berada di bawah Rektor.
(2) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh
seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta
bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga Pengkajian
dan Pengembangan Pendidikan.
56
Pasal 142
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas
pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran, kompetensi pedagogik
dan andragogik dosen dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
Pasal 143
Organ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. staf pengelola akademik; dan
d. staf pendukung.
Pasal 144
(1) Staf pengelola Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan Lembaga
Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
pengkajian dan pengembangan pendidikan.
(2) Staf pengelola pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Pengkajian
dan Pengembangan Pendidikan sesuai dengan bidangnya dan
bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Pendidikan.
57
Pasal 145(1) Staf pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 huruf c
mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan bidang:
a. pengkajian sistem pendidikan;
b. pengembangan kurikulum;
c. peningkatan kompetensi pedagogik dosen;
d. pengembangan dan penyusunan sumber informasi ilmiah;
e. pengembangan strategi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK); dan
f. penjaminan mutu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Pendidikan.
(2) Staf pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pendukung dan
berkoordinasi dengan sekretaris lembaga.
(3) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtaggaan dan
bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga.
Pasal 146
1. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dapat dilengkapi
dengan tim untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tim pengkajian pendidikan;
b. Tim komisi kurikulum;
c. Tim telaah buku ajar dan buku teks; dan
d. Tim E Learning.
3. Tim pengkajian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
bertugas melaksanakan kegiatan penelitian terkait keberhasilan dan
kendala dalam proses pembelajaran di Universitas Airlangga.
58
4. Tim komisi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
bertugas memantau implementasi kurikulum prodi di setiap fakultas di
Universitas Airlangga.
5. Tim telaah buku ajar dan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c bertugas melakukan telaah buku ajar dan buku teks yang
dibuat oleh dosen di Universitas Airlangga.
6. Tim E Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas
untuk mengkaji dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.
Paragraf 6Lembaga Sertifikasi Profesi
Pasal 147
(1) Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya disebut LSP merupakan unsur
penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam rangka pengelolaan
sertifikasi profesi di lingkungan Universitas Airlangga.
(2) LSP dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris LSP bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi.
Pasal 148
LSP mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memfasilitasi pengelolaan sertifikasi profesi di lingkungan Universitas
Airlangga; dan
b. Memfasilitasi sertifikasi profesi dari kalangan sivitas akademika di
lingkungan Universitas Airlangga pada Lembaga Sertifikasi Profesi
terindeks dan bereputasi nasional dan internasional;
59
Pasal 149
Organ LSP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Koordinator Bidang; dan
d. Komite skema.
Pasal 150
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan
bidang-bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang pada LSP terdiri atas :
a. Bidang Manajemen Mutu;
b. Bidang Sertifikasi; dan
c. Bidang Administrasi dan keuangan.
Bagian KetujuhSekretariat Universitas
Pasal 151
(1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat
universitas.
(2) Sekretariat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unsur administrasi UNAIR yang melaksanakan urusan di
bidang pelaksanaan administrasi kesekretariatan, hukum, dan
kearsipan dan bidang lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(3) Tiap-tiap bidang kesekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diketuai oleh kepala bidang.
(4) Sekretariat universitas mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan sistem pengelolaan administrasi, hukum,
dan kearsipan;
60
b. melakukan koordinasi penyediaan informasi untuk mendukung
proses pengambilan keputusan Rektor;
c. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Rektor;
d. melakukan konsolidasi informasi di lingkungan UNAIR;
e. melakukan konsolidasi acara terkait Rektor;
f. mengevaluasi sistem pengelolaan kesekretariatan yang telah
berjalan;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada
Rektor; dan
h. mengkoordinasikan kegiatan UNAIR.
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Universitas.
(6) Sekretaris Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.
(7) Sekretaris Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.
Pasal 152
Sekretariat Universitas terdiri atas:
a. Bidang Hukum;
b. Bidang administrasi dan kearsipan; dan
c. Bidang Bisnis dan Kerjasama.
Pasal 153
Bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf a merupakan
bidang yang melaksanakan fungsi Perancangan peraturan Rektor, Pembuatan
keputusan Rektor, penelaahan perjanjian/ kontrak, penelaahan masalah-
masalah hukum, dan pembinaan fungsi pembuatan produk hukum pada unit
kerja lain.
61
Pasal 154
Bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf b
merupakan bidang yang melaksanakan fungsi penatalaksanaan dan
pengelolaan naskah dinas secara manual maupun secara elektronik.
Pasal 155
Bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf b
merupakan bidang yang melaksanakan fungsi penyimpanan, pengelolaan,
dan pemeliharaan arsip.
Pasal 156
Bidang Bisnis dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf
c mempunyai tugas-tugas :
a. menginisiasi, memfasilitasi, menyelenggarakan kerjasama dalam negeri;
b. menginisiasi, memfasilitasi, menyelenggarakan kegiatan berkaitan
dengan satuan usaha akademik dan komersial; dan
c. melaksanakan tugas dan urusan lain yang berkaitan dengan huruf a dan
huruf b.
Bagian KedelapanPusat
Paragraf 1Pusat Penerimaaan Mahasiswa Baru
Pasal 157
(1) Pusat Penerimaaan Mahasiswa Baru selanjutnya disebut PPMB
merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor untuk
62
melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru (maba) di
Universitas Airlangga
(2) PPMB dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris PPMB diangkat oleh Rektor dan bertugas membantu Ketuadalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakankegiatan administrasi.
Pasal 158(1) PPMB mempunyai fungsi untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon
mahasiswa baru (maba) yang berkualitas secara transparan dan
akuntabel di Universitas Airlangga.
(2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Diploma-3 dan Diploma-4;
b. Sarjana (jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur Mandiri, dan Alih Jenis);
c. Magister;
d. Doktor;
e. Pendidikan Profesi; dan
f. Pendidikan Spesialis.
Pasal 159
Organ PPMB terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang .
63
Pasal 160
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Ketua.
(3) Koordinator bidang pada PPMB terdiri atas :
a. Pendaftaran, Pelaksana dan Pengolahan Hasil Ujian;
b. Pengadaan dan Pengamanan Soal; dan
c. Sistem Informasi dan Komunikasi.
(4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih,
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Paragraf 2Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 161
(1) Pusat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut PLP
merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam
pengadaan barang dan jasa pada Universitas Airlangga.
(2) PLP dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris PLP bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi.
64
Pasal 162
PLP mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. proses perencanaan pengadaaan barang dan jasa dilaksanakan secara
efisien, profesional dan akuntabel sesuai peraturan dibidang pengelolaan
barang dan jasa;
b. proses pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa dilaksanakan secara
efisien, profesional dan akuntabel sesuai peraturan dibidang pengelolaan
barang dan jasa; dan
c. proses evaluasi pengadaaan barang dan jasa dilaksanakan secara efisien,profesional dan akuntabel sesuai peraturan dibidang pengelolaan barangdan jasa.
Pasal 163
Organ PLP terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 164
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Rektor.
Paragraf 3Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Pasal 165
(1) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut PIH
merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam
65
rangka optimalisasi fungsi informasi dan hubungan masyarakat di
Universitas Airlangga.
(2) PIH dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris PIH bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi.
Pasal 166
PIH mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengumpulan dan pengolahan data kehumasan;
b. perumusan dan pemberian layanan informasi yang berhubungan dengan
Universitas Airlangga;
c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi; dan
d. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keprotokoleran.
Pasal 167
Organ PIH terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 168
(1) Koordintaor bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang pada PIH terdiri atas:
a. Bidang Hubungan Masyarakat dan Media;
b. Bidang Promosi dan Pelayanan Pelanggan;
c. Bidang Protokol; dan
66
d. Bidang Produksi Informasi Publik.
(3) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggungjawab kepada Ketua.
Paragraf 4
Pusat Penerbitan dan PercetakanPasal 169
(1) Pusat Penerbitan dan Percetakan atau dapat pula disebut Airlangga
University Press (AUP) merupakan unsur penunjang UNAIR yang
membantu Rektor dalam memfasilitasi dan melayani penerbitan naskah
akademik dan percetakan.
(2) Pusat Penerbitan dan Percetakan dipimpin oleh seorang Ketua yang
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada
Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris Pusat Penerbitan dan Percetakan bertugas membantu Ketua
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan
kegiatan administrasi.
Pasal 170
Pusat Penerbitan dan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169
ayat (1) mempunyai fungsi untuk memfasilitasi dan melayani penerbitan
naskah akademik dan percetakan dilingkungan Universitas Airlangga.
Pasal 171
Organ Pusat Penerbitan dan Percetakan terdiri atas :
a. Ketua;
67
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 172
(1) Koordintaor bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang pada Pusat Penerbitan dan Percetakan terdiri atas:
a. Bidang Sumberdaya;
b. Bidang Pemasaran; dan
c. Bidang Penerbitan dan Percetakan.
(3) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggungjawab kepada Ketua.
Paragraf 5Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan
Pasal 173
(1) Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan selanjutnya disebut PPKK
merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam
memfasilitasi, melayani dan advokasi pembinaan karir dan
kewirausahaan mahasiswa dan alumni Universitas Airlangga.
(2) Pusat PPKK dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris PPKK bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi.
68
Pasal 174Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 173 ayat (1) mempunyai fungsi memfasilitasi, melayani dan advokasi
pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa dan alumni Universitas
Airlangga.
Pasal 175
Organ PPKK terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 176
(1) Koordintaor bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Rektor.
Paragraf 6Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama
(International Office and Partnership)
Pasal 177
(1) Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama atau dapat pula disebut
Internasional Office and Partnership (IOP) merupakan unsur penunjang
UNAIR yang membantu Rektor dalam optimalisasi fungsi kerjasama dan
urusan internasional di Universitas Airlangga.
(2) Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Ketua
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab
kepada Rektor.
69
(3) Ketua Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris Pusat Internasional bertugas membantu Ketua dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan
administrasi.
Pasal 178
Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
pasal 177 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menginisiasi kerjasama serta jejaring internasional;
b. memfasilitasi kerjasama serta jejaring internasional;
c. menyelenggarakan kerjasama serta jejaring internasional;
d. melakukan pengurusan terhadap urusan intenal akademisi asing.
Pasal 179
Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
pasal 177 ayat (1) terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 180
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang pada Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama
terdiri atas:
a. Bidang Kerjasama Luar Negeri;
b. Bidang Internasional Service; dan
c. Bidang Internasional Program.
70
(3) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.
(4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggungjawab kepada Ketua.
Paragraf 7Pusat Layanan Kesehatan
Pasal 181
(1) Pusat Layanan Kesehatan selanjutnya disebut PLK merupakan unsur
penunjang UNAIR yang membantu Rektor sebagai fasilitas kesehatan
tingkat pertama bagi sivitas akademika Universitas Airlangga.
(2) Pusat Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretariat Pusat Layanan Kesehatan bertugas membantu Ketua dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan
administrasi.
Pasal 182
Pusat Layanan Kesehatan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama
sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) mempunyai fungsi:
a. Memberikan layanan kesehatan tingkat pertama kepada mahasiswa,
dosen, karyawan dan masyarakat umum.
b. Memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa terkait layanan
kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
71
Pasal 183
Organ Pusat Layanan Kesehatan terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Koordinator Bidang.
Pasal 184
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Rektor.
Paragraf 8
Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Pasal 185
(1) Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah selanjutnya disebut
PPJPI merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor
dalam peningkatan mutu jurnal dan publikasi ilmiah.
(2) PPJPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris PPJPI bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi.
72
Pasal 186
PPJPI mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. mengorganisir penerbitan jurnal di lingkungan UNAIR dan publikasi
peneliti UNAIR;
b. melakukan pemetaan tahunan jurnal yang terbit dilingkungan UNAIR
berkaitan dengan keteraturan penerbitan, kesiapan akreditasi nasional,
dan indexing dalam negeri dan luar negeri;
c. melakukan revitalisasi dan pengembangan jurnal di lingkungan UNAIR;
d. melakukan pelatihan berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan
jurnal;
e. melakukan pendampingan terhadap pengelola jurnal di lingkungan
UNAIR; dan
f. melakukan pengembangan jaringan ke dalam dan ke luar UNAIR
berkaitan dengan pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah.
Pasal 187
Organ Pusat Pengembang Jurnal dan Publikasi terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang Jurnal Ilmiah;
d. Bidang Publikasi Ilmiah; dan
e. Bidang Mutu Jurnal dan Publikasi Ilmiah.
Pasal 188
Bidang Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf c
mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan seluruh pengelola jurnal di
UNAIR, koordinasi penghimpunan data, pelatihan, pendampingan, dan
koordinasi evaluasi mutu jurnal.
73
Pasal 189
Bidang Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d
mempunyai tugas melakukan koordinasi penulisan artikel ilmiah yang
meliputi penghimpunan data publikasi para peneliti UNAIR, bantuan
perbaikan tata bahasa Indonesia, bantuan terjemah bahasa asing, bantuan
perbaikan tata bahasa asing, pelatihan dan pendampingan penulisan artikel
ilmiah, dan evaluasi mutu publikasi ilmiah.
Pasal 190
Bidang Mutu Jurnal dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 187 huruf e mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan
mutu jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah sesuai standar nasional dan
internasional.
Paragraf 9Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
Pasal 191
(1) Pusat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk selanjutnya
disebut PPTSI merupakan unsur penunjang UNAIR yang bersifat profit
untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi terapan.
(2) PPTSI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu
Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta
melaksanakan kegiatan administrasi.
74
Pasal 192
PPTSI mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. mengembangkan sistem informasi dan teknologi terapan yang
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum diluar lingkungan
UNAIR yang bernilai ekonomis bagi UNAIR;
b. memperluas jaringan pasar untuk produk teknologi informasi yang
dibangun dan dikembangkan oleh PPTSI;
c. mendukung pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UNAIR.
Pasal 193
Organ PPTSI terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Administrasi Keuangan;
d. Bidang Institusi; dan
e. Bidang Ritel;
Pasal 194
Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf c
mempunyai tugas layanan administrasi dan pengelolaan keuangan.
Pasal 195
(1) Bidang institusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 huruf d
mempunyai tugas :
a. kerjasama dengan institusi pemerintahan dan swasta;
b. mengimplementasikan produksi dibidang teknologi dan sistem
informasi sivitas akademika ke institusi pemerintahan dan
perusahaan swasta nasional dan internasional.
75
(2) Kerjasama dengan institusi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :
a. membuat kerjasama dengan institusi pemerintahan;
b. memonitor dinamika implementasi produk dibidang teknologi dan
sistem informasi sivitas akademika UNAIR di institusi pemerintah;
dan
c. membuat kerjasama dengan institusi lain untuk memberikan nilai
tambah dari produk sivitas akademika UNAIR.
(3) Kerjasama dengan institusi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :
a. membuat kerjasama dengan perusahaan nasional dan
internasional;dan
b. memonitor dinamika implementasi produk dibidang teknologi dan
sistem informasi sivitas akademika UNAIR ke perusahaan nasional
dan internasional.
Pasal 196
Bidang Ritel sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 huruf e mempunyai
tugas:
a. menumbuh kembangkan ide kreatif dari sivitas akademika UNAIR;
b. menyaring dan memberikan pembinaan ide agar dapat dijadikan
sebagai ide unggulan untuk bahan menggerakkan nilai bisnis;
c. menumbuh kembangkan kemampuan teknologi dan sistem informasi
sivitas akademika serta untuk mempunyai jiwa kewirausahaan; dan
d. menjadi penghubung investor dalam membantu sivitas akademika
untuk mengimplementasikan ide yang unggul.
76
Paragraf 10Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell
Pasal 197
(1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell atau dapat pula disebut
Airlangga Stem Cell Research and Development Center merupakan unsur
penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melakukan penelitian
dan pegembangan dibidang stem cell dan produk-produk stem cell
terkait.
(2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell dipimpin oleh seorang
Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung
jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
(4) Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell dipilih,
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertugas membantu Ketua
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan
kegiatan administrasi.
Pasal 198
Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell sebagaimana dimaksud dalam
pasal 197 ayat (1) mempunyai fungsi untuk melakukan penelitian dan
pegembangan dibidang stem cell dan produk-produk stem cell terkait di
lingkungan Universitas Airlangga.
Pasal 199
(1) Koordinator bidang menjalankan tugas untuk mengkordinasikan bidang-
bidang tertentu.
(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Rektor.
77
Paragraf 11Pembentukan Pusat
Pasal 200
(1) Rektor dapat membentuk, merubah dan membubarkan pusat
berdasarkan kebutuhan UNAIR.
(2) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan prosedur sebagai berikut :
a. Usulan pembentukan pusat dapat berasal dari pimpinan di
lingkungan UNAIR.
b. Setiap usulan pembentukan pusat disertai dengan kajian akademik.
c. Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-
kurangnya berisi :
1) urgensi pembentukan satuan organisasi;
2) wewenang, tugas dan fungsi satuan organisasi;
3) hubungan wewenang, tugas dan fungsi satuan organisasi dengan
satuan organisasi/unit kerja yang telah ada;
4) struktur organisasi;
5) ketersediaan sumber daya manusia; dan
6) ketersediaan keuangan dan aspek beban keuangan dalam lingkup
UNAIR.
d. Sub Direktorat pada Direktorat Sumber Daya yang menangani
pengembangan organisasi melakukan telaah terhadap kajian
akademik sebagai dimaksud pada huruf b.
e. Sub Direktorat pada Direktorat Sumber Daya yang menangani
pengembangan organisasi menyelenggarakan rapat pembahasan
kajian akademik dan hasil telaah terhadap kajian akademik, dengan
unsur peserta rapat meliputi Rektor, Dekan, Pimpinan Lembaga dan
bidang sesuai kebutuhan.
f. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipimpin oleh Rektor
atau pejabat yang ditunjuk.
78
(3) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
memutuskan pembentukan pusat atau kantor, maka pembentukan
pusat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Bagian Sembilan
Institut Ilmu Kesehatan
Pasal 201
(1) Institut Ilmu Kesehatan UNAIR, yang selanjutnya disingkat IIK-UNAIR
merupakan organ dibawah Rektor yang berfungsi melakukan
koordinasi semua fungsi penelitian, pelatihan dan pelayananan di
bidang kesehatan secara terintegrasi untuk mewujudkan keunggulan
UNAIR.
(2) IIK-UNAIR disebut pula Airlangga Health Science Institute (AHSI).
(3) IIK-UNAIR dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggungjawab
kepada Rektor.
Pasal 202
IIK-UNAIR sebagaimana dimaksud pada pasal 201 ayat (1) mempunyai
fungsi :
a. mengkoordinasikan fungsi penelitian, pelatihan dan pelayanan di bidang
kesehatan secara terintegrasi;
b. mengkoordinasikan fungsi organisasi RSUA, RSKI, RSGM, dan LPT,
sehingga tercapainya pelaksanaan fungsi secara sinergi dan terintegrasi;
dan
c. menyelenggarakan dan mendorong kerjasama dan pengembangan
produk dari hasil penelitian di lingkungan UNAIR.
79
Pasal 203
Organ Institut Ilmu Kesehatan terdiri dari :
a. Direktur Utama;
b. Sekretaris;
Pasal 204
Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a
mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan,
evaluasi kegiatan lembaga di dalam lingkup IIK-UNAIR serta capaian target
yang ditetapkan.
Pasal 205
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor untuk membantu Direktur Utama dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan
administrasi.
Bagian SepuluhRumah Sakit UNAIR
Pasal 206
(1) Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut RS
UNAIR adalah Rumah Sakit milik Universitas Airlangga yang
merupakan satuan organisasi di lingkungan Universitas Airlangga yang
dikelola secara khusus, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Rektor.
(2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil
Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
80
Pasal 207
RS UNAIR sebagaimana dimaksud pada pasal 206 ayat (1) mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan
mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan
teknologi kedokteran dan kesehatan lain berbasis bukti dengan
memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.
Pasal 208
RS UNAIR mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan; dan
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.
Pasal 209
(1) Susunan organ RS UNAIR terdiri atas :
a. Dewan Pengawas;
b. Direktur;
c. Wakil Direktur;
d. Manajer;
e. Bagian;
f. Komite; dan
g. Instalasi.
81
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Direktur, Wakil
Direktur dan Manager ditetapkan oleh Rektor.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian organ selain dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur RS UNAIR setelah mendapat persetujuan
Rektor.
(4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g termasuk
Instalasi Riset Penyakit Tropis dan Infeksi Universitas Airlangga
merupakan instalasi khusus yang pengelolaanya berada dibawah RS
UNAIR.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja di
RS UNAIR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
Bagian Sebelas
Satuan UsahaPasal 210
(1) Rektor berwenang membentuk satuan usaha akademik dan layanan
umum dan satuan usaha komersiil.
(2) Satuan usaha akademik dan layanan umum dibentuk untuk
melaksanakan usaha-usaha akademik dan pelayanan umum kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
(3) Satuan usaha komersil dibentuk untuk melaksanakan usaha-usaha
yang bersifat memberikan keuntungan kepada UNAIR.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan usaha akademikdan layanan umum dan satuan usaha komersil diatur oleh Rektor.
82
Bagian Dua belasDewan Etika
Pasal 211
(1) Dalam rangka menegakkan norma dan etika akademik, Rektor dapat
membentuk Dewan Etika yang mempunyai kewenangan menerima,
memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran Etika dan
Norma Akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, keanggotaan, wewenang dan
tugas Dewan Etika ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
Bagian Tiga BelasAsrama Mahasiswa
Pasal 212
(1) Asrama Mahasiswa merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu
Rektor dalam pengelolaan asrama mahasiswa di Universitas Airlangga.
(2) Asrama Mahasiswa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dandiberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 213
Segala ketentuan lain yang berlaku mengenai organisasi di lingkungan
UNAIR, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan