Ujian Akhir Semester Mata Kuliah PPSD Oleh: Muhammad Luthfi (1106017931) "China: Good Governance dalam Rezim Non-Demokratis"

Pag

e1

Ujian Akhir Semester Mata Kuliah PPSD

Oleh: Muhammad Luthfi (1106017931)

“China: Good Governance dalam Rezim Non-Demokratis”

Prodi S1 Reguler

Departement Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia, 2013

Pag

e2

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Salah satu pilar dalam demokrasi adalah adanya pembentukan masyarakat yang mampu

membentuk kontrol terhadap pemerintahan. Dalam salah satu prinsip demokrasi yang

dikemukakan Alexis de Tocqueville memperlihatkan bahwa masyarakat yang didalam demokrasi

berada dalam posisi kekuasaan terbesar (kekuasaan oleh rakyat) dalam filosofi pemilihan umum

memperlihatkan pentingnya memiliki andil dalam mengawasi keberlangsungan pemerintahan,

mengendalikannya dari bentuk-bentuk abuse of power yang dapat terjadi. Dalam pemikiran

Tocqueville sendiri juga melihat bahwa adanya kebutuhan bahwa masyarakat harus turut serta

dalam urusan politik terutama yang berhubungan dengan urusan terhadap pengaturan-pengaturan

barang-barang publik.1

Prinsip-prinsip dari demokrasi yang seperi dijelaskan oleh Tocqueville tersebut pada

perkembangannya mengalami perkembangan konsep hingga membentuk konsep Good

Governance. Good Governance muncul juga dengan salah satu sebab adanya tuntutan untuk

membentuk pemerintahan yang baik dan bersih demi salah satunya untuk menunjang

pertumbuhan pembangunan dan perekonomian.2 Good Governance tidaklah kemudian menjadi

hasil akhir dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melainan menjadi sebuh impact dan

sarana penting dalam menunjang pembangunan ini.

China merupakan salah satu negara industri baru di kawasan Asia. China sendiri tengah

mengalami masa-masa kejayaan industrialisasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang

pesat. Dengan adanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan di China ini juga turut

melanggengkan kemunculan Good Governance di China, salah satunya adalah seperti kebijakan

1 Alexis de Tocqueville, “Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat. Terj. Yusi A. Pareanom.” (Jakarta:

Yayasan obor Indonesia 2005). h.85 2 Rachel M. Gisselquist, “Good Governance as a Concept, and Why This Matter for Development Policy (Working

Paper No. 2012/30).” (Helsinki: UNU-WIDER, 2012). h. 1

Pag

e3

civil service reform di China3. Namun di lain pihak China memiliki kondisi demokrasi yang

buruk jika kita menilai dengan merujuk pada indikator-indikator demokrasi liberal barat.

Indikator-indikator yang merujuk pada adanya kebebasan sipil, dan kebebasan politik tidak

terlihat dalam pemerintahan China.

I.II Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pelaksanaan bentuk Good Governance di China ditengah adanya rezim non-

demokratis yang ada di China?

I.III Kerangka Teori

Dalam kerangka konsep dalam Good Governance dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Good Governance is a norm for the government and a right for the citizen in which more specific conditions have

been formulated. These norms are sometimes linked to the norms of rule of law or democracy, but mostly they have

their own contents. Elements of Good Governance are: properness, transparencey, participation, effectiveness,

accountability and (economic, social and cultural rights). The concept sometimes broad-containing norms for all

power in the state, but this concept also formulated in a more restricted way in sense that it only applies to the

administration.”4

Good Governance disini dikaitkan bahwa Good Governance merupakan ikatan norma

politik yang berhubungan dengan demokrasi. Good Governance disini kemudian memiliki

konten bahwa Good Governance terdiri dari beberapa indikator pendukung seperti adanya

kelayakan, transparansi, partisipasi, efektifitas, dan akuntabiltas kerja. Indikator ini kemudian

dapat dipakai untuk memperhitungkan bagaimana keadaan Good Governance di China.

Dalam melihat bagaimana kondisi Good Governance di China indikator yang akan

digunakan dalam makalah ini hanya sebatas pada bagaimana transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas kerja yang terdapat dalam pemerintahan di China. Hal ini dikarenakan ketiga

3 John P. Burns, “Civil Service Reform in China,” (OECD Journal on Budgeting, Volume 7- 01, 2007). URL:

http://www.oecd.org/gov/budgeting/44526166.pdf 4 G.H Addink dalam, “Human Rights and Good Governance,” AsialinkProject on Education in Good Governance

and Human Rights, 2010 h. 4

Pag

e4

indikator tersebut memiliki kedekatan indikasi demokrasi, dimana pelibatan masyarakat dalam

pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan barang publik

begitu signifikan dalam ketiga indikator ini. Indikator pertama yaitu transparansi memiliki

prinsip sebagai:

“Government actions, decisions, and decisions-making process are open to appropriate level by scrutiny by others

parts of government, civil society and, in some instances, outside institutions and governments.”5

Dijelaskan disini bahwa indikator transparansi berkaitan dengan adanya keterbukaan

pemerintahan baik legislative, eksekutif, maupun yudikatif atas pengawasan masyarakat terhadap

keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kemudian indikator kedua yaitu partisipasi yang memiliki prinsip sebagai berikut:

“Participation is defined as the active involvement of group members in a group process. Within the context of

(publik) administration,it refers to the involvement of citizens in the actual or intended actions of administrative

authorities and publik entities. It should, however, be noted that although the term „publik participation‟ presumes

that the initiative and procedures are in the hands of citizens…”6

Dalam prinsip yang dikemukakan dalam indikator adanya partispasi ini jelas memperlihatkan

bahwa pentingnya partisipasi publik dalam bentuk insiatif atas keterjalanan pemerintahan oleh

pemerintah yang berkuasa. Partisipasi disini juga menekankan pada keterlibatan masyarakat

dalam tindakan actual yang dilakukan oleh pemerintah dalam artian lain adanya proses pelibatan

masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Indikator ketiga yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan pada prinsip bahwa

pemerintah harus bisa dan mampu untuk menunjukkan kebijakan-kebijakan pemerintah telah

sesuai dan dapat dievaluasi sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang

telah disepakati bersama.7 Kebijakan-kebijakan yang akuntabel dalam artian bahwa kebijakan

tersebut haruslah dapat mencapai sasaran bersama yang telah disepakati dalam proses

transparansi dan partisipasi dalam proses implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Tujuan

kebijakan tersbut jelaslah untuk mencapi tujuan kebaikan bersama.

5 Gisselquist, Op.cit, h.8

6 “Human Rights…” Op.cit, h.38

7 Gisselquist, Op.cit. h.8

Pag

e5

BAB II

PEMBAHASAN

II.I Munculnya Good Governance di China

Untuk dapat menilai bagaimana kondisi Good Governance di China maka perlu ditelisik

terlebih dahulu bagaimana kondisi China dalam penerapan perkembangan Good Governance.

Diawali dari adanya kebangkitan Reformasi China yang dipelopori oleh seotang tokoh politisi

China yaitu Deng Xiaoping. Dibawah pemerintahan Deng Xiaoping China bangkit menjadi salah

satu kekuatan ekonomi dunia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di

desain dalam menunjang adanya pembangunan dan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat.

Proses lompatan pembangunan ini dimulai dari dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mampu

meningkatkan hasil produksi agrikultur dan kemudian merambat pada industry-industri yang ada

di China.8

Dengan adanya kebijakan dan proses industrialisasi ini tentu sangat membutuh banyak

investasi dan sokongan dari investor termasuk investor luar negeri. Setelah adanya liberalisasi

ekonomi dan perkembangan perkonomian pedesaan pusat industri yang sangat signifikan juga

tentu dituntut adanya reformasi terhadap birokrasi yang memungkinkan dapat turut serta dalam

meningkatkan kualitas pelayanan dalam masyarakat terutama dengan latar belakang

meningkatnya secara signifikan buruh-buruh industri di daerah perkotaan.. Hal ini juga sebagai

dasar penarikan atas investor untuk meningkatkan daya tawar China kepada investor asing.

Dengan adanya reformasi atas birokrasi ini tidaklah menuntun pada adanya perubahan

bentuk kegiatan politik di China yang tetap undemocratic. Tidak ada pengubahan terhadap

system kepartaian, system perwakilan politik dan sistem pemilu di China. Namun tidak adanya

pengubahan terhadap kondisi politik, dibagian administrasi publik dan kebijakan meritokrasi

yang terjalin di China memiliki dinamika perubahan menuju munculnya Good Governance, hal

ini terlihat salah satunya dengan munculnya penguatan hukum yang lugas diterapkan di China

8 Dali L. Yang, “Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional Change Since the Great Leap

Famine,” (California: Stanford University Press, 1996) h.3-8

Pag

e6

dalam memperlemah abuse of power di tataran wilayah birokrasi dan pemerintahan sipil daerah.

Salah satu bentuk penguatan hukum ini seperti salah satunya adalah kebijakan anti korupsi yang

ditetapkan oleh pemerintah China9.

II.II Transparansi dalam Pemerintahan China

Untuk menganalisis dari bagaimana bentuk Good Governance yang diterapkan di China,

indikator pertama yang akan digunakan adalah yang pertama prinsip transparansi yang telah di

jalankan oleh pemerintahan China. Usaha yang dilakukan oleh pemerintahan China dalam

mengupayakan adanya prinsip transparansi di tubuh pemerintahan China yang sangat terlihat

jelas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan China. Beberapa kebijakan

tersebut walaupun masih terfokus pada lingkungan admonistrasi publik atau dalam hal ini masih

didalam tataran lembaga eksekutif.

Bentuk-bentuk kebijakan tersebut diantaranya adalah mencegah munculnya korupsi

melalui Law Enforcement serta kemudian kebijakan-kebijakan seperti pertama, mempromosikan

publikasi informasi pemerintah dan meningkatkannya dalam masyarakat. Peningkatan informasi

dari pemerintah atas informasi-informasi yang dapat dinikmati publik dilakukan oleh

pemerintah, salah satunya dilakukan dengan melakukan peningkatan anggaran biaya untuk

publikasi informasi-informasi seputar kebijakan dan informasi-informasi lainnya yang dilakukan

oleh pemerintahan, baik di tingkat local hingga nasional. Kemudian kebijakan kedua adalah

dengan adanya kebijakan pendalaman kualitas terhadap upaya transparansi dalam pemerintahan

dan admnistrasi publik tersebut. Hal ini juga dilakukan atas keinginan pemerintah China untuk

mewujudkan adanya Good Governance didalam pemerintahan dan birokrasi publik yang ada di

China. Kebijakan ini dilakukan dengan juga mengikutsertakan The Ministry of Supervision and

The Nasional Bureau of Corruption. Bentuk upaya pelibatan Kementrian Supervisi dan Biro anti

korupsi ini diwujudkan agar terjadi upaya Clean Government di tubuh pemerintahan dan

birokrasi yang ada.10

9 Radar Nusantara, URL: http://www.radarnusantara.com/2011/12/carilah-ilmu-berantas-korupsi-dari.html di akses

pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 11.55 WIB 10

United Nation Offices on Drugs and Crime, URL:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-August-27-

29/Responses_NVs_2012/20120508_China_English_1.pdf diakses pada tangga 11 Juni pukul 13.30

Pag

e7

Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa telah terjadi usaha dalam pemerintahan China untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kebijakan lainnya juga memperkuat

usaha pemerintah China dalam mengupayakan adanya pemerintahan yang baik (Good

Governance) seperti kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik

dalam publisitas, serta kebijakan mengeksplorasi metode untuk mempromosikan akses publik

terhadap pengambilan keputusan administrative.

Upaya peningkayan kualitas pelayanan administrasi publik dalam publisitas misalnya

dilakukan dengn upaya untuk menerapkan teknologi dalam memberikan informasi kepada

masyarakat seputar kebijakan-kebijakan yang diambil terutama oleh pemerintahan birokrasi.

Bentuk utama dalam peningkatan kualitas ini di fokuskan dalam bentuk variasi publikasi yang

dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Kemudian juga dengan adanya usaha untuk

meng-eksplorasi metode akses publik terhadap informasi seputar pemerintahan dan informasi

publik. Hal ini kemudian berlanjut dengan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan melalui feedback yang dihasilkan demi kemudian mensinergikan antara

keinginan masyarakat dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah melalui

mekanisme yang tepat.11

Dari bentuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan China terhadap

terbentuknya transparansi dalam pemerintahan dapat dilihat bahwa China dalam penerepan

prinsip transparansi berada dalam tahapan konsolidasi tranparansi pemerintahan kepada publik.

Pemerintah China telah membuka iklim kerja pemerintahan yang terbuka dalam akses atas

informasi yang dalam hokum diperbolehkan untuk diakses oleh masyarakat (akses publik).

II.III Partisipasi dalam Pemerintahan China

Indiktor lain dalam penerapan Good Governance adalah adanya partisipasi publik dalam

penerapan dan oembentukan kebijakan yang berhubungan dengan urusan publik. Bentuk

partisipasi ini diwujudkan dalam beragam mekanisme. Ditengah adanya democracy deficit yang

terjadi di China, pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan hanya berada dalam posisi

procedural saja, dimana masyarakat tidak dilibatkan langsung seperti yang diperlihatkan oleh

bentuk demokrasi deliberatif ataupun dalam demokrasi agregatif.

11

Ibid.

Pag

e8

Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan hanya berada dalam tataran adanya

National People Congress dan Local People Congress. Dengan adanya ideologi komunis dalam

pemerintahan China, maka membentuk system kepartaian tunggal, dimana kemudian artikulasi

kepentingan hanya dilakukan oleh Partai Komunis China. Ideologi komunis sudah sejak lama

mendukung konsep bahwa tindakan pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat yang

kemudian diwujudkan dengan adanya konsultasi dengan anggota masyarakat selektif baik itu

pejabat terpilih, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipilah secara tradisional.

Konsultasi ini juga diperlengkap dengan adanya investigasi lapangan yang dilakukan oleh

lembaga legislative di China.12

Dalam praktik partisipasi publik di China dapat dilihat dalam beberapa macam

mechanisme seperti diantaranya adalah dengar pendapat publik yang dilakukan oleh pemerintah

China. Kemudian juga terdapat berbagai macam pertemuan terbuka serta workshop dan seminar

dengan pakar-pakar dan pejabat publik dari instansi terkait. Audiensi juga dilakukan dengan cara

adanya E-Government yang dibuat oleh pmerintah untuk menampung aspires-aspirasi dari

masyarakat. Ada 5 website yang berkembang di China, dimana setiap anggota mayarakat dapat

mengirimkan draft pendapat serta aspirasi mereka di 5 website tersebut.13

Adapun bentuk mekanisme pelibatan publik dalam pemerintahan adalah sebagai

berikut:14

12

Jamie P. Horsley, “Publik participation in the People’s Republik: Developing for More Participatory Governance

Model in China,” (2009). URL: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-PP-

PP_in_the__PRC_FINAL_91609.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 14.24 WIB 13

Ibid. 14 Di artikulasikan berdasarkan, Ibid.

Legislative Hearings

Meetings and

Workshop

Notice and Cemment

Procedures

Role of Civil Society

Pag

e9

Mekanisme pertama dalam proses partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di China

dilakukan melalui diadakannya legislative hearings yang diadakan oleh NPC pada tingkat

nasional dan Local People Congress pada tingkatan local. Legislative hearings ini disahkan

dalam bentuk peraturan pada tahun 2000 yang kemudian menyebabkan adanya pengaturan

terhadap pelaksanan legislative hearings tersebut. Pada dasarnya legislative hearings ini

diadakan apabila badan legislative baik ditingkatan nasional maupun local akan membentuk

sebuah peraturan. Tata cara legislative hearings ini pun dilakukan dengan mengumumkan

terlebih dahulu draft peraturan (RUU) tersebut selama 30 hri sebelum diadakannya legislative

hearings. Peserta legislative hearings ini yaitu masyarakat luas dapat dan berhak mengajukan

pendapat dan pertanyaan didalam legislative hearings tersebut. Kemudian tanggapan dan

pertanyaan serta pendapat hasil legislative hearing tersebut ditulis dan disusun hingga kemudian

unit penyusun RUU dapat menjadikan tanggapan-tanggapan tersebut untuk pertimbangan atas

RUU tersebut.

Kemudian juga diadakannya Meetings and Workshop oleh pemerintahan dalam

merancang sebuah kebijakan publik. Meetings and Workshop ini merupakan salah satu yang

diwajibkan dalam UU legislasi, dimana peraturan atupun kebijakan yang akan dibuat haruslah di

uji dan diperbincangkan dalam sebuah lokakarya yang menghadirkan pakar-pakar terkait. Baik

itu ahli hokum, individu yang dipilih dalam masyarakat. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan

dengan cara-cara yang cukup fleksibel dalam artian dapat diadakan dalam setiap tahapan proses

pembentukan UU. NPC misalnya untuk merancang RUU property mengadakan lebih dari 100

lokakarya dalam pembahasan terhadap RUU property tersebut. Kemudian juga di kota

Guangzhow dibutuhkan sekali lokakarya untuk membuat peraturan-peraturan di tahun 2006. Hal

ini kemudian dapat dilihat bahwa lokakarya ini selain untuk meningkatkan kualitas dari UU

tersebut juga merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan

publik.

Kemudian mekanisme Notice and Comment Procedures merupakan prosedur dimana

setiap anggota masyarakat ataupun NGO dapat untuk memberikan gagasan ataupun tanggapan

tertulis yang kemudian akan ditanggapi oleh pemerintah dalam bentuk pertemuan ataupun dalam

bentuk audiensi. Dengan adanya pemebritahuan akan RUU ini dihaapkan kemudian masyarakat

Pag

e10

kembali lebih peka dengan adanya RUU yang akan menjadi UU ini dan menanggapinya untuk

kemudian di artikulasi kembali dalam bentuk revisi RUU tersebut.

Kemudian yang terakhir adalah adanya peran dari Civil Society. Peluang pergerakan Civil

Socety di China saat ini kembali semakin baik dengan adanya berbagai macam Civil Society

seperti China Womens Federation dan The China Consumers Association. Civil Society di China

menunjukkan bagaimana utilitas kerja mereka dalam turut membuat dan memantau bagaimana

implementasi kebijakan tersebut berlangsung didalam masyarakat. Seperti yang dicontohkan

salah satu NGO di China yang mencoba mengajak beberapa interst group di China untuk

memberikan pengarahan atas pentingnya pendidikan pada masyarakat, dan mencoba untuk

mewujudkan hak-hak penderita HIV-AIDS yang terdiskriminasi di China, dan kemdian

mengadvokasi penanganan kasus-kasus yang mereka tangani kepada pemerintah agar kemudian

dapat dibentuk kebijakan yang dapat mereduksi masalah tersebut15

.

II.IV Akuntabilitas dalam Pemerintahan di China

Mengenai aspek akuntabilitas yang terdapat dalam pemerintahan China dapat dilihat

bahwa dengan perkemabangan teknologi di negara tersebut, terutama perkembangan teknologi

internet. Dengan jumlah pengguna unternet di China yang berjumlah 500 Juta Netizenship, jelas

halin turut serta dalam menunjukkan bagaimana masyarakat berperan serta aktif dalam

mengawasi pemerintahan yang sedang berlangsung. Hal ini oleh Keith Richburg juga

menyebabkan penurunan terhadap anga pejabat yang korup di pemerintahan China disebabkan

munculnya keterbukaan akan pengawasan masyarakat melalui adanya internet.16

Disisi lain, dalam penerapan prinsip pembentukan akuntabilitas yang dilakukan oleh

pemerintahan China, dapat dilihat bahwa bentuk konsep akuntabilitas yang ditekankan oleh

pemerintahan China adalah adanya konsep responsibitas yang menekankan pada penyemibangan

terhadap:

15 Anthony J. Spires, “Lessons From Abroad: Foreign Influences on China’s Emerging Civil Society.” (Australian

National University: The China Journal, 2012) h. 126 URL:

http://ihome.cuhk.edu.hk/~b116559/Anthony_J._Spires/About_Me_files/Lessons%20from%20Abroad%20-

%20Spires.pdf diakses pada tanggal 11 Juni 2013 Pukul 15.52 WIB 16

“Keith Richburg: Internet has Made Chinesse Government more Accountable.” (Harvard Gazette, 2013) URL:

http://news.harvard.edu/gazette/story/newsplus/keith-richburg-internet-has-made-chinese-government-more-

accountable/ di akses pada tanggal 11 Juni 2013 Pukul 16.00 WIB

Pag

e11

1. Kepentingan Partial vs Kepentingan menyeluruh

2. Kepentingan saat ini vs Kepentingan masa depan

3. Kepentingan akan perubahan dibandingkan kepentingan akan tata tertib.17

Ketiga bentuk konsep responsibility tersebut menggambarkan bagaimana sebuah

kebijakan-kebijakan dibentuk atas dasar adanya penempatan orang-orang yang telah terseleksi

dalam hal ini dengan dasar kebaikan konfusianisme di China untuk menduduki jabatan-jabatan

politik tertentu. Hal ini merupakan bentuk respon utama dari partai komunis China atas dasar

kritik bahwa dengan system rezim otoriter sangat kuat dengan potensi penyalahgunaan

kekuasaan. Dengan adanya pejabat-pejabat yang memiliki virtue (kebajikan) ini kemudian

diharapkan dapat menjalankan bagaimana pejabat tersebut dapat melayani masyarakat melalui

pembetukan kebijakan atas 3 dasar utama penyeimbangan kepentingan dalam pengambilan

kebijakan.18

Kemudian dalam kontrol publik atas kebijakan publik memiliki bentuk fitur-fitur yang

berbentuk dengan bentukpengukuran kinerja pemerintahan oleh masyarakat. Pemerintahan China

melibatkan seluruh peran partispatif masyarakat China dalam melakukan pengukuran terhadap

kinerja pemerintah melalui mekanisme; pertma, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ataupun

program pemerintah yang akan dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi, kemudian kedua,

masyarakat mengirimkan feedback ataupun evaluasi mereka kepada media yang tersedia seperti

salah satunya adalah media internet.19

Bentuk lain yang dilakukan oleh pemerintahan China dalam menekankan akuntabilitas

atas bagaimana bentuk program tersebut kemudian mampu dievaluasi mengenai kesesuiannya

terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat juga dilakukan survey. Survey yang dilakukan

atas dasar untuk memmperlihatkan bagaimana program-program yang di implementasikan oleh

pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Walaupun pada proses ini masyarakat

hanya memainkan peran pasif, dimana dalam survey yang dilakukan masyarakat hanya sekedar

17

William J. Dubson, “Governing China: Accountability Vs Respondsibility.” (The Economist, 2013) URL:

http://www.theglobalist.com/storyid.aspx?StoryId=10016 di akses pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 16.15 18

Ibid. 19

Jhon P. Burns dan Zhou Ziren, “Performance Managementin the Government in China: Accountability and

Control in the Implementation of Publik Policy” (OECD, 2010) h.22. URL:

http://www.oecd.org/china/48169592.pdf diakses pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 17.00

Pag

e12

sebagai penyedia informasi, namun peran masyarakat dalam survey ini sangat berpengaruh

dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.20

Pemerintahan China juga kemudian gencar untuk melakukan agregasi atas penilaian

publik selain dilakukan melalui media survey. Hal ini dilakukan melalui mengundang 10 ribu

orang warga masyarakat untuk melakukan penilaian publik atas kebijakan maupun program yang

telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan diberbagai kota seperti koShuhai, Shenyang, dan Nanjing.

Penilaian ini dilakukan dengan cara mengirimkan petugas ke masing-masing daerah atau distrik

yang kemudian petugas tersebut akan mendatangi warga untuk meminta warga melakukan

penilaian terhadap kinerja pemerintah. Kemudian hasil dari penilaian ini dalam beberapa kota

yang melakukan hal ini akan dilakukan penghukuman berupa pemecatan atau keharusan untuk

mengundurkan diri bagi instansi atau pejabat publik yang dalam hasil penilaian publik tersebut

mendapatkan poin terendah dalam penilain publik tersebut.21

Beberapa indikasi implementasi atas pelaksanaan akuntabilitas ini cukup menjelaskan

bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintahan China dalam melaksanakan adanya Good

Governance dan Clean Goveranance di tubuh pemerintahan China. Hal ini tentu tak lepas

bagaiamana implementasi akan Akuntabilitas ini diturutsertakan dari partisipasi masyarakat

terhadap awareness masyarakat dalam melihat dan menyelidiki program-program yang

dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mobilisasi pemerintah untuk mengakomodasi penilaian

dan evaluasi masyarakat terhadap bagaimana responsifitas masyarakat terhadap kebijakan dan

program tersebut sangatlah memadai, sehingga kemudian mengenai indikator akuntabilitas

didalam pemerintahan China dapat dikatakan telah dalam kondisi baik.

20

Ibid. h. 22 21

Ibid. h. 21-22

Pag

e13

BAB III

KESIMPULAN

Dari eksplanasi yang telah diuraikan dalam bagian isi dapat disimpulkan bahwa

penerapan Good Governance dalam pemerintahan di China telah memiliki upaya pelaksanan

yang baik dimana dalam indikator transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah terlihat

beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintahan China dalam mewujudkannya. Walaupun

China tidak dalam kondisi rezim yang demokratis sebagaimana jika merujuk pada demokrasi

liberal barat, China telah mampu menunjukkan bagaimana demokrasi ala China kompatibel

dengan prinsip-prinsip Good Governance terutama ketiga prinsip utama Good Governance

tersebut. China telah membuka ruang yang cukup besar bagi partisipasi masyarakat dalam

menciptakan pemerintahan yang jauh dari upaya Abuse of Power.

Bentuk-bentuk upaya seperti publisitas kebijakan dan rancangan kebijakan, publisitas

kinerja, hingga munculnya netizenship yang mengawasi kebijakan tersebut telah menjadikan

China sebagai negara yang mampu meredegradasi angka korupsi dan tingginya angka kinerja

pejabat publik. Upaya bottom up yang dilakukan atas insiatif masyarakat dalam mewujudkan

Good Governance dan mobilisasi kebijakan Good Governance yang diterapkan di China oleh

pemerintah sendiri turut menunjang suksesnya degradasi angka korupsi di China dan menjaga

kinerja pejabat publik yang baik. Dengan adanya Good Governance yang baik di China ini

seolah-olah ingin menunjukkan thesis bahwa demokrasi ala barat tidak menjamin adanya

penerapan Good Governance yang baik. China membuktikan bahwa ditengah rezim yang tidak

demokratis dari perspektif demokrasi liberal barat dapat menerapkan bentuk pemerintahan Good

Governance dengan baik.

Pag

e14

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Tocqueville, Alexis de. 2005. “Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat. Terj. Yusi A.

Pareanom.” Jakarta, Yayasan obor Indonesia.

Gisselquist, Rachel M. 2012. “Good Governance as a Concept, and Why This Matter for

Development Policy (Working Paper No. 2012/30).” Helsinki, UNU-WIDER.

_________, 2010. “Human Rights and Good Governance,” Asialink Project on Education in

Good Governance and Human Rights

Yang, Dali L. 1996. “Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional

Change Since the Great Leap Famine,” California, Stanford University Press.

Artikel dan Jurnal:

Burns, John P. 2007. “Civil Service Reform in China,” (OECD Journal on Budgeting, Volume

7- 01, 2007). URL: http://www.oecd.org/gov/budgeting/44526166.pdf

Burns, Jhon P. dan Ziren, Zhou. 2010. “Performance Managementin the Government in China:

Accountability and Control in the Implementation of Publik Policy” (OECD, 2010) URL:

http://www.oecd.org/china/48169592.pdf diakses pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 17.00

United Nation Offices on Drugs and Crime, URL:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012

-August-27-29/Responses_NVs_2012/20120508_China_English_1.pdf diakses pada

tangga 11 Juni pukul 13.30

Horsley, Jamie P. 2009. “Publik participation in the People’s Republik: Developing for More

Participatory Governance Model in China.” URL:

http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-PP-

PP_in_the__PRC_FINAL_91609.pdf diakses pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 14.24

WIB

Pag

e15

Spires Anthony J. 2012) “Lessons From Abroad: Foreign Influences on China’s Emerging Civil

Society.” (Australian National University: The China Journal, 2012) URL:

http://ihome.cuhk.edu.hk/~b116559/Anthony_J._Spires/About_Me_files/Lessons%20fro

m%20Abroad%20-%20Spires.pdf diakses pada tanggal 11 Juni 2013 Pukul 15.52 WIB

Harvard Gazzette. 2013. “Keith Richburg: Internet has Made Chinesse Government more

Accountable.” URL: http://news.harvard.edu/gazette/story/newsplus/keith-richburg-

internet-has-made-chinese-government-more-accountable/ di akses pada tanggal 11 Juni

2013 Pukul 16.00 WIB

Dubson, William J. 2013. “Governing China: Accountability Vs Respondsibility.” (The

Economist, 2013) URL: http://www.theglobalist.com/storyid.aspx?StoryId=10016 di

akses pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 16.15

Radar Nusantara, URL: http://www.radarnusantara.com/2011/12/carilah-ilmu-berantas-korupsi-

dari.html di akses pada tanggal 11 Juni 2013 pukul 11.55 WIB