KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA PERIODE TAHUN 2006-2013 Naskah Publikasi Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Disusun Oleh : SUSILOWATI B300110059/I000113020 TWINNING PROGRAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
15
Embed
twinning program fakultas ekonomi dan bisnis dan fakultas agama ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI EKS KARESIDENAN
SURAKARTA PERIODE TAHUN 2006-2013
Naskah Publikasi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Disusun Oleh :
SUSILOWATI
B300110059/I000113020
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, Tingkat Pengangguran (TP), Jumlah
Penduduk Miskin (P). Jumlah Penduduk Muslim (N). dan Jumlah Masjid (M)
terhadap kejahatan ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta periode tahun 2006-
2013, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear
berganda (OLS). Data yang digunakan merupakan data time series dan cross
section serta data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS Surakarta dan data primer
yang diperoleh langsung dari Polres yang berada di Eks Karesidenan Surakarta,
sampel dalam penelitian ini meliputi 7 Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian PDRBadhk berpengaruh positif signifikan
dan P berpengaruh positif signifikan terhadap kejahatan ekonomi di Eks
Karesidenan Surakarta, sedangkan TP berpengaruh negatif signifikan terhadap
kejahatan ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta, N dan M tidak berpengaruh
signifikan terhadap kejahatan ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta periode tahun
2006-2013.
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan, Tingkat Pengangguran (TP), Jumlah Penduduk Miskin (P), Jumlah
Penduduk Muslim (N), Jumlah Masjid (M).
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan
bermasyarakat ialah tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu gejala politik. Apa
yang dirumuskan sebagai kejahatan atau perilaku dilekuen adalah hasil dari proses
politik yang menyangkut aturan-aturan yang melarang atau menyuruh masyarakat
untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Proses inilah yang harus
dipahami dalam mengkaji tentang kejahatan (Kusumah, 1982). Seiring kemajuan
zaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain
perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang
untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan
tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut Gerson W. Bawengan (2013) tentang perbuatan manusia, bahwa
perbuatan manusia adalah hasil kontak antara unsur phisic dan unsur pshychis suatu
pihak dengan unsur lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan
masyarakat pada pihak lain. Salah satu kejahatan yang terus meningkat adalah
tindak pencurian.
Sedangkan menurut hukum pidana Islam pencurian menurut syara’ adalah
pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik
orang lain secara diam-diam apabila barang tersebut mencapai nisab (batas
minimal) dari tempat simpananya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil
tersebut. Didalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan
jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta’zir.
Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal :
pencurian kecil (sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra). Pencurian
yang hukumannya ta’zir.
Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana
yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumanya sudah ditetepkan oleh syara’
yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Al – Qur’an surat Al
- Maidah ayat 38 :
ن الله ارقة فاقطعوا أيدي هما جزاء با كسبا نكال م ارق والس [٨٣:٥والله عزيز حكيم ] والس “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al –
Maidah 5:38).
Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama
mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di
tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab,
maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta’zir (hukuman)
(Lubis, M. D, 2013). Hal ini sesuai pada Hadist Rasulullah :
ها قالت٣ قال رسول الله صلى اهلل عليه وسلم ٣ ) ل ت قطع يد سارق إل ف ربع عن عائشة رضي الله عن دينار فصاعدا ( مت فق عليه
Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:
"Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar
atau lebih" (Muttafaq Alaihi).
Di Indonesia, secara teknis penanganan tindak pencurian dilakukan oleh
Polisi Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Kabupaten dan kota se-
Indonesia, termasuk di Eks Karesidenan Surakarta. Meningkatnya kasus tidak
pidana pencurian beberapa tahun terakhir dibeberapa daerah, khususya di Eks
Karesidenan Surakarta yang dikenal memiliki basis masa religius menjadi menarik
untuk diteliti. Terlebih, dengan semakin meningkatnya kasus pencurian di Eks
Karesidenan Surakarta juga diiringi dengan semakin menurunya kondisi pola
berfikir dan cara hidup yang terus berkembang dan berbeda. Atas dasar latar
belakang masalah tersebut, timbul keinginan peneliti untuk menyusun sebuah
skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Kejahatan Ekonomi Di Eks
Karesidenan Surakarta Periode Tahun 2006 - 2013”.
II. LANDASAN TEORI
A. Pengertian Kejahatan Ekonomi
Kejahatan Ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan karena atau untuk
motif-motif ekonomi (Kadish, 1983) bersifat merugikan baik kepentingan negara
dan kesejahteraan masyarakat umum. Kejahatan ekonomi berdampak buruk bagi
suatu negara maupun wilayah tertentu, kerena semakin tinggi tingkat pendapatan
semakin tinggi pula tingkat kejahatan diwilayah tersebut.
Andenaes selanjutnya mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang
termasuk kejahatan ekonomi ini :
a. Kejahatan berkenaan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persaingan
secara jujur dan efektif. Termasuk dalam kategori ini ialah penipuan dalam
kegiatan bussines, perlindungan konsumen, perlindungan buruh dan lingkunagn
hidup.
b. Kejahatan yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi pasar. Termasuk kategori
ini ialah pengendalian harga, ekspor-impor serta peraturan devisa.
c. Kejahatan di bidang fiskal dan korupsi dan suap (Muladi, 1989).
B. Pengertian Kejahatan Pencurian
Menurut Poerwardarminta (1984) dalam Maulana (2014) Pencuri berasal
dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri
adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian
pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-
sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.
Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi
hampir di setiap daerah di Indonesia, terutama di eks-Karesidenan Surakarta. Oleh
karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan
teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang
diajukan ke sidang pengadilan.
Tabel.1.1
Data Kejahatan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta
No.
Jenis
Kejahatan 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah
1 Curi 238 312 526 446 664 637 519 449 3791
2 Currat 332 426 529 550 648 699 700 636 4520
3 Curranmor 147 207 244 303 486 389 425 332 2533
4 Curras 34 29 113 141 129 124 89 59 718
Sumber: Polres Se-Karesidenan Surakarta
Sedangkan Menurut syara’, pencurian adalah mengambil harta orang lain
yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang
dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh
seorang penjaga dan tidak ada syubhat.
Jarimah Hirabah sendiri adalah ke luar untuk mengambil harta dengan
jalan kekerasan, menakut-nakuti dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari
pertolongan atau bantuan.
Contoh: Perampokan Dengan kekerasan (membunuh, menakut-nakuti).
Hukuman dan sanksi Jarimah Hirabah:
Menurut Imam Anu Hanifah , Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaidiyah,
hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan
yang dilakukan. Tercantum dalam QS. Al-Maidaah: 33
ا جزاء الذين ياربون الله ورسوله ويسعون ف الرض فسادا أن ي قت لوا أو يصلب وا أو ت قطع إنن خلف أو ينفوا من الرض ن يا أيديهم وأرجلهم م لك لم خزي ف الد م ف اخآخة ول ذ
[::٨٣عذاب عظيم ] “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal
balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan
yang besar”.
Hal-hal yang menggugurkan hukuman hirabah:
a. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan
pelaku permpokan atas perbuatan perempokanya.
b. Para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuanya.
c. Orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
d. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang diramppoknya secara sah,
sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan.
e. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum ditangkap oleh penguasa.
a. penguasa.
B. Pendekatan Rasional Ekonomi untuk Analisis Kejahatan
Menurut Husnayain (2007) analisis kejahatan dengan pendekatan ekonomi
menggunakan asumsi dasar bahwa individu membuat keputusan berdasarkan
pemikiran yang rasional tanpa mempertimbangkan benar salahnya suatu hal.
Yang menjadi landasan hanyalah untung dan rugi yang ia dapatkan dari
pengambilan keputusan. Keputusan melakukan tindak kejahatan adalah keputusan
yang rasional berdasarkan maksimisasi kepuasan (maximum utility).
C. Tingkat Keseimbangan Kejahatan
Menurut Becsi (1999) teori keseimbangan pada umumnya kejahatan juga
memiliki yang terbentuk dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi
penawaran, kejahatan ditentekan oleh pelaku kejahatan yang melakukan tindak
kejahatan. Penawaran kejahatan tersebut memunculkan permintaan masyarakat
akan perlindungan keamanan dari tindak kriminalitas di wilayahnya seperti
menyewa penjaga rumah untuk mengamankan rumahnya dari tindak kejahatan.
Pemerintah mempengaruhi keduanya; yaitu sebagai pemberi jasa keamanan dan
pemberi hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan.
D. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan
PDRB atas dasar harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas
dasar harga tetap, perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-
mata karena perkembangan produksi rill, bukan karena kenaikan harga atau inflasi
(dalam Silalahi, 2011). Jika produksi disuatu daerah meningkat tetapi upah yang
diperoleh pekerja sedikit, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap tingkat
kriminalitas.
E. Tingkat Pengangguran
Pengangguran ( Unemployment ) merupakan kenyataan yang harus dihadapi
tidak hanya oleh semua negara di dunia. Suatu negara menginginkan
perekonomiannya dalam keadaan full employment, dimana tidak ada penyianyiaan
sumber daya atau kapasitas produksi nasional digunakan secara penuh. Menurut
Nanga (2005), pengangguran adalah keadaan seseorang yang tergolong dalam
kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif sedang mencari
pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah presentase angkatan kerja yang tidak
memiliki pekerjaan.
F. Jumlah Penduduk Miskin
Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan
jumlah investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun
dari investor asing, khususnya pada jenis invesatsi portfolio yang umunya
berjangka pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada
perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Apabila
dalam suatu negara terjadi peningkatan aliran modal masuk (capital inflows) di luar
negeri, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang negara
tersebut terhadap mata uang asing di pasar valuta asing (dalam Madura, 2000).
Apabila nilai tukar suatu negara menurun akan berdampak terhadap masyarakatnya,
harga kebutuhan semakin tinggi sedangkan tingkat pendapatan rendah padahal
kebutuhan pokok harus dipenuhi satiap hari. Hal inilah yang mendorong seseorang
untuk melakukan kejahatan.
G. Jumlah Penduduk Muslim
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian dunia
menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Hal ini menyebabkan
terjadinya kemiskinan dan kekurangan pangan (dalam Silalahi, 2011). Fenomena
ini sangat menggelisahkan karena kebutuhan pokok harus dipenuhi setiap hari