BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DAN SEKRETARIAT DPRK ACEH BARAT DAYA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,
Menimbang: a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Nomor 15
Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, secara optimal untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu
menetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya;b.bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
dalam Peraturan Bupati.
Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893); 4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);6. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);9. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4428);11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);12. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor
38).15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012
Nomor 05).
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat
DPRK Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2008 Nomor 12).MEMUTUSKAN :
Menetapkan:PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DPRK ACEH
BARAT DAYA.
BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;4. Bupati adalah
Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;7. Sekretaris Daerah
yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Barat Daya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjut
disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjut
disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Barat Daya yang
berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten,
Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi,
keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.
BAB II
ORGANISASIPasal 2Peraturan ini menguraikan Tugas Pokok dan
Fungsi SEKDA Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya.BAB
III
SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama
Susunan dan KedudukanPasal 3(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri
dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh)
Sub Bagian.(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
adalah :
a. Asisten Pemerintahan;
b. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Asisten Administrasi Umum.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah
:a. Bagian Pemerintahan Umum;
b. Bagian Hukum;
c. Bagian Humas dan Protokol;
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi;
e. Bagian Administrasi Pembangunan;
f. Bagian Keistimewaan;
g. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
h. Bagian Umum;
i. Bagian Keuangan; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 4
(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan Umum;b. Bagian Hukum; danc. Bagian Humas
dan protokol.(2) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
terdiri dari :
a. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi;b. Bagian
Administrasi Pembangunan; danc. Bagian Keistimewaan.(3) Asisten
Administrasi Umum terdiri dari :
a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;b. Bagian Umum; danc.
Bagian Keuangan.
(4) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.(5) Bagian-Bagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang
tugasnya.Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5SETDA adalah unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.
Pasal 6SEKDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan.Pasal 7SEKDA dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Bagian Ketiga
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH Paragraf 1
ASISTEN PEMERINTAHANPasal 8
(1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu SEKDA yang
mengkoordinir bidang pemerintahan umum, bidang hukum dan bidang
humas dan protokol.
(2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA sesuai
dengan bidang dan tugasnya.
Pasal 9
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan
umum, hukum serta humas dan protokol.Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
umum, ketertiban, perhubungan, trasportasi dan telekomunikasi;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
mukim dan gampong, tata batas, pertanahan, pemilu dan pilkada;
c. perumusan kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan hukum dan
hubungan masyarakat;
d. perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis
serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
e. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan bidang
politik, hukum dan peraturan Perundang-Undangan;
f. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan humas dan protokol; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM(1) Bagian Pemerintahan umum
adalah unsur pembantu Asisten Pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.
(2) Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui
Asisten Pemerintahan.
Pasal 12
Bagian Pemerintahan umum mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum,
kependudukan, ketenagakerjaan, ketentraman, ketertiban, otonomi
daerah, pemerintahan mukim dan gampong, tata batas, pertanahan,
pemilu dan pilkada.
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program
serta petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintahan
Kecamatan;
b. penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan
pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
c. pengumpulan bahan dan data pembinaan serta petunjuk teknis
penyelenggaraan otonomi daerah;
d. pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten serta melakukan pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan otonomi daerah;
e. penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan tata pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban
serta pemerintahan mukim dan gampong;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang
tugasnya.Pasal 14
(1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Otonomi Daerah, Ketentraman dan Ketertiban;
b. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
c. Sub Bagian Agraria.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
Pasal 15
(1) Sub Bagian Otonomi Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban
mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan
penataan serta pengembangan wilayah dan otonomi daerah.
(2) Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas
menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk dan
koordinasi perangkat pemerintahan mukim dan gampong, penataan
wilayah mukim dan gampong serta pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan mukim dan gampong. (3) Sub Bagian Agraria mempunyai
tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis, menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah
pertanahan serta penyelenggaraan pertanahan.
Pasal 16BAGIAN HUKUM(1) Bagian Hukum adalah unsur pembantu
Asisten Pemerintahan di bidang hukum.
(2) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten
Pemerintahan.
Pasal 17Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta pelaksanaan koordinasi
penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian, pengawasan,
evaluasi produk hukum, penyelenggaraan Perundang-Undangan,
penyelenggaraan dan koordinasi bantuan hukum serta pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).Pasal 18Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan
Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
b. penyiapan telaahan Hukum dan evaluasi pelaksanaan peraturan
Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis
pengesahan, penangguhan atau pembatalan Qanun, Peraturan Bupati,
serta Keputusan Bupati;
c. penyiapan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur
perangkat daerah;
d. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis
pelaksanaan penyuluhan dan publikasi hukum serta dokumentasi
produk-produk hukum; e. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan
penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kabupaten;f. pengkajian
kebijakan daerah dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah;g.
pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);h. penghimpunan
peraturan Perundang-Undangan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 19(1) Bagian Hukum terdiri dari :
a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan dan Dokumentasi; dan
c. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
Pasal 20(1) Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas
menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis koordinasi bidang penyusunan dan perumusan peraturan
perundang-undangan, perumusan kebijakan Kepala Daerah, Qanun,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta telaahan dan evaluasi
pelaksanaannya.
(2) Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan dan Dokumentasi mempunyai
tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis bidang
Bantuan hukum, Penyuluhan dan Dokumentasi serta mencari solusi atau
penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan kedinasan akibat
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;(3) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai
tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi dan pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil. serta melakukan proses terhadap
kasus-kasus pelanggaran displin Pegawai Negeri Sipil. Pasal
21BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL(1) Bagian Humas dan Protokol adalah
unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang hubungan
masyarakat dan keprotokoleran.(2) Bagian Humas dan Protokol
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum.
Pasal 22Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas mengumpulkan,
menyiapkan dan melaksanakan serta melakukan pengawasan,
pengendalian dan mengkoordinasikan dalam melakukan pelayanan
masyarakat, kelembagaan, keprotokoleran, pelayanan pers, peliputan
dan publikasi serta dokumentasi guna memperjelas kebijakan
Pemerintah Kabupaten.Pasal 23Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Humas dan Protokol
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis
pengelolaan kegiatan di bidang hubungan kemasyarakatan dan
keprotokoleran;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis
pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan berdasarkan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan
program peningkatan pelayanan pers dan peliputan;
d. melaksanakan hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas
kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
e. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi
bahan-bahan penerbitan;
f. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis, penyimpanan, penataan
dan pemeliharaan dokumentasi serta mendistribusikan bahan-bahan
tertentu untuk dipublikasi; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 24(1) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
a. Sub Bagian Pemberitaan, Komunikasi dan Informasi;
b. Sub Bagian Penyiapan Naskah dan Penerbitan; dan
c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas.
Pasal 25(1) Sub Bagian Pemberitaan, Komunikasi dan Informasi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan
menganalisa informasi serta melakukan pemberitaan baik melalui
media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan
Pemerintah Kabupaten.
(2) Sub Bagian Penyiapan Naskah dan Penerbitan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
di bidang penyiapan naskah dan penerbitan informasi yang berkaitan
dengan kegiatan dan program Pemerintah Kabupaten.
(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas
melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan protokoler dan acara resmi Pemerintah
Kabupaten serta perjalanan dinas pegawai daerah.Paragraf 2
ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPasal 26(1) Asisten
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu SEKDA
yang mengkoordinir bidang Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan
Pembangunan.
(2) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh
seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada SEKDA sesuai dengan bidang dan tugasnya.
Pasal 27Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan atas
penyelenggaraan bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan
melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang
pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.Pasal
28Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :a.
pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan melakukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pembangunan, bidang infrastruktur
pembangunan antar sektor serta pemberian bantuan dan pelayanan
sosial;
b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang peningkatan
produksi pertanian, industri pertambangan dan energi, koperasi,
perusahaan;
c. pelaksanaan koordinasi dalam melakukan penyusunan program dan
petunjuk teknis pemberian bantuan dan pelayanan di bidang
kesehatan, transmigrasi dan lingkungan hidup;d. pelaksanaan
koordinasi pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan
administrasi pembangunan; dane. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh SEKDA dengan bidang tugasnya.
Pasal 29BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN EKONOMI(1) Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi adalah unsur pembantu Asisten
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di bidang kesejahteraan
rakyat.
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada SEKDA melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat.
Pasal 30Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi mempunyai tugas
melakukan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan bidang
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan ekonomi.Pasal 31Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi mempunyai fungsi :a. penyiapan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sosial
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan
di bidang pelayanan dan bantuan sosial;
c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran
pertimbangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan
rakyat; dane. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 321) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi terdiri dari
:
a. Sub Bagian Pembinaan Fakir Miskin;
b. Sub Bagian Bantuan Sosial dan Kesehatan Masyarakat; dan
c. Sub Bagian Perkonomian.
2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Ekonomi.Pasal 33(1) Sub Bagian Pembinaan Fakir Miskin mempunyai
tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan terhadap fakir miskin
serta telaahan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan.
(2) Sub Bagian Bantuan Sosial dan Kesehatan Masyarakat mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
Bantuan Sosial dan peningkatan pelayananan kesehatan masyarakat dan
membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
(3) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perekonomian
masyarakat dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang Perekonomian;
Pasal 34BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN(1) Bagian Administrasi
Pembangunan adalah unsur pembantu Asisten Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat di Bidang Administrasi Pembangunan.
(2) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA
melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 35Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
melakukan dan melaksanaan pengawasan, pengendalian bidang
penyelenggaraan Administrasi Pembangunan dan infrastruktur. Pasal
36Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang Administrasi Pembangunan;
b. pelaksanaan koordinasi dan memantau pelaksanaan Tata Ruang
Pengembangan Wilayah;
c. penyusunan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan
jasa konstruksi;
d. penyusunan/pengumpulan dan mengolahan data serta menyiapkan
saran dan pertimbangan dalam rangka peningkatan evaluasi dan
Pelaporan;
e. pelaksanaan/pengumpulan dan mengolahan data serta menyiapkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian
pembangunan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai
dengan bidang tugasnya.Pasal 37(1) Bagian Administrasi Pembangunan
terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
b. Sub Bagian Tata Ruang Pengembangan Wilayah; dan
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan.Pasal 38(1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Pembangunan dan
mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam
pelaksanaan pengendalian pembangunan serta melakukan perumusan,
penyusunan rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran setdakab;(2)
Sub Bagian Tata Ruang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, koordinasi dan pengendalian bidang Tata
Ruang Pengembangan Wilayah dan mengumpulkan bahan pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan tata ruang;(3) Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan
laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;Pasal 39BAGIAN
KEISTIMEWAAN(1) Bagian Keistimewaan adalah unsur pembantu Asisten
Pemerintahan di bidang keistimewaan Aceh.
(2) Bagian Keistimewaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten
Pemerintahan.
Pasal 40Bagian Keistimewaan mempunyai tugas melakukan penyusunan
program dan pembinaan penyelenggaraan agama dan peran ulama,
pendidikan, adat, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait.Pasal 41Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, Bagian Keistimewaan mempunyai fungsi :
a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang agama, peran
ulama, pendidikan dan adat istiadat;
b. penyiapan telaahan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang
agama, peran ulama, pendidikan dan adat istiadat;
c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang agama, peran
ulama, pendidikan dan adat istiadat; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 42(1) Bagian Keistimewaan terdiri dari :
a. Sub Bagian Agama;
a. Sub Bagian Adat Istiadat; dan
b. Sub Bagian Pendidikan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keistimewaan.Pasal 43(1) Sub
Bagian Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang agama
dan peningkatan peran ulama serta melaksanakan pengumpulan bahan
penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; (2) Sub
Bagian Adat Istiadat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan di bidang
adat istiadat serta membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan;(3) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan
serta telaahan dan evaluasi pelaksanaannya.Paragraf 3
ASISTEN ADMINISTRASI UMUMPasal 44(1) Asisten Administrasi Umum
adalah unsur pembantu SEKDA yang mengkoordinir bidang Organisasi
dan Kepegawaian, Umum serta Keuangan.
(2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA sesuai
dengan bidang dan tugasnya. Pasal 45Asisten Administrasi Umum
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang
kelembagaan organisasi perangkat kabupaten, ketatalaksanaan,
analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan
pendayagunaan aparatur, urusan tata usaha, rumah tangga sekretariat
dan rumah tangga pimpinan, sistem informasi menajemen, keuangan
sekretariat.
Pasal 46Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum;b.
pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang
kelembagaan, pembinaan perpustakaan dan kearsipanc. pelaksanaan
koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatalaksanaan serta
analisis dan formasi jabatan;d. pelaksanaan koordinasi kegiatan
penyelenggaraan di bidang kinerja dan evaluasi serta pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang
pembinaan dan pendayagunaan aparatur;f. pelaksanaan koordinasi
kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatausahaan, rumah tangga
sekretariat dan pimpinan;g. pelaksanaan koordinasi kegiatan
penyelenggaraan di bidang administrasi keuangan ;h. pelaksanaan
koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan
perlengkapan dan pemeliharaan barang;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 47BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN(1) Bagian Organisasi
dan Kepegawaian adalah unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di
bidang Organisasi dan Kepegawaian.
(2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum.
Pasal 48Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang kelembagaan organisasi perangkat kabupaten, ,
ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas
kinerja, pembinaan dan pendayagunaan aparatur.Pasal 49Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Bagian
Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungsi :a. penyiapan bahan
pedoman dan petunjuk teknis bidang Organisasi dan Kepegawaian,
penataan kelembagaan aparatur dan pengolahan data kepegawaian serta
menyiapkan bahan penataan kelembagaan perangkat kabupaten;
b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyusunan analisis
jabatan;
c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyusunan
ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, prosedur
kerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. penyiapan bahan pengelolaan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan
Perundang-Undangan dibidang kepegawaian;
e. pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian, dan penyiapan
bahan penyusunan program perencanaan serta pengembangan karier
pegawai negeri sipil;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 50(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan
c. Sub Bagian Kelembagaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan
Kepegawaian.Pasal 51(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di
bidang pengembangan, kesejahteraan, administrasi umum kepegawaian,
menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka peningkatan disiplin
pegawai dan pembinaan aparatur serta membuat laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan.(2) Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas
Kinerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang penataan sistem, metode dan prosedur
kerja, tata naskah dinas, pembinaan dan fasilitasi pelayanan publik
dan penyusunan data instansi pemerintah serta penyusunan LAKIP dan
melaksanakan pemantauan evaluasi kinerja SKPK.(3) Sub Bagian
Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan
petunjuk teknis di bidang penataan, pembinaan, pengendalian,
fasilitasi dan klarifikasi kelembagaan organisasi perangkat
kabupaten, melakukan penyusunan standar pelayanan minimal serta
membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Pasal 52BAGIAN UMUM(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Asisten
Administrasi Umum di bidang umum.
(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten
Administrasi Umum.
Pasal 53Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan, mengelola urusan
rumah tangga, perlengkapan dan urusan surat-menyurat, serta
menyiapan fasilitas untuk kebutuhan sekretariat, kendaraan dinas
dan barang inventaris lainnya,
Pasal 54Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, Bagian Umum mempunyai fungsi :a. penyusunan bahan
pedoman, petunjuk teknis bidang perlengkapan dan rumah tangga
sekretariat;b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan;c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan,
pemeliharaan aset yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten;
d. penyiapan pengadaan dan pemeliharaan barang di lingkungan
SETDA;e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh SEKDA melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 55(1) Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Umum; dan
c. Sub Bagian Perlengkapan.
(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
Pasal 56(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
penataan arsip dan surat menyurat, perawatan kendaraan dinas
pimpinan daerah dan sekretariat daerah, penataan akomodasi dan
konsumsi ruang kerja, rumah jabatan, memelihara kebersihan kantor,
perkarangan rumah dinas serta keamanan Bupati, wakil Bupati dan
SEKDA.(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk
teknis dan koordinasi bidang ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan
dan perlengkapan. (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan terhadap seluruh
kekayaan di lingkungan SETDA yang meliputi gedung, rumah dinas dan
kenderaan bermotor serta barang inventaris lainnya.Pasal 57BAGIAN
KEUANGAN(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Asisten
Administrasi Umum di bidang keuangan.
(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten
Administrasi Umum.
Pasal 58Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan,
menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta melakukan
pengendalian terhadap realisasi anggaran serta membina administrasi
keuangan dan menyiapkan laporan keuangan. Pasal 59Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian
keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis
pengelolaan kegiatan di bidang keuangan;
b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
melakukan koordinasi dalam penerbitan SPM;
c. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan sekretariat;d.
pelaksanakan kegiatan verifikasi keuangan sekretariat;e. penyiapan
laporan administrasi keuangan; danf. pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten
Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal 60(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Verifikasi;
b. Sub Bagian Penerbitan SPM; dan
c. Sub Bagian Akuntansi.
(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 61(1) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan
penelitian kebenaran penagihan SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ
sesuai ketentuan keuangan yang berlaku dan realisasi anggaran serta
pembinaan penatausahaan keuangan sekretariat daerah;(2) Sub Bagian
Penerbitan SPM mempunyai tugas melakukan Penerbitan SPM yang telah
di verifikasi dan kelengkapan dokumen;(3) Sub Bagian Akuntansi
mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintahan
daerah dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca
dan laporan arus kas Sekretariat dan Kepala Daerah. BAB IV
STAF AHLI
Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan
Pasal 62
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
(2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui SEKDA;
(4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif
dikoordinasikan oleh SEKDA.Pasal 63
Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pertanian;
b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Staf Ahli Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh; dan
e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 64
Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 mempunyai tugas
:
a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pertanian mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai peningkatan/pengembangan ekonomi
rakyat dan pertanian;
b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai peningkatan kesejahteraan raktyat;c.
Staf Ahli Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Inpormatika mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai peningkatan infrastruktur sarana
perhubungan, komunikasi dan informatika;d. Staf Ahli Bidang
Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai pemerintahan dan Keistimewaan Aceh; dane. Staf
Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai hukum dan politik.Pasal 65Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Staf Ahli mempunyai fungsi
:
a. pengkajian, analisa dan perumusan program dalam lingkup
tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;b.
pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya
dibidang ekonomi dan pertanian sesuai dengan rencana strategis
Pemerintah Kabupaten;c. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan
dalam lingkup tugasnya dibidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan
rencana strategis Pemerintah Kabupaten;d. pengkajian, analisa dan
Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Infomatika sesuai dengan rencana strategis
Pemerintah Kabupaten;e. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan
dalam lingkup tugasnya dibidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh
sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;f. pengkajian,
analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang
Hukum dan Politik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah
Kabupaten; dang. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.Pasal 66
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli, SEKDA dapat
memperbantukan pegawai atas permintaan Staf Ahli atas pelimpahan
kewenangan dari Bupati
BAB VSekretariat DPRKBagian PertamaSusunan dan Kedudukan
Pasal 67(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari
:
a. Bagian Umum;b. Bagian Keuangan;c. Bagian Persidangan dan
Risalah; dand. Bagian Hukum dan Humas
(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRK.
Pasal 68(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap
DPRK; dan(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK
yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 69Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.Pasal 70Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Sekretaris DPRK
mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRK;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRK; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati dan Pimpinan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1BAGIAN UMUMPasal 71(1) Bagian Umum adalah unsur
pembantu Sekretaris DPRK di bidang kepegawaian, fasilitas dan
inventaris sekretariat.(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
DPRK.
Pasal 72Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas
rapat-rapat, rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK, mengurus
rumah tangga, rumah-rumah jabatan, gedung DPRK, kendaraan dinas,
barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor dan
melaksanakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRK, serta
melaksanakan urusan adminisrasi umum dan kepegawaian.
Pasal 73Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Bagian Umum mempunyai fungsi :a. pelaksanaan urusan surat
menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dan keamanan
dalam;
c. penyiapan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris DPRK.
Pasal 74(1) Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Rumah Tangga.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
Pasal 75(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, kearsipan, penggandaan dan administrasi
kepegawaian;
(2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan fasilitas
rapat-rapat, acara dan perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK,
administrasi rumah tangga Sekretariat dan keamanan di lingkungan
sekretariat DPRK;
Paragraf 2BAGIAN KEUANGANPasal 76(1) Bagian Keuangan adalah
unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang pelaksanaan dan
pengelolaan administrasi keuangan.(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh
seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRK.
Pasal 77Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan
anggaran, melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan
keuangan Sekretariat DPRK.
Pasal 78Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan Keuangan;
b. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan;
c. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan pembayaran;
d. penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;e.
pelaksanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRK;f. pelaksanaan
penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;g. pelaksanaan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;h.
pembuatan laporan keuangan dan administrasi keuangan DPRK; dani.
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris DPRK.Pasal 79(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 80(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
di bidang program dan pelaporan keuangan DPRK dan Sekretariat
DPRK.
(2) Sub Bagian Verifikasi dan perbendaharaan mempunyai tugas
memeriksa dokumen-dokumen penunjang, surat-surat
penagihan/penerimaan, bukti tagihan, kelengkapan administrasi
keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi
realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Sekretariat
DPRK.Paragraf 3BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAHPasal 81(1) Bagian
Persidangan dan Risalah adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di
bidang pelaksanaan persidangan dan risalah.(2) Bagian Persidangan
dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.
Pasal 82Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas
menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat dan urusan
administrasi persidangan DPRK.
Pasal 83Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
a. penyiapan rancangan penyelenggaraan kegiatan rapat dan
persidangan;
b. pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat dan penyiapan
urusan administrasi persidangan;c. penyiapan persidangan dan tata
tempat;d. pendokumentasian hasil rapat atau persidangan DPRK; e.
penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRK; f. penyiapan
bahan dan kelengkapan rapat yang dibutuhkan; dang. pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
DPRK.Pasal 84(1) Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
a. Sub Bagian Persidangan;
b. Sub Bagian Risalah.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.
Pasal 85(1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan
persidangan, daftar absensi, melakukan urusan administrasi
persidangan dan tata tempat;(2) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas
menyiapkan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil
sidang DPRK.Paragraf 4BAGIAN HUKUM DAN HUMASPasal 86(1) Bagian
Hukum dan Humas adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang
hukum dan hubungan masyarakat.
(2) Bagian Hukum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
DPRK.
Pasal 87Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas menyiapkan bahan
dalam rangka pembahasan dibidang hukum dan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi
dan melakukan pengkajian, penelitian perancangan Qanun yang
diusulkan eksekutif dan legislatif serta menyiapkan data yang
diperlukan dalam pembahasan produk Perundang-Undangan DPRK.Pasal
88Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :
(1) penyiapan bahan koordinasi serta petunjuk teknis perumusan
Rancangan Qanun Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK;(2)
pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancangan
qanun, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK;(3) penyiapan bahan
pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum kepada semua unsur
terkait di lingkungan DPRK;(4) penyiapan pedoman dan petunjuk
teknis pengembangan hubungan masyarakat;(5) pelaksanaan hubungan
kerja antara DPRK dengan Bupati dan Masyarakat;(6) pengumpulan dan
pengolahan data serta bahan pengkajian bahan peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tugas DPRK; dan
(7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Sekretaris DPRK sesuai bidang tugasnya.
Pasal 89(1) Bagian Hukum dan Humas terdiri dari :
a. Sub Bagian Hukum;
b. Sub Bagian Humas.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Humas.Pasal 90(1)
Sub Bagian Hukum mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan
bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan,
penyiapan rancangan Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan
pembahasan rancangan qanun serta melakukan penelitian dan
pengkajian terhadap Rancangan Qanun yang di usulkan Eksekutif(2)
Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
pidato/sambutan Pimpinan DPRK, publikasi pers dan media massa serta
pelaksanaan kegiatan protokoler di lingkungan Sekretariat DPRK.BAB
VIKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 91Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Pasal 92(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 91,
terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.(3) Jumlah Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.(4) Jenis dan jenjang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.BAB VIISEKRETARIAT
KECAMATAN
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 93Unsur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
a. Pimpinan adalah Camat;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
c. Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
Pasal 94Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
(1) Camata. Sekretariat;a) Sub Bagian Umumb) Sub Bagian
Keuanganc) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong dan Kesejahteraan
Rakyat
d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum;e. Seksi
Ketentraman dan Ketertiban.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Paragraf 1
Camat
Pasal 95(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat bertanggungjawab
kepada Bupati melalui SEKDA.
(2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan, meliputi :
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan
Perundang-Undangan;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan gampong.
Pasal 96(1) Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini,
penetapannya dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai
kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip
efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam
rangka otonomi daerah.(2) Sebagian urusan otonomi daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup penyelenggaraan
urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan
perundang-undangan, meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
Pasal 97Camat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan;
c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong di
wilayahnya;
d. pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perizinan yang
menjadi ruang lingkup kewenangannya.
e. perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup
kewenangannya;
g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada,
Pemilihan Keuchik serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain
sesuai ruang lingkup kewenangannya;
h. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang di limpahkan oleh
Bupati.
Paragraf 2
Sekretaris Kecamatan
Pasal 98Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu
dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan
Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi
surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan keuangan serta memberikan pelayanan administratif
kepada seluruh aparatur kecamatan.
Pasal 99Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan
kecamatan dengan instansi terkait;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian
dan keuangan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e. pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
f. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
kecamatan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.
(1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian
Keuangan;c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan(2)
Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada sekretaris;Pasal 100(1) Sub Bagian Umum
mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum,
perlengkapan dan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Kecamatan.(2)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan administrasi keuangan seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kecamatan.(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang, perencanaan anggaran yang bersumber
dari APBK, APBN dan sumber lainnya serta melakukan pemantauan,
evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kecamatan.
Paragraf 3
Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum
Pasal 101Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai
tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi,
evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
ketertiban umum di tingkat kecamatan serta menyiapkan bahan untuk
pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan gampong.
Paragraf 4
Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 102Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat
menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah
kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan rakyat yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan
pembangunan masyarakat Gampong dan lembaga-lembaga gampong,
melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan
perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan
bencana alam serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
Paragraf 5
Seksi Keistimewaan Aceh
Pasal 103
Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas pokok membantu Camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi,
pelaporan urusan Keistimewaan Aceh dan pelayanan administrasi
lainnya.
Paragraf 6
Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 104Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah
Raga mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan
kebijakan dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda
dan Olah Raga serta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perempuan,
Pemuda dan Olah Raga di wilayah kecamatan.
Paragraf 7
Seksi Pendidikan dan Kesehatan
Pasal 105Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas
pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk
teknis bidang Pendidikan dan Kesehatan di wilayah kecamatan.
Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 106(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan
mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Camat
dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
jabatan fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.
BAB VIIITATA KERJA
Pasal 107(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Staf Ahli,
Asisten, Sekretaris DPRK, Camat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik internal
maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok
masing-masing.(2) SEKDA, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRK,
Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional
wajib melaksanakan pengawasan melekat.Pasal 108(1)Dalam hal
Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.(2)Dalam hal SEKDA tidak
dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk
salah seorang Asisten untuk mewakilinya.(3)Dalam hal Asisten tidak
dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk
salah seorang kepala Bagian untuk mewakilinya.(4)Dalam hal
Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala
Bagian untuk mewakilinya.
Pasal 109Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna
masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK
dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.BAB IXPEMBIAYAAN
Pasal 110Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta
sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 111Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan
diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman
Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 112Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 113Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.
Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal
2014 M
1436 H
BUPATI ACEH BARAT DAYA,JUFRI HASANUDDIN
Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2014 M
1436 H
SEKRETARIS DAERAH,RAMLI BAHARBERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2014 NOMOR 1PAGE 29