TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ · PDF fileLINGKUNGAN HUKUM DAN TATA KELOLA 7 Target, 12 Indikator ... Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan

PENYUSUNAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Wahyuningsih Darajati, Direktur KKSDA

Nina Sardjunani, Team Leader Sekretariat TPB/SDGs

Kementerian PPN/Bappenas

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Jakarta, 4 Oktober 2017

PENDAHULUAN

PEDOMAN TEKNIS TPB/SDGs a. Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs b. Metadata Indikator TPB/SDGs

JADWAL PENYUSUNAN RAN TPB/SDGs

TINDAK LANJUT

1

2

3

2

4

3

•Dokumen rencana strategis pencapaianTPB/ SDGs tahun 2016-2030

Peta Jalan SDGs

•Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional

Rencana Aksi Nasional

•Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah

Rencana Aksi Daerah

6 bulan setelah

Perpres berlaku

12 bulan setelah

Perpres berlaku 1 tahun setelah

Perpres berlaku

Penyusunan Renaksi Melibatkan semua Pemangku Kepentingan

(Pemerintah & Parlemen, Akademisi & Pakar, OMS, dan Filantropi & Bisnis)

Dokumen TPB/SDGs

4

1. Terjemahan Tujuan & Target

dalam Bahasa Indonesia 2. Pedoman Penyusunan

Renaksi 3. Ringkasan Metadata 4. Metadata setiap pilar

Tujuan:

Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan (pusat dan daerah) untuk menyusun dokumen rencana aksi TPB/SDGs sehingga tersusun produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional

BAB I PENDAHULUAN 1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2. Permasalahan dan Tantangan

BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs 1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator SDGs 2. Kebijakan (uraian per Tujuan) 3. Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 2. Mekanisme Pelaporan 3. Tanggung Jawab Masing-masing Platform 4. Waktu Pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 2. Lampiran 2. Format Matriks RAN SDGs 3. Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator SDGs

1. RPJMN periode berjalan 2. Renstra K/L periode berjalan 3. RKP tahun 2016 & 2017 4. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5. Laporan Pencapaian MDGs 6. Dokumen Kebijakan dan Renaksi Lain yang ada &

terkait

SDGs 17 Goal, 169 Target, 241 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN

SOSIAL

PILAR PEMBANGUNAN

EKONOMI

PILAR PEMBANGUNAN

LINGKUNGAN

PILAR PEMBANGUNAN

HUKUM DAN TATA KELOLA

7 Target, 12 Indikator




9 Target , 14 Indikator




10 Target,11 Indikator









Pemetaan Goal, Target, & Indikator

Indikator

Global 241

Indikator Nasional yang

sesuai dengan Indikator

Global 85

Indikator Nasional yang

memiliki proksi & akan

dikembangkan 76 Indikator Global yang

akan dikembangkan 75 Indikator Global yang

tidak relevan untuk

Indonesia 5

Pilar Sosial 40

Pilar Ekonomi 27

Pilar Lingkungan 13

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 5

Pilar Sosial 13

Pilar Ekonomi 19

Pilar Lingkungan 31

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 13

Pilar Sosial 24

Pilar Ekonomi 25

Pilar Lingkungan 22

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 4

Pilar Sosial 0

Pilar Ekonomi 0

Pilar Lingkungan 4

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 1

1. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global. Contoh: 1) Angka Kematian Ibu. 2) Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan. 3) Bauran Energi Terbarukan

2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global yaitu indikator nasional yang konsep dan cara

pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global. Contoh: 1) Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum layak sebagai proksi indikator

proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum yang aman. 2) Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai proksi indikator global kebijakan fiskal, upah, dan

perlindungan sosial. 3) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan

perundangan

10

3. Indikator global yang harus dikembangkan yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia.

Contoh:

1) Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif.

2) Indeks Kemiskinan Multidimensi.

3) Rata-rata keasaman Laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.

4) Jumlah kesepakatan kerja sama program-program di bidang sains dan/atau teknologi antarnegara menurut tipe kerja samanya.

11

Indikator

Nasional 319

Indiaktor Nasional yang

sesuai dengan Indikator

Global 85

Indiaktor Nasional

sebagai proksi indikator

global 166

Indikator Nasional

sebagai tambahan

indikator global 68

Pilar Sosial 40

Pilar Ekonomi 27

Pilar Lingkungan 13

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 5

Pilar Sosial 26

Pilar Ekonomi 56

Pilar Lingkungan 64

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 20

Pilar Sosial 45

Pilar Ekonomi 8

Pilar Lingkungan 6

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 9

Pilar Sosial 111

Pilar Ekonomi 91

Pilar Lingkungan 83

Pilar Hukum dan

Tata Kelola 34

TOTAL 319

1. Acuan penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB/SDGs, dibutuhkan persepsi yang sama tentang Tujuan, Target & Indikator TPB/ SDGs.

2. Mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB/ SDGs diperlukan Definisi Operasional (DO) untuk tiap indikator TPB/ SDGs.

3. DO diperlukan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB/ SDGs antarnegara dan antardaerah di Indonesia.

4. Beberapa DO dari MDGs masih tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/ SDGs, sedangkan beberapa DO yang baru perlu dirumuskan dan disepakati bersama.

13

Penjabaran Goal dan Target ke dalam Indikator:

a. Nama Indikator;

b. Konsep dan Definisi;

c. Cara Menghitung;

d. Manfaat;

e. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data;

f. Disagregasi Data; serta

g. Frekuensi Pengumpulan Data.

TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan

Target Tahunan Indikatif

Alokasi

Anggaran 5

th (Rp Juta)

Sumber

Pendanaan

Instansi

Pelaksana 2016 2017 2018 2019

PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH

INDIKATOR: 1.4.1(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.

PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakatb

Kegiatan 1: Pembinaan

Kesehatan Keluarga

1.1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat

(K4) % 74 85a 86a 87a

2.852.100*

APBN Kementerian

Kesehatan

1.2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil % 81 84 87 90 APBN Kementerian

Kesehatan

1.3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) % 83 88 95 100 APBN

Kementerian

Kesehatan

Kegiatan 2: Pembinaan

Pelayanan Kesehatan Primer

2.1 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan

dengan UTD dan RS Unit 1.600 1.400 1.400 1.200 15.857.100d* APBN

Kementerian

Kesehatan

INDIKATOR: 1.4.1(b) Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

PROGRAM 1: Pencegahan dan Pengendalian Penyakitb

Kegiatan 1: Surveilans dan

Karantina Kesehatanb

1.1 Kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen

imunisasic Kab/kota - 140 403 16

3.142.800

APBN Kementerian

Kesehatan

1.2 Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk

imunisasic Unit - 8.114 8.923 9.731 APBN

Kementerian

Kesehatan

PROGRAM 2: Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan 1: Peningkatan Tata

Kelola Obat Publik &

Perbekalan Kesehatan

2.1. Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

% 50 55 60 65 13.595.900 APBN Kementerian

Kesehatan

INDIKATOR: 1.4.1(c) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

PROGRAM 1: Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Matriks K/L hal II.M.L.68-1)

Kegiatan 1: Peningkatan

pembinaan kesertaan ber-KB

jalur pemerintah

1.1. Peserta KB bagi PUS yang mendapatkan

jaminanketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui

SJSNKesehatan (PBI)

% 53,4 54 54,5 55

6.359.800

APBN BKKBN

1.2. Faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai

dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang

diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatansampai

dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)

% 43,3 57,2 71,1 85 APBN BKKBN

KEGIATAN WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN PIC

1 Pertemuan dengan seluruh Konsultan 13 & 14 September Sekretariat TL

2 Pleno internal Kem. PPN/Bappenas (Eselon 1 & 2)

28 September Bappenas Deputi KSDA dan Direktur KKSDA

3 Pleno seluruh Goal 4 Oktober Bappenas Deputi KSDA dan Direktur KKSDA

4 Rapat Penyusunan RAN Per-Goal dengan K/L

5 – 20 Oktober (pagi) Bappenas, K/L terkait, Sekretariat

BAPPENAS, SEKRETARIAT, KONSULTAN

5 Rapat Penyusunan RAN Per-Goal dengan Non Pemerintah

5 – 20 Oktober (siang)

Bappenas, K/L terkait, Sekretariat


6 Rapat pembahasan Draf RAN dengan K/L

23 – 27 Oktober Bappenas, K/L terkait, Sekretariat


KEGIATAN WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN PIC

7 Rapat pembahasan Draf RAN dengan Non-Pemerintah

23 - 27 Oktober

Bappenas, Non-Pemerintah, Sekretariat


8 Rapat pembahasan Draf RAN lanjutan 30 Oktober – 10 November Bappenas, K/L terkait, Non-Pemerintah, Sekretariat


9 Konsinyering untuk konsolidasi lintas goal

20 – 24 November 2017 Luar Kota (Bogor/Bekasi/ Tangerang)


10 Konsultasi publik draft hasil konsolidasi (online dan offline)

27-30 November Website SDGs Indonesia

SEKRETARIAT

KEGIATAN WAKTU TEMPAT

PELAKSANAAN PIC

11 Perbaikan draft berdasarkan hasil konsultasi publik

1-4 Desember Sekretariat SEKRETARIAT, KONSULTAN

12 Rapat Pleno untuk pengesahan 5/6 Desember 2017 Bappenas BAPPENAS, SEKRETARIAT, KONSULTAN

13 Layout, Pencetakan, dan Distribusi 7-15 Desember 2017 Sekretariat SEKRETARIAT

• Sub Pokja (Ketua setiap Goal/Tujuan) akan

mengundang K/L dan instansi non-pemerintah untuk

membahas kegiatan-kegiatan yang akan masuk dalam

Renaksi (RAN) TPB/SDGs

• Ketua Sub Pokja (setiap Goal/Tujuan) terlampir

REPUBLIK

INDONESIA

24

Ketua dan Wakil Ketua untuk Sub-Pokja (Draft)

Tujuan Ketua Wakil Ketua Sekretaris

1

Dr. Vivi Yulaswati, MSc

(Direktur penanggulangan Kemiskinan dan

Kesejahteraan Sosial)

Maliki, ST, MSIE, Ph.D

(Direktur Perencanaan Kependudukan dan

Perlindungan Sosial)

2 Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM

(Direktur Pangan dan Pertanian)

Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D

(Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

3 Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D

(Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS

(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda

dan Olahraga)

4 Dr. Hadiat, MA

(Direktur Pendidikan dan Agama)

Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D

(Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan

Kebudayaan)

5

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS

(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda

dan Olahraga)

Dr. Hadiat, MA

(Direktur Pendidikan dan Agama)

6

Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM

(Direktur Perkotaan, Perumahan dan

Permukiman)

Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc

(Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber

Daya Air)

Abdul Malik Sadat Idris, ST, M.Eng

(Direktur Pengairan dan Irigasi)

REPUBLIK

INDONESIA

25

.... Lanjutan Tujuan Ketua Wakil Ketua Sekretaris

7 Dr. Ir. Rachmat Mandiana, MA

(Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika)

Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc

(Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

Pertambangan)

8

Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE

(Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja)

Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D

(Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik)

9

Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS,

Ph.D

(Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D

(Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan)

Ikhwan Hakim, ST, MSc, Ph.D

(Direktur Transportasi)

10

Maliki, ST, MSIE, Ph.D

(Direktur Perencanaan Kependudukan dan

Perlindungan Sosial)

Dr. Vivi Yulaswati, MSc

(Direktur penanggulangan Kemiskinan dan

Kesejahteraan Sosial)

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

(Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan

Perdesaan)

11 Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM

(Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman)

Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D

(Direktur Lingkungan Hidup)

Ikhwan Hakim, ST, MSc, Ph.D

(Direktur Transportasi)

12 Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D


Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM


REPUBLIK

INDONESIA

26

.... Lanjutan

Tujuan Ketua Wakil Ketua Sekretaris

13



Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc

(Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

Pertambangan)



Daya Air)

14 Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, M.E.M

(Direktur Kelautan dan Perikanan)

Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM


15



Daya Air)



16 Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LL.M

(Direktur Hukum dan Regulasi)

Drs. Wariki Sutikno, MCP

(Direktur Politik dan Komunikasi)

17

Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng.

Ph.D

(Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statistik)

RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM

(Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama

Pembangunan Internasional)

27

TERIMA KASIH

Alamat Kontak:

Website : http://www.sdg.bappenas.go.id/

Facebook : SDGsIndonesia

Twitter : @SDGs_Indonesia

Email : [email protected]

Telepon : Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

(021-392 6254) dan Sekretariat SDGs (021-579 45716)

http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen-dokumen-penyusunan-rencana-aksi-tpbsdgs-indonesia/

http://sdgs.bappenas.go.id/

33

Tujuan K/L Terkait

1

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan; 4. Kementerian PPN/Bappenas; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian Sosial; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi; 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Kesehatan; 11. Kementerian Ketenagakerjaan; 12. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Kementerian Dalam Negeri; 14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15. Kementerian BUMN; 16. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 17. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2 1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas

4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Kelautan

Perikanan; 9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

3

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Perhubungan; 9. Kementerian Pariwisata; 10.

Kementerian Pertahanan; 11. Kementerian Perdagangan; 12. Kementerian Perindustrian; 13. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 14. Kepolisian Republik Indonesia; 15.

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 16. Badan Narkotika Nasional; 17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

4 1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan; 5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan; 5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Dalam Negeri; 9. Kementerian Pendayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi; 10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12. Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia; 13. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan; 14. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 15. Kepolisian Republik Indonesia; 16. Komisi

Pemilihan Umum; 17. Badan Kepegawaian Negara; 18. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

6 1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas

4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan; 9. Kementerian Perindustrian

34

Tujuan K/L Terkait

7 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5.

Kementerian BUMN

8

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Kementerian Kesehatan;

8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11. Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Kementerian Pertanian; 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 14. Kementerian Perhubungan; 15. Kementerian

Pariwisata; 16. Kementerian Perdagangan; 17. Kementerian Perindustrian; 18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 19. Bank Indonesia; 20.

Otoritas Jasa Keuangan

9

1. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Kementerian PPN/Bappenas

4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Kelautan Perikanan; 9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 11.

Kementerian Perhubungan; 12. Kementerian Perdagangan; 13, Kementerian Perindustrian; 14. Badan Ekonomi Kreatif

10

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4.

Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 7. Kementerian Agama; 8. Kementerian

Ketenagakerjaan; 9. Kementerian Dalam Negeri; 10. Kementerian Luar Negeri; 11. Badan Pusat Statistik; 12. Badan Nasioal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia

11

1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 5. Kementerian PPN/Bappenas; 6. Kementerian Keuangan; 7. Kementerian Sosial; 8.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan; 12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 13. Kementerian Perhubungan; 14. Kementerian Pariwisata; 15. Kementerian Perindustrian; 16. Badan Nasional

Penanggulangan Bencana; 17. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12 1. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pariwisata; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Badan Standarisasi nasional; 9. Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

35

Tujuan K/L Terkait

13 1. Kem. Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kem. PPN/Bappenas; 3. Kem. Keuangan; 4. Kem. Dalam Negeri; 5. Kem. Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

14 1. Kem. Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Kem. Koordinator Bidang Kemaritiman; 3 Kem. PPN/Bappenas; 4. Kem. Keuangan; 5. Kem. Dalam Negeri; 6. Kem. Kelautan

Perikanan; 7. Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 1. Kem. Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Kem. PPN/Bappenas; 3. Kem. Keuangan; 4. Kem. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kem. Pertanian; 6. Kem. Kelautan

Perikanan; 7. Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Imdonesia

16

1. Kem. Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kem. Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 3. Kem. PPN/Bappenas; 4. Kem. Keuangan;

5. Kem. Sosial; 6. Kem. Hukum dan HAM; 7. Kem. Agama; 8. Kem. Kesehatan; 9. Kem. Dalam Negeri; 10. Kem. Luar Negeri; 11. Kem. Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi; 12. Kem. Komunikasi Informatika; 13. Kem. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Komisi Pemberantasan Korupsi; 15. Komisi Nasional

Anti Kekerasan Perempuan; 16. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 17. Komisi Nasional HAM; 18. Komisi Pemilihan Umum; 19. Komisi Informasi Pusat; 20. Kejaksan RI; 21.

Makhkamah Agung; 22. Kepolisian Republik Indonesia; 23. Ombudsman; 24. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 25. Badan Pemeriksa Keuangan; 26. Badan

Pusat Statistik; 27. Badan Kepegawaian Negara; 28. Badan Pengawasan Pemilu; 29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 30. Dewan Pers

17

1. Kem. Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kem. Koordinasi Bidang Perekonomian; 3. Kem. Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 4.

Kem. Koordinator Bidang Kemaritiman; 5. Kem. PPN/Bappenas; 6. Kem. Keuangan; 7. Kem. Sosial

8. Kem. Hukum dan HAM; 9. Kem. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 10. Kem. Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Kem. Agama; 12. Kem. Kesehatan;p

13. Kem. Ketenagakerjaan; 14. Kem. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 15. Kem. Dalam Negeri; 16. Kem. Luar Negeri; 17. Kem. Sekretariat Negara; 18. Kem.

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 19. Kem. Komunikasi dan Informatika; 20. Kem. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 21. Kem. Energi dan Sumber

Daya Mineral; 22. Kem. BUMN; 23. Kem. Pertanian; 24. Kem. Kelautan Perikanan; 25. Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 26. Kem. Agraria dan Tata Ruang; 27. Kem.

Perhubungan; 28. Kem. Pariwisata; 29. Kem. Pertahanan; 30. Kem. Perdagangan; 31. Kem. Perindustrian; 32. Kem. Pemudan dan Olahraga; 33. Kem. Riset dan Teknologi dan

Pendidikan Tinggi; 34. Kem. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 35. Komisi Pemberantasan Korupsi; 36. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 37. Komisi

Nasional Anti Kekerasan Perempuan; 38. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 39. Komisi Nasional HAM; 40. Komisi Pemilihan Umum; 41. Komisi Informasi Pusat; 42. Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional; 43. Kejaksan RI; 44. Makhkamah Agung; 45. Kepolisian Republik Indonesia; 46. Bank Indonesia; 47. Otoritas Jasa Keuangan; 48. Ombudsman;

49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 50. Badan Pemeriksa Keuangan; 51. Badan Standarisasi nasional; 52. Badan Pusat Statistik; 53. Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 54. Badan Ekonomi Kreatif; 55. Badan Kepegawaian Negara; 56. Badan Pengawasan Pemilu; 57. Badan Narkotika

Nasional; 58. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 59. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 60. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 61.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 62. Dewan Pers

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ · PDF fileLINGKUNGAN HUKUM DAN TATA KELOLA 7 Target, 12 Indikator ... Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan

Documents