STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 DAN PENJELASAN
FUNGSI DAN TUGASNYA
A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)Majelis Permusyawaratan
Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR
merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.Jumlah
anggota MPR periode 20092014 adalah 692 orang, terdiri atas 560
Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5
tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru
mengucapkan sumpah/janji.Tugas dan wewenang MPR antara lain:1.
Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945), (Undang-Undang Dasar)2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan hasil pemilihan umum.3. Memutuskan usul DPR berdasarkan
putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil
Presiden dalam masa jabatannya.4. Melantik Wakil Presiden menjadi
Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.5.
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.6.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti
secara bersamaan dalam masa jabatannya.Anggota MPR memiliki hak
mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan
pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak
protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden
dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.Sidang MPR sah
apabila dihadiri:1) sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR
untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil
Presiden,2) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk
mengubah dan menetapkan UUD,3) sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah
Anggota MPR sidang-sidang lainnya.
Putusan MPR sah apabila disetujui:1) sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,2) sekurang-kurangnya 50%+1
dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih
dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk
mencapai mufakat.Alat kelengkapan MPR terdiri atas:a. Pimpinan
Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
Pimpinan MPR periode 20092014 adalah:1. Ketua: Taufiq Kiemas
(F-PDIP)2. Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)3. Wakil Ketua:
Melani Leimena Suharli (F-PD)4. Wakil Ketua: Lukman Hakim Saifudin
(F-PPP)5. Wakil Ketua: Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD)b. Panitia
Ad Hoc Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling
sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan
unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan
Kelompok Anggota MPR.
B. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
a. Presiden Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden
Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah
simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala
pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan
menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan
Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa
jabatan. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:1.
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD2. Memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi
UU.4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(dalam kegentingan yang memaksa)5. Menetapkan Peraturan
Pemerintah6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri7.
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR8. Membuat perjanjian internasional
lainnya dengan persetujuan DPR9. Menyatakan keadaan bahaya.10.
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan DPR11. Menerima penempatan duta negara
lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.12. Memberi grasi,
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung13.
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang
diatur dengan UU15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah16. Menetapkan hakim agung dari calon yang
diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR17. Menetapkan
hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan
Mahkamah Agung18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi
Yudisial dengan persetujuan DPR.b. Wakil PresidenWakil Presiden
Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia)
adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Indonesia yang bersifat luar seorang presiden sebagai kepala
negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah
pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang
diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan
kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan biasa dan
istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah
simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya
sama dengan kualitas tindakan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
Anggota DPR periode 20092014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan
anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat
anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.Sejarah DPR RI
dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian,
Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR
RI.a. Tugas dan Wewenang DPR 1. Membentuk Undang-Undang yang
dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama2.
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD
yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
pembahasan4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU,
APBN, serta kebijakan pemerintah6. Memilih anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD7. Membahas dan
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;8. Memberikan
persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial9. Memberikan persetujuan calon hakim agung
yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi
dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;11. Memberikan
pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam
pemberian amnesti dan abolisi12. Memberikan persetujuan kepada
Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain13. Menyerap, menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat14. Memperhatikan
pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama;15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.b. Alat
kelengkapan DPR
1. PimpinanKedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai
Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili
DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif,
lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga
internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan
secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan
sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial,
terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih
dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
2. KomisiKomisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir
seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR,
substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR
(kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada
umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar
belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan
substansi pokok yang digeluti oleh komisi.Pada periode 2009-2014,
DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan
kerja masing-masing:1. Komisi I, membidangi pertahanan, luar
negeri, dan informasi.2. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam
negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.3. Komisi III,
membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan
keamanan.4. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan,
kelautan, perikanan, dan pangan.5. Komisi V, membidangi
perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.6. Komisi VI,
membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha
kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.7. Komisi VII,
membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan
lingkungan.8. Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan
pemberdayaan perempuan.9. Komisi IX, membidangi kependudukan,
kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.10. Komisi X, membidangi
pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan
kebudayaan.11. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan
pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan
bank.
3. Badan MusyawarahBamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar
keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum
dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang
dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas
menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan
prioritas RUU).
4. Badan Anggaran Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok
melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa
keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas
anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan
perimbangan jumlah anggota Fraksi.
5. Badan KehormatanBadan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat
kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu
alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR
merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian
anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat
kehadiran dan konflik kepentingan. DPR melakukan penelitian dan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota
DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi
kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan
sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan
Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap
selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR. 6.
Badan LegislasiBadan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan
DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada
tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan
menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu
masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga
melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik
anggota DPR.Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan
susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan
DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan
keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).7.
Badan Urusan Rumah TanggaBadan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR
bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu
tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan
adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan
kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai
Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan
Musyawarah.
8. Badan Kerja Sama Antar-ParlemenBadan Kerja Sama
Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR
dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR
menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP
ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR
dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri
atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil
ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi.
9. Panitia KhususJika dipandang perlu, DPR (atau alat
kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara
yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus
ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah
anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas
tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan
setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya
dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk
selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.DPR dalam permulaan masa
keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan
keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang
beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan
orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan
ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan
setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK)
c. Fungsi dan Hak DPR Fungsi DPR antara lain sebagai berikut :1.
Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan
undang-undang.A. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan
RAPBN bersama presiden.B. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan
terhadap pemerintah.DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam
pasal-pasal UUD 1945, antara lain:1. Hak interpelasi, hak DPR untuk
meminta keterangan pada presiden.2. Hak angket, hak DPR untuk
mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/
Pemerintah.3. Hak menyampaikan pendapat.4. Hak mengajukan
pertanyaan.5. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam
pengadilan.6. Hak mengajukan usul RUU D. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD)Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut
Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari
setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD
dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota
DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5
tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru
mengucapkan sumpah/janji.Anggota DPD tidak dapat dituntut di
hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang
dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD,
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode
etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai
pengumuman rahasia negara.
a. FUNGSI TUGAS DAN WEWENANGSesuai dengan konstitusi, format
representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan
dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut
ini.1. Fungsi LegislasiTugas dan wewenang: Dapat mengajukan
rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR Ikut membahas RUU2. Fungsi
Pertimbangan Memberikan pertimbangan kepada DPR
3. Fungsi PengawasanTugas dan wewenang: Dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang
dilakukan BPKb. ALAT KELENGKAPAN DPDAlat kelengkapan DPD terdiri
atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain
yang diperlukan.
1. PimpinanPimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil
ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai
juru bicara DPD. Ketua DPD periode 20092014 adalah Irman
Gusman.
2. Sekretariat JenderalUntuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri
Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris
Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden
atas usul Pimpinan DPD.3. KomiteBerikut ini adalah daftar komite
DPD : Komite I DPD membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, serta antardaerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pemukiman dan kependudukan, pertanahan, dan tata ruang,
serta politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM). Komite II DPD
membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan
perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan
hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal,
perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.
Komite III DPD membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan;
pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
perempuan, dan ketenagakerjaan. Komite IV DPD membidangi anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan
pusat dan daerah, lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM).
c. KEPANITIAAN DPDBerikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD :
Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Panitia Urusan Rumah Tangga
(PURT) Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan
Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.
d. KEKEBALAN HUKUMAnggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan
secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik
masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai
pengumuman rahasia negara.
E. MAHKAMAH AGUNG (MA)Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara.
a. SusunanMahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota,
panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota
Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak
60 (enam puluh) orang.
b. PimpinanPimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2
(dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua
Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil
ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang
membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama,
dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang
nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda
pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung,
dan diangkat oleh Presiden.
c. Hakim AgungPada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak
maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier
atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat
persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Tugas
Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat
Kasasi.
Kewajiban dan wewenangMenurut Undang-Undang Dasar 1945,
kewajiban dan wewenang MA adalah:1. Berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
Undang-Undang,2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi,3.
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi.
E. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)Mahkamah Konstitusi (disingkat MK)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Agung.Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh
Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK
selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh,
karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun,
sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa
jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2
tahun).Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3
orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5
tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
berikutnya.
1. KewenanganMahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus Sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran partai politik, dan
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.2.
KewajibanMahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
G. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan
(disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945,
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.Anggota BPK dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil
pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
(sesuai dengan kewenangannya).Tugas Dan Fungsi BPK bertugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara.Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK
terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja,
meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan
kegiatan pemerintah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu
ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan
keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan
(audit on request).Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK
berwenang :1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan
serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;2. Meminta
keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang,
unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara;3. Melakukan pemeriksaan di tempat
penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan
kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,
bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;4. Menetapkan
jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;5.
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;6.
Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga
pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;8.
Membina jabatan fungsional Pemeriksa;9. Memberi pertimbangan atas
Standar Akuntansi Pemerintahan; dan10. Memberi pertimbangan atas
rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah.
Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat
lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada
bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara
yang telah ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti
kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk
diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.Selain itu BPK juga mempunyai kewenangan untuk
memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian
negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan
mengenai kerugian negara/daerah.
H. KOMISI YUDISIAL (KY)Komisi Yudisial adalah lembaga negara
yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi
mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.a.
Tujuan Komisi YudisialBerdasarkan penelitian yang pernah dilakukan
oleh A. Ahsin Thohari, seperti ditulis dalam buku Komisi Yudisial
& Reformasi Peradilan (Jakarta: ELSAM, 2004), di bebarapa
negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau
lebih dari lima hal sebagai berikut:1. Lemahnya monitoring secara
intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya
dilakukan secara internal saja.2. Tidak adanya lembaga yang menjadi
penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal
ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (judicial
power).3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi
dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila
masih disibukkan dengan persoalanpersoalan teknis non-hukum.4.
Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap
putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari
sebuah lembaga khusus.5. Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap
terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang
mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu
presiden atau parlemen.Masih menurut A. Ahsin Thohari, tujuan
pembentukan Komisi Yudisial adalah:1. Melakukan monitoring yang
intensif terhadap lembaga peradilan dengan cara melibatkan
unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan
hanya monitoring secara internal saja. Monitoring secara internal
dikhawatirkanmenimbulkan semangat korps (lesprit de corps),
sehingga objektivitasnya sangat diragukan.2. Menjadi perantara
(mediator) antara lembaga peradilan dengan Departemen Kehakiman.
Dengan demikian, lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus
persoalan-persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah
ditangani oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya, lembaga peradilan harus
melakukan sendiri hubungan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan
adanya hubungan pertanggungjawaban dari lembaga peradilan kepada
Departemen Kehakiman. Hubungan pertanggungjawaban ini menempatkan
lembaga peradilan sebagai subordinasi Departemen Kehakiman yang
membahayakan independensinya.3. Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi
disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan
aspek hukum seperti rekruitmen dan monitoring hakim serta
pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga
peradilan dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan
intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara.4.
Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena
senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar
independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga
peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh
penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan
demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan
mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau
bukan dieliminasi.5. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap
rekruitmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga
hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain,
bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan
kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan
rekrutmen hakim yang ada.b. Wewenang Komisi Yudisial1. Mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada
DPR untuk mendapatkan persetujuan;2. Menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;3. Menetapkan
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama
dengan Mahkamah Agung;4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
c. Tugas Komisi Yudisial1. Melakukan pendaftaran calon Hakim
Agung;2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;3. Menetapkan
calon Hakim Agung; dan4. Mengajukan calon Hakim Agung ke
DPR.Pertanggungjawaban dan LaporanKomisi Yudisial bertanggungjawab
kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan
dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
1