Tugas Pancasila “Sempitnya Lapangan Pekerjaan” Disusun Oleh : 1. Akhmad Zaenal Muttaqin 2. Allen Inandya Herdiputro 3. Arnold Supriyadi 4. Julian Antono 5. Okta Reza Pratama
Tugas Pancasila
“Sempitnya Lapangan Pekerjaan”
Disusun Oleh :
1. Akhmad Zaenal Muttaqin
2. Allen Inandya Herdiputro
3. Arnold Supriyadi
4. Julian Antono
5. Okta Reza Pratama
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada ALLAH
SWT, karena atas berkat rahmat dan karunian-Nya kami
bisa menyelesaikan essay ini tepat pada waktunya dan
juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu
kami dalam menyelesaikan tugas ini.
Adapun tema yang kami dibahas dalam
essay ini adalah ” Keterbatasan Lapangan Pekerja”.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam
essay ini, Maka dari itu kami berharap kepada semua
pembaca untuk memberikan kritik dan saran sebagai
bahan pertimbangan dan perbaikan untuk kami agar
berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya.
Semoga essay ini dapat menjadi sebuah
pertimbangan dan pelajaran baru bagi semua pembaca
agar bisa memberikan motivasi baru kedepannya
untuk kita semua. Terima kasih.
Jakarta, Juni
2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia,
menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi
tanggung jawab pemerintah. Keterbatasan lapangan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah
peningkatan pendidikan yang setiap tahun mahasiswa
maupun siswa sehingga menyebabkan mereka sulit
mendapatkan pekerjaan. Akibatnya menjadi
problematika sosial dalam pembangunan ekonomi
nasional dan regional. Masyarakat tanpa pekerjaan
menjadi menjadi beban ekonomi berkepanjangan, yang
sebenarnya mereka juga tidak ingin dalam keadaan
seperti itu.
Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru
untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja
merupakan salah satu target yang harus dicapai
dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut
dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan
ekonomi khususnya investasi langsung (direct
investment) pada sektor-sektor yang bersifat padat
karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun
industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa,
misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata.
Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam
pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan
oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja
dihitung dari penduduk usia produktif (umur 15
thn–65 thn) yang masuk kategori angkatan kerja
(labourforce).
Kondisi di negara berkembang pada umumnya
memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih
tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor
informal masih cukup besar sebagai salah satu
lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik.
Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup
pengaman bagi pengangguran.
Angka resmi tingkat pengangguran umumnya
menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu
jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh
tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja
pada saat survei dilakukan. Sementara yang
setengah pengangguran dan penganggur terselubung
tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka,
karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya
selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak
sampai 35 jam penuh.
Sumber data ketenagakerjaan seperti instansi
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
yang berada di daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota tidak pernah lagi mau mengirim data
dan informasi ke pusat .Kondisi ini telah
mempengaruhi keberadaan data dan informasi
ketenagakerjaan, yang pada akhirnya data dan
informasi ketenagakerjaan yang dipergunakan saat
ini masih bertumpu pada data dan informasi
ketenagakerjaan yang bersifat makro. Data dan
informasi ketenagakerjaan makro tersebut, sampai
saat ini belum mampu untuk menjawab berbagai
tantangan dan masalah ketenaga-kerjaan yang
dihadapi
B. Rumusan Masalah
Dapatkah pancasila mengatasi permasalahan
keterbatasaan lapangan pekerjaan di Indonesia?
BAB II
DASAR TEORI
Di Indonesia ada banyak penduduk yang setiap
tahunnya menjadi lulusan Sarjana. Belum lagi yang
lulusan SMK atau STM dan sebagainya. Mereka akan
memerlukan suatu pekerjaan disaat mereka sudah
Lulus. Di Indonesia pada saat ini banyak sekali
Lulusan-lulusan sarjana ataupun Lainnya yang masih
dalam pengangguran, salah satu permasalahnya yaitu
Sempitnya Lapangan Pekerjaan. Kita tidak tahu
apakah ini ukuran kemajuan atau sebuah kemunduran
besar bangsa yang dialami bangsa Indonesia.
Pemerintah dansektor swasta (mestinya termasuk
koperasi) tidak mampu menciptakan lapangan kerja
yanglayak bagi penghidupan anak bangsa.
Sempitnya lapangan pekerjaan ini sangata
bertolak belakang dengan Pancasila sebagai Sistem
Etika yang dimana diimplementasi pada sila keempat
yaitu Sebagai warga negara dan warga masyarakat,
setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak,
dan kewajiban yang sama. Seharusnya semua warga
Negara Indonesia mendapatkan kedudukan, hak,
kewajiban yang sama dalam mendapatkan suatu
pekerjaan yang sesuai dengan Kemampuannya masing-
masing.
Dalam Pancasila sebaga Etika Bernegara, suatu
lapangan pekerjaan untuk masyarakat belum
terpenuhi. Dapat dilihat dari Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001 dalam Etika Ekonomi dan Bisnis, yaitu
prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis dapat
melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang
bercirikan persaingan persaingan yang jujur,
berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja
ekonomi, dll.
Lapangan pekerjaan, Menurut Sensus Penduduk
2000, adalah bidang kegiatan dari usaha/
perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau
pernah bekerja.Lapangan pekerjaan ini dibagi dalam
10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian
dan 5 sektor lainnya, yaitu:
Sektor Pertanian
Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan
Sub Sektor Perkebunan
Sub Sektor Perikanan
Sub Sektor Peternakan
Sub Sektor Pertanian Lainnya
Sektor Industri Pengolahan
Sektor Perdagangan
Sektor Jasa
Sektor Angkutan
Sektor lainnya.
Seharusnya lapangan pekerjaan diIndonesia
harus sesuai dengan nilai Pancasila Sebagai
Paradigma Pembangunan Ekonomi, dimana Ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang
mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat
secara luas. Dan tujuan ekonomi, untuk memenuhi
kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih
sejahtera.
Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan
itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang
sedikit kreatif tentu tidak hanya memiliki
orientasi mencari kerja, namun bisa melihat
potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan
kerja untuk dijadikan peluang usaha.
BAB III
DATA DAN ANALISIS
A. Pengertian Lapangan pekerjaan
Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan
dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor dimana
seseorang bekerja. Pekerjaan utama adalah jika
seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan maka
pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan
utama. Bila pekerjaan yang dilakukan lebih dari
satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang
dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika waktu
yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi
penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan
utama. Seseorang dikatakanmempunyai pekerjaan
lebih dari satu apabila pekerjaan yang dilakukan
berada di bawah pengelolaan yang terpisah.
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah
tingkat pendidikan yang dicapaiseseorang setelah
mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu
tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda
tamat/ijazah.
B. Definisi Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara
angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga
kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi
dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan
kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan
angkatan kerja.
Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti
peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya
lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi
dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan bakatnya masing-masing.
Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu
keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan
(lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari
kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat
diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.
Sementara itu, angkatan kerja (labour force)
menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan
sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai
pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan
untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa
juga disebut sumber daya manusia.
Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja
tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan
jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan
usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang
banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut
diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan
ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya,
jumlah penduduk yang banyak tidak selalu
memberikan dampak yang positif terhadap
kesejahteraan.
Usia Kerja adalah suatu tingkat umur
seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan
menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini
berkisar antara 14 sampai 55 tahun. Selain
penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk di
luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di
atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu
anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah
pensiun atau berusia lanjut
Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja
adalah bukan angkatan kerja. Yang termasuk di
dalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia
kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari
perkerjaan karena masih sekolah. Ibu rumah tangga
pun termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan
kerja.
Penduduk dalam usia kerja yang termasuk
angkatan kerja, dikelompokkan menjadi tenaga kerja
(bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja
atau menganggur). Tenaga Kerja (man power) adalah
bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut
serta dalam proses produksi serta menghasilkan
barang atau jasa.
C. Konsep Angkatan Kerja
Konsep dan definisi angkatan kerja yang
digunakan mengacu kepada The Labor Force Concept
yang disarankan oleh International Labor
Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk
usia kerja (digunakan 15 tahun ke atas) dan
penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun).
Selanjutnya penduduk usia kerja dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja.
Khusus untuk angkatan kerja meliputi antara lain:
a) Bekerja
b) Punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja
c) Mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).
Mulai Tahun 2005, SAKERNAS dilaksanakan
secara semester I (bulan Pebruari) dan Semester II
(bulan Agustus). Survei tersebut dilaksanakan oleh
Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia.
Sumber utama data ketenagakerjaan adalah
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei
ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/
data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei
sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan
dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk
(SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).
Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun
1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan
1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas
diselenggarakan secara triwulanan di seluruh
provinsi di Indonesia, sedangkan tahun 1994 -
2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu
setiap bulan Agustus. Sejak tahun 2002 hingga
sekarang, di samping Sakernas tahunan dilakukan
pula Sakernas Triwulanan. Sakernas Triwulanan ini
dimaksudkan untuk memantau indikator
ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang
mengacu pada KILM (the Key Indicators of the
Labour Market) yang direkomendasikan oleh ILO
(theInternational Labour Organization).
Hasil Sakernas tahunan pada 2003 disajikan
menurut provinsi karena jumlah sampel yang
mencukupi (67.072 rumah tangga). Inflation factor
yang digunakan dalam penghitungan angka final
hasil Sakernas 2003 didasarkan pada total penduduk
Indonesia berumur 0 tahun ke atas per provinsi
hasil proyeksi penduduk.
Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan
dan pengangguran mengalami perluasan dan
penyempurnaan. Status pekerjaan yang pada Sakernas
2000 hanya 5 kategori, mulai tahun 2001
ditambahkan kategori baru yaitu: pekerja bebas di
pertanian dan pekerja bebas di non pertanian.
Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan
konsep ILO, konsep Pengangguran Terbuka diperluas
yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif
mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk
yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
dan kelompok penduduk yang tidak mencari
pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif
mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Penduduk Usia Kerja adalah Penduduk yang berumur
15 tahun keatas.
Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya
pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran.
Pengangguran terbuka adalah seseorang yang
termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak
bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
Setengah penganggur adalah orang yang bekerja
kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari
pekerjaan atau yang masih bersedia menerima
pekerjaan lain. Setengah pengangguran yang
dimaksudkan defenisi itu disebut sebagai
setengah pengangguran terpaksa. Sedangkan orang
yang bekerja dibawah 35 jam per minggu namun
tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia
menerima pekerjaan lain dikelompokkan sebagai
setengah pengangguran sukarela.
Tingkat pengangguran = Tingkat pengangguran terbuka
( Pengangguran terbuka dibagi Angkatan kerja
dikali 100)+ Tingkat pengangguran setengah
pengangguran terpaksa
Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan
atau keuntungan dan lamanya bekerja paling
sedikit 1 jam secara terus menerus dalam
seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga
tanpa upah yang membantu dalam suatu
usaha/kegiatan ekonomi).
D. Pengangguran
Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum
dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi
karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar
daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata
lain, terjadinya surflus penawaran tenaga kerja di
pasar tenaga kerja.
Pengangguran seringkali menjadi salah satu
permasalahan negera-negara berkembang, disatu sisi
jumlah penduduk dari tahun ketahun terus
bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan
ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak
secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya
ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja
dengan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan
semakin meningkatnya jumlah pengangguran.
Tabel Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK
dan TPT, 1986–2013
Cara-Cara Mengatasi Pengganguran:
a) Bagi penganggur sendiri, dapat mengembangkan
kreativitasnya melalui berwirausaha mandiri.
b) Pengembangan sekolah-sekolah yang mengarah
kepada peningkatan kecakapan hidup, seperti
SMK.
c) Pengembangan program kerjama dengan luar negeri
dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
d) Pengembangan sector informal seperti home
industry.
e) Pengembangan program transmigrasi, untuk
menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan
sector informal lainya diwilayah tertentu.
f) Perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui
pembukaan industri padat karya di wilayah yang
banyak mengalami pengangguran.
g) Peningkatan investasi, baik yang bersifat
pengembangan maupun investasimelalui pendirian
usaha usaha baru yang dapat menyerap tenaga
kerja.
h) Pembukaan proyek-proyek umum, hal ini bisa
dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan
jalanraya,jembatandanlain-lain.
i) Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang
bersifat praktis sehingga seseorang tidak harus
menunggu kesempatan kerja yang tidak sebanding
dengan para pencari kerja, melainkan ia sendiri
mengembangkan usaha sendiri yang menjadikannya
bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan
sendiri.
E. Analisis Pasar Tenaga Kerja di Tingkat Regional
Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan
untuk memahami mekanisme pasar tenaga kerja, yaitu
pendekatan Neoklasik dan pendekatan Keynesian.
Kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan
negatif, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja
memiliki kemiringan positif. Perpotongan kurva
permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja akan
menentukan keseimbangan pasar tenaga kerja. Jika
upah yang berlaku di pasar lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat upah yang berlaku pada
kondisi keseimbangan maka akan menimbulkan
terjadinya pengangguran tidak sukarela.
Menurut kaum Neoklasik cara untuk menurunkan
pengangguran tidak sukarela adalah dengan
menurunkan upah yang berlaku di pasar, sedangkan
menurut kaum Keynesian cara untuk menghapus
pengangguran tidak sukarela adalah dengan
menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan sulitnya upah
untuk turun adalah
a) keberadaan serikat pekerja,
b) penentuan upah minimum, dan
c) adanya program subsidi.
Di tingkat regional, jika upah yang berlaku
di pasar lebih tinggi daripada upah keseimbangan
pasar akan menyebabkan berbagai kemungkinan,
yaitu:
a) turunnya upah riil dan
b) bekerjanya efek pendapatan-pengeluaran.
BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil diskusi kami, permasalahan
keterbatasan lapangan pekerjaan seharusnya dapat
di selesaikan dengan nilai-nilai pancasila. Yaitu
dengan mengamalkan sila ke-5 “keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia”. Ini menunjukan bahwa
setiap orang berhak bekerja dan mendapat
pekerjaan.
Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan
sumber daya manusia adalah karena tingkat
pengangguran penuh dan tingkat pengangguran
terselubung yang terlalu tinggi dan terus
melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni
terdiri dari orang-orang yang sebenarnya mampu dan
ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan
lapangan pekerjaan sama sekali.
Seharusnya lapangan pekerjaan diIndonesia
harus sesuai dengan nilai Pancasila Sebagai
Paradigma Pembangunan Ekonomi, dimana Ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang
mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat
secara luas. Dan tujuan ekonomi, untuk memenuhi