1 1. Pendahuluan Teluk Jakarta merupakan perairan semi tertutup yang masih mendapat pengaruh sifat laut dari Laut Jawa dan menerima limpasan air sungai yang bermuara ke dalam teluk. Di perairan ini bermuara 13 sungai besar mulai dari muara sungai Cisadane di bagian barat sampai muara sungai Citarum di bagian timur. Proses pendangkalan merupakan fenomena dominan di area muara sungai karena air sungai yang masuk ke dalam teluk membawa sedimen dalam bentuk padatan tersuspensi dengan konsentrasi yang tinggi. Kedalaman laut di Teluk Jakarta sangat landai, pada kedalaman 5 m berada pada jarak 1-2 km dari garis pantai, kedalaman 10 m terdapat pada jarak 4-5 km dari garis pantai (Dinas LH DKI Jakarta, 2008). Peta Kawasan Pantai Utara Jakarta (olahan penulis, 2010) Arus di perairan terbuka Laut Jawa dan sepanjang pantai Jawa Barat domain merupakan hasil dari pembangkitan angin. Arus bergerak ke barat mulai bulan Mei-Oktober. Sebaliknya arus bergerak ke timur pada bulan Januari dan Februari. Secara umum semakin ke utara atau menjauhi perairan Teluk Jakarta, salinitas air laut semakin bertambah tinggi, artinya pengaruh masukan air tawar yang mengalir ke dalam teluk sudah semakin berkurang. Di lapisan permukaan laut pada kedalaman 0-10 m nilai salinitas berkisar antara 30,75 – 31,8 ‰, sedangkan pada lapisan kedalaman air laut yang lebih dalam > 20 m variasi salinitas berkisar antara 31,8 – 33 ‰ (Dinas LH DKI Jakarta, 2008).
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1. Pendahuluan
Teluk Jakarta merupakan perairan semi tertutup yang masih mendapat pengaruh sifat laut
dari Laut Jawa dan menerima limpasan air sungai yang bermuara ke dalam teluk. Di perairan ini
bermuara 13 sungai besar mulai dari muara sungai Cisadane di bagian barat sampai muara sungai
Citarum di bagian timur. Proses pendangkalan merupakan fenomena dominan di area muara
sungai karena air sungai yang masuk ke dalam teluk membawa sedimen dalam bentuk padatan
tersuspensi dengan konsentrasi yang tinggi. Kedalaman laut di Teluk Jakarta sangat landai, pada
kedalaman 5 m berada pada jarak 1-2 km dari garis pantai, kedalaman 10 m terdapat pada jarak
4-5 km dari garis pantai (Dinas LH DKI Jakarta, 2008).
Peta Kawasan Pantai Utara Jakarta (olahan penulis, 2010)
Arus di perairan terbuka Laut Jawa dan sepanjang pantai Jawa Barat domain merupakan
hasil dari pembangkitan angin. Arus bergerak ke barat mulai bulan Mei-Oktober. Sebaliknya
arus bergerak ke timur pada bulan Januari dan Februari. Secara umum semakin ke utara atau
menjauhi perairan Teluk Jakarta, salinitas air laut semakin bertambah tinggi, artinya pengaruh
masukan air tawar yang mengalir ke dalam teluk sudah semakin berkurang. Di lapisan
permukaan laut pada kedalaman 0-10 m nilai salinitas berkisar antara 30,75 – 31,8 ‰, sedangkan
pada lapisan kedalaman air laut yang lebih dalam > 20 m variasi salinitas berkisar antara 31,8 –
33 ‰ (Dinas LH DKI Jakarta, 2008).
2
2. Arti Penting Wilayah Pesisir Teluk Jakarta
Wilayah pesisir merupakan bagian tak terpisahkan antara komponen hayati dan nir-
hayati, mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan meningkatkan mutu kehidupan.
Apabila terjadi suatu perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut, maka
keseimbangan ekosistem akan dapat terganggu. Kelangsungan fungsi wilayah pesisir sangat
menentukan kelestarian dari sumberdaya hayati sebagai komponen utama dalam sistem di
wilayah pesisir. Oleh karena itu pengelolaan pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung
harus memperhatikan keterkaitan ekologis antar ekosistem pesisir dan ekosistem daratan.
Salah satu bentuk keterkaitan antara ekosistem daratan dan laut di wilayah pesisir dapat
dilihat dari pergerakan air sungai, aliran air limpasan (run-off), aliran air tanah (ground water)
yang mengandung beragam materi di dalamnya dimana pada akhirnya akan bermuara di perairan
pesisir. Pola sedimentasi dan abrasi juga ditentukan dari pergerakan massa air baik dari daratan
maupun laut, selain berperan dalam perpindahan biota perairan dan bahan pencemar dari satu
lokasi ke lokasi lainnya. Keterkaitan berbagai ekosistem di wilayah pesisir Teluk Jakarta seperti
ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, menjadikan wilayah pesisir Teluk
Jakarta memiliki produktivitas hayati tinggi yang berperan penting dalam memelihara
kebernlanjutan lingkungan sekitarnya. Keterkaitan wilayah pesisir Teluk Jakarta dengan wilayah
daratan 13 DAS yang bermuara di Teluk Jakarta, menjadikan wilayah pesisir ini berperan
sebagai perangkap sedimen, nutrient dan bahan-bahan pencemar yang berasal dari hulu, yang
sangat berpengaruh pada produktivitas hayati dan kualitas lingkungan perairan Teluk Jakarta.
a. Mangrove
Komponen biota dari ekosistem mangrove adalah komunitas mangrove yang
terdiri dari populasi tumbuhan (hutan) dan fauna mangrove yang berinteraksi dengan
Cengkareng Drain (28,39 hektar), serta untuk keperluan jalan tol dan jalur hijau (95,50 hektar).
Sebelum dikembangkan menjadi kawasan permukiman, Suaka Margasatwa Muara Angke juga
merupakan habitat satwa-satwa liar. Daerah ini mempunyai fungsi sebagai pengendali banjir.
Sebagai upaya melindungi kawasan penyerapan dan perlindungan terhadap abrasi pantai,
pemerintah Hindia Belanda saat itu menetapkan kawasan hutan bakau Muara Angke sebagai
kawasan konservasi (Esanawati, dkk., 2007).
Kontroversi pembangunan permukiman di Pantai Indah Kapuk berpangkal dari izin
perubahan fungsi kawasan. Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri
Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi
permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap
menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan
31 Juli 1982. Gubernur DKI setuju karena peningkatan nilai ekonomi kawasan itu lebih
menggiurkan. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda (Iuran Pembangunan
19
Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp 2.000/ha/tahun. Begitu menjadi perumahan, DKI bisa
mendapat Rp 2.000.000/ha/tahun. Sehingga apabila luasan kawasan yang berubah fungsi adalah
831,63 ha, maka dana yang dihimpun mendekati Rp 2 miliar setiap tahun. Tidak heran bila
Gubernur segera mengeluarkan keputusan tanggal 15 Agustus 1984. Isinya menetapkan areal
pengembangan hutan Angke-Kapuk dan Gubernur tidak merasa melanggar RUTR (Rencana
Umum Tata Ruang) dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan
itu, jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus
mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta (Esanawati, dkk., 2007). Atas dasar pertimbangan
seperti itulah, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan daerah propinsi DKI Jakarta.
Menurut Esanawati, dkk. (2007), degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor,
yaitu meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya kebijakan (policy
failure). Namun, daya dukung lingkungan (carrying capasity) sangat perlu diperhatikan, sebab
justru dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan akan berdampak lebih buruk
dari apa yang dihasilkan.
5. Respon Pemerintah DKI Jakarta
Urgensi tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini ialah melakukan
perencanaan ulang terhadap pengembangan lahan di kota dengan mempergunakan model-model
dan teknik yang sesuai. Selain itu pengembang di Pantai Indah Kapuk dihentikan izin perluasan
pembangunan pemukiman guna mengurangi kerusakan terhadap sistem parkir air. Pengendalian
dan pengawasan pengembangan lahan harus semakin diintesifkan mencakup kebijaksanaan
umum pertanahan (land policy), rencana tata ruang yang pengembangannya melalui kesepakatan
bersama rakyat, adanya komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk
perkembangan sosial dan ekonomi, dan adanya kriteria pengakomodasian dinamika
perkembangan masyarakat (Esanawati, dkk., 2007).
Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meminimalkan kerusakan
ekosistem, antara lain (DLH DKI Jakarta, 2008):
1) Kegiatan Bersih Pantai, yakni program aksi bersih-bersih pantai dari sampah secara
terpadu yang dapat didukung oleh kegiatan usaha yang berada di pantai Utara Jakarta
20
melalui program CSR, dimana langkah yang dilakukan adalah membagi garis pantai utara
Jakarta menjadi 5 zona berdasarkan lokasi kegiatan.
2) Kegiatan Super perusahaan meliputi: pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Limbah pada
perusahaan yang berada di wilayah pesisir Utara yang antara lain: Limbah Proses,
Limbah Domestik, Emisi Proses dan Utilitas, Emisi Kendaraan Bermotor, Limbah Padat,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3) Green and Clean, yakni program untuk menggerakkan kominitas menjadi agen
”perubahan perilaku”, dimana target program Jakarta Green and Clean pada tahun 2008
adalah tercapainya program tersebut di 150 Kelurahan, 300 RW, 3.000 RT dan
melakukan penggalangan kader sebanyak 35.000 orang.
4) Pengembangan insfrastruktur, polder dan relokasi permukiman nelayan.
Secara umum wilayah Pantura Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan
yaitu Wilayah Pengembangan Barat untuk pemukiman dan campuran; Wilayah Pengembangan
Tengah untuk kepariwisataan; dan Wilayah Pengembangan Timur untuk industri dan
pergudangan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan Pantura
Jakarta yang dituangkan melalui Program Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta (pedoman
Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Ruang Kawasan Pantura
Jakarta). Tetapi program ini belum dapat berjalan secara maksimal karena masih adanya
perbedaan pendapat dan dukungan di tingkat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Adapun
upaya-upaya yang sedang diusahakan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah (DLH DKI
Jakarta, 2008):
1) Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk dapat merumuskan
konsep/langkah-langkah reklamasi dan revitalisasi yang berwawasan lingkungan agar
dapat menghasilkan satu pemikiran yang sama dalam pengelolaan lingkungan kawasan
Pantura yang berwawasan lingkungan antara diantara stakeholders terkait.
2) Pengelolaan pesisir Teluk Jakarta berbasis zonasi, untuk saat ini kegiatan yang telah
dilakukan dalam upaya bersih pantai melalui Program CSR (Corporate Social
Responsibility) yang membagi garis pantai Utara Jakarta menjadi 5 zona berdasarkan
lokasi kegiatan usaha seperti terlihat pada denah berikut:
21
Gambar 3. Denah Zona Aksi Bersih-Bersih Sampah di Pantai Utara Jakarta
Sumber: DLH DKI Jakarta, 2008
Keterangan mengenai zonasi aksi bersih-bersih oleh pemerintah dan seluruh
elemen masyarakat sekitar yakni:
a. Zona A meliputi wilayah seluas 5,75 km dengan koordinator PT Mandara Permai
serta anggota 20 institusi yakni: PT. Kapuk Naga Indah, Hutan Lindung Kapuk,
Hutan Lindung Cagar Alam Muara Angke, PT. Jasamarga (Pengelola Tol
Sedyatmo), PT. Multi Artha Pratama, Damai Indah Pantai Indah Kapuk, Rumah
Sakit Pantai Indah Kapuk, PT. Berkat Plywood, PT. Wirasakti Surya Persada, PT.
Wahana Indonesia, PT. Murinda (Pengelola Taman Wisata Alam Angke Kapuk),
Pengelola Perumahan Grisenda, Audi Pantai Indah Kapuk, Nissan Pantai Indah
Kapuk, Suzuki Pantai Indah Kapuk, Volvo Pantai Indah Kapuk, Sekolah
St.Nickolas Pantai Indah Kapuk, Sekolah Bina Bangsa School, Sekolah Singapore
Internasional School, STIP Marunda
b. Zona B meliputi wilayah seluas 16,25 km, dengan koordinator PT Batavia Sunda
Kelapa Marina (Marina Batavia), serta anggota sebanyak 73 institusi. Dimana ada
TPI Muara Angke, PLTGU Muara Karang, UPT Pelelangan Ikan Muara Karang,
Dept. Kelautan dan Perikanan, Perumahan Pantai Mutiara, dan yang lainnya adalah
perusahaan perseroan terbatas.
22
c. Zona C meliputi wilayah seluas 11,50 km dengan koordinator PT Taman Impian
Jaya Ancol dengan anggota sebanyak 21 institusi diantaranya: PT. Indonesia
Power, Mabes POLRI, AIRUD, dan yang lainnya adalah perusahaan perseroan
terbatas.
d. Zona D meliputi wilayah seluas 3,75 km dengan koordinator PT. Bogasari Flour
Mills, dengan anggota: PT. Adiguna Shipbuilding, PT. Sarfindo Soybean
Industries, PT. Dharma Karya Perdana, dan PT. Eastern Polimer.
e. Zona E meliputi wilayah seluas 3,25 km dengan koordinator PT. Kawasan Berikat
Nusantara dengan anggota sebanyak 34 institusi dan hampir seluruhnya merupakan
pabrik/ perusahaan.
3) Pengendalian Krisis Ekologi di Hulu, Tengah, Hilir, Pesisir dan Laut di Wilayah
Jabodetabekjur yang bertujuan mencari terobosan pemikiran, prinsip-prinsip dan
pendekatan untuk mengendalikan krisis ekologi di kawasan hulu, tengah, hilir, pesisir dan
laut di wilayah Jabodetabekjur.
4) Pengelolaan Jabodetabekjur Berbasis Ekosistem DAS Ciliwung-Cisadane, sehingga
pengelolaan Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan ekosistem DAS Ciliwung-Cisadane
tidak terlepas dari Kebijakan, Rencana dan Program yang terpadu dalam pengelolaan
lingkungan hidup di wilayah Jabodetabekjur, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota dan stakeholders yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan
pengelolalaan Jabodetabekjur.
5) Kegiatan Super oleh perusahaan di pesisir, “Green and Clean”, dan pengembangan
insfrastruktur polder dan relokasi permukiman nelayan.
6) Pemasangan ajir untuk menanam bakau rhizopora di kawasan Restorasi Ekologis Hutan
Lindung Angke Kapuk-Pantai Indah Kapuk; pemasangan ajir untuk persiapan penanaman
bibit pohon bakau rhizopora pada areal Restorasi Ekologis di Hutan Lindung Angke
Kapuk-Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara (Nopember 2007); restorasi ekologis di
kawasan reklamasi Hutan Lindung Angke Kapuk yang ditandai dengan penanaman 1.000
tegakan pohon bakau rhizopora pada Desember 2007.
23
6. Kesimpulan dan Saran
Perairan Teluk Jakarta mempunyai peranan sangat besar dimana berbagai sektor telah
memanfaatkan wilayah ini, yang meliputi sektor industri, pertambangan, perhubungan,
perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Kegiatan yang sedemikian banyak dan tidak terkendali
telah menurunkan tingkat kualitas perairannya. Teluk Jakarta juga merupakan tempat
bermuaranya beberapa sungai yang melewati kota Jakarta, dan diperkirakan ada 9 muara sungai
yang membawa limbahnya baik dari pembuangan sampah, industri maupun rumah tangga serta
kegiatan lainnya yang menyebabkan perairan Teluk Jakarta menerima beban pencemaran yang
cukup berat.
Urgensi tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini ialah melakukan
perencanaan ulang terhadap pengembangan lahan di kota dengan mempergunakan model-model
dan teknik yang sesuai. Semua pengembang di kawasan Teluk Jakarta diminta untuk
memperbaiki sistem parkir air. Pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan harus
semakin diintesifkan mencakup kebijaksanaan umum pertanahan (land policy), rencana tata
ruang yang pengembangannya melalui kesepakatan bersama rakyat, adanya komitmen rasional
mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk perkembangan sosial dan ekonomi, dan
adanya kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu,
mengintensifkan lagi Program Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta yang telah digagas
secara baik oleh pemerintah.
7. Daftar Pustaka
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2008.
Esanawati, R., dkk. 2007. Permasalahan Konversi Lahan di Pantai Indah Kapuk. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Tim Ekspedisi Ciliwung Kompas. 2009. Ekspedisi Ciliwung. Kompas: Jakarta.