Page 1
TUGAS MATA KULIAH ANALISA KEKUATAN POLITIK INDONESIAANALISA KEKUATAN POLITIK PASANGAN WARMAN-WINARNI DALAM
PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013
Oleh :
1. AHMAD FAISAL F1D0110372. MUSONIF FADLI F1D0110283. RISKI S.P F1D011033
4. TYAS AJI P F1D0110215. ANAS Z.M F1D0110256. FATMAWATI W.S F1D0110627. GANI PRATAMA F1D0110358. YONGKY YULIUS F1D0010589. ADITYA TEJA M F1D011023
10. GANI SAMBAS W FID011019
Page 2
JURUSAN ILMU POLITIKFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANPURWOKERTO
2012
PENDAHULUAN
Pada saat ini pemilihan kepala daerah di Indonesia
sudah dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Masyarakat yang telah memenuhi syarat berhak untuk
menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah di
tempat asalnya. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu
paket dengan wakil kepala daerah yang mencangkup gubernur
dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil
bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.1
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
1 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia pada 26 Desember 2012
Page 3
disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan
pada bulan Juni 2005.2
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi
dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada
diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP)
dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga
dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang
didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini
menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh,
peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik
lokal.3
Adanya dinamika dalam aturan bernegara menyebabkan
penggunaan istilah-istilah politik terkait
penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di daerah juga2 Ibid…3 Ibid…
Page 4
sering berubah. Perubahan tersebut menyebabkan
masyarakat awam menjadi asing terhadap istilah-istilah
mengenai pemilu di daerah. Secara umum masyarakat
mengetahui istilah pemilu hanya pada tingkatan pemilu
presiden dan wakil presiden. Namun, jika dihadapkan pada
istilah pilkada, pemilukada, atau pilgub, masyarakat
belum terlalu mengetahui perbedaan antara ketiga istilah
tersebut. Memang ketiga istilah tersebut terasa sama,
tetapi sebetulnya maknanya berbeda.
Ketua Pokja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan
Suara KPU DKI Jakarta dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Sumarno menjelaskan
perbedaan antara istilah pilkada, pemilukada, dan pilgub.
Pertama, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari
otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004, maka istilah yang digunakan adalah pemilihan
kepala daerah atau disingkat Pilkada. Ketika muncul
peraturan baru berupa Undang-Udang No. 22 Tahun 2007,
pemilihan kepala daerah bukan lagi bagian dari otonomi
daerah, tetapi bagian dari pemilu. Oleh karena itu,
penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU
secara nasional. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007
tentang penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu, pilkada
kemudian diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah atau
Page 5
disebut Pemilukada. Perbedaannya terletak pada
penyelesaian sengketa pada keduanya. Jika pilkada di
bawah rezim otonomi daerah penyelesaian sengketanya ada
di Mahkamah Agung (MA), pemilukada di bawah rezim pemilu
penyelesaiannya ada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selanjutnya pada tahun 2011 terbit UndangUndang baru
yaitu UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan
lagi istilah pemilukada, tetapi dengan istilah pemilihan
gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota.
Menurut Sumarno, hal itu sesuai dengan UUD yang
menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih
secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah,
tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur,
bupati, atau wali kota.4
Di Banyumas, ada enam pasangan calon bupati dan
wakil bupati yang akan bersaing untuk bisa memenangkan
Pilbup Banyumas tahun 2013. Dari enam pasangan calon,
empat pasangan calon diusung oleh partai
politik/koalisinya. Sedangkan dua pasangan calon lainnya
merupakan pasangan calon independen. Pasangan calon yang
diusung oleh gabungan partai politik adalah Mardjoko dan
4 Diunduh dari http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub pada 26 Desember 2012
Page 6
Gempol Suwandono (Djempol) yang diusung oleh koalisi
Partai Golkar, Hanura dan Partai Gerindra, Achmad Husein-
Budhi Setiawan (Husein Berbudi) dari koalisi PDIP dan
PPP, Warman Suharno-Winarni (Wani) yang diusung oleh PAN
bersama PKS, serta koalisi PKB dengan Demokrat yang
mengusung Muhsonuddin-Hendri Anggoro Budi. Sementara itu,
dua pasangan calon independen adalah Toto Dirgantoro-
Saefudin (Toto-Sae) dan Anteng Tjahyono Widyadi-Dwi
Basuki (Oyong-Uki).5 Banyaknya kandidat yang mendaftar
menunjukkan bahwa dinamika demokrasi di Banyumas berjalan
baik.
Makalah ini akan mencoba membahas salah satu dari
enam pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
Banyumas yang akan bertarung dalam Pilbup Banyumas tahun
2013. Pasangan calon yang akan dibahas adalah pasangan
Warman-Winarni. Pasangan bakal calon ini diusung oleh
koalisi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Aspek figur merupakan cara
yang digunakan Warman-Winarni dalam menarik perhatian
masyarakat. Jika menggantungkan dari kekuatan parpol
pengusung yang hanya mempunyai 10 kursi parlemen,
pasangan yang mempopulerkan diri dengan akronim WANI
5 Diunduh dari http://mobile.seruu.com/kota/regional/artikel/enam-pasangan-akan-ramaikan-pilkada-banyumas pada 1 Januari 2012
Page 7
(Warman-Winarni) ini tentu tidak akan mampu bersaing.6
Oleh karena itu, mereka menggunakan kekuatan figur untuk
bisa bersaing dengan pasangan bakal calon yang lain.
6 Diunduh dari http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/06/memilih-satria-banyumas/ pada 29 Desember 2012
Page 8
PEMBAHASAN
A. Visi, misi, dan program pasangan calon Warman-
Winarni
Dalam sejarahnya, dinamika politik lokal di
Banyumas tidak terlepas dari relasi antar aktor politik
yang ada.7 Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten
Banyumas menjadi aspek pembangunan utama yang diusung
oleh setiap orang yang memimpin Banyumas. Hal ini juga
tidak lepas dari peran para pengusaha/pihak swasta yang
dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam membuat
suatu kebijakan. Hal nyata yang terlihat adalah
pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan perumahan-
perumahan di Purwokerto yang semakin merebak.
Sementara itu, di wilyah Banyumas lainnya yang bukan
merupakan wilayah kota administratif tidak begitu bagus
pembangunannya. Hal ini menarik jika dihubungkan dalam
menyambut Pilbup Banyumas tahun 2013. Siapa yang akan
menjadi pemenang menarik untuk ditunggu. Apakah dapat
7 Diunduh dari http://mega.subhanagung.net/dinamika-politik-lokal-kabupaten-banyumas/ pada 29 Desember 2012
Page 9
merubah dinamika politik lokal di Banyumas dan
pemerataan pembangunan yang lebih baik atau justru
sebaliknya. Ini lah hal yang menjadi tanggungan bagi
siapa saja nantinya yang dapat memenangkan Pilbup
Banyumas.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
yang diusung oleh PAN dan PKS, Warman-Winarni memiliki
tekad untuk mengembangkan masyarakat Banyumas dalam
bidang ekonomi, pendidikan, sumber daya, dan
sebagainya. Berikut ini adalah visi, misi, dan program
dari pasangan calon Warman-Winarni dalam Pilbup Banymas
tahun 2013.8
1. Visi : “Banyumas bergerak maju, menuju masyarakat
sejahtera, mandiri, dan harmonis terpadu”.
2. Misi :
a. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang
Sejahtera, mandiri dan terpadu.
b. Meningkatkan dan mengembangkan eksploitasi potensi
ekonomi lokal berbasis desa.
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
jujur, transparan dan akuntabel.
8 Sumber data dari KPUD Banyumas
Page 10
d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur pendukung perekonomian.
e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya
manusia.
f. Mewujudkan sarana prasarana pendidikan, kesehatan,
dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.
g. Meningkatkan potensi pariwisata terpadu.
h. Mewujudkan Kabupaten Banyumas menjadi daerah yang
menarik bagi investor lokal, regional maupun
investor asing.
i. Menjaga kelestarian cagar budaya serta lingkungan
hidup
j. Meningkatkan peran serta wanita, terkait
kesetaraan gender dan program keluarga berencana
dalam program pembangunan.
3. Strategi dan program kerja pasangan calon Warman-
Winarni
Sebagai perwujudan untuk menerapkan visi dan misi
diatas, diperlukan beberapa strategi dan program
kerja antara lain :
a. Bidang Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia
- Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
anak usia sekolah untuk dapat memperoleh
pendidikan dengan baik.
Page 11
- Memberikan beasiswa kepada pelajar dan
mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi.
- Mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan
anggaran dan bantuan pendidikan yang sudah
berjalan, agar tepat sasaran dan efisien.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
yang telah ada.
- Meningkatkan kualitas kompetensi tenaga
pendidik dengan memperhatikan kesejahteraannya.
- Meningkatkan fokus pendidikan informal untuk
menampung masyarakat yang tidak bisa mengenyam
pendidikan formal.
- Menjalin kerja sama dengan BUMN dan Perusahaan
Multinasional, guna meningkatkan kompetensi
ketrampilan dan keahlian siswa atau mahasiswa
sehingga mudah diterima di dunia kerja.
- Memaksimalkan civitas akademika dalam
peningkatan pendidikan dan potensi di wilayah
Banyumas.
b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- Meningkatkan sarana,prasarana dan kualitas
layanan kesehatan bagi masyarakat serta
pemerataannya agar mudah diakses oleh semua
lapisan masyarakat.
Page 12
- Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan
program pemberian gizi tambahan untuk ibu
hamil, ibu menyusui dan Balita.
- Meningkatkan kualitas Layanan kesehatan dan
kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan
- Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan
HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
c. Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Keagamaan
- Menciptakan kualitas iman dan taqwa serta
memelihara dan meningkatkan sarana dan
prasarana peribadatan
- Menciptakan suasana masyarakat yang damai dan
terbebas dari konflik SARA, baik horizontal
maupun vertikal
- Memperhatikan fakir miskin, anak terlantar
serta warga kurang mampu lainnya dengan
memberdayakannya agar mampu memperoleh
kesejahteraan secara mandiri.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga BUMN
serta Perusahaan-perusahaan Multinasional atau
Non Government Organisasi dalam pengembangan
program pemberdayaan masyarakat miskin.
Page 13
- Meningkatkan sarana dan prasarana, serta
layanan kesejahteraan social seperti pantai
asuhan, panti jompo dan balai sosial lainnya.
- Membina, memelihara dan mengembangkan seni
budaya lokal Kabupaten Banyumas agar mampu
tetap lestari dan terus berkembang.
d. Bidang Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
- Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan
peran perempuan, dalam setiap aspek pembangunan
kehidupan bermasyarakat dengan tetap
memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai
Ibu Rumah Tangga.
- Memelihara, meningkatkan serta membangun sarana
dan prasarana olah raga.
- Memberikan dukungan kepada segenap organisasi
bidang olah raga sehingga muncul langkah
koordinatif dalam pengembangan prestasi.
- Pembinaan bakat untuk meningkatkan prestasi
keolahragaan sehingga mampu mengangkat nama
baik Kabupaten Banyumas.
- Peningkatan kualitas dan peranan pemuda sebagai
subyek dan obyek pembangunan.
e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Page 14
- Pengembangan pertanian, perkebunan dan
peternakan dengan meningkatkan fasilitas
pendukung, intensifikasi dan ekstensifikasi,
sumber daya air dan irigasi, mekanisne sistem
pertanian, peningkatan sumber daya manusia
petani dan peternak, serta penyediaan sarana
dan prasarana pemasaran produksi yang lebih
baik.
- Peningkatan sarana untuk sektor perikanan
lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta
produksi perikanan dan fasilitas pembibitan,
serta pengembangan industri pengolahan
perikanan dan pengembangan pasar ke daerah
lain.
- Memaksimalkan potensi sumberdaya hutan dan
alam, dengan tetap mempertimbangkan
kelestariannya.
- Mengembangkan industri kecil, menengah dan
besar yang saling bersinergi dalam satu rantai
jaringan terpadu.
- Memberdayakan dan meningkatkan kualitas
koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu
berkembang.
Page 15
- Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan
prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan
sistem pasar tradisional dan sentral-sentral
industri kecil lainnya.
- Membuat kebijakan untuk mempermudah para
pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh
dukungan modal dengan mendorong lembaga
keuangan dan Bank untuk memberikan fasilitas
kredit dengan bunga ringan.
- Memberikan kemudahan kepada investor lokal,
regional, nasional dan juga investor asing
untuk bisa menanamkan modal di Kabupaten
Banyumas, dengan tetap memperhatikan asas
kemanfaatan pada lingkungan masyarakat
sekitarnya.
f. Bidang Sarana, Prasarana dan Infrastruktur
- Pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan
serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten
Banyumas guna meningkatkan kegiatan
perekonomian masyarakat.
- Pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan
sarana pertanian, perkebunan dan fasilitas
sentra perikanan.
Page 16
- Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar
dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten
Banyumas.
- Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media
elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk
pengembangan ekonomi, pendidikan dan lain-lain.
- Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana
transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh
pelosok Kabupaten Banyumas.
g. Bidang Pemerintahan dan Birokrasi
- Menerapkan birokrasi dan manajemen pemerintahan
yang bersih, transparan dan akuntabel serta
professional.
- Menerapkan system keterbukaan dan efisiensi
dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintahan
daerah.
- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan
agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik
dan cepat kepada masyarakat.
- Melakukan reformasi birokrasi birokrasi secara
menyeluruh, terukur serta memangkas birokrasi
yang membebani masyarakat.
Page 17
- Mendorong inisiatif pembangunan dimulai dari
bawah dengan pelaksanaan pembangunan berbasis
Desa.
h. Bidang Hukum, Keamanan dan Ketertiban Umum
- Pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan
penerapan kepastian hukum dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat.
- Mendorong pelaksanaan hukum yang transparan,
jujur dan adil pada setiap lapisan masyarakat.
- Memaksimalkan potensi aparat hukum, aparat
keamanan dan ketertiban umum dalam melakukan
pelayanan terhadap masyarakat.
- Mendorong masyarakat untuk ikut aktif terlibat
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
umum.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
persatuan, kesatuan dan kesadaran akan
berbangsa dan bernegara.
- Mendorong dan mengupayakan pelaksanaan
demokrasi yang berkualitas dan bertanggung
jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
i. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Page 18
- Penataan sumber daya alam yang adil dan
bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup
untuk kelanjutan pembangunan.
- Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang
rusak, daerah aliran sungai dan daerah rawan
longsor.
- Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten
dan terpadu.
- Penataan kota dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan hidup.
B. Analisis kekuatan politik pasangan Warman-Winarni
Enam pasangan calon yang mendaftar ke KPU Banyumas
memang banyak yang hanya baik secara kuantitas.
Sayangnya, jumlah tersebut cenderung tidak memunculkan
sosok baru, termasuk pasangan Warman-Winarni. PAN dan
PKS merekrut keduanya tentu dengan melihat track record
keduanya. Warman adalah praktisi pendidikan dan
politikus, sementara Hj. Winarni adalah ketua Gabungan
Organisasi Wanita (GOW).9
Salah satu basis kekuatan yang diutamakan adalah
para pemilih perempuan. Winarni merupakan satu-satunya
calon perempuan dalam Pilbup Banyumas tahun 2013.
9Diunduh dari http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=206733 pada 29 Desember 2012
Page 19
Untuk itu, pasangan calon Warman-Winarni fokus untuk
memperoleh 40% suara perempuan. Menurut Warman, ada
sekitar 49 organisasi dibawah GOW yang akan menjadi
fokus utama untuk memperoleh suara dari para pemilih
perempuan.10 Alasan lain pasangan ini memilih fokus
pada pemilih perempuan adalah karena tidak mungkin
mereka menggantungkan kekuatan dari parpol pengusung
yang hanya mempunyai 10 kursi di parlemen. Akan sangat
sulit untuk bersaing jika hanya mengandalkan partai
pengusung.11 Oleh karena itu, fokus mereka adalah
pemilih perempuan.
KESIMPULAN
Pelaksanaan Pilbup Banyumas yang akan dilaksanakan
pada Bulan Februari Tahun 2013 dan akan diikuti oleh enam
pasangan calon bupati dan wakil bupati nampaknya akan
berjalan ketat. Salah satu pasangan calon bupati dan
wakil bupati yang maju dalam Pilbup Banyumas adalah
Warman-Winarni. Pasangan yang menggunakan akronim “Wani”
ini bertekad untuk tidak gentar dalam menghadapi lawan-
lawannya dalam bursa cabup. Sebagaimana kita tahu bahwa
ada nama-nama besar yang maju dalam Pilbup Banyumas
seperti Mardjoko maupun Hussein yang telah dikenal oleh
masyarakat luas.10 Suara Merdeka edisi 27 November 201211 Ibid…
Page 20
Dengan menggunakan visi “Banyumas bergerak maju,
menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan harmonis
terpadu”, pasangan Warman-Winarni optimis untuk bisa
memenangkan Pilbup Banyumas. Pasangan ini mempunyai misi
untuk bisa memperbaiki keadaan masyarakat Banyumas dari
berbagai bidang, seperti ekonomi, sumber daya,
pendidikan, investasi, pariwisata, gender, dan
kesejahteraan. Basis kekuatan dari pasangan ini adalah
para pemilih perempuan. Pasangan ini lebih mengutamakan
untuk bisa memperoleh suara yang cukup banyak dari
pemilih perempuan. Karena Winarni sebagai satu-satunya
calon dari pihak perempuan dan sebagai ketua GOW akan
mencoba memanfaatkan suara dari para pemilih perempuan.
Selain itu, basis kekuatan partai penyokongnya yang tidak
terlalu kuat juga menjadi alasan pasangan Warman-Winarni
untuk lebih mengutamakan pemilih perempuan.
Dari beberapa pembahasan mengenai visi, misi,
strategi dan program yang diusung oleh Warman-Winarni,
dapat disimpulakan bahwa kelebihan dari pasangan ini
adalah faktor figur. Pasangan ini mencoba mengoptimalkan
suara pemilih perempuan karena Winarni merupakan satu-
satunya calon dari kalangan wanita. Faktor figur menjadi
penting mengingat penyelenggaraan di beberapa daerah
lainnya pemenang Pilkada lebih karena figurnya.
Page 21
Contohnya di Pilgub DKI Jakarta pasangan Foke-Nara dengan
dukungan mayoritas partai di parlemen kalah oleh figur
pasangan Jokowi-Ahok yang didukung oleh partai yang lebih
sedikit. Sementara itu, kekurangan dari pasangan Warman-
Winarni adalah nama mereka masih kalah tenar dibandingkan
dengan calon lainnya seperti Mardjoko dan Husein. Oleh
karena itu, pasangan Warman-Winarni harus lebih bisa
mengambil perhatian masyarakat Banyumas agar mereka lebih
dikenal.
Page 22
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan
Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/06/memilih-
satria-banyumas/ Diakses pada 29 Desember 2012.
http://id.wikipedia.org/wiki/
Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia Diakses pada 26
Desember 2012
http://mega.subhanagung.net/dinamika-politik-lokal-
kabupaten-banyumas/ Diakses pada 29 Desember 2012
http://mobile.seruu.com/kota/regional/artikel/enam-
pasangan-akan-ramaikan-pilkada-banyumas Diakses pada
1 Januari 2012
Page 23
http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/
dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub Diakses pada
26 Desember 2012
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?
fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacet
ak=206733 Diakses pada 29 Desember 2012
Panggabean. 1994. Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa.
Jakarta: Sinar Harapan.
Silahuddin, dkk. 2007. Evaluasi Penyelengaraan Pemilihan Kepala
Daerah secara Langsung. Bandung: PKP2A I-LAN.
Suara Merdeka edisi 27 November 2012.