DAFTAR ISI
Daftar IsiiA. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)1B. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)2C. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam UUD 19455D. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU)6E. Visi dan Misi Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU)13F. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)14G. Hubungan KPU Dengan Lembaga-Lembaga Negara Lainnya18
1. KPU dengan Presiden dan Wakil Presiden182. KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...193. KPU dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)204. KPU dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)215. KPU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)216. KPU dengan Lembaga Kehakiman22
Daftar Pustakaii
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Konstitusi Presshttp://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum, diakses pada tanggal 1 April 2014Huda, NiMatul. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.KPU Batalkan 35 Calon Anggota DPD Sebagai Peserta Pemilu, http://article.wn.com/view/2014/03/16/KPU_batalkan_35_calon_anggota_DPD_sebagai_peserta_pemilu/, diakses pada Anwar : KPK Belum Minta BPK Audit KPU, http://www.antaranews.com/print/147987/anwar-kpk-belum-minta-bpk-audit-kpu, di akses pada 4 April 2014Modul KPU. Pemilu Di Indonesia. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf, diakses pada tanggal 2 April 2014Perjuangkan WTP, Setjen KPU Gelar Pertemuan BPK dan Sekretaris KPU Provinsi, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1273-perjuangkan-wtp-setjen-kpu-gelar-pertemuan-bpk-dan-sekretaris-kpu-provinsi.html, di akses pada tanggal 4 April 2014Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiluwww.kpu.go.id, diakses pada tanggal 1 April 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
H. PENGERTIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden[footnoteRef:1] serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah[footnoteRef:2]. [1: Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*** : Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.] [2: Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945** : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.]
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun[footnoteRef:3]. [3: www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 1 April 2014]
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.KPU menurut UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Seharusnya KPU, adalah penyelenggara[footnoteRef:4]. Dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian pelaksanaan dan pengawasan. Karena itu KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai policy maker dan regulator. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu, KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan, KPU dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilu[footnoteRef:5]. Baik Panitia Pelaksana maupun Panitia Pengawas bersifat ad hoc, dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada KPU, serta anggota-anggota dan pimpinannya di angkat dan diberhentikan oleh KPU[footnoteRef:6]. [4: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 3] [5: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Pasal 17 angka 11] [6: Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm.238]
Mengenai keanggotaan KPU, menurut ketentuan pasal 6 UU No 22 / 2007, ditentukan bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.Menurut pasal 5 UU Penyelenggaraan Pemilu ini, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh KPU.I. SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)Untuk mengetahui sejarah komisi penyelenggara pemilu dalam historis ketatanegaraan maka rujukan satu-satunya adalah dengan merujuk pada pengaturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953. Setelah adanya Badan penyelenggaraan Pemilu maka di bentuklah Lembaga Pemilihan Umum.Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (adhoc)[footnoteRef:7]. Untuk lebih jelasnya, yaitu: [7: Ibid., ]
a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.b. Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri[footnoteRef:8]. [8: Modul KPU, Pemilu Di Indonesia, hlm 8, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf, diakses pada tanggal 2 April 2014]
Dari lembaga Penyelenggara pemilu tersebut bertahan sejak 1970 sampai pada tahun 1999 pada era reformasi. Dari pelaksana pemilu tersebut berada di bawah eksekutif, baik itu menteri kehakiman maupun mentri dalam negeri. Pada pemilu 1999 dengan rezim UU no 3 tahun 1999 penyelenggara pemilu dilakukan oleh KPU.Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi tahun 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Kepres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Kepres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum[footnoteRef:9]. [9: http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum, diakses pada tanggal 1 April 2014]
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009,imageKPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritasmoralsebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.J. KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM UUD 1945Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggaraan pemilu tidak harus bernama KPU. Itu sebabnya dalam rumusan pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan komisi pemilihan umum ditulis huruf kecil. Artinya, komisi pemilihan umum tersebut bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu, misalnya dengan sebutan Badan Pemilihan Umum, atau Komisi Pemilihan Pusat, Daerah, dan sebagainya.Namun karena sejak sebelum amandemen UUD 1945, lembaga penyelenggara pemilu itu telah dikenal dengan nama KPU, maka oleh UU tentang Pemilihan Umum, lembaga tersebut tetap dipertahankan dengan nama KPU. Karena itulah lembaga penyelenggara pemilu yang ada sekarang bernama KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945[footnoteRef:10]. [10: Jimly Asshiddiqie, Op.cit, hlm. 237-238]
Dalam kedudukannya, KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain yang wewenangnya di tentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum itu sendiri tidaklah ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang tentang Pemilu. Kedudukan KPU sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau dengan Undang-Undang. Akan tetapi karena keberadaan lembaga penyelenggara pemilu ini disebut tegas dalam pasal 22E UUD 1945, kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, mau tidak mau menjadi sangat penting artinya, dan keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945. Ini salah satu contoh lembaga negara yang dikatakan penting secara konstitusional atau lembaga negara yang memiliki apa yang disebut sebagai constitusional importance, terlepas dari apakah ia di atur eksplisit atau tidak dalam UUD[footnoteRef:11]. [11: Ibid, hlm 236]
Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada lembaga KPU bersifat kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung kepada suatu lembaga. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan atributif adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga untuk melaksanakan sesuatu hal yang diatur di dalam peraturan, dan dimungkinkan melahirkan diskresi. Diskresi yang dimiliki oleh KPU diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu kewenanganelectoral regulation, electoral process,danelectoral law enforcement. Electoral regulation,adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilu yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing.Electoral process,dimaksudkan bahwa seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pemilu yang bersifat legal maupun teknikal.Electoral law enforcementadalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilu baik administratif, maupun pidana.Baik di dalam UUD 1945 Pasal 22E maupun di dalam Pasal 1 angka 6 UU No 22 Tahun 2007, ditentukan bahwa KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di sini dapat di artikan bahwa sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan RI. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun[footnoteRef:12]. Sehingga jika lembaga penyelenggara pemilu itu tidak bersifat nasional, tetap, dan mandiri, maka lembaga tersebut bukanlah lembaga sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945. Atau jika, di samping lembaga penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat-syarat konstitusi itu diadakan lagi lembaga lain yang bersifat tandingan, hanya karena para politisi tidak menyukai independensi lembaga tersebut, maka kedudukan konstitusional KPU jelas dilindungi oleh UUD 1945. [12: NiMatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 244.]
K. KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, khususnya di dalam Bab IV tentang Penyelenggara Pemilu, ditentukan bahwa jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.Mengenai syarat-syarat untuk menjadi anngota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, telah diatur di dalam pasal 11 UU No 22/2007, yaitu :a. warga negara Indonesia;b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;l. bersedia bekerja penuh waktu; danm. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan DPR guna ditetapkan sebagai anggota KPU. Sementara itu, calon anggota KPU Provinsi di usulkan oleh Gubernur untuk mendapat persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi. Sedangkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota. Calon anggota KPU yang diusulkan sebanyak dua kali jumlah anggota yang diperlukan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Penetapan keanggotaan KPU pusat dilakukan oleh Presiden, sedangkan untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan keputusan KPU pusat. Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu pasal 12-16, adalah sebagai berikut :Presiden akan membentuk Tim Seleksi calon anggota KPU. Tim Seleksi tersebut akan membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tim Seleksi tersebut berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Anggota Tim Seleksi harus berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun. Namun anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU. Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU[footnoteRef:13]. [13: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 12]
Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota KPU, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis sekurangkurangnya kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota KPU, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; danh. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota KPU kepada Presiden paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan nama bakal calon[footnoteRef:14]. [14: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 13]
Presiden menetapkan 21 (dua puluh satu) nama calon atau 3 (tiga) kali jumlah anggota KPU untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkan disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPU paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Presiden menerima nama bakal calon anggota KPU dari Tim Seleksi[footnoteRef:15]. [15: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 14]
Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyusun urutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas dari 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU sebagai anggota KPU terpilih. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota KPU terpilih kepada Presiden dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak calon anggota KPU ditetapkan[footnoteRef:16]. [16: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 15]
Anggota KPU terpilih disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 7 (tujuh) nama yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat[footnoteRef:17]. [17: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 16]
Seperti misalnya yang terjadi pada persiapan Pemilu 2009, dalam memilih anggota KPU, Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Lalu Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007[footnoteRef:18]. [18: http://kpu.go.id di akses pada tanggal 1 April 2014]
Susunan Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPU Pada Pemilu 2009
Ketua : Prof. Dr. H.M.Ridwan Nazir, MAAnggota: Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono MA Prof. Dr. H. Jalaluddin Dr. Purnaman Natakusumah, MA. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBAAnggota masyarakat kemudian memberikan masukan dan tanggapan terhadap 45 orang bakal calon anggota KPU. Masukan dan tanggapan diberikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Ke 45 orang tersebut mengikuti seleksi tahap berikutnya dari tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2007Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPU memilih 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota KPU dan menyampaikannya kepada Presiden RI, selanjutnya Presiden menyampaikan 21 nama bakal calon anggota KPU kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fit and proper test dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2007. Akhirnya Komisi II DPR memilih dan menyusun urutan peringkat 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU.Dewan Perwakilan Rakyat melalui voting memilih 7 (tujuh) peringkat teratas dalam urutan peringkat satu sampai urutan ke 7 (tujuh) sebagai anggota KPU terpilih yaitu :1. Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary Az, MA (43 suara) mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;2. Sri Nuryanti, Sip. MA (42 suara), peneliti LIPI;3. Dra. Endang Sulastri, M.Si (39 suara), aktivis perempuan;4. I Gusti Putu Artha, Sp, M.Si (37 suara), Anggota KPU Provinsi Bali;5. Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S (36 suara), Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang;6. Dra. Andi Nurpati, M.Pd (29 suara), Guru MAN I Model Bandar Lampung;7. Drs. H. Abdul Aziz, MA (27 suara), Direktur Ditmapenda, Bagais, Departemen Agama;Nama ke 7 (tujuh) peringkat teratas anggota KPU terpilih, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 9 Oktober 2007. Namun hanya 6 (enam) orang yang dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri M.S. urung dilantik karena terlibat persoalan hukum.Sejalan dengan asas penyelenggaraan pemilu, yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas, maka dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu[footnoteRef:19]. [19: www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 1 April 2014]
Menurut pasal 29 UU No 22/2007, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat saja berhenti antar waktu karena beberapa kemungkinan sebab, sebagai berikut :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan, bila : tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.d. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan tersebut dilakukan oleh: anggota KPU oleh Presiden; anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.e. Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan ketentuan: anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
L. VISI DAN MISI LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)Visi : Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntable, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Misi : Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.1. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif.3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis[footnoteRef:20]. [20: http://www.kpu.go.ig, diakses pada tanggal 1 April 2014]
M. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)Berdasarkan pasal 8 UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, di tentukan mengenai tugas dan wewenang KPU, yaitu :1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;g. menetapkan peserta Pemilu;h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dant. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;j. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dans. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.3. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; danf. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.4. KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dani. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.N. HUBUNGAN KPU DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Prof . Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen terdiri dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (8 lembaga negara). Pendapat ini di dasarkan pemikiran sistem kelembagaan negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 di bagi menjadi tiga bidang / fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan. Kedua, berkaitan dengan pengawasan. Ketiga, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung[footnoteRef:21]. Hal ini pun sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) lembaga negara tinggi yang kewenangannya di berikan oleh UUD, yakni BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. [21: Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, hlm. 36]
7. KPU dengan Presiden dan Wakil PresidenKPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa tugas utama KPU adalah melakukan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa dalam hubungannya dengan Presiden dan Wakil Presiden, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk memilih keduanya. Mereka merupakan pelaksana sekaligus pengawas dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta mereka pulalah yang menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu[footnoteRef:22]. Karena itulah tidak mengherankan bila kedudukan KPU sebagai lembaga eksekutif yang spesifik dalam penyelenggaraan Pemilu. [22: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 8 ayat (2)]
Meskipun Presiden dan Wakil Presiden di pilih melalui Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, namun Presiden memiliki peran besar dalam menentukan anggota KPU. Karena Presiden akan membentuk Tim seleksi dalam memilih dan menentukan calon anggota KPU. Lalu nantinya calon anggota KPU tersebut diusulkan oleh Presiden kepada dan untuk mendapat persetujuan DPR guna ditetapkan sebagai anggota KPU. Dan pada akhirnya anggota KPU tersebut akan di lantik oleh Presiden dan karena itu jugalah, Presiden memiliki wewenang dalam memberhentikan anggota KPU tersebut. KPU juga memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu[footnoteRef:23]. [23: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 8 ayat (4)]
Dalam hal pelaksanaan Pemilu, KPU juga bekerja sama dengan Presiden (pemerintah), dimana dalam hal ini adalah Kementrian Dalam Negeri untuk penyediaan administrasi penduduk guna menentukan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Dan untuk data serta pelaksanaan Pemilu oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri, KPU bekerja sama dengan Kementrian Luar Negeri.
8. KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)KPU merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, KPU memiliki wewenang dalam hal menetukan dan menetapkan peserta atau calon anggota DPR yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. Setelah Pemilu berlangsung pun, KPU memiliki hubungan dengan DPR dalam hal menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap partai politik peserta Pemilu. Lalu kemudian membuat berita acaranya[footnoteRef:24]. [24: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 8]
Namun, DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif, pengawas, dan anggaran serta lembaga yang memiliki hubungan erat dengan Presiden dimana Presiden diwajibkan untuk meminta persetujuan dan pertimbangan kepada DPR, pun memiliki peran dalam pemilihan calon anggota KPU. Karena DPR akan menerima daftar calon anggota KPU yang diajukan oleh Tim Seleksi, lalu kemudian DPR memberikan fit and proper test kepada calon anggota KPU tersebut. Setelah itu DPR juga turut menentukan, memilih dan menyusun urutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas dari 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU sebagai anggota KPU terpilih. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota KPU terpilih kepada Presiden dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak calon anggota KPU ditetapkan[footnoteRef:25]. Lalu setelah Pemilu berlangsung pun, KPU tetap bertanggung jawab kepada DPR dengan memberikan laporan periodik atas berlangsungnya Pemilu kepada DPR dan Presiden. [25: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 15]
DPR, yang berasal dari berbagai partai politik juga bertindak sebagai pengawas atas persiapan maupun pelaksanaan Pemilu oleh KPU. Karena bila calon Presiden dari partainya tidak diloloskan oleh KPU, maka DPR akan bereaksi. Di sinilah pengawasan yang dilakukan oleh DPR.
9. KPU dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dalam hubungannya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. KPU juga memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan para calon anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu. Setelah Pemilu berlangsung, KPU berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Lalu dengan adanya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang PelaporanDanaKampanye Peserta, KPU memiliki tugas sebagai pengawas terhadap dana kampanye karena setiap peserta pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Bila tidak dilaporkan, maka KPU akan membatalkan keikutsertaan calon anggota DPD dan sejumlah Parpol di dalam Pemilu, seperti yang terjadi sekarang ini dimana KPU membatalkan keikutsertaan 35 calon anggotaDewan Perwakilan Daerah(DPD) dan sejumlah partaipolitikdi 25 kabupaten/kotasebagai peserta PemiluTahun2014. Pembatalan itu merupakan sanksi karena para peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas yang ditentukan[footnoteRef:26]. [26: KPU Batalkan 35 Calon Anggota DPD Sebagai Peserta Pemilu, http://article.wn.com/view/2014/03/16/KPU_batalkan_35_calon_anggota_DPD_sebagai_peserta_pemilu/, diakses pada tanggal 4 April 2014]
10. KPU dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelum amandemen UUD 1945, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun dengan amandemen UUD 1945, kedudukan MPR setara dengan kedudukan lembaga tinggi negara lainnya. Dan di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini berati kedaulatan berada di tangan rakyat, tidak lagi berada di MPR. Tetapi dalam hubungannya dengan KPU, MPR tetap memiliki tugas untuk melantik dan memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden[footnoteRef:27]. Sehingga KPU memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR untuk di angkat dan di lantik. [27: UUD 1945 Pasal 3 ayat (2) ]
Sedangkan di dalam MPR itu sendiri pun, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sebagai suatu lembaga penyelenggara Pemilu, KPU berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD[footnoteRef:28]. Sehingga secara tidak langsung, KPU menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota MPR. [28: UUD 1945 Pasal 2 ayat (1)****: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilu dan di atur lebih lanjut dengan UU.]
11. KPU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan tidak berkedudukan di atas pemerintah[footnoteRef:29]. Tanggung jawab BPK yaitu untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK dalam menjalankan tugasnya memiliki 3 (tiga) kewenangan, yaitu kewenangan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan khusus. Dalam pemeriksaan untuk tujuan khusus inilah, BPK seringkali melakukan pemeriksaan investigasi terhadap para pejabat maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Disinilah terjadi hubungan antara KPU dengan BPK, dimana dalam pelaksanaan Pemilu, KPU dapat meminta bantuan BPK dalam melakukan pemeriksaan dana kampanye yang dilakukan oleh salah satu partai politik atau pejabat yang mencalonkan dirinya dalam Pemilu, atau melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya money politic, suap, atau korupsi selama masa persiapan maupun dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Kepala Daerah. [29: Jimly Asshiddiqie, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Op.cit, hlm 49]
Selain itu, BPK pun menjadi suatu lembaga pengawas bagi KPU dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilu. Seperti misalnya BPK menerima permintaan dari KPK untuk melaukan audit terkait dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Informasi (TI) di KPU[footnoteRef:30], atau audit mengenai masalah dana hibah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada yang seharusnya di laporankan secara jelas dan transparan dalam penggunaannya[footnoteRef:31]. [30: Anwar : KPK Belum Minta BPK Audit KPU, http://www.antaranews.com/print/147987/anwar-kpk-belum-minta-bpk-audit-kpu, di akses pada 4 April 2014] [31: Perjuangkan WTP, Setjen KPU Gelar Pertemuan BPK dan Sekretaris KPU Provinsi, http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1273-perjuangkan-wtp-setjen-kpu-gelar-pertemuan-bpk-dan-sekretaris-kpu-provinsi.html, di akses pada tanggal 4 April 2014]
12. KPU dengan Lembaga KehakimanLembaga kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi[footnoteRef:32]. Dalam kaitannya dengan KPU, lembaga kehakiman yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena di dalam Pasal 24C UUD 1945, di tentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untu menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. [32: Pasal 24 UUD 1945***]
Dalam hubungannya dengan KPU, biasanya MK memutus mengenai perselisihan atau sengketa dalam proses, calon dan hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. KPU selalu menjadi pihak dalam sengketa hasil Pemilu, yang biasanya sebagai termohon (pihak yang di gugat oleh pihak yang dikalahkan). Selain itu, dalam persiapan guna penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menuruti ketentuan baru yang di atur oleh MK bila terjadi judicial review terhadap Undang-Undang yang mengatur menegenai pelaksanaan Pemilu, misalnya seperti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; atau Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu lainnya. Sehingga bila MK menyatakan bahwa ketentuan di dalam suatu UU tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945 atau di ubah oleh MK, maka KPU memiliki kewajiban untuk menaatinya dalam menyelenggarakan Pemilu.
1
