BAB 1PENDAHULUAN
A. Latar BelakangBerbicara mengenai perjalanan demokrasi di
indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pasang surut
demokrasi itu sendiri. Bangsa indonesia pernah menerapkan tiga
model demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin,
dan demokrasi pancasila. Setiap fase tentunya memiliki
karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap
tiap fase demokrasi. Menurut Robert Dahl pandanga tentang
demokrasi, bahwa warga Negara adalah pribadi yang utuh yang baginya
politik adalah aktivitas social yang alami dan tidak terpisah
secara tegas dari bidang kehidupan lain. Nilai-nilai tidak terpecah
tetapi terpadu karena itu mereka aktif dalam kegiatan politik.
Namun dalam prakteknya pula demokrasi Yunani dalam hal
kewarganegaraannya merupakan hal yang eksklusif, bukan inklusif.
Persyaratan kewargaanegaraan adalah kedua orang tua harus warga
Athena asli. Jika orang asing aktif dan memberikan sumbangan besar
pada kehidupan ekonomi dan intelektual akan mendapat status
tertentu.Demokrasi menurut asal katanya (semantik) yakni demos
berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi
demokrasi artinya kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam
perkembangannya, terdapat dua aliran demokrasi, yaitu demokrasi
konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan diri pada pada
komunisme. Kelompok pertama berkembang di negara-negara eropa dan
amerika sedangkan kelompok kedua berkembang di negara-negara
berpaham komunis. Perbedaan fundamental antara keduanya ialah bahwa
demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah tyang terbatas
kekuasaannya, suatu negara hukum (Rechstaat) yang tunduk pada Rule
of Low. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas
komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak dibatasi
kekuasaannya (machstaat) dan lebih bersifat totaliter (Miriam
Budiarjo, 1996 : 52).Demokrasi yang kita kenal sekarang ini
dipelopori oleh organisasi-ohrganisasi modern pada masa pergerakan
nasional sebagai wacana penyadaran. Diantara organisasi modern
tersebut, misalnya Budi Utomo (BU), Sarekat Islam, dan Perserikatan
Nasional Indonesia.Bangsa indonesia mengenal BU sebagai organiosasi
modern pertama yang didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908.
Anggota BU terdiri dari kaum priyayi ningrat atau aristokrasi dan
kaum intelektual. Kelompok pertama bersifat konservatif, sedamgkan
kelompok kedua bersifat progresif. Dari sini tampak bahwa BU masih
bersifat elitis. Didalm organisasi BU anggotanya belajar
berdemokrasi dengan mengenalkan dan menyalurkan ide, gagasan dan
harapan adanya intregasi nasional. Organisasio BU dijadikan wahana
pendidikan politik bagi kaum priyayi dan kaum intelektual antara
lain memupuk kesadaran politik, berpatisipasi dalam aksi kolektif
dan menghayati identitas diri mereka. (Sartono Kartodirdjo, 1992 :
105).Menjelang surutnya BU, muncul organisasi modern yang berwatak
lebih egaliter, yaitu Sarekat Islam (SI). Organisasi yang didirikan
tahun 1911 di Solo. Pada awalnya SI merupakan gerakan reaktif
terhadap situasi kolonial, namun dalam perkembangannya organisasi
ini melangkah ke arah rekontruksi kehidupan bangsa dan akhirnya
beralih ke perjuangan politik guna menentukan nasib bangsanya
sendiri.Gerakan nasionalis indonesia dengan cepat meningkat dalam
tahun 1927 dengan didirikannya Perserikatan Nasional Indonesia
(PNI). Para pemimpin PNI terdiri dari kaum muda yang memperoleh
pendidikan di negeri belanda pada permulaan tahun 1920-an. Sewaktu
di negeri belanda mereka menggabungkan diri dengan organisasi
mahasiswa, yaitu perhimpunan indonesia (PI). Organisasi pemuda pada
saat itu sangat terpengaruh oleh PNI. Salah satu peristiwa penting
dalam gerakan nasional adalh konggres pemuda indonesia ke-II yang
melahirkan sumpah pemuda. Dalam forum ini kaum muda yang berasal
dari berbagi daerah menghilangkan semangat kedaerahan mereka dan
menggantikan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta
bekerja sama untuk menciptakan suatu negara indionesia yang
merdeka.
B. Ruang lingkup Masalah
Didalam kajian makalah ini tentunya penulis menyajikan masalah
seputar Kewarganegaraan diantaranya :1. Demokrasi di Indonesia2.
Perkembangan demokrasi di Indonesia
C. Tujuan
1. Tujuan umumMahasiswa mampu mengetahui tentang kewirausahaan2.
Tujuan khususa) Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana Demokrasi di
Indonesiab) Mahasiswa dapat mengetahui Perkembangan demokrasi di
Indonesia
D. Metoda PenulisanPenulisan makalah ini dengan menggunakan
metode studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari dan membaca
literatur yang ada di perpustakaan, jurnal, media internet
E. Sistematika PenulisanMakalah ini disusun secara teoritis dan
sistematis yang tediri dari 3 bab yaitu : Bab I adalah pendahuluan
yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, metode
penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan. Bab
II adalah pembahasan dan Bab III adalah penutup terdiri dari
kesimpulan dan saran.
BAB IIPEMBAHASAN
A. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Pengertian Etimologis DemokrasiDari sudut bahasa
(etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos
berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan / kekuasaan. Jadi,
secara bahasa, berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan
rakyat.Disebabkan ada perkembangan zaman dan juga jumalh penduduk
yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam
demokrasi secara langsung diterapkan seperti di atas mulai
dilaksanakan, dengan alasan sebagai berikut :a. Tidak ada tempat
yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.b. Untuk
melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah banyak sulit
dilakukan.c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai,
karena sulitnya memungut suara di peserta yang hadir.d. Masalah
yang dihadapi negara semakin komleks dan rumit sehingga membutuhkan
orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian
masalah tersebut.Demokrasi terbagi atas dua macam, yaitu :a.
Demokrasi langsung, demokrasi yang mengikut sertakan warganya dalam
permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang.
b. Demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui
sistem perwakilan, dan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan
umum.
2. Pengertian Terminologis DemokrasiBerikut ini beberapa
pengertian tentang demokrasi, yaitu :a. Harris Soche, demokrasi
adalah bentuk pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan pemerintahan
itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak
bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan
melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau
badan yang diserahi untuk memerintah.b. Hendri B. Mayo, sistem
politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.c.
International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
diselenggarkan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih
oleh mereka dan bertenggung jawab kepada mereka melalui suatu
proses pemilihan yang bebas.d. C. F. Strong, suatu sistem
pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat
politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa
pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada
mayoritas itu.e. Samuel Huntington, sistem politik sebagai
demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat
dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan
berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan
suara.Pemerintahan oleh rakyat bererti pemerintahan negara itu
dijalankan oleh rakyat.Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti
pemerintahan negara itu diawasi oleh rakyat.Karena itu dalam
demokrasi pemerintah harus berusaha sebaik mungkin agar kebijakan
yang dikeluarkan adalah berasal dari aspirasi rakyat dan untuk
kepentingan rakyat.Secara substantif, prinsip utama demokrasi
adalah :a. Kebebasan dan persamaan, yaitu sebagai fondasi
demokrasi. Kebebasan sebagi sarana untuk tujuan kemajuan dan
mendapatkan hasil maksimal dari usaha tanpa adanya pembatas.
Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang.
Demokrasi berasumsi bahwa setiap orang itu sama derajat dan
hak-haknya. b. Kedaulatan rakyat, disebut juga pengawasan rakyat.
Pengawasan yang dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai
kebaikan penguasa.
3. Demokrasi Sebagai Bentuk PemerintahanDemokrasi adalah salah
satu bentuk pemerintahan. Menurut Plato, pembagian bentuk
pemerintahan adalah :a. Monarki, pemerintah dipegang tinggi oleh
seseorang sebagai pemimpin.b. Tirani, untuk menjalankan kepentingan
pribadi.c. Aristokrasi, dipegang oleh kelompok untuk kepentingan
rakyat.d. Oligarki, dipegang oleh kelompok dijalankan untuk
kepentingan kelompok itu sendiri.e. Demokrasi, dipegang oleh
rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat.f. Mobokrasi, dipegang
oleh rakyat dijalankan untuk kepntingan rakyat banyak tetapi itu
tidak berhasil dilakukan.
Bentuk pemerintah monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan
bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, oligarki,
dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari pemerintahan.Bentuk
pemerintahan yang dianut dan diterima adalah bentuk pemerintahan
menurut Nicollo Machiavelli,yaitu :a. Monarki, adalah bentuk
pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara bergelar raja,
sultan, kaisar, dan ratu.b. Republik adalah bentuk pemerintahan
yang dipimpin oleh seseorang presiden atau perdana menteri.
4. Demokrasi Sebagai Sistem PolitikBeberapa ahli menyatak bahwa
demokrasi sebagai sistem politik, yaitu :a. Hendri B. Mayo,
demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oelh rakyat dalam pemilihan
yang berkala yang didasarkan atas perinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.b.
Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai
demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat
dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan
berkala dan didalam sistem itu para calaon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan
suara.Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington,
2001), yaitu : sistem politik demokrasi dan sistem politik non
demokrasi. Termasuk sisitem politik non demokrasi adalah sistem
politik otoriter, totaliter, sistem doktator, rezim militer, rezim
satu partai, monarki absolut dan sistem komunis.Sistem politik atau
(pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu
negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.Sistem politik
kediktatoran adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang
menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran / otoritarian.Sukarma
dalam buku Demokrasi Vs Kediktatoran (1981), mengemukakan adanya
beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari
otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem
politik demokrasi sebagai berikut :a. Pembagian kekuasaan ;
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan
yang berbeda.b. Pemerintahan konstitusionalc. Pemerintahan
berdasarkan hukum (rule of low)d. Pemerintahan mayoritase.
Pemerintahan dengan diskusif. Pemilihan umu yang bebasg.
Dsb.Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran
yang berlaku pada sistem politik otoriter / totaliter.
Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip nondemokrasi,
yaitu sebagai berikut :a. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi satu.b. Pemerintahan tidak
berdasarkan konstitusi yang sifatnya konstitusional, tetapi
pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan.c. Rule of Power atau
prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supermasi kekuasaan
dan ketidak samaan didepan hukum.d. Pembentukan pemerintahan tidak
berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekrit.e. Pemilihan umum
yang tidak demokratis.f. Terdapat satu pertai politik.g. Majemen
kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggungjawab.h. Menekan
dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.i. Tidak adanya
kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.j. Dsb
5. Demokrasi Sebagai Sikap HidupDemokrasi membutuhkan usaha yang
nyata dari setiap warganya, sehingga mendukung pemerintahan /
sistem politik demokrasi. Prilaku yang senantiasa bersandar pada
nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi.
Pemerintah demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya
performed (eksis dan tegak). Prilaku demokrasi ada dalam manusia
itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat negara.
B. DEMOKRATISASI
Demokratisasi adalah penerapan kaidah / prinsip demokrasi pada
setiap kegiatan politik negara.Tujuannya adalah terbentuknya
kehidupan politik menuju pada sistem pemerintahan yang lebih
demokratis. Demokratisasi melalui beberapa tahapan :a. Pergantian
dari penguasaan nondemokrasi ke penguasa demokrasi.b. Pembentukan
lembaga-lembaga dan tertib demokrasi.c. Konsolidasi demokrasi.d.
Praktik demokrasi sebagai buadaya politik bernegara.Samuel
huntington 2001, menyatakan bahwa proses demokrasi melalui tiga (3)
tahapan yaitu : rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis,
dan pengkosolidasian sistem yang demokratis.
1. Nilai (Kultur) DemokrasiMenurut Hendri B. Mayo dalam Miriam
Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, adalah
:a. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela,b. Menjamin
terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
selalu berubah-ubah,c. Pergantian penguasa dengan teratur,d.
Penggunaan paksaan sedikit mungkin,e. Pengakuan dan penghormatan
terhadap nilai keanekaragaman,f. Menegakkan keadilan,g. Memajukan
ilmu pengetahuan,h. Pengakuan dan penghormatan terhadap
kebebasan.Menurut Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur / nilai
demokrasi antara lain :1) Toleransi,2) Kebebasan mengemukakan
pendapat,3) Menghormati perbedaan pendapat,4) Memahami
keanekaragaman dalam bermasyarakat,5) Terbuka dan komunikasi,6)
Menjunjung nilai martabat kemanusiaan,7) Percaya diri,8) Tidak
menggantung pada orang lain,9) Saling menghargai,10) Mampu
menenangkan diri,11) Kebersamaan,12) Kesimbangan.Nilai-nilai
tersebut antara lain : kebebasan (berpendapat, berkelompok,
berpatisipasi), menghormati orang / kelompok lain, kesetaraan,
kerja sama, persaingan, dan kepercayaan.
Rusli Karim (1991) menyebutkan perlunya kepribadian yang
demokratis meliputi : inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi,
kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab dan
kerja sama.
Beberapa pendapat mengenai demokrasi, yaitu :a. John Devey dalam
Zamzori, demokrasi adalah sebagai pendangan hidup yang dicerminkan
dari perlunya partisipasi dari warga negara dalam membentuk
nilai-nilai untuk mengatur kehidupan.b. Padmo Wahyono dalam Alfian
dan Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah pola kehidupan
berkelompok yang sesuai dengan keinginan dan pandanan hidup
orang-orang yang berkelompok tersebut.c. Tim ICCE UIN Jakarta
(2003), demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam
kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun
pemerintaha.
2. Lembaga (Struktur) DemokrasiMenurut Milliam Budiardjo (1997),
lembaga-lembaga yang diselenggarakan antara lain :a. Pemerintah
yang bertanggung jawab.b. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili
golongan dan kepentingan dalam masyrakat yang dipilih melalui
pemilhan umum yang bebas dan rahasia.c. Suatu organisasi pilitk
yang mencakup lebih dari satu partai.d. Pers dan media massa bebas
untuk menyatakan pendapat.e. Sistem peradilan yang bebas untuk
menjamin hak asasi menusia dan mempertahankan keadilan.
Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara,
terdapat dua hal penting : Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai
demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan
penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem
politik dan pemerintah.Jadi, negara yang demokrasi adalah negara
yang memiliki kriteria sebagai berikut : Pemerintahan demokrasi
yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi.
Masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur)
demokrasi.
3. Ciri-ciri DemokratisasiCiri-ciri demokratisasi adalah sebagai
berikut :a. Berlangsung secara evolusioner.Demokrasi berlangsung
dalam waktu yang lama, mengembangan nilai demokrasi dan membentuk
lembaga-lembaga yang tidak dapat dilakukan secara cepat.b. Proses
perubahan secara persuasif dan koersif.Demokratisasi dilakukan
bukan dengan paksaan, kekrasan dan tekanan. Proses menujunya dengan
melibatkan musyawarah setiap negara.c. Proses yang tidak pernah
selesai.Dalam proses ini terjadi proses yang terus-menerus,
demokrasi ialah suatu yang ideal yang tidak dapat tercapai.
C. DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Demokrasi DesaDemokrasi desa memilik 5 unsur / anasir, yaitu
:a. Rapat,b. Mufakat,c. Gotong-royong,d. Hak mengadakan protes
bersama,e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Demokrasi desa tidak bisa dijadikan demokrasi untuk negara
indonesia modern. Namun kelima unsur tersebut dapat dikembangkan
dalam demokrasi Indonesia.Demokrasi Indonesia yang modern menurut
Moh. Hatta yaitu :a. Demokrasi di bidang politik.b. Demokrasi di
bidang ekonomi.c. Demokrasi di bidang social..
2. Demokrasi PancasilaDemokrasi yang berkembang di Indonesia
adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi
nasional,yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil,
dan menguntungkan bangsa. Fungsi Pancasila sebagai berikut :a.
Cita-cita masyarakat yang selanjutanya menjadi pedoman dalam
membuat dan menilai keputusan politik.b. Alat pemersatu masyarakat
yang mempu menjadi sumber nilai bagi proses penyelesaian konflik
yang terjadi.
Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam Pnacasila, yaitu :a.
Kedaulatan rakyatb. Republikc. Negara berdasarkan atas hukumd.
Pemerintahan yang konstitusionale. Sistem perwakilan f. Prinsip
musyawarahg. Prinsip ketuhanan
B. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIAPerkembangan demokrasi
PraOrde BaruSemenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3
november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik,
perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi
pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas.
Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik
dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki
oleh Perdana Menteri, Kabinet dan, Parlemen. Partai politik
memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses
pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik
mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah
Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik
antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik
di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua mncoba menarik pihak
pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.Kegiatan partisipasi
politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui
saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai
primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya
melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan
dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik
semata begitu juga peran militer.Akhirnya massa ini mengalami
kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai
politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap
Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan
antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar
kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya
ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan
mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis
integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh
Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan
diberlakukanya UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa
demokrasi terpimpin kini telah mulai. demokrasi terpimpin ini
secara dini dimulai dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir.
Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden
5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan
secra signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat.
Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur politik
dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang
besar PKI mulai menmperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta
oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian
mulailah pada massa orde baru.Dari uraian diatas dapat di
simpulkan, antara lain:1. Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun
bereda dalam kedaan memprihatinkan. Mengalami 25 pergantian
kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata
satu kali pergantian setiap tahun.2. Stabilitas politik sevara umum
memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat
tinggi. Konflik yang bersifat ideologis dan primordial dalam masa
20 tahun pasca merdeka.3. Krisis ekonomi. Dalam masa demokrasi
parlementer krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk
merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang
sering terjadi. Masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi
karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional
sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi.4. Perangkat
kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah
dalam proses politik menjaadikan birokrasi tidak terurus.1.
Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.Implementasi
demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas
pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang
mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan
sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini,
akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal
mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh.
Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk
menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka
dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian
menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk
masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.2.
Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)Periode kedua
pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan
menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan
konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di
Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan
dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan
rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam
proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini
diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak
pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.
Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh
konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi.
Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang
tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan
partainya maupun para pendukungnya.Demokrasi parlementer gagal
karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi
terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih
sangat lemah;(3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno
dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan
proses politik yang berjalan.3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden
Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada
partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat
orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang
memperhatikan kepentingan politik nasional secara
menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa
demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong
royong.Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat
kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu,
yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan
Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah:
menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan
lembaga legislatif dalam sistem politik nasionall menjadi
sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa
demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semnagt anti kebebasan
pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Pandangan A.
Syafii Maarif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan
Soekarno seagai Ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia
dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian,
kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah
adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu
absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin.
Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance
dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk.
2008:132-136)Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde
BaruWajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan
perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau
temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh
adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang
menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan
model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi
Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi
inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.
Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan
seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh
karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial
politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk
berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan
baru.Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan
antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru
mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom,
dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan
kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak
dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang
memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; (2)
dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai,
depolitisasai, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan
keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar
yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan
modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya
pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari
komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari
bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam
menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga
menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab
struktural.Pemberontakan G-30-S/PKI merupaka titik kulminasi dari
pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan
Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada
periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi
pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya
pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial
politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh;
dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan
keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik,
campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik,
masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi
lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru
antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan
hamper ridak pernah terjadi. Kedua, rekruitmen politik bersifat
tertutup. Ketiga, PemilihanUmum. Keempat, pelaksanaan hak dasar
waega Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114-117)Perkembangan Demokrasi
Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).Sejak runtuhnya
Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden
Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang
baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan
terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang
berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di
amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap
sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era
Orde Baru.Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan
kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek
pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga
negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan
terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan
model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan
Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di
Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang
publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua,
diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.Demokrasi
yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi
Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde
baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun
1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih
demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan
dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.
Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik
dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa
terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat
BAB IIIPENUTUP
A. kesimpulanPada intinya demokrasi adalah persamaan hak dan
kedudukan dari setiap warga negara di dalam sebuah negara yang
demokratis. Demokrasi harus ditegakkan dalam berbagai bidang, yakni
demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi hukum dan demokrasi
pjendidikan. Sedang inti demokrasi itu sendiri adalah keadilan.
Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi tanpa embel-embel
dibelakangnya, karena tiga macam denokrasi yang diterapkan di
indonesia ternyata gagal. Dengan demikian, demokrasi dalam arti
universal dan komprehensif dapat diciptakan melalui tegaknya
keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan
hukum.
B. SARANDisarankan mahasiswa yang mempelajari tentang ilmu
kewirausahaan mampu memiliki sifat-sifat seperti yang dikemukakan
di atas, agar menjadi seorang wirausawan yang handal di bidang
usaha, seperti yang diharapkan dan dalam berusaha hendaklah
mempunyai tujuan yang jelas serta ikhlas dalam melakukan
usahanya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani, Rasulan, 1998, Pancasila dan Reformasi, Makalah
Seminar Nasional KAGAMA, Juli 1998 di Yogyakarta.
http://underground-paper.blogspot.com/2013/05/makalah-birokrasi-pada-era-reformasi.htmlhttp://candra.blog.fisip.uns.ac.id/2010/10/18/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia