TUGAS KELOMPOK MANAJEMEN INDUSTRI Perusahaan Jasa Asuransi Kelompok V PTI Kelas F: Mirza H (10520244033) Lilik A.P (10520244034) Dian Puspitasari (10520244035) Cahyaningtyas R (10520244036) Yulianti (10520244037) Rizqi Haqsari (10520244038) Setyo Artanto (10520244040) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TUGAS KELOMPOK MANAJEMEN INDUSTRI
Perusahaan Jasa Asuransi
Kelompok V PTI Kelas F:
Mirza H (10520244033)
Lilik A.P (10520244034)
Dian Puspitasari (10520244035)
Cahyaningtyas R (10520244036)
Yulianti (10520244037)
Rizqi Haqsari (10520244038)
Setyo Artanto (10520244040)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013
A. Profil Perusahaan Jasa Asuransi
1. Jasa Raharja
a. Sejarah
Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk
melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan
diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan Belanda.Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang
asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan
asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun
1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan
Nasionalisasi.Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960,
namun berlaku sampai tanggal 3 Desember 1957.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK
(Perusahaan Negara Asuransi Kerugian) yang semula berdasarkan Pengumuman
Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian
Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya
disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula,
keempat PNAK yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada
tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama
PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban,
kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK
Eka Karya.
Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-
perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31
Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali
menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan yaitu “Ika Karya”.
Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan
tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya
yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.
PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan
dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di
dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:
mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi,
kecuali pertanggungan jiwa.
memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.
Pada tahun 1965, terbit Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari
1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama
“Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja”dan seluruh kekayaan,
pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK
Jasa Raharja.
Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor
perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di
dalam negeri.Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan
yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja
didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi
tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk
reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan
bermotor dan kecelakaan penumpang.Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa
Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No.
B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan
penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 1964.
Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan
Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970
tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan
bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun
1960.
Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan
Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU.
No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan
untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut
menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia,
di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari
perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk
kepentingan tersebut.Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab
sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh
perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka
dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani
oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan
usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP
No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi
Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6
November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Pada tahun 1981, anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam
Peraturan Pemerintah pendiriannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sehingga
pengaturan anggaran dasar harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49
tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.Dengan adanya perubahan nomenklatur
kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan
memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri
Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan
Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk
Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran
UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut
mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah
menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain
program asuransi sosial.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari
1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety
bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu
menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.
b. Visi dan Misi
Visi
Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan
penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan
kebutuhan masyarakat.
Misi
Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja
Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan
pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai
penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan
Usaha Milik Negara.
Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan
agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan
Perusahaan.
Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi
keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
2. JAMSOSTEK
a. Sejarah
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab
dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada
masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia
seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program
jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang
didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang,
dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,
Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang
pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP
No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang
pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU
No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya
asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan
hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977
diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial
tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta
dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang
pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995
ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi
kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan
dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen
tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat
memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam
meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative
Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek
(Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan
keluarganya.
Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya
bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam
meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan
perkembangan masa depan bangsa.
b. Visi dan Misi
Visi
Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya,
bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Misi
Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi
perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:
Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan
keluarga
Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
Negara: Berperan serta dalam pembangunan
B. Layanan Asuransi
1. Jasa Raharja
Untuk Jasa Raharja lingkup jaminannya mengikuti UU No 33 Tahun 1964 Jo PP
No 17 Tahun 1965 :
a. Korban yang berhak atas santunan
Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami
kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama
penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik
dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.
b. Jaminan ganda
Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry
di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban
diberikan jaminan ganda.
c. Korban yang mayatnya tidak diketemukan
Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan
atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.
2. JAMSOSTEK
JAMSOSTEK memiliki beberapa program asuransi sebagai berikut :
a. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya
penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan
diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga
kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
b. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu
program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi
masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah
sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan,
secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK
akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus
dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-
risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik
maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan
dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga
pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja
yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
d. Jaminan Kematian (JK)
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program
Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian
diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran
Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang
diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian
dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .
e. TK-LHK
Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan
sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara
lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
f. Jasa Konstruksi
Adalah Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur
melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal
29 September 1999
3. Perbandingan Jasa Raharja dengan JAMSOSTEK
Kalau Jasa Raharja lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu
menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana
diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964. Sedangkan kalau JAMSOSTEK
lebih fokus kepada perlindungan tenaga kerja dan menjadi mitra pengusaha.
C. Analis SWOT
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.