TUGAS IPSPERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN GURU PEMBIMBING : H. TANWIR, S. Pd KELOMPOK 6 NAMA : 1. ELOK AMALIA (9) 2. IKBAL LAJUARDI IMANI (13) 3. KHANIF FAIZIN (14) 4. RIRIS RAHAYU UTAMI (19)
next
A. Proses Kembali Ke Negara Kesatuan Republik IndonesiaPada tanggal 27 Desember 1949 Negara Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri 7 negara bagian dan 9 daerah otonom.
previous
next
Adapun 7 negara bagian RIS antara lain 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sumatera Timur Sumatera Selatan Pasundan Jawa Timur Madura Negara Indonesia Timur Republik Indonesianext
previous
9 daerah otonom antara lain1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Riau Bangka Belitung Kalimantan Barat Dayak Besar Banjar Kalimantan Tenggara Kalimantan Timur Jawa Tengahnext
previous
Negara-negara bagian diatas serta daerahdaerah otonom merupakan negara boneka(tidak dapat bergerak sendiri) adalah ciptaan Belanda. Negara-negara boneka ini dimaksudkan akan dikendalikan Belanda yang bertujuan untuk mengalahkan RI yang juga ikut didalamnya. Kedudukan golongan mereka yang setuju dengan bentuk negara serikat semakin terlihat kejahatannya ketika Sultan Hamid dan Westerling melakukan aksi pembantaian terhadap rakyat di Sulawesi Selatan dengan menggunakan APRA(Angkatan Perang Ratu Adil)previous next
Pada tanggal 9 Mei 1950 diadakan konfrensi antara wakil-wakil RIS yang juga mewakili NTT dan Sumatera Timur di Jakarta. Konferensi ini dicapai kesepakatan untuk kembali ke NKRI yang sering disebut Piagam Persetujuan, yang isinya : 1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari RIS berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 2. Penyempurnaan konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD Th. 1945previous next
B.
setiap kabinet. Pesta demokrasi rakyat tersebut baru bisa dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilihan umum dilaksanakan dalam 2 gelombang, yakni : 1. Gelombang 1, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR 2. Gelombang 2, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante (Badan Pembuat UUD) Pemilihan umum 1 tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante. Walaupun pemilu 1 berjalan lancar dan aman namun hasilnya tidak membawa perubahan bagi rakyat karena anggota DPR hanya mementingkan partainya, sedangkan Konstituante gagal menyusun UUD sehingga negara dilanda krisis politikprevious next
Pemilihan Umum 1 Tahun 1955 Di Tingkat Pusat Dan Daerah Pemilihan umum merupakan program pemerintah dar
C. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA
Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukankan konsepnya yang disebut Konsepsi Presidenyang isinya sebagai berikut: 1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpmpin. 2. Akan dibentuk Kabinet Gotong Royong yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar(PNI, NU, Masyumi, dan PKI) 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.previous next
Partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada Konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah indonesia. Gerakan-gerakan didaerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia, yang isinya : 1). Pembubaran Konstituante 2). Belakunya kembali UUD 1945 3). Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkatsingkatnya.previous next
Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bernegara. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom(Nasionalis, Agama, Komunis). Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan Ekonomi Terpimpin. Dalm bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya yang berbau barat dan dianggap sebgai bentuk jajahan baru atau Nekolim.previous next
D. Dampak Persoalan Hubungan Pusat Daerah Terhadap Kehidupan Politik Nasional Dan Daerah Sampai Awal Tahun 1960-an1. Hubungan Husat-Daerah Dengan sistem Kabinet Parlementer, kabinet tidak berumur panjang yang disebabkan oleh para partai yang saling menjatuhkan. Selain itu hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kurang harmonis karena adanya pertentangan tentang otonomi serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.previous next
2. Persaingan Golongan Agama Dan NasionalisPersaingan antara kelompok islam dan kelompok nasionalis/non-islam/sosialis mulai terasa sejak tahun 1950. partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri. Pada saat itu kabinet yang berkuasa silih berganti. Dalam waktu singkat saja dari tahu 1950-1955 terdaoat 4 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun berganti kabinet. Kabinet tersebut secara berturut-turut sebagai berikut.previous next
a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951) b. Kabinet Sukiman (26 April 1951 Februari 1952) c. Kabinet Wilopo (April 1952 2 Juni 1953) d. Kabinet Ali Sastroamidjoyo (31 Juli 1953 24 Juli 1955)
previous
next
Era perjuangan kemerdekaan Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II Garuda Pancasila, Coat Arms of Indonesia.svg Era demokrasi parlementer RIS (RI: Susanto Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Kabinet pemerintahan Indonesia
Era demokrasi terpimpin Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II Era Orde Baru Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VIIprevious
next
Era reformasi Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong
3. Pergolakan Sosial Politik Terjadinya pemberontakanpemberontakan yang merupakan pergolakan sosial politik pasca pengakuan kedaulatan sebagai berikutprevious next
a. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
previous
next
b. Pemberontakan Andi Azis
previous
next
c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
previous
next
d. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) dan Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
previous
next
Susunan kabinet 1. Perdana Menteri : Sukiman Wirjosandjojo 2. Wakil Perdana Menteri : Suwirjo 3. Menteri Luar Negeri : Achmad Subardjo 4. Menteri Pertahanan : Sewaka 5. Menteri Kehakiman : Wongsonegoro 6. Menteri Penerangan : Arnold Mononutu 7. Menteri Keuangan : Jusuf Wibisono 8. Menteri Pertanian : Suwarto 9. Menteri Perdagangan dan Perindustrian : Sujono Hadinoto 10. Menteri Perhubungan : Djuanda Kartawidjaja 11. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga : Ukar Bratakusumah 12. Menteri Perburuhan : Iskandar Tedjasukmana 13. Menteri Sosial : Sjamsuddin 14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Wongsonegoro 15. Menteri Agama : Wahid Hasjim 16. Menteri Kesehatan : J. Leimena 17. Menteri Urusan Umum : A. Pellaupessy 18. Menteri Urusan Pegawai : Pandji Suroso 19. Menteri Urusan Agraria : Gondokusomonext
Catatan 1. Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan. 2. Wongsonegoro mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 16 Juli 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun. 3. Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951. 4. a b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu back Djuanda berada di luar negeri. 5. Gondokusomo mengundurkan diri 6 Maret 1952.previous
Kabinet Wilopo masa bakti : 3 April 1952-30 Juli 1953 No Jabatan Nama Menteri 1 Perdana Menteri Wilopo Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito 2 Menteri Luar Negeri (a.i.)Wilopo 3 Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem 4 Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX 5 Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata 6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu 7 Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo 8 Menteri Pertanian Mohammad Sardjan 9 Menteri Perdagangan Sumanang 10 Menteri Perhubungan Djuanda 11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto 12 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana 13 Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto 14 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan 15 Menteri Agama Fakih Usman 16 Menteri Kesehatan J. Leimena 17 Menteri Urusan Pandji Suroso (Pegawai) next
Catatan 1. Wilopo digantikan oleh Mukarto pada 29 April 1952. 2. Hamengkubuwono IX mengundurkan diri 2 Juni 1953 dan digantikan oleh Wilopo. 3. a b Anwar Tjokroaminoto mengundurkan diri 9 Mei 1953 digantikan oleh Pandji Suroso. 4. Jabatan Menteri Urusan Pegawai ditiadakan per 11 Mei 1953.
back previous
Susunan kabinet masa bakti : 24 Maret 1956-14 Maret 1957 No Jabatan Nama Menteri 1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem Idham Chalid 2 Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani 3 Menteri Dalam Negeri Soenarjo 4 Menteri Pertahanan (a.i.)Ali Sastroamidjojo 5 Menteri Kehakiman Muljatno 6 Menteri Penerangan Soedibjo 7 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono 8 Menteri Perdagangan Barhaduddin Menteri Muda Perdagangan FF Umbas 9 Menteri Pertanian Eny Karim Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban 10 Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana Menteri Muda Perhubungan AS de Rozari 11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur 12 Menteri Agraria AA Suhardi 13 Menteri Sosial Fattah Jasin 14 Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad 15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto 16 Menteri Kesehatan Handrianus Sinaga 17 Menteri Agama Mohammad Iljas 18 Menteri Negara Djuanda(Urusan Perencanaan)
next
Rusli Abdul Wahid (Urusan Umum) Dahlan Ibrahim (Urusan Veteran) Catatan 1. Soedibjo, Sjech Marhaban, Rusli Abdul Wahid, Dahlan Ibrahim, Mohammad Roem, Jusuf Wibisono, Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, Pangeran Mohammad Nur, dan Roeslan Abdulgani diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya.
back previous
