8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
1/35
TUGAS
HUKUM KESSEHATAN
KASUS DALAM HUKUM KESEHATAN
DOSEN PENGAMPU :
Irwan, SH, MH
DI SUSUN OLEH :
RAHMI MUTIA ULFA
1
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
2/35
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
201!201"
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul
Kasus Dalam Hukum Kesehatan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kesehatan,
dengan harapan dapat memperdalam wawasan keilmuan penulis khususnya tentang
penerapan hukum kesehatan .
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dsen mata kuliah Hukum Kesehatan,
ibu !".#rwan yang telah memberi kesempatan dan bimbingan kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan tugas ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, leh karena itu
penulis mengharapkan saran serta masukan yang berman$aat dalam kesempurnaan tugas
ini.
Padang, %pril &'()
Penulis
2
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
3/35
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ######################################################################################################$$
DAFTAR ISI###################################################################################################################$$$
BAB I PENDAHULUAN################################################################################################%
%. *atar +elakang........................................................................................................
3
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
4/35
BAB I
PENDAHULUAN
A# La&ar B'(a)an*
Tujuan pembangunan di #ndnesia adalah meningkatkn kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat setiap indi-idu agar terwujud derajat kesehatan yang ptimal seperti
yang di amanatkan undangundang n &/ tahun (00& tentang kesehatan. !ewasa ini tuntutan
penerima pelayanan kesehatan terhadap pemberi pelayanan kesehatan semakin tinggi dan
sangat kmpleks bahkan cendrung kritis. Hal tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknlgi di bidang kesehatan, terutama berkenaan dengan pengbatan dan
diagnsis yang banyak menggunakan alatalat mdern yang sebelumnya tidak dikenal. 1elain
itu kesadaran hukum masyarakat dewasa ini semakin meningkat seiring dengan derasnya
araus in$rmasi.
1eperti yang kita ketahui bahwa kaidah hukum diperlukan dalam mengatur hunungan
natar manusia disegala aspek kehidupannya, sehingga tidak mengherankan pada saat ini,
masalah hukumpun memasuki bidang kesehatan. !alam menjalankan tugasnya semua tenaga
kesehatan tidak dapat melepaskan seluruh rangkaian tugas pr$esinya dari lingkup hukum
terutama hukum kesehatan. %pabila terjadi suatau peristiwa atau masalah yang melibatkantenaga kesehatan masyarakat umum menganggap bahwa pihak berwajib dapat mengelesaikan
masalah tersebut, sehingga tenaga kesehatan yang mengalami masalah dapat dijerat
keperadilan. 1ebagai cnth cnth kasus yang disampaikan dalam tugas berikut ini kita
dapat melihat hal apa saja yang dapat menjerat tenaga kesehatan dan pelanggaran serta sanksi
dan pembelaan yang dapat dilakukan leh tenaga kesehatan.
B# T++an
2ntuk mengetahui pelanggaran hukum apa saja dan tindakan serta cara penyelesaian
yang diambil dari pelanggaran yang terjadi dalam cnth kasus yang ditampilkan.
4
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
5/35
+%+ ##
PEM+%H%1%N K%121 PE*%N33%"%N H2K2M
A# KASUS 1
Ka-+-
Pasien serang wanita umur /' tahun, menderita sakit perut disertai demam selama 4
hari dan tidak bisa buang air besar.
Kemudian dengan diatur leh semuanya diperiksa di "umah 1akit 1wasta terdekat,
1etelah ditangani leh dkter umum yang jaga saat itu didiagnsa sebagai kehamilan e5tpic
yang terganggu 6KET7, dan dianjurkan untuk pname dan diarahkan untuk dirawat leh
dkter spesialis Kandungan dan Kebidanan 68bstetri dan 3ineklgi7. 8leh dkter 1pesialis
tersebut, atas perjuangan suaminya, dilakukan perasi.
Tetapi saat dilakukan pembedahan ternyata tidak ditemukan kehamilan ektpik yang
tergangg, justru yang ditemukan adalah appendi5 yang membengkak penuh nanah. 8leh
dkter 1pesialis Kandungan dan Kebidanan, appendi5 tersebut diangkat dan berhasil dengan
baik, tetapi selang beberapa hari kemudian terdengar leh kleganya dkter spesialis bedah,
dan terjadilah keributan kecil antara dkter spesialis kandungan dan kebidanan dengan dkter
spesialis bedah.
Prsedur 9 18P
Pada kasus ini, tindakan atau prsedur yang dilakukan leh dkter umum dan
dkter spesialis tidak sesuai dengan 18P, dimana kesalahan prsedur 18P yang dilakukan
yaitu:
a Pada dkter umum
!kter memeriksa pasien dan mencatat resumen medic pasien di rekam medis, tetapi
pada kasus ini dkter melakukan kesalahan dalam anamnesa pasien. 1ehingga
diagnse dari dkter umum pada pasien ini, yaitu kehamilan ektpik pada pasien initidak menderita kehamilan ektpik, tetapi diagnse yang ditegakkan adalah apendik.
+erarti disini terjadi kelalaian dalam anamnesa yang dilakukan leh dkter.
b #n$rmed cnsent
Pada kasus ini, in$rmed cnsent memang telah dilakukan leh dkter umum dan
dkter spesialis, tetapi isi dari in$rmed cnsent tersebut berbeda dengan diagnse
yang telah diungkapkan leh dkter, dimana diagnse awal leh dkter umum adalah
KET, kemudian tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dkter 8bgyn langsung
5
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
6/35
melakukan tindakan perasi, dan ternyata pasien tersebut bukan mengalami KET
melainkan apendik
c !alam pint knsultasi medis di rumah sakit
Tidak ada klabrasi pada dkter spesialis 8bgyn dengan dkter spesialis bedah.
!imana pada kasus ini saat kasus cyt seharusnya dkter spesialis bedah harus dating
dan memeriksa pasien terlebih dahulu baru dilakukan perasi. Tetapi disini tidak
dilakukan Karena dkter 8bgyn tidak knsultasi dengan dkter bedah.
1tandar Kmpetensi !kter
1tandar Kmpetensi !kter #ndnesia Tahun &'(&:
( Masalah terkait pr$esi dkter pada kasus ini:
a !kter 8bgyn Melakukan praktik kedkteran tidak sesusai dengan
kmpetensinya
b !kter 8bgyn dan dkter bedah +ertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau
dengan tenaga nn kesehatan di institusi kesehatan
c !kter 8bgyn Tidak melakukan in$rmed cnsent dengan semestinya
d !kter bgyn Tidak mengikuti prsedur perasinan standar atau standar
pelayanan mnilal yang jelas
& Kmpetensi dkter
a Pada kasus ini, dkter 8bgyn tidak mampu melakukan prsedur klinis yang
berkaitan dengan masalah kesehatan dan menerapkan prinsip keselamatan
pasien, keselamayan diri sendiri, dan keselamatan rang lain
b Melakukan prsedur diagnsis
• !kter umum dan dkter 8bgyn melakukan dan menginterpretasikan
hasil aut, all dan heter anamnesis, pemeriksaan $isik umum dan
khusus sesuai dengan masalah pasien
• !kter bgyn tidak melakukan dan menginterpretasikan pemeriksaan
penunjang dasar dan mengususlkan pemeriksaan penunjang lainnya yang
rasinal
c Tetapi pada kasus ini dkter 8bgyn melakukan tindakan medis pada
kedaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien
d Tidak melakukan tindakan medis dengan pendekatan mediklegal terhadap
masalah kesehatan yang berhubungan dengan hukum
6
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
7/35
e Tidak mengknsultasikan dan9atau merujuk sesuai dengan standar pelayanan
medis yang berlaku
$ Tidak melakukan anamnesis secara sistematis
g Tidak mempunyai teknik keterampilan dasar pengellaan in$rmasi
h Tidak sesuai dengan prinsip dan keterampilan anamnesis dan pemeriksaan
$isik, labratrium dasar, pemeriksaan penunjang lainnya.
1tandar Pelayanan Kedkteran
%dalah pedman yang harus diikuti leh dkter atau dkter gigi dalam
menyelenggarakan praktik kedkteran sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan.
Kepatuhan kepada standar dan penyangkalan 6disclaimer7:
(. !kter dan dkter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di $asilitasi pelayanan kesehatan
harus mematuhi PNPK 6Pedman N%sinal PElayanan Kedkteran7 dan 1P8
61tandar Prsedur 8perasinal7 sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya
&. Kepatuhan kepada PNPK dan 1P8 menjamin pemberian pelayanan kesehatan dengan
upaya terbaik di$asilitas pelayanan kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan
upaya atau kesembuhan pasien
/. Memdi$ikasi terhadap PNPK dan 1P8 hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan
yang memaksa atas kepentingan pasien, antara lain keadaan khusus pasien,kedaruratan dan keterbatasan sumber daya
. Mdi$ikasi PNPK dan 1P8 sebagai mana dimaksud pada ayat / harus dicatat didalam
rekam medis Tidak sesuai dengan standar pelayanan pada ayat 6(7:
!ikatakan harus mematuhi PNPK dan 1P8 sesuai dengan keputusan klinis yang
diambil. 1ementara disini dkter spesialis 8bgyn melakukan tindakan tidak sesuai dengan
keputusan klinis yang diputuskan sebelumnya, pada awalnya diputuskan akan perasi
KET, tetapi $akta yang dilakukan adalah tindakan apendik tmi. ;alaupun pada ayat 6/7,
dikatakan bleh dilakukan mdi$ikasi terhadap PNPK dan 1P8 atas dasar keadaan yang
memaksa untuk kepentingan pasien, tetapi tetap saja hal ini dilakukan diluar wewenang
dkter 8bgyn tersebut dan seharunya dilakukan klabrasi bersama dengan dkter
spesialis bedah untuk melakukan tindakan apendik tmi tersebut.
Etika Pr$esi
Kde etik kedkteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan "#
N./9Menkes91K9
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
8/35
Etik kedkteran ### tahun &''( sebagai pedman perilaku dkter, K8!EK# dari &' pasal
yang dapat dibagi menjadi 4 bagian:
(. Kewajiban umum serang dkter 60 pasal7
&. Kewajiban dkter terhadap penderita 64 pasal7/. Kewajiban dkter terhadap teman sejawat 6& pasal7
. Kewajiban dkter terhadap diri sendiri 6& pasal7
4. Penutup 6( pasal7
!alam kasus ini sudah terjadi beberapa pelanggaran dalam kde etik, antaranya :
(. Kewajiban umum serang dkter pada pasal & berbunyi : serang dkter harus
senantiasa berupaya melaksanakan pr$esinya sesuai dengan standart pr$esi yang
tertinggi
&. Kewajiban terhadap penderita pasal (( berbunyi : setiap dkter harus memberi
kesempatan kepada pasien, agar senantiasa berhubungan dengan keluarga dan
penasehatnya dalam ibadah atau dalam masalah lain
/. Kewajiban dkter terhadap teman sejawat pada pasal (4 yang berbunyi : setiap dkter
tidak bleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan
atau berdasarkan prsedur yang etis.
1anksi pr$esi
1ecara interen, rganisasi pr$esi dapat memberikan sanksi yang disepakati
bersama. !isepakati bersama kepada anggta yang melanggar. 8rganisasi yang slid
memungkinkan mengambil tindakan atas dasar pelanggaran yang dilakukan penyandang
pr$esi.
%lur Mengadu
Penyelesaian kasus ini ada & cara sebagai berikut :
(. >alur nn litigasi
a. Melalui mediasi yaitu : rangrang yang mempunyai pengaruh atau ada pihak
ketiga yang berperan serta yang termasuk diantaranya adalah :
• Kepala ruangan atau kepala instalasi
• !irektur rumah sakit
b. Negsiasi dan Knsiliasi disini ada prses mu$akat atau berdamai antara
dkter umum, dkter 8+3YN , dkter bedah, untuk mencapai kesepakatan
tersebut dibantu leh rangrang yang berepengaruh tersebut. 2ntuk
mencapai ini juga diperlukan kmunikasi yang baik.
8
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
9/35
&. >alur litigasi
a. Perdata
!ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah : masalah kerugian
6 harta benda7. !imana pekerjaaan yang dilakukan leh dkter tidak bleh
mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau
berdasarkan prsedur etis. Yang dirugikan disini adalah dkter bedah.
b. Pidana
Pada hkum pidana dikenal adanya ajaran mengenai kesalahan 6schuld7 baik
yang berupa kesengajaan 6p?et,dlus7 maupun kelalaian dari kealpaan
6culpa7. Pada kasus ini masuk dalam kelalaian. Pelanggaran yang dilakukan
dkter umum, dkter 8+Y3N yang sesuai dengan tlak ukur@ Kelalaian@
berat atau culpa lata . ketentuan yang mengatur pelanggaran pidana dalam
bentuk kelalaian ditemukan dalam hal : Terjadi kelalaian9keal$aan yang menyebabkan kematian rang lain 6pada
pasal /40 K2HP7
Terjadi kelalaian9keal$aan yang menyebabkan rang lain luka berat atau
sakit 6pasal /)' K2HP7
!alam hal tindakan dilakukan leh dkter dalam menjalankan suatu
jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan ia
dapat dicabut hak nya untuk menjalankan dan hakim dapat
memerintahkan supaya putusannya diumumkan 6pasal /)( K2HP7Pada kasus ini dkter umum dan dkter bgyn masuk pada kategri
kelalaian yaitu
Tidak melakukan diagnse atau pemeriksaan ulang
Ketika perasi berlangsung setelah diketahui kesalahan diagnse dari
Kehamilan Ektpik Terganggu ternyata %ppendiks disini tidak ada
klabrasi dengan dkter bedah.
Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undangundang kesehatan
terdapat beberapa pasal yang mengatur sebagai berikut :
(. Pasal (== ayat 6/7 22 N./) tahun &''0 tentang kesehatan :Atenaga kesehatan dan $asilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan yang
diatur dalam 22 dapat diambil tindakan administrasi berupa :
a. Peringatan secara tertulis
b. Pencabutan i?in sementara atau i?in tetap
&. Pasal // ayat 6&7 N./& tahun (00)
Atindakan disiplin dapat berupa:
a. Teguran 6lisan atau tulisan7B
b. Pencabutan i?in untuk melakukan upaya kesehatan
• Nakes juga mendapatkan perlindungan hukum tenaga kesehatan.
Tinjauan 2ndangundang N./)9&''0 Tenaga Kesehatan. 22 N.9&''0 tentang rumah sakit
9
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
10/35
PP N./&9(00) tentang Nakes
• Nakes berhak mendapatkan perlindungan hukum 6pasal &C7
• Nakes yang diduga melakukan kelalaian maka terlebih dahulu harus diselesaikan
melalui mediasi 6pasal &07
•Memiliki i?in
• Melaksanakan tugas sesuai 1P, 1P8, Etika.
• Memberikan in$rmasi dan tindakan yang dilakukan
Tupksi
!kter 1pesialis Kandungan
Melaksanakan tugas terhadap pasien dengan masalahmasalah kebidanan seperti
wanita dengan gangguan system reprduksi. Meliputi ibu dan janin selama masa
kehamilan, selama prses melahirkan dan selama peride setelah melahirkan, penyakit
penyakit system reprduksi wanita meliputi "ahim, ,-agina dan -arium.
!kter 1pesialis +edah
Melaksanakan tugas terhadap pembedahan pasien. Pembedahan disini lebih ke
umum seperti saluran cerna, abdmen dan isinya, payudara, kulit dan jaringan lunak,
kepala dan leher, pembuluh darah, endkrin, kelainan bawaan dan tumr.
Pendelegasian ;ewenang
Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan tugas tenaga kesehatan kepada
tenaga kesehatan lain yang dilakukan secara tertulis. !alam kasus ini pendelegasian
wewenang seharusnya dilakukan dari dkter spesialis kandungan ke dkter spesialis
bedah. Pendelegasian memperhatikan wewenang dari si penerima delegasi. 1esuai dengan
syarat pendelegasian wewenang bahwa dkter spesialis bedah memilki kmpetensi untuk
melakukan prsedur pembedahan atau perasi apendiks. +erawal dari kelalaian dkter
spesialis kandungan yang tidak melakukan prsedur pemeriksaan untuk memastikan
diagnse pasien yang dikirim leh dkter umum untuk menentukan prsedur tindakan
berikutnya, maka keadaan darurat yang dialami setelah perasi atau pembedahan
dilakukan adalah klabrasi dengan dkter spesialis bedah untuk pendelegasian
wewenang. >ika seandainya dkter bedah tidak ditempat atau tidak bisa menuju ketempat
perasi makak pendelegasian tertulis dari dkter bedah kepada dkter spesialis
kandungan dapat dilakukan.
%*2" 91KEM%
!kter umum
10
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
11/35
merujuk
dkter kebidanan
rujukan Pendelegasian
!kter 1pesialis +edah
Hal hal yang diperhatikan dalam negsiasi
Negsiasi sebagai suatu $ungsi dan sarana. #stilah negsiasi sebenarnya berawal
dari dunia diplmasi, yaitu dunia yang digeluti leh para diplmat 6dubes, duta, kuasa
usaha, knsul, dll7 dalam melakukan kegiatan sesuai kepemtingan negaranya di Negara
mana mereka bertugas.
Kata kunci negsiasi, Apersetujuan yang dapat diterima leh para pihak@. Kata
kunci ini berlaku bagi berbagai macam negsiasi.
1trategi negsiasi yang dipakai adalah:
( Negsiatr harus tahu persis target 6bjekti$7 yang ingin dicapai, artinya kedua belah
pihak sudah mempunyai target9tujuan yaitu memecahkan kasus yang terjadi
& Negsiatr harus memmiliki wewenang untuk melakukan negsiasi. %rtinya semua
pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik dari dkter bedah maupun dkter 8bgyn
berhak ikut negsiasi
/ Negsiatr harus mendalami masalahmasalah yang dirundingkan dengan baik Negsiatr harus mengenali mitra rundingnya dengan baik
4 Negsiatr harus memahami halhal prinsip dan bukan prinsip
Prinsip dasar negsiasi adalah
( Perlunya kejelasan kapasitas, psisi, tritas, dan kewenangan negsiatr
& Mengutamakan kepentingan rganisasi, lembaga atau perusahaan yang diwakili
ketimbang kepentingan paham dan eg pribadi
/ Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan
Kmunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan
4 Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang bernegsiasi
) Prinsip menangmenang 6winwin7
!alam negsiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegsiasi untuk
mendapatkan titik temu dalam bernegsiasi dan menguntungkan kedua belah pihak
adalah kedua b elah pihak menggunakan prinsip menangmenang yang memberikan
kesempatan pada lawan negsiasi untuk menang, bukan menang sendiri. !engan
menerapkan prinsip dan strategi ini diharapkan bisa saling menguntung kedua belah
pihak.
"ekam Medik
11
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
12/35
( "ekam medis pasien rawat jalan yang dilakukan leh dkter umum seharusnya
dengan kenyataan :
a #dentitas pasien
b Tanggal dan waktu
c %namnesis : sakit perut disertai demam selama 4 hari dan tidak bisa buang air
besar
d Hasil pemeriksaaan $isik dan penunjang medis: dari hasil pemeriksaan $isik dan
anamnesis tidak ada yang ciri atau tanda yang mengarah kepada kehamilan bahkan
KET
e !iagnse
!iagnse ditegakkan tanpa dasar yang kuat, seharusnya dilakukan terlebih dahulu
pemeriksaan $isik yang lebih mendetile seperti:
• 2kuran perut 6bagian rahim7 yang membesar dicurigai tidak +%+ selama 4 hari
dan sehingga lebih memungkinkan masalah berada di usus bukan uterus
• Pemeriksaan gineklgi tidak dilakukan
• Pemeriksaan penunjang seperti cek labratrium dan 213 tidak dilakukan
$ "encana penatalaksanaan 9 tripment planning
g Pengbatan dan atau tindakan
h Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
i 2ntuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan dntgram klinik dan
j Persetujuan tindakan bila perlu
& "ekan medis pasien gawat darurat yang dilakukan leh dkter 8bgyn. !ata untuk
pasien gwat darurat yang harus dimasukkan dalam medical recrd sekurang
kurangnya antara lain:
a #dentitas pasien
b Kndisi saat pasien tiba disarana pelayanan kesehatan
c #dentitas pengantar pasien
d Tanggal dan waktu
e Hasil anamnesa
$ Hasil pemeriksaan $isik dan penunjang medis
g !iagnsis
h Pengbatan dan atau tindakan
12
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
13/35
i "ingkasan kndisi pasien sebelum meninggalklan pelayanan unit gawat darurat
dan rencana tindak lanjut
j Nama dan tanda tangan dkter yang memberikan pelayanan
k 1arana transprtasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan kesarana
pelayanan kesehatan lain
l Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
#n$rmed Dnsent
#n$rmed cnsent yang diberi leh dkter umum belum jelas, yang didahului leh
$rmulir in$rmed cnsent yang penting dan sangat menlng pada saat perlindungan
hukum, tetapi penandatanganan $rmulir in$rmed cnsent itu tdak mencukupi atas
semua in$rmasi. Yang akan dilakukan tindakan kesehatan. Yang paling penting sekali
adalah mengadakan diskusi yang rinci dengan pasien atau keluarga pasien, dan
didkumentasi di dalam rekam medis.
Pemberian in$rmasi kepada pasien berdasarkan pasa 24 22PK 6Permenkes
4=49(0=07 memberikan batasan minimal in$rmasi selayaknya diberikan kepada pasien
yaitu:
(. !iagnsis dan tata cara tindakan medis
&. Tujuan tindakan medis yang dilakukan/. %lternati-e tindakan lain dan resiknya
. "esik dan kmplikasi yang mungkin terjadi
4. Prgnsis terhadap tindakan yang dilakukan
Melakukan in$rmed cnsent kepada pasien atau keluarga harus dengan bahasa
yang dimengerti 6bahasa yang sederhana tanpa istilahistilah medis7. !alam kasus ini
dkter belum sepenuhnya memberikan in$rmed cnsent kepada pasien atau keluarga.
Terbukti pada saat dilakukan tindakan pembedahan ternyata tidak ditemukan kehamilan
ektpik terganggu, justru ditemukan adalah apendik dan dkter spesialis 8bgyn malah
melakukan tindakan pembedahan apendik.
1edangkan menurut permenkes &0' tahun &''= pasal C menjelaskan isi in$rmed
cnsent adalah
(. !iagnsis dan tata cara kedkteran
&. Tujuan tindakan kedkteran yang dilakukan
/. %lternati-e tindakan lain dan resiknya
. "esik dan kmplikasi yang mungkin terjadi
13
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
14/35
4. Prgnsis terhadap tindakan yang dilakukan
). Perkiraan pembiayaan
T'(aa. S&a//! I'n&$/$)a-$ Ma-a(a.
#denti$ikasi masalah :
a7 !r.umum salah diagnse
1eharusnya sebelum dirujuk ke dr.1p83, dr umum harus mendiagnsa dengan tepat
sesuai dengan 18P untuk mendiagnsa sehingga tidak terjadi kesalahan diagnse
kepada pasien yang menyebabkan malpraktek
b7 !r.1p83 tidak melakukan periksa ulang sesuai dengan 18P
1eharusnya disini dkter 1p83 melakukan kembali periksa ulang sesuai dengan 18P
yang ada. Tidak hanya menerima lapran dari dr.umum saja sehingga tidak terjadi
kesalahan diagnse yang akhirnya berujung pada malpraktik.
c7 #n$rmed cnsent tidak jelas dan kmunikasi tidak jelas
1eharusnya sebelum melakukan tindakan perasi kepada pasien dkter yang
bersangkutan harus melakukan in$rmed cnsent terlebih dahulu dan menjelaskan
kepada pasien tindakan apa yang harus dilakukan terhadap dirinya. 1erta dkter 1p83
seharusnya melakukan klabrasi dengan dkter spesialis bedah untuk tindakan
perasi appendik yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi masalah.
d7 #n$rmed cnsent tidak sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan
!iawal in$rmed cnsent yang diketahui pasien dia akan diperasi leh dkter 1p8g
dengan diagnse yang ditegakkan leh dkter umum adalah perasi KET, ternyata
pada saat perasi ditemukan appendik yang bengkak dan bernanah, ternyata pasien
tidak mengetahui sebelumya, sehingga antara dkter dan pasien tidak ada in$rmed
cnsent tindakan apa yang dilakukan kepada pasien.
e7 Pekerjaan bgyn melakukan tindakan bedah
1eharusnya pada saat melakukan perasi appendik dkter bgyn harus melakukan
klabrasi dengan dkter bedah 6bisa -ia tele$n7 masalah apa yang terjadi pada
pasien tersebut. !kter bgyn seharusnya tidak melakukan pekerjaan sendiri yang
dapat menyebabkan keributan kecil antara dkter bgyn dengan dkter spesialis
bedah.
$7 !kter bgyn tidak klabrasi dengan dkter bedah
1eharusnya dkter bgyn harus berklabrasi dengan dkter spesialis bedah dalam
melakukan tindakan perasi appendik karena perasi appendik bukan wewenang
dkter bgyn untuk melakukan tindakan tersebut. ;alaupun diagnse sebelumnya
adalah KET tapi pada saat perasi ditemukan appendik yang membengkak dan
bernanah dari bgyn seharunya berklabrasi -ia tele$n dengan dkter bedah
g7 Kmunikasi antar pr$esi tidak baik
14
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
15/35
Kmunikasi antara dkter bgyn dan dkter bedah tidak baik sehingga melakukan
tindakan perasi kepada pasien dkter bedah tidak mengetahuinya. >adi selang
beberapa hari baru terdengar leh klega dkter bedah dan terjadilah keributan kecil
antara dkter bgyn dan dkter bedah
h7 Mal prektek dkter umum dan dkter 1p83
!iagnse yang ditegakkan leh dkter umum salah karna tidak sesuai dengan 18P,
setelah dirujuk ke dkter 1p83 tidak melakukan pemerisaan kembali diagnse itu
betul apa salah, dkter 1p3 langsuang melakukan tindakan perasi, sehingga pada
saat perasi ternyata bukan KET tetapi appendik yang membengkak dan bernanah.
>adi disini salah dignsa yang dilakukan leh dkter umum dan dkter 1p83 bisa
disebut mal praktek, mencakup kesalahan dagnsa.
2paya Hukum
2paya hukum adalah upaya yang diberikan 2ndang2ndang kepada seserang
atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. +anding merupakan salah
satu upaya hukum biasa yang dapat diminta leh salah satu atau kedua belah pihak yang
berperkara terhadap sesuatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding
bilamerasa tidak puas dengan isi Putusan Negeri 6PN7 kepada pengadilan tinggi melalui
pengadilan negeri dimana putusan tersebut putusan tersebut dijatuhkan.
Pada kasus ini, dkter spesialis 8bgyn berhak mengajukan banding bila
seandainya putusan dari pengadilan negeri dianggap tidak sesuai dengan yang
seharusnya. 2paya banding ini harus dilakukan dkter spesialis 8bgyn ( hari sejak
putusan dibacakan. Ketentuan ini diatur dalam pasal C ayat ( dan & 2ndang2ndang
N.&'9(0C dan pasal ) 2ndang2ndang N.( tahun (0=4.
Prsedur atau langkahlangkah yang harus ditempuh dkter spesialis 8bgyn
tersebut:
( Membayar lunas biaya permhnan banding
& Mengajukan permhnan secara tertulis atau lisan
/ Panitera pengadilan negeri membuat akte banding dan mencatat dalam register induk
perkara
Permhnan banding diterima pihak lawan9dkter spesialis bedah
4 Para pihak diberikan kesempatan untuk melihat surat atau berkas perkara di PN
!isiplin
15
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
16/35
Merupakan aturanaturan dan9atau ketentua penerapan keilmuan dalam
melaksanakan pelayanan yang harus diikuti leh dkter.
Penegakan !isiplin
Merupakan penegakan aturanaturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan
dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti leh dkter. !isini dkter melanggar
disiplin kedkteran, keputusan knsil kedkteran #ndnesia N (C9KK#9KEP9F###9&'')
yang ada pada bab ### mengenai bentuk pelanggaran disiplin kedkteran, tidak merujuk
pasien kepada dkter yang memiliki kmpetensi sesuai.
2paya pewujudan dapat tidak dilakukan bila:
(. Kndisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk
&. Keberadaan dkter yang sesuai9 yang dimaksud sulit untuk dijangkau atau
didatangkan
/. %tas kehendak pasien
!asarnya ada pada:
• 22 N &0 Tahun &'' tentang Praktek Kedkteran Pasal 4( b
Etika
Pengaduan Masalah Etika !alam "umah 1akit
"umah sakit merupakan suatu lembaga yang merupakan bagian dari system
pelayanan kesehtan yang menjalankan rawat inap, rawat jalan,dan rehabilitasi berikut
segala penunjangnya. !alam rumah sakit memiliki tim etika rumah sakit 6TE"17, ters
berusaha menyelesaikan masalah etika yang terjadi di dalam rumah sakit. TE"1 bertugas
untuk membantu para dkter perawat dan anggta tim kesehatan dirumah sakit dalam
menghadapi masalah Gmasalah etika.
Man$aat TE"1 antara lainnya :
(. TE"1 merupakan sumber in$rmasi yang rele-an untuk penyelesaian masalah etika
dirumah sakit.
&. Masalahmasalah etika dapat diidenti$ikasi sehingga TE"1 sekaligus dapat
memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.
/. TE"1 member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan atau tidak
meneruskan maslah etika melalui pengadilan
16
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
17/35
B# P'r&anaan Ka-+-
1. Langkah-langkah hukum yang terbaik saudari pilih dalam memecahkan persoalan
ini (atas keributan kecil antar profesi)?
*angkahlangkah hukum yang terbaik dalam memecahkan masalah 6keributan kecil
antar pr$esi7
Menyiapkan telaah
6legal pinin7 lingkup bikratis
Penanganan kasus
Nn litigasi *itigasi
Telaah
Kumpulan data9in$ lengkap
#ndenti$ikasi pkk masalah yang dipersalkan
"umuskan $akta$akta yang dipersalkan
Kaji peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah
yang dipersalkan
1usun telaah secara sisteatis, lgis, dilengkapi saran tindak lanjut
>alur
Nn litigasi litigasi
Mediasi perdata Negsiasi T2N
Knsiliasi 6si$at take and gi-e7 pidana
2. Setelah memilih langkah-langkah hukum yang saudara anggap terbaik kemudian
proses dan prosedur apa yang saudari harus lakukan sesuai dengan pilihan
saudari?
Prsedur yang dilakukan
Mediasi negsiasi knsilasi jalur litigasi
Mediasi Melibatkan 8rang +erpengaruh 6Majelis Etika "s7
a. !alam prses mediasi dilakukan prses penengahan masalah antara pr$esi
spesialis kandungan dan spesialis bedah untuk dapat ditemukan slusi perdamaian
dan masalah. >ika jalur medias tidak dapat menghasilkan jalan tengah atau slusi
maka masuk kejalur negsiasi.
negsiasi
b. Negsiasi sebagai suatu $ungsi dan sarana. #stilah negsiasi sebenarnya berawal
dari dunia diplmasi, yaitu dunia yang digeluti leh para diplmat 6dubes, duta,
17
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
18/35
kuasa usaha, knsul, dll7 dalam melakukan kegiatan sesuai kepemtingan negaranya
di Negara mana mereka bertugas.
Kata kunci negsiasi, Apersetujuan yang dapat diterima leh para pihak@. Kata
kunci ini berlaku bagi berbagai macam negsiasi. 1trategi negsiasi yang dipakai
adalah:
(. Negsiatr harus tahu persis target 6bjekti$7 yang ingin dicapai, artinya kedua
belah pihak sudah mempunyai target9tujuan yaitu memecahkan kasus yang
terjadi
&. Negsiatr harus memmiliki wewenang untuk melakukan negsiasi. %rtinya
semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik dari dkter bedah maupun
dkter 8bgyn berhak ikut negsiasi
/. Negsiatr harus mendalami masalahmasalah yang dirundingkan dengan baik
. Negsiatr harus mengenali mitra rundingnya dengan baik
4. Negsiatr harus memahami halhal prinsip dan bukan prinsip
Prinsip dasar negsiasi adalah
(. Perlunya kejelasan kapasitas, psisi, tritas, dan kewenangan negsiatr
&. Mengutamakan kepentingan rganisasi, lembaga atau perusahaan yang
diwakili ketimbang kepentingan paham dan eg pribadi
/. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan. Kmunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan
4. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang
bernegsiasi
). Prinsip menangmenang 6winwin7
!alam negsiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegsiasi untuk
mendapatkan titik temu dalam bernegsiasi dan menguntungkan kedua belah
pihak adalah kedua b elah pihak menggunakan prinsip menangmenang yang
memberikan kesempatan pada lawan negsiasi untuk menang, bukan menang
sendiri. !engan menerapkan prinsip dan strategi ini diharapkan bisa saling
menguntung kedua belah pihak.
>ika prses negsiasi tidak dapat dijalani dengan baik maka dilibatkan jalur
knsilasi.
c. Prinsip dar prsedur knsilasi adalah penggantian kerugian melalui take and gi-e.
>adi pihak yang merugikan harus membayar ganti rugi kepada pihak yang merasa
dirugikan.
>ika prses nn ligase tidak dapat dilalui dengan baik maka masuk kejalur litigasi,
melalui:#. Perdata dan pidana
18
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
19/35
Penyelesaian kasus ini ada & cara sebagai berikut :
/. >alur nn litigasi
c. Melalui mediasi yaitu : rangrang yang mempunyai pengaruh atau
ada pihak ketiga yang berperan serta yang termasuk diantaranya adalah:
Kepala ruangan atau kepala instalasi
!irektur rumah sakit
d. Negsiasi dan Knsiliasi disini ada prses mu$akat atau berdamai antara
dkter umum, dkter 8bgyn , dkter bedah, untuk mencapai
kesepakatan tersebut dibantu leh rangrang yang berepengaruh
tersebut. 2ntuk mencapai ini juga diperlukan kmunikasi yang baik.
. >alur litigasi
c. Perdata
!ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah : masalah
kerugian 6 harta benda7. !imana pekerjaaan yang dilakukan leh dkter tidak bleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan
persetujuan atau berdasarkan prsedur etis. Yang dirugikan disini
adalah dkter bedah.
d. Pidana
Pada hkum pidana dikenal adanya ajaran mengenai kesalahan 6schuld7
baik yang berupa kesengajaan 6p?et,dlus7 maupun kelalaian dari
kealpaan 6culpa7. Pada kasus ini masuk dalam kelalaian. Pelanggaran
yang dilakukan dkter umum, dkter 8bgyn yang sesuai dengan tlak
ukur@ Kelalaian@ berat atau culpa lata . ketentuan yang mengatur
pelanggaran pidana dalam bentuk kelalaian ditemukan dalam hal :
Terjadi kelalaian9keal$aan yang menyebabkan kematian rang lain
6pada pasal /40 K2HP7
Terjadi kelalaian9keal$aan yang menyebabkan rang lain luka berat
atau sakit 6pasal /)' K2HP7
!alam hal tindakan dilakukan leh dkter dalam menjalankan suatu
jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertigadan ia dapat dicabut hak nya untuk menjalankan dan hakim dapat
memerintahkan supaya putusannya diumumkan 6pasal /)( K2HP7
Pada kasus ini dkter umum dan dkter bgyn masuk pada kategri
kelalaian yaitu
Tidak melakukan diagnse atau pemeriksaan ulang
Ketika perasi berlangsung setelah diketahui kesalahan diagnse
dari Kehamilan Ektpik Terganggu ternyata %ppendiks disini tidak
ada klabrasi dengan dkter bedah.
##. T2N dan 2ndangundang kesehatan
19
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
20/35
Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undangundang
kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur sebagai berikut :
/. Pasal (== ayat 6/7 22 N./) tahun &''0 tentang kesehatan :
Atenaga kesehatan dan $asilitas pelayanan kesehatan yang melanggar
ketentuan yang diatur dalam 22 dapat diambil tindakan
administrasi berupa :
c. Peringatan secara tertulis
d. Pencabutan i?in sementara atau i?in tetap
. Pasal // ayat 6&7 N./& tahun (00) Atindakan disiplin dapat berupa:
c. Teguran 6lisan atau tulisan7B
d. Pencabutan i?in untuk melakukan upaya kesehatan
• Nakes juga mendapatkan perlindungan hukum tenaga
kesehatan.
Tinjauan 2ndangundang N./)9&''0 Tenaga Kesehatan.
22 N.9&''0 tentang rumah sakit
PP N./&9(00) tentang Nakes
• Nakes berhak mendapatkan perlindungan hukum 6pasal &C7
• Nakes yang diduga melakukan kelalaian maka terlebih dahulu
harus diselesaikan melalui mediasi 6pasal &07
• Memiliki i?in
• Melaksanakan tugas sesuai 1P, 1P8, Etika.
• Memberikan in$rmasi dan tindakan yang dilakukan
>ika prses sudah masuk kemeja hijau maka prses peradilan dilaui, jika
pihak yang dituntut tidak menerima kesalahan9 tuntutan, dapat
mengajukan banding.
3. erkaitan dengan kasus tersebut diatas ! tidakan apa yang harus dilakukan oleh
dokter spesialis kandungan dan kebidanan?
Tindakan yang harus dilakukan dkter kandungan
Periksa ulang hasil rujukan 6sesuai dengan 18P penerimaan pasien7
#n$rmasi kekeliruan diagnse pada keluarga pasien
#n$rmasi tindakan yang seharusnya kepada yang berwenang9dkter bedah
Mendelegasikan wewenang ke dkter beda
*angkah diatas dijelaskan sebagai berikut:
(. Periksa ulang hasil rujukan
+erdasarkan standar perasinal prsedur pelayanan rumah sakit, setip pasien yang
masuk atau dirujuk wajib melakukan pemeriksaan ulang melalui anamnesis,
pemeriksaan $isik dan pemeriksaan penunjang. !alam kasus ini dkter spesialis
seharusnya melakukan pemeriksaan anamnesa sesuai dengan keluhan yang dialami
pasien dan melakukan pemeriksaan $isik untuk memastikan diagnsis KET atau
20
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
21/35
diagnsis lainnya, didukung dengan pmerksaan penunjang, labratrium, dengan
memastikan adanya kadar HD3 dalam urine, 213 untuk melihat kebenaran KET.
>ika semua data pendukung diagnse sudah didapatkan, rumusan diagnse dapat
disusun untuk menentukan tndakan yang akan dilakukan baik secara mandiri,
klabrasi atau rujukan.
&. #n$rmasi kekeliruan diagnse kepada pasien9keluarga pasien
Pasien dan keluarga berhak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan tindakan
apa yang akan dilakukan pada pasien. !ala hal ini kekeliruan diagnse dan
perubahan tindakan medis yang akan dilakukan harus diketahui dan disetujui leh
pasien dan keluarga.
/. #n$rmasikan tindakan yang seharusnya kepada yang berwewenang9dkter bedah
dan mendeegasikan wewenang.
Ketika dkter spesialis kandungan menemukan kasus atau tindakan yang bukan
merupakan wewenangnya9wewenang pr$esi lain, maka seharusnya dkter
spesialis kebidanan melakukan rujukan9pendelegasian wewenang kepada dkter
bedah secara tertulis, meskipun diawal dengan telepn. >ika dkter spesialis bedah
tidak berada ditempat atau tidak dapat menuju ketempat perasi, maka dalam
keadaan darurat dkter spesialis kebidanan bleh melakukan tindakan setelah ada
pendelegasian dari dkter bedah.
. Mendelegasikan wewenang ke dkter bedah
Ketika mengetahui kasus ini bukan merupakan kasus bstetric, maka langkah
selanjutnya yang bisa dlakukan leh dkter spesialis kebidanan adalah
mendelegasikan wewenang kepada dkter spesialis bedah. Prses ini dapat dimulai
dengan menelpn atau menghubungi dkter spesialis bedah yang sedang bertugas.
". #pa yang dilanggar oleh dokter spesialis kebidanan berkaitan kasus tersebut
diatas?
Yang dilanggar adalah kde etik pr$esi kedkteran
Kde etik kedkteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan "#
N./9Menkes91K9
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
22/35
!alam kasus ini sudah terjadi beberapa pelanggaran dalam kde etik, antaranya :
(. Kewajiban umum serang dkter pada pasal & berbunyi : serang dkter harus
senantiasa berupaya melaksanakan pr$esinya sesuai dengan standart pr$esi yang
tertinggi&. Kewajiban terhadap penderita pasal (( berbunyi : setiap dkter harus memberi
kesempatan kepada pasien, agar senantiasa berhubungan dengan keluarga dan
penasehatnya dalam ibadah atau dalam masalah lain
/. Kewajiban dkter terhadap teman sejawat pada pasal (4 yang berbunyi : setiap
dkter tidak bleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan
persetujuan atau berdasarkan prsedur yang etis
$. %erhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan!
kemana kasus tersebut dilaporkan! dan siapa yang harus dilaporkan?
Kasus dilapran ke majelis etik pr$esi rumah sakit dan pr$esi #!# yang harus
dilaprkan direktr rumah sakit. "umah sakit merupakan suatu lembaga yang
merupakan bagian dari system pelayanan kesehtan yang menjalankan rawat inap, rawat
jalan,dan rehabilitasi berikut segala penunjangnya. !alam rumah sakit memiliki tim
etika rumah sakit 6TE"17, ters berusaha menyelesaikan masalah etika yang terjadi di
dalam rumah sakit. TE"1 bertugas untuk membantu para dkter perawat dan anggta
tim kesehatan dirumah sakit dalam menghadapi masalah Gmasalah etika.
Man$aat TE"1 antara lainnya :
a. TE"1 merupakan sumber in$rmasi yang rele-an untuk penyelesaian masalah
etika dirumah sakit.
b. Masalahmasalah etika dapat diidenti$ikasi sehingga TE"1 sekaligus dapat
memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.
c. TE"1 member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan atau tidak
meneruskan maslah etika melalui pengadilan
&. #pa kemungkinan sangsi yang dapat diberikan kepada dokter spesialis kebidanan
yang telah melakukan pelanggaran hukum dan siapa yang ber'enang
memberikan sangsi?
1anksi yang didapat disesuaikan dengan hasil mu$akat
1anksi pr$esi 1ecara interen, rganisasi pr$esi dapat memberikan sanksi yang
disepakati bersama. !isepakati bersama kepada anggta yang melanggar. 8rganisasi
22
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
23/35
yang slid memungkinkan mengambil tindakan atas dasar pelanggaran yang
dilakukan penyandang pr$esi.
B# KASUS II
Ka-+-
1erang caln legislati$ berinisial Mr. A
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
24/35
b. Pasal &= ayat 6(7
untuk kepentingan hukum, nakes wajib melakukan pemeriksaan atas permintaan
penegak hukum dengan biaya di tanggung negara.
c. Pasal &= ayat 6&7
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 6(7 didasarkan pada kmpetensi dan
kewenangan sesuai dengan bidang dan keilmuan yang dimiliki.
Yang dilanggar pihak "umah 1akit adalah
a. Malpraktik : yaitu berupa kelalaian dari serang dkter yang salah melakukan
diagnsis terhadap pasien yaitu menyatakan bahwa pasien Mr.< terdiagnsis H#F
berdasarkan hasil labr
b. "umah 1akit melanggar etika rumah sakit karena sebelum memberikan hasil
pemeriksaan, sebaiknya pihak "umah 1akit hendaknya melakukan pertemuan dengan
pihak induk rganisasi partai agar hasil pemeriksaan tidak dupublikasikan didepan
umum9$rum terbuka karena hasil pemeriksaan tersebut bersi$at rahasia.
%rgumentasi hukum
d. 2ndangundang N./) Tahun &''0, pasal &0
!alam hal tenaga kesehatan di duga melakukan kelalaian dalam menjalankan
pr$esinya. Kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
2. erkaitan dengan niat caleg untuk menggugat *umah Sakit , melalui penasehat
hukumnya! apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak *umah Sakit?
(. *angkah G langkah yang dilakukan leh pihak "umah 1akit jika digugat leh Mr.@
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
25/35
Mr.< di diagnsis H#F psiti$ 6I7
h7 Pengbatan 9 tindakan
i7 Nama dan tanda tangan dkter yang memeriksa Mr.<
b. #denti$ikasi pkk masalah yang di persalkan:
Hasil labratrium menyatakan Mr.< H#F psiti$ 6I7
c. "umusan $akta$akta yang dipersalkan:
(7 Hasil pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan prsedur dan hasilnya pun
sudah diberikan ke induk rganisasi partai selaku pemberi rekmendasi pada
Mr. < untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
&7 Mr.< telah mengatahui hasil tersebut.
Kajian peraturan9 ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang di
persalkan adalah sesuai dengan 22 n. tahun &''0 Tentang "umah 1akit yakni :
"umah 1akit yang telah melakukan kewajiban yang sesuai prsedur, diantaranya
Pasal &0 yang berbunyi :
Menyelenggarakan rekam medis
Melaksanakan etika rumah sakit
Memberikan in$rmasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada
masyarakat
d. 1usunan telaahan secara sistematis, lgis, dilengkapi saran tindak lanut
Penanganan kasus:
a. >alur nn litigasi 6luar peradilan7
(7 Mediasi
Pihak "umah 1akit Y dengan Mr.< membicarakan permasalah tersebut dengan
alur perdamaian.
Hal ini sesuai dengan pasal &0 22 n./) tahun &''0: dalam hal tenagakesehtan diduga melakukan kelalaian dalam menalnkan pr$esinya, kelalaian
tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
&7 Negsiasi
1etelah pihak "1 melakukan alur mediasi dengan Mr. < maka langkah
berikutya melakukan langkah negsiasi yang dimana pihak "1 dan Mr <
mencapai sebuah kesepakatan, tanpa merugikan kedua belah pihak. Yang dimana
negsiasi terdapat pada pasal ) ayat & 22 N /' tahun (000.
25
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
26/35
3. Seandainya peluang untuk negosiasi terbuka! apa saa yang perlu diperhatikan oleh
*umah Sakit , agar negosiasi tidak gagal ?
1eandainyapeluang negsiasiterbuka,halataulangkah yang perludiperhatikanlehrumah
sakit AY@ agar negisiasitidakgagaladalah:
Terdapat & pendekatanataustrategidalambernegsiasi
a. Integrative bargaining strategy 6 strategitawarmenawarintegrati$ 7.
Yaituperundingan yang terjadikarenakesepakatan yang disetujuilehkeduabelah
pihakdengansalingmenguntungkan.
b. Distributive bargaining strategy 6 strategitawarmenawar yang distributi$ 7
Yaitusebuahkelmpkmenginginkanmenangdantentusajakelmpklainnyaakandi
kalahkan.
*angkah pertama dalam melakukan negisiasi adalah :
(. Perencanaan, yaitu: merencanakan sasaran negsiasi dan memperjelas prses
negsiasi.
&. Tahap implementasi, yaitu : tahapan tindakan yang diperlukan agar mencapai
sukses dalam bernegsiasi. #mplementasi negsiasi memiliki beberapa
kmpnen penting:
a. Taktik cara anda
b. Taktik berkerja sama
c. Taktik tidak terjadi apaapa.d. Taktik melang ke tujuan lain.
/. Tahap penijauan negsiasi, yaitu : tahapan setelah berlangsungnya suatu prses
negsiasi.
Kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegsiasi:
(. Persiapan yang baik
&. +erlatih
/. Menggambarkan psisi. Membuat usulan
4. Penawaran
). Persetujuan
". #pabila langkah negosiasi gagal! upaya apa yang perlu dilakukan *umah Sakit?
Ketika langkah negsiasi dianggap gagal upaya yang dapat dilakukan rumah sakit Y
adalah :
2paya knsiliasi 9 perdamaian dimana antara pihak rumah sakit Y dan pihak Mr. < setuju
untuk meman$aatkan jasa serang knsiliatr yang kemudian bertemu dengan pihak G
26
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
27/35
pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka.yang mana
knsiliatr di sini tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi
G saksi tetapi mencari titik temu dari perbedaan pandangan dari sisi rumah sakit maupum
Mr. ika knsiliasi dianggap gagal maka upaya rumah sakit selanjutnya adalah berupa upaya
dijalur litigasi atau penyelesaian kasus dijalur hukum 6 didalam pengadilan.dasar hukum
rumah sakit yang menempuh jalur peradilan perdata adalah : pasal /' tentang Hak rumah
sakit pada pint 6 $ 7 22 N Tahun &''0 yakni : mendapatkan perlindungan hukum
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
$. #pakah anda yakin dalam gugatan caleg ini *umah Sakit , akan menang ! kalau
yakin elaskan alasan hukumnya+
"umah 1akit AY@ dalam kasus ini terhadap gugatan Mr. A
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
28/35
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada rang lain,
mewajibkan rang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti
kerugian.
&7Pasal (/)) K2HP,
Perdata menyebutkan setiap rang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena kelalaian 9 kurang hatihati
/7Pasal (/)) K2HP,
1erang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan rangrang yang menjadi tanggungannya.
c. Daleg memiliki alasanalasan gugatan yang kuat untuk menuntut rumah sakit Y. salah
satunya yaitu dengan mengemukakan hasil pemeriksaan H#F 9%#!1 !ari rumah sakit
.
C# KASUS III
Ka-+-
Ny 1.% umur (0 tahun pada tanggal (0 8ktber (0= sekitar jam (0.'' datang
sendiri kerumah bidan 1, dengan keluhan bahwa haidnya terlalu banyak darah dan minta
bat penstp darah dan sekaligus bat tambah darah.
1etelah memeriksa mata dan lidahnya, bidan itu yakin bahwa pasiennya memang
kurang darah lalu ia memberikan suntikan A*i-er e5trtact (,4 ml@, ternyata suntikan ini
menimbulkan reaksi 1yk %na$ilatik, timbul gatalgatal serius diseluruh tubuh, reaksi
tidak terduga ini leb +idan 1 diatasi dengan memberikan suntikan Dymadril ',4 ml,
disamping itu krban diberi minum air gula, tetapi pasien tetap muntahmuntah sehingga
bidan memutuskan untuk dibawa kerumah sakit yang prasarananya lebih lengkap yang
jaraknya dari rumah bidan 1 cukup jauh, namun nyawa pasien tidak bias ditlng lagi.
P'r&anaan Ka-+-
1. #pakah bidan bertindak sesuai dengan kompetensinya? /elaskanalas dan hukumnyaMenurut Keputusan Menteri kesehatan "# /)09MENKE191K9###9&''C, praktek kebidanan
dikatakan baik apabila memenuhi standar kmpetensi sebagia berikut :
a. 1T%N!%" K8MPETEN1# +#!%N
Kmpetensi ke ( : +idan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari
ilmuilmu ssial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan
yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan
keluarganya.
b. P"% K8N1EP1#, K+, !%N 3#NEK8*83#
28
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
29/35
Kmpetensi ke& :+idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan
kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat
dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan
kehamilan dan kesiapan menjadi rang tua
c. %12H%N !%N K8N1E*#N3 1E*%M% KEH%M#*%N
Kmpetensi ke/ : +idan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk
mengptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengbatan
atau rujukan dari kmplikasi tertentu.
d. %12H%N 1E*%M% PE"1%*#N%N !%N KE*%H#"%N
Kmpetensi ke : +idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap
kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan
aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengptimalkan kesehatan
wanita dan bayinya yang baru lahir.e. %12H%N P%!% #+2 N#J%1 !%N MENY212#
Kmpetensi ke4 : +idan memberikan asuhan pada ibu ni$as dan mneyusui yang
bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
$. %12H%N P%!% +%Y# +%"2 *%H#" Kmpetensi ke) : +idan memberikan asuhan
yang bermutu tinggi, kmperhensi$ pada bayi baru lahir sehat sampai dengan ( bulan.
g. %12H%N P%!% +%Y# !%N +%*#T%
Kmpetensi keC : +idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, kmperhensi$ pada
bayi dan balita sehat 6( bulan G 4 tahun7.
h. KE+#!%N%N K8M2N#T%1Kmpetensi ke= : +idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan kmperhensi$
pada keluarga, kelmpk dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
i. %12H%N P%!% #+29;%N#T% !EN3%N 3%N332%N "EP"8!2K1#
Kmpetensi ke0 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita9ibu dengan gangguan
sistem reprduksi.
PE"%T2"%N MENTE"# KE1EH%T%N "# N8 HK.'&.'&9MENKE19(09&'('
!alam peraturan ini, berisi mengenai ketentuanketentuan yang harus di lakukan bidan untuk
menyelenggarakan praktek kebidanan sesuai dengan standar kebidanan yang ada. !alam bab
## dijelaskan tentang penyelenggaraan praktik bidan+%+ ### PENYE*EN33%"%%N P"%KT#K
Pasal =
+idan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi:
a. Pelayanan kebidanan
b. Pelayanan reprduksi perempuan dan
c. Pelayanan kesehatan masyarakat
Pasal ((
+idan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal = huru$ a
berwenang untuk:
a. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah b. +imbingan senam hamil
29
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
30/35
c. Episitmi
d. Penjahitan luka episitmi
e. Kmpresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
$. Pencegahan anemi
g. #nisiasi menyusui dini dan prmsi air susu ibu eksklusi$
h. "esusitasi pada bayi baru lahir dengan as$iksiai. Penanganan hiptermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
j. Pemberian minum dengan snde9pipet
k. Pemberian bat bebas, utertnika untuk pstpartum dan manajemen akti$ kala ###
l. Pemberian surat keterangan kelahiran
m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan
Pasal (&
+idan dalam memberikan pelayanan kesehatan reprduksi perempuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal = huru$ b, berwenang untuk
a. Memberikan alat kntrasepsi ral, suntikan dan alat kntrasepsi dalam rahim dalam rangka
menjalankan tugas pemerintah, dan kndm b. Memasang alat kntrasepsi dalam rahim di $asilitas pelayanan kesehatan pemerintah
dengan super-isi dkter
c. Memberikan penyuluhan9knseling pemilihan kntrasepsi
d. Melakukan pencabutan alat kntrasepsi dalam rahim di $asilitas pelayanan kesehatan
pemerintah dan
e. Memberikan knseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah
dan prahamil.
Pasal (
!alam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seserang9pasien dan tidak ada dkter di
tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal =. melaksanakan tugas pemerintah dapat melakukan
pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal =.
!aerah yang tidak memiliki dkter sebagaimana dimaksud pada ayat 6&7 adalah kecamatan
atau kelurahan9desa yang ditetapkan leh Kepala !inas Kesehatan Kabupaten9Kta.
!alam hal daearah sebagaimana dimaksud pada ayat 6/7 telah terdapat dkter, kewenangan
bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 6&7 tidak berlaku.Pasal (=
(.!alam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk:
a. Menghrmati hak pasien
b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.
c. Menyimpan rahasia kedkteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
!alam kasus ini bidan telah melaksanakan tindakan sesuai dengan kmpetensinya yaitu yang
tertuang dalam Kmpetensi ke0 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita9ibu dengan
gangguan sistem reprduksi namun disini bidan telah melanggar wewenangnya karena
dala,m pemberian suntikan adalah dkter bidan hanya dapat memberikan pencegahan
terhadap anemi
30
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
31/35
2. 0paya bidan dalam mengatasi anafilatik syok! apakah sudah sesuai dengan S?
/elaskan+
2paya bidan dalam kasus ini sudah sesuai dengan 18P. Penatalaksanaan syk ana$ilaktik
menurut Haupt MT and Darlsn "; 6(0=0,hal 00/ (''&7 adalah Kalau terjadi kmplikasi
syk ana$ilaktik setelah kemasukan bat atau ?at kimia, baik perral maupun parenteral,
maka tindakan yang perlu dilakukan, adalah:
a. 1egera baringkan penderita pada alas yang keras. Kaki diangkat lebih tinggi dari
kepala untuk meningkatkan aliran darah balik -ena, dalam usaha memperbaiki curah
jantung dan menaikkan tekanan darah. Penilaian %, +, D dari tahapan resusitasi
jantung paru, yaitu:
(7 Airway 6membuka jalan napas7. >alan napas harus dijaga tetap bebas, tidak ada
sumbatan sama sekali. 2ntuk penderita yang tidak sadar, psisi kepala dan leher
diatur agar lidahtidak jatuh ke belakang menutupi jalan napas, yaitu dengan
melakukan ekstensi kepala, tarik mandibula ke depan, dan buka mulut.
&7 Breathing support, segera memberikan bantuan napas buatan bila tidak adatanda
tanda bernapas, baik melalui mulut ke mulut atau mulut ke hidung. Pada syk
ana$ilaktik yang disertai udem laring, dapat mengakibatkan terjadinya bstruksi jalan napas ttal atau parsial. Penderita yang mengalami sumbatan jalan napas
parsial, selain ditlng dengan batbatan, juga harus diberikan bantuan napas
dan ksigen. Penderita dengan sumbatan jalan napas ttal, harus segera ditlng
dengan lebih akti$, melalui intubasi endtrakea, kriktirtmi, atau traketmi.
/7 Circulation support , yaitu bila tidak teraba nadi pada arteri besar 6a. kartis, atau
a. $emralis7, segera lakukan kmpresi jantung luar.
Penilaian %, +, D ini merupakan penilaian terhadap kebutuhan bantuan hidup dasar yang
penatalaksanaannya sesuai dengan prtkl resusitasi jantung paru. Thijs * 3. 6(00)
( G 7
a. 1egera berikan adrenalin './G'.4 mg larutan ( : (''' untuk penderita dewasa atau
'.'( mk9kg untuk penderita anakanak, intramuskular. Pemberian ini dapat diulang
tiap (4 menit sampai keadaan membaik. +eberapa penulis menganjurkan pemberian
in$us kntinyu adrenalin &G ug9menit.
31
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
32/35
b. !alam hal terjadi spasme brnkus di mana pemberian adrenalin kurang member
respns, dapat ditambahkan amin$ilin 4G) mg9kg++ intra-ena dsis awal yang
diteruskan '.G'.0 mg9kg++9menit dalam cairan in$us.
c. !apat diberikan krtiksterid, misalnya hidrkrtisn ('' mg atau deksametasn 4G
(' mg intra-ena sebagai terapi penunjang untuk mengatasi e$ek lanjut dari syk
ana$ilaktik atau syk yang membandel
d. +ila tekanan darah tetap rendah, diperlukan pemasangan jalur intra-ena untuk kreksi
hip-lemia akibat kehilangan cairan ke ruang ekstra-askular sebagai tujuan utama
dalam mengatasi syk ana$ilaktik. Pemberian cairan akan meningkatkan tekanan
darah dan curah jantung serta mengatasi asidsis laktat. Pemilihan jenis cairan antara
larutan kristalid dan klid tetap merupakan perdebatan didasarkan atas keuntungan
dan kerugian mengingat terjadinya peningkatan permeabilitas atau kebcran kapiler.
Pada dasarnya, bila memberikan larutan kristalid, maka diperlukan jumlah /G kali
dari perkiraan kekurangan -lume plasma. +iasanya, pada syk ana$ilaktik berat
diperkirakan terdapat kehilangan cairan &'G 'L dari -lume plasma. 1edangkan bila
diberikan larutan klid, dapat diberikan dengan jumlah yang sama dengan perkiraan
kehilangan -lume plasma. Tetapi, perlu dipikirkan juga bahwa larutan klid plasma
prtein atau de5tran juga bisa melepaskan histamin.
e. !alam keadaan gawat, sangat tidak bijaksana bila penderita syk ana$ilaktik dikirim
ke rumah sakit, karena dapat meninggal dalam perjalanan. Kalau terpaksa dilakukan,
maka penanganan penderita di tempat kejadian sudah harus semaksimal mungkin
sesuai dengan $asilitas yang tersedia dan transprtasi penderita harus dikawal leh
dkter. Psisi waktu dibawa harus tetap dalam psisi telentang dengan kaki lebih
tinggi dari jantung.
$. Kalau syk sudah teratasi, penderita jangan cepatcepat dipulangkan, tetapi harus
diawasi9dibser-asi dulu selama kurang lebih jam. 1edangkan penderita yang telah
mendapat terapi adrenalin lebih dari &G/ kali suntikan, harus dirawat di rumah sakit
semalam untuk bser-asi.
3. %erhadap kasus diatas! untuk antisipasi! langkah-langkah apa saa yang perlu
dilakukan oleh idan S?
*angkahlangkah yang perlu dilakukan bidan 1
Menyiapkan telaah
6legal pinin7 lingkup bikratis
Penanganan kasus
32
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
33/35
Nn litigasi *itigasi
Telaah
Kumpulan data9in$ lengkap
#ndenti$ikasi pkk masalah yang dipersalkan
"umuskan $akta$akta yang dipersalkan
Kaji peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah
yang dipersalkan
1usun telaah secara sisteatis, lgis, dilengkapi saran tindak lanjut
>alur
Nn litigasi litigasi
Mediasi perdata Negsiasi T2N
Knsiliasi 6si$at take and gi-e7 pidana
". agaimana skap yang harus diambil oleh organisasi profesi ()! terhadap kasus
ini? /elaskan secara procedural langkah-langkah bukum dan argumentasinya
Sikap yang harus diambil oleh
Prsedur yang dilakukan
Mediasi negsiasi knsilasi jalur litigasi
Mediasi Melibatkan 8rang +erpengaruh 6#+#7
d. !alam prses mediasi dilakukan prses penengahan masalah antara +idan dan kel
pasien untuk dapat ditemukan slusi perdamaian dan masalah. >ika jalur medias
tidak dapat menghasilkan jalan tengah atau slusi maka masuk kejalur negsiasi.
Negsiasi sebagai suatu $ungsi dan sarana. #stilah negsiasi sebenarnya berawal
dari dunia diplmasi, yaitu dunia yang digeluti leh para diplmat 6dubes, duta,
kuasa usaha, knsul, dll7 dalam melakukan kegiatan sesuai kepemtingan negaranya
di Negara mana mereka bertugas.
Kata kunci negsiasi, Apersetujuan yang dapat diterima leh para pihak@. Kata
kunci ini berlaku bagi berbagai macam negsiasi. 1trategi negsiasi yang dipakai
adalah:
Negsiatr harus tahu persis target 6bjekti$7 yang ingin dicapai, artinya kedua
belah pihak sudah mempunyai target9tujuan yaitu memecahkan kasus yang terjadi
Negsiatr harus memmiliki wewenang untuk melakukan negsiasi.
Prinsip dasar negsiasi adalah
(. Perlunya kejelasan kapasitas, psisi, tritas, dan kewenangan negsiatr
33
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
34/35
&. Mengutamakan kepentingan rganisasi, lembaga atau perusahaan yang
diwakili ketimbang kepentingan paham dan eg pribadi
/. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan
. Kmunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan
4. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang
bernegsiasi
). Prinsip menangmenang 6winwin7
!alam negsiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegsiasi untuk
mendapatkan titik temu dalam bernegsiasi dan menguntungkan kedua belah
pihak adalah kedua b elah pihak menggunakan prinsip menangmenang yang
memberikan kesempatan pada lawan negsiasi untuk menang, bukan menang
sendiri. !engan menerapkan prinsip dan strategi ini diharapkan bisa saling
menguntung kedua belah pihak.>ika prses negsiasi tidak dapat dijalani dengan baik maka dilibatkan jalur
knsilasi.
Kn-$($a-$
Prinsip dar prsedur knsilasi adalah penggantian kerugian melalui take and gi-e.
>adi pihak yang merugikan harus membayar ganti rugi kepada pihak yang merasa
dirugikan. >ika prses nn ligase tidak dapat dilalui dengan baik maka masuk
kejalur litigasi, melalui:Perdata dan pidana
Penyelesaian kasus ini ada & cara sebagai berikut :4. >alur nn litigasi
e. Melalui mediasi yaitu : rangrang yang mempunyai pengaruh atau
ada pihak ketiga yang berperan serta yang termasuk diantaranya adalah:
Kepala ruangan atau kepala instalasi
!irektur rumah sakit
$. Negsiasi dan Knsiliasi disini ada prses mu$akat atau berdamai antara
dkter umum, dkter 8+3YN , dkter bedah, untuk mencapai
kesepakatan tersebut dibantu leh rangrang yang berepengaruh
tersebut. 2ntuk mencapai ini juga diperlukan kmunikasi yang baik.###. T2N dan 2ndangundang kesehatan
Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undangundang
kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur sebagai berikut :
4. Pasal (== ayat 6/7 22 N./) tahun &''0 tentang kesehatan :
Atenaga kesehatan dan $asilitas pelayanan kesehatan yang melanggar
ketentuan yang diatur dalam 22 dapat diambil tindakan
administrasi berupa :
e. Peringatan secara tertulis
$. Pencabutan i?in sementara atau i?in tetap). Pasal // ayat 6&7 N./& tahun (00) Atindakan disiplin dapat berupa:
34
8/18/2019 TUGAS HUKUM KESEHATAN.docx
35/35
e. Teguran 6lisan atau tulisan7B
$. Pencabutan i?in untuk melakukan upaya kesehatan
• Nakes juga mendapatkan perlindungan hukum tenaga
kesehatan.
Tinjauan 2ndangundang N./)9&''0 Tenaga Kesehatan. 22 N.9&''0 tentang rumah sakit
PP N./&9(00) tentang Nakes
• Nakes berhak mendapatkan perlindungan hukum 6pasal &C7
• Nakes yang diduga melakukan kelalaian maka terlebih dahulu
harus diselesaikan melalui mediasi 6pasal &07
• Memiliki i?in
• Melaksanakan tugas sesuai 1P, 1P8, Etika.
• Memberikan in$rmasi dan tindakan yang dilakukan
>ika prses sudah masuk kemeja hijau maka prses peradilan dilaui, jika
pihak yang dituntut tidak menerima kesalahan9 tuntutan, dapat
mengajukan banding.
$. %erhadap kasus diatas dapat digugat diranah hukum apasaa? 4an elaskan syarat-
syarat atau unsure-unsusr yang harus dipenuhi agar gugatan dikabulkan
d. !alam kasus ini bidan telah melanggar kasus Pidana yaitu:
7Pasal (/)4 K2HP,
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada rang lain,
mewajibkan rang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti
kerugian.47Pasal (/)) K2HP,
Perdata menyebutkan setiap rang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena kelalaian 9 kurang hatihati
)7Pasal (/)) K2HP,
1erang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan rangrang yang menjadi tanggungannya.