TUGAS ETIKUM

PowerPoint Presentation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PROFESINYA(Studi Kasus: RS Setia Mitra Cilandak Jakarta Selatan)Analisis KasusTugas UAS Hukum dan Etika Oleh : Yohannes Febru NainggolanNPM. 1406522046Pembimbing : Prof. dr. Anhari Achadi, SKM, Sc.DB. Yudarini Hayarita P., SH, M.KesFAKULTAS KESEHATAN MASYARAKATPROGRAM STUDI KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKITJAKARTA2015

Latar BelakangPENDAHULUANKESEHATANSARANA KESEHATANTENAGA KESEHATANRS, PUSKESMAS, KLINIK, PRAKTIK PERORANGANDOKTER, BIDAN, PERAWATHAK MANUSIA

Latar BelakangPENDAHULUANPASIENSARANA KESEHATANTENAGA KESEHATANRS, PUSKESMAS, KLINIK, PRAKTIK PERORANGANDOKTER, BIDAN, PERAWATSUBYEK DALAM PRAKTEK KESEHATAN

Latar BelakangPENDAHULUANPASIENRUMAH SAKITDOKTERMENGIKAT DIRIMENGIKAT DIRIPERJANJIAN TERAPEUTIKSAKITINGIN MEMERIKSA DIRI(Nasution, 2005)

Latar BelakangPENDAHULUANPASIENDOKTERPERJANJIAN TERAPEUTIKSAKITINGIN MEMERIKSA DIRI(Alfiansyah, 2013)MENGANALISIS PENYAKITMERENCANAKAN PENGOBATANMERENCANAKAN PERAWATANMERENCANAKAN TINDAKAN MEDISMENGISI REKAM MEDISINFORMED CONSENT

Kasus Rumah SakitPENDAHULUANSeorang pria berusia 51 tahun di Pondok Indah, Jakarta Selatan diduga menjadi korban malpraktek hingga meninggal dunia. Keluarga pria bernama Hisar Pandapotan Sitompul ini pun melaporkan dugaan tersebut ke Polda Metro Jaya. Pengacara keluarga Hisar, Anthony Siagian mengatakan Hisar diduga meninggal karena ada kesalahan prosedur saat dia dirawat di Rumah Sakit Setia Mitra, Cilandak Jakarta Selatan. "Dia tidak segera ditangani saat harus menjalani HD (hemodialisa atau cuci darah akibat gagal ginjal," kata dia kepada Tempo Sabtu 17 Januari 2015.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUANPasien masuk ke rumah sakit tersebut pada Ahad pagi 21 Desember 2014 lalu. Keluhannya adalah sesak napas sejak hari Sabtu. Pasien pun dimasukkan ke Instalasi Gawat Darurat dan berada di sana hingga siang hari. Di sana, pasien hanya mendapat pertolongan berupa pemberian lima ampul Furosemide untuk mengeluarkan cairan dari paru-parunya melalui air seni. "Namun pasien tak mengalami perubahan," kata dia.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUAN Akhirnya, dokter jaga IGD yang tugas saat itu memindahkan pasien ke ruang rawat inap. "Kami duga itu atas intruksi dokter yang bertanggungjawab atas pasien," kata Anthony. Dokter yang dimaksud adalah Dokter Imam Effendi.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUANMenurut Anthony, jika melihat kondisi pasien yang masih sesak napas meski telah diberi obat, seharusnya pasien bisa langsung menjalani cuci darah agar cairan yang mengisi paru-parunya bisa ditarik. Karena, sejak bulan November 2014 lalu, pasien memang diwajibkan melakukan cuci darah satu minggu dua kali seumur hidup atas gagal ginjal yang dideritanya.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUAN Namun, hingga malam harinya, dokter di rumah sakit tak memberi pertolongan lain selain menambahkan beberapa ampul Furosemide. Keluarga mempertanyakan apakah tidak bisa dilakukan cuci darah malam ini yang dijawab oleh dokter jaga yang memeriksa bahwa tidak bisa dilakukan. "Keluarga diminta menunggu kedatangan dokter yang bertanggungjawab besok pagi untuk tindakan selanjutnya," kata dia. Sepanjang malam itu, pasien tak bisa tidur karena sesak napas.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUANKeesokannya, dokter Imam memutuskan untuk melakukan cuci darah. Namun tindakan itu tak segera dilakukan dengan bermacam alasan. Sampai sekitar pukul 10.55 WIB Senin 22 Desember 2014, pasien dinyatakan meninggal tanpa sempat menjalani cuci darah. "Pasien meninggal karena paru-parunya tergenang cairan," kata Anthony.

Kasus Rumah SakitPENDAHULUAN Atas kejadian itu, keluarga merasa ada kelalaian dan pelanggaran disiplin dokter sampai menyebabkan pasien meninggal. Keluarga telah beraudiensi dengan pihak rumah sakit pada 8 Januari 2015 lalu namun rumah sakit merasa telah melakukan pertolongan sesuai prosedur. "Karenanya kami tempuh jalur hukum," katanya.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya kemarin dengan dugaan pelanggaran Pasal 361 KUHP dan Pasal 51 dan 52 Undang-undang Kedokteran. "Kami melaporkan dokter Imam selaku dokter yang bertanggungjawab," kata Anthony (Chairunnisa, 2015). Kasus Rumah SakitPENDAHULUAN

FaktaPENDAHULUANPELAKU : dr. IMAM EFFENDI, Sp.PD-KGHKORBAN : HISAR PANDAPOTAN SITOMPULPENYAKIT: GAGAL GINJAL DAN HEMODIALISIS (CUCI DARAH)KASUS HUKUM: DUGAAN SALAH PROSEDURHARI/TANGGAL MASUK: MINGGU/21 DESEMBER 2014HARI/TANGGAL MENINGGAL: SENIN/22 DESEMBER 2014

KRONOLOGIS: PASIEN MASUK DENGAN KELUHAN SESAK NAPAS MASUK KE IGD RS SETIA MITRA CILANDAK JAKARTA SELATAN DAN TELAH DIBERI PENGOBATAN INJEKSI FUROSEMIDE 5 AMPUL UNTUK MENGELUARKAN CAIRAN DARI PARU-PARU MELALUI AIR SENI HARI SENIN PAGI DOKTER IMAM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN CUCI DARAH TAPI SEBELUM CUCI DARAH PASIEN MENINGGAL DUNIA PADA PUKUL 10.55 WIB

DUGAAN PELANGGARAN: PASAL 361 KUHP DAN PASAL 51 DAN 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Isu PermasalahanPENDAHULUANApakah perbuatan dokter Imam Effendi bertentangan atau melanggar hukum?

Apakah dokter Imam Effendi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana (pasal 361 KUHP dan pasal 51 dan 52 UUPK) dalam hal meninggalnya pasien bernama Hisar Pandapotan Sitompul?

Apakah klausul dapat dibatalkan demi hukum?

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanUndang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitUndang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 44 ayat (1)Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STRPasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3)Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 57Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak :Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;Memperoleh informasi lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;Menerima imbalan jasa;Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;Mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesinya;Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; danMemperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 58Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib :Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; danMerujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 61Dalam menjalankan praktik, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada penerima pelayanan kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 62 ayat (1)Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 66 ayat (1)Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 75Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga KesehatanPasal 78 Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPasal 23 Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPasal 29Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPasal 58 Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPasal 13Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPasal 29 ayat (1) point b dan point g Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban :b) memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit g) membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPasal 45 ayat (2)Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Pasal 46Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 29 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan Menerima imbalan jasa.

Peraturan yang berkaitanASPEK HUKUMUndang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum perdata;Tanggung jawab secara hukum pidana.ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum perdataPasal 1365 KHUPerdataTiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum perdataPasal 1366 KHUPerdataSetiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum perdataPasal 1367 KHUPerdataSeseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum pidanaKesengajaan (dolus) Pasal 281 KUHPDiancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum pidanaKesengajaan (dolus) Pasal 333 KUHPBarangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama du belas tahun.Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaanASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumTanggung jawab secara hukum pidanaKesengajaan (dolus) Pasal 338 KUHPBarangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.ASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumPasal 334 KUHPBarangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama Sembilan bulan.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.Kelalaian/kealpaan (culpa) Tanggung jawab secara hukum pidanaASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumPasal 359 KUHPBarangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Kelalaian/kealpaan (culpa) Tanggung jawab secara hukum pidanaASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumPasal 360 KUHPBarangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariaan selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.Kelalaian/kealpaan (culpa) Tanggung jawab secara hukum pidanaASPEK HUKUM

Tanggung Jawab HukumPasal 361 KUHPJika keterangan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencariaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariaan dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Kelalaian/kealpaan (culpa) Tanggung jawab secara hukum pidanaASPEK HUKUM

Klausula (Perjanjian)PerjanjianAdalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Syarat sahnya PerjanjianKesepakatan mereka yang mengikat dirinyaKecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu pokok persoalan tertentu Suatu sebab yang tidak terlarang (Pasal 1320 KUHPerdata )ASPEK HUKUM

Klausula (Perjanjian)Syarat sahnya PerjanjianKesepakatan mereka yang mengikat dirinyaAda lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :Bahasa yang sempurna dan tertulis;Bahasa yang sempurna secara lisan;Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. ASPEK HUKUM

Klausula (Perjanjian)Syarat sahnya PerjanjianKecakapan untuk membuat suatu perikatan Orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian tertuang dalam pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :Anak yang belum dewasa;Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.ASPEK HUKUM

Klausula (Perjanjian)Syarat sahnya PerjanjianSuatu pokok persoalan tertentu Pada pasal 1234 KUHPerdata diterangkan bahwa perikatan (perjanjian) ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. ASPEK HUKUM

Klausula (Perjanjian)Syarat sahnya PerjanjianSuatu sebab yang tidak terlarang Pada pasal 1337 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban hukum. ASPEK HUKUM

Dalam memperoleh pelindungan hukum, seorang dokter harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam hukum tersebut, yaituSTR dan SIP Pasal 44 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2014Pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 36 tahun 2009Pasal 13 Undang-undang nomor 44 tahun 2009Pasal 29, pasal 36 dan pasal 37 ayat (1) Undang-undang nomor 29 tahun 2004Menjalankan prosedur rumah sakit dan standar profesiPasal 58 Undang-undang nomor 36 tahun 2014Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2014Pasal 13 Undang-undang nomor 36 tahun 2009Pasal 51 Undang-undang nomor 29 tahun 2004Wajib menjelaskan setiap tindakan medis sesuai kebutuhan, keadaan medis, advis medis dari penerima pelayanan kesehatan dan menuliskannya.Analisis Kasus

Menilik kasus diatas berdasarkan kronologis :Pasien masuk ke IGD RS Setia Mitra Cilandak Jakarta Selatan Penanganan darurat yang diberikan berupa obat suntikan furosemide sebanyak 5 ampul yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan yang diduga berada di paru-paru.Terjadinya perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien ketika pasien datang meminta pertolongan dokter di rumah sakit Analisis Kasus

Menilik kasus diatas berdasarkan kronologis :Pasien masuk Ruang Rawat Inap RS Setia Mitra Cilandak Jakarta Selatan Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebutPeralihan kewenangan tanggung jawab pasien dari dokter jaga IGD kepada dokter spesialis yang berkompeten.Dokter DPJP melakukan pemeriksaan terhadap pasienAnalisis Kasus

Menilik kasus diatas berdasarkan kronologis :Penyelenggaraan pelayanan hemodialisis (cuci darah) RS Setia Mitra Cilandak Jakarta Selatan Adanya tindak lanjut dari DPJP dalam memutuskan tindakan hemodialisis (cuci darah)Persyaratan sarana, prasarana dan peralatan hemodialisis yang belum terpenuhiPemberian penjelasan kepada keluarga pasien terhadap situasi dan keadaan tersebutAnalisis Kasus

Menilik kasus diatas berdasarkan kronologis :Pasien meninggal sebelum dilakukan tindakan hemodialisisTuntutan pertanggungjawaban dokter DPJP secara hukum perdataDokter DPJP telah melakukan prosedur sesuai dengan standar operasional prosedur RSKeluarga pasien melakukan tuntutan pertanggungjawaban dokter DPJP secara hukum pidanaAnalisis Kasus

Dalam memperoleh pelindungan hukum, seorang dokter harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam hukum tersebut, yaituSTR dan SIP Menjalankan prosedur rumah sakit dan standar profesiWajib menjelaskan setiap tindakan medis sesuai kebutuhan, keadaan medis, advis medis dari penerima pelayanan kesehatan dan menuliskannya.Terjadinya perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien ketika pasien datang meminta pertolongan dokter di rumah sakit yang diatur pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Kesimpulan

Rumah sakit dan tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada penerima pelayanan kesehatan yang membutuhkan.Rumah sakit wajib memiliki standar dalam pelayanan kesehatannya.Tenaga kesehatan wajib memberikan keterangan lengkap mengenai keadaan pasien, tindakan medis yang dibutuhkan, keterangan lain yang dibutuhkan pasien dan dibuktikan secara tertulis serta disaksikan oleh perawat dan keluarga pasien.Kematian pasien tidak dapat mengubah perjanjian yang telah dibuat semula berupa perjanjian terapeutik.Kesimpulan

Dalam meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan atas perbuatan-perbuatan harus diawali dengan pertanggungjawaban secara hukum perdata.Pasien berhak meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan secara pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila pertanggungjawaban secara hukum perdata tidak dihiraukan oleh tenaga kesehatan dengan adanya pembuktian-pembuktian. Kesimpulan

Alfiansyah, 2013. Tanggung Gugat Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di RSD Dr. Soebandi Jember). Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.Chairunnisa, 2015. Kisah Pasien Cuci Darah Meninggal di Rumah Sakit. http://www.tempo.co/read/news/2015/01/18/083635626/Kisah-Pasien-Cuci-Darah-Meninggal-di-Rumah-Sakit. Diunduh tanggal 17 Mei 2015 jam 19.00 WIB.Hadi, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Profesinya. Jurnal Hukum. Universitas Mataram.Daftar Pustaka

Indrawati, Et.al, ---. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen yang Mengalami Malpraktik Jasa Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sanggata Kabupaten Kutai Timur). Jurnal. http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/354_JURNAL-INDRAWATI.pdf. Diunduh tanggal 17 Mei 2015 jam 20.10 WIB.Nasution, 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta.Panggabean, 2010. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum. Nomor 4. Volume 17. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 651-67.Poernomo, 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.Daftar Pustaka

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Republik Indonesia. Permenkes Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.Daftar Pustaka

Ridwan, 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Soegandhi, ---. Pengantar dan Seluk Beluk Hukum Kesehatan. https://www.academia.edu/4979845/PENGANTAR_DAN_SELUK_BELUK_HUKUM_KESEHATAN. Diunduh tanggal 17 Mei 2015 jam 19.56 WIB.Daftar Pustaka