Tugas Dan Pungsi DPRD dlm Pem Daerah Kupang.pdf

8/19/2019 Tugas Dan Pungsi DPRD dlm Pem Daerah Kupang.pdf

1/64


2/64

dadang-solihin.blogspot.com 2


3/64

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA

Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961

Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

em angunan aeraBappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suro ati No. 2

Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248

HP : 0812 932 2202

PIN BB : 277878F0

Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

33dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com


4/64

• Tupoksi DPRD

• Orientasi Dasar Politik DPRD

• Penajaman Visi-Misi: Perumusan

Positioning Differentiation Brand

(PDB)

• Reformasi Perencanaan dan

Daerah

• Tu uan dan Permasalahan

Pembangunan Daerah

4dadang-solihin.blogspot.com


5/64

www.dadang-solihin.blogspot.com 5


6/64

a a erwa an a yaa a erwa an a ya

Pemerintah Daerah yang dipimpin

oleh Kepala Daerah yang dipilih

Mana yang paling dekat

dengan rakyat dan secara

DPRD sebagai organisasi politik

Ne ara an ber ihak dan ber uan

kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait

untuk kepentingan rakyat

Berbagai partai politik yang

kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik

sipil tertinggi dari rakyat

yang mempunya sum er aya

pembangunan yang dapat

didayagunakan untuk secara

yang menjadi wadah fungsional atasperjuangan kepentingan tertentu

nya a an cepa memenu

kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang

Berbagai organisasi kemasyarakatan

yang dibentuk mulai dari tingkat

dusun sampai tingkat nasional

mempunyai dasar pijakan kuat

dan konkrit di lingkungan

rakyat?

6www.dadang-solihin.blogspot.com


7/64


8/64

..

nggaran..

Pengawasan3.3.



9/64

uu

• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan

Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolakRaperda yang diusulkan oleh eksekutif.

• er a a an men aga e er an u an se ua e a an aera .

• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus

.

• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.



10/64

•

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses

pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan

APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perdatentang APBD.

•

melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,

DPRD dan emerintah daerah.

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh

nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam

satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik

“,

kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa

pemerintah bertindak”.www.dadang-solihin.blogspot.com 10


11/64

u wu w

• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,

pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerjapemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan

.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan

adan a kebi akan daerah an ro resif memihak mas arakat.

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik

daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan

kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih

penyediaan pelayanan publik di daerah.



12/64

eran an ungseran an ungs --

• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan

kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang

diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk

masukan dari masyarakat.

• Hal ini semakin mem erlemah fun si erwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,

pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan

pr or as ons uen.

• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih

.



13/64

eran an ungs aa neran an ungs aa n

• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa

lalu.

• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturandaerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh

,

penganggaran daerah.

• Pemerintah daerah berkonsultasi den an DPRD men enai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara

aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan

e onom an masyara a aera nya.

• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini

,

memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


1/1/22


14/64

1/1/22an angan ag yang ean angan ag yang e

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali

terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri

sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realitakemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai

- .

• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan

merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindakatas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus

dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


22//22


15/64

22/ /22an angan ag yang ean angan ag yang e

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang

terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis

kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih

.

penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

• DPRD ban ak an kuran efektif. Keban akan DPRD han a menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun

merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.

• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD

untuk menyetujuinya.



16/64

engapa a n er aengapa a n er a

• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi

lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada

berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan

,

DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji

mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai

pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye

pem an em a .

• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan

,

seringkali melibatkan uang.



17/64

emauan un u ere ormasemauan un u ere ormas

• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin

sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak

hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada

para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang

memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan

ransparans .



18/64



19/64

gen a o ya agen a o ya a

Agenda politik yang sangat nyata dan

langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan dan kesehatan;

em eran asan orups an re ormas

birokrasi.



20/64

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangatmendasar dan tidak klise.

Dengan membawa dukungan politik nyata dari

warga, anggo a a an apa memper uapijakan mereka dalam proses politik yang

berlan sun dalam berba ai sidan DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang

langsung diperoleh dari warga masyarakat, paraanggota DPRD akan mampu membawakan

semua kepentingan warga ke dalam proses

,

dan pengawasan politik.



21/64

Pemikiran an selalu mencari u a a

perbaikan.

Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dankonstruktif dalam melaksanakan

.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini

ustru menin katkan ka asitasmodal politik yang memang

dibutuhkan oleh anggota DPRD dan

s ru ur po pen u ungnya.



22/64

Memban un dan mem erkokoh sistem

umpanbalik yang cepat dan efektif.

Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program

.

Partai politik yang diwakili oleh anggota

DPRD tersebut u a secara terusmenerus mengevaluasi diri apakah

mereka mempunyai akar yang kuat di

ng a a ar rumpu a au us ru

berkembang menjadi partai politik yangmen amban .



23/64

us epresen as a a yaus epresen as a a ya

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa

rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh

anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk

.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan

,dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun

yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorangwakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,

delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat


24/64

Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil RakyatR K Y T

PEMILUEMILU

Representasi Rakyat

(keterwakilan)

Hubungan denganDPRD

Fungsi Legislasi

Hubungan denganMEMBUAT Fun si An aran

kepentingan

POLITIK

(anggaran, staf, riset

dan informasi)

Fungsi Pengawasan

Perlindungan

hak-hak Individu

Peningkatan

Kesejahteraan Individu

Sumber: NDI, LGSP

dan masyarakat dan Masyarakat


1/1/22


25/64

1/1/22n a or e a sanaan an a yang an a or e a sanaan an a yang a

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat

menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak

positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan.

perwakilan.

keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap

dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan

melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun

individu-invidu warga negara.


22//22


26/64

22/ /22n a or e a sanaan an a yang an a or e a sanaan an a yang a

Secara substansial

perlindungan hak

peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara rosedural

mengikuti prosedur hukum yang benar

melibatkan mas arakat di dalam rosesn a Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,

Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain

mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.



27/64


P iti i Diff ti ti B d PDBP iti i Diff ti ti B d PDB


28/64

Positionin Differentiation Brand PDBPositionin Differentiation Brand PDB

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRAND


PDB T i l P i i G t lPDB T i l P i i G t l


29/64

PDB Trian le: Provinsi GorontaloPDB Trian le: Provinsi Gorontalo

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

Provinsi Jagung

Jagung

BRANDBRAND

Visi ProvinsiGorontalo



30/64


PDB Trian le: Kabu aten Lamon anPDB Trian le: Kabu aten Lamon an


31/64

PDB Trian le: Kabu aten Lamon anPDB Trian le: Kabu aten Lamon an

Kabu aten den an

POSITIONINGPOSITIONING

Pela aran Bahasa

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

pemerintahanentrepreneurship

Mandarin di Sekolahdan Pesantren

BRANDBRAND

Visi KabupatenLamongan



32/64


PDB Trian le: Kota SawahluntoPDB Trian le: Kota Sawahlunto


33/64

PDB Trian le: Kota SawahluntoPDB Trian le: Kota Sawahlunto

Kota Pariwisata

POSITIONINGPOSITIONING

Lokasi Historis Kuno,

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BudayaPertambangan

DaerahPertambanganBatu Bara, Lahan

Alami

BRANDBRAND

Visi KotaSawahlunto



34/64



35/64


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen Perencanaan


36/64

Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL DAERAH

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

UU

(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

Perda

(Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)(RPJP-Daerah)

Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH

ang a enenga as ona

(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) ang a enenga aera

(RPJM-Daerah)(Ps. 19 Ayat 3)

Lembaga (Renstra KL)

Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Perangkat Daerah

(Renstra SKPD)

Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

Per Pres

(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Peraturan KDH

(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja

Kementerian / Lembaga

Ren a KL

Peraturan

Pimpinan KL

Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Ren a SKPD

Peraturan

Pimpinan SKPD

. .36dadang-solihin.blogspot.com


37/64

Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana

pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of

,

RPJM/D.

Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas

.

Partisipatif :

,

lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.



38/64

SMARTSMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measuredets mana ed”

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and

RELEVANT (information needs of the people who willuse the data)

-time to influence many manage decision)



39/64

arus mem , menge a u , an memper ung an:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yangmencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.



40/64

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin

- ,

jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau

sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam

.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and.

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).



41/64

• Sebagai alat koordinasi

seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian

• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya

• ene apan s an ar an

pengawasan kualitas


Reformasi Sistem Pen an aranReformasi Sistem Pen an aran 1/21/2


42/64

Reformasi Sistem Pen an aranReformasi Sistem Pen an aran

Visi: Visi:

pembangunan lima tahunanberdasarkan GBHN

Presiden/KDH terpilih

Misi:

Pen elen araan emerintahan

Misi:

Pelaksanaan keran ka re ulasiumum dan pembangunan

Penganggaran berdasarkan

kerangka investasi, dan

pelayanan publik yang di

pendekatan menurut pengeluaran

rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan-

kan kemampuan keuangan

negara


2/22/2


43/64

e ormas s em enganggarane ormas s em enganggaran

Penganggaran Berbasis:

Pendekatan:

1. Penganggaran Berbasis.

2. PengeluaranKinerja

2. Kerangka Penganggaran

3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)


44/64

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan danprestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages

between performance and budget);

.

penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjaTujuan

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran

(more flexibility and accountability).

Konseptual

.and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap

menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager

manages);

Landasan

Konseptual.

tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur

organisasi (Money follow function).


Syarat Penerapan PBKSyarat Penerapan PBK


45/64

• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapaisasaran program (outcome);

• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;

• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan

Standar

Biaya

• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;

• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

men unakan har a an alin ekonomis namun tetamemperhatikan kualitas produk.

• Membandin kan antara rencana kiner a dan realisasin a

EvaluasiKinerja

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danmerumuskan alternatif solusinya;

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahapselanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Keran ka Pen eluaran Jan ka Menen ah KPJMKeran ka Pen eluaran Jan ka Menen ah KPJM


46/64

.

efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to

improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas ( best

olic o tion

Tujuan

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)

5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sus a na y

Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget

.

3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar 4. Penetapan Parameter LandasanKonseptual

5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


RollingRollingKPJM : Ilustrasi dan Cara KerjaKPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja


47/64

Implikasi anggaran

Kebijakan ditetapkan2012 2013 2014

(R)APBNra raan

Maju

ra raan

Maju

KPJMKPJM

APBN

2011

RAPBN

2012

Prakiraan

Maju

2013

Prakiraan

Maju

2014TA 2011 dan

T0 T+1 T+2 T+3-

REALISASI

2011 APBN

2012

RAPBN

2013

Prakiraan

Maju

2014

Prakiraan

Maju

2015

TA 2012 dan

KPJM 2013 - 2015

- + + +


Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJMPenghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM


48/64

-

Kegiatan

tahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan

On-going

yang digunakan dalam APBN

Prakiraan

Maju

Multi-

Angka Prakiraan Maju

-

Kegiatan

years

Project

berikutnya dihitung

berdasarkan formula/

model an telah- oc

Target

ditetapkan sesuai

dengan karakteristikmasin -masinCatatan :

yg berbedakegiatanHasil penghitungan prakiraan maju akan

menjadi baseline pada tahun ybs.


enganggaran ecara erpa uenganggaran ecara erpa u


49/64

enganggaran ecara erpa uenganggaran ecara erpa u

• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran

belanja pembangunan.• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang

un u mem awa penganggaran men a e ransparan, an

memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang

berorientasi kiner a.• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja

program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan

biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun

biaya yang bersifat operasional.



50/64



51/64

Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:

arah kondisi yang lebihbaik

.

of l iv ing ) setiap orang, baikpendapatannya, tingkat konsumsi

melalui upaya yang

dilakukan secara

, , ,

kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penci taan berba ai kondisi anerencana. memungkinkan tumbuhnya rasapercaya diri (self-esteem) setiap

.

3. Peningkatan kebebasan( freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


ww


52/64

ww

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah antar war a mas arakat emerataan dan keadilan .

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Menci takan atau menambah la an an ker a.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Mem ertahankan atau men a a kelestarian sumber da a alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa

datang (berkelanjutan).


Tantan an dalam Pemban unan DaerahTantan an dalam Pemban unan Daerah


53/64

Sarana dan• Mengurangi

rasarana yangmemadai dan

berkualitas• Memberdayakan

masyarakat

• Mengentaskan

kemiskinan.

• Menambah lapangan

Dunia usaha yg

kondusif

kerja.

• Menjaga kelestarian

SDA sumber daya secara

berkualitas

Koordinasi yang

semakin baik antarstakeholders

Peningkatan kapasitas

dadang-solihin.blogspot.com 53SDM

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH


54/64

Upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitasUpaya untuk memberdayakan

Pemerintahan Daerah

kemampuan yang andal dan

rofesional dalam:

e ngga erc p a sua u

lingkungan yang memungkinkan

mas arakat untuk:

Memberikan pelayanan kepada

masyarakat,

en ma ua as e upan

yang lebih baik, maju, dantenteram

enge o a sum er aya

ekonomi daerah. Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.



55/64

Penguatan Otonomi Pengelolaan

Daerah Sumberdaya

ese m angan eran ga ar

emer n a an un a sa a asyara a

menciptakan lingkunganpolitik dan hukum yang Mewujudkan penciptaanlapangan kerja dan Penciptaan interaksisosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-

unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma:Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceFrom Government to Governance


56/64

From Government to Governance From Government to Governance

Government Governance

em er an a e s us ag

negara untuk mengatur hal-halpublik,

ersoa an-persoa an pu

adalah urusan bersamapemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat

disertakan sejauh negara

dunia usaha sebagai tiga aktor

utama.

.


Pelaku Pemban unan:Pelaku Pemban unan:

P di GP di G


57/64

Paradigma GovernanceParadigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Kontrol Kontrol

Dunia Usaha

Pemerintah Mas arakatwas a

Pertumbuhan Melalui PelayananPasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan

.57dadang-solihin.blogspot.com

vv


58/64

vv

Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

TingkatTingkatSupranasionalSupranasional

GOVERNANCEerusa aanNasional NasionalNasionalNasional

Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkatTingkat

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pemban unan: StakeholdersPelaku Pemban unan: Stakeholders


59/64

STATE CITIZENS

Executive

JudiciaryLe islature

organ ze nto:

Community-based organizationsNon-governmental organizations

Public serviceMilitary

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

BUSINESS

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporationsnanc a nst tut onsStock exchange


TroikaTroika


60/64


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,

,,


61/64

Masyarakat,Bangsa, dan

Negara MasyarakatMasyarakat

PemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance



62/64



63/64



64/64


Tugas Dan Pungsi DPRD dlm Pem Daerah Kupang.pdf

Documents