Tugas Dan Kewajiban Ppk, Pps Dan Kpps.PPT

Disampaikan Oleh:KPU KABUPATEN NGAWI

1

TUGAS DAN WEWENANG PPK, PPS DAN KPPS

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN ACARA PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PILGUB TAHUN 2013 DI AULA

UNIVERSITAS SOERJO NGAWI TANGGAL 14 MARET 2013

PENYELENGGARA PEMILU

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

TINGKAT PUSAT

TINGKAT KECAMATAN

TINGKAT KABUPATEN

TINGKAT PROPINSI

TINGKAT DESA

TINGKAT TPS

KETENTUAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

a. mandiri;b. jujur;c. adil;d. kepastian hukum;e. tertib;f. kepentingan

umum;g.

keterbukaan;h. proporsionalitas;i.

profesionalitas;j.

akuntabilitas;k. efisiensi; danl. efektivitas.

ASAS PENYELENGGARA PEMILU

DIVISI KPU RI

KPU KABUPATEN NGAWI

KETUA

ANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTA

SEKRETARIS

KASUBBAG PROGRAM & DATA

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG UMUM

SURAT ASHARI, SH

AZIS WIDYO NUGROHO, SE

DANIK KUSUMAWATI,

SH

SASTHAPUTRA PRAMUDYA W, ST

SYAMSUL WATHONI, SHI, MSi

Drs. SOENARTO

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA

STRUKTUR KPU

STRUKTUR SEKRETARIAT KPU

STAFF STAFF STAFF STAFF

DIVISI KPU KAB NGAWI

NO DIVISI NAMA JABATAN DALAMDIVISI

1 Perencanaan dan Data Sasthaputra Pramudya W, ST

Koordinator

Syamsul Wathoni, S.HI., M.Si Wakil Koordinator

Danik Kusumawati, SH Anggota2 Logistik dan Keuangan Danik Kusumawati, SH Koordinator

Surat Ashari, SH Wakil Koordinator

Azis Widyo Nugroho, SE Anggota3 Teknis Penyelenggara Syamsul Wathoni, S.HI., M.Si Koordinator

Azis Widyo Nugroho, SE Wakil Koordinator

Sasthaputra Pramudya W, ST

Anggota

4 Sumber Daya Manusia, HubunganPartisipasi Masyarakat dan Organisasi

Azis Widyo Nugroho, SE Koordinator

Sasthaputra Pramudya W, ST

Wakil Koordinator

Surat Ashari, SH Anggota5 Hukum, Umum dan

PengawasanSurat Ashari, SH Koordinator

Danik Kusumawati, SH Wakil Koordinator

Syamsul Wathoni, S.HI., M.Si Anggota

PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)• Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan.• PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Diangkat dan diberhentikan oleh KPU

Kabupaten/Kota.• Masa Jabatan 8 Bulan• Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang.• Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;• Dalam menjalankan tugasnya DIBANTU oleh Sekretariat PPK yang dipimpin Sekretaris

• Sekretariat bertugas membantu PPK, Masa tugas sekretariat PPK sama dengan tugas PPK;• Dipimpin oleh sekretaris PPK• Sekretaris PPK diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya dipilih dan

ditetapkan dengan keputusan bupati.• Personil Sekretariat PPK diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

Pegawai Sekretariat PPK Pilgub terdiri dari:a) seorang Sekretaris;b) seorang stat urusan logistik;c) seorang stat urusantata usahakeuangan;d) seorang stat urusanteknis penyelenggara.

SEKRETARIAT PPK

Pegawai Sekretariat PPK Pileg terdiri dari:a) seorang Sekretaris;b) seorang stat urusan tata usahakeuangan dan

logistik;c) seorang stat urusan teknis penyelenggara.

STRUKTUR SEKRETARIAT PPK PILGUB

STRUKTUR PPK

BAGAN KERJA PPK

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS

STAFF TEKNIS PENYELENGGARA

STAFF KEUANGAN

STAFF LOGISTIK

9

PPK PILGUBSEKRETARIAT

PPK

PPK PILEGSEKRETARIAT

PPK

MASA TUGAS MARET – SEPTEMBER

2013

MASA TUGAS APRIL – DESEMBER

2013MASA TUGAS APRIL 2014

PPS PILGUBSEKRETARIAT

PPS

PPS PILEGSEKRETARIAT

PPS

Divisi PPK

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,

daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPS dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

g. mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;

h. menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada peserta Pemilu;

i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS KETUA PPK1) Memimpin kegiatan PPK;2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;3) Mengawasi kegiatan PPS;4) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;5) Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara

sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;

6) Menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye pasangan calon tingkat kota;

7) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPKkepada masing-masing saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsiyang hadir;

8) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsisesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU KabupatenjKota.

Anggota PPK bertugas

1) Membantu Ketua PPKdalam melaksanakan tugas;

2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh KetuaPPK;

3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

5) Dalam melaksanakan tugas Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

RAPAT PPK & MEKANISME RAPAT PPK

Rapat PPK1) Seluruh Tugas Ketua PPK, dilaksanakan dalam/melalui rapat PPK;2) Rapat dilaksanakan atas kesepakatan Anggota dan dengan undangan Ketua PPK;3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelumpelaksanaan rapat;4) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Rapat1) Rapat PPKdi selenggarakan atas kesepakatan Anggota;2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;3) Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;4) Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. 5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir. 6) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

PPK dan PPS Berhenti atau diberhentikan Karena :

Meninggal duniaMengundurkan diriDiberhentikan

maka mekanisme pergantian antar waktu anggota PPK dan PPS akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

SEKRETARIAT PPKPPK

SEKRETARIS PPK

a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;e. Dalam melaksankan tugas, Sekretaris PPK

bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

STAFF TEKNIS

STAFF TATA USAHA

KEUANGAN

STAFF LOGISTIK

menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beserta kelengkapan administrasinya;

menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beserta kelengkapan administrasinya;

menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas Pembiayaan Pemilukada untuk kegiatan PPK;

sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK

menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota.

menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

PELAPORAN PPK

KPU KAB

SEKRETARIAT KPU KAB

PPS (PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)• Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan.• PPK berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan.• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Diangkat dan diberhentikan oleh KPU

Kabupaten/Kota. Masa Jabatan 8 Bulan• Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.• Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS;• Dalam menjalankan tugasnya DIBANTU oleh Sekretariat PPS yang dipimpin

Sekretaris

• Sekretariat bertugas membantu PPS, Masa tugas sekretariat PPS sama dengan tugas PPS;• Dipimpin oleh sekretaris PPS• PPS mengusulkan nama calon sekretaris PPS kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan

sebagai sekretaris PPS dengan keputusan Kepala Desa/Lurah • Pegawai Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Pegawai Sekretariat PPK Pilgub terdiri dari:a) seorang Sekretaris;b) seorang stat urusantata usahakeuangan;c) seorang stat urusanteknis penyelenggara.

SEKRETARIAT PPS

Pegawai Sekretariat PPK Pileg terdiri dari:a) seorang Sekretaris;b) seorang stat urusan tata usahakeuanganc) seorang stat urusan teknis penyelenggara.

STRUKTUR SEKRETARIAT PPS PILGUB

STRUKTUR PPS

BAGAN KERJA PPS

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS

STAFF TEKNIS PENYELENGGARA

STAFF KEUANGAN

DIVISI PPS

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;

b. membentuk KPPS;c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;d. mengumumkan daftar pemilih;e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih

sementara;g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar

pemilih tetap;h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan

melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat

desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS (1):

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS (2)k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS dalam rapat yang harus dihadiri

oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS kepada seluruh peserta

Pemilu;o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan

wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah

kotak suara disegel;q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi

hasil penghitungan suara dari setiap TPS;r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu

Lapangan;s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kerjanya;t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan

wewenang PPS kepada masyarakat;u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danw. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

TUGAS KETUA PPSKetua PPS Bertugas:

1) Memimpin kegiatan PPS;

2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;

3) Memandu pengucapan sumpahjjanji Ketua KPPS;

4) Mengawasi kegiatan KPPS;

5) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas

6) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

7) Menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan;

8) Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;

9) Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

10) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

11) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan kebijakan yang dtentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota

TUGAS ANGGOTA PPS

1) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPSsebagai bahan pertimbangan.

dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

RAPAT PPS & MEKANISME RAPAT PPS

Rapat PPSa) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota dan dilaksanakan sesuai

keperluan atas undangan Ketua PPSb) Bahanjmateri rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan rapat;c) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Rapat1) Rapat PPS di selenggarakan atas kesepakatan Anggota;2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;3) Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. 5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang hadir. 6) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

SEKRETARIAT PPSPPS

SEKRETARIS PPS

a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;e. Dalam melaksankan tugas, Sekretaris PPS

bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

STAFF TEKNIS

STAFF TATA USAHA

KEUANGAN

menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi beserta kelengkapan administrasinya;

menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas Pembiayaan Pemilukada untuk kegiatan PPS;

Staff sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS

menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota.

menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

PPS

TPS TPS TPS

KPPS KPPS KPPS PPDPPPDPPPDP

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat

(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 6 anggota.

5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS

a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan

Pengawas Pemilu Lapangan;c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi,

Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara

memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;

mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap; menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilu 2014 di tingkatdesa/kelurahan

atau sebutan lainnya; memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau

sebutan lainnya partai peserta Pemilu tingkat kecamatan

a. memimpin kegiatan KPPS; b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; c. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara; d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat; e. memandu pengucapansumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir; f. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2 % (dua persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS; g. menandatangani tiap lembar surat suara; dan h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 14.00 waktu setempat.

Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :

Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah : a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikutipenghitungan

suara;

b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersamasamasekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutanlainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannyadi TPS;

d. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; dan

f. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS

1) Tugas anggota KPPS adalah : a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS. (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS

32

1) PPDP Adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

2) PPDP dapat berasal dari pengurus RT/RW atau warga masyarakat setempat,diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan;

3) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

PPDP(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPDP meliputi:

a. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;b. Mendatangi tempat tinggal pemilih;c. Mencatat, mencoret dan memperbaiki data pemilih sesuai dengan formulir yangdisediakandengan memberikan paraf atau ditandatangani;d. Memberikan dan menempel stiker tanda terdaftar sebagai pemilih;e. Memberikan laporan hasil pemutahiran data pemilih kepada PPSsesuai waktu yangditetapkan;f. Membantu PPSdalam penyusunandaftar pemilih sementara dan daftar pemilihtetap.

PENGUKUHAN PPK-PPS PILGUB DAN PILEG

Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat.

S U M AT ER A K A L IM A N TAN

JAVA

IR IA N JAYA

34