TUGAS BESAR ETIKA DAN ASPEK HUKUM INDUSTRI KONSTRUKSI RENDAHNYA PENERAPAN UU KESELAMATAN KERJA DALAM JASA KONSTRUKSI MIFTAH RAHMATULLAH 1106003926 DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS

TUGAS BESAR

ETIKA DAN ASPEK HUKUM INDUSTRI KONSTRUKSI

RENDAHNYA PENERAPAN UU KESELAMATAN KERJA DALAM JASA

KONSTRUKSI

MIFTAH RAHMATULLAH

1106003926

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan

Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga

Makalah Tugas Besar Mata Kuliah Etika dan Aspek Hukum

Industri Konstruksi ini dapat diselesaikan dengan

sebaik-baiknya.

Makalah dengan judul “Rendahnya Penerapan Uu

Keselamatan Kerja Dalam Jasa Konstruksi” disusun

berdasarkan studi literatur yang dilakukan dan juga

telaah mengenai keadaan jaminan kesehatan dan

keselamatan kerja di Indonesia.

Penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya

kepada para pihak yang ikut serta membantu dalam

penulisan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah

ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dalam

penyusunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran

dan kritik yang membangun dari semua pihak yang

mengerti dan lebih banyak mengetahui tentang makalah

ini sehingga pada kesempatan berikutnya penulis dapat

membuat makalah yang lebih baik.

Depok,

Agustus 2014

P a g e | i

Penulis

P a g e | ii

ABSTRAK

Semakin pesat pembangunan di Indonesia memiliki

pengaruh besar di bidang konstruksi,kini dapat dilihat

hamper disetiap sudut kota besar sangat gencar

membangun infrastruktur. Namun semakin tingginya angka

pembangunan Indonesia tidak diiringi dengan

berkurangnya angka kecelakaan pada saat kerja

konstruksi. Salah satu penyebabnya tidak diterapkann

secara maksimalnya UU tentang keselamatan kerja. Dalam

makalah ini juga dibahas mengenai keadaan nyata tentang

penerapan keselamatan kerja serta apa yang harus

dilakukan agar penyedia jasa dapat menjalankan UU

Keselamatan kerja secara maksimal

P a g e | iii

P a g e | iv

TABLE OF CONTENTS

KATA PENGANTAR........................................iABSTRAK.............................................iiiTABLE OF CONTENTS...................................iiiBAB IPENDAHULUAN...........................................1I.1 Latar Belakang......................................1I.2 Identifikasi Masalah................................2

I.3 Rumusan Masalah.....................................2I.4 Tujuan Penulisan....................................2

BAB IITINJAUAN PUSTAKA......................................4II.1 Undang-undang Tentang Jasa Konstruksi...............4II.2 Undang-Undang No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja...5

II.3 Peraturan Perundangan Lain..........................8

BAB III9METODE PENYELESAIAN...................................9BAB IVPEMBAHASAN...........................................10IV.1 Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan KeselamatanKerja di Indonesia......................................10IV.2 Penyebab Tingginya Angka Kecelakan Kerja...........11

IV.3 Peran UU Keselamatan Kerja dalam menanggulangi Tingginya Angka Kecelakaan Kerja........................12

IV.4 Solusi untk keselamatan kerja dalam bidang Konstruksi15

BAB VPENUTUP..............................................16

P a g e | v

V.1 Simpulan...........................................16

V.2 Saran..............................................16

DAFTAR PUSTAKA

P a g e | vi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ,

Indonesia telah menjadi salah satu negara berkembang

yang berusah untuk menjadi salah satu negara besar .

Dengan sumber daya yang luas tentu pembangunan

Indonesia dapat tumbuh dengan pesat terutama di

bidang konstruksi. Sejak pemerintahan Presiden

Soekarno dan Soeharto tahun 1945-1967 hingga

sekarang, sektor jasa konstruksi sempat memberikan

kontribusi sebesar 42 Triliun rupiah pada PDB,

sebelum akhirnya menurun ketika terjadi krisis

moneter tahun 1998.

Menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi

pada tahun 1998, saat ini industri konstruksi

mencoba untuk berkembang kembali. Proyek pembangunan

saat ini banyak dilaksanakan di seluruh wilayah

Indonesia. Bahkan meningkat pesat saat terjadi

krisis moneter global yang membuat jasa konstruksi

mampu menyumbang negara sebesar 484 M.

Dengan meningkatnya permintaan pembangunan di

bidang konstruksi, maka akan banyak sumber daya yang

dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

P a g e | 1

Salah satu hal yang penting adalah pekerja

konstruksi, baik tenaga ahli maupun buruh kerja.

Banyaknya pembangunan konstruksi menjadikan bidang

ini sebagai salah satu bidang usaha yang menyerap

begitu banyak tenaga kerja. Namun, banyak dari

mereka yang bekerja kurang paham mengenai resiko apa

yang akan mereka hadapi ketika memasuki area proyek.

Kurangnya pemahaman mengenai keselamatan di area

proyek konstruksi ini mengakibatkan terjadinya

tingginya kecelakaan kerja di lingkungan pekerjaan

proyek.

Menurut Mangkunegara ,keselamatan kerja adalah

suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan

dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah

tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju

masyarakat adil dan makmur .Keselamatan kerja

merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat

di dalam sebuah proyek konstruksi.

UU Keselamatan kerja dibuat untuk menjadi pedoman

agar tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi selama

kegiatan konstruksi, namun kecelakaan konstruksi

masih banyak terjadi. Hal inilah yang menjadi dasar

tugas pembuatan tugas ini yaitu mengenai penegakan

undang-undang keselamatan kerja sebagai proteksi

keamanan bagi pekerja konstruksi.

I.2 Identifikasi Masalah

P a g e | 2

Di Indonesia, perlindungan keselamatan tenaga

kerja di sebuah proyek konstruksi terkadang tidak

berjalan dengan baik. Padahal, sudah menjadi

tanggung jawab semua pihak penyelenggara konstruksi

untuk menjamin keselamatan kerja para tenaga kerja.

Namun realita di lapangan masih banyaknya pekerja

konstruksi yang menjadi korban kecelakaan di area

konstruksi.

UU tentang Keselamatan Kerja telah dibuat oleh

Pemerintah agar menjadi acuan bagi seluruh

penyelenggara konstruksi untuk menjamin keselamatan

kerja tenaga kerja. Namun penegakan UU ini masih

perlu mendapata perhatian lebih. Oleh karena itu,

dalam makalah ini akan dibahas mengenai peran UU

Keselamatan Kerja di Indonesia dan solusi untuk

meningkatkan kepedulian penyelenggara konstruksi

dalam menegakkan UU ini.

I.3 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dari perundang-undangan tentang

keselamatan kerja dalam menjamin keselamatan

tenaga kerja konstruksi ?

2. Bagaimana solusi penegakan undang-undang tentang

keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan

konstruksi?

P a g e | 3

I.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk

mengetahui:

1. Menganalisis besar peran perundang-undangan

tingkat kecelakaan kerja yang terjadi dan

bagaimana penegakkan hokum dalam setiap kecelakaan

kerja konstruksi

2. Solusi terhadap penegakkan UU keselamatan kerja di

Indonesia

P a g e | 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Undang-undang Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1999 Tentang Jasa Konstruksi merupakan peraturan

dasar yang menjelaskan dan mengatur hal-hal yang

terkait dengan jasa konstruksi. Undang-undang ini

merupakan payung hukum pelaksanan kegiatan

konstruksi. Berikut beberapa pasal yang membahas

mengenai kesehatan dan keselamatan kerja:

Pasal 1

(1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa

konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan

konstruksi; 

(2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,

elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu

bangunan atau bentuk fisik lain;

Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas

kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian,

P a g e | 5

keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,

keamanan dan keselamatan demi kepentingan

masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal  23 

(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi

tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta

pengawasannya yang masing-masing tahap

dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan,

pengerjaan, dan pengakhiran.

(2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib

memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan,

keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan

tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat

untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi.

(3) Penyedia jasa sebagaiana dimaksud pada ayat

(1) wajib memenuhi hak-hak sub penyedia jasa

sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja

konstriksi antara penyedia jasa dan sub penyedia

jasa.

II.2 Undang-Undang No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja

a. Istilah (Pasal 1:3)

“Pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas

memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau

bagiannya yang berdiri sendiri.

P a g e | 6

b. Ruang Lingkup

Pasal 2:1

Undang-undang ini mengatur keselamatan kerja dalam

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam

tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di

udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan

hukum Republik Indonesia.

Pasal 2:2

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku dalam tempat

kerja di mana :

o dipakai atau dipergunakan mesin, peralatan atau

instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan

kecelakaan;

o dikerjakan pembangunan gedung atau bangunan

lainnya;

o dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas

permukaan tanah; dan

o dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya

kejatuhan benda.

c. Syarat-syarat Keselamatan Kerja (Pasal 3:1)

Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan

syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

mencegah dan mengurangi kecelakaan;

memberi pertolongan pada kecelakaan;

P a g e | 7

memberi alat-alat perlindungan diri pada para

pekerja;

memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat

kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; dan

menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada

pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi

bertambah tinggi.

d. Pengawasan

Pasal 5:1

“Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-

undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan

menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-

undangn ini dan membantu pelaksanaannya.”

Pasal 6:1

“Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan direktur

dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia

Banding.”

Pasal 6:3

“Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.”

Pasal 8:1

“Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan,

kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan

diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat

pekerjaan yang diberikan padanya.”

P a g e | 8

Pasal 8:2

“Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang

berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang

ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.”

e. Pembinaaan (Pasal 9)

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan

pada tiap tenaga kerja baru tentang :

o Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa

yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;

o Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan

yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya;

o Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja

yang bersangkutan;

o Cara-cara dan sikap yang aman dalam

melaksanakan peerjaannya.

2. Pengurus boleh mempekerjakan tenaga kerja setelah

ia yakin bahwa tenaga kerja paham

3. Pengurus wajib membina tenaga kerja dalam

pencegahan kecelakaan, peningkatan keselamatan dan

pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan

f. Kecelakaan (Pasal 11:1)

Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan pada

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

P a g e | 9

g. Kewajiban dan Hak Kerja Tenaga Kerja (Pasal 12)

Memberikan keterangan bila diminta oleh pegawai

pengawas atau ahli keselamatan kerja

Memakai alat-alat perlindungan diri

Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat

keselamatan

Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua

syarat keselamatan

Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di

mana syarat keselamatan kerja serta alat-alat

perlindungan diri diragukan olehnya.

h. Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja (Pasal 13)

“Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja,

diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai

alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.”

i. Kewajiban Pengurus (Pasal 14)

Secara tertulis menempatkan semua syarat

keselamatan kerja, sehelai Undang-undang ini

dan semua peraturan pelaksanaannya pada tempat-

tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan

menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja

Memasang semua gambar keselamatan kerja pada

tempat-tempat yang mudah dilihat

P a g e | 1 0

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat

perlindungan diri pada tenaga kerja dan

menyediakan bagi setiap orang lain yang

memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan

petunjuk-petunjuk

j. Sanksi (Pasal 15:2)

Ancaman pidana atas pelanggaran peraturan perundang-

undangan berupa kurungan selama-lamanya 3 bulan atau

denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-

II.3 Peraturan Perundangan Lain

Berikut beberapa peraturan perundangan yang terkait

dengan kesehatan dan keselamatan kerja:

Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang

Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam

Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara

Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

P a g e | 1 1

P a g e | 1 2

BAB III

METODE PENYELESAIAN

Dalam makalah ini metode yang digunakan dalam

penyelesaian rumusan masalah yang tercantum pada bab I

yaitu menggunakan studi literatur dari berbagai sumber

yang diambil dari media cetak maupun media elektronik

dan juga jurnal-jurnal penelitian terkait yang telah

diverifikasi kevalidan datanya sebelumnya

P a g e | 1 3

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan

Keselamatan Kerja di Indonesia

Di Indonesia semua kegiatan Jasa Konstruksi baik

dari konstruksi skala kecil hingga skala besar

mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi . Undang-

undang ini merupakan payung hukum pelaksanan

kegiatan konstruksi.

Salah satu poin yang menjadi perhatian lebih bagi

penyedia jasa konstruksi adalah masalah keselamatan

kerja para penyelenggara konstruksi. Dalam Pasal 23

Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

Jasa Konstruksi disebutkan bahwa penyelenggaran

pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan

tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan

kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta

tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya

P a g e | 1 4

tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pasal

tersebut me nerangkan bahwa setiap penyedia jasa

konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi

wajib membuat dan melaksanakan prosedur keamanan,

keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga

kerja, serta perlindungan bagi lingkungan sekitar

untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja.

Lalu pemerintah membuat Undang-Undang lain

menyangkut keselamatan kerja. Dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur

mengenai keselamatan kerja di seluruh sektor

pekerjaan. Undang-undang ini menekankan pentingnya

keselamatan kerja dan memberikan sanksi yang tegas

kepada pihak yang melanggar.

Kemudian sejak awal tahun 1980 pemerintah telah

mengeluarkan suatu peraturan tersendiri tentang

keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi,

yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. Per-01/Men/1980. Bahkan pemerintah

melengkapi dengan Permenakertrans RI No 2 Tahun

1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja yang

membahas tentang teknis pemeriksaan dan

penyelenggaraan kesehatan kerja dan juga alur

pelaporan kecelakaan kerja dalam Permenaker RI No 3

Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan

Pemeriksaan Kecelakaan.

P a g e | 1 5

Dan bisa kita lihat bahwa pemerintah telah

membuat peraturan bagi penyedia jasa konstruksi.

Peraturan mengenai keselamatan kerja untuk

konstruksi tersebut, walaupun belum pernah

diperbaharui sejak dikeluarkannya lebih dari 20

tahun silam, namun dapat dinilai memadai untuk

kondisi minimal di Indonesia.

IV.2 Penyebab Tingginya Angka Kecelakan Kerja

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki

tingkat kecelakaan kerja tertinggi di dunia. Data

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyebutkan, sampai tahun 2013 di Indonesia tidak

kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari

akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong

tinggi dibandingkan negara Eropa hanya sebanyak dua

orang meninggal dua per hari karena kecelakaan

kerja. Sementara menurut data Internasional Labor

Organization (ILO),di Indonesia rata-rata per tahun

terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total

jumlah itu, sekitar 70 persen berakibat fatal yaitu

kematian dan cacat seumur hidup1

Menurut Michael Toole, ada delapan faktor utama

penyebab kecelakaan konstruksi:

1. Lack of proper training

1 Ancaman Kecelakaan Kerja di Indonesia . Suara Pembaruan . melalui http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ancaman-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/43132 diakses pada tanggal 29 Juli2014

P a g e | 1 6

2. Deficient enforcement of safety

3. Lack of Proper Safety Equipment

4. Unsafe Methods and Task Sequencing

5. Unsafe Site Conditions

6. Not using provided safety equipment

7. Poor attitude toward safety

8. Isolated ‘freak’ accident

Selain itu ada beberapa teori lain yang

menjelaskan penyebab suatu kecelakaan. Sering kali

teori penyebab kecelakaan memandang bahwa kecelakaan

disebabkan oleh tindakan pekerja (orang) yang salah

(misalnya pada The Accident-Proneness Theory).

Semenjak dikenalkannya The Chain-of-Events Theory,

The Domino Theory, dan The Distraction Theory, maka

pihak organisasi dan manajemenlah yang dianggap

berperan sebagai penyebab utama suatu kecelakaan.

Seperti teori Michael Toole diatas, jika kita

rangkum menjadi satu bahwa faktor kecelakaan

tersebut bisa terjadi akibat lemahnya sistem

manajemen K3 suatu perusahaan . Anggapan tentang

kecelakaan kerja yang bersumber kepada tindakan yang

tidak aman yang dilakukan pekerja telah bergeser

dengan anggapan bahwa kecelakaan kerja bersumber

kepada organisasi dan manajemen (Andi, 2005). Secara

khusus dapat didefinisikan pihak manajemen harus

bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja pada

P a g e | 1 7

bidang konstruksi Para pekerja dan pegawai mestinya

dapat diarahkan dan dikontrol oleh perusahaan

sehingga tercipta suatu kegiatan kerja yang aman.

IV.3 Peran UU Keselamatan Kerja dalam menanggulangi

Tingginya Angka Kecelakaan Kerja

Di Indonesia , anggapan masyarakat umum bahwa

keselamatan kerja adalah tanggung jawab masing-

masing pekerja masih menjadi anggapan umum.

Pemerintah sendiri dalam UU Keselamatan kerja telah

menjelaskan bahwa “Pengurus” atau Manajemen

perusahaan harus membuat mekanisme atau sistem

Manajemen K3 yang terencana dan terstruktur secara

rapi yang dapat menjamin keselamatan kerja di setiap

pekerjaan konstruksi .Bahkan pemerintah telah

memperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980

Pada dasarnya semua peraturan ini mencakup

ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan

kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian

konstruksi bangunan. Namun peraturan ini lebih

ditujukan untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk

jenis konstruksi lainnya masih banyak aspek yang

belum tersentuh.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan

Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat

P a g e | 1 8

Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri

Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986:

Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat

Kegiatan Konstruksi. Pedoman ini dianggap merupakan

pedoman yang dapat dianggap sebagai standar

penerapan manajemen K3 untuk konstruksi di

Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup

komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti

karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum

digunakan, serta tidak dilengkapi dengan

deskripsi/gambar yang memadai. Kekurangan-kekurangan

tersebut tentunya sangat menghambat penerapan

pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan

perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak

pelaksana dan pihak pengawas konstruksi. dan yang

terbaru adalah Peraturan Pemerintah No.5 0/2012

tentang Penerapan SMK3.

Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa

konstruksi di Amerika Serikat misalnya, Occupational

Safety and Health Administration (OSHA), sebuah

badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang

mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang

konstruksi, memperbaharui peraturan K3-nya secara

berkala hampir setiap tahun. Peraturan atau pedoman

teknis tersebut juga sangat komprehensif dan

mendetil. Hal lain yang dapat dicontoh adalah

penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab

P a g e | 1 9

secara spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam

pelaksanaan . Dan juga adanya penjelasan mengenai

definisi dan juga contoh gambar dapat memudahkan

pemahaman bagi setiap penyelenggara konstruksi.2

Namun , hal yang paling berpengaruh adalah

kurangnya komitmen dari setiap penyedia jasa

konstruksi dalam menjalankan peraturan yang telah

dibuat pemerintah dan kurang aktifnya pemerintah

dalam pengawasan setiap pekerjaan konstruksi .

Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain

1. Rendahnya Sanksi

Pada Undang-Undang No.1/1970 tentang Keselamatan

Kerja pasal 15 ayat 2 Ancaman pidana atas

pelanggaran peraturan perundang-undangan berupa

kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp 100.000,- . Rendahnya angka sanksi yang

diberikan membuat penyedia jasa sering mensepelekan

hal ini karena adanya anggapan apabila terjadi

pelanggaran , sanksi yang mesti dibayar tidak

terlalu besar.

2. Sistem kerja Outsourcing dan Tingginya Tingkat

Pengangguran

Disadari atau tidak sistem kerja ini tidak mengikat

secara pasti para pekerja pada setiap jasa2 Wirahadikusuma, RD. (2007). Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. Bandung

P a g e | 2 0

konstruksi. Akibatnya banyak perusahaan cenderung

tidak memperhatikan keselamatan pekerja mereka

karena penyedia jasa dapat mendapatkan pekerja baru

pada pekerjaan lainnya sehingga mereka tidak takut

akan kehilangan pekerja. Karena masih banyak orang

yang membutuhkan pekerjaan.

3. Lemahnya Sistem Jaminan Pekerja dan Kurangnya

Kesadaran Pekerja Dalam Sistem Jaminan Kerja

Para pekerja di Indonesia kebanyakan orang yang

tidak mengenyam pendidikan bisa dilihat jumlah

pekerja pada data Dinas Ketenagakerjaan yang

memiliki pendidikan ketrampilan dan pendidikan

tinggi dengan pekerjaan dengan tingkat pendidikan

rendah memiliki perbandingan hamper 1:3 . Angka

tersebut menjadikan banyak pekerja dengan tingkat

pendidikan rendah tidak sadar dan mengerti tentang

adanya sistem jaminan kerja yang telah dibuat oleh

Pemerintah . Dan kebanyakan penyedia jasa tidak

terbuka mengenai informasi tersebut sehingga banyak

pekerja yang harusnya dapat menuntut jaminan tidak

melakukan hal tersebut.

4. Tidak sebandingnya jumlah pengawas konstruksi dengan

jumlah tenaga kerja

Pegawai pengawas di Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan pada tahun 2010 untuk

mengawasi sekitar 207.813 perusahaan dibutuhkan

3.463 orang pengawas, namun yang tersedia hanya

P a g e | 2 1

2.089 orang pengawas. Selisih yang terlalu jauh

menyembabkan tidak efektifnya pengawasan terhadap

tenaga kerja.

5. Tidak terdapat jalur instruktif ke daerah

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di masing-

masing provinsi, kabupaten dan kota berbeda-beda

mengakibatkan pemerintah pusat tidak dapat mengatur

posisi penempatan pengawas ketenagakerjaan .

6. Terjadi disfungsi pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan.

Adanya penempatan pengawas ketenagakerjaan di luar

unit pengawasan ketenagakerjaan, dan sebaliknya

pegawai yang bukan pengawas ketenagakerjaan

ditempatkan pada unit pengawasan yang bukan

kompetensinya. Akibatnya, sistem manajemen pengawasn

ketenagakerjaan tidak berjalan secara optimal baik

dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengendaliannya.

IV.4 Solusi untk keselamatan kerja dalam bidang

Konstruksi

Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk

memperbaiki sistem keselamatan kerja di

Indonesia , antara lain :

a. Revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja

secara berkala mengikuti perubahan zaman

P a g e | 2 2

b. Pembuatan undang-undang keselamatan Kerja

secara khusus dalam setiap pembangunan-

pembangunan berbeda seperti jalan,bendungan

dll.

c. Perberat sanksi untuk memberikan efek jera

bagi penyedia jasa konstruksi

d. Penyamaan definisi dan metode umum

manajemen K3 di setiap daerah

e. Perluas jaringan informasi mengenai K3

dengan melalui diklat ke perusahaan dan

juga pewajiban pelatihan terpadu masalah K3

kepada para pekerja

f. Perbanyak lapangan kerja dan hapus sistem

outsourcing

g. Perbanyak pengawas independen dan lebih

memperbanyak peran pemerintah daerah

h. Memperbaiki sistem di dalam lingkup Dinas

Tenaga Kerja agar tidak terjadi disfungsi

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

1. Undang-undang mengenai Keselamatan Kerja pada Jasa

konstruksi telah dibuat namun pada pelaksanaannya

masih sering terjadi pelanggaran

2. Banyaknya pelanggaran dipengaruhi oleh beberpaa

faktor baik dari pemerintah sebagai pihak pengawas

P a g e | 2 3

maupun dari penyedia jasa sebagai pihak

penyelenggara

3. Perbaikan sistem manajemen K3 di penyedia jasa

serta penguatan peran undang-undang dengan cara

revisi secara berkala perlu dilakukan demi

memperkuat sistem keselamatan kerja di Indonesia

V.2 Saran

Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk

memperbaiki sistem keselamatan kerja di

Indonesia , antara lain :

a. Revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja secara

berkala mengikuti perubahan zaman

b. Pembuatan undang-undang keselamatan Kerja

secara khusus dalam setiap pembangunan-

pembangunan berbeda seperti jalan,bendungan

dll.

c. Perberat sanksi untuk memberikan efek jera

bagi penyedia jasa konstruksi

d. Penyamaan definisi dan metode umum manajemen

K3 di setiap daerah

e. Perluas jaringan informasi mengenai K3 dengan

melalui diklat ke perusahaan dan juga

pewajiban pelatihan terpadu masalah K3 kepada

para pekerja

f. Perbanyak lapangan kerja dan hapus sistem

outsourcing

P a g e | 2 4

g. Perbanyak pengawas independen dan lebih

memperbanyak peran pemerintah daerah

h. Memperbaiki sistem di dalam lingkup Dinas

Tenaga Kerja agar tidak terjadi disfungsi

P a g e | 2 5

DAFTAR PUSTAKA

Toole, T. Michael. (2002). Construction Site Safety Roles.

Journal of Construction Engineering and Management,

128, 203-210.

Kines, Pete. (2010). Improving construction site safety through

leader-based verbal safety Communication. Journal of Safety

Research, 41, 399-406.

Thomas, S., Cheng, K.P., & Skitmore, R.M. (2004). A

Framework for Evaluating the Safety Performance of Construction

Contractors. Building and Environment, 40, 1347-1355.

King, R.W. and Hudson, R. (1985). Construction Hazard and Safety Handbook: Safety. Butterworths, England.

Occupational Safety and Health Administration (Revisi 2000). Occupational Safety and Health Standards for the Construction Industry (29 CFR Part 1926) – U.S. Department of Labor.

Tam, C.M., et al. (2004). Identifying Elements of Poor

Construction Safety Management in China. Safety Science,

42, 569-586.

Wirahadikusuma, RD.(2007). Tantangan Masalah Keselamatan

dan Kesehatan

Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. Bandung

Ancaman Kecelakaan Kerja di Indonesia . (2013). Suara

Pembaruan .Jakarta (melalui

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ancam

an-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/43132

diakses pada tanggal 29 Juli 2014)

Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan

Keselamatan Kerja.

Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan

Kerja pada Konstruksi Bangunan.

Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara

Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.