Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 - Documents.pdf

Docslide (/) / Documents (/category/documents.html)/ Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014 (/documents/tugas-belajar-peraturan-gubernur-prov-dki-jakarta-no-74-tahun-2014.html)

Upload (/upload.html) Login (/login.html?

back=http%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Ftugas-belajar-peraturan-gubernur-prov-dki-jakarta-no-74-tahun-2014.html) /

Fly UP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSJAKARTA

BELAJARRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 telahmengenai Tugas Belajar;

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010, telahmengenai Besaran dan Tata Car3 Pemberian Biaya Pelaksanaan

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

ditetapkannya Surat Edaran Menteri PendayagunaanNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4

Pemberian

Belajar BagiNegeri Sipil dan demi terciptanya kepastian hukum serta

menyesuail

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPegawai Negeri Sipil

denganPeraturanPemerintah Nomor 12

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarPendidikan;

Pemerintah Nomor

tentang PengelolaanDaerah;

Pemerintah Nomor

tentang Disiplin Pegawai

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPegawai Negeri Sipil;

Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentangPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan

Menterj Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengar. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menteri Kesehatan Nomor KPJJ1,02.4.2.991 tentangTim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus

jakarta;Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Keuangan Daerah;Daerah Nomor 10 TahunOrganisasi

Daerah;

Gubernur Nomor

tentang PetunjukPenyelesaian Kerugian Daerah;Gubernur Nomor 37 Tahun

CaraAnggaran Pendapatan dan

Daerah;MEMUTUSKAN:

GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR.

UMUM

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahpenyelenggara Pemerintahan Daerah.

adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKDKepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus

Jakarta.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BadiklatPendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus

Jakarta.

Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatBadan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

Khusus Ibukota Jakarta.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDKerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Jakarta.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD

pada Sekretariat

Daerah KhususJakarta.

Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut BiroBiro Organisasi

Tatalaksana Sekretariat DaerahDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKhusus Ibukota Jakarta.

Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi adalah KantorKota/Kabupaten Administrasi Provinsi

Ibukota Jakarta.Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikutitinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruanditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikanoieh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

dan/atau Pemerintah Pusa! dan/atau Pemerintah Negaradan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga

dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga

Tugas Belajar adalah pegawai yang telah dinyatakanuntuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan

Gubernur.Bidang Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah

pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Tugas Belajar adalah seluruh rangkaian kegiatandilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program

yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan,monitoring

konseling serta pendayagunaanTugas Belajar.

Perencanaan Program adalah proses penetapan kebutuhanpendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa

program Tugas Belajarmempertimbangkan

kondisi saat ini, tantangan tugas dimasa yang akanketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan

merupakan rencana program.Rekruitmen adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar

dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar

SKPD/UKPD sampai der.gan ditetapkannya Pegawai

Internal adalah proses penyaringan calon Pegawai TugasIingkup internal Pemerintah Daerah.

Administrasi adalah proses penyaringan calon Pegawaidengan meneliti kelengkapan dan keabsahan

administrasi sesuai dengan persyaratan sesuai ketentuanperundang-undangan dan dilakukan oleh BKD.

Akademis adalah proses penyaringan calon Pegawaiyang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi

yang. dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajaryang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BKD.

Eksternal adalah proses penyaringan calon Pegawaiyang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan

dikoordinasikan oleh Badiklat.Pembekalan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai

Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas, Belajar yang Badiklat.dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan

menghimpun data dan informasi tentang kondisi PegawaiBelajaryar.g mencakup aspek akademis dan non akademis

digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugasdikoordinasikan oleh Badiklat.adalah tugas konsultatif kedinasan baik mengenai

psikologis, medis, personal, hak, kewajiban danjawab Pegawai Tugas Belajar.

Pemantapan adalah kegiatan pemberian

Pemantapan adalah kegiatan pemberianmotivasi bagi

Tugas Belajar berdasarkan masukan hasil monitoring,konseling yang dilakukan oleh Badiklat.

Pasca Tugas Belajar adalah. penilaian hasil akademikBelajar sebagai bahan masukan pendayagunaandilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.

Pendayagunaan Pegawai adalah penugasan alumni Tugas Belajardengan disiplin

kompetensi yang telah

yang telah diselesaikandilakukan oleh BKD.

Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yanguntuk membiayai Pegawai Tligas Belajar yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauPemerintah Negara Asing dan/atau Anggaran Lembaga

Nasional dan/atau Anggaran Lembaga Swasta Asing yangjalur pendanaan untuk beasiswa.

Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaanyang biaya pendidikan dan biaya penunjang

ditanggung secara penuh oleh APBD.Pembiayaan Secara Penuh non-APBD adalah pembiayaan

Tugas Belajar yang

dan biayapendidikannya ditanggung secara penuh oleh APBN

Pemerintah Negara Asing atau Lembaga Swasta Nasional Swasta Asing.

Pembiayaan Secara Sponsorship adalah pembioyaan pelaksanaandimana hanya biaya pendidikan yang ditanggungdan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau

Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.

Secara Cost Sharing adalah pembiayaan pelaksanaandimana sebagian biaya pendidikan dan biaya

pendidikan ditanggung melalui APBN dan/atauNegara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional

Lembaga Swasta Asing.Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu

tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Tugas Belajar dalamkedudukannya bukan sebagai Bendaharawan

ketigameiakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan

menuntut penggantian kerugian yang disebabkan olehmelanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban

mestinya sehingga baik secara langsung maupun

Daerah mengalami kerugian.Pelaksana Tugas Belajar adalah tim yang melakukan proses

Tugas Belajar yang terdiri dari unsur Inspektorat,Biro Hukum dan Biro Ortala.

Penguji Kesehatan adalah tim yang melakukan pengujianjasmani/rohani Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Rumah Sakit Pemerintah setempat.Perintah Tugas adalah naskah dinas dari Kepala Badiklat

kepada Pegawai Tugas Belajar atau calon Pegawaiyang berisi perintah untuk melaksanakan Tugas

Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalahyang diberikan kepada Pegawai dan CPNS berdasarkan

kehadiran dan kinerja.

Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan danserta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam

peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada

Tugas Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memilikiprofesionalitas, pengetahuan

mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkanhasil analisa kajian kebuwhan pengembangan

Pegawai sesuai situasi dan kondisi saat ini sertatugas

akan datang.

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kebutuhan program pendidikan;

kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap

kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiappendidikan;

persyaratan peserta program Pegawai Tugas

program pendidikan; dan

anggaran.Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BKD setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPDsetiap tahun anggaran.

lebih lanjut mengenaidimaksud pada ayat

Gubernur.

Pendidikan

pendidikan Tugas Belajar meliputi :

(DIV);

Satu (S1);

bidang profesi;Strata Dua (S2); dan

Tiga (S3).kebutuhandengan

Pendidikan

penyelesaian program pendidikan sebagaimanadalam Pasal 4 sebagai berikut :

pendidikan Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1) dan Doktor (S3)dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam

keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggilama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;

pendidikan Magister Strata Dua (S2) diselesaikan palingjangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan

Strata Dua (S2) yang diselesaikanwaktu

yang dibuktikan dalam surat keteranganperkuliahan dari Perguruan Til"ggi; dan

pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalamsebagaimana tercantum dalam surat keteranganperkuliahan dari Perguruan Tirlggi.

Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikansampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud

diberikan perpanjangan waktu paling lama.dengan ketentuan sebagai berikut:

surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkanbersangkutan belum dapat menyelesaikan

pendidikannya; dan

perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukanKepala Badiklat dengan tembusan Kepala BKD paling

bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Gubernur sebagaimana. dimaksud pada

dan Pegawai Tugas Belajar tetapmelaksanakan tugas belajamya, Kepala Badikiat mengeluarkan

Tugas perpanjangan waktu sebagai Pegawai Tugas

Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifatsampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur

Perpanjangan Waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan waktu tugas

sebagaimana

mendapatkanPendidikan, Biaya Penunjang

Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan programsebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan

perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan

dan Biaya Penunjang Pendidikan.

Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengansebagai berikut :

dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkanPenguji Kesehatan; dan

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambilTugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak

memperpanjang waktu Tugas Belajar.akademik sebagaimana dimaksud pada

mendapatkan rekomendasi dari Badiklat.biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajarcuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tanggung jawab Pegawai T'Jgas

PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajarmemenuhi : .

umum; dan

khusus.

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

masa kerja paling kurang

terhitungsebagai Pegawai Negeri Sipil dan diusulkah oleh

SKPD/UKPD;

tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyaitugas paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai

yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaikhusus bagi Pegawai mutasi dari luar lingkungan

Daerah;

jasmani dan tidak memiliki riwaya

kronis yangdengan surat keterangan dokter;

TOEFLrrOEFL PredlctionrrOEFL Preparation minimal

puluh) yang masih berlaku pada saatpendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;

dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipilketentuan peraturan perundang-undangun;

dijatuhi hukuman pidana;

kinerja baik dengan Penilaian Prestasi Pegawai Negeritahun terakhir rata-rata baik;

didayagunakan pada SKPD/UKPD dimanapun sesuaiPemerintah Daerah;

ketentuan Tugas Belajar dan

ketentuan Tugas Belajar dan sanksi apabila

ketentuan Tugas Belajar;

drop outldikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan

dari Jabatan Struktural bila sedang mendudukiuntuk Jabatan Fungsional tertentu dibebaskan

dari Jabatan Fungsionalnya, setelah ditetapkan sebagaiTugas Belajar.

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

Program Diploma IV dan Sarjana Strata Satu (S1),paling rendah SL

sederajat, PangkatlRuang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dantinggi 33 (tiga puluh tiga)

akhir Desember

Program Magister (S2) dan Spesialis bidang profesi,paling

Satu (S1),PangkatiGolongan Ruang paling 'rendah Penata Muda (III/a)

paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhirtahun berjalan; dan

Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah MagisterSpesialis bidang profesi, PangkatiGolongan Ruang

Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggipuluh

akhir

Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas

pendidikan yang lebih tinggi harus terlebihmelaksanakan tugas

sesuai penugasan2 (dua) tahun.

Tugas Belajar tidak diperkenankanmengikuti pendidikansetingkatlsama

pendidikan/ijazahdimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Pangkat Terakhir.Pegawai yang diusulkan oleh SKPD/UKPD sebesar

dari jumlah pegawai dan paling banyak 20

untuk setiap Tahun Anggaran.

DAN SELEKSI

calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh

pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD/UKPD.

pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD/UKPD.

calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :

internal; dan

eksternal.

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

administrasi; dan

akademis.internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD.Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi

dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diikutsertakanpra akademis.

Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD sebagaimana dimaksudmenyampaikan data calon Pegawai Tugas Belajar'

seleksi internal kepada Badiklat.Pegawai Tugas Belajar yang

dimaksud pada ayat (2) pada tahun berjalanuntuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya,

terlebih dahulu melapor kepada

Pegawai Tugas Belajar sebagaimana

program kelas reguler kecuali program tertentu yangprogram kelas reguler.

Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajibandimaksud pada ayat (6) dianggap mengundurkan diri

diperkenankan untuk mengikuti seleksi eksternal padaberikutnya.

Pegawai Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada

dengan tembusan kepada BKD.Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal

dimaksud pada ayat (6) diberikan kesempatan untukseleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi eksternal akansebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan biaya

eksternal.

Tugas Belajar Tanpa Seleksi Pra Akademis

Tugas Belajar tanpa seleksi Pra Akademis berlakusebagai berikut :

pendidikan dan biaya penunjang pendidikan menggunakansecara penuh non-APBD.

Kepala SKPD/UKPD sebelum mengikuti seleksi

sebagaimana dimaksud pada huruf b l1anya berlaku untuk

dan

pada SKPD asal yang telah dilaporkan kepada BKDawal tahun anggaran.

persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9persyaratan khusus sebagaimana dimaks'Jd dalam Pasal 10

(2) dan ayat (3).

Perguruan Tinggi ditentukan dengan kriteria sebagai

Universitas di luar negeri paling rendah memiliki peringkatdunia berdasarkan 2 (dua) lembaga pemeringkatankecuali bagi universitas yang ditunjuk oleh

pemerintah asing pemberi beasiswa sebagai bentuk kerjanegara;

Universitas di luar negeri mendapat rekomendasi dariberwenang; dan

Universitas di dalam negeri berstatus Perguruan Tinggi akreditasi A pada program studi yang dituju.

mendapatkan penghasilan dan tambahan biaya pendidikanpenunjang pendidikan melaiui APBD kecuali gaji

tunjangan yang melekat pada gajLmenandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur ini.

kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar padaasal.

Surat Pernyataan Kepala SKPD/UKPD sebagaimanadalam Lampiran

Gubernur ini.

Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat melaporkan danpenetapan

Tuga Belajar kepada Gubernur

Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada

Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud padaditetapkan oleh Sekda

Gubernur.lebih lanjut mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajardimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Guhernur.Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas

harus melaksanakan Tugas Belajar, Kepala Badiklat Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas

Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur

penetapan

Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikanGubernur tentang penetapan Pegawai

dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pegawai, Kepaladan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

DAN PEMANTAPAN

Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksimengikuti pembekalan dan menandatangani Surat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasidan Inspektorat

terkait.Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan sebagaimana dimaksud

dengan materi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi

dan Inspektorat serta SKPD

pembekalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalammeliputi :

pengembangan Pegawai;

pelaksanaan Tugas Belajar;

tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;kewajiban dan larangan Pegawai Tugas Belajar;

Perguruan Tinggi;

pendidikan

Tinggi;

program studi; dan

sesuai dengan kebutuhan.Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada

Inspektorat;

dan

akademisi, berdasarkan pertimbangan Badiklat.

Tugas Belajar wajib mengikuti pemantapan.Pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasidan Inspektorat serta SKPD terkait.

pemantapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam

pengembangan dan penctayagunaan Pegawai Tugas

monitoring dan konseling;sumber daya manusia;

hukuman,disiplin, mekanisme hukuman disiplin, TGR dan masahukuman disiplin; dan

sesuai dengan kebutuhan.Narasumber materi pemantapail sebagaimana dimaksud pada

Narasumber materi pemantapail sebagaimana dimaksud padadari :

Inspektorat;

dar:akademisi dan unsur lainnya, berdasarkan

Badiklat.

TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Tinggi

Tinggi yang menjadi tempat kuliah Pegawai TugasPerguruan Tinggi Negeri yang sudah terikat dalam

kerja samaditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud padaditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)bagi Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri.

studi yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkankebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan Keputusan Gubernur.studi

yang akan diikuti telah mendapatkanpersetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar

Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajarkepegawaiannya. kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan.Tugas Belajar

dimaksud pada ayat (1)dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

kenaikan pangkatlgolongan ruang dengan penyesuaianPegawai

sebagaimana dimaksud padadiberikan otomatis sesuai periode kenaikan pangkat tanpa

dalam bentuk apapun.

Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

seiuruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah.

perkuliahan pada program studi yang telah ditentukanpembekalan.

menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diaturPeraturan Gubernur

menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda melalui Kepala

dengantembusandan f(epala SKPD/UKPD

Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yangdengan kegiatan akademik setiap semester dengan

fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukkanPrestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya

Tugas Belajar semester berikutnya.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih3,00 (tiga koma nol

(empat).Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan

perundang-undangan.

menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda melalui Kepaladengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala

asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan,

asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan,melampirkan :

ijazah yang dilegalisir;

transkrip nilai yang dilegalisir;dan softcopy skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik

Daerah; danPegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar

Tinggi Luar Negeri, tema/topik skripsi/tesislsebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat

tema/topik berbeda tetapi wajib melampirkan karya

tema/topik tentang Daerah. .

tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selamajangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi

Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugasjenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Tugas Belajar dilarang :

permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masihkewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;

tanggungan negara;

dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu

kewajiban dan larangan yang berlaku di PerguruanTinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;

diklat lain yang dibiayai APBD, baik di IingkunganDaerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;

pindah/mutasi dalam dan/atau dari Iingkungan Pemerintah Daerahmenjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;

program pendidikan yang telah ditetopkan;

hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan

mengundlJrkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;dalam Jabatan Struktural/FungsionClI;

diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampumenyelesaikan pendidikan;

bekerja/mutasi

luar Pemerintah Daerahmasa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam

kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerjapemerintah/swasta.

Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhannya wajib

mendiskusikan/meminta pendapat pertimbangan/saran/mencari solusiberbagai kendala

selama mengikutiTugas Belajar baik internal perguruan tinggi maupunPerguruan Tinggi dengan melakukan konseling ke Badiklat.

melayani konseling Pegawai sl:lbagaimana dimaksud dalamBadiklat menunjuk pejabat Badiklat sebagai tempat

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan Keputusan Kepala Badiklat dan disampaikan

Tugas Belajar dengan tembusan kepada Kepala

kelancaran konseling dan kebutuhan Pegawai TugasBadiklat membuat mekanisme pelaksanaan konseling.

PENDAYAGUNAAN

Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar dapat dalam

dan penugasan kembali alumni Pegawai Tugas

asal Pegawai Tugas Belajar; dan

atau penempatan alumni Pegawai Tugas Belajar diSKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar berdasarkankebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.

Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimanapada ayat

mempertimbangkan:

Pegawai;

pendidikan Pegawai;

akademik Pegawai;

fungsi SKPD/UKPD serta rencana penugasan; dan

kebutuhan Pegawai pada SKPD/UKPD asal Pegawai

kebutuhan Pegawai pada SKPD/UKPD asal Pegawai

EVALUASI DAN PELAPORAN

penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :

pelaksanaan kebijak,ln Tugas Belajar; dan

Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar padaTinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.

pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimanaa ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksanamelalui BKD dengan aspek pengamatan terhadap

tahapan perencanaan, rekruitrnen, seleksi, penetapanTinggi, disiplin

pendayagunaan alumni.Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada

Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf boleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat

pemantauan terhadap penetapan Pegawai

pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar,hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta

akademis dan non akarlemis yang berhubungan denganTugas Belajar.

penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri diri :

kebijakan; dan

Pegawai Tugas Belajar.

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf apenilaian terhadap efisiensi,

obyektifitassetiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.

kebijakan

pada ayat (2)oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD dan

disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda.Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada

merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas

belajar mengajar' Pegawai Tugas Belajar

Perguruan Tinggi.Pegawai sebagaimana dimaksud pada

oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat

oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklatdisampaikan kepada Gubernur melalui Sekda.

penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksuddilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun

Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan laporan

akademis, evaluasi kebijakan danmenyangkut penyelenggaraan Tugas Belajar dalamdan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekda.

Pelaksana Tugas

Badiklat menyampaikan

hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas BelajarGubernur melalui Sekda.

Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :

seleksi internal dan evaluasi kebiJakan sertapendayagunaan;

eksternal, penetapan, pemtekalan, monitoring danPegawai Tugas Belajar serta konseling;

kepegawaian Pegawai Tugas Belajar; dan

pelaksanaan Tugas Belajar.

Pembiayaan Tugas 8elajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada APBO tahun anggaran berjalan, dengan alokasi

sebagai berikut :

sebagaimana dimaksu::f pada ayat (1)

Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) BKO;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bOokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Badiklat;

hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada seperti gaji dan tunjangan lain-lain melalui

Pelaksanaan Anggaran (OPA) SKPO/UKPO asal

biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimanapada ayat (1) huruf d terdiri dari biaya pendidikanpenunjang pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar

dan Luar Negeri melalui Ookumen Pelaksanaan

dan Luar Negeri melalui Ookumen Pelaksanaan(OPA) Badiklat.

pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud padad meliputi :

pelaksanaan Tugas Belajar Oalam Negeri, terdiri dari :pendidikan berupa

dari :

pengembangan/dana institusillembaga;

PKUKKNlWidyawisata;profesi;

orientasi mahasiswa;Almamater;

penunjang pendidikan, terdiri dari :

fotokopi, sewa komputer/internet;

lokal; kota (PP); dan

pelaksanaan Tugas Belajar Luar Negeri, terdiridari :

pendidikan, terdiri dar i :

(tuition fee);pendaftaran (enrollment fee);Mahasiswa (Student

bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);

negeri/luar daerah;program;

karya

dan

penunjang pendidikan, terdiri dari :(living cost);

apartemen/akomoda~i(accomodation);

(local transportatior);materi pelajaran, (miscellaneous);

(international transportation);(insurance);

visa dan paspor;

visa dan paspor;dan

waktu pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajardimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa

ditetapkan oleh Lembaga/lnstitusi pendidikanbersangkutan.

pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud padad diberikan

semester/caturwulan rnasapada tahun anggaran berjalan.

biaya maksimal pelaksanaan Tugas Belajar

pada ayat (3) sebagaimana tercantumLampiran V dan Lampiran

Gubernur ini.untuk biaya pelaksanaan Tugas Belajar di Luar Negeri

dengan kebutuhan yang bersangkutan selamamasa perkuliahan pada Negara dimaksud, dengan

uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dandisesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.

pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam

melalui koordinasi antara BKD,

Pelaksana Tugas Belajar.

biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dirnaksud

dapat bersumbar dari APBD.APBNPemerintah Asing dan/atau Lembaga

Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing yangjalur pendanaan untuk

Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksudmerupakan biaya yang ditanggung oleh APBD,

Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembagabaik pembiayaan secara

secara penuh non-APBD pembiayaan secaradan/atau pembiayaan secara Cost Sharing.

pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud33 ayat (2) diatur sebagai berikut :

Pegawai Tugas Belajar perribiayaan seeara penuhpembiayaan seeara penuh non-APBO, maka tidak

TKO;

Pegawai Tugas Belajar pembiayaan seeara sponsorshipmendapatkan TKO

mendapatkan Biaya Penunjang

Pegawai Tugas Belajar pembiayaan seeara Costmendapatkan Biaya Pendidikan dan Biaya

Pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaanSharing; dan

Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud padakeeil dari TKO, maka Pegawai Tugas Belajar

sebesar selisihnya.

Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksidan/atau seleksi ekstemal kemudian mengundurkan diri

tidak melanjutkan sebagaiTugas Belajar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadapdan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 diperiksa dan dikenakan hukumanPegawai Negeri Sipil dan dikenakan sanksi TGR sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

penjatuhan sanksi/hukumar. disiplin sebagaimana.pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh

dengan instansi terkait.

Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/ataumenyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan

tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud padadilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.

berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatandimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawaitersebu! seha! dan masih mampu menyelesaikan

maka terhadapnya dikenakan sanksi sebagaimanadalam Pasal 35.

LAIN-LAIN

Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikanwaktu yang

ditentukan, diaktifkan kembaliPegawai serta hak-hak kepegawaiannya, setelah

dokumen sebagaimanadalam Pasal 23

disampaikan kepada BKD.Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikandalam masa Tugas Belajar, diaktifkan kembali sebagai

hak-hak kepegawaiannya dengan melampirkan

hak-hak kepegawaiannya dengan melampirkanketerangan tidak dapat melanjutkan Tugas Belajar dari

Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawaibermeterai cukup sebagairnana tercantum dalam

Peraturan Gubernur ini, Surat PernyataanTugas (SPMT) dari SKPD/UKPD asal

keterangan pemberhentian dari Perguruan Tinggi dan

kepada BKD.Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikansetelah diberikan masa perpanjangan maksimal,

kembali sebagai Pegawai serta hak-hak kepegawaiannya,melampirkan surat keterangan

menyelesaikansesuai dengan waktu yang ditentukan dari Badiklat

disampaikan kepada BKD.pendidikan yang didapat oleh Pegawai Tugas Belajar

waktu yang telah ditentukan, dapat diakui melaluiPeningkatan Pendidikan atau

Ijazah.

PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pera!uran GubernurTahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PeraturanNomor

tentang Sesaran dan Tata

Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipildicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,orang mengetahuinya,

meme~intahkan

Gubernur

penempatannya dalam Berita DaerahDaerah Khusus Ibukota Jakarta,

PROVINSI DAERAH KHUSUSJAKARTA,

DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSJAKARTA,

19580312198610'1001DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dengan aslinya

DAERAHPROVIN~}IQP;ER;A:H~~~SUS

JAKARTA,

Gubernur Provinsi Daerah KhususJakarta

PERNYATAANbertanda tangan di bawah ini :

Program Studihal-hal sebagai berikut:

menuntut biaya apapun dari Pemerintah Oaerah; dan

kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Satuan Kerja

Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah (SKPO/UKPO) asal.kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siapsanksi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpapaksaan/tekanan dari pihak manapun.

PROVINSI OAERAH KHUSUSJAKARTA,

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususJakarta


menyatakan bahwa :

mengusulkan salah satu/beberapa Pegawai di lingkunr)an saya untuk mengikutiPegawai Tugas Belajar tanpa seleksi pra akademis tahun anggaran .

menuntut tambahan formasi pegawai ataupun pegawai pengganti sehubunganusulan calon Pegawai Tugas Belajar sebagairhana dimaksud pada angka 1 (satu);

efektifitas dan efisiensi SKPD/UKPD.

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalarn keadaan sadar dan tanpapaksaan/tekanan dari pihak manapun.

SKPD/UKPD


JOKOWIDODO

Gubernur Provinsi Daerah KhususJakarta


Program Studimenyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui serta

melaksanakan

melaksanakanketentuan Tugas Belajar yang berlaku.

kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siapsanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpapaksaan/tekanan

manapun.


Gubernur Provinsi Daerah Khusus

PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRIbertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri SipilProvinsi DKI

NIP/NRKlPangkat/Gol

Perguruan'Tinggi

menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Pegawai dari Tugas Belajar :

siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibatpengunduran diri ini.

pernyalaan inidengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa

paksaan/tekanan dari pihak manapun.

PROV!NSI DAERAH KHUSUSJAKARTA,

Biaya

termasuk biaya daftar ulang

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPILPROVINSI DKI

proqram

PKUKKNIWidyawisata

Mahasiswa

(Tuition Fee)

(Enrollment Fee)

(Student

IImiah (Proofreadina Thesis)

Neqeri/di Luar Oaerah

biava hidup dan asuransi

Karyallimiah

PENOIDIKAN

Cost)

harian

ADartemen/Akomodasi (Accomodation)

(Local Transportation)

Pelajaran, Rekreasi (Miscellaneous)

dalam proqram

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRIbertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil

Provinsi DKI

NIP/NRKlPangkat/Gol

(/download/link/tugas-belajar-peraturan-

gubernur-prov-dki-jakarta-no-74-tahun-2014)

(/documents/tugas-belajar-peraturan-gubernur-

prov-dki-jakarta-no-74-tahun-2014.html)

33 of 34

PENDIDIKAN

Komputer/lnternet

per bulan

Pasper

nilai mata uanq

proqram

DAERAH KHUSUS

NIP/NRKlPangkat/Gol

Tinggi

mengundurkan diri sebagai Pegawai dari Tugas Belajar :

siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibatatas.pengunduran diri ini.

pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpapaksaan/tekanan dari pihak manapun.


PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR OALAM

SIPILPROVINSI

programPELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROVINSI

Biaya

per buian

DAERAH KHUSUS

PKUKKNlWidyawisala

Mahasiswa

kali

(Tuition Fee)

(Enrollment Fee)

(Student

IImiah (Proofreading Thesis)

Daerah

lokal, biava

Karva/limiah

PENDIDIKAN

Cost)

harian

Apartemen/Akomodasi (Accomodation)

Transportation)

Pelaiaran, Rekreasi (Miscellaneous)

dalam program

TUGAS BELAJAR - PERATURAN GUBERNUR PROV DKI JAKARTA NO 74 TAHUN 2014by inideedeeon Jun 26, 2015Report (/document/report/tugas-belajar-peraturan-gubernur-prov-dki-jakarta-no-74-tahun-2014)

Category:DOCUMENTS

(/category/documents.html)Download: 1Comment: 0132

views

Comments

DescriptionPERGUB NO 74 TAHUN 2014 tentang Tugas Belajar (menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012, Pergub Nomor 151 Tahun 2010)Download Tugas Belajar - Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No 74 Tahun 2014

Transcript1. ,' ..I SALINAN Ic{:MenimbangMengingat~~rJ5'~{lf~~J~J~PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTANOMOR 74 TAHUN2014TENTANGTUGAS BELAJARDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,a. bahwa berdasarkanPeraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 telahdiatur mengenai Tugas Belajar;b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010, telahdiatur mengenaiBesaran dan Tata Car3 Pemberian Biaya PelaksanaanTugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah;c. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran MenteriPendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas. Belajar dan Izin Belajar BagiPegawai NegeriSipil dan demi terciptanya kepastian hukum sertauntuk menyesuail

PENDIDIKAN

Komputer/lnlernet

per bulan

per bulan

750.000,00

per bulan(PP)

dalam program Paspor

nilai mata

program

pergub-prov-dki-jakarta-no23-tahun-2012.html)

Peraturan Gubernur DKI No 35 Tahun 2007PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

(/documents/peraturan-gubernur-dki-no-35-tahun-2007.html)

Peraturan Gubernur DKI No 11 Tahun 2007PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIRMINUM SEMESTER I, TAHUN 2007

(/documents/peraturan-gubernur-dki-no-11-tahun-2007.html)

Besaran dan Tata Cara PembiayaanPelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah -Pergub Prov DKI Jakarta No.151 Tahun 2010tentang Besaran dan Tata Cara Pembiayaan

(/documents/besaran-dan-tata-cara-pembiayaan-pelaksanaan-tugas-belajar-pns-

daerah-pergub-prov-dki-jakarta-no151-tahun-2010.html)

Keputusan Gubernur DKI No 179 Tahun 2007PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORALPROVINSI (UMPS) TAHUN 2007 DI PROVINSI

(/documents/keputusan-gubernur-dki-no-179-tahun-2007.html)

PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NO. 1892012mengenai UMR JAKARTA 2013

(/documents/peraturan-gubernur-jakarta-no-189-2012.html)

RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI JakartaNo.1 Tahun 20121. PRAKATA Penyusunan RTRW DKI Jakarta2030 telah melalui proses yang panjang dan

(/documents/rtrw-jakarta-2030-perda-prov-dki-jakarta-no1-tahun-2012.html)

Gubernur Dan Walikota DKI Jakarta1. Wali Kota DKI Jakarta a. Suwiryo RadenSuwiryo (lahir di Wonogiri, 17 Februari 1903,

(/documents/gubernur-dan-walikota-dki-jakarta.html)

Pembentukan Seksi Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Kecamatan -Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor122 Tahun 2010 tentang Pembentukan Seksi

(/documents/pembentukan-seksi-dinas-perumahan-dan-gedung-pemerintah-daerah-kecamatan-pergub-prov-dki-jakarta-no-122-tahun-2010.html)

Daftar IKOT Prov. DKI JakartaDAFTAR INDUSTRI KECIL OBATTRADISIONAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

(/documents/daftar-ikot-prov-dki-jakarta.html)

PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DANPERATURAN ZONASI DKI JAKARTA1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1

(/government-nonprofit/perda-no-12014-ttg-rdtr-dan-peraturan-zonasi-dki-jakarta.html)

per bulanKeputusan Gubernur DKI Jakarta No. 955 Th. 2008 (PapanNama Proyek)

(/documents/keputusan-gubernur-dki-jakarta-no-955-th-2008-papan-nama-proyek.html)

Kalender Pendidikan 2012 2013 Prov DkiJakarta3

(/documents/kalender-pendidikan-2012-2013-prov-dki-jakarta.html)

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007GUBERNURKEPULAUAN BANGKABELITUNG PERATURAN

(/documents/peraturan-gubernur-nomor-2-tahun-2007.html)

Peraturan Gubernur DKI No.1 Th 2010 TtgUMSP 2010

(/documents/peraturan-gubernur-dki-no1-th-2010-ttg-umsp-2010.html)

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah - PergubPeraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2009

(/documents/organisasi-dan-tata-kerja-dinas-perumahan-dan-gedung-pemerintah-daerah-pergub-prov-dki-jakarta-nomor-139-tahun-2009.html)

Paparan Gubernur DKI Jakarta di UniversitasSiswa Bangsa InternasionalPaparan Bapak Jokowi pada acara UMKMOutlook 2014 tanggal 21 Pebruari 2014

(/business/paparan-gubernur-dki-jakarta-di-universitas-siswa-bangsa-internasional.html)

PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030Berisikan Batang Tubuh, Penjelasan,Lampiran Peta dan Tabel

(/government-nonprofit/perda-dki-jakarta-no-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-tahun-2030.html)

Peraturan gubernur sumatera barat no 3520091. PERATURAN GUBERNUR SUMATERABARAT NOMOR 35 TAHUN

(/documents/peraturan-gubernur-sumatera-barat-no-35-2009.html)

peraturan gubernur997oj9

(/documents/peraturan-gubernur.html)

View more (http://dokumen.tips/search/?q=Tugas+Belajar+-

+Peraturan+Gubernur+Prov+DKI+Jakarta+No+74+Tahun+2014)

Subscribe to our Newsletter for latest news.

STARTUP - Share & Download Unlimited (https://www.facebook.com/docslide.net) (https://twitter.com/docslide_net) (https://www.google.com/+DocslideNet)

NEWLETTER

Your email

About (/about.html) Terms (/info/terms.html) DMCA (/info/dmca.html) Contact (/contacts.html)