MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) | DAFTAR ISI 1 MAKALAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA ³HAK ANGKET BANK CENTURY´Oleh: Kartika Amalia Wijaya BP 10.006 KELAS A REGULER SORE SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI 2011
24
Embed
Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) | DAFTAR ISI 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................... ........................... .......................... ........................... ........................... ....... 2
KATA PENGANTAR ......................... .......................... ........................... ........................... .................... 3
BAB I ........................... ........................... .......................... ........................... ........................... ................ 4
1.1 Latar Belakang .......................... ........................... ........................... ........................... .................... 4
1.2 Rumusan Masalah ......................... ........................... ........................... ........................... ................ 5
1.3 Tujuan dan Manfaat ............................................. ........................... ........................... .................... 5
BAB II .................................................................................................................................................... 7
Dampak Century-Gate Bagi Perekonomian Indonesia .......................... ........................... ......... 18
BAB III ................................................................................................................................................. 20
HASIL PENELITIAN ........................................................................................................................... 20
BAB IV ........................ ........................... .......................... ........................... ........................... .............. 22
KESIMPULAN DAN SARAN ...................................... ........................... ........................... .................. 22
BAB VI ........................ ........................... .......................... ........................... ........................... .............. 23
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PENDAHULUAN
5
1.2 Rumusan Masalah
Awal dalam pengangkatan kasus ini adalah analisis kembali kejadian dalam tidak
mampunya Bank Century untuk membayar dana permintaan dari para nasabahnya.Setelah berjalan begitu jauh,dan tidak banyak pelaku pemerintahan yang menyadari,ini telah
menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara.tentunya DPR selaku badan legislative yang ada
dalam roda pemerintahan secara sepakat mengeluarkan hak yang disebut ³Hak Angket´ untuk
menyelesaikan sampai sejauh mana uang Negara yang bisa diselamatkan.Hal itu adalah hanya
target yang minimal dalam penyelesaian kasus ini,sedangkan secara optimal target yang ingin
dicapai oleh para lembaga dan juga komite yang terkait dalam kasus ini adalah selesainya
permasalahan dengan tidak ada pihak yang sama sekali dirugikan tentu dengan memperhatikan
instrumental yang ada dalam bangsa ini.
Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang maka saya menarik suatu rumusan
masalah sebagai berikut (5W + 1H) :
a. Apa sebenarnya kasus yang dihadap oleh Bank Century? (What)
b. Mengapa sampai terjadi Skandal Century yang begitu rumit?(Why)
c. Kapan dilakukan penyelesaian terhadap Kasus Bank Century? (When)
d. Siapa saja yang terkait dengan kasus Bank Century? (Who)
e. Dimanakah letak tanggung jawab pejabat terkait akan maslah ini? (Where)
f. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini? (How)
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari berjalannya kasus yang sedang dihadapi oleh
bangsai ini adalah tidak lain untuk selalu melihat instrumental atau aturan-aturan atau undang-
undang yang terikat terhadap suatu kasus yang sedang dihadapi. Pentingya aturan tersebut adalah
untuk selalu mengingatkan kita dalam bersikap ataupun dalam pengambilan keputusan. Jika
dalam kehidupan berorganisasi kita selalu dituntut untuk saling berkoordinasi antara anggota
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) | BAB II 7
BAB II
PEMBAHASAN
Saya sebagai mahasiswa melihat bahwa sejak awal bank century bermasalah dari mulai
awal merger. Yaitu tepatnya pada 27 November 2001, pada saat itu Rapat Dewan Gubernur
Bank Indonesia menyetujui prinsip akuisisi Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Namun
pada saat 5 Juli 2002 saat izin akuisisi dari BI keluar, BI mulai mencium perbuatan melawan
hukum. Bank Century mulai melakukan transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai
USD25 juta. Selain itu terdapat pula SSB berisiko tinggi sehingga Century wajib membentuk
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Ini berakibat CAR Bank CIC menjadi negatif.
Kondisi inilah yang membuat penarikan dana pihak ketiga besar-besaran yang mengakibatkan
bank mengalami keseretan likuiditas dan telah melanggar ketentuan posisi devisa netto (PDN).
Pada tanggal 13 November 2008 Bank Century mengalami keadaan tidak bisa membayar dana
permintaan dari nasabah atau umumnya disebut sebagai kalah kliring keadaan ini hingga
membuat terjadinya kepanikan atau rush dalam penarikan dana pada Bank Century.
Kemudian, pada tanggal 14 November 2008 manajemen Bank Century melaporkan
ketidakmampuan bank dalam melayani permintaan dana oleh nasabah, serta ikut mengajukan
permohonan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan darurat kepada Komite Stabilitas Sektor
Keuangan (KSSK). Sebagai pemegang mandat UU, Pemerintah bermaksud untuk mencegah
krisis, tapi di sisi lain yang dihadapi adalah bank yang kualitasnya seperti bank century. Pada
tanggal 20 November 2008 Bank Indonesia melakukan penetapan status Bank Century menjadi
bank gagal, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani selaku Ketua dari Komite Stabilitas
Sektor Keuangan (KSSK) mengadakan rapat untuk pembahasan nasib Bank Century, dalamrapat tersebut, BI diwakili oleh Gubenur BI yang dijabat oleh Boediono menyatakan bahwa rasio
kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century telah minus hingga 3,52
persen, dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan untuk menyerahkan Bank Century kepada
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu dengan keputusan bailout terhadap Bank Century
sebesar Rp 6,7 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencurigai adanya dugaan rekayasa
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
9
inilah yang harus ´dibuktikan´ melalui penggunaan hak angket itu. Dalam proses penyelidikan,
Panitia Hak Angket DPR dapat mengumpulkan fakta dan bukti bukan hanya dari kalangan
pemerintah, tetapi dari siapa saja yang dianggap perlu, termasuk mereka yang dianggap ahli
mengenai masalah yang diselidiki. Mereka wajib memenuhi panggilan Panitia Angket dan
menjawab semua pertanyaan dan memberikan keterangan lengkap, termasuk menyerahkan
semua dokumen yang diminta, kecuali apabila penyerahan dokumen itu akan bertentangan
dengan kepentingan negara. Mereka yang dipanggil namun tidak datang tanpa alasan yang sah,
dapat disandera selama-lamanya seratus hari (Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1954).
Pengusulan hak angket Bank Century juga terkait dengan kesalahan struktur berpikir
pemerintah. Pemerintah melupakan amanat konstitusi bahwa salah satu tujuan dibentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf
ke-4, ialah memajukan kesejahteraan umum. Di tengah badai krisis ekonomi dan rentetan
bencana alam yang terjadi di hampir seluruh wilayah RI, pemerintah malah ´memanjakan´ Bank
Century. Sungguh sangat ironis.
Ketika menjelang babak akhir pembahasan kasus bank Century di Pansus DPR, Presiden
SBY membuat pernyataan mengejutkan bahwa sebagai Presiden ia bertanggung jawab atas apa
yang telah diputuskan oleh bawahannya (dalam hal ini Budiono dan Sri Mulyani). Saya menjadi
heran, mengapa tidak dari awal permasalahan saja SBY berkata seperti itu, Seandainya sajaPresiden SBY membat pernyataan di awal dari berbagai kejadian ini, maka mungkin keadaan
tidak separah ini. Masyarakat pada umumnya merasa µabu-abu¶ atau tidak yakin apakah presiden
mengetahui atau tidak soal bail-out bank Century mengingat beliau µdiam¶.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan awal menyebutkan adanya dugaan ada
rekayasa untuk menyuntikkan dana Dalam pasal 32, 33 dan 39 Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tanggal 28 September 2006 menyatakan bahwa selama bank
gagal sistemik dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jika berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan
diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, maka Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank
serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut, oleh sementara pihak
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
10
mentenggarai terubah melalui pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor
3/PLPS/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan sudah dibantah oleh LPS mengenai adanya rekayasa
aturan.
Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut terbawa dicurigai
berusaha untuk menutup-nutupi data aliran dana tersebut akan tetapi kemudian dibantah oleh
Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan
mengatakan bahwa telah diberikan informasi mengenai aliran dana Bank Century sesuai dengan
permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tetapi pada tanggal 23 November 2009
menurut Maruarar Sirait, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ikut dalam saat
penyerahan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century yang
diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan bahwa laporan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak menyertakan soal aliran dana Bank Century tanggal 1
Desember 2009 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan baru
menyampaikan informasi transaksi keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 51
nasabah yang terdiri dari 44 nasabah perorangan dan 7 nasabah perusahaan senilai Rp 147,6
miliar dan tak temukan aliran dana Bank Century kepada parpol.
Dalam penyaluran modal sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
kepada Bank Century dicurigai bermuara pada kepentingan politik atau partai politik karena
bertepatan dengan saat-saat pemilu 2009. Terdapat upaya dari sejumlah anggota DewanPerwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar dilakukan penggunaan salah satu hak kewenangan
konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) terhadap aliran dana pada Bank Century.
Pada tanggal 1 Desember 2009 dalam Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank
Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan oleh 503 Anggota DPR
tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap skandal Bank
Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 Fraksi.
Fokus pelaksanaan hak angket dalam kasus Bank century antara lain mengetahui sejauh
mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keputusannya
mencairkan dana talangan Rp 6,76 triliun untuk Bank Century; mengurai secara transparan
komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century, termasuk mengapa bisa
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
11
terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes
Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan
kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas
perbankan dan keuangan pemerintah; menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana
talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah
bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam
status pengawasan khusus; lebih jauh lagi, panitia hak angket juga akan mengetahui seberapa
besar kerugian negara akibat Bank Century, dan sejauh mana kemungkinan penyelamatan uang
negara bisa dilakukan.
Kebijakan pemerintah "menyelamatkan" Bank Century dengan sendirinya dapat
dijadikan sebagai objek dari hak angket DPR karena berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, apalagi kebijakan itu juga berkaitan dengan keuangan negara.
Namun, apakah kebijakan itu benar-benar bertentangan dengan UU sebagaimana dugaan DPR,
inilah yang harus "dibuktikan" melalui penggunaan hak angket itu.
Dalam proses penyelidikan, Panitia Hak Angket DPR dapat mengumpulkan fakta dan
bukti bukan saja dari kalangan pemerintah, tetapi dari siapa saja yang dianggap perlu, termasuk
mereka yang dianggap ahli mengenai masalah yang diselidiki. Mereka wajib memenuhi
panggilan Panitia Angket dan menjawab semua pertanyaan dan memberikan keterangan lengkap,termasuk menyerahkan semua dokumen yang diminta, kecuali apabila penyerahan dokumen itu
akan bertentangan dengan kepentingan negara. Mereka yang dipanggil namun tidak datang tanpa
alasan yang sah, dapat disandera selama-lamanya seratus hari (Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 6
Tahun 1954). Panitia Angket juga dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pejabat yang
tidak mau menyerahkan dokumen negara yang mereka minta agar menyerahkannya.
Fungsi hak angket Bank Century sudah menjadi perhatian publik dan harus diselesaikan.
Penting bagi DPR menggali keterangan ahli dan semua pihak terkait dengan aliran dana danmasalah lainnya yang terkait dengan "penyelamatan" Bank Century. Dengan memakai hak
angket, diharapkan ada konklusi yang lebih objektif, bukan asal kritis. Sebab, orientasi angket
menyelidiki dan mencari solusi. Yang ingin diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi
pemerintah, melainkan menguak lebih jauh ada apa sebenarnya dibalik kebijakan pemerintah
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
14
Gerakan massa yang ingin menuntaskan kasus Bank Century memanfaatkan Hari Antikorupsi
Sedunia pada tanggal 9 Desember 2009 yang lalu untuk menyuarakan tuntutan mereka secara
gamblang. Hari itu menjadi luar biasa karena terjadi berbagai pergerakan massa di seluruh
Indonesia dan tidak hanya di ibukota. Warna politik kasus Bank Century semakin mengental
oleh adanya pernyataan Presiden SBY di depan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai
Demokrat beberapa hari yang lalu. Dalam pidatonya itu, Presiden SBY mengatakan bahwa
gerakan antikorupsi telah ditunggangi oleh kepentingan politik sehingga tujuannya tidak lagi
murni antikorupsi karena bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden SBY.
Kasus Bank Century telah menghasilkan perkembangan politik yang aneh karena telah terjadi
pertentangan politik antara dua kelompok yang sama-sama ingin memberantas korupsi di
Indonesia. Kelompok pertama adalah kelompok ormas yang mengadakan acara peringatantanggal 9 Desember 2009 yang sangat bersemangat untuk mengungkap kasus Bank Century
sebagai kasus korupsi yang paling baru di Indonesia.
Sejumlah anggota DPR termasuk dalam kelompok ini, baik yang termasuk dalam Panitia Khusus
(Pansus) Hak Angket Bank Century DPR maupun tidak. Kelompok SBY dan Demokrat adalah
kelompok kedua yang juga secara terang-terangan menyatakan sikap mereka yang antikorupsi
dan ingin segera menuntaskan kasus Bank Century dengan membuka kasus seluas-luasnya, tetapi
menaruh kecurigaan terhadap kelompok pertama.
Kedua kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama, tetapi terlibat dalam pertentangan
politik. Adapun yang menjadi penyebab pertentangan antara kedua kelompok ini adalah
perbedaan sikap menghadapi kasus Bank Century. Kelompok pertama telah menyatakan sejak
awal bahwa kasus Bank Century perlu ditangani oleh DPR (melalui Pansus Hak Angket Bank
Century) sebagai bagian dari usaha untuk mengungkapkan kasus Bank Century karena bagi
mereka kasus tersebut telah cukup jelas.
Partai Demokrat serta beberapa partai koalisi pemerintah tidak mau membentuk Pansus Hak
Angket Bank Century di DPR sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil
auditnya. Kelompok ini kemudian menyatakan dukungannya terhadap Pansus Hak Angket Bank
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
15
Century setelah Presiden SBY menyatakan dukungannya terhadap pengungkapan kasus Bank
Century dan pembentukan pansus di DPR.
Alasan lainnya adalah perbedaan pandangan dalam melihat kemungkinan pelanggaran hukum
oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terkait dengan keputusan pengucuran dana talangan bagi
Bank Century. Kelompok pertama merasa yakin telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus
Bank Century.
Namun terjadi sebaliknya, kelompok kedua tidak yakin telah terjadi tindakan pelanggaran
hukum. Oleh karena itu mereka menolak anggapan bahwa telah terjadi aliran dana Bank Century
kepada sejumlah pejabat pemerintah dan kubu Partai Demokrat. Memang harus diakui telah
terbentuk opini publik bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century yang
melibatkan dana dalam jumlah yang amat besar.
Opini publik ini diperkuat penemuan BPK yang telah melakukan audit terhadap kasus Bank
Century. Hal yang menjadi permasalahannya adalah dana tersebut tidak jelas ke mana perginya
dan siapa saja yang menikmatinya. Ketidakjelasan yang berkepanjangan memunculkan berbagai
spekulasi di dalam masyarakat. Ketidakjelasan itu juga semakin memperkuat tuduhan sebagian
warga masyarakat bahwa telah terjadi korupsi dalam jumlah yang fantastis yang berujung pada
tuduhan terhadap pemerintah karena keputusan tersebut oleh pejabat-pejabat tinggi negara yangterkait dengan keuangan dan perbankan.
Oleh karena itu, perkembangan kasus Bank Century di dalam masyarakat menjurus ke arah
terpojoknya pemerintah. Sangat disayangkan pemerintah bereaksi terhadap tuduhan tersebut
dengan mengatakan tuduhan itu sebagai fitnah. Sikap defensif yang berlebihan yang ditunjukkan
oleh pemerintah malah memperhebat pertentangan antara kedua kelompok.
Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri opini publik yang berkembang di dalam masyarakat sudahmenjurus ke arah tuduhan bersalah sehingga pejabat-pejabat terkait harus diganti. Tidak
seharusnya pemerintah melakukan serangan balik dengan mengatakan tuduhan terebut sebagai
fitnah atau bertujuan menjatuhkan pemerintah. Baiknya pemerintah menyikasi hal tersebut
dengan dewasa. Tuduhan balik ini jelas tidak membantu dalam menenangkan masyarakat.
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com
MAKALAH HAK ANGKET BANK CENTURY (KARTIKA AMALIA WIJAYA BP.10.006) |
PEMBAHASAN
19
pisau bermata dua karena selain memberi efek positif, tetapi juga memberi efek negatif. Efek
positif dari pemberian dana ini adalah menguatkan kepercayaan investor, khususnya di saat
pemberian bailout yang bertepatan dengan masa krisis global. Hal ini dapat memberi rasa aman
untuk berinvestasi di Indonesia saat itu karena adanya jaminan dari pemerintah. Tetapi di sisi
lain tidak adanya pertanggungjawaban dana sebesar 4 triliun telah membuat para investor
mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam mengawasi penyaluran dana perbankan dan
dalam skala lebih besar mengawasi perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda tanya,
mengapa pemerintah bisa salah memprediksi kucuran dana yang dibutuhkan? Apakah ada motif
politik dibalik hal ini?
Jika benar ada motif politik, maka bagi para investor maupun pelaku ekonomi hal ini
menunjukkan betapa tidak transparannya pemerintah. Efeknya adalah para investor asing
menjadi enggan berinvestasi di Indonesia karena tidak terciptanya Good Governance dalam
pemerintahan. Sedangkan jika pemerintah salah memprediksi kebutuhan bailout kepada bank
century, hal ini hanya akan mengakibatkan diragukannya kemampuan tim ekonomi pemerintah.
Selain itu pengusutan kasus bank century yang berlarut-larut hanya menyebabkan
ketidakpastian dalam berinvestasi dan kekhawatiran adanya goncangan politik akibat kasus ini
dapat menyebabkan larinya investor dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sisi
pemerintah hal ini bukannya tidak berdampak besar, tidak adanya dukungan resmi pemerintahterhadap kebijakan tim ekonomi bisa membuat tim ekonomi lamban dalam bertindak jika ada
kasus seperti ini di waktu mendatang. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan hukum dalam
pengambilan keputusan.
Dapat dipastikan jika kasus ini tidak diselesaikan dengan cepat hal ini akan berakibat
pada stagnasi pembangunan dan larinya investor dan modal ke luar negeri, semua hal ini akan
berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu dilihat
dari dampak ekonomi, bailout bank century tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah karena halini juga membawa dampak positif. Tetapi yang salah adalah adanya dana 4 triliun yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan, hal ini jelas membawa kerugian besar bagi bangsa Indonesia.
Semoga kasus ini dapat terselesaikan secara transparan dan sejujur-jujurnya, sehingga hal ini
tidak terjadi lagi di waktu-waktu berikutnya.
5/12/2018 Tugas Akhir Kartika Amalia Wijaya Bp 10.006 Reguler Sore - slidepdf.com