BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program Jaminan Kesehatan Nasional mengedepankan sistem pelayanan primer sekaligus mendayagunakan peran dokter layanan primer sebagai garda utama sistem pelayanan kesehatan. UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memperkenalkan istilah Dokter Layanan Primer sebagai strata baru pendidikan kedokteran di Indonesia. Dokter layanan primer berbeda dengan dokter umum. Dokter layanan primer merupakan dokter yang menjalani studi lanjutan setelah melalui program internship. Dengan menjalani pendidikan lajutan ini makadokter layanan primer dapat dianggap setara dengan dokter spesialis. 1 Hanya dokter layanan primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis yang bisa masuk dan berada di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Semua dokter- dokter fresh graduated harus mengikuti pendidikan dokter layanan primer bila ingin menjadi bagian dari sistem sebagai penyedia pelayanan kesehatan primer. Bila tidak, seorang dokter tanpa kompetensi dokter layanan primer hanya bisa berpraktik swasta di tengah-tengah sistem JKN yang membuat masyarakat tak perlu membayar tiap kali 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program Jaminan Kesehatan Nasional mengedepankan sistem
pelayanan primer sekaligus mendayagunakan peran dokter layanan primer
sebagai garda utama sistem pelayanan kesehatan. UU No 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran memperkenalkan istilah Dokter Layanan Primer sebagai
strata baru pendidikan kedokteran di Indonesia. Dokter layanan primer berbeda
dengan dokter umum. Dokter layanan primer merupakan dokter yang menjalani
studi lanjutan setelah melalui program internship. Dengan menjalani pendidikan
lajutan ini makadokter layanan primer dapat dianggap setara dengan dokter
spesialis.1
Hanya dokter layanan primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis
yang bisa masuk dan berada di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Semua dokter- dokter fresh graduated harus mengikuti pendidikan dokter
layanan primer bila ingin menjadi bagian dari sistem sebagai penyedia pelayanan
kesehatan primer. Bila tidak, seorang dokter tanpa kompetensi dokter layanan
primer hanya bisa berpraktik swasta di tengah-tengah sistem JKN yang
membuat masyarakat tak perlu membayar tiap kali berobat.1,2
Standar kompetensi dokter ahli layanan primer indonesia (SKDALPI)
masih dalam proses pembuatan namun secara garis beras dokter layanan primer
memiliki standar kompetensi di bidang kuratif, bidang komunitas dan bidang
kesehatan masyarakat. Secara khusus dokter layanan primer memiliki 7 area
kompetensi yakni3:
a. Keterampilan komunikasi efektif
b. Keterampilan klinik dasar
c. Keterampilan menerapkan dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu
perilaku dan epidemiologi dalam praktik
1
d. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga
ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik,
berkesinambungan, terkoordinir dan bekerja sama dalam konteks
Pelayanan Kesehatan Primer
e. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi
f. Mawas diri dan pengembangan diri atau belajar sepanjang hayat
g. Etika moral dan profesionalisme dalam praktek
Puskesmas dan Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang memiliki
dua peran utama sebagai sarana pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan
kesehatan. Untuk dapat memenuhi kompetensi di bidang kuratif dokter layanan
primer menjalani pendidikan di rumah sakit sedangkan untuk memenuhi
kompetensi di bidang komunitas dan kesehatan masyarakat dokter layanan primer
menjalani pendidikan di Puskesmas.2,3
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Dokter Layanan Primer
Definisi dokter layanan primer adalah dokter yang mengutamakan
penyediaan pelayanan komprehensif bagi semua orang yang mencari pelayanan
kedokteran dan mengatur pelayanan oleh provider lain bila diperlukan. Dokter ini
adalah seorang generalis yang menerima semua orang yang membutuhkan
pelayanan kedokteran tanpa adanya pembatasan usia, jenis kelamin ataupun jenis
penyakit. Dokter yang mengasuh individu dan dalam lingkup komunitas dari
individu tersebut tanpa membedakan ras, budaya dan tingkatan sosial. Secara
klinis dokter ini berkompeten untuk menyediakan pelayanan dengan sangat
mempertimbangkan dan memperhatikan latar budaya, sosial ekonomi dan
psikologis pasien. Sebagai tambahan, dokter ini bertanggung jawab atas
berlangsungnya pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan bagi
pasiennya.1,2
Dokter layanan primer menyediakan pelayanan kesehatan primer. Pelayanan
kesehatan primer berdasarkan sistem kesehatan nasional (SKN) terbagi dua yakni
pelayanan berbasis komunitas yang mengedepankan aspek promotif dan preventif
atau upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan berbasis individu yang
mengedepankan aspek kuratif atau upaya kesehatan perorangan (UKP).1,4
3
Gambar 1. Pelayanan Primer menurut Sistem Kesehatan Nasional1
Jaminan kesehatan nasional (JKN) mengedepankan sistem pelayanan
berjenjang. Dokter layanan primer dalam kerangka JKN bertindak sebagai
Gatekeeper. Gatekeeper dapat didefinisikan sebagai dokter yang berwenang
mengatur pelayanan kesehatan bagi peserta, sekaligus bertanggung jawab dalam
rujukan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kebutuhan medis peserta. Tugas
Gatekeeper adalah (1)Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan peserta secara paripurna, terpadu dan
bermutu, (2) Mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem
rujukan.
(3)Penasehat, konselor, dan pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat
dan (4) Manajer sumber daya.1
4
Gambar 2. Model Sistem Pelayanan Kesehatan BPJS (Dokter sebagai gatekeeper)3
Dokter layanan primer mempunyai posisi yang strategis dalam
keberhasilan penatalaksanaan pembangunan kesehatan karena perannya dalam
penatalaksanaan sub sistem pelayanan kesehatan dari orientasi kuratif ke orientasi
komprehensif dengan mengedepankan aspek promotif-preventif seimbang dengan
kuratif-rehabilitatif, pelayanan yang fragmentatif ke pelayanan yang integratif
berjenjang, dengan tingkat primer sebagai ujung tombak, serta perannya dalam
penatalaksanaan sub sistem pembiayaan kesehatan yakni kesediaannya untuk
menerima pembayaran secara prospektif yang juga bermakna pengendalian biaya
pelayanan kesehatan. Konsep ini meletakkan peran dokter layanan primer sebagai
penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang sadar mutu dan sadar biaya pelayanan
kesehatan.1,4
Peran dokter layanan primer yaitu1,3 :
1. Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama secara paripurna, terpadu,
bermutu dan efisien (Health provider).
5
2. Arif dalam mengatur agar terjadi pemanfaatan pelayanan kesehatan
secara tepat oleh pasien dan keluarga/koordinator pelayanan rujukan
(Gate keeper).
3. Penasihat setiap masalah kesehatan (Health consular).
4. Pengatur pemakaian sumber kesehatan (Resources allocator ).
Dokter layanan primer memiliki 5 fungsi yang dimiliki, yaitu3 :
a. Care Provider (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan)
Yang mempertimbangkan pasien secara holistik sebagai seorang
individu dan sebagai bagian integral (tak terpisahkan) dari keluarga,
komunitas, lingkungannya, dan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang berkualitas tinggi, komprehensif, kontinu, dan personal
dalam jangka waktu panjang dalam wujud hubungan profesional
dokter-pasien yang saling menghargai dan mempercayai. Juga sebagai
pelayanan komprehensif yang manusiawi namun tetap dapat dapat
diaudit dan dipertangungjawabkan
b. Comunicator (Penghubung atau Penyampai Pesan)
Yang mampu memperkenalkan pola hidup sehat melalui penjelasan
yang efektif sehingga memberdayakan pasien dan keluarganya untuk
meningkatkan dan memelihara kesehatannya sendiri serta memicu
perubahan cara berpikir menuju sehat dan mandiri kepada pasien dan
komunitasnya
c. Decision Maker (Pembuat Keputusan)
Yang melakukan pemeriksaan pasien, pengobatan, dan pemanfaatan
teknologi kedokteran berdasarkan kaidah ilmiah yang mapan dengan
mempertimbangkan harapan pasien, nilai etika, “cost effectiveness”
untuk kepentingan pasien sepenuhnya dan membuat keputusan klinis
yang ilmiah dan empatik
d. Manager
Yang dapat berkerja secara harmonis dengan individu dan organisasi di
dalam maupun di luar sistem kesehatan agar dapat memenuhi
6
kebutuhan pasien dan komunitasnya berdasarkan data kesehatan yang
ada. Menjadi dokter yang cakap memimpin klinik, sehat, sejahtera, dan
bijaksana
e. Community Leader (Pemimpin Masyarakat)
Yang memperoleh kepercayaan dari komunitas pasien yang
dilayaninya, menyearahkan kebutuhan kesehatan individu dan
komunitasnya, memberikan nasihat kepada kelompok penduduk dan
melakukan kegaiatan atas nama masyarakat dan menjadi panutan
masyarakat
Dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dokter yang
masuk ke dalam sistem dan berhak memperoleh pendapatan dari negara
adalah dokter layanan primer, dokter spesialis dan dokter sub-spesialis.
Sedangkan dokter umum masih dapat berpraktek seperti biasa di klinik dan rumah
sakit swasta yang tidak tergabung ke dalam SJSN selama masih memiliki izin
praktek.4
Gambar 3. Konsep Dokter Layanan Primer4
7
2.2 Kompetensi Dokter Layanan Primer
Kompetensi dokter layanan kedokteran primer termuat dalam dokumen konsil
kedokteran indonesia (KKI) tahun 2006 berjudul “Standar Kompetensi Dokter”
yang menjabarkan dalam 7 area kompetensi3 :
1. Area komunikasi efektif; mampu menggali dan bertukar informasi secara
verbal dan nonverbal dengan pasien semua usia, anggota keluarga,
masyarakat, kolega, dan profesi lain.
2. Area keterampilan klinis; melakukan prosedur klinis dalam menghadapi
masalah kedokteran sesuai dengan kebutuhan pasien dan kewenangannya.
3. Area landasan ilmiah ilmu kedokteran; mengidentifikasi, menjelaskan, dan
merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu
kedokteran-kesehatan mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
4. Area pengelolaan masalah kesehatan : mengelola masalah kesehatan
individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik,
bersinambung, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan
kesehatan primer.
5. Area pengelolaan informasi : mengakses, mengelola, menilai secara kritis
kesahihan dan kemamputerapan informasi untuk menjelaskan dan
menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan
pelayanan kesehatan di tingkat primer.
6. Area mawas diri dan pengembangan diri : melakukan praktik kedokteran
dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya; mengatasi
masalah emosional, personal, kesehatan, dan kesejahteraan yang dapat
mempengaruhi kemampuan profesinya; belajar sepanjang hayat;
merencanakan, menerapkan, dan memantau perkembangan profesi secara
sinambung.
7. Area etika, moral, medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan
pasien : berprilaku profesional dalam praktik kedokteran serta mendukung
kebijakan kesehatan; bermoral dan beretika serta memahami isu etik
8
maupun aspek medikolegal dalam praktik kedokteran; menerapkan
program keselamatan pasien.
Dokter layanan primer harus mampu memberikan pelayanan kesehatan tingkat
pertama. Berdasarkan Perpres no 12 tahun 2013 yang termasuk pelayanan
kesehatan tingkat pertama yang dijamin yaitu3 :
1. administrasi pelayanan;
2. pelayanan promotif dan preventif;
a. penyuluhan kesehatan perorangan;
b. imunisasi dasar;
c. keluarga berencana; dan
d. skrining kesehatan.
3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
Kompetensi yang membedakan dokter praktik umum, dan dokter
layanan primer (Spesialis Famili Medisin) digambarkan melalu tabel sebagai
berikut.3,4
Paket A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
DPU x x x x x
DLP x x x x X x X x x X x x x X x
Tabel 1. Perbedaan area kompetensi DPU dan DLP3
9
Penjelasan tentang masing-masing kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 2. Deskripsi area kompetensi3
2.3 Pendidikan Dokter Layanan Primer
Dokter layanan primer berbeda dengan dokter umum. Dokter layanan primer
harus menjalani studi lanjutan selama kurang lebih 3 tahun pada program
pendidikan dokter layanan primer dan diperlakukan setara dengan dokter
10
Paket Keterangan
Paket A Konsep Kedokteran Keluarga
A1 Konsep dan Wawasan
A2 Prinsip dan Pelayanan Dokter Keluarga
A3 Pengaruh Keluarga, Komunitas, dan Lingkungan
A4 Tugas dan Fungsi Dokter Keluarga dalam Pelayanan Primer
Paket B Manajemen Klinik Dokter Keluarga
B1 Manajemen Sumber Daya Manusia
B2 Manajemen Fasilitas
B3 Manajemen Informasi
B4 Manajemen Dana
Paket C Keterampilan Klinik
C1 Keterampilan Klinis Non-Bedah
C2 Keterampilan Mengatasi Keadaan Klinis Umum
C3 Keterampilan Mengatasi Masalah Klinis Khusus
C4 Keterampilan Menggunakan Sarana Penunjang
C5 Keterampilan Medis Teknis Bedah
Paket D Keluasan Penerapan Ilmu dan Wawasannya
D1 Masalah Kesehatan Kelompok Usia
D2 Masalah Kesehatan Kelompok Khusus
Lulus seleksi penerimaan sesuai peraturan perundanganLulus tes bakat dan tes kepribadianJalur khusus
Calon mahasiswa
Lulus
Seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer
Memiliki surat tanda registrasiMemiliki pengalaman klinis di daerah terpencil
Dokter layanan primer
Pendidikan akademik dan profesi Dokter
Uji KompetensiNasional
Sumpah DokterWajib Internsip (pasal 38 ayat 1)
spesialis.(Pasal 8 ayat 3). pendidikan dokter layanan primer hanya bisa diambil di
fakultas Kedokteran dengan akreditasi tertinggi yakni pasal 8 ayat (1) atau dapat
bekerja sama dengan Fakultas kedokteran dengan akreditasi setingkat
dibawahnya. pasal 8 ayat (2).5
Alur Pendidikan Dokter dalam UU Pendidikan Dokter No 20 tahun 2013dapat
dilihat pada skema berikut.5
Gambar 4. Alur pendidikan dalam undang-undang dikdok no 20 tahun 20135
Selama pendidikan, dokter layanan primer sebagaimana dokter spesialis dan
dokter sub-spesialis berhak mendapatkan insentif dari Rumah Sakit Pendidikan
atas jasa medis yang dilakukan. 5.
Program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi
spesialis-subspesialis hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan
Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi kategori tertinggi untuk
program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi. Dalam hal
11
mempercepat terpenuhinya kebutuhan dokter layanan primer, Fakultas
Kedokteran dengan akreditas kategori tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang akreditasinya setingkat
lebih rendah dalam menjalankan program dokter layanan primer. 5-7
Dokter layanan primer harus menjalani studi lanjutan selama kurang lebih
3 tahun (50sks) yang terbagi pada tahap pengayaan, tahap magang dan tahap
praktik pada program pendidikan dokter layanan primer.Tahap pengayaan
sebanyak 15 sks yang dijalani pada fakultas kedokteran dan rumah sakit
pendidikan utama, tahap magang (20 sks) dan tahap praktik (15 sks) dilakukan
pada pusat-pusat layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan rumah sakit.
2.4 Sarana Pendidikan Dokter Layanan Primer
2.4.1 Rumah Sakit Pendidikan
Konsep yang dibangun dalam mengembangkan dan merancang Rumah
Sakit Pendidikan mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang terkait
pelayanan kesehatan dan pendidikan, tuntutan kompetensi tenaga dokter masa kini
dan masa datang, tuntutan kualitas layanan kesehatan masa kini dan masa datang
serta perkembangan RS Pendidikan di luar negeri. Atas dasar tersebut maka
disusunlah konsep dasar RS Pendidikan yang di sembilan konsep dasar dan
sebelas konsep teknis serta sembilan indikator RS Pendidikan. Pembuat kebijakan
dan pengelola RS Pendidikan harus berpegangan kepada sembilan konsep dasar
dan sebelas konsep teknis RS Pendidikan.8
Konsep Dasar RS Pendidikan
Konsep Dasar RS Pendidikan terdiri dari sembilan konsep, meliputi 4
(empat) konsep dasar pendidikan, 3 (tiga) konsep dasar pelayanan, 1 (satu) konsep
dasar penelitian dan 1(satu) etika dan medikolegal.8
12
A. Konsep Dasar Pendidikan Kedokteran RS Pendidikan
Konsep dasar pendidikan kedokteran pada sembilan konsep dasar RS
Pendidikan, meliputi8:
1. RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan
primer secara holistik/ komprehensif untuk menjawab problem
kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan
menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai
MDGs, untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat
perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/
geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan
beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal
coverage/ SJSN).
2. RS Pendidikan merupakan institusi yang membina jejaring tempat
pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yang sesuai dengan
Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan
Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya
yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik
dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana butir
(1) dan (2).
3. RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai baik
jenis dan jumlahnya dan atau simulasi tentang pasien yang relevan
untuk mencapai kompetensi tertentu.
4. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit
maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang
berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan.
13
B. Konsep Dasar Penelitian
Konsep dasar penelitian pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan, yaitu
RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana penelitian
translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter
layanan primer dan tenaga kesehatan lain8
C. Konsep Dasar Pelayanan
Konsep dasar pelayanan pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan,
meliputi:8
1. RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas
layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan prima
kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak
pasien/ klien/ komunitas/ masyarakat yang terjangkau, mudah
diakses, berkeadilan dan berbasis bukti (evidence based).
2. RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk
masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan
budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/ geografis, infeksi
(termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health
(sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN) dan
tidak berbasis departemen.
3. RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan
klinis dasar meliputi : Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu
Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan
8 keilmuan klinis lainnya meliputi: Ilmu Radiologi, Ilmu Anestesi,
Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit
THT, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Syaraf dan Ilmu
Kesehatan Jiwa.
14
Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan
Konsep teknis RS Pendidikan adalah penjabaran dari 9 Konsep Dasar
menjadi konsep yang secara teknis harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan
kegiatan pendidikan, pelayanan dan penelitian di RS Pendidikan.8
Konsep teknis RS Pendidikan terdiri dari sebelas konsep meliputi 5 (lima) konsep
teknis input, 3 (tiga) konsep teknis proses dan 3 (tiga) konsep teknis output.
A. Konsep Teknis Input8
Konsep teknis input yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 5 (lima) konsep teknis yaitu :
1. Memiliki perhitungan unit cost berbasis aktifitas pendidikan
klinik.
Standar pelayanan yang disusun dengan berdasar kepada clinical
pathway dikombinasikan dengan standar akademik dan
penelitian akan menghasilkan standar pelayanan yang lebih
baik. Standar pelayanan yang lebih tinggi inilah yang membuat
akuntabilitas RS Pendidikan menjadi lebih tinggi. Dalam rangka
menjaga akuntabilitasnya maka RS Pendidikan mutlak harus
menghitung besarnya biaya pelayanan yang berdasar kepada
aktifitas pendidikan klinik. Beberapa hal yang memberikan
kontribusi dalam perhitungan unit cost di RS Pendidikan adalah:
a. Kegiatan promotif dan preventif untuk mencapai MDGs
dalam pendidikan profesi.
b. Aktifitas pendidikan profesi dokter yang menggunakan
jejaring RS Pendidikan dan wahana kesehatan lain yang
dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik.
c. Pemenuhan aktifitas pendidikan 4 keilmuan klinis dasar dan
8 keilmuan klinis lainnya.
d. Biaya komponen skills lab, real patient dan atau manekin.
e. Biaya atas pemanfaatan fasilitas RS Pendidikan untuk
pendidikan selain dokter.
15
f. Biaya pelaksanaan aktifitas penelitian translasional.
g. Kontribusi biaya aktifitas pendidikan yang dilaksanakan
langsung oleh DPJP terhadap unit cost.
Akuntabilitas RS Pendidikan yang tinggi akan mengakibatkan
biaya satuan (unit cost) pada RS Pendidikan menjadi lebih tinggi
juga karena adanya biaya pendidikan yang mengacu kepada
standar akademik. Biaya yang lebih tinggi pada pelayanan tidak
sepenuhnya dibebankan kepada pasien, pasien hanya membayar
untuk beban pelayanan langsung, sementara biaya yang timbul
dari adanya aktifitas pendidikan klinik menjadi tanggung jawab
institusi pendidikan. Penyusunan unit cost menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari pendidikan klinik. Oleh karena itu dalam
penyusunan harus menjadi tanggung jawab bersama RS
Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.
2. Memenuhi rasio sumber daya yang mengacu kepada Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).
Rasio sumber daya adalah perbandingan antara dokter pendidik
klinik, mahasiswa dan pasien. RS Pendidikan harus memiliki
rasio yang ideal antara pendidik klinik dengan mahasiswa dan
rasio jumlah serta jenis pasien dengan mahasiswa yang mengacu
kepada SNPK.
3. Memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Perguruan
Tinggi sebagai tempat pendidikan dokter pelayanan primer
sesuai dengan UU No.44 tahun 2009 tentang RS dengan
pelayanan 4 spesialis dasar dan 8 spesialis lainnya dan mengacu
kepada Permenkes 340 tahun 2010.
RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memberikan
pelayanan yang terbaik, minimal harus memenuhi rumah sakit
dengan 4 (empat) spesialis dasar dan 8 (delapan) spesialis
lainya. Segala bentuk pelayanan, sumber daya manusia serta
16
sarana dan prasarana mengacu kepada standar rumah sakit yang
sesuai dengan SPO pelayanan dan pedoman tata laksana pasien.
4. Memenuhi kebutuhan Tri Dharma Pendidikan dalam lingkup
keilmuan Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan
Humaniora serta Kedokteran Komunitas.
Setiap mahasiswa dan pendidik klinik memiliki kewajiban
dalam melaksanakan penelitian. Lingkup penelitian yang
dilaksanakan di RS Pendidikan terdiri dari lingkup keilmuan
Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta
Kedokteran Komunitas yang berdasar kepada guidelines
penelitian yang sudah disusun RS Pendidikan.
5. Memiliki akreditasi RS sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit.
Akreditasi pada RS Pendidikan diperlukan untuk menjamin
kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan di RS Pendidikan
sangat berperan dalam sistem pendidikan kedokteran klinik yang
berujung pada dihasilkannya tenaga dokter yang kompeten.
Mengantisipasi kesiapan RS Pendidikan yang baru berdiri,
untuk memperoleh akreditasi dapat diwujudkan dalam bentuk
komitmen untuk mendapatkan akreditasi yang tertuang dalam
bentuk kebijakan rumah sakit.
B. Konsep Teknis Proses
Konsep teknis proses yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 konsep teknis yaitu8 :
1. Menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran dalam mencapai
SKDI sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter
Dalam pelaksanaan pendidikan dokter klinik harus mengacu
kepada kurikulum pendidikan kedokteran yang terdiri dari
content kurikulum, proses delivery dan assessment yang sesuai
dengan standar pendidikan profesi dokter. Dalam
17
pelaksanaannya upaya pendidikan didasarkan pada pedoman
dan SPO (standar prosedur operasional) pendidikan yang
terintegrasi dengan memperhatikan kaidah pendidikan klinik
yang berkualitas. RS Pendidikan juga diharuskan menerapkan
peningkatan kualitas pengembangan profesi berkelanjutan
(Continuing Profesionalism Development) di rumah sakit.
Dalam setiap fungsinya rumah sakit harus memperhatikan aspek
medikoetik dan medikolegal.
2. Melaksanakan Penelitian terpadu di bidang Biomedik,
Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
RS Pendidikan melakukan penelitian di bidang biomedik,
kedokteran klinik, bioetika dan humaniora serta kedokteran
komunitas.
3. Bagian dari sistem upaya pelayanan kesehatan perseorangan
(jejaring pelayanan kesehatan).
RS Pendidikan harus memiliki jejaring. Jejaring RS Pendidikan
terdiri dari rumah sakit lain, puskesmas dan jenis pelayanan
kesehatan lainnya. Semua jejaring RS Pendidikan menjadi
tanggung jawab RS Pendidikan. Bentuk tanggung jawab
tersebut adalah memastikan diterapkannya peningkatan kualitas
pelayanan berkelanjutan.
C. Konsep Teknis Output
Konsep teknis output yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 (tiga) konsep teknis yaitu :
1. Meluluskan dokter yang kompeten sesuai dengan SKDI.
Output dari fungsi rumah sakit sebagai tempat pendidikan
adalah menghasilkan lulusan tenaga dokter yang kompetensinya
sesuai dengan SKDI yang memiliki penguasaan terhadap
18
permasalahan kesehatan bangsa dan memperhatikan medikoetik
dan medikolegal profesi.
2. Menghasilkan publikasi dan atau karya penelitian Biomedik,
Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
Output dari fungsi penelitian adalah dipublikasikannya karya
penelitian baik nasional maupun internasional di bidang
biomedik, kedokteran klinis, bioetika dan humaniora serta
kedokteran komunitas.
3. Menghasilkan pelayanan prima, bermutu dengan tingkat
keselamatan pasien yang tinggi. Output dari fungsi pelayanan
adalah dihasilkanya pelayanan prima yang bermutu dengan
memperhatikan keselamatan pasien.
9 konsep dasar rumah sakit pendidikan :
Pelayana
n
9RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan primakesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak pasien/klien/komunitas/masyarakat yang terjangkau,
8
RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneratif); penyakit akibatperilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi(kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan tidak berbasisdepartemen
7
RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan primer (tingkat dasar) secara holistik/komprehensif untuk menjawab problem kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai MDGs, masalah lansia (penyakit degeneratif); penyakit akibat perilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN)
P
6
RS Pendidikan merupakan institusi utama yang membina jejaring wahana pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yangsesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, serta Standar Kompetensitenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik dalam rangka koordinasipencapaian kompetensi sebagaimana butir (1) dan butir (2)
5RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar (bedah, penyakit dalam, anak dan kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri )
19
e n
4 RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai (jenis dan jumlahnya) dan atau simulasi tentang pasien yang
3RS Pendidikan berfungsi sebagai wahana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di RSmaupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan
Pene
litian
2 RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana penelitian translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain
Etika
1RSP harus mengutamakan aspek medikoetik dan medikolegal profesi dalam melaksanakan pelayanan dan pendidikan olehDPJP
Tabel 3. Konsep Dasar RS Pendidikan8
Tabel 4. Konsep Dasar dan Teknis RS Pendidikan8
2.4.2 Puskesmas
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat
yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan
20
secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam
bentuk kegiatan pokok. Menurut Depkes RI (2004) puskesmas merupakan unit
pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja.9
Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang
menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif
(pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan
kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak
membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam
kandungan sampai tutup usia.9
Fungsi Puskesmas
Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan atau
sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan
geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam
menentukan wilayah kerja puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan
kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang
lebih sederhana yang disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta jiwa atau lebih,
wilayah kerja puskesmas dapat meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota
kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan
puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas
kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi.10
21
Gambar 5. Skema dan Fungsi Puskesmas9
Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu: pusat
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas selalu
berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas
sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga
berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas
aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap
program pembangunan diwilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan
kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.9
Pusat pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas selalu berupaya agar
perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk
dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri
dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
22
kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan,
menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan
perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan
kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.8
Gambar 6. Fungsi Puskesmas dalam BPJS9
Pusat pelayanan kesehatan strata pertama berarti puskesmas bertanggung
jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi :
a. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat
pribadi (privat goods) dengan tujuan utama menyembuhkan
penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa
mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk
puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
23
b. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat
publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pelayanan kesehatan masyarakat disebut antara lain adalah