Triwulan III 2016 - bi.go.id · antarotoritas, komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan dari negara maju. 18. Bank Indonesia melaksanakan kerja sama bilateral terstruktur (Structured

Laporan PelaksanaanTugas dan Wewenang

Bank Indonesia

BANK INDONESIAJl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Telp: (62 21) 500131Fax: (62 21) 3861458

Email: [email protected] 2016

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wew

enang Bank IndonesiaTriwulan III2 0 1 6

Triwulan III

www.bi.go.id

Triwulan III2 0 1 6

Laporan PelaksanaanTugas dan Wewenang

Bank Indonesia

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan

amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu

wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang

Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan

wewenang Bank Indonesia selama triwulan III - 2016.

iiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

iiiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

ivLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

HIGHLIGHTS KEBIJAKAN BANK INDONESIA

1. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengganti BI Rate dengan menggunakan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan terhitung mulai 19 Agustus 2016.

2. Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan (BI 7-day reverse repo rate) sebesar 25 bps. Kebijakan ini sejalan dengan upaya mengarahkan in�asi menuju kisaran sasaran sebesar 4+1%.

3. Penurunan BI 7-day reverse repo rate diikuti dengan penurunan suku bunga standing facilities (SF) dan suku bunga OPT. Suku bunga deposit facility (DF) dan lending facility (LF) menjadi masing-masing 4,25% dan 5,75%

4. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah difokuskan pada upaya mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terjaganya stabilisasi harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

5. Penyempurnaan dilakukan terhadap peraturan mengenai transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia telah disempurnakan. Penyempurnaan itu antara lain terkait sanksi (dasar perhitungan kewajiban membayar) yang mengacu kepada suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate.

6. Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dan pihak domestik maupun pihak asing. Bank dilarang melakukan transaksi structured product valas terhadap Rupiah, kecuali berupa Call Spread Option yang memenuhi persyaratan.

7. Agar pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berjalan lebih efektif, Bank Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait seperti SKK Migas, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, dan asosiasi

8. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan terkait rasio GWM LFR, rasio LTV/FTV, dan tata cara penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik dalam rangka kebijakan makroprudensial.

9. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia menyempurnakan peraturan tentang uang elektronik (Electronic Money), sebagai upaya relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait Layanan Keuangan Digital (LKD).

10. Untuk mendukung keuangan inklusif, Bank Indonesia memperluas ekosistem LKD dan penyaluran bantuan sosial (program pemerintah) secara non-tunai. SEBI LKD ini mengatur antara lain kriteria dan persyaratan penyelenggara LKD.

11. Bank Indonesia telah menyusun pedoman interkoneksi uang elektronik server based yang terdiri atas aspek teknis, bisnis, dan tahap implementasi. Pedoman ini untuk menyediakan ekosistem yang mendukung peningkatan pembayaran nontunai.

vLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

12. Bank Indonesia meluncurkan 5 (lima) inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu National Payment Gateway (NPG), Implementasi Standar Nasional Kartu ATM/Debit, Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Financial Technology, dan Bantuan Sosial: Government to Person.

13. Kebijakan pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yakni ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima.

14. Bank Indonesia menerbitkan peraturan tentang penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah. Dengan adanya ketentuan ini, bank dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang melakukan pengolahan uang Rupiah wajib memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia.

15. Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia menambah lima Kas Titipan di daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia, namun memiliki aktivitas ekonomi potensial. Saat ini, terdapat 48 (empat puluh delapan) Kas Titipan dengan jumlah peserta 363 kantor bank.

16. Bank Indonesia terus aktif melakukan kegiatan edukasi keuangan inklusif kepada masyarakat. Kegiatan itu melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

17. Di berbagai fora internasional, Bank Indonesia aktif menyuarakan pentingnya koordinasi antarotoritas, komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan dari negara maju.

18. Bank Indonesia melaksanakan kerja sama bilateral terstruktur (Structured Bilateral Cooperation) dengan Bank of Japan. Kerja sama ini untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di antara bank sentral global.

19. Untuk mendukung efektivitas komunikasi kebijakan, Bank Indonesia memperbarui Peraturan Dewan Gubernur (PDG) terkait komunikasi. Penerbitan PDG ini mempertimbangkan perubahan paradigma komunikasi, khususnya di bank sentral.

20. Program transformasi Bank Indonesia terus berlanjut dengan 28 Program Strategis (PS) dan 5 (lima) tema yaitu tema Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State of The Art Technology.

21. Untuk mendukung terciptanya aplikasi yang anda dan berkualitas, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Internal mengenai pengelolaan proyek pengembangan aplikasi dan mengenai pengelolaan arsitektur enterprise (AE).

viLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan perkenan-Nya Bank Indonesia masih berkesempatan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang. Kami bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan III-2016 dapat tumbuh 5,02% (yoy) di tengah belum kondusifnya perekonomian global. Capaian yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2015 tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, dimana tercermin dari in�asi yang rendah, de�sit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil.

Guna senantiasa menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang konsisten dan terukur. Pada 19 Agustus 2016, Bank Indonesia melakukan reformulasi terhadap suku bunga kebijakan BI Rate, yang digantikan dengan BI 7-day Reverse Repo Rate. Reformulasi suku bunga kebijakan ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu (1) untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter; (2) untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; dan (3) untuk mendorong pendalaman pasar keuangan.

Sepanjang triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps ke level 5%. Ditengah kondisi sistem keuangan yang stabil dan ketahanan sistem perbankan yang terjaga, transmisi pelonggaran kebijakan moneter tersebut terus berlangsung melalui jalur suku bunga. Hal ini tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, walaupun pertumbuhan kredit kami cermati masih terbatas. Lebih lanjut, pelonggaran kebijakan moneter juga diikuti dengan pengaturan makroprudensial, antara lain melalui peningkatan batas bawah Giro Wajib Minimum Loan To Funding Ratio (GWM-LFR) menjadi 80% dan penyesuaian Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) pembiayaan properti. Di tengah masih lemahnya pemulihan ekonomi global, bauran kebijakan yang ditempuh diharapkan dapat lebih memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik dan pada gilirannya akan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keberhasilan Pemerintah dalam implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) periode pertama juga kami yakini akan selaras dalam memelihara momentum tersebut.

Bank Indonesia juga secara konsisten terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam upaya pengendalian in�asi. Pada 4 Agustus 2016, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian In�asi Daerah (TPID). Rakornas ini diikuti oleh 34 TPID provinsi dan 455 TPID kabupaten/kota, dan dipimpin langsung oleh Presiden RI yang memberi penegasan atas tiga arahan bagi Pemerintah Daerah, yaitu (1) Perhatian tidak hanya diberikan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga pada pengendalian in�asi daerah; (2) Percepatan realisasi APBD untuk mendorong

viiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka pengendalian harga; dan (3) Pemerintah Daerah perlu merumuskan terobosan kebijakan dalam mendukung upaya pengendalian harga. Berkat dukungan koordinasi yang baik dengan Pemerintah, kami bersyukur bahwa in�asi pada triwulan III-2016 dapat dijaga tetap rendah sebesar 3,07% (yoy) dan kami yakini pada akhir tahun 2016 akan dapat berada pada kisaran sasaran 4+1%.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memastikan efektivitas bauran kebijakan yang ditempuh, dan menciptakan inklusivitas dalam perekonomian, kami juga menyadari pentingnya dukungan keandalan, keamanan, dan e�siensi dari penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Secara konsisten, Bank Indonesia terus memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran nontunai, baik melalui dukungan program Government to People seperti penyaluran bantuan sosial, maupun melalui dukungan program People to Government seperti penyediaan fasilitas pembayaran nontunai untuk layanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa penyaluran bantuan sosial kedepan harus dilakukan secara nontunai, Bank Indonesia pada 29 Agustus 2016 telah menyesuaikan ketentuan Uang Elektronik yang mengatur perluasan pihak yang dapat menjadi penyelenggara Layanan Keuangan Digital, serta penerapan Customer Due Diligence yang lebih sederhana dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Kemudian, langkah ini juga disertai dengan peningkatan batas maksimum saldo pada uang elektronik.

Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, sebagai pemenuhan amanat UU Mata Uang, Bank Indonesia akan menerbitkan tujuh pecahan uang Rupiah kertas dan empat pecahan uang Rupiah logam dengan desain baru dan ciri sebagaimana diatur dalam UU. Seiring dengan itu, pada 5 September 2016 telah ditetapkan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam NKRI melalui Keputusan Presiden RI. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia sedang dalam proses persiapan guna penerbitan di tahun 2016. Disamping itu, Bank Indonesia terus mengarahkan pengelolaan uang Rupiah untuk menjamin ketersediaan uang yang berkualitas, distribusi dan pengolahan yang aman dan optimal, serta layanan kas yang prima.

Ke depan, dampak ketidakpastian perekonomian global kepada perekonomian domestik tentunya perlu semakin dicermati. Terlebih, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan jangka pendek dan tantangan struktural yang berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi. Namun dengan semangat kebersamaan, kami meyakini Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah telah dan akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk mengawal stabilitas dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Serangkaian kebijakan yang telah ditempuh sepanjang triwulan III-2016 yang kami rangkum dalam Laporan ini kami harapkan dapat mere�eksikan semangat tersebut, dan senantiasa menjadi pendorong bagi segenap insan Bank Indonesia untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi.

Jakarta, 30 November 2016GUBERNUR BANK INDONESIA

Agus D.W. Martowardojo

viiiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

2.1. Inflasi2.2. Pertumbuhan Ekonomi2.3. Neraca Pembayaran2.4. Utang Luar Negeri2.5. Nilai Tukar Rupiah2.6. Perkembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2.6.1. Perkembangan Pasar Uang 2.6.2. Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing2.7. Perkembangan Sistem Keuangan 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan, Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit 2.7.2.2. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan 2.7.2.3. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar 2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)2.9. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)2.10. Perkembangan Sistem Pembayaran2.11. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Daftar Isi

BAB I

BAB II

RingkasanEksekutif

Perkembangan Kondisi Makroekonomi,Moneter, Sistem Keuangan, danSistem Pembayaran

1.1. Kinerja Perekonomian1.2. Kebijakan yang Ditempuh

0205

121317192020202223242727

28

29

3034

343435373742

ixLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

3.1. Stabilitas Moneter 3.1.1. Kebijakan Moneter 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah Boks: Perkembangan PIHPS 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) 3.1.5. Perkembangan Pemantauan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan3.2. Stabilitas Sistem Keuangan 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah 3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan 3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 3.2.5.1. Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan untuk Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM 3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI DN) dalam Pengembangan UMKM 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Boks : 5 (lima) Inisiatif Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Boks: Uang Rupiah Baru3.4. Kerja Sama Internasional 3.4.1. Kerja Sama Dalam Forum G20 3.4.2. Kerja Sama dalam Forum IMF 3.4.3. Kerja Sama Bank for International Settlement (BIS) 3.4.4. Kerja Sama Asean 3.4.5. Kerja Sama Asean + 3 3.4.6. Kerja Sama Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) 3.4.7. Kerja Sama Structured Bilateral Cooperation (SBC) Bank Indonesia dan Bank of Japan3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional3.6. Program Strategis Bank Indonesia

BAB III

Pelaksanaan Tugas Pokok dan

WewenangBank Indonesia

48484949515254565858

61616163666870

70

72

73767780828789899090919192

92

9393989999

xLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

4.1. Tata Kelola Governance4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja 4.3. Manajemen Risiko4.4. Audit Internal4.5. Keuangan Internal4.6. Sistem Informasi4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia 4.7.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 4.7.3. Grand Launching Bank Indonesia Institute4.8. Aspek Hukum4.9. Program Sosial Bank Indonesia

BAB IV

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

106107109112113114116116117119119120

Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan III - 2016 A. Peraturan Perundang-undangan B. Peraturan Internal Bank IndonesiaDaftar IstilahDaftar Singkatan

LAMPIRAN

123124125128133

xiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

Tabel 3.1. Realisasi Penarikan ULN PemerintahTabel 3.2. Realisasi Pembayaran ULN PemerintahTabel 3.3. Jumlah Debitur-Fasilitas dalam 1 (satu) tahun periode TW II-2015 s.d TW III-2016Tabel 3.4. Permintaan IDI per Triwulan periode TW II-2015 s.d TW III-2016

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi, Sisi PengeluaranTabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi, Sisi Lapangan UsahaTabel 2.3. Kepemilikan SBNTabel 2.4. Perkembangan Indeks Saham RegionalTabel 2.5. Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri PerbankanTabel 2.6. Perkembangan Penyaluran PembiayaanTabel 2.7. Kinerja Korporasi Publik Tw II-2015 dan Tw II-2016Tabel 2.8. Nilai Transaksi PembayaranTabel 2.9. Volume Transaksi PembayaranTabel 2.10. Transaksi Transfer Dana Triwulan III-2016Tabel 2.11. Transaksi UKA-TC Triwulan III- 2016Tabel 2.12. Perkembangan Posisi UYD di Masyarakat dan PerbankanTabel 2.13. Indikator Pengedaran Uang

Daftar Tabel

BAB II

BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

14162526303034393940404343

575774

75

Perkembangan Kondisi Makroekonomi,Moneter, Sistem Keuangan, dan

Sistem Pembayaran

xiiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

Grafik 2.1 Perkembangan InflasiGrafik 2.2 Inflasi IntiGrafik 2.3 Ekspektasi Inflasi Pedagang EceranGrafik 2.4 Ekspektasi Inflasi KonsumenGrafik 2.5 Inflasi Volatile FoodsGrafik 2.6 Inflasi Administered PricesGrafik 2.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah TanggaGrafik 2.8 Indeks Keyakinan KonsumenGrafik 2.9 Impor Barang ModalGrafik 2.10 Penjualan Semen Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas RiilGrafik 2.12 Pertumbuhan Impor Nonmigas RiilGrafik 2.13 Neraca Pembayaran IndonesiaGrafik 2.14 Neraca Transaksi BerjalanGrafik 2.15 Neraca Perdagangan Triwulan III-2016Grafik 2.16 Neraca Transaksi Modal dan FinansialGrafik 2.17 Nilai Tukar Kawasan TriwulananGrafik 2.18 Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan)Grafik 2.19 Perkembangan Transaksi PUABGrafik 2.20 Perkembangan Suku Bunga PUABGrafik 2.21 Volume Transaksi Repo (rrh)Grafik 2.22 Suku Bunga PUAB & Repo 1 bulanGrafik 2.23 Transaksi Valas DomestikGrafik 2.24 Net Transaksi Valas Domestik dan AsingGrafik 2.25 Komposisi Transaksi Valas DomestikGrafik 2.26 Yield Obligasi NegaraGrafik 2.27 Volatilitas Yield 20 hariGrafik 2.28 Perkembangan & Net Flow Asing di IHSGGrafik 2.29 Perkembangan & Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSGGrafik 2.30 Perkembangan & Volatilitas IHSGGrafik 2.31 Perkembangan Industri Reksa DanaGrafik 2.32 Rasio Non-Performing LoanGrafik 2.33 Rasio NPL gross per Jenis PenggunaanGrafik 2.34 Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi Grafik 2.35 Pertumbuhan DPK (yoy)Grafik 2.36 Komposisi Alat Likuid PerbankanGrafik 2.37 Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD)

Daftar Grafik

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi,

Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

12121212131314141515151517181818202021212222222323242425252626282828292929

xiiiLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

Grafik 2.38 Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan Grafik 2.39 Aset dan Investasi Industri AsuransiGrafik 2.40 Premi dan Klaim Bruto Industri AsuransiGrafik 2.41 Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis UsahaGrafik 2.42 Perkembangan Perusahaan PembiayaanGrafik 2.43 Rasio Non Performing Financing Grafik 2.44 Sumber Dana Perusahaan PembiayaanGrafik 2.45 Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan PembiayaanGrafik 2.46 Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan PembiayaanGrafik 2.47 Kegiatan Dunia Usaha Tw III-2016Grafik 2.48 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Survei Konsumen Juni 2016, Bank IndonesiaGrafik 2.49 Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut JenisnyaGrafik 2.50 Pertumbuhan Kredit UMKM (%, yoy)Grafik 2.51 NPL Kredit UMKMGrafik 2.52 Realisasi KUR berdasarkan Sektor EkonomiGrafik 2.53 Permintaan Informasi dan Pengaduan Sistem PembayaranGrafik 2.54 Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia Berdasarkan InstrumenGrafik 2.55 Permintaan Informasi Sistem PembayaranGrafik 2.56 Uang Kartal yang Diedarkan Grafik 2.57 Pola Pergerakan Pertumbuhan UYD dan PDB RiilGrafik 2.58 Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu

2931313232323233333435

353636374141

41424244

Grafik 3.1 Outstanding Operasi Moneter-TotalGrafik 3.2 Komposisi Operasi Moneter-AbsorpsiGrafik 3.3 Suku Bunga Instrumen Operasi Pasar Terbuka (eop)Grafik 3.4 Pergerakan Nilai Tukar (USD/IDR)Grafik 3.5 Pertumbuhan Debitur-Fasilitas per Triwulan periode TW II-2015 s.d TW III-2016Grafik 3.6 Permintaan IDI periode TW II-2015 s.d TW III-2016

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan

Wewenang Bank Indonesia

5050515275

75

xivLaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

Gambar 2.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III-2016

Daftar Gambar

BAB IIPerkembangan Kondisi Makroekonomi,

Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

17

Gambar 3.1 Model Sukuk Linked WakafGambar 3.2 Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

BAB IIIPelaksanaan Tugas Pokok dan

Wewenang Bank Indonesia

6485

BAB I

Ringkasan Eksekutif

BAB I Ringkasan Eksekutif

2Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2016

1.1. Kinerja PerekonomianPada triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,02% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). Kondisi ini terutama disebabkan oleh relatif terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan ekspor. Pelemahan konsumsi pemerintah tidak terlepas dari kebijakan penghematan belanja pemerintah. Kinerja ekspor juga sejalan dengan belum kuatnya pemulihan ekonomi global dan masih rendahnya harga komoditas.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor terkontraksi lebih dalam sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih rendah. Pada triwulan III-2016, ekspor mencatat kontraksi -6,00% (yoy), memburuk dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -2,42% (yoy). Sejalan dengan pelemahan ekspor dan permintaan domestik, kinerja impor juga mengalami kontraksi. Pada triwulan III-2016, impor mengalami kontraksi sebesar -3,87% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -2,93% (yoy).

Secara sektoral, sektor industri, pertanian, dan perdagangan masih tumbuh positif. Sektor industri masih tumbuh positif yang bersumber dari subsektor makanan dan minuman. Sektor pertambangan tumbuh positif untuk kali pertama sejak 2015 dengan peningkatan kinerja subsektor bijih logam sebagai motor perbaikan. Sektor transportasi dan informasi komunikasi juga tumbuh lebih baik yang didorong oleh subsektor angkutan udara.

Secara umum, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan semakin baik. Hal itu tercermin pada in�asi yang rendah, de�sit transaksi berjalan yang menurun, dan nilai tukar yang menguat. Bank Indonesia memperkirakan infasi masih sesuai dengan sasaran in�asi 2016 pada kisaran 4+1%.

Pada triwulan III-2016, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat in�asi sebesar 0,90% (qtq) atau 3,07% (yoy). Secara tahunan, angka IHK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 3,45% (yoy) atau 0,44% (qtq). In�asi IHK yang rendah tersebut bersumber dari kelompok volatile foods (VF) dan kelompok inti.

Perbaikan juga terlihat pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Pada triwulan laporan, NPI mencatat surplus 5,5 miliar dolar AS, meningkat signi�kan dari triwulan sebelumnya surplus sebesar 2,2 miliar dolar AS. Peningkatan surplus tersebut ditopang oleh menurunnya de�sit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan �nansial. Perkembangan ini menunjukkan semakin baiknya keseimbangan eksternal perekonomian dan turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi.

Penurunan de�sit transaksi berjalan didorong oleh perbaikan neraca perdagangan barang dan jasa. De�sit transaksi berjalan menurun dari 5,0 miliar dolar AS (2,2% PDB) pada triwulan II-2016 menjadi 4,5 miliar dolar AS (1,8% PDB). Penurunan tersebut ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Di sisi lain, surplus transaksi modal dan �nansial terus meningkat. Pada triwulan III-2016, surplus transaksi modal dan �nansial mencapai 9,4 miliar dolar AS. Surplus tersebut lebih besar dari triwulan sebelumnya sebesar 7,6 miliar dolar AS. Peningkatan ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal investasi langsung yang meningkat menjadi 5,2 miliar miliar AS.

Perkembangan NPI tersebut memperkuat cadangan devisa menjadi 115,7 miliar dolar AS, dari posisi triwulan sebelumnya 109,8 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,5 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.



Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri (ULN) swasta terus menurun. Pada akhir triwulan III-2016, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 325,3 miliar dolar AS atau tumbuh 7,8% (yoy). Rinciannya, ULN jangka panjang tumbuh 8,7% (yoy) dan ULN jangka pendek tumbuh 1,8% (yoy). Bank Indonesia memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta

Perkembangan ini menunjukkan keseimbangan eksternal perekonomian yang semakin baik dan turut menopang terjaganya stabilitas makroekonomi. Kondisi tersebut juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang terjaga. Selama triwulan III-2016, nilai tukar Rupiah, secara point to point (ptp) menguat sebesar 1,23% ke level Rp13.047 per dolar AS.

Dari sisi domestik, penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makro ekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan baik. Dari sisi ekternal, penguatan rupiah terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan FFR pada September 2016.

Sementara itu, kondisi pasar uang domestik relatif stabil, baik pasar uang rupiah maupun pasar uang valuta asing (valas). Volume rata-rata harian (RRH) transaksi pasar uang rupiah berada di level Rp14,85 triliun per hari, naik sekitar 3% dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp14,37 triliun per hari. Di pasar valas, volume transaksi menurun tipis, seiring dengan banyaknya dinamika yang terjadi antara lain pemberlakuan BI 7-day reverse repo rate dan tax amnesty.

Secara umum, kondisi sistem keuangan Indonesia tetap stabil dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada pada level normal. Kondisi ini didukung oleh terjaganya ketahanan sistem perbankan, meningkatnya kinerja pasar keuangan, dan kinerja industri keuangan nonbank (IKNB) yang relatif baik.

Dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja pasar keuangan Indonesia pada triwulan III-2016 mengalami peningkatan, antara lain tercermin pada peningkatan IHSG dan arus modal masuk dari investor asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Pengesahan UU tax amnesty turut memberi sentimen positif terhadap pasar keuangan domestik.

Selama triwulan III-2016, yield surat berharga negara (SBN) menurun pada semua tenor. Hal ini mengindikasikan meningkatnya risk appetite investor terhadap SBN. Penurunan yield SBN terutama bersumber dari penurunan BI Rate dan meningkatnya permintaan terhadap SBN. Implementasi Peraturan tentang investasi SBN bagi lembaga jasa keuangan nonbank ikut mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan portofolio investasinya di SBN.

Selama triwulan laporan, industri perbankan menunjukkan ketahanan yang baik. Kondisi ini didukung permodalan yang kuat dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang terjaga. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) industri perbankan tercatat sebesar 22,97%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan III-2015 yang masing-masing tercatat sebesar 22,29% dan 20,43%.

Meski masih menunjukkan perlambatan, pertumbuhan kredit industri perbankan sedikit membaik. Pada triwulan III-2016, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 6,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2016 yang mencapai 8,89% (yoy). Secara umum, rendahnya pertumbuhan kredit itu sejalan dengan penurunan kinerja korporasi akibat perlambatan ekonomi.



Di sisi lain, risiko kredit industri perbankan juga meningkat dengan NPL gross sebesar 3,51%, namun masih cukup jauh di bawah batas aman sebesar 5%. Peningkatan risiko kredit terutama terjadi pada kredit investasi dan kredit konsumen. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan risiko kredit terjadi pada sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa dunia usaha, dan kredit lain-lain.

Di tengah perlambatan ekonomi domestik, dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan masih tumbuh melambat. Pada triwulan III-2016, DPK industri perbankan tumbuh sebesar 3,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 dan triwulan III-2015 masing-masing sebesar 5,90% (yoy) dan 11,72% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terjadi pada komponen deposito, giro, maupun tabungan.

Suku bunga simpanan masih dalam tren menurun walaupun sedikit meningkat pada akhir triwulan III-2016. Sejalan dengan perkembangan tersebut, suku bunga kredit perbankan juga berada dalam tren menurun. Rata-rata suku bunga kredit perbankan turun 11 bps dari 12,39% menjadi 12,24%. Suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan juga menurun seiring dengan penurunan BI Rate/BI 7-day reverse repo rate.

Secara umum, perkembangan industri keuangan non-bank (IKNB) menunjukkan kinerja yang relatif baik. Kinerja industri asuransi, dari sisi aset maupun investasi mengalami peningkatan, sedangkan kinerja perusahaan pembiayaan relatif stabil.

Pada triwulan III-2016, total aset industri asuransi tercatat sebesar Rp906 triliun, meningkat sebesar Rp34,2 triliun atau 3,92$ dari triwulan sebelumnya. Sedangkan kinerja Perusahaan Pembiayaan (PP) relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan berarti.

Di sisi lain, kinerja korporasi pada triwulan III-2016 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari indikator utama kinerja korporasi publik seperti return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan inventory turn over yang memburuk. Di sisi lain, tingkat utang (debt to equity ratio) sedikit menurun yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah utang korporasi.

Pada triwulan laporan, konsumsi rumah tangga Indonesia menunjukkan penurunan. Menurunnya optimisme konsumen itu diakibatkan oleh menurunnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang. Kredit perbankan ke sektor rumah tangga mencapai Rp955,43 triliun atau tumbuh 1,21% (qtq), di bawah triwulan II-2016 yang tumbuh sebesar 2,35% (qtq).

Secara keseluruhan, kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. Hal itu tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan sistem pembayaran. Sejauh ini, sistem pembayaran berlangsung aman, lancar, dan terpelihara dengan baik. Kondisi tersebut seiring dengan pembaruan sistem BI-RTGS, BI-SSSS Generasi II, dan SKNBI Generasi II.

Selama triwulan III-2016, penyelenggaraan sistem pembayaran berjalan aman, lancar, dan terpelihara dengan baik. Kondisi ini mere�eksikan komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya di bidang sistem pembayaran. Pada triwulan III–2016, nilai transaksi menurun sebesar -1,76% menjadi Rp27.818,31 triliun. Penurunan nilai transaksi itu dipicu oleh menurunnya transaksi SKNBI dan transaksi BI-RTGS untuk jenis transaksi PUAB, lain-lain, dan valas.

Penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri juga berjalan aman dan lancar. Selama periode laporan, tercatat tidak adanya gangguan yang signi�kan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut. Volume transaksi alat pembayaran dengan menggunakan



kartu (APMK) meningkat sebesar 0,34% menjadi 1.393.139,10 ribu transaksi dengan nilai nilai transaksi meningkat sebesar 21,50% menjadi Rp1.832,52 triliun.

Selama periode laporan, Bank Indonesia mampu memenuhi ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup. Per akhir triwulan III-2016, posisi uang kartal yang diedarkan (UYD) tercatat sebesar Rp563,2 triliun, menurun sebesar Rp78,8 triliun atau 12,3% (qtq) dibandingkan posisi akhir triwulan sebelumnya. Penurunan UYD itu merupakan dampak arus balik dana perbankan ke Bank Indonesia pascaperiode Ramadan dan Idul Fitri (seasonal factor). Meskipun demikian, posisi UYD tersebut tumbuh 8,7% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

1.2. Kebijakan yang DitempuhDi tengah tantangan yang meningkat, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan itu ditempuh demi terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, untuk mendukung kesinambungan perekonomian nasional.

Di bidang moneter, Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memastikan laju in�asi menuju sasaran 4+1% dan de�sit transaksi berjalan lebih sehat. Kebijakan moneter didukung kebijakan suku bunga, nilai tukar, penguatan operasi moneter, pengelolaan arus modal, komunikasi kebijakan, dan koordinasi dengan pemerintah maupun otoritas terkait.

Selama triwulan III-2016, stabilitas makroekonomi tetap terjaga sehingga meningkatkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Hal itu tercermin dari in�asi yang rendah, de�sit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengganti BI Rate dengan menggunakan BI 7-day reverse repo rate (BI 7-day reverse repo rate) sebagai suku bunga kebijakan terhitung mulai 19 Agustus 2016.

Selama triwulan III-2016, suku bunga instrumen OPT dan SF menurun sejalan dengan penurunan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 bps. Suku bunga deposit facility (DF) dan lending facility (LF) turun menjadi masing-masing 4,25% dan 5,75%. Suku bunga OPT untuk tenor 1 minggu menjadi sebesar 5%, 2 minggu sebesar 5,20%, 1 bulan sebesar 5,45%, 3 bulan sebesar 6,10%, 6 bulan sebesar 6,30%, 9 bulan sebesar 6,15% dan 12 bulan sebesar 6,25%.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat reformasi struktural guna stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam pengelolaan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi secara terukur sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Langkah ini mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah dinamika sentimen domestik dan global. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan nilai tukar dengan menjaga keseimbangan di pasar valuta domestik sesuai dengan kondisi fundamental.

Pada triwulan III-2016, pergerakan rupiah kembali berada pada tren penguatan yang didukung oleh membaiknya sentimen domestik maupun global. Dari dalam negeri, beberapa sentimen positif berasal dari perkembangan realisasi penerimaan tax amnesty



yang meningkat, rilis data fundamental ekonomi domestik yang sesuai ekspektasi, pencapaian lelang SUN yang mengalami over-subscribed, dan respons pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Kecenderungan sentimen positif, baik domestik dan global, mempengaruhi minat dan keyakinan investor terhadap perekonomian domestik. Keyakinan investor itu menyebabkan masuknya arus dana asing ke Indonesia dan mendorong nilai tukar Rupiah menguat 1,23% secara point-to-point dari level Rp13.210 pada triwulan II-2016 ke level Rp13.047 pada triwulan III-2016.

Dari sisi regulasi, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter terkait kegiatan penguatan kerangka operasi moneter. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia menyempurnakan peraturan mengenai transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia.

Untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik. Kegiatan itu antara lain mengumpulkan dan mengolah data maupun informasi ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Selanjutnya, Bank Indonesia menyusun laporan atau analisis atas data-data tersebut. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai jenis survei dan liaison yang terkait dengan kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia pun terus meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik dalam sistem keuangan.

Pada triwulan III-2016, pengaturan di bidang makroprudensial difokuskan pada penyempurnaan pada 3 (tiga) ketentuan. Pertama, terkait giro wajib minimum loan to funding ratio (GWM LFR). Kedua, terkait rasio loan to value atau rasio �nancing to value dalam pemberian kredit atau pembiayaan properti (LTV/FTV). Ketiga, terkait tata cara penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik dalam rangka kebijakan makroprudensial. Dalam ketentuan yang baru, Bank Indonesia menetapkan batas bawah target LFR menjadi sebesar 80% dari sebelumnya sebesar 78%. Dalam ketentuan LTV/FTV yang baru, antara lain terdapat perubahan rasio dan tiering LTV/FTV kredit/pembiayaan properti untuk fasilitas ke-1, 2, 3 dan seterusnya.

Untuk mengembangkan pasar keuangan, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pihak domestik maupun bank dengan pihak asing.

Terkait pengembangan ekonomi syariah, bersama Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia juga mengembangkan dan merumuskan model sukuk linked wakaf untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Selain itu, Bank Indonesia menyusun Islamic Financial Market Code of Conduct sebagai pedoman bertransaksi antarpelaku di pasar keuangan.

Dalam rangka keuangan inklusif, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya perluasan layanan keuangan digital (LKD). Kegiatan yang dilakukan antara lain menyempurnakan model bisnis bantuan sosial (bansos) secara nontunai dan proyek percontohan penyaluran beras sejahtera (rastra). Bank Indonesia juga menyusun pedoman interkoneksi uang elektronik server based.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga merasakan pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia berperan aktif dalam kegiatan penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Tujuannya



adalah meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM.

Selain itu, Bank Indonesia terus mengembangkan program pengendalian in�asi dengan pendekatan pengembangan klaster. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah mengembangkan 185 klaster yang tersebar di seluruh Indonesia, 140 klaster di antaranya berupa klaster ketahanan pangan. Bersama pemerintah, Bank Indonesia juga mengadakan kegiatan Sinergi Aksi untuk Negeri. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam program pengembangan wirausaha dan kegiatan edukasi yang mendukung peningkatan akses keuangan.

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan, e�siensi, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga terus menyempurnakan ketentuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, Bank Indonesia konsisten dalam memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran nontunai.

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan tentang uang elektronik (Electronic Money). Penyempurnaan peraturan tersebut untuk menyesuaikan ketentuan terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital (LKD). Dalam ketentuan yang baru, Bank Indonesia memperluas pihak yang dapat menyelenggarakan LKD. Bank Indonesia juga menerbitkan surat edaran mengenai penyelenggaraan LKD, antara lain memperluas ekosistem LKD dan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.

Di bidang pengelolaan uang rupiah, kebijakan umum pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar. Pertama, ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Kedua, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, dan ketiga, layanan kas yang prima. Dalam kegiatan pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Selain di dalam negeri, Bank Indonesia secara aktif menjalin kerja sama melalui berbagai fora internasional. Bank Indonesia terlibat dalam Forum G20, Forum IMF, kerja sama Asean, kerja sama Asean+3, kerja sama Bank of International Settlement (BIS), kerja sama East Asia Paci�c Central Banks (EMEAP), dan kerja sama antarbank sentral.

Bank Indonesia menjalankan fungsi kerja sama internasional untuk menciptakan persepsi positif lembaga internasional terhadap perekonomian Indonesia. Melalui fungsi Investor Relation Unit (IRU), Bank Indonesia menjalin hubungan dengan lembaga rating dan investor internasional. Sepanjang triwulan III-2016, IRU telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan, Bank Indonesia secara aktif menggunakan berbagai media komunikasi. Selain media konvensional, Bank Indonesia memperluas jangkauan komunikasi melalui berbagai media sosial. Bank Indonesia juga melakukan komunikasi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan memberikan pengajaran kebanksentralan di berbagai perguruan tinggi.

Bank Indonesia melanjutkan pelaksanaan 28 program strategis dari 5 tema transformasi. Selama pelaksanaan program transformasi, program komunikasi terarah menjadi bagian dalam setiap program strategis. Komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari setiap program strategis.

Terkait dengan tata kelola, Bank Indonesia terus berusaha untuk memastikan penerapan tata kelola (governance) dilakukan secara terarah, konsisten, dan terkoordinasi. Pelaksanaan tata kelola dilakukan sesuai dengan Kerangka Kerja Tata Kelola (governance framework)



Bank Indonesia. Kerangka kerja tata kelola itu memuat lima elemen pokok, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola.

Di bidang manajemen keuangan, kebijakan ditujukan untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan memelihara keberlanjutan atau sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengedaran uang, serta bidang stabilitas sistem keuangan.

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter dan keuangan, Bank Indonesia terus menjalankan program sosial. Melalui program sosial, Bank Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.



Perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif didorong oleh permintaan

domestik yang masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 mencapai 5,02% (yoy),

terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat. Di sisi investasi,

pertumbuhan investasi bangunan relatif baik didukung oleh berlanjutnya pembangunan

proyek infrastruktur Pemerintah. Sementara itu, peran investasi swasta khususnya non-

bangunan masih relatif rendah, di tengah konsumsi Pemerintah yang tumbuh negatif seiring

dengan kebijakan konsolidasi �skal.

In�asi tetap terkendali dan pada akhir tahun diperkirakan sekitar 3,0-3,2% atau berada di

batas bawah kisaran sasaran in�asi 2016, yaitu 4±1%. Penguatan Rupiah terus berlanjut pada

triwulan III 2016 didukung sentimen positif dari domestik dan eksternal. Neraca Pembayaran

Indonesia (NPI) triwulan III 2016 mencatat peningkatan surplus, ditopang oleh menurunnya

de�sit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan �nansial.

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan,

dan Sistem Pembayaran

BAB II

1. In�asi inti tercatat cukup terkendali sejalan dengan harga global yang masih rendah dan nilai tukar yang menguat.

2. Perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif didorong oleh permintaan domestik yang masih terjaga.

3. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup kuat dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

4. Perbaikan kinerja investasi pada triwulan III-2016 tertahan oleh peran investasi swasta yang masih rendah.

5. Kinerja ekspor masih terkontraksi sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih rendah.

6. Secara sektoral, sektor industri, pertanian, dan perdagangan masih tumbuh positif sebagaimana tercermin dari indikator PMI yang masih berada pada level ekspansi.

7. Surplus transaksi modal dan �nansial terus meningkat, didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan meredanya risiko global.

8. Pada akhir triwulan III-2016, posisi ULN sektor swasta mencapai 163,1 miliar dolar AS (50,1% dari total ULN), sedangkan posisi ULN sektor publik sebesar 162,2 miliar dolar AS (49,9% dari total ULN).

9. Volatilitas nilai tukar rupiah menurun dan relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara peers, sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi secara gradual.

10. Secara keseluruhan, volume transaksi pasar uang rupiah pada triwulan III-2016 relatif stabil dengan kenaikan terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya.

11. Rata-rata harian volume transaksi PUAB (uncollateralized) relatif stabil, meski turun sekitar 4% menjadi Rp12,24 triliun per hari

12. Aktivitas transaksi repo meningkat, tercermin pada kenaikan volume rata-rata harian transaksi repo sekitar 70% dari Rp725 miliar per hari menjadi Rp1,23 triliun.

13. Volume transaksi di pasar valuta asing domestik menurun tipis, seiring dengan banyaknya dinamika yang terjadi di pasar keuangan, baik eksternal maupun internal.

14. Selama triwulan III-2016, yield surat berharga negara (SBN) mengalami penurunan pada semua tenor.

15. Ketahanan permodalan industri perbankan tetap kuat, dengan posisi rasio kecukupan modal (CAR) mencapai sebesar 22,97%.

16. Kinerja pembiayaan IKNB sedikit meningkat, namun secara tahunan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan relatif stabil.

17. Kredit sektor korporasi tumbuh sebesar 1,28% (qtq) dengan posisi nominal sebesar Rp2.042,61 triliun, di bawah pertumbuhan triwulan II-2016 sebesar 6,12% (qtq).

18. Pertumbuhan kredit UMKM meningkat pada seluruh klasi�kasi usaha, terutama didorong oleh usaha menengah yang diikuti oleh usaha mikro dan usaha kecil.

19. Penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia maupun industri berjalan dengan aman dan lancar.

20. Secara siklikal, posisi uang yang diedarkan (UYD) terlihat mengalami pertumbuhan sejak bottoming-out dari titik terendahnya pada pertengahan 2015.

RINGKASAN PERKEMBANGAN KONDISI MAKROEKONOMI, MONETER, SISTEM KEUANGAN, DAN SISTEM PEMBAYARAN

BAB II Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran


2.1. Inflasi In�asi tetap terkendali dan pada akhir tahun diperkirakan sekitar 3,0-3,2% atau berada di batas bawah kisaran sasaran in�asi 2016, yaitu 4+1% (Gra�k 2.1). Pada triwulan III 2016, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat in�asi sebesar 0,90% (qtq) atau 3,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,44% (qtq) atau 3,45% (yoy). Lebih rendahnya in�asi IHK triwulan III 2016 bersumber dari kelompok volatile foods (VF).

Pada triwulan II-2016, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat in�asi sebesar 0,44% (qtq) atau

Gra�k 2.1Perkembangan In�asi

Gra�k 2.3Ekspektasi In�asi Pedagang Eceran

Gra�k 2.4Ekspektasi In�asi Konsumen

Gra�k 2.2In�asi Inti

In�asi inti tercatat cukup terkendali (Gra�k 2.2). Secara triwulanan (qtq), in�asi inti pada triwulan III-2016 tercatat sebesar 1,03% (qtq), relatif stabil dibandingkan in�asi inti pada triwulan sebelumnya sebesar 0,72% (qtq), didorong oleh harga global yang masih rendah dan nilai tukar yang menguat. Rendahnya harga global tercermin dari indeks harga impor yang tumbuh sebesar 3,76% (qtq), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (8,67%, qtq). Sementara itu, nilai tukar rupiah yang cenderung menguat sebesar 1,37% (qtq) turut mendorong terkendalinya in�asi inti.

Ekspektasi in�asi yang masih dalam tren menurun turut berpengaruh terhadap rendahnya in�asi inti. Hal ini tercermin dari ekspektasi in�asi di tingkat pedagang dan konsumen yang mengalami tren penurunan, baik untuk 3 bulan yang akan datang maupun untuk 6 bulan

In�asi inti tercatat cukup terkendali,

didorong oleh masih terbatasnya

permintaan domestik, harga

global yang masih rendah, nilai tukar

relatif menguat, dan ekspektasi

in�asi yang terkendali. 20

16

12

8

4

0

-4

2013 2014 2015 20162 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10

7,54

3,08

3,31

0,17

IHK Inti Volatile Food Administered Prices

%, yoy

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

2013 2014 2015 20161 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yoy

Inti Core Traded Core Non-Traded

200

180

160

140

120

100

20

15

10

5

01 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2013 2014 2015 2016 2017

Indeks %, yoy

In�asi IHK aktual (skala kanan)Indeks Ekspektasi Harga Pedagang 3 bln yadIndeks Ekspektasi Harga Pedagang 3 bln yad

200

190

180

170

160

150

140

130

120

20

15

10

5

02 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4

2013 2014 2015 2016 2017

Indeks %, yoy

In�asi IHK aktual (skala kanan)Indeks Ekspektasi Harga Konsumen 3 bln yadIndeks Ekspektasi Harga Konsumen 6 bln yad



Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat, sementara perbaikan investasi tertahan.

yang akan datang (Gra�k 2.3 dan Gra�k 2.4). Meskipun dalam tren penurunan, ekspektasi in�asi di tingkat pedagang meningkat untuk 3 bulan yang akan datang. Peningkatan ini seiring dengan faktor musiman liburan akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017.

In�asi kelompok volatile foods terjaga (Gra�k 2.5). Secara triwulanan, kelompok volatile foods (VF) triwulan III 2016 mencatat in�asi sebesar 0,30% (qtq) atau 6,51% (yoy), lebih rendah dari in�asi volatile foods pada triwulan II 2016 sebesar 0,98% (qtq) atau 8,12% (yoy). Lebih rendahnya in�asi volatile foods pada triwulan III 2016 didorong oleh terkendalinya in�asi pada periode Idul Fitri dan koreksi harga pangan paska Idul Fitri.

Kelompok Administered Prices (AP) pada triwulan III 2016 mencatat in�asi, setelah dua triwulan sebelumnya mengalami de�asi (Gra�k 2.6). In�asi AP tercatat sebesar 0,93% (qtq) atau de�asi secara tahunan sebesar 0,38% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2016 yang mencatat de�asi sebesar 0,73% (qtq) atau 0,50% (yoy). In�asi kelompok AP terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik, rokok, dan tarif air minum PAM. Sementara itu, de�asi terjadi pada tarif angkutan antar kota dan angkutan laut didorong oleh koreksi pasca Idul Fitri.

Gra�k 2.5In�asi Volatile Foods

4,00

2,00

0,00

-2,00Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

%, mtm

In�asi VF 2015 In�asi VF 2015 Historis 2010-2015

10

8

6

4

2

0

-2

-4

20

15

10

5

0

-5

-10

2013 2014 2015 20162 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10

Administered Prices (%, mtm)Administered Prices (%, yoy)-rhs

% %

Gra�k 2.6In�asi Administered Prices

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini in�asi pada akhir tahun 2016 diperkirakan 3,0-3,2% atau berada di batas bawah kisaran sasaran in�asi 4±1% pada tahun 2016. Ke depan, koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan in�asi akan terus dilakukan, dengan fokus pada upaya menjamin pasokan dan distribusi, khususnya berbagai bahan kebutuhan pokok, dan menjaga ekspektasi in�asi.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif didorong oleh permintaan domestik yang masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 mencapai 5,02% (yoy), terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat (Tabel 2.1). Di sisi investasi, pertumbuhan investasi bangunan relatif baik didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Sementara itu, peran investasi swasta khususnya nonbangunan masih relatif rendah, di tengah konsumsi pemerintah yang tumbuh negatif seiring dengan kebijakan konsolidasi �skal.



Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup kuat dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016. Konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2016 masih tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy), meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (5,06%, yoy). Kuatnya konsumsi rumah tangga terutama bersumber dari peningkatan konsumsi kelompok makanan dan minuman (Gra�k 2.7). Kuatnya konsumsi rumah tangga didukung pula oleh masih positifnya indeks keyakinan konsumen. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, peningkatan keyakinan konsumen pada triwulan III-2016 didorong oleh optimisme terhadap perkembangan kondisi ekonomi saat ini, terutama terkait dengan positifnya ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha (Gra�k 2.8).

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III-2016 menurun, seiring dengan kebijakan konsolidasi �skal untuk tetap menjaga kredibilitas anggaran pemerintah. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi dari 6,23% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi -2,97% (yoy) pada triwulan III-2016. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh belanja pegawai dan belanja modal yang tumbuh negatif seiring dengan konsolidasi �skal. Pertumbuhan belanja barang juga menunjukkan perlambatan, namun masih tumbuh cukup tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan belanja pemerintah.

Tabel 2.1Pertumbuhan Ekonomi, Sisi Pengeluaran

7

6

5

4

3

2

1

0Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

5,8 5,75,3

5,6

4,74,34

4,80 4,80 4,89 4,99 4,88

5,35,3 5,15,1 5,15,1 5,15,1 5,05,0 4,974,97 4,954,95 4,924,92 4,974,97 5,065,06 5,015,01

4,3 4,2 4,8 4,3

5,56,07

5,21 5,15 5,09 5,20 5,22

Konsumsi RT Nonmakanan Makanan

Gra�k 2.7Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Gra�k 2.8Indeks Keyakinan Konsumen

150

140

130

120

110

100

90

80Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Ekspektasi PenghasilanEkspektasi Kegiatan Usaha

Komponen 20142015

I II III I II IIIIV2015

2016

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT

Konsumsi Pemerintah

Investasi

Investasi Bangeunan

Investasi NonBangunan

Ekspor Barang dan Jasa

Impor Barang dan Jasa

PDB

4,92

8,32

7,31

6,90

8,21

3,10

-6,44

-8,05

5,04

5,16

12,19

1,16

4,57

5,52

2,03

1,00

2,19

5,02

5,01

-8,07

2,91

4,63

5,47

2,35

-0,62

-2,19

4,73

4,97

-7,99

2,61

3,88

4,82

1,32

-,0,01

-6,97

4,66

4,95

6,56

7,11

4,79

6,25

0,73

-0,60

-5,90

4,74

4,96

-0,63

5,38

5,07

6,23

1,87

-1,97

-5,84

4,79

4,97

6,40

3,46

5,57

7,67

-0,28

-3,51

-5,02

4,91

5,06

6,72

6,23

5,06

6,14

2,02

-2,42

-2,93

5,19

5,01

6,65

-2,97

4,06

5,77

-0,94

-6,00

-3,87

5,02

Sumber : BPS (diolah)

%Y-o-Y, Tahun Dasar 2010



Perbaikan kinerja investasi pada triwulan III-2016 tertahan oleh peran investasi swasta yang masih rendah. Investasi tumbuh 4,06% (yoy) pada triwulan III-2016, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,06% (yoy). Berdasarkan jenisnya, peran investasi swasta khususnya nonbangunan masih relatif rendah, di tengah konsumsi pemerintah yang tumbuh negatif seiring dengan kebijakan konsolidasi �skal. Melemahnya investasi nonbangunan, antara lain, bersumber dari penurunan pertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan serta masih terkontraksinya impor barang modal (Gra�k 2.9). Sementara itu, pertumbuhan investasi bangunan relatif baik didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Realisasi proyek infrastruktur pemerintah terus berlanjut sebagaimana tercermin pada konsumsi semen yang masih naik pada triwulan III-2016 (Gra�k 2.10).

Dari sisi eksternal, ekspor terkontraksi lebih dalam sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih rendah. Ekspor pada triwulan III-2016 mencatat kontraksi -6,00% (yoy), memburuk dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -2,42% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, ekspor nonmigas terkontraksi didorong oleh penurunan kinerja ekspor pertanian, pertambangan dan lainnya, serta komoditas manufaktur (Gra�k 2.11). Ekspor pertanian terkontraksi terutama didorong oleh kontraksi ekspor bahan makanan, khususnya CPO. Sementara itu, ekspor manufaktur

0

-20

-40

-60

10

0

5

-10

-5

-15Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

Investasi Nonbangunan (sk. kanan)

Impor Barang Modal

-3,4 -3,7-5,0

-7,2

-1,2

-4,2

3,95,2

-1,9 -1,2

-4,4

%, yoy

Sumber : United Tractors dan BPS (diolah) Sumber : Asosiasi Semen Indonesia dan BPS

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

PDB Sektor Konstruksi Penjualan Semen

%, yoy %, yoy

Gra�k 2.9Impor Barang Modal

Gra�k 2.10Penjualan Semen

30,0

20,0

10,0

0,0

-10,0

-20,0

-30,0

PDB Ekspor

Pertambangan &lainnya

Pertanian

Total

Manufaktur

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q32014 2015 2016

Gra�k 2.11Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil

Gra�k 2.12Pertumbuhan Impor Nonmigas Riil

PDB ImporBarang

Konsumsi

Total ImporNonmigas

Barang Modal

BahanBaku

BahanBaku

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016

%, yoy



juga mengalami kontraksi disebabkan oleh kontraksi tajam ekspor pakaian seiring dengan penurunan ekspor ke Amerika. Dari kelompok migas, kontraksi ekspor dipengaruhi oleh kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

Sejalan dengan pelemahan ekspor dan permintaan domestik, impor juga mengalami kontraksi pada triwulan III 2016. Impor mengalami kontraksi sebesar -3,87% (yoy) pada triwulan III 2016, lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,93% (yoy). Kontraksi impor tersebut terutama disebabkan oleh kontraksi impor nonmigas. Berdasarkan kelompoknya, pelemahan kinerja impor nonmigas terutama didorong berlanjutnya kontraksi impor barang modal (Gra�k 2.12), terutama pada kelompok barang modal, kecuali alat angkutan.

Dari sisi sektoral, sektor industri, pertanian dan perdagangan masih tumbuh positif (Tabel 2.2). Sektor industri masih tumbuh positif sebagaimana tercermin dari indikator PMI yang masih berada pada level ekspansi. Positifnya sektor industri bersumber dari subsektor makanan dan minuman yang mencatatkan kinerja lebih baik didorong oleh jumlah wisatawan yang meningkat. Sementara itu, sektor pertambangan tumbuh positif untuk kali pertama sejak tahun 2015 dengan peningkatan kinerja subsektor bijih logam sebagai motor perbaikan. Sektor transportasi dan informasi komunikasi juga tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh subsektor angkutan udara, seiring penambahan rute penerbangan baru baik domestik maupun internasional.

Tabel 2. 2Pertumbuhan Ekonomi, Sisi Lapangan Usaha

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera masih tumbuh cukup kuat, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sejalan dengan meningkatnya ekspor tambang dan telah beroperasinya smelter barang tambang (Gambar 2.1). Pertumbuhan ekonomi Jawa yang masih cukup kuat bersumber dari meningkatnya kinerja pertanian seiring dengan berlangsungnya masa panen raya beberapa komoditas pangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perekonomian Sumatera juga masih cukup kuat didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan kinerja industri pengolahan tercermin dari tren pertumbuhan penjualan ekspor yang meningkat, meskipun harga komoditas

Sektor 2014 20152015 2016

I II III I II IIIIVPertanian, Peternakan, Kehutanan, & PerikananPertambangan & PenggalianIndustri PengolahanListrik, Gas, Air Bersih, dan Pengadaan Air*KonstruksiPerdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin**Transportasi, pergudangan, Informasi dan Komunikasi***Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan****Jasa-jasa Lainnya*****PDB

4,240,724,615,596,975,278,824,685,64

5,02

4,01-1,324,011,996,033,988,118,575,78

4,73

6,86-5,204,111,245,352,077,942,637,65

4,66

3,34-5,664,511,126,821,949,14

10,365,45

4,74

1,57-7,914,352,148,243,328,79

12,526,24

5,04

4,02-5,084,251,626,652,818,508,536,27

4,79

1,77-1,294,637,317,874,338,127,486,22

4,91

3,35-0,094,646,036,214,218,529,135,49

5,19

2,810,134,564,655,593,818,756,673,89

5,02

Sumber : BPS^Proyeksi Bank Indonesia* Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air** Penggabungan 1 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, serta (ii) Penyediaan akomodasi dan makan minum*** Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan komunikasi**** Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate, dan (iii) Jasa Perusahaan***** Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahana, Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan lainnya,dan (iv) Jasa Lainnya

%Y-oY, Tahun Dasar 2010



ekspor utama Sumatera yang berbasis SDA masih tertahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi KTI meningkat didorong oleh peningkatan sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Peningkatan sektor pertanian KTI, antara lain bersumber dari naiknya ekspor kakao di Sulawesi Tenggara dan produksi CPO pasca berkurangnya dampak El Nino yang terjadi di tahun 2015. Di sisi lain, kinerja sektor pertambangan di KTI kembali tumbuh positif setelah sempat mencatat pertumbuhan negatif pada triwulan sebelumnya. Membaiknya kinerja pertambangan KTI terutama terjadi di Kalimantan dan Papua akibat peningkatan permintaan global terhadap batubara seiring berkurangnya pasokan dalam negeri di Tiongkok. Selain itu, kinerja pertambangan mineral tembaga di Papua meningkat pasca perbaikan mesin produksi, sehingga produsen mengoptimalkan produksi untuk mengejar target dan kuota ekspornya.

Gambar 2.1Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III 2016

NPI triwulan III 2016 mencatat peningkatan surplus yang signi�kan, ditopang oleh menurunnya de�sit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan �nansial.

2.3. Neraca PembayaranNeraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2016 mencatat peningkatan surplus, ditopang oleh menurunnya de�sit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan �nansial. Surplus NPI tercatat sebesar 5,7 miliar dolar AS, meningkat signi�kan dibandingkan dengan surplus sebesar 2,2 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya (Gra�k 2.13). Perkembangan ini menunjukkan semakin baiknya keseimbangan eksternal perekonomian dan turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi.

Penurunan de�sit transaksi berjalan didorong oleh perbaikan neraca perdagangan barang dan jasa. De�sit transaksi berjalan menurun

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1* Q2* Q3**

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transaksi Modal dan FinansialTransaksi BerjalanNeraca Keseluruhan

Miliar Dolar AS

* angka sementara** angka sangat sementara

Gra�k 2.13Neraca Pembayaran Indonesia

KALIMANTAN

I II III2016

1,42 1,18

2,06

BALINUSRA

I II III2016

7,09 7,295,04

SULAMPUA

I II III2016

7,09 7,295,04

KTI

I II III2016

7,09 7,295,04

JAWA

I II III2016

5,32

5,755,57

SUMATERA

I II III2016

4,114,44

3,88

PDRB ≥ 7,0% 5,0% ≤ PDRB < 6,0% 4,0% ≤ PDRB < 5,0% PDRB < 0%6,0% ≤ PDRB < 7,0% 0% ≤ PDRB < 4,0%

ACEH2,22

SUMUT5,28

RIAU1,11

KEP. BABEL3,83

DKI JAKARTA5,75 JATENG

5,06

SULTENG7,58

KALTIMRA0,23

KALBAR5,71

SULUT6,01

MALUT5,56

PAPBAR3,88

PAPUA20,65

BALI6,17 NTT

5,14

KEP. RIAU4,64

LAMPUNG5,26

BENGKULU5,19

BANTEN5,35

SULSEL6,82

SULBAR5,97

JABAR5,76 JATIM

5,61NTB3,47

KALTENG6,02

KALSEL3,46

GORONTALO6,98

MALUKU5,68

SULTRA5,95

SUMSEL4,78

JAMBI4,03

Nasional :• Q2’16: 5,19%• Q3’16: 5,02%

DIY4,68

SUMBAR4,82



Surplus transaksi modal dan �nansial terus meningkat, didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan meredanya risiko global. Surplus transaksi modal dan �nansial pada triwulan III-2016 mencapai 9,4 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada triwulan II-2016 sebesar 7,6 miliar dolar AS maupun surplus pada triwulan I-2016 sebesar 4,4 miliar dolar AS (Gra�k 2.16). Peningkatan ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal investasi langsung yang meningkat signi�kan menjadi 5,2 miliar dolar AS, dipengaruhi oleh neto penarikan utang korporasi antar-a�liasi pada triwulan III-2016 setelah pada triwulan sebelumnya mencatat neto pembayaran

utang. Di samping itu, meski menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, surplus investasi portofolio masih tercatat dalam jumlah yang besar, didukung oleh sentimen positif terkait implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Surplus investasi portofolio terutama berasal dari pembelian SBN rupiah dan saham oleh investor asing yang meningkat serta net in�ows dari penjualan surat utang asing oleh penduduk. Selain itu, de�sit investasi lainnya tercatat lebih rendah ditopang oleh neto penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan neto penarikan simpanan penduduk di luar negeri.

dari 5,0 miliar dolar AS (2,2% PDB) pada triwulan II-2016 menjadi 4,5 miliar dolar AS (1,8% PDB) pada triwulan III-2016 (Gra�k 2.14). Penurunan tersebut ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan meningkatnya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas, serta menyempitnya de�sit neraca perdagangan migas seiring dengan meningkatnya ekspor gas (Gra�k 2.15). Selain itu, de�sit neraca jasa juga menurun terutama karena surplus neraca jasa perjalanan yang meningkat pada triwulan laporan.

1410

62

-2-6

-10-14-18-22-26

3

1

-1

-3

-5

-7

-9

-11

-13Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1* Q2*Q3**

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Miliar Dolar AS Persen

Neraca Pendapatan SekunderNeraca PerdaganganTransaksi Berjalan

Neraca Pendapatan PrimerNeraca JasaCA/GDP (%) (rhs)


Gra�k 2.14Neraca Transaksi Berjalan

Gra�k 2.15Neraca Perdagangan Triwulan III 2016

11

9

7

5

3

1

-1

-3

-5

Miliar dolar AS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1* Q2* Q3**2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neraca NonmigasNeraca MigasNeraca Perdagangan


15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Miliar Dolar AS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1* Q2* Q3**2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investasi PortofolioInvestasi LangsungInvestasi LainnyaTransaksi Modal dan Finansial

* angka sementara ** angka sangat sementara

Gra�k 2.16Neraca Transaksi Modal dan Finansial



Perkembangan NPI tersebut pada gilirannya memperkuat cadangan devisa. Posisi cadangan devisa meningkat dari 109,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan II-2016 menjadi 115,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan III-2016. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,5 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

2.4. Utang Luar Negeri Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III-2016 tercatat sebesar USD325,3 miliar atau tumbuh 7,8% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang tumbuh 8,7% (yoy), sementara ULN jangka pendek tumbuh 1,8% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan ULN sektor publik meningkat, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor swasta terus menurun. Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan III 2016 tercatat sebesar 35,7%, turun dari 36,9% pada akhir triwulan II-2016.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang. Posisi ULN berjangka panjang pada akhir triwulan III-2016 mencapai USD283,5 miliar (87,2% dari total ULN) atau tumbuh 8,7% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan II-2016 yang sebesar 8,2% (yoy). Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek pada akhir triwulan III-2016 tercatat sebesar USD41,8 miliar (12,8% dari total ULN) atau tumbuh 1,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2016 yang tercatat turun 3,0% (yoy). Meski utang jangka pendek meningkat, rasionya terhadap cadangan devisa turun menjadi sebesar 35,5% pada triwulan III-2016 dari 37,8% pada triwulan sebelumnya sejalan dengan meningkatnya posisi cadangan devisa.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta. Pada akhir triwulan III-2016, posisi ULN sektor swasta mencapai USD163,1 miliar (50,1% dari total ULN), sementara posisi ULN sektor publik sebesar USD162,2 miliar (49,9% dari total ULN). ULN sektor swasta turun 2,7% (yoy) pada triwulan III-2016, lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,3% (yoy), sementara ULN sektor publik tumbuh meningkat menjadi 20,8% (yoy) pada triwulan III-2016 dari triwulan sebelumnya sebesar 17,9% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan III-2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%. Bila dibandingkan dengan triwulan II-2016, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih melambat. Sementara itu, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan masih mengalami kontraksi.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan III-2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) swasta pada triwulan III-2016 terus menurun.



2.5. Nilai Tukar Rupiah Penguatan Rupiah terus berlanjut pada triwulan III-2016. Selama triwulan III-2016, nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat sebesar 1,39% dan mencapai level Rp13.130 per dolar AS. Secara point to point (ptp), rupiah menguat sebesar 1,24% dan mencapai level Rp13.051 (Gra�k 2.17).

Terus berlanjutnya penguatan Rupiah pada triwulan III 2016 didukung oleh sentimen positif dari domestik dan eksternal. Dari sisi domestik, penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan semakin jelasnya arah kebijakan the Fed terkait FFR.

Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung stabil yang tercermin dari volatilitas yang menurun. Pada triwulan III 2016, volatilitas nilai tukar rupiah tercatat relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara peers (Gra�k 2.18).

ZARKRWTHBINRIDR

EURCNYBRL

MYRPHPTRY

-6,00 -4,00 -2,00 -0,00 -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 -10,00

%

7,874,60

1,59

1,240,80

1,371,34

0,051,39

7,98

7,174,09

-0,36-1,51

-2,65-2,69

-3,90

-1,14-1,93

-1,08-1,20

-2,49 Point-to-point Average

Tw.III-2016 vs Tw.II-2016

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

Gra�k 2.17Nilai Tukar Kawasan Triwulanan

Gra�k 2.18Volatilitas Nilai Tukar (Triwulanan)

%30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0IDRBRL THBZAR KRW INRPHP SGDMYRTRY

Q2-16Q3-16

Penguatan Rupiah terus berlanjut pada triwulan

III-2016 didukung sentimen positif

dari domestik dan eksternal.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Sejumlah faktor eksternal, seperti dinamika prospek kenaikan suku bunga lanjutan di AS dan gambaran lengkap arah kebijakan ekonomi AS pasca terpilihnya Presiden AS yang baru tetap perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap perkembangan nilai tukar rupiah.

2.6. Perkembangan Pasar uang rupiah dan pasar valas2.6.1 Perkembangan Pasar Uang

Secara keseluruhan, volume transaksi pasar uang rupiah pada triwulan III-2016 relatif stabil dengan kenaikan terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume rata-rata harian (RRH) transaksi pasar uang rupiah sebesar Rp14,85 triliun per hari, naik sekitar 3% dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp14,37 triliun per hari.

Relatif stabilnya volume transaksi pasar uang sejalan dengan kondisi likuiditas di pasar uang yang cenderung likuid pasca perayaan Idul Fitri. Di tengah kondisi demikian, volume transaksi pasar repo terus meningkat seiring dengan bertambahnya bank yang berpartisipasi dalam transaksi repo antarbank.



Pada triwulan III-2016, RRH volume transaksi PUAB (uncollateralized) relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan turun tipis sebesar Rp505 miliar per hari atau sekitar 4% menjadi Rp12,24 triliun per hari. Transaksi masih cenderung didominasi oleh tenor overnight (O/N), yakni sekitar 62% dari total transaksi, diikuti tenor 1 minggu sekitar 18% dari total transaksi (Gra�k 2.19).

Sejalan dengan pergerakan volume tersebut, frekuensi transaksi dan jumlah pelaku juga relatif sama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III-2016, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 150 transaksi dari triwulan sebelumnya sebanyak 157 transaksi. Jumlah pelaku yang bertransaksi PUAB sebanyak 97 bank dari triwulan sebelumnya 99 bank.

Pada periode yang sama, suku bunga PUAB cenderung menurun seiring dengan berlanjutnya penurunan sikap (stance) kebijakan moneter Bank Indonesia. Namun demikian, penurunan suku bunga PUAB cenderung terbatas seiring dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga pergerakan suku bunga PUAB O/N berada di sekitar suku bunga kebijakan (BI-7 day reverse repo rate).

Selama triwulan III-2016, suku bunga RRH PUAB tenor overnight (O/N) berada di level 4,76%, turun sebesar 39 basis poin dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada di sekitar 4,88%. Sedangkan suku bunga RRH tenor 1 minggu berada di level 5,3%, turun sebesar 42 basis poin dari triwulan sebelumnya sebesar 5,49% (Gra�k 2.20).

1 Perhitungan berdasarkan tanggal setelmen.

RRH Volume: ON RRH Volume: 2-4 hr RRH Volume: 1 mggRRH Volume: > 1 mgg Jlh Bank Pelaku (rhs) RRH Frekuensi (rhs)

60

80

100

120

140

160

180

-

2

4

6

8

10

12

14

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III2014 2015 2016

Rp Triliun

Gra�k 2.19Perkembangan Transaksi PUAB

Gra�k 2.20Perkembangan Suku Bunga PUAB

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016

02Jan

02Mar

02Mei

02Jul

02Sep

02Nov

02Jan

02Mar

02Mei

02Jul

02Sep

02Nov

02Jan

02Mar

02Mei

02Jul

02Sep

%

PUAB ON BI RateLF Rate DF RatePUAB 1 mgg PUAB 1 bln

Aktivitas transaksi repo pada triwulan III-2016 mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume RRH transaksi repo naik sekitar 70% dari Rp725 miliar per hari menjadi Rp1,23 triliun1. Pada triwulan III-2016, terdapat transaksi repo dengan tenor di atas 1 tahun dengan nilai RRH Rp67,35 miliar per hari (Gra�k 2.21).

Peningkatan aktivitas transaksi repo tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan pasar repo ke depan. Pelaku pasar yang berpartisipasi dalam transaksi repo untuk pengelolaan likuiditasnya terus bertambah menjadi 27 bank. Sejalan dengan peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi meningkat menjadi 266 transaksi dari sebelumnya triwulan sebelumnya sebanyak 174 transaksi.



2.6.2. Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing

Transaksi di pasar valuta asing pada triwulan III-2016 menurun tipis dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan banyaknya dinamika yang terjadi di pasar keuangan eksternal maupun internal. Dinamika internal salah satunya adalah diberlakukannya 7-day reverse repo rate pada 19 Agustus 2016 dan penyelenggaraan tax amnesty. Keduanya memberikan dampak pada pasar valas domestik dan menyebabkan terjadinya capital in�ow. Dinamika eksternal, salah satunya adalah ketidakpastian perihal kenaikan Federal reserve rate dan ketidakpastian ekonomi di Eropa.

Pada triwulan III-2016, volume transaksi di pasar valuta asing domestik sedikit menurun seiring dengan adanya penurunan kebutuhan transaksi oleh para pelaku pasar. Selama periode ini, rata-rata harian transaksi valas mencapai USD4,9 miliar per hari2, menurun 3% (qtq) dibandingkan triwulan II-2016.

Penurunan transaksi tersebut disebabkan menurunnya kebutuhan transaksi para pelaku pasar akibat adanya capital in�ow yang cukup besar. Dibandingkan dengan transaksi pada triwulan III-2015, transaksi valas triwulan III-2016 naik 7% (yoy) dari USD4,6 miliar menjadi USD4,9 miliar per hari. Transaksi spot tumbuh 12% (yoy) dari USD2,7 miliar menjadi USD3,13 miliar per hari.

Penurunan transaksi valas terjadi pada instrumen derivatif swap, yakni menurun sebesar 11% (qtq) dari rata-rata USD1,7 miliar per hari pada triwulan II-2016 menjadi USD1,5 miliar. Transaksi spot meningkat tipis sebesar 1% (qtq), dari USD3,10 miliar menjadi USD3,13 miliar. Peningkatan paling tajam terjadi pada

Sementara itu, suku bunga repo cenderung bergerak searah dengan suku bunga PUAB. Hal ini seiring dengan penurunan sikap kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan kecenderungan bergerak di bawah suku bunga PUAB (Gra�k 2.22).

2 Volume transaksi seluruh mata uang

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III2014 2015 2016

Rp Triliun

> 3 bulan 3 bulan 2 bulan 1 bulan < 1 bulan

Gra�k 2.21Volume Transaksi Repo (rrh)

Gra�k 2.22Suku Bunga PUAB & Repo 1 bulan

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%

10,00%

Jan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags SepFeb Mar Apr Mei JulJun Ags Sep Okt Nov Des2 22 11 04 24 14 05 26 16 06 29 19 08 29 20 09 27 18 12 01 22 14 04 22 16 03 23 19 08 29 19

2015 2016

Unsecured (PUAB) Secured (Repo)

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

$ Miliar

4,6 5,14,9

CCS OptionForward SwapSpot

2015 2016Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

Gra�k 2.23.Transaksi Valas Domestik



instrumen option dan cross currency swap (CCS). Transaksi option meningkat sebesar 80% (qtq), sedangkan CCS meningkat 74% (qtq) (Gra�k 2.23).

Pada triwulan III-2016, pasar valas domestik cenderung mengalami net in�ow atau arus dana masuk lebih banyak dibandingkan arus dana keluar. Hal itu tercermin dari net jual pelaku asing yang mencapai USD5,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan net jual triwulan sebelumnya sebesar USD4,3 miliar. Nasabah domestik juga cenderung melakukan net jual hingga mencapai USD0,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD0,45 miliar. Secara total, pasar valas domestik pada triwulan III-2016 mengalami net jual (supply) valas sebesar USD6,4 miliar, meningkat 35% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III-2015, pasar valas mengalami net out�ow, dengan komposisi net beli pelaku asing sebesar USD2,25 miliar dan net beli pelaku domestik sebesar USD5,2 miliar. Pada triwulan III-2015, pasar valas domestik mengalami net beli (demand) dengan total USD7,5 miliar (Gra�k 2.24).

Tingginya penawaran valas tersebut berasal dari aliran dana masuk oleh investor asing sebagai dampak dari ekspektasi membaiknya kondisi ekonomi domestik dan tingginya ekspektasi terhadap kebijakan tax amnesty. Dari sisi ekonomi global, pelaku pasar memperkirakan belum akan dilakukan peningkatan Fed Fund Rate hingga Desember 2016.

Penurunan transaksi derivatif menyebabkan perubahan komposisi transaksi valas. Pada triwulan III-2016, komposisi transaksi derivatif menurun 3% menjadi 37% dibandingkan triwulan II-2016. Penurunan transaksi derivatif ini disebabkan oleh menurunnya transaksi swap di pasar antarbank yang disebabkan tingginya keketatan likuiditas akibat adanya pembayaran tebusan tax amnesty dan mahalnya premi swap terutama pada September 2016 (Gra�k 2.25).

(+) Net Beli

(-) Net Jual

Domestik Asing -5,8

2015 2016Jan FebMar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Jan FebMar Apr Mei Jun Jul Ags SepOkt Nov Des

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

% Miliar

Gra�k 2.24Net Transaksi Valas Domestik dan Asing

Gra�k 2.25Komposisi Transaksi Valas Domestik

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

37%

53%

Jan Feb2015 2016

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags SepOkt Nov Des

Apot Derivatif

2.7. Perkembangan Sistem KeuanganKondisi sistem keuangan Indonesia tetap stabil ditandai dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada pada level normal selama triwulan III-2016. Hal ini turut didukung oleh ketahanan sistem perbankan yang terjaga, meningkatnya Kinerja pasar keuangan serta Kinerja IKNB yang relatif baik.



2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan

Secara umum, kinerja pasar keuangan Indonesia pada triwulan III-2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, antara lain tercermin pada peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan in�ow investor asing di pasar saham dan surat berharga negara (SBN). Pengesahan UU tax amnesty memberi sentimen positif terhadap pasar keuangan domestik.

Selama triwulan III-2016, yield SBN mengalami penurunan pada semua tenor. Hal ini mengindikasikan meningkatnya risk appetite investor terhadap SBN. Secara sederhana, risk appetite diartikan sebagai sikap investor untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Penurunan yield SBN terutama bersumber dari penurunan BI Rate dan meningkatnya permintaan terhadap SBN, yang antara lain disebabkan oleh implementasi ketentuan OJK mengenai investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Implementasi ketentuan tersebut mendorong beberapa LJKNB seperti asuransi, dana pensiun, BPJS, dan lembaga penjaminan meningkatkan portofolio investasinya di SBN.

Dibandingkan dengan triwulan II-2016, yield SBN jangka pendek (1-5 tahun) pada triwulan III-2016 menurun sebesar 0,54 bps, jangka menengah (6-10 tahun) menurun sebesar 0,48 bps, dan jangka panjang (11-30 tahun) menurun sebesar 0,49 bps. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), yield SBN jangka pendek (1-5 tahun) menurun sebesar 2,86 bps, jangka menengah (6-10 tahun) menurun sebesar 2,71 bps, dan jangka panjang (11-30 tahun) menurun sebesar 2,61 bps (Gra�k 2.26). Sementara itu, volatilitas yield SBN jangka pendek dan menengah meningkat masing-masing sebesar 1,23 bps dan 0,92 bps dibandingkan triwulan sebelumnya, namun volatilitas yield pada SBN jangka panjang menurun 0,20 bps (Gra�k 2.27).

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y

-

(0,10)

(0,20)

(0,30)

(0,40)

(0,50)

(0,60)8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 15Y 16Y 18Y 20Y 30Y

9/30-20166/30-2016

qtq (RHS)

Gra�k 2.26Yield Obligasi Negara

Gra�k 2.27 Volatilitas Yield 20 hari

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags SepOkt Nov Des0

2014 2015 2016

5

10

15

20

25

30

35Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

Seiring dengan meningkatnya risk appetite investor asing terhadap SBN, kepemilikan SBN oleh asing mencatat peningkatan sebesar Rp40,99 triliun pada triwulan III-2016. Kepemilikan asing tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat in�ow sebesar Rp37,91 triliun (Tabel 2.1).



Pada triwulan laporan, kinerja pasar saham juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan IHSG sebesar 6,94% dari 5.016,65 pada akhir triwulan II-2016 menjadi 5.364,80 pada akhir triwulan III-2016. Selama triwulan III-2016, rata-rata perdagangan harian mencapai Rp7,96 triliun atau meningkat sebesar Rp2,13 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp5,83 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, rata-rata perdagangan harian triwulan III-2016 meningkat sebesar Rp3,25 triliun (Gra�k 2.28).

Peningkatan minat investor asing terhadap pasar saham domestik juga terlihat dari kenaikan net in�ow asing di pasar saham yang mencapai Rp21,43 triliun pada triwulan III-2016 atau naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp8,91 triliun. Posisi ini juga lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2015 yang tercatat net out�ow sebesar Rp16,9 triliun (Gra�k 2.29).

-10

-5

0

5

10

15 5.500

Net Asing IHSG (RHS)

Sep Okt Nov2015 2016

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

5.000

4.500

4.000

Rp Triliun

Gra�k 2.28Perkembangan & Net Flow Asing di IHSG

Gra�k 2.29Perkembangan & Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG

Q3 Q3Q4

2014 2015 2016Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q1 Q2

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000 6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Rp Miliar

Nilai rata-rata perdagangan saham harian IHSG (RHS)

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

Tabel 2.3Kepemilikan SBN

Rata-rata volatilitas pasar saham sepanjang triwulan III-2016 berada pada level 18,35%, meningkat dibandingkan triwulan II-2016 sebesar 13,73%, namun lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015 yang mencapai 21,65%. Peningkatan tersebut disebabkan menguatnya harga IHSG yang signi�kan akibat sentimen positif, baik domestik maupun regional (Gra�k 2.30).



Sebagaimana pergerakan underlying assets di pasar saham dan obligasi, kinerja reksa dana turut mengalami peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana meningkat sebesar 4,25% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp322,60 triliun. Dibandingkan dengan triwulan III-2015, NAB reksa dana triwulan III-2016 tumbuh sebesar 28,30% (yoy). Peningkatan kinerja reksa dana seiring dengan pertumbuhan produk reksa dana dan unit penyertaan (Gra�k 2.31).

Pada triwulan III-2016, jumlah produk reksa dana mencatat peningkatan sebesar 4,10% (qtq), lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,54% namun lebih besar

Pada triwulan III-2016, nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia mencapai Rp5.798,74 triliun, meningkat sebesar Rp411,69 triliun (7,64%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan triwulan III-2015, terjadi peningkatan sebesar Rp1.428,74 triliun (32,69%).

Di skala regional, secara triwulanan (qtq) dan tahunan (yoy) kinerja bursa saham negara-negara Asia Pasi�k sebagian besar meningkat, termasuk Indonesia. Namun secara bulanan (mtm), kinerja bursa saham mayoritas negara ASEAN mengalami penurunan, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan (Tabel 2.4).

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Tabel 2.4Perkembangan Indeks Saham Regional

*) data hingga Agustus 2016

Jumlah RD (RHS)Jumlah RD (RHS)Jumlah RD (RHS)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 20161 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 1 3 5 79 11

0

50

100

150

200

250

300

350

Gra�k 2.31Perkembangan Industri Reksa Dana

Sep Nov NovJan2014 2015 2016

Mar Mei Jul Sep Jan Mar Mei Jul Sep0

20

40

60

80

100

120

140

160

IHSG (Rebased 1/1/11=100) Volatilitas IHSG (RHS)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Gra�k 2.30Perkembangan & Volatilitas IHSG



dibandingkan triwulan III-2015 (3,04%). Sementara itu, unit penyertaan meningkat sebesar 3,47% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 yang tumbuh mencapai 6,30% (qtq) dan triwulan III-2015 mencapai 3,82% (qtq).

2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan

Industri perbankan menunjukkan ketahanan yang baik didukung dengan permodalan yang kuat dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang terjaga.

2.7.2.1. Ketahanan Permodalan, Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit

Ketahanan permodalan industri perbankan pada triwulan III-2016 tetap kuat tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR). Rasio kecukupan modal industri perbankan tercatat sebesar 22,97%, meningkat dibandingkan triwulan II-2016 maupun triwulan III-2015 yang masing-masing tercatat sebesar 22,29% dan 20,43%.

Peningkatan CAR yang jauh di atas ketentuan minimum 8% berasal dari pertumbuhan modal industri perbankan sebesar 2,70% (qtq). Kondisi permodalan yang tinggi memberikan ruang bagi perbankan untuk menyerap peningkatan risiko akibat perlambatan perekonomian.

Pada triwulan III-2016, pertumbuhan kredit industri perbankan sedikit membaik dari triwulan sebelumnya walaupun masih menunjukkan perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian domestik. Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 6,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2016 yang mencapai mencapai 8,89% (yoy) maupun dibanding triwulan III-2015 sebesar 11,1% (yoy).

Penurunan pertumbuhan kredit dipengaruhi perlambatan kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK) yang turun masing-masing dari 7,30%, 12,03%, dan 8,84% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 4,2%, 9,1%, dan 8% (yoy). Secara umum, pertumbuhan kredit masih lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan kinerja korporasi akibat perlambatan ekonomi yang juga berdampak pada penurunan kinerja keuangan rumah tangga.

Sementara itu, risiko kredit industri perbankan menunjukkan peningkatan, namun masih cukup jauh di bawah batas aman sebesar 5%. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankan pada triwulan III-2016 meningkat dari 3,05% menjadi 3,1% (Gra�k 2.32). Rasio tersebutjuga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2015 tahun sebelumnya yang sebesar 2,71%. Dalam rangka mitigasi peningkatan risiko kredit, industri perbankan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru dan melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap kredit yang bermasalah.

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terutama terjadi pada kredit KI dan KK. Rasio NPL gross KI naik dari 3,26% menjadi 3,46% dan rasio NPL gross KK meningkat dari 1,67% menjadi 1,71%. Sedangkan rasio NPL gross KMK sedikit turun dari 3,74% menjadi 3,73% (Gra�k 2.33). Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan rasio NPL gross pada KMK dan KI masing-masing sebesar 20 bps dan 4 bps serta penurunan rasio NPL gross pada KK sebesar 1 bps.



Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan risiko kredit terjadi pada sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, jasa dunia usaha, dan kredit lain-lain (Gra�k 2.34). Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan permintaan terhadap komoditas menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan terkait ekspor barang komoditas dan pengangkutan barang komoditas.

Dalam rangka mitigasi peningkatan risiko kredit, Bank Indonesia melaksanakan monitoring perkembangan risiko kredit perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengevaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan stress test secara berkala.

2.7.2.2. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan

Di tengah perlambatan ekonomi domestik, dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan pada triwulan III-2016 masih tumbuh melambat. DPK industri perbankan tumbuh sebesar 3,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 dan triwulan III-2015 masing-masing sebesar 5,90% (yoy) dan 11,72% (yoy) (Gra�k 2.35).

Perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terjadi pada komponen deposito, giro, maupun tabungan. Deposito tumbuh melambat menjadi 1,1% (yoy) pada triwulan III-2016 dari 2,0% (yoy) triwulan sebelumnya. Giro tumbuh negatif menjadi -2,7% (yoy) pada triwulan III-2016 dari 1,5% (yoy) triwulan sebelumnya. Sementara itu, tabungan melambat dari 16,3% (yoy) menjadi 11,5% (yoy) triwulan II-2016.

Dari sisi pangsa DPK perbankan, pangsa tabungan turun dari 23,44% (yoy) pada triwulan II-2016 menjadi 23,22% (yoy). Berbeda dengan tabungan, pangsa deposito dan giro naik menjadi 45,72% dan 31,06% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 45,54% dan 31,02% (yoy).

Pertanian

Pertambangan

IndustriListr

ik

Konstruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jasa Dunia Usaha

Jasa Sosial

Lain-lain

2,12

6,38Tw 2 2015 Tw 3 2015 Tw 2 2016 Tw 3 2016

3,88

1,33

4,26 4,304,77

2,74

1,721,99

(%)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Gra�k 2.34Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Jun Sep Des Jun Sep DesMar Jun Sep DesMar Jun Sep DesMar Jun Sep DesMar Jun Sep DesMar Jun SepMar

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

(%)

3,10

1,42

NPL Gross NPL Net

Gra�k 2.32Rasio Non-Performing Loan

Gra�k 2.33Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

Tw 2 2015Tw 3 2015Tw 2 2016Tw 3 2016

(%)

3,733,46

1,71

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

KMK KI KK



2.7.2.3. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar

Selama triwulan III-2016, perkembangan suku bunga simpanan masih dalam tren menurun walaupun sedikit meningkat pada akhir triwulan III-2016. Sejalan dengan tren penurunan suku bunga simpanan, suku bunga kredit perbankan juga berada dalam tren menurun. (Gra�k 2.38).

Rata-rata suku bunga kredit perbankan pada triwulan laporan turun 11 bps dari 12,39% menjadi 12,24%. Dilihat dari segmen kredit, rata-rata suku bunga KMK, KI dan KK pada triwulan III-2016 masing-masing turun sebesar 22 bps, 13 bps, dan 11 bps dari triwulan I-2016 sehingga menjadi 11,62%, 13,36% dan 13,72%.

Kondisi likuiditas industri perbankan pada triwulan III-2016 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain karena setoran tebusan tax amnesty, namun dibandingkan periode yang sama 2015, likuiditas industri perbankan di triwulan III-2016 masih lebih tinggi.

Secara total, alat likuid setelah dikurangi pemenuhan giro wajib minimum (GWM) turun dari Rp930,85 triliun pada triwulan II-2016 menjadi Rp928,12 triliun pada triwulan laporan (Gra�k 2.36). Selain itu, penurunan kondisi likuiditas ditunjukkan oleh turunnya rasio alat likuid (AL) terhadap non-core deposit (NCD) menjadi sebesar 96.64% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 97,40% (Gra�k 2.37). Risiko likuiditas perbankan masih terjaga, tampak dari rasio AL/NCD yang berada jauh di atas ambang batas (threshold) (50%).

Mei Sep JanJun MarNov Mei Sep JanJun MarNov Mei Sep JanJun Mei SepJunMarNov

6,50%

5,73%

5,00%

3,15%

2013 2014 2015 2016

10,0%

9,5%

9,0%

8,5%

8,0%

7,5%

7,0%

6,5%

6,0%

5,5%

18%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

Pertumbuhan DPK (yoy)Pertumbuhan DPK Adj Va (yoy)BI 7-Day RRBI Rate (RHS)

Gra�k 2.35Pertumbuhan DPK (yoy)

Gra�k 2.36Komposisi Alat Likuid Perbankan

Gra�k 2.37Alat Likuid dan Non-Core Deposit (NCD)

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2012 2013 2014 2015 20163 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 3 6 912

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Rp Triliun Rp Triliun

Primary Reserve Secondary ReserveAlat Likuid (Skala Kanan)Tertiery Reserve

2015 2016

(%)

110

105

100

95

90

85

AL = Kas + Penempatan pd BI + Excess Reserve - GWMNCD = 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Depcsito

Tw l Tw ll Tw lll Tw l Tw ll Tw lll Tw lV

Gra�k 2.38Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Jun Sep Des JunMar Sep Des JunMar Sep Des JunMar Sep Des JunMar Sep Des JunMar Sep JunMar SepDes

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

BI Rate SB Dep 1bln Rp

12,24

5,25

6,50

6,80

BI 7-Day RR SB Kredit Rp (RHS)

(%)(%)



Suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan mengalami penurunan seiring dengan penurunan BI Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate (Tabel 2.5). Selama setahun, penurunan SBDK tertinggi terjadi pada kredit ritel. Secara triwulanan, penurunan terendah pada SBDK kredit konsumsi KPR.

Tabel 2.5Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan

Tabel 2.6Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

2.7.3. Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Selama triwulan III-2016, secara umum perkembangan IKNB menunjukkan kinerja yang relatif baik. Kinerja industri asuransi, dari sisi aset maupun investasi mengalami peningkatan, sedangkan kinerja perusahaan pembiayaan relatif stabil.

Pada triwulan III-2016, pembiayaan oleh IKNB sedikit meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan tumbuhnya pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan (PP) sebesar Rp1,15 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (Tabel 2.6). Secara yoy, pembiayaan oleh PP relatif stabil. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari pasar modal pada triwulan III-2016 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II-2016, terlihat dari jumlah emisi obligasi dan sukuk, IPO saham, dan rights issue.

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

� ��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



Selama triwulan III-2016, kinerja industri asuransi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Total aset industri asuransi per triwulan III-2016 sebesar Rp906 triliun, meningkat sebesar Rp34,2 triliun dari triwulan sebelumnya atau tumbuh sebesar 3,92% (qtq). Pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja pada produk-produk investasi yang ditempatkan, antara lain dalam bentuk saham dan instrumen keuangan lainnya di pasar modal (Gra�k 2.39). Secara agregat, portofolio investasi meningkat sebesar Rp33,7 triliun atau tumbuh 4,77% dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp739 triliun.

Sementara itu, rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim bruto sedikit menurun dari 155,74% pada triwulan II-2016 menjadi 152,72% pada triwulan III-2016 (Gra�k 2.40). Hal ini antara lain disebabkan pertumbuhan klaim yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi, khususnya pada industri asuransi jiwa.

Gra�k 2.39Aset dan Investasi Industri Asuransi

Gra�k 2.40Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi

755 788 777 766

609

804842

872

739

906

705684641622636610

1.000900800700600500400300200100

-

83

82

81

80

79

78

77Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep*

2014 2015 2016

Rp.T %

Aset Investasi Rasio Investasi/Aset(rhs)

80,77 80,75

80,0179,49

79,79

81,15 80,89

81,55

2014 2015 2016Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep*

Premi Bruto Klaim Bruto Rasio Premi/Klaim Bruto (rhs)

Rp. T %

214

123

189

261

180

99

208

7146

131

180

170

160

150

140

130

120

155.74160,25

131,88

140,17143,80 145,14

155,29152,72

300

350

300

150

100

50

-

136155

88

4255

134

Secara umum, kinerja perusahaan pembiayaan (PP) relatif stabil. Selama triwulan III-2016, pembiayaan sedikit meningkat sebesar 0,69% (yoy) atau sebesar Rp2,56 triliun, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,81% (Rp3,01 triliun), dan triwulan III-2015 yang tumbuh 1,53% (Rp5,61 triliun). Adapun secara qtq, pembiayaan pada triwulan III-2016 meningkat 0,31% atau sebesar Rp1,15 triliun dibandingkan posisi triwulan II-2016.

Kinerja pembiayaan cenderung belum menunjukkan peningkatan berarti. Hal ini disebabkan faktor permintaan pembiayaan yang terpengaruh oleh turunnya daya beli masyarakat seiring dengan perlambatan ekonomi yang masih terjadi. Perlambatan pembiayaan tersebut berdampak pada penurunan aset PP sebesar 0,39% (qtq) menjadi Rp432,74 triliun pada posisi triwulan III-2016.

Berdasarkan jenisnya, pembiayaan PP masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan pangsa pembiayaan masing-masing sebesar 70,32% dan 26,59% dari total pembiayaan triwulan III-2016. Pangsa pembiayaan konsumen meningkat dibandingkan triwulan II-2016 yang tercatat sebesar 70,04%, sedangkan pangsa sewa guna usaha sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (26,86%).



Secara umum, pertumbuhan pembiayaan PP masih relatif lambat meskipun pembiayaan konsumen tumbuh sebesar 6,83% (yoy) pada triwulan III-2016 atau lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan II-2016 sebesar 4,80% (yoy). Hal ini disebabkan oleh turunnya pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha sebesar 13,53% (yoy), lebih besar dibandingkan penurunan pada triwulan II-2016 (9,68%). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan leasing, terutama dari industri yang bergerak di bidang komoditas seiring penurunan harga beberapa komoditas.

Di tengah menurunnya kinerja pembiayaan, risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan meskipun masih berada di level yang aman (< 5%). Hal ini tercermin dari Non Performing Financing (NPF) yang berada pada level 2,21%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2016 (2,20%). Peningkatan NPF tersebut dipengaruhi kenaikan porsi pembiayaan yang memiliki kolektibilitas diragukan. Peningkatan NPF terbesar terjadi pada sektor pengangkutan yang mayoritas objek pembiayaannya merupakan kapal dan truk pengangkut komoditas tambang. Kualitas pembiayaan tersebut menurun seiring melemahnya kinerja sektor pertambangan.

Gra�k 2.41Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha

Gra�k 2.43Rasio Non Performing Financing

Gra�k 2.42Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Gra�k 2.44Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

Sewa Guna Usaha Pembiayaan Konsumen Anjak Piutang (RHS)

246 246 249 246 247 250 261 263300

250

200

150

100

50

-

14

12

10

8

6

4

2

-Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep*

2014 2015 2016

Rp. T Rp. T

9

111 111 115 105 103 100 99114

9 10 10 1111 11 11

1,411,55 1,44 1,54 1,44 1,55

2,20 2,21

%

3

2

1

-

2014 2015 2016Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep*

NPF

420

366

425 430 444 426 424 434 433

370 370 371 363 364 373 374

500

Rp. T

400

300

200

100

-Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep*

Aset Pembiayaan2014 2015 2016

-

20

40

60

80

100

120

140

160

Rp. T

Pinjaman DN Pinjaman LN SSB ModalSep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16*

Share Sumber Pendanaan perAgs 2016

Pinjaman DNPinjaman DNPinjaman DNPinjaman DN

13%41%19%

27%



Selama triwulan III-2016, sumber pendanaan PP didominasi oleh pinjaman yang berasal dari dalam negeri (40,62%), pinjaman luar negeri (26,91%), surat berharga (19,08%), dan modal (13,38%). Porsi pendanaan dari dalam negeri sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (41,34%), namun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (37,94%). Sementara itu, porsi pendanaan dari luar negeri sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (26,83%), namun lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015 (34,69%).

Pada akhir triwulan III-2016, terdapat 43 PP yang memiliki ULN dengan total outstanding mencapai Rp94,72 triliun. Di antara 43 perusahaan tersebut, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang kepemilikannya tera�liasi dengan perbankan dengan porsi kepemilikan lebih dari 20% dengan total outstanding ULN sebesar Rp27,58 triliun. Dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, sebagian PP telah melakukan lindung nilai (hedging) sehingga potensi risiko rambatan (contagion risk) terhadap bank yang menjadi induknya relatif terbatas. Sementara itu, pembiayaan yang diberikan oleh ke-8 PP tersebut masih didominasi oleh pembiayaan dalam rupiah sebesar Rp85,45 triliun, sedangkan pembiayaan dalam valuta asing sebesar Rp2,36 triliun.

Gra�k 2.45Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan Pembiayaan

Gra�k 2.46Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan

-

10

20

30

40

50

%

Des Mar Jun Sep Mar Jun Sep*Des2014 2015 2016

0%-10% 25,29 26,44 24,42 22,35 22,73 25,58 25,00 27,0610,01%-12% 25,29 22,99 29,07 30,59 31,82 27,91 28,57 28,24>12% 49,43 50,57 46,51 47,06 45,45 46,51 46,43 44,71

ROA 3,83 3,62 3,43 3,45 3,32 3,93 3,64 3,77ROE 14,43 12,11 12,52 12,18 11,49 12,58 11,14 11,83BOPO (RHS) 82,62 84,27 84,87 85,08 85,35 82,97 82,71 82,90

Des DesMar Jun Sep Mar Jun Sep*2014 2015 2016

818282838384848585

-

2

4

6

8

10

12

14

% %

Penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari ULN oleh perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suku bunga kredit di dalam negeri yang relatif tinggi. Selama triwulan III-2016, lebih dari 44% dari seluruh bank di Indonesia yang menyalurkan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan mengenakan suku bunga yang relatif lebih tinggi (di atas 12%).

Dari aspek e�siensi, kinerja perusahaan pembiayaan relatif stabil tercermin dari rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang sedikit meningkat menjadi 82,90% (triwulan III-2016) dari 82,71% (triwulan II-2016). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (85,08%).

Seiring dengan pembiayaan yang sedikit meningkat, pro�tabilitas PP (return on assets/ROA) juga relatif membaik yaitu 3,77%, sedikit lebih tinggi dari triwulan II-2016 (3,64%) dan periode yang sama tahun sebelumnya (3,45%). Selain itu, renturn on equity (ROE) sedikit meningkat menjadi sebesar 11,83% dibandingkan triwulan II-2016 sebesar 11,14%, namun lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (12,18%).



Penurunan kegiatan usaha pada triwulan III-2016 juga tercermin dari Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Hasil survei itu menginformasikan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,20%, lebih rendah dari triwulan II-2016 yaitu sebesar 18,40%.

Perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit pada sektor korporasi yang mengalami penurunan. Kredit sektor korporasi pada triwulan III-2016 tumbuh sebesar 1,28% (qtq) dengan posisi nominal sebesar Rp2.042,61 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 sebesar 6,12% (qtq). Perlu diwaspadai,

bahwa peningkatan kredit pada sektor korporasi diiringi oleh peningkatan rasio NPL. Pada triwulan III-2016, rasio NPL mencapai 3,59% atau sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 3,56%.

2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga Indonesia pada triwulan III-2016 menunjukkan penurunan yang ditunjukkan oleh menurunnya optimisme konsumen dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, optimisme tersebut masih lebih kuat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya optimisme konsumen juga diakibatkan oleh menurunnya

2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga)2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi

Secara umum, kinerja korporasi pada triwulan III-2016 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari indikator utama kinerja korporasi publik seperti return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan inventory turn over yang memburuk. Di sisi lain, tingkat utang (debt to equity ratio) sedikit menurun yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah utang korporasi.

Tabel 2.7Kinerja Korporasi Publik Tw II-2015 dan Tw II-2016

Gra�k 2.47Kegiatan Dunia Usaha Tw III-2016

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-0,36

-1,83

3,02

5,80

18,40

13,20

0,34

4,02

l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV l ll lll lV*2013 2014 2015 2016

% qtq % SBT

*) PerkiraanPertumbuhan PDB (sb. Kiri)Nilai SBT SKDU (sb. Kanan)

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang. Sementara itu, penurunan ekspektasi konsumen terutama dipicu oleh ekspektasi kenaikan harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok bahan makanan pada akhir 2016.

Kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada triwulan III-2016 mencapai Rp955,43 triliun atau tumbuh 1,21% (qtq). Pertumbuhan kredit tersebut menurun dibandingkan triwulan II-2016 yaitu sebesar 2,35% (qtq).

Dari sisi penggunaan, sebagian besar kredit terutama ditujukan untuk keperluan multiguna (41,79%) dan pemilikan rumah (39,95%), kemudian diikuti oleh kredit kendaraan bermotor (12,53%), kredit rumah tangga lainnya (5,34%), dan kredit pemilikan peralatan rumah tangga (0,39%).

Pertumbuhan kredit rumah tangga disertai dengan peningkatan risiko kredit sektor rumah tangga. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya rasio NPL gross dari 1,75% pada triwulan II-2016 menjadi 1,80% pada triwulan III-2016. Rasio NPL gross seluruh jenis penggunaan kredit sektor rumah tangga masih terkendali di bawah 5% dan di bawah NPL agregat sebesar 3,10%.

Gra�k 2.48Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Survei Konsumen Juni

2016, Bank Indonesia

(Indeks, rata-rata tertimbang 18 kota)

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

2014 2015 20167 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)Indeks Kekayaan Konsumen (IKK)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)JKK Triwulan

PESI

MIS

OPTI

MIS

KenaikanHarga BBM

PenurunanHarga BBM

PenurunanHarga BBM

Penurunan harga BBM,gas, dan tarif listrik

110,5 111,6 112,5110,0

113,3

106,7

Gra�k 2.49Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga

Menurut Jenisnya

Jun2016

4,74%

5,34%

39,95%

Perumahan

RT Lainnya

Multiguna

Peralatan RT Kendaraan

Sep2016

40,22%

12,46%

41,79%

42,21%

12,53%0,39%

0,37%

2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Pada triwulan III-2016 (Agustus 2016), penyaluran kredit UMKM membaik dibandingkan dengan triwulan II-2016. Baki debet kredit UMKM mencapai Rp824,5 triliun, atau sebesar 19,7% terhadap total kredit perbankan. Sedangkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9,6% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2016 yang tercatat sebesar 8,3% (yoy). Peningkatan tersebut diindikasikan karena mulai meningkatnya kebutuhan pembiayaan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) skema baru, dan tren penurunan suku bunga kredit.

Menurut klasi�kasi usaha, peningkatan pertumbuhan kredit UMKM terutama didorong oleh usaha mikro yang tumbuh menjadi 15,8% (yoy), mengalami percepatan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,5% (yoy). Pertumbuhan positif juga dialami oleh kredit usaha kecil dan menengah yang masing-masing sebesar 14,3% (yoy) dan 4,1% (yoy) (Gra�k 2.50).



Menurut sektor ekonomi, meningkatnya kredit UMKM terutama didorong oleh sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 13,0% (yoy). Sektor lainnya yang mengalami peningkatan akselerasi pertumbuhan kredit UMKM adalah sektor konstruksi dan transportasi, yang masing-masing tumbuh menjadi 13,2% (yoy) dan 6,5% (yoy), dari 8,0% (yoy) dan -1,7%(yoy) pada triwulan sebelumnya.

Meskipun secara umum kredit UMKM meningkat, beberapa sektor masih mengalami perlambatan, di antaranya industri pengolahan dan perikanan yang masing-masing melambat menjadi 5,2% (yoy) dan 9,1% (yoy), dibandingkan 5,3% (yoy) dan 10,6% (yoy) pada triwulan II-2016. Di samping itu,

terdapat 1 sektor yang masih mengalami penurunan penyaluran kredit UMKM, yaitu jasa kemasyarakatan yang turun sebesar 18,3% (yoy).

Mayoritas kredit UMKM diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 52,9% terhadap total kredit UMKM perbankan triwulan III-2016. Secara spasial, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (57,9%) yang merupakan pusat aktivitas perekonomian nasional. Sebagian besar kredit UMKM merupakan kredit usaha menengah (46,7%), diikuti oleh usaha kecil (30%) dan usaha mikro (23,3%). Dari sisi jumlah rekening penerima kredit, sekitar 85,3% dari total rekening penerima kredit UMKM adalah usaha mikro.

Membaiknya pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan III-2016 disertai dengan menurunnya kualitas kredit. Rasio non performing loan (NPL) kredit UMKM mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,78%, dibandingkan triwulan II-2016 yang sebesar 4,58%. Masih menurunnya kondisi UMKM diindikasikan menjadi penyebab memburuknya NPL kredit UMKM. Oleh karena itu, sebagian bank saat ini fokus dalam memperbaiki kualitas kredit UMKM.

Menurut klasi�kasi usaha, peningkatan NPL kredit UMKM didorong oleh NPL usaha menengah yang meningkat menjadi 5,38% dari 5,01% triwulan sebelumnya. Kualitas kredit usaha kecil juga memburuk dengan NPL

sebesar 5,48%, dibandingkan triwulan II-2016 (5,35%). Sementara itu, NPL usaha mikro mengalami perbaikan menjadi 2,69%, dari 2,72% pada triwulan II-2016 (Gra�k 2.51).

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

15,8%

14,3%

9,6%

6,6%

4,1%

2013 2014 2015 2016 2017Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan

Growth Kredit Usaha MikroGrowth Kredit Usaha Menengah

Growth Kredit Usaha KecilGrowth Kredit UMKM

Gra�k 2.50Pertumbuhan Kredit UMKM (%,YoY)

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

NPL_Mikro NPL_KecilNPL_Total

NPL_MenengahNPL_UMKM

5,48%

5,38%

4,78%

3,20%

2,69%

2013 2014 2015 2016Des Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Ags

Gra�k 2.51NPL Kredit UMKM



2.9. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Target penyaluran KUR skema baru pada 2016 adalah sebesar Rp100 triliun s.d. Rp120 triliun. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp10,6 triliun pada APBN 2016. Sampai dengan triwulan III-2016, penyaluran KUR telah mencapai Rp72,3 triliun atau 72,3% dari target penyaluran KUR 2016, dengan jumlah debitur sebesar 3,3 juta.

Penyaluran KUR terkonsentrasi kepada sektor perdagangan dan pertanian di wilayah Jawa (Gra�k 2.52). Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan penyerapan KUR terbesar adalah Jawa Tengah (Rp13,2 triliun), Jawa Timur (Rp10,6 triliun), dan Jawa Barat (Rp9,2 triliun). Sementara itu, untuk luar Jawa penyaluran KUR tertinggi adalah di Sulawesi Selatan (Rp3,9 triliun) dan Sumatera Utara (Rp3,4 triliun).

Dalam perkembangannya, terdapat kendala penyaluran KUR yang menyebabkan keterlambatan pembayaran subsidi bunga KUR dari pemerintah kepada penyalur KUR. Kendala tersebut antara lain akibat perbedaan data acuan antara pemerintah dengan penyalur KUR, sehingga rekonsiliasi pembayaran tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi proses penyaluran KUR berikutnya.

2.10. Perkembangan Sistem PembayaranSelama triwulan III-2016, penyelenggaraan sistem pembayaran berjalan aman, lancar, dan terpelihara dengan baik. Kondisi ini mere�eksikan komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun oleh industri. Keandalan sistem pembayaran tersebut pada akhirnya akan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia

Selama triwulan III-2016, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut seiring dengan pembaruan Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generasi II, dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II.

Kinerja sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tercermin pada tingkat keandalan, ketersediaan (availability), dan pelaksanaan contingency plan. Dengan demikian, layanan sistem pembayaran Bank Indonesia tetap tersedia dan mampu memproses seluruh transaksi peserta.

Pada triwulan III-2016, nilai transaksi mengalami penurunan sebesar 1,76% (qtq) dari Rp28.317,11 triliun menjadi Rp27.818,31 triliun (Tabel 2.8). Penurunan nilai transaksi itu dipicu oleh menurunnya transaksi SKNBI dan transaksi BI-RTGS untuk jenis transaksi PUAB,

Perdagangan Besar danEceran

Pertanian, Perburuan danKehutanan

Perikanan

Industri Pengolahan

Jasa-jasa

68%16%

11%

1% 4%

Gra�k 2.52Realisasi KUR berdasarkan Sektor Ekonomi



lain-lain, dan Valas. Penurunan juga terjadi di sisi volume transaksi yang menurun sebesar 6,06% (qtq) dari 33.794,95 ribu transaksi pada triwulan sebelumnya menjadi 31.748,29 ribu transaksi. Penurunan volume transaksi tersebut dikarenakan penurunan volume transaksi SKNBI sebesar 8,22% (qtq) (Tabel 2.9).

Adapun perkembangan volume dan nilai transaksi dari sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem BI-RTGS

Selama triwulan III-2016, transaksi pada Sistem BI-RTGS mengalami peningkatan dari sisi volume transaksi namun nilai transaksinya menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume transaksi sistem pembayaran yang diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS tercatat meningkat sebesar 39,86% (qtq) menjadi 2.131,25 ribu transaksi. Namun, nilai transaksi Sistem BI-RTGS menurun sebesar 0,71% (qtq) menjadi Rp26.926,33 triliun.

2. BI-SSSS

Selama triwulan III-2016, nilai transaksi BI-SSSS tercatat sebesar Rp12.082,03 triliun atau meningkat 2,59% (qtq) atau 50,54% (yoy). Sementara itu, volume transaksi menurun sebesar 16,15% (qtq), namun masih mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,61% (yoy). Volume transaksi BI-SSSS pada triwulan III-2016 tercatat sebanyak 67,46 ribu transaksi.

3. SKNBI

Penyelenggaraan SKNBI selama triwulan III-2016 tercatat mengalami penurunan baik di sisi volume transaksi maupun nilai transaksi. Volume transaksi SKNBI tercatat menurun sebesar 8,22% (qtq) menjadi 29.617,04 ribu transaksi dan nilai transaksi SKNBI tercatat menurun sebesar 25,63% (qtq), namun masih mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,65% (yoy).

Penurunan volume dan nilai transaksi SKNBI didorong oleh menurunnya volume dan nilai transaksi kliring kredit/transfer dana. Penurunan ini sebagai dampak implementasi batas bawah nominal transfer dana melalui Sistem BI-RTGS yang dikembalikan dari Rp100 juta menjadi Rp500 juta.



3 Total transaksi sistem pembayaran tidak memperhitungkan BI-SSSS karena transaksi BI-SSSS sudah termasuk dalam BI-RTGS. 4 Total transaksi sistem pembayaran tidak memperhitungkan BI-SSSS karena transaksi BI-SSSS sudah termasuk dalam BI-RTGS.

Tabel 2.8Nilai Transaksi Pembayaran3

Tabel 2.9 Volume Transaksi Pembayaran4

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Industri

Penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri pada triwulan III-2016 berjalan aman dan lancar. Selama periode laporan, tercatat tidak adanya gangguan yang signi�kan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut.

Pada triwulan III-2016, volume transaksi Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) mengalami pertumbuhan positif yaitu meningkat sebesar 0,34% menjadi 1.393.139,10 ribu transaksi. Pertumbuhan positif juga terjadi dalam nilai transaksi APMK. Selama triwulan III-2016, tercatat nilai transaksi APMK meningkat sebesar 21,50% menjadi Rp1.832,52 triliun. Peningkatan volume dan nilai transaksi APMK tersebut mengindikasikan masyarakat semakin sering melakukan transaksi, khususnya dengan menggunakan kartu ATM/Debet.

Penyelenggaraan uang elektronik pada triwulan III-2016 mengalami penurunan. Volume transaksi uang elektronik tercatat menurun sebesar 0,78% (qtq) menjadi 168.198,20 ribu transaksi. Hal yang sama terjadi pada nilai transaksi uang elektronik yang menurun sebesar 2,94% menjadi Rp1,72 triliun.

Selama triwulan III-2016, penyelenggaraan transaksi transfer dana mencatat penurunan. Volume dan nilai transaksi transfer dana masing-masing sebesar turun 26,13% (qtq) dan 28,63% (qtq) menjadi 4,45 juta transaksi dan Rp13,47 triliun dibandingkan pada triwulan II-2016 sebesar 6,02 juta transaksi dan Rp18,87 triliun (Tabel 2.10).

Penurunan volume transaksi transfer dana disebabkan menurunnya transaksi pengiriman uang dalam negeri. Transaksi pengiriman dalam negeri memiliki pangsa volume sebesar 43,01%. Adapun penurunan nilai disebabkan menurunnya transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (incoming). Transaksi pengiriman uang incoming memiliki pangsa nilai sebesar 68,58%.

Tabel 2.10 Transaksi Transfer Dana Triwulan III – 20165

Tabel 2.11 Transaksi UKA-TC Triwulan III – 20166

5 Data transaksi tidak memperhitungkan transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank yang merupakan Money Transfer Operator.

6 Data transaksi Q3 bersifat data sementara mengingat data bulan September 2016 menggunakan data proxy.

Sementara itu, nilai transaksi jual/beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian traveler’s cheque (TC) pada triwulan III-2016 menurun sebesar Rp3,2 triliun atau 5,32% (qtq) (Tabel 2.9). Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai transaksi jual/beli mata uang dolar AS dan mata uang dollar Singapura masing-masing sebesar 3,57% (qtq) dan 13,28% (qtq). Adapun nilai transaksi mata uang dolar AS dan mata uang dollar Singapura memiliki pangsa nilai masing-masing 47,78% dan 21,80% dari total nilai transaksi UKA.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan aktif dalam penerapan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Hal tersebut tercermin dari peran Bank Indonesia dalam mendorong industri sistem pembayaran dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia juga menindaklanjuti pengaduan nasabah jasa sistem pembayaran yang diterima melalui telepon, surat, surat elektronik ataupun datang langsung ke kantor Bank Indonesia.

Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia menerima pengaduan dan permintaan informasi SP sebanyak 2.514 yang terdiri atas pengaduan sebanyak 503 (20,01%) dan permintaan informasi 2.011 (79,99%). Jumlah pengaduan konsumen pada triwulan III-2016 meningkat sebesar 2,65% (qtq) atau bertambah 13 pengaduan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Gra�k 2.53).

Rata-rata pengaduan dalam satu bulan pada triwulan III-2016 sebesar 168, sedangkan permintaan informasi mencapai 670. Pengaduan konsumen SP ke Bank Indonesia pada triwulan III-2016 didominasi oleh instrumen kartu kredit sebanyak 370 (73,56%) diikuti transfer dana sebanyak 62 (12,33%), dan kartu ATM/debet sebanyak 51 (10,14%) (Gra�k 2.54). Sementara itu, permintaan informasi terkait SP ke Bank Indonesia didominasi kewajiban penggunaan rupiah di Wilayah NKRI sebanyak 1.143 (56,8%), penyediaan dan/atau penyetoran uang 418 (20,79%), dan lainnya sebanyak 105 (5,22%) (Gra�k 2.55).

Kartu Kredit (74%)Transfer Dana (12%)Kartu ATM/Debet (10%)Lainnya (2%)Daftar Hitam Nasional (DHN) (1%)Penyediaan dan/atau PenyetoranUang (0,6%)Uang Elektronik (0,2%)KUPVA (0%)BI-RTGS (0%)BI-SSSS (0%)SKNBI (0%)Kewajiban Penggunaan Rupiah diWilayah NKRI (0%)

Kewajiban PenggunaanRupiah di Wilayah NKRI (56%)Penyediaan dan/atauPenyetoran Uang (26%)Lainnya (4%)Transfer Dana (4%)Uang Elektronik (3%)Kartu Kredit (2%)Daftar Hitam Nasional(DHN) (2%)

Gra�k 2.54Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia

Berdasarkan Instrumen

Gra�k 2.55Permintaan Informasi Sistem Pembayaran

1766 57201733

9115 9972

2557 3656 27202011

744414 328 384 607 490 503

Tw ll Tw lll Tw lVTw l

2014 2015 2016Tw ll Tw lllTw l

7486

2477

9529

29414263 3210

2514

10300

Gra�k 2.53Permintaan Informasi dan Pengaduan Sistem Pembayaran



2.11. Perkembangan Pengelolaan Uang RupiahPosisi Uang kartal yang diedarkan (UYD) pada akhir triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp563,2 triliun atau menurun 12,3% (qtq) dibandingkan posisi akhir triwulan sebelumnya yang mencapai Rp642,0 triliun. Penurunan tersebut sebagai dampak arus balik perbankan ke Bank Indonesia pascaperiode Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan III-2016 (seasonal factor). Meskipun demikian, posisi UYD pada periode laporan tumbuh 8,7% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp518,3 triliun (Gra�k 2.56) seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan transaksi masyarakat.

Dilihat dari pola siklikal uang kartal sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, UYD terlihat mengalami pertumbuhan7 sejak bottoming-out dari titik terendahnya pada pertengahan 2015. Perkembangan ini sejalan dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2016 yang diperkirakan sebesar 5,18%, terutama ditopang menguatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga (Gra�k 2.57).

30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%

-20%

-15%

UPK UK 20000 UK 50000%UYD, yoy%UYD, qtqUK 100000

0

100

200

300

400

500

600

700

Rp Triliun % UYD

2013 2014 2015 20161 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 34

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9112013 20152014 2016

% UYD (MA 12) % PDB

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

-

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

% UYD yoy PDB riil (rhs)

Gra�k 2.56Uang Kartal yang Diedarkan

Gra�k 2.57Pola Pergerakan Pertumbuhan UYD dan PDB Riil

7 Pola pergerakan pertumbuhan UYD dihitung dengan menggunakan metode moving average 12 bulan untuk menghilangkan faktor musiman (periode Ramadhan/Idul Fitri dan Natal).

Berdasarkan komponen UYD, uang kartal di masyarakat (currency outside banks/CoB) tercatat sebesar Rp469,6 triliun dengan pangsa 83,4%, sedangkan persediaan kas di perbankan (cash in vault/CiV) sebesar Rp93,6 triliun dengan pangsa 16,6% dari total UYD (Tabel 2.12). Pangsa CiV tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,3%. Hal ini disebabkan oleh faktor musiman (seasonal) sebagai dampak arus balik dana perbankan ke Bank Indonesia pascaperiode Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan II-2016.



Penurunan posisi UYD selama triwulan III-2016 terlihat pada jumlah uang masuk bersih (net in�ow) dari perbankan ke Bank Indonesia sebesar Rp78,6 triliun. Pada triwulan sebelumnya, lebih banyak uang keluar (net out�ow)dari Bank Indonesia ke perbankan. Pada triwulan III-2016, dana out�ow tercatat sebesar Rp119,5 triliun atau menurun sebesar 50,3% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp240,3 triliun. Sementara itu, in�ow dari perbankan tercatat sebesar Rp198,1 triliun atau meningkat sebesar 85,2% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp107,0 triliun.

Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar (UTLE) sebesar Rp54,5 triliun yang seluruhnya merupakan uang kertas (Tabel 2.13). Jumlah pemusnahan UTLE tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2016 yang tercatat sebesar Rp49,9 triliun atau meningkat 9,3% (qtq). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah in�ow ke Bank Indonesia pada periode laporan sehingga jumlah uang yang diolah oleh Bank Indonesia juga semakin meningkat.

Tabel 2.12 Perkembangan Posisi UYD di Masyarakat dan Perbankan

Tabel 2.13 Indikator Pengedaran Uang

Q-II 394,0 70,9 464,9 84,8% 15,2%

Q-III 395,2 78,8 474,0 83,4% 16,6% 0,3% 11,2%Q-IV 419,3 109,3 528,5 79,3% 20,7% 6,1% 38,7%

Q-I 382,0 80,6 462,6 82,6% 17,4% -8,9% -26,2%

Q-II 409,7 96,9 506,6 80,9% 19,1% 7,3% 20,2%

Q-III 428,9 89,4 518,3 82,7% 17,3% 4,7% -7,7%

Q-IV 469,5 117,2 586,8 80,0% 20,0% 9,5% 31,1%

Q-I 420,2 88,3 508,5 82,6% 17,4% -10,5% -24,6%Q-II 511,4 130,6 642,0 79,7% 20,3% 21,7% 47,9%

Q-III 469,6 93,6 563,2 83,4% 16,6% -8,2% -28,3%

Masyarakat Bank Jumlah Masyarakat Bank Masyarakat Bank

Nominal (Triliun Rp) PangsaPeriode

Pertumbuhan qtq

2016

2014

2015

Q-III Q-IV Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-I Q-II Q-IIIPosisi UYD akhir periode (triliun Rp) 474,0 528,5 462,6 506,6 518,3 586,8 508,5 642,0 563,2

Pertumbuhan (qtq) 2,0% 11,5% -12,5% 9,5% 2,3% 13,2% -13,3% 26,2% -12,3%Pertumbuhan (yoy) 9,0% 5,7% 3,2% 9,0% 9,4% 11,0% 9,9% 26,7% 8,7%

Out�ow (triliun Rp) 166,4 153,0 75,0 148,1 176,8 166,3 84,1 240,3 119,5Pertumbuhan (qtq) 48,1% -8,1% -51,0% 97,5% 19,4% -5,9% -49,4% 185,8% -50,3%Pertumbuhan (yoy) 1,7% 1,4% -6,6% 31,8% 6,3% 8,7% 12,1% 62,2% -32,4%

In�ow (triliun Rp) 157,3 98,6 140,9 104,2 165,6 99,1 162,4 107,0 198,1Pertumbuhan (qtq) 64,0% -37,3% 43,0% -26,1% 59,0% -40,1% 63,8% -34,1% 85,2%Pertumbuhan (yoy) 9,0% 13,8% 6,4% 8,6% 5,3% 0,6% 15,2% 2,7% 19,6%

Posisi Kas 156,4 159,7 282,4 268,7 278,5 257,4 297,8 172,0 255,9Pertumbuhan (qtq) 2,3% 2,1% 76,8% -4,8% 3,6% -7,6% 15,7% -42,2% 48,8%Pertumbuhan (yoy) -3,1% 66,8% 94,7% 75,7% 78,1% 61,2% 5,4% -36,0% -8,1%Rata-rata Out�ow 45,6 45,6 56,3 56,3 56,3 56,3 50,4 50,4 50,4Posisi Kas terhadap Out�ow 3,4 3,5 5,0 4,8 5,0 4,6 5,9 3,4 5,1

Pemusnahan Uang Tidak Layak EdarNominal (triliun Rp) 29,7 30,7 40,9 33,4 41,9 44,0 57,2 49,9 54,5

Pertumbuhan (qtq) 31,1% 3,5% 33,3% -18,3% 25,3% 5,0% 29,9% -12,7% 9,3%Pertumbuhan (yoy) 26,4% 6,0% 43,1% 45,1% 43,7% 43,6% 39,8% 44,1% 39,1%Rasio Pemusnahan thd In�ow 18,9% 31,1% 29,0% 32,1% 25,3% 44,4% 35,2% 46,7% 27,5%

Lembar (miliar) 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,7 1,8 1,4 1,9Pertumbuhan (qtq) 25,3% 13,9% 2,3% -21,9% 27,3% 10,0% 8,5% -20,9% 27,9%Pertumbuhan (yoy) 8,3% -12,2% 18,3% 13,9% 15,8% 11,8% 18,5% 20,1% 20,7%

2014 2015 2016Indikator Utama



Seiring dengan penurunan kebutuhan uang pada triwulan III-2016, jumlah persediaan uang Rupiah (posisi kas) di Bank Indonesia juga meningkat dibandingkan periode laporan sebelumnya. Pada periode akhir laporan, posisi persediaan uang Rupiah di Bank Indonesia meningkat sebesar 48,8% (qtq) dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Posisi persediaan uang Rupiah Bank Indonesia tersebut mampu menjaga pemenuhan kebutuhan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat untuk jangka waktu 5,1 bulan ke depan.

Selama triwulan III-2016, jumlah temuan uang Rupiah palsu yang dilaporkan oleh perbankan dan masyarakat maupun Kepolisian RI ke Bank Indonesia tercatat sebesar 52.818 lembar, lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016 yang sebesar 61.121 lembar. Komposisi pecahan uang Rupiah palsu tertinggi adalah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 masing-masing sebesar 30.741 lembar (pangsa 58,2%) dan 19.538 lembar (pangsa 37,0%).

Dengan perkembangan tersebut, rasio temuan uang Rupiah palsu selama 2016 (sampai dengan akhir triwulan III) adalah 11 lembar uang palsu per satu juta lembar uang yang diedarkan (Gra�k 2.58). Peningkatan temuan uang palsu ini merupakan hasil dari

gencarnya sosialisasi oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaporkan temuan uang palsu maupun pemasok, pemodal, dan pengedar uang palsu ke instansi yang berwenang.

2013 2014 2015 20163 4 3 41 2 3 41 2 3 41 2 31 2

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-

25

20

15

10

5

-

RasioLembar

Laporan Bank Penyidikan Polri Rasio Upal per 1 juta lembar UYD

119

21

1110

Gra�k 2.58Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu



BAB III

Stabilitas makroekonomi tetap terjaga pada triwulan III-2016. Hal ini ditandai oleh in�asi yang

rendah, de�sit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

Di tengah masih lemahnya perekonomian global, pelonggaran kebijakan moneter melalui

penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) diharapkan dapat lebih memperkuat

upaya untuk memperkuat permintaan domestik guna terus mendorong momentum

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia

meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter tersebut akan memperkuat kebijakan yang

ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui

percepatan implementasi reformasi struktural.

Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan

dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Secara umum, penyelenggaraan sistem

pembayaran dan pengedaran uang Rupiah selama periode laporan berlangsung dengan baik

dan lancar.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

RINGKASAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANGBANK INDONESIA TRIWULAN III-2016

1. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia menurunkan BI 7-day RR Rate sebesar 25 bps dari 5,25% menjadi 5,00%, dengan suku bunga Deposit Facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan Lending Facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,75%.

2. Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

3. Selama triwulan III-2016, likuiditas bersih sistem perbankan meningkat sebesar Rp43 triliun dari posisi akhir triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berasal dari program pengampunan pajak.

4. Selama triwulan III-2016, suku bunga instrumen operasi pasar terbuka (OPT) dan standing facilities (SF) menurun sejalan dengan penurunan BI 7-day RR Rate sebesar 25 basis poin.

5. Pergerakan nilai tukar rupiah kembali berada pada tren penguatan yang didukung oleh membaiknya sentimen domestik maupun global.

6. Pada triwulan III-2016, realisasi penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mencapai 1,04 miliar dolar AS, terutama dari pemberi pinjaman multilateral sebesar 988,3 juta dolar AS.

7. Untuk meningkatkan akses keuangan dan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan UMKM antara lain proyek percontohan, kajian arah pengembangan klaster komoditas volatile food, dan pameran karya kreatif.

8. Bank Indonesia terus memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran nontunai dengan tetap mendorong penyelenggara sistem pembayaran

9. Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bank Indonesia senantiasa aktif menghadiri berbagai forum kerja sama internasional dan regional seperti Forum G20, Forum IMF, Forum BIS, Forum ASEAN, Forum EMEAP, dan lain-lain.

11. Bank Indonesia berupaya untuk menjaga harmonisasi antara instrumen komunikasi yang dimilikinya dan tujuan komunikasi dapat lebih efektif mencapai tujuan

12. Pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia terus dilanjutkan dengan tetap mengusung 5 tema transformasi dan 28 Program Strategis (PS).



3.1 Stabilitas MoneterPada triwulan III-2016, stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan baik. Hal itu tercermin dari in�asi yang rendah, de�sit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Di tengah kondisi tersebut, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengganti BI Rate dengan menggunakan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebagai suku bunga kebijakan terhitung mulai 19 Agustus 2016.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-day RR Rate sebesar 25 bps. Pelonggaran ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mendorong percepatan implementasi reformasi struktural dan menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional.

Berbagai langkah strategis hingga triwulan III-2016 tersebut berdampak pada masih tetap terjaganya stabilitas moneter, sebagaimana tercermin pada indikator makroekonomi dan efektivitas kebijakan moneter berikut ini.

1. In�asi inti (performance) 4,0 ± 1% 3,21%2. Realisasi in�asi (IHK) (monitoring) 4,0 ± 1% 3,07%

3. Persentase Rata-rata Volatilitas Nilai Tukar Angka Tertentu 10,17% Rp/USD (DMST/DPM)

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2016 mencatat in�asi sebesar 0,22% (mtm). In�asi tersebut cukup terkendali dan sesuai dengan pola historisnya. Dengan perkembangan tersebut, in�asi IHK secara year to date (ytd) dan tahunan (yoy) masing-masing mencapai 1,97% (ytd) dan 3,07% (yoy). In�asi inti tetap stabil yang tercatat sebesar 0,33 (mtm) atau 3,21% (yoy), sejalan dengan masih lemahnya permintaan domestik, kecenderungan menurunnya harga barang input industri dari global, relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan ekspektasi in�asi yang terkendali. Di sisi lain, kelompok volatile food (VF) tercatat mengalami de�asi sebesar 0,09% (mtm) terutama bersumber dari koreksi harga beberapa komoditas pangan.

Pergerakan volatilitas nilai tukar Rupiah pada periode laporan masih dapat terjaga di bawah target maksimal. Sejalan dengan penguatan dolar AS terhadap mata uang lain secara global, sepanjang triwulan I-2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target PencapaianTriwulan III-2016

Bank Indonesia menurunkan suku

bunga kebijakan BI 7-day RR Rate

sebesar 25 basis point (bps) pada

September 2016.

3.1.1. Kebijakan Moneter

Pada Juli 2016, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,50%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50% dan Lending Facility sebesar 7,00%. Bank Indonesia juga memutuskan BI 7-day RR Rate tetap sebesar 5,25% sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga kebijakan yang telah diumumkan pada 15 April 2016. Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas makroekonomi tetap terjaga, tercermin dari in�asi yang terkendali dalam kisaran sasaran 4±1%, de�sit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik, demikian pula persiapan implementasi reformulasi suku bunga acuan, yang diberlakukan mulai 19 Agustus 2016.



Pada Agustus 2016, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day RR Rate sebesar 5,25%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50% dan Lending Facility diturunkan sebesar 100 bps dari 7,00% menjadi sebesar 6,00%. Selain itu, Bank Indonesia juga akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (DF Rate) dan batas atas koridor (LF Rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI 7-Day RR Rate. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia memandang bahwa dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya in�asi yang terkendali pada kisaran sasaran, de�sit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar yang relatif stabil, maka ruang bagi pelonggaran moneter masih terbuka.

Pada September 2016, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-day RR Rate sebesar 25 bps dari 5,25% menjadi 5,00%, dengan suku bunga Deposit Facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan Lending Facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut sejalan dengan berlanjutnya stabilitas makroekonomi, yang tercermin dari in�asi yang rendah, de�sit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Di tengah masih lemahnya perekonomian global, pelonggaran kebijakan moneter tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut diyakini akan memperkuat kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui percepatan implementasi reformasi struktural. Bank Indonesia juga terus berkoordinasi bersama Pemerintah menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional.

3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar

Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan kebijakan untuk mengendalikan in�asi menuju sasarannya dan de�sit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga yang didukung oleh kebijakan nilai tukar, penguatan cadangan devisa, pengelolaan arus modal, dan penguatan operasi moneter. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya, Bank Indonesia melakukan pengelolaan moneter dan nilai tukar.

3.1.2.1. Pengelolaan Moneter

Sebagai bentuk implementasi kebijakan moneter, pengelolaan moneter dilakukan Bank Indonesia untuk mengendalikan pergerakan sasaran operasional kebijakan moneter (suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) tenor overnight (o/n)). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan moneter dilakukan melalui operasi moneter (OM) yang terdiri atas operasi pasar terbuka (OPT) dan standing facilities (SF).

Lelang instrumen operasi pasar terbuka dilakukan untuk mempengaruhi keseimbangan likuiditas yang tersedia di pasar uang. Dampaknya, suku bunga PUAB overnight sebagai sasaran operasional dapat bergerak pada kisaran yang diinginkan.

Sementara itu, instrumen standing facilities yang terdiri atas deposit facility dan lending facility berperan sebagai instrumen penyesuai kondisi likuiditas yang tersedia bagi bank, baik ketika bank mengalami kelebihan maupun kekurangan likuiditas harian di akhir hari. Suku bunga kedua instrumen standing facilities tersebut membentuk koridor suku bunga yang berperan menjaga volatilitas suku bunga sasaran operasional.

Pada akhir triwulan III-2016, posisi operasi moneter meningkat seiring dengan peningkatan net likuiditas di sistem perbankan. Pelaksanaan operasi moneter tersebut dilakukan pada suku bunga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.



1 Selama triwulan II-2016, net likuiditas di sistem perbankan turun Rp103 triliun. 2 Deposit facility termasuk FASBIS untuk bank syariah, SDBI adalah Serti�kat Deposito Bank Indonesia, RR SBN adalah Reverse Repo

dengan underlying Surat Berharga Negara, SBI adalah Serti�kat Bank Indonesia dan SBIS adalah Serti�kat Bank Indonesia Syariah.

Selama triwulan III-2016, net likuiditas (giro bank di Bank Indonesia/bank reserves) pada sistem perbankan meningkat sebesar Rp43 triliun dari posisi akhir triwulan II-2016 (Gra�k 3.1).1 Peningkatan net likuiditas tersebut terutama berasal dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang melibatkan beberapa perbankan nasional sebagai bank persepsi dan gateway. Bank-bank ini akan menampung dana yang diperoleh dari program tersebut, baik dana tebusan maupun dana repatriasi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi net likuiditas di sistem perbankan adalah transaksi keuangan pemerintah dan jatuh waktu instrumen operasi moneter.

Sejalan dengan peningkatan net likuiditas di sistem perbankan, operasi moneter dilakukan dengan penyerapan sehingga posisi (outstanding) net operasi moneter pada akhir triwulan III-2016 naik sebesar Rp43 triliun dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp272 triliun. Net operasi moneter (OM) tersebut terdiri atas OM absorpsi sebesar Rp357 triliun dan OM injeksi sebesar Rp86 triliun.

Penyerapan (absorpsi) net likuiditas di sistem perbankan terutama dilakukan melalui instrumen Deposit Facility (31%), SBI (30%), dan SDBI (24%). Porsi ketiga instrumen tersebut sebesar 85% dari posisi OM absorpsi, sedangkan porsi RR SBN dan SBIS masing-masing sebesar 7% dan 3% dari posisi OM absorpsi.2 Komposisi OM absorpsi pada akhir triwulan III-2016 sedikit berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu porsi DF cenderung menurun (31% dari posisi OM absorpsi) (Gra�k 3.2). Hal ini antara lain disebabkan oleh upaya strategi reformulasi operasi moneter untuk mendorong lengthening maturity pro�le likuiditas perbankan untuk pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter.

Gra�k 3.1Outstanding Operasi Moneter-Total

Gra�k 3.2Komposisi Operasi Moneter-Absorpsi

(200)

(100)

0

100

200

300

400

500

Rp Triliun

2014 2015 2016Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw I Tw II Tw IIITw IV

DFSBIS

FASBISLF

RR SBNFF

SDBIRepo

SBIFX Swap

0102030405060708090

100

%

2014 2015 2016Tw II Tw II Tw IITw III Tw III Tw IIITw IV Tw IVTw I Tw I

DF FASBIS RR SBN SDBI SBI SBIS

Selama triwulan III-2016, suku bunga instrumen OPT dan SF menurun sejalan dengan penurunan BI 7-day reverse repo rate selama periode laporan. Penurunan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 bps diikuti dengan penurunan suku bunga standing facilities (SF) dan penurunan suku bunga OPT. Suku bunga deposit facility (DF) dan lending facility (LF) menjadi masing-masing 4,25% dan 5,75%. Sedangkan suku bunga OPT masing-masing tenor untuk 1 minggu menjadi sebesar 5%, 2 minggu sebesar 5,20%, 1 bulan sebesar 5,45%, 3 bulan sebesar 6,10%, 6 bulan sebesar 6,30%, 9 bulan sebesar 6,15% dan 12 bulan sebesar 6,25% (Gra�k 3.3).



Gra�k 3.3Suku Bunga Instrumen Operasi Pasar Terbuka (eop)

DF 1 mgg 2 mgg 1 bln 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln

4,50

4,25

5,005,20

5,45

6,106,30

6,15 6,25

5,255,45

5,70

6,206,45 6,60

6,75

60

50

40

30

20

10

-4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

% bps

30-Jun-16 30-Sep-16(absolut, rhs)

3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar

Bank Indonesia melakukan pengelolaan nilai tukar di pasar domestik secara terukur sesuai dengan nilai fundamentalnya guna mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah dinamika sentimen domestik dan global. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan nilai tukar dengan menjaga keseimbangan di pasar valuta domestik sesuai dengan kondisi fundamental.

Pada triwulan III-2016, pergerakan rupiah kembali berada pada tren penguatan yang didukung oleh membaiknya sentimen domestik maupun global. Dari dalam negeri, beberapa sentimen positif yang menopang penguatan rupiah berasal dari perkembangan realisasi penerimaan tax amnesty yang meningkat, rilis data fundamental ekonomi domestik yang sesuai ekspektasi, pencapaian lelang SUN yang mengalami over-subscribed, dan respons pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Dari sisi luar, beberapa sentimen positif global yang mempengaruhi penguatan rupiah antara lain respons pelaku pasar yang positif terhadap hasil FOMC Meeting bulan September yang mempertahankan FFR. Selain itu, keyakinan pelaku pasar terhadap kebijakan bank sentral utama dunia lainnya mulai membaik sehingga semakin akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan.

Namun demikian, pada pertengahan triwulan III-2016, rupiah sempat mengalami tekanan pelemahan. Tekanan itu dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap kemampuan �nansial Deutsche Bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda/sanksi. Hal itu memicu kekhawatiran terhadap dampak sistemik terhadap pasar keuangan global. Tekanan pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi Tiongkok dan volatilltas harga minyak.

Kecenderungan sentimen positif, baik domestik dan global, mempengaruhi minat dan keyakinan investor terhadap perekonomian domestik. Keyakinan investor itu menyebabkan masuknya arus dana asing ke Indonesia dan mendorong nilai tukar Rupiah menguat 1,23% secara point-to-point dari level Rp13.210 pada triwulan II-2016 ke level Rp13.047 pada triwulan III-2016 (Gra�k 3.4).



Dari sisi regulasi, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter terkait kegiatan penguatan kerangka operasi moneter. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia menyempurnakan peraturan mengenai transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia3. Penyempurnaan ketentuan itu merupakan bagian rangkaian kegiatan penguatan kerangka operasi moneter dan sebagai upaya menjaga integritas dalam transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan terkait sanksi (dasar perhitungan kewajiban membayar) yang mengacu kepada suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day reverse

repo rate. Penyempurnaan ketentuan tersebut diharapkan dapat memitigasi risiko bagi perekonomian domestik dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah

Bank Indonesia secara konsisten terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah RI, di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendukung percepatan reformasi struktural guna stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada aspek koordinasi pengendalian harga, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, pada 4 Agustus 2016, menginisiasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian In�asi Daerah (TPID) yang merupakan forum tingkat nasional. Rakornas ketujuh ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan diikut oleh 489 daerah, yang terdiri atas 34 TPID provinsi dan 455 TPID kabupaten/kota.

Rakornas VII TPID menegaskan pentingnya pembenahan struktur untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan dan kelancaran distribusi pangan di daerah. Untuk itu, Rakornas tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”.

Pada Rakornas VII TPID, Presiden RI menegaskan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan di daerah dan pusat sebagaiberikut:

1. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian in�asi.

2. Pemerintah daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga.

3. Pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai.

Pemerintah daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Pemerintah

Bank Indonesia terus memperkuat

koordinasi dengan dengan

melibatkan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah.

Gra�k 3.4Pergerakan Nilai Tukar (USD/IDR)

Sumber: Reuters – bid close

3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/13/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang berlaku sejak 19 Agustus 2016.



daerah agar mengoptimalkan koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga. Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera membentuk forum TPID, khususnya bagi daerah yang belum memiliki TPID. Bersama-sama penegak hukum, pemerintah daerah harus melakukan monitoring kewajaran stok pangan di gudang-gudang secara berkala.

Pemerintah akan memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Penguatan itu dilakukan antara lain dengan tiga cara. Pertama, mengoptimalkan peran Bulog dalam pengelolaan stok pangan. Kedua, melanjutkan dan memperluas program tol laut disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi pendukung yang diperlukan. Ketiga, mempertimbangkan berbagai aspek dalam hal impor perlu dilakukan agar tidak berimplikasi pada berkurangnya insentif masyarakat untuk berproduksi. Secara periodik, Bank Indonesia dan pemerintah juga berkoordinasi untuk membahas lebih lanjut isu struktural yang terkait langsung dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah. Pada 12 Agustus 2016, Bank Indonesia menginisiasi rapat koordinasi di Batam untuk membahas lebih dalam strategi pengembangan sektor maritim dan pariwisata. Akselerasi pembangunan di sektor maritim dan pariwisata diperlukan guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, langkah tersebut akan berdampak positif bagi perbaikan neraca jasa nasional.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat koordinasi juga dihadiri Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Rapat koordinasi di Batam menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi, sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy) untuk mendukung berkembangnya industri perkapalan sebagai backbone industri maritim/ Pada gilirannya, kebijakan ini dapat memainkan perannya sebagai fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran, dan industri pariwisata.

2. Mengintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor atau antar pulau. Strategi tersebut antara lain akan dikembangkan dalam buku putih pengembangan kemaritiman.

3. Memperkuat sinergi dan strategi kebijakan karena pengembangan maritim bersifat lintas sektor yang mencakup perkapalan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata.

4. Memperkuat asas cabotage dengan penerapan program beyond cabotage secara bertahap, termasuk menjajaki skema insentif �skal yang diperlukan. Langkah ini sebagai bagian dari upaya mendorong industri pelayaran nasional dan mengurangi de�sit neraca jasa.

Memperkuat strategi pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional. Strategi ini untuk mendukung pengembangan industri maritim sehingga mampu saling mengisi dengan mengoptimalkan kapasitas angkut industri pelayaran6. Mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan melalui reformasi birokasi. Reformasi birokrasi terutama dilakukan melalui implementasi layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik (e-government, e-budgeting), serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah. Salah satu caranya dengan memfokuskan pendidikan kedinasan ke pendidikan yang



BOKS

bersifat vokasional (misal: pendidikan kemaritiman). Untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari, pemerintah berkomitmen akan melakukan tiga hal. Pertama, mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan kunjungan yacht dan cruise. Kedua, mempercepat deregulasi peraturan antara lain terkait kemudahan kunjungan wisata menggunakan private jet dan private helicopter; perizinan sea plane yang beroperasi menghubungkan antarpulau-pulau kecil; pengaturan pembangunan Dermaga Marina; dan menjajaki kemungkinan insentif �skal untuk impor yacht minimal untuk PPN-BM. Ketiga, mempercepat pengembangan aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional dan 30 destinasi unggulan wisata bahari bersama dengan Pemerintah Daerah, antara lain Natuna-Anambas (Kepulauan Riau), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Mandeh (Sumatera Barat), dengan disertai penguatan kebijakan pendukungnya.

Perkembangan PIHPS

Informasi memiliki peranan yang penting dalam berbagai aspek perekonomian, termasuk dalam mendukung pengendalian harga, khususnya harga pangan. Meskipun perkembangan in�asi hingga triwulan III 2016 tercatat rendah dan terkendali, risiko tekanan in�asi perlu terus diwaspadai terutama yang bersumber dari kelompok pangan atau kelompok volatile food. Salah satu penyebab �uktuasi pada kelompok pangan ini adalah informasi harga pangan yang asimetris di masyarakat. Ketidakjelasan dan kurang terintegrasinya informasi harga tentu akan sangat berpengaruh pada kestabilan harga pangan. Informasi harga pangan yang dipublikasikan saat ini belum sepenuhnya optimal sebagai acuan yang diperlukan oleh pelaku ekonomi, dikarenakan berbagai permasalahan baik dari sisi teknis maupun kelembagaan dan dipublikasikan secara parsial. Hal ini berdampak pada ekspektasi in�asi yang terbentuk di masyarakat yang dapat mendorong maraknya spekulasi dan potensi kerugian pada beberapa pelaku ekonomi.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan nasional, mengingat pangan memiliki nilai strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Selain itu, ketahanan pangan dapat menciptakan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Ketahanan pangan mencakup empat aspek yakni ketersediaan (produksi, logistik, distribusi), aksesabilitas (akses bahan pangan untuk kaum miskin/marginal, penanggulangan bencana, dsb), kestabilan harga (disparitas harga antar daerah, antar waktu, antar pelaku, antar komoditas), dan utilisasi (pengolahan dan keamanan makanan). Dalam kaitan tersebut, dirasakan perlu adanya pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai salah satu bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis difokuskan pada diseminasi informasi harga bahan pangan strategis yaitu komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat secara luas atau memiliki bobot kontribusi in�asi yang tinggi. Tujuan utama dari



pengembangan PIHPS adalah untuk meningkatkan akses informasi harga pangan yang terpadu kepada pelaku ekonomi untuk menjaga ekspektasi masyarakat yang diperlukan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran in�asi dan peningkatan e�siensi perekonomian. Selain itu, PIHPS diharapkan dapat memberikan referensi harga komoditas pangan dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan PIHPS ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III TPID tahun 2012 yang dibuka oleh Presiden RI.

Pengembangan PIHPS

Pengembangan PIHPS dilakukan secara bertahap sejak tahun 2012. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan begitu pentingnya proses validasi dan kredibilitas data/informasi. Pada sisi lain, disadari masih terdapat beberapa kendala untuk memenuhi standar minimal bagi pembentukan PIHPS Nasional. Pada tahap I (2012-2015), pengembangan difokuskan pada penyusunan blue print PIHPS dan pengembangan pilot project PIHPS DKI Jakarta sebagai prototype PIHPS di tingkat daerah yang telah diresmikan pada tanggal 26 Juni 2014. Pada tahap ini pula dilakukan proses integrasi PIHPS-PIHPS daerah yang telah siap dan memenuhi standar untuk membentuk PIHPS tingkat nasional. Dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing daerah yang beragam, baik dari aspek ketersediaan data yang ada maupun sumber daya yang dimiliki, pemilihan jumlah komoditas masih dalam jumlah terbatas, yaitu 10 komoditi utama, dan hanya mencakup data harga pada tingkat konsumen.

Pada tahun 2016, pengembangan PIHPS tahap II dimulai dengan fokus pada penambahan data harga tingkat konsumen serta pengembangan data harga di tingkat produsen. Di tingkat konsumen, jumlah komoditi ditambah dari semula 10 komoditi menjadi 20 komoditi. Sementara itu, untuk pengembangan data tingkat produsen akan diawali dengan identi�kasi ketersediaan dan kualitas data harga produsen di daerah serta menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Kementerian Pertanian terutama terkait perolehan data harga di daerah yang menjadi sentra produksi. Target pengembangan data harga produsen adalah pada 10 komoditas pangan utama yang memengaruhi in�asi IHK.

Gambar 1. Timeline Pengembangan Modul PIHPS Nasional

• Penyusunan konsep dan tahapan pengembangan

• Pengembangan data pasar tradisional (TOR Survei &pelaksanaan survei)

• Penyiapan sistem informasi

• Penyusunan TOR Pasar Modern dan Pasar Induk

• Pengembangan EWS dan virtual meeting

2016 2017 2018

• Pengembangan data pasar moderndan pasar induk

• Pengembangan sistem informasipasar modern dan pasar induk

• Pengembangan TOR data produsen

• Pengembangan data produsen

• Pengembangan modul layanan publikdan e-commerce

• Pengembangan sistem informasi dataprodusen, modul layanan publik dane-commerce



Dampak Penerapan PIHPS

1. Perbaikan proses kerja di internal BI

Data PIHPS digunakan dalam berbagai analisis yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk dalam melakukan proyeksi in�asi nasional. Data PIHPS cukup baik dalam mendukung analisis dan proyeksi in�asi yang dilakukan Bank Indonesia.

2. Pemanfaatan oleh Stakeholders (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

• Dashboard Sekretariat Pokjanas TPID

Data PIHPS berfungsi sebagai dashboard bagi Sekretariat Pokjanas TPID untuk memantau daerah dan/atau komoditas yang mengalami pergerakan harga di luar kondisi normal. Modul pengendalian harga yang akan dikembangkan dengan memasukkan �tur Early Warning System akan dapat melaporkan pergerakan harga di luar normal secara otomatis dan realtime.

• PengambilankebijakanTPID

Data PIHPS yang akurat bermanfaat dalam memutuskan kebijakan pengendalian in�asi di daerah, antara lain terkait kebijakan pemberian subsidi ongkos angkut menjelang Ramadhan dan Lebaran di Jawa Timur.

3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri

Sesuai amanat Undang-undang, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Penegasan tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2009, Pasal 53. Pada penjelasan Pasal 53 disebutkan, yang dimaksud dengan menyelesaikan kewajiban Pemerintah terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia menatausahakan, melakukan penarikan/pembayaran, dan menyusun laporan utang Luar negeri (ULN) Pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia menatausakan ULN Pemerintah yang terdiri atas pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, SBN Internasional, dan SBN Domestik. Pemerintah melakukan penarikan ULN untuk membiayai proyek tertentu, membiayai de�sit APBN maupun dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Untuk pembiayaan de�sit APBN, penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Untuk pembiayaan proyek, pemerintah melakukan penarikan ULN dengan cara pembayaran langsung, melalui rekening khusus, pembukaan letter of credit (L/C) atau pembiayaan pendahuluan.



Pada triwulan III-2016, realisasi penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mencapai USD1,04 miliar, terutama dari pemberi pinjaman multilateral sebesar USD988,3 juta (Tabel 3.1).

Pada periode yang sama, realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat sebesar USD1,95 miliar, terutama pembayaran SBN Global sebesar USD977,5 juta (Tabel 3.2). Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran dari Kementerian Keuangan, sesuai rencana pembayaran yang diperoleh dari administrasi data Utang Luar Negeri Pemerintah yang dilakukan di Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS).

Tabel 3.1 Realisasi Penarikan ULN Pemerintah

Tabel 3.2 Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah

Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga secara akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman (lender). Oleh karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan jumlah dan jenis valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan jumlah dan jenis valuta pinjaman yang harus dibayarkan.

Untuk mendukung kinerja penarikan dan pembayaran ULN yang akurat dan tepat waktu, serta menjaga akurasi data realisasi penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah, setiap bulan Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu agendanya adalah rekonsiliasi data realisasi penarikan dan pembayaran.

��

��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



3.1.5. Perkembangan Pemantauan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Secara akumulatif, penerimaan DHE selama triwulan III-2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama 2015. Pangsa penerimaan DHE ke bank domestik menurun dari 94,0% menjadi 92,9%, sedangkan penerimaan DHE secara nominal menurun dari USD30,4 miliar menjadi USD24,7 miliar. Di sisi lain, pangsa penerimaan DHE ke bank luar negeri meningkat dari 6,0% menjadi 7,1%, sedangkan nominalnya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar USD1,9 miliar.

Berdasarkan laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disampaikan eksportir dan bank devisa, terdapat lima komoditas penyumbang DHE terbesar yaitu batu bara (coal), minyak sawit (palm oils), tekstil dan produk tekstil (textile dan textile product), peralatan listrik (electrical appliances), dan mesindan mekanik (machinary and mechanic). Jenis komoditas itu masih sama dengan periode sebelumnya.

Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawasan terhadap eksportir yang tidak mematuhi ketentuan DHE dengan mengenakan sanksi adminsitratif berupa denda dan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor. Selama triwulan III-2016, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi administratif berupa denda tercatat sebanyak 193 eksportir atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 210 eksportir.

Sementara itu, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor tercatat sebanyak 17 eksportir atau menenurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 20 eksportir. Selama periode laporan, terdapat 12 eksportir yang dibebaskan dari sanksi penangguhan pelayanan ekspor, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 5 eksportir.

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan DHE, Bank Indonesia menjalin koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kebijakan DHE dapat berjalan lebih efektif. Instansi tersebut antara lain SKK Migas, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengelola Portal Indonesia Nastional Single Window (PP INSW), dan asosiasi. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE), Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya antara lain sosialisasi maupun coaching clinic kepada eksportir dan bank

3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan untuk mendukung perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik. Kegiatan ini antara lain mengumpulkan dan mengolah data dan informasi ekonomi, moneter, dan sistem keuangan, sekaligus menyusun laporan/analisisnya. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai jenis survei dan liaison yang terkait dengan kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil.

Di sektor moneter, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah memublikasikan statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, serta Pasar Uang dan Pasar Modal. Ketiganya dimuat dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dapat diakses melalui website Bank Indonesia. Bank Indonesia juga merilis analisis Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya secara bulanan untuk periode Juni-Agustus 2016.



Di sektor eksternal, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah mempublikasikan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II-2016 (Agustus 2016) dan statistik Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia triwulan II-2016 (September 2016). Rilis kedua jenis statistik tersebut disertai dengan laporan lengkap yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) untuk data periode Mei–Juli 2016 dan data posisi cadangan devisa periode Juni–Agustus 2016. Guna memenuhi kebutuhan stakeholders dalam negeri maupun luar negeri, publikasi statistik sektor eksternal tersebut disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk sistem keuangan, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah mendiseminasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) dengan periode data s.d. Juli 2016. Rilis statistik ini merupakan hasil koordinasi Bank Indonesia dengan instansi lain, di antaranya Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. SSKI juga menyajikan beberapa indikator/statistik yang berkaitan dengan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mendukung kebijakan Makroprudensial atau SSK di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas publikasi SSKI agar dapat memenuhi ekspektasi stakeholders terhadap data SSK/makroprudensial, publikasi statistik sistem keuangan tersebut disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk mendukung analisis makroprudensial, asesmen likuiditas, maupun �nancial imbalances yang dapat memicu risiko sistemik, Bank Indonesia pada triwulan III-2016 melanjutkan pengembangan statistik Financial Account & Balance Sheet (FABS) dalam bentuk posisi neraca dan transaksi keuangan seluruh sektor institusi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor korporasi non�nansial, perbankan, lembaga keuangan non-bank, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Neraca sektoral tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan dan keterkaitan antarsektor institusi secara nasional maupun regional. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia terus melakukan kerja sama dengan berbagai instansi, antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, terutama untuk memperoleh data dan informasi sektor korporasi non�nansial dan sektor rumah tangga.

Untuk mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai survei, baik rutin maupun tidak rutin. Beberapa survei yang secara rutin antara lain Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SBank), dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME). Bank Indonesia juga melakukan in-depth interview melalui kegiatan liaison kepada pelaku bisnis utama (keybusiness persons) untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan.

Selain melakukan survei yang bersifat rutin dan kegiatan liaison, Bank Indonesia melakukan survei bertopik khusus, yaitu Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Pada triwulan III-2016, terdapat 2 (dua) topik survei yang dilakukan melalui SKSR, yaitu: (1) Perilaku Masyarakat dalam Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai; dan (2) Survei Risiko Sistemik Indonesia 2016.

Dalam rangka melakukan evaluasi atas efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi 1 s.d. 12 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden RI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Salah satu tujuan pembentukan satgas adalah untuk mendapatkan masukan dari dunia usaha mengenai



efektivitas dan dampak Paket Kebijakan Ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengumpulkan informasi terkait tingkat kepedulian (awareness) dan persepsi dunia usaha mengenai manfaat dan efektivitas kebijakan ekonomi. Pelaksanaan pengumpulan informasi dilakukan melalui kegiatan survei. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyampaikan Hasil Survei Tingkat Awareness Dunia Usaha pada Rapat Koordinasi Satgas sebagai masukan dari dunia usaha mengenai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam kerangka pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 Data Gaps Initiatives (DGI), selama triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan beberapa hal, sebagai berikut;

a. Melakukan rekonsiliasi dengan BPS dalam rangka memenuhi Rec.II.8 DGI - Sectoral Account tahap II antara lain penyelarasan data Full Sequence of Account (FSA) yang terdapat pada publikasi statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan PDB.

b. Bersama dengan Kemenkeu melakukan penyusunan, pengembangan, dan diseminasi Public Sector Debt (PSD) pada website Bank Indonesia dan Kemenkeu. Dalam penyusunan statistik PSD, Bank Indonesia mengompilasi data utang sektor Public Non�nancial Corporation dan Public Financial Corporation. Selanjutnya, Bank Indonesia menyampaikannya kepada Kemenkeu untuk digabungkan dengan data lainnya dan disampaikan kepada Bank Dunia secara triwulanan. Penyusunan data PSD tersebut merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam pemenuhan G-20 DGI Rec.II.16.

c. Bank Indonesia berpartisipasi dalam Financial Acces Survey (FAS) IMF. FAS yang diselenggarakan setiap tahun oleh Statistics Department (STA) – IMF bertujuan untuk mengumpulkan data geographic and demograpic outreach terhadap akses pelayanan dasar jasa keuangan atau sebagai salah satu indikator keuangan inklusif di suatu negara. Data tersebut dapat diakses melalui website IMF. Cakupan data FAS yang terus disempurnakan disepakati sebagai sumber data utama untuk indikator Keuangan Inklusif di negara-negara G-20 sesuai hasil KTT G-20 di Los Cabos pada Juni 2012. Bank Indonesia menyusun indikator penting Keuangan Inklusif yang mengacu kepada FAS secara triwulanan dan dipublikasikan dalam Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI). Selain itu, Bank Indonesia merupakan salah satu bank sentral yang diminta IMF menjadi pilot project survei terkait peranan gender dalam mengakses layanan keuangan.

Sebagai salah satu Program Transformasi, Bank Indonesia telah mulai menggali potensi pemanfaatan Big Data sebagai teknologi dan pendekatan mutakhir (State of The Art Technology) untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai visi dan misinya secara efektif dan e�sien. Big Data diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor moneter, market, SSK, dan SP-PUR melalui peningkatan kualitas data dan analisis. Big Data juga menjadi komplemen dari pemanfaatan data warehouse (structured data) yang telah dilakukan selama ini.

Berdasarkan hasil pilot project 2015 dan dilanjutkan dengan inisiatif baru 2016, kegiatan tersebut telah menghasilkan indikator baru/komplemen untuk mengisi lag ketersediaan data sekaligus menjadi leading information, antara lain proksi indikator ketenagakerjaan dan proksi indikator pasar properti. Selain itu, Big Data dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola perilaku pelaku ekonomi ataupun keterhubungan antarpelaku dalam perekonomian.



3.2. Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga ketahanan Sistem Keuangan dilakukan dengan memitigasi risiko sistemik melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tercermin pada indikator kinerja stabilitas sistem keuangan.

IKU 3 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) < 2 0,94

Baiknya kinerja Bank Indonesia dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tercermin melalui indeks Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan III-2016 dengan pencapaian lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rata-rata Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) termasuk indeks pembentuknya meliputi Indeks Stabilitas Institusi Keuangan (ISIK) dan Indeks Stabilitas Pasar Keuangan (ISPK). Rata-rata ketiga indeks tersebut masih jauh berada di bawah threshold.


3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Dalam melaksanakan mandat sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Melalui fungsi tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik di sistem keuangan.

3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial

Kegiatan pengaturan Bank Indonesia di bidang makroprudensial pada triwulan III-2016 difokuskan pada penyempurnaan pada 3 (tiga) ketentuan yaitu terkait giro wajib minimum loan to funding ratio (GWM LFR), rasio loan to value atau rasio �nancing to value dalam pemberian kredit atau pembiayaan properti (LTV/FTV), dan tata cara penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik dalam rangka kebijakan makroprudensial.

Terkait penyempurnaan ketentuan GWM LFR, Bank Indonesia menetapkan kebijakan di bidang makroprudensial melalui penyesuaian kebijakan giro wajib minimum yang terkait batas bawah target LFR. Penyesuaian ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya belum optimalnya penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat. Penetapan batas bawah target LFR diatur yaitu sebesar 80% dari sebelumnya sebesar 78% sehingga kisaran target LFR menjadi dari 80% sampai dengan 90%.

Sementara itu, tanggal perhitungan GWM LFR dengan batas bawah target LFR baru tersebut mulai diberlakukan pada 24 Agustus 2016. Pengaturan batas bawah target LFR telah ditetapkan melalui penerbitan perubahan ketentuan GWM4. Ketentuan itu diperkuat dengan juga dengan ketentuan pelaksanaannya5.

4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/14/PBI/2016 tentang perubahan keempat atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, berlaku sejak 24 Agustus 2016.

5 Surat Edaran Ekstern No.18/18/DKMP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP Tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Intern No. 18/72/Intern perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 17/35/INTERN Tanggal 1 Juli 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional , kedua ketentuan berlaku sejak 22 Agustus 2016.



Pada saat yang sama, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan LTV/FTV6. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mendorong intermediasi di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, penyempurnaan ketentuan LTV/FTV pada 2015 telah mampu menahan penurunan kredit pemilikan rumah (KPR) lebih dalam, namun belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan KPR. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyesuaian lebih lanjut persyaratan LTV/FTV untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti, mengingat sektor tersebut memiliki efek multiplier yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyempurnaan tersebut ditetapkan melalui penerbitan.

Adapun pokok-pokok ketentuan LTV/FTV antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan rasio dan tiering LTV/FTV kredit/pembiayaan properti untuk fasilitas ke-1, 2, 3 dan seterusnya, dengan syarat bank memiliki:a. Non performing loan (NPL) atau non performing Financing (NPF) dari total kredit/

pembiayaan secara net <5%; dan b. NPL/NPF dari KP/KP Syariah secara gross <5%;

2. Kredit/pembiayaan properti dengan mekanisme inden diperkenankan sampai dengan fasilitas kredit ke-2 dengan mekanisme pencairan bertahap;

3. Kredit/pembiayaan properti diperlakukan sebagai kredit/pembiayaan dengan fasilitas yang sama sepanjang kredit/pembiayaan memiliki kualitas lancar.

Sementara itu, pengaturan terkait uang muka kredit/pembiayaan untuk pemilikan kendaraan bermotor dalam ketentuan LTV/FTV yang baru tidak mengalami perubahan.

Selain itu pada triwulan III-2015 diterbitkan ketentuan pelaksanaan untuk penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik7. Ketentuan pelaksanaan ini untuk melengkapi pengaturan kerangka kebijakan makroprudensial8. Peraturan ketiga yang diterbitkan Bank Indonesia yaitu ketentuan internal berupa.

Penerbitan peraturan tersebut sebagai amanat Undang-undang9 yang mengharusnya adanya koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan pengawasan di bidang perbankan dalam penentuan institusi bank yang masuk kategori Systemically Important Bank (SIB). Persyaratan koordinasi penetapan SIB tersebut diperkuat juga melalui undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan10. Berdasarkan hal tersebut, tata cara penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik perlu diatur dalam kerangka kebijakan makroprudensial untuk kepentingan internal Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia menyusun usulan bank yang berpotensi sistemik tersebut adalah dalam rangka:

6 PBI No.18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang mulai diberlakukan pada 29 Agustus 2016, serta ketentuan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran No.18/19/DKMP perihal Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Finangcing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor .

7 Surat Edaran intern No.18/74/Intern tanggal 31 Agustus 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan Bank yang Berpotensi Sistemik Dalam Rangka Kerangka Kebijakan Makroprudensial.

8 Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) No. 17/17/PDG/2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial.9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK khususnya pasal 39 butir e.10 UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pada pasal 17 ayat (1) menyebutkan

bahwa untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik. Pada Pasal 17 ayat 3 menyebutkan OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pemutakhiran daftar bank sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



1. Penyusunan posisi (stance) Bank Indonesia sebagai dasar koordinasi untuk penetapan bank sistemik oleh OJK.

2. Mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial melalui kegiatan asesmen, surveilans, dan pemeriksaan sebagai bagian dari kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Adapun mekanisme penyusunan usulan bank yang berpotensi sistemik dilakukan paling kurang 1 kali dalam 6 bulan yaitu Maret dan September. Penyusunan tersebut menggunakan metodologi dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku, antara lain dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

3.2.2. Penguatan Ekonomi SyariahPengembangan Ekonomi Syariah

Bank Indonesia telah menyelesaikan penelitian bertema “Merancang Model-Model Wakaf Uang untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).” Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi berbagai model wakaf yang ada dan diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Selain itu, penelitian ini mengusulkan model-model wakaf yang cocok bagi BMT dalam rangka memperkuat perannya sebagai agen inklusi keuangan holistik untuk membantu masyarakat miskin dan mengembangkan usaha mikro dan kecil.

Pendalaman Pasar Keuangan SyariahSosialisasi hedging syariah dan repo syariah

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan pasar uang antarbank syariah (PUAS) yaitu transaksi repo syariah dengan instrumen sukuk dan hedging syariah dilakukan kegiatan sosialisasi di Medan) untuk nasabah-nasabah di wilayah pulau Sumatera dan di Yogyakarta untuk nasabah-nasabah di wilayah pulau Jawa, Bali, Madura dan sekitarnya. Sosialisasi ketentuan PUAS dan instrumen sukuk berikutnya akan diadakan di Balikpapan untuk mencakup nasabah-nasabah di Pulau Kalimantan.

Sosialisasi PUAS di daerah-daerah tersebut berbeda dengan sosialisasi serupa yang dilaksanakan di Jakarta yang menargetkan peserta para bankir syariah dan konvensional. Sosialisasi di daerah-daerah difokuskan kepada nasabah-nasabah (non bank atau pelaku industri) khususnya pelaku industri halal seperti restoran halal, travel syariah, hotel syariah, �lm Islam, kosmetik syariah, farmasi syariah, dan sekolah Islam. Sosialisasi ini diharapkan telah mencakup banyak segmen pelaku hedging syariah dan repo syariah.

Pengembangan Model Sukuk Linked Wakaf

Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia mengembangkan dan merumuskan model sukuk linked wakaf untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Berdasarkan diskusi yang dilakukan, penerbit sukuk linked wakaf yang paling memungkinkan adalah BUMN. Dengan demikian, penjelasan model sukuk linked wakaf dilakukan kepada Kementerian BUMN dan BUMN. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

• Pada Agustus 2016, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengadakan forum group discussion (FGD) model sukuk linked wakaf dengan BUMN bidang konstruksi termasuk kepada Kementerian BUMN. Bahasan FGD mencakup dua hal. Pertama, kerja



sama yang telah dilakukan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membahas usulan model Sukuk berbasis wakaf. Kedua, menjelaskan model sukuk linked wakaf kepada BUMN konstruksi dan Kementerian BUMN.

• Secara singkat, model sukuk linked wakaf diawali dengan kontrak sewa aset wakaf berjangka panjang antara nadzhir dan BUMN. Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf. Kemudian, BUMN menghimpun dana untuk pembangunan aset wakaf melalui penerbitan sukuk kepada investor dengan imbalan periodik ketika bangunan aset wakaf telah menghasilkan pendapatan. Pembangunan aset wakaf melibatkan kontraktor yang ditunjuk oleh BUMN dan ketika bangunan telah rampung akan disewakan kepada pihak ketiga. Pembayaran imbalan kepada investor (pemilik sukuk) akan dilakukan oleh BUMN sampai akhir periode sukuk yang kemudian diakhiri oleh penyerahan aset wakaf dari BUMN kepada nadzhir. Model ini diharapkan akan mengundang minat penerbit sukuk, investor, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung pengembangan aset wakaf. Program ini diharapkan bisa mendukung program pemerintah untuk menyediakan fasilitas (saran dan prasarana) sosial bagi masyarakat maupun pendalaman pasar keuangan syariah melalui penerbitan dan perdagangan sukuk (Gambar 3.1).

Gambar 3.1Model Sukuk Linked Wakaf

• Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia membahas model sukuk linked wakaf dan rencana peluncuran model tersebut di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)-Surabaya dengan kementerian BUMN. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan kesepahaman model sukuk wakaf dan kesediaan Kementerian BUMN mendukung model tersebut.

• Peluncuran model sukuk linked wakaf kepada publik secara resmi dilakukan dalam acara ISEF. Hal ini menandai adanya terobosan industri keuangan syariah Indonesia untuk optimalisasi pemanfaatan aset wakaf di Indonesia.

Usulan Model: Sukuk BUMN berbasis Wakaf

Credit enhancement(3) Menyerahkan dana sukuk ijarah

(2) Menerbitkan sukuk ijarahTechnical support(1)Long LeaseAgreement

Endorsement &Recommendation

(9)Transfer Building

End of y 35

(7)Pendapatan

Sewa(4)

Contract witcontractor

(6)Menyewa

(Bayar Sewa)

(5) Construction

Pengalihan Manfaat Long Lease Objek Waqf

(8) Cicilan & Fee Ijarah

Wakalah Pemberi Sewa

Regulatory support

Repo

RepoCutright

KEMENKEU

KementerianBUMN Bank Indonesia

Islamic FinancialMarket

BWI

Nazhir BUMN Investor:LKS, LKK

TENANT

Contractor



Penyusunan dan Penerbitan Islamic Financial Market Code of Conduct

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Indonesia membutuhkan suatu acuan (pedoman) bertransaksi antarpelaku di pasar keuangan atau dikenal dengan istilah market code of conduct. Secara lebih khusus, pedoman ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola, manajemen, pengawasan yang baik, termasuk kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah.

Pada 2014, pelaku pasar keuangan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) telah meluncurkan Market Code of Conduct (COC). Secara umum, code of conduct itu telah berlaku di pasar keuangan konvensional dan memiliki nilai maupun prinsip-prinsip yang juga berlaku sama bagi pelaku pasar keuangan syariah. Meski demikian, transaksi di pasar keuangan syariah memiliki sejumlah keunikan seperti kontrak (akad) instrumen pasar keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), termasuk larangan riba, gharar, dan qimar. Keunikan transaksi syariah itu mendorong adanya kebutuhan acuan Islamic Financial Market Code of Conduct (iCOC) yang berbeda dengan COC.

Selain itu, karakteristik kontrak syariah mewajibkan adanya underlying aset/proyek di setiap instrumen pasar keuangan syariah. Berdasarkan prinsip syariah, ada larangan dua kontrak dalam satu akad (ta’alluq) dan ada mekanisme saling berjanji (muwa’adah) sebagai komitmen awal yang menjadi awalan dari sebuah kontrak. Prinsip-prinsip syariah itu menjadi pembeda praktik transaksi di pasar keuangan syariah dengan konvensional, termasuk pembeda antara iCOC dan COC.

Berbagai perbedaan itu mendorong Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) untuk membahas, merumuskan, dan menerbitkan iCOC bagi pelaku pasar keuangan syariah Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia memfasilitasi dan mendukung IIGMA dalam perumusan iCOC. Pertimbangannya, iCOC akan membantu tugas Bank Indonesia terkait pendalaman pasar keuangan syariah.

iCOC mencakup antara lain acuan (pedoman) terkait kepatuhan pelaku pasar keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (fatwa Dewan Syariah Nasional/DSN) dan peraturan otoritas pasar keuangan syariah (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dll). iCOC juga mencakup manajemen risiko secara umum, proses transaksi di pasar keuangan syariah, personal conduct, pemisahan kewenangan, pengaduan dan arbitrase.

Dalam praktiknya, iCOC melengkapi infrastruktur pasar keuangan syariah. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan etika bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan kepatuhan kepada peraturan otoritas pasar keuangan syariah.

Bagi regulator dan Dewan Syariah Nasional, iCOC akan mempermudah penciptaan pasar keuangan syariah yang lebih transparan, e�sien, dan sesuai dengan fatwa DSN. Mekanisme saling mengingatkan dan saling menghormati antarpelaku pasar keuangan syariah yang tercantum pada iCOC diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya tarik pasar keuangan syariah.

Kajian NCD (Negotiable Certificate of Deposit) Syariah

Saat ini, Bank Indonesia sedang menyusun kajian ketentuan untuk instrumen pasar uang syariah berupa negotiable certi�cate of deposit (NCD) syariah. Kajian ini mencakup praktik NCD di pasar keuangan konvensional, opini syariah (DSN-MUI) terkait NCD syariah, model NCD di pasar keuangan, dan pola perdagangannya. Kajian ini diharapkan selesai akhir 2016.



Kajian perbandingan transaksi repo syariah dan reverse repo syariah

Sebagai tindaklanjut pengaturan repo syariah oleh Bank Indonesia dan kemungkinan praktik repo syariah oleh pelaku pasar keuangan syariah, Bank Indonesia menyusun kajian untuk mengetahui kemungkinan penerapannya dan faktor-faktor penentu kesuksesan transaksi repo syariah. Kajian ini juga mencakup penentuan waktu atau saat yang tepat melakukan repo syariah maupun opportunity cost pelaku pasar antara melakukan repo syariah dan reverse repo syariah.

3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan pasar keuangan Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa memanfaatkan pasar keuangan sebagai daya dorong perekonomiannya. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan berbagai program untuk mengembangkan pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan blue print pendalaman pasar keuangan yang telah disusun, program pengembangan akan difokuskan pada pilar instrumen, regulasi, infrastruktur, kelembagaan, dan edukasi/sosialisasi. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia melakukan beberapa program pengembangan pasar keuangan, antara lain:

a. Financial Market Deepening- The Way Forward for Indonesia

Pembiayaan atau investasi yang dilakukan melalui pasar keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Dengan besarnya proporsi pasar keuangan dalam perekonomian, pembiayaan untuk ekonomi produktif maupun investasi dapat dilakukan dengan lebih e�sien.

Saat ini, struktur pasar keuangan Indonesia ditandai dengan industri perbankan yang merupakan sumber pendanaan utama bagi ekonomi. Dengan kondisi pendanaan perekonomian yang terlalu bertumpu pada industri perbankan, akses pendanaan bagi peminjam dana (borrower) maupun alternatif investasi bagi pemberi dana (lender/investor) menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong diperlukannya alternatif pendanaan di luar sektor perbankan, baik untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu pilihan pengembangan adalah melakukan optimalisasi pendanaan secara langsung kepada lender/investor, yaitu melalui pengembangan variasi instrumen pasar keuangan, perluasan basis pelaku pasar dan pengembangan infrastruktur pasar.

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, namun perkembangan pasar keuangan dalam satu dekade terakhir relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara kawasan.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Bank Indonesia melaksanakan Seminar Internasional bertema Financial Market Deepening: The Way Forward for Indonesia. Terdapat dua isu utama yang menjadi pokok pembahasan dalam seminar. Pertama, peran penting pendalaman pasar keuangan untuk pertumbuhan dan makroekonomi serta pengalaman dari negara-negara lain. Kedua, analisis permasalahan dan kerangka pendalaman pasar keuangan Indonesia, termasuk koordinasi antara regulator dan pelaku pasar sebagai kunci sukses pendalaman pasar keuangan.



b. Penyempurnaan Ketentuan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI)11 ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan. Salah satunya, melalui peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan valas domestik. Dengan variasi instrumen pasar keuangan tersebut, diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, langkah tersebut akan menciptakan e�siensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan (resilien) yang tinggi terhadap gejolak.

Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan12 untuk melarang bank melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah, kecuali untuk transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option yang memenuhi persyaratan. Call Spread Option harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, didukung oleh underlying transaksi. Kedua, nominal transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi nominal underlying transaksi. Ketiga, jangka waktu transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi jangka waktu underlying transaksi.

Pengecualian atas transaksi derivatif Call Spread Option ini dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank-bank yang melakukan transaksi Call Spread Option timbul kewajiban untuk dilakukan secara dynamic hedging. Hal ini untuk memitigasi risiko “open position” bank terhadap risiko pasar.

Selain pengembangan instrumen di pasar uang valuta asing, PBI ini juga memperjelas pengaturan mengenai pelaksanaan transaksi valuta asing terkait program tax amnesty. Hal ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia.

Secara khusus, Bank Indonesia mengatur underlying transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan, yaitu:

1. kebijakan tax amnesty yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi underlying transaksi sepanjang didukung oleh dokumen terkait tax amnesty.

2. kebijakan tax amnesty yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi underlying transaksi sepanjang periode pemberlakuan pengampunan pajak.

3. pengaturan underlying transaksi berupa kebijakan tax amnesty tetap tunduk pada aturan underlying transaksi.

c. Penyusunan Kontrak ISDA Bank Indonesia (Local Content)

Transaksi derivatif kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Transaksi derivatif merupakan perjanjian penukaran pembayaran. Dalam hal ini, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau komoditas di masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokoknya.

Untuk melakukan transaksi derivatif dan perjanjian derivatif, terdapat banyak instrumen perjanjian internasional atau master agreement yang mengatur standar-standar dalam menyusun perjanjian derivatif. Salah satu instrumen yang sering digunakan pelaku

11 PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik.12 PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing.



transaksi derivatif adalah International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement. Para pihak yang akan menggunakan ISDA harus terlebih dahulu mengetahui isi dan maksud dari perjanjian tersebut.

Sejalan dengan pengembangan transaksi derivatif yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, maka pasar keuangan Indonesia memerlukan acuan perjanjian yang telah menggunakan atau telah disesuaikan dengan hukum, market conduct, dan kondisi Indonesia.

Saat ini, Indonesia telah menyusun ISDA local content dalam Bahasa Indonesia dengan tetap mengacu pada ISDA internasional. ISDA local content dapat menjadi pilihan pelaku pasar (tidak bersifat wajib). Dengan adanya alternatif ISDA local content sebagai perjanjian derivatif, diharapkan pelaku pasar dapat lebih cepat paham dan langsung diterapkan, karena telah disesuaikan dengan hukum dan konvensi pelaku pasar Indonesia.

3.2.4. Program keuangan inklusif

Sampai dengan September 2016, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sebanyak 109.481 agen, tumbuh sebesar 57,4% (ytd) dari akhir 2015 yaitu sebanyak 69.548 agen. Dalam periode yang sama, jumlah uang elektronik sebanyak 1.238.049 rekening, tumbuh sebesar 8 % (ytd) dari akhir 2015 yaitu sebanyak 1.146.832 rekening.

Selama 2016, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya perluasan LKD untuk meningkatkan jumlah agen LKD dan jumlah uang elektronik dalam rangka keuangan inklusif. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2015.

a. Perkembangan Penyusunan usulan model bisnis G to P dan implementasinya

Bank Indonesia telah menyempurnakan model bisnis bantuan sosial (bansos) secara nontunai. Model bisnis ini telah disampaikan kepada Presiden RI dan 4 kementerian/lembaga (K/L) yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan. Dalam usulan model bisnis ini, Bank Indonesia memberikan beberapa usulan, yaitu:

a. Penyempurnaan 4 tahap besar penyaluran bansos secara nontunai, yaitu (i) proses registrasi, (ii) proses edukasi, (iii) proses penyaluran, dan (iv) proses pengambilan uang.

b. Masa penyaluran bantuan nontunai selama 30 hari

c. Penyaluran bansos nontunai melalui mekanisme keagenan (LKD dan LakuPandai)

d. Terdapat prinsip-prinsip dalam setiap proses penyaluran, seperti kebenaran data penerima bantuan, pembukaan rekening secara bulk (bersama-sama) yang memenuhi prinsip customer due diligence (CDD), cakupan edukasi dan sosialisasi, dan tidak ada biaya administrasi.

e. Integrasi berbagai program bansos melalui satu kartu (kartu kombo) dan didukung integrasi data.

Selama triwulan III-2016, penyusunan model bisnis bansos telah menunjukkan perkembangan signi�kan. Pertama, penyusunan peraturan presiden mengenai bansos nontunai telah masuk tahap pembahasan intensif draf dengan Kemenko PMK, OJK,



Kemensos, Kemendikbud, Kemkumham, Bappenas, Setkab, dan TNP2K. Saat ini, Seskab sedang memeriksa draf �nal Perpres Bansos Nontunai. Rencananya, draf tersebut akan di�nalisasi pada minggu ke-4 Oktober 2016 agar dapat diterbitkan pada minggu pertama November 2016.

Kedua, pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) penyaluran beras sejahtera (rastra) oleh bank-bank milik negara (Himbara). Bank Indonesia bersama 4 bank anggota Himbara, Kementerian BUMN, dan Kemensos telah melakukan pilot project penyaluran rastra secara non tunai. Proyek percontohan dilakukan di lokasi agen e-warung Kube (Kelompok Usaha Bersama), Wilayah Kampung Rawa, Johar Baru (Jakarta Pusat). Proyek percontohan ini bertujuan untuk menguji kesiapan sistem interkoneksi keempat bank tersebut.

Poyek percontohan itu disertai dengan pemberian bantuan rastra, dimana sumber dananya berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) bank anggota Himbara. Penyaluran bantuan itu menggunakan model bisnis yang telah disusun oleh Bank Indonesia dan Kemensos. Model ini meliputi penggunan prinsip keagenan dan penggunaan kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera) yang memilki �tur ATM/debet, uang elektronik, dan e-voucher.

Konsep interkoneksi pada proyek percontohan adalah menggunakan EDC pada agen e-warung dan 4 kartu bank anggota Himbara untuk bertransaksi. Uji coba penyaluran rastra berjalan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat penerima bantuan, Masyarakat merasa penyaluran ini lebih cepat dan lebih e�sien dibanding tunai.

Saat ini, Bank Indonesia sedang melakukan monitoring terhadap pilot project penyaluran rastra untuk mengetahui kendala dan informasi yang dibutuhkan. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki program penyaluran saat implementasi.

Selanjutnya, Bank Indonesia, Kemendikbud dan stakeholders terkait, meluncurkan dan uji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) di 3 (tiga) sekolah di Yogyakarta. Dalam uji coba, KIP smart card digunakan untuk transaksi belanja di koperasi masing-masing sekolah oleh siswa penerima bantuan. Seluruh uji coba transaksi belanja berjalan dengan baik.

Uji coba KIP smart card di Yogyakarta dilakukan terhadap sekitar 1.200 siswa tingkat SMP, SMA dan SMK. Dari jumlah itu, 50% dananya ditempatkan dalam wallet dana KIP yang hanya dapat digunakan untuk belanja non tunai di merchant tertentu yang bekerja sama dengan bank penyalur (took buku dan/atau koperasi sekolah). Sisa dana 50% ditempatkan dalam rekening tabungan yang dapat digunakan untuk tarik tunai melalui kantor dan ATM bank. Kemendikbud bersama stakeholders terkait, termasuk Bank Indonesia, akan memantau pasca pelaksanaan uji coba KIP smart card di Yogyakarta. Hasil pemantauan tersebut akan digunakan sebagai tindak lanjut perluasan KIP smart card di daerah lain.

b. Pedoman penyelenggaraan terkait interkoneksi uang elektronik server based

Bank Indonesia telah menyusun pedoman interkoneksi uang elektronik server based yang terdiri atas aspek teknis, bisnis, dan tahap implementasi, termasuk kebutuhan institusi switching, mekanisme kliring, dan kewajiban menyediakan layanan interkoneksi. Penyusunan pedoman itu bertujuan untuk menyediakan ekosistem yang mendukung peningkatan pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik dan perluasan cakupan LKD.



Pedoman tersebut disusun bersama dengan penerbit uang elektronik server based yang merupakan working group interkoneksi yang terdiri atas 11 lembaga (bank dan perusahaan telekomunikasi). Buku pedoman tersebut telah disampaikan kepada para anggota working group interkoneksi dan digunakan sebagai acuan para industri dalam rencana implementasi interkoneksi baik pada aspek teknis maupun aspek bisnis.

c. Pilot project Layanan Keuangan Digital (LKD) di Pondok Pesantren

Bank Indonesia telah menyusun model bisnis adopsi penggunaan LKD pada komunitas ponpes. Model bisnis tersebut pada dasarnya sama dengan model bisnis LKD secara umum, yaitu melalui kerja sama keagenan dan memanfaatkan teknologi berbasis web atau mobile. Hanya terdapat beberapa penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan komunitas ponpes, antara lain terkait pembayaran uang sekolah.

Saat ini, model tersebut diujicobakan di 2 (dua) Ponpes yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya, model bisnis tersebut direncanakan diujicoba jadi beberapa Ponpes lainnya. Pemilihan beberapa ponpes tersebut dikarenakan memiliki fungsi kegiatan pendidikan agama sehingga terdapat penyaluran bantuan sosial KIP dari Kemenag bagi siswa kurang mampu. Selain itu, ponpes-ponpes tersebut memiliki kerja sama dengan bank konvensional dan memiliki unit usaha mini market atau koperasi yang berpotensi sebagai agen LKD. Keberadaan agen LKD di ponpes yang berlokasi dekat dengan masyarakat dapat mendorong terbukanya akses keuangan bagi elemen ponpes dan masyrakat sekitar. Kegiatan LKD ini mendapat dukungan yang baik dari keempat ponpes tersebut. Bahkan, keempat ponpes ingin melihat implemetasi LKD dapat digunakan untuk kemudahan pembayaran uang sekolah dan uang saku bagi siswa di ponpes.

3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan telah mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penelitian, pengembangan klaster komoditas ketahanan pangan, dan kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM.

3.2.5.1. Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan untuk Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan UMKM. Selama triwulan III-2016, kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Proyek percontohan Peningkatan Akses Jasa Keuangan pada Kelompok Masyarakat Pesisir Sektor Perikanan Tangkap di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Proyek percontohan ini bertujuan antara lain untuk mengidenti�kasi, menetapkan dan membangun komitmen kelompok usaha potensial masyarakat pesisir, lembaga keuangan bank atau non-bank, dan stakeholders lainnya. Sasarannya adalah untuk meningkatkan akses jasa keuangan kelompok usaha potensial masyarakat pesisir. Proyek percontohan merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilaksanakan pada 2015. Tujuannya adalah mengidenti�kasi



faktor utama keberhasilan (key success factor) dan memberikan rekomendasi dalam rangka perumusan dan implementasi kebijakan peningkatan akses jasa keuangan bagi kelompok masyarakat pesisir. Harapannya, hal serupa bisa diterapkan pada cakupan lebih luas. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan monitoring, evaluasi, dan FGD di masing-masing wilayah proyek percontohan.

b. Kajian arah pengembangan klaster komoditas volatile food dalam rangka pengendalian in�asi. Langkah ini untuk memperkuat kajian strategi penguatan klaster guna mendukung pasokan komoditas volatile food yang telah dilaksanakan pada 2015. Kajian ini antara lain bertujuan untuk memperoleh arah pengembangan dan penguatan klaster komoditas volatile foods Bank Indonesia, sekaligus menetapkan roadmap pengembangan klaster dan mengidenti�kasi intervensi yang dapat dilakukan Bank Indonesia dan stakeholders terkait. Kajian dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi klaster Bank Indonesia, yaitu Kulon Progo, DI Yogyakarta (komoditas cabai), Nganjuk, Jawa Timur (komoditas bawang merah), dan Soppeng, Sulawesi Selatan (komoditas padi). Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan pembahasan bersama stakeholders dalam rangka merumuskan roadmap klaster dan strategi integrasi klaster secara nasional untuk mendukung pengendalian in�asi.

c. Proyek percontohan mengenai peningkatan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu instrumen pengendalian in�asi dan sarana untuk meningkatkan akses pembiayaan. Pilot project dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (komoditas gabah) dan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (komoditas kakao).

Proyek percontohan ini bertujuan untuk mengidenti�kasi faktor utama keberhasilan dan kendala penerapan SRG. Proyek percontohan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi stakeholders terkait dan memberikan masukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dalam menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) fasilitasi peningkatan pemanfaatan SRG di daerah. Sampai triwulan III 2016, Bank Indonesia telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama pelaku, monitoring dan evaluasi, kegiatan pasar lelang di Kabupaten Konawe Selatan, serta FGD bersama Kementerian/Lembaga terkait.

d. Sebagai bentuk pengembangan UMKM, Bank Indonesia telah menyelenggarakan pameran Karya Kreatif Indonesia pada Agustus 2016 di Jakarta. Fokus kegiatan pameran ini adalah Program Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM yang Telah Menciptakan Sumber Ekonomi Baru di Daerah Sekaligus Melestarikan Citra Budaya Daerah. Kegiatan tersebut melibatkan UMKM binaan Bank Indonesia dari 32 daerah dengan menyajikan produk pilihan yang memenuhi kriteria, memiliki nilai otentik/original, memiliki nilai budaya, mengangkat citra daerah, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pengunjung dan total penjualan produk. Kegiatan pameran ini telah menjadi etalase/showcase yang menunjukkan bahwa UMKM binaan Bank Indonesia memiliki kualitas tinggi dan dapat memenuhi selera masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pameran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya secara lebih luas, terutama di tingkat nasional. Selain itu, kegiatan ini bisa memotivasi UMKM untuk terus memicu kreativitasnya agar dapat menghasilkan produk-produk berkualitas dengan nilai jual yang tinggi, sehingga dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.



3.2.5.2. Program Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI DN) dalam Pengembangan UMKM

1. Program Pengendalian In�asi dalam bentuk Klaster Komoditas Volatile Food

Program pengembangan klaster merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengendalian in�asi, dengan basis komoditas yang memiliki sumbangan signi�kan terhadap in�asi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (volatile foods). Selain itu, pengembangan klaster dilakukan untuk komoditas yang mendukung ketahanan pangan dan komoditas berorientasi ekspor/substitusi impor.

Selain terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga, kebijakan tersebut bertujuan agar pengembangan klaster yang dilakukan Bank Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemberdayaan sektor riil dan UMKM. Pengembangan klaster juga dalam rangka mendukung kesinambungan ketersediaan pangan.

Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah mengembangkan 185 klaster yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk klaster ketahanan pangan, Bank Indonesia telah mengembangkan 140 klaster dengan penambahan klaster baru pada periode 2016 sebanyak 30 klaster dan 2 klaster telah phasing out menjadi klaster mandiri.

Pengembangan klaster tersebut dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dari penyediaan benih dan pupuk sampai dengan akses pemasaran hasil panen, termasuk akses pembiayaan. Pengembangan ini disertai pengkayaan berupa penyediaan informasi harga, digitalisasi, dan elektroni�kasi untuk transaksi pada setiap rantai nilai.

Melalui kegiatan Sinergi Aksi untuk Negeri, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders terkait lainnya memperluas implementasi program-program yang telah dikembangkan. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pendampingan pengembangan klaster bawang putih di Kabupaten Tegal

Bank Indonesia turut melakukan penanaman perdana bawang putih dan pengembangan bawang putih di Kabupaten Tegal, demplot Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Bank Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB Bogor dan Pemerintah Kabupaten Tegal. Selain itu, Bank Indonesia memberikan pendampingan intensif guna menghasilkan varietas Tawangmangu Baru yang unggul sekaligus membekali petani dengan ilmu/ langkah preventif saat menanam bawang putih dalam kondisi cuaca ekstrem akibat La Nina yang membawa hujan lebat pada triwulan III-2016.

b. Pengembangan Klaster Bawang Putih terintegrasi di 8 Kabupaten di Jawa Tengah

Bank Indonesia menginisiasi pengembangan bawang putih di 8 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Peresmian kegiatan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPwBI yang membawahi wilayah kerja tersebut dengan bupati setempat.

c. Proyek percontohan hilirisasi klaster bawang merah

Melalui sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, Bank Indonesia sedang melakukan pilot project hilirisasi untuk komoditas bawang merah. Kegiatan ini diawali dengan pemetaan/identi�kasi dalam rangka pengembangan bisnis model



klaster dengan fokus pada hilirisasi. Pemetaan tersebut akan menentukan intervensi kegiatan/program yang dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendorong pengembangan klaster pascaproduksi, termasuk aspek pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran.

Saat ini, Bank Indonesia telah menyusun pengembangan model bisnis klaster bawang merah dimaksud serta diperoleh komitmen dari stakeholders. Beberapa stakeholder yang berkomitmen antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, Perbankan (BPD Jawa Tengah), perusahaan penghela, dan kelompok petani. Dari segi kelembagaan, petani telah memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan telah dibentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP), termasuk susunan organisasinya bernama Sinergi Brebes Inovatif. Ke depan, akan dilakukan proses industrialisasi yaitu pembangunan agroindustri pada klaster bawang merah di Kabupaten Brebes.

2. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia

Bank Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan wirausaha dan peningkatan akses keuangan. Beberapa kegiatan itu di antaranya pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) menggunakan sebuah aplikasi berbasis smartphone (android) yang bernama SI-APIK (Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan transaksi keuangan bagi para wirausaha binaan dan menjadi panduan para wirausaha dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, sistematis, dan terstandar.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melaksanakan ToT PTK di 2 (dua) daerah di Indonesia, yaitu Maluku dan Banjarmasin. Pelaksanaan ToT diikuti oleh konsultan UMKM Bank Indonesia, wirausaha, dan UMKM binaan Bank Indonesia, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), perwakilan pemerintah daerah (perdagangan, industri, dan pertanian), perbankan, serta wirausaha penerima beasiswa Bank Indonesia (GenBI).

Selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan refreshment kepada 30 wirausaha binaan Bank Indonesia di wilayah DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan wirausaha Bank Indonesia ke depan.

3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sistem pengelolaan data perkreditan yang diperoleh dari lembaga keuangan. Data perkreditan adalah data mengenai pengelolaan “kredit” yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Dalam hal ini, terminologi kata “kredit” tidak hanya terbatas pada kredit dalam arti utang/pinjaman (loan), namun keseluruhan kewajiban keuangan yang timbul dari seorang debitur terhadap lembaga keuangan, di antaranya pinjaman, bank garansi, dan letter of credit (L/C).

Pengelolaandata perkreditan dalam SID berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai rekam jejak (track record) debitur dalam mengelola kreditnya. Selanjutnya, informasi track _record tersebut digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai dan menganalisis calon debitur yang mengajukan kredit. Berdasarkan hasil analisis pro�l risiko dan faktor pengembangan lainnya, lembaga keuangan akan menentukan kelayakan calon debitur dalam pemberian fasilitas kredit.



Pengelolaan data perkreditan memberikan dampak positif, di antaranya adalah peningkatan efektivitas dan e�siensi dalam proses pengelolaan kredit pada masing-masing lembaga keuangan. Berdasarkan informasi perkreditan yang disediakan, lembaga keuangan dapat memberikan kredit kepada debitur dengan tingkat bunga dan jenis agunan yang berbeda antara satu debitur dengan debitur yang lain. Bahkan, lembaga keuangan dapat tidak mewajibkan debitur untuk menyediakan agunan sebagai jaminan atas kreditnya apabila diyakini bahwa calon debitur memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kredit dan memiliki risiko rendah.

Selain itu, lembaga keuangan akan lebih mudah melakukan kontrol dan antisipasi terhadap potensi terjadinya gagal bayar dari seorang debitur melalui analisa terhadap data perkreditan yang ada. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengurangi dampak risiko kerugian bagi lembaga keuangan.

Data perkreditan juga bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPK, Kepolisian RI, PPATK, dan Kemenkumham. Khusus bagi Bank Indonesia, beberapa tugas dan fungsi yang didukung oleh data perkreditan mencakup antara lain perumusan dan pengambilan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di antaranya penentuan probability of default (PD), kebijakan loan to value (LTV) pada kredit perumahan dan kendaraan bermotor, serta pembatasan jumlah kepemilikan kartu kredit.

Pengelolaan data perkreditan di Indonesia dilakukan secara dual system, yaitu sinergi antara lembaga publik sebagai pengelola Public Credit Registry (PCR) dan lembaga swasta sebagai pengelola Private Credit Bureau (PCB) atau dikenal dengan LPIP. Keberadaan LPIP akan menjadi mitra strategis dalam penyediaan produk informasi perkreditan yang lebih maju dan memiliki nilai tambah. Produk informasi perkreditan didukung dengan cakupan dan jenis data yang komprehensif sehingga informasinya dapat lebih memberikan manfaat baik bagi lembaga keuangan maupun lembaga pemerintah.

Sampai dengan September 2016, jumlah lembaga keuangan yang tercatat sebagai pelapor dalam SID adalah 118 bank umum, 1.448 bank perkreditan rakyat, dan 35 lembaga keuangan non-bank (LKNB). Setiap bulan, pelapor dari lembaga keuangan melaporkan data perkreditan. Pada triwulan III-2016, data debitur tercatat mencapai 94,02 juta atau meningkat 1,82% dibanding triwulan II-2016 (qtq) dan meningkat 8,84% dibanding triwulan III-2015 (yoy). Jumlah rekening fasilitas mencapai 218,73 juta atau meningkat 2,52% (qtq) dan meningkat 12,17% (yoy).

Tabel 3.3 Jumlah Debitur-Fasilitas dalam 1 (satu) tahun periode TW II-2015 s.d TW III-2016

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



Pada triwulan III-2016, jumlah pemanfaatan informasi perkreditan (yang dikenal sebagai Informasi Debitur Individual/IDI) oleh lembaga keuangan sedikit mengalami penurunan. Jumlah permintaan IDI mencapai 10,4 juta permintaan atau menurun sebesar -1,85% (qtq) yang dipengaruhi adanya libur keagamaan pada periode tersebut. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, angka tersebut meningkat sebesar 19,33% (yoy).

Sebagai tindak lanjut rencana pengembangan Sistem Informasi Perkreditan Nasional (Sipnas), Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi kebutuhan terkait data perkreditan oleh

kedua lembaga. Dalam hal ini, Bank Indonesia memerlukan data perkreditan untuk mendukung tugas dan fungsinya di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan data tersebut untuk mendukung fungsinya di bidang mikroprudensial.

Secara intensif, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga berkoordinasi untuk mengembangkan sistem informasi perkreditan yang andal dan berkualitas. Pengembangan sistem informasi perkreditan ini telah dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2017. Operasional sistem informasi tersebut memerlukan proses transisi. Untuk itu, Bank Indonesia akan menyediakan data historis selama proses pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh OJK.

Sebagai dasar hukum pengelolaan sistem informasi perkreditan selama masa transisi, Bank Indonesia dan OJK telah menyepakati keputusan bersama13. Sebagai tindak lanjut KB BI-OJK SID tersebut, Bank Indonesia telah melakukan tahapan persiapan perolehan data kredit kepada LPIP yang telah diberikan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Gra�k 3.5Pertumbuhan Debitur-Fasilitas per Triwulan periode

TW II-2015 s.d TW III-2016

Pertumbuhan

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Tw II ke Tw III2015 2016

Tw III ke Tw IV Tw IV ke Tw I Tw I ke Tw II Tw II ke Tw III

Pertumbuhan DebiturPertumbuhan Fasilitas

2,10%2,98%

2,13%3,01%

2.27%2,99%

2,35%3,14%

1,82%2,52%

Gra�k 3.6Permintaan IDI periode TW II-2015 s.d TW III-2016

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Jumlah IDI (Juta)

Permintaan IDI 5,1 3,1 3,3 2,4 2,9 3,3 3,3 3,4 3,0 3,2 3,5 3,9 4,0 4,0 4,1 2,6 3,9 3,8

Tw II Tw III Tw II2015 2016

Tw IIITw IV Tw IApr Mei Jun Jul Ags Sep Apr Mei Jun Jul Ags SepOkt Nov Des Jan Feb Mar

Tabel 3.4 Permintaan IDI per Triwulan periode TW II-2015 s.d TW III-2016

13 Nomor 17/3/NK/GBI/2015 dan PRJ-50A/D.01/2015 tertanggal 3 Desember 2015 tentang Kerja sama dan Koordinasi dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan SID (KB BI-OJK SID).

��

��

��

��



3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran UangBank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran guna menjaga dan meningkatkan keamanan, e�siensi, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia terus berusaha untuk memperluas penggunaan instrumen pembyaran nontunai dengan tetap menjaga kepentingan nasional dalam jasa sistem pembayaran dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang Rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima.

Berbagai upaya dan langkah kebijakan telah dilakukan Bank Indonesia hingga triwulan III-2016 agar mampu menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah guna menopang transaksi perekonomian. Hal itu tercermin pada indikator sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah berikut ini.

IKU 4: Keteresediaan layanan jasa SP BI(High Value PS, Securities Settlement, Retail Value Min. 99,97% 100%PS, Banking Services)

IKU 5: Peningkatan transaksi SP ritel (APMK, uangelektronik, Internet Payment, Mobile Payment, 2,21 x PDB 2,34Transfer Kredit SKN)

IKU 6: % Peningkatan coverage dan layanandistribusi uang

Akhir 2016:Penambahan 9,9% coverage dan layanan distribusi uang oleh Bank IndonesiaTriwulan III-2016:Penambahan 6,6% coverage dan layanan distribusi uang oleh Bank Indonesia

Penambahan 9,71% coverage dan layanan distribusi uang oleh Bank Indonesia

Secara umum pada TW III-2016, penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia berjalan dengan aman dan lancar. Tidak terdapat gangguan Jaringan Komunikasi Data (JKD) yang menyebabkan operasional BI-RTGS, SSSS dan SKNBI pada triwulan III-2016.

Data Transaksi SP Ritel tanpa SKNBI per posisi triwulan III-2016 terdiri dari Kartu ATM/D (tidak termasuk transaksi tunai), Kartu Kredit, Uang Elektronik, Delivery Channel (mobile & internet payment), dan Transaksi Billing).Nilai rasio transaksi SP ritel terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan adalah 2,34. Pencapaian rasio SP ritel pada triwulan III-2016 telah memenuhi target triwulan III-2016 yaitu sebesar 2,21 x PDB.




IKU 7: Soil Level ULE Nasional Minimum Soil Level 8 UPB: 8,5 (UPB) dan Soil Level 6 UPK: 7 (UPK) (Semesteran)

Penjelasan:Bank Indonesia senantiasa meningkatkan efekti�tas dan e�siensi pengelolaan uang yang ditunjukkan dengan komitmen untuk meningkatkan coverage dan layanan distribusi uang. Pada triwulan III-2016, BI telah meningkatkan coverage dan layanan distribusi uang antara lain melalui pembukaan 5 unit kas titipan baru. Bank Indonesia terus berkomitmen melakukan upaya peningkatan coverage dan layanan distribusi uang.

Penjelasan:Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan clean money policy, hal tersebut tercermin melalui tingkat kelusuhan uang beredar (soil level). Sampling tingkat kelusuhan uang beredar (soil level) secara nasional menunjukkan hasil yang baik yaitu soil level 8,5 untuk uang pecahan besar (Rp20.000 atau lebih besar) dan soil level 7 untuk uang pecahan kecil (Rp10.000 atau lebih kecil).


14 Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara berkesinambungan terus berupaya memperkuat dan mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga terus menempuh kebijakan dan menyempurnakan ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, Bank Indonesia konsisten memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran nontunai dengan tetap menjaga kepentingan nasional dalam jasa sistem pembayaran dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia menempuh kebijakan sistem pembayaran sebagai berikut:

1. Penerbitan ketentuan terkait Layanan Keuangan Digital (LKD)14

Tujuan penerbitan ketentuan ini adalah menyesuaikan ketentuan terkait penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memberikan relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD. Relaksasi itu antara lain berupa perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD melalui penerapan customer due diligence (CDD) yang lebih sederhana, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif.

Secara garis besar, pokok-pokok materi perubahan pengaturan ini mencakup:

a. Perubahan mengenai kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu. Pihak yang dapat menjadi penyelenggara LKD melalui agen LKD individu adalah bank dengan kriteria bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4 atau bank pembangunan daerah (BPD) dengan kategori BUKU 1 dan



2 yang memiliki sistem teknologi informasi memadai dan memiliki pro�l mandat penyaluran program bantuan sosial. Perubahan ini memperluas kriteria pihak yang dapat menyelenggarakan LKD, yang sebelumnya hanya terbatas pada penerbit berupa bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

b. Penerapan customer due diligence (CDD) yang lebih sederhana oleh penyelenggara LKD. Untuk mendukung perluasan LKD, penyederhanaan prosedur CDD dilakukan melalui pencatatan data identitas yang paling kurang mencakup informasi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung. Informasi kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak wajib dicatat oleh penyelenggara LKD.

2. Penerbitan Pengaturan perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital15

Penerbitan ketentuan ini memperluas ekosistem Layanan Keuangan Digital (LKD) dan penyaluran bantuan sosial (program pemerintah) secara non-tunai untuk mendukung keuangan inklusif sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non-tunai.

Secara garis besar, pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan ini mencakup penyelenggara LKD melalui agen LKD individu dan agen LKD badan hukum; kriteria dan persyaratan pengajuan permohonan sebagai penyelenggara LKD; pemrosesan permohonan persetujuan sebagai penyelenggara LKD oleh Bank Indonesia; dan realisasi penyelenggaraan kegiatan LKD.

3. Penerbitan Pengaturan untuk Meningkatkan Penggunaan Uang Elektronik (electronic money)16

Tujuan utama pengaturan ini untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik oleh masyarakat sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non-tunai. Peningkatan transaksi non-tunai antara lain dilakukan melalui penyesuaian batas paling banyak nilai uang elektronik. Bank Indonesia juga menyempurnakan pengaturan mengenai kewajiban penyampaian permohonan persetujuan dalam rangka pengembangan produk baru dan kerja sama serta pengaturan mengenai LKD.

Secara garis besar, pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam ketentuan ini mencakup:

a. Peningkatan batas paling banyak nilai uang elektronik registered dari yang semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Penyesuaian pengaturan pelaksanaan uji coba penyelenggaraan uang elektronik dalam tahap pemrosesan izin dan uji coba penyelenggaraan LKD;

c. Penyesuaian pengaturan terkait penyelenggaraan LKD baik melalui Agen LKD individu maupun agen LKD badan hukum;

d. Perubahan pengaturan terkait pengembangan produk baru dan kerja sama penyelenggaraan uang elektronik yang sebelumnya dilakukan dengan penyampaian laporan menjadi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

e. Penambahan pengaturan pemberian kemudahan oleh Bank Indonesia kepada penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan

15 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.16 Surat Edaran Bank Indonesia No.18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia

No.16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)



kerja sama dalam rangka penggunaan atau perluasan penggunaan uang elektronik untuk mendukung kebijakan nasional;

f. Penambahan ketentuan terkait fasilitas uang elektronik dalam pengembangan sistem yang saling dikoneksikan dengan penyelenggara uang elektronik lain dalam memproses transaksi; dan

g. Penyesuaian alamat korespondensi Bank Indonesia terkait penyampaian rencana penerbitan uang elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan dan/atau penambahan fasilitas baru, rencana kerja sama dan laporan penyelenggaraan uang elektronik.

4. Perluasan Penggunan Instrumen Pembayaran Nontunai

Bank Indonesia senantiasa mendukung perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai di masyarakat. Hal tersebut tercermin dari berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mengembangkan dan mengenalkan instrumen pembayaran nontunai.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia bekerja sama dengan 4 bank pemerintah, 1 bank swasta, dan pemerintah kota Batam meluncurkan Kartu Lantera (Layanan Keuangan Integrasi) di Batam. Peluncuran Kartu Lantera ini dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang telah dicanangkan sejak 2014 dengan menyerahkan Kartu Lentera kepada 1.000 nelayan. Kartu Lantera ini merupakan uang elektronik yang dapat digunakan oleh nelayan untuk melakukan transaksi pembelian peralatan tangkap ikan dan kebutuhan sehari-hari. Ke depan, �tur kartu lantera ini diintegrasikan dengan kartu ATM/Debet dengan media ponsel dan kartu. Dengan adanya integrasi ini, Kartu Lantera juga dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kepada komunitas nelayan serta disinkronisasikan dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

5. Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Objek pengawasan meliputi penyelenggaraan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan oleh industri yaitu penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana (TD), dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

Agar dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh, pengawasan terhadap TD dan KUPVA BB dilakukan secara desentralisasi oleh masing-masing kantor perwakilan berdasarkan wilayah kerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan tidak langsung (o�site) berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau pemeriksaan langsung (onsite).

Secara umum, ruang lingkup pemeriksaan terhadap penyelenggara sistem pembayaran adalah kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan, penerapan prosedur, termasuk penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta pengendalian internal. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan onsite terhadap penyelenggara APMK, TD BB dan KUPVA BB.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman. Objek pemeriksaan dilakukan kepada penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang memiliki eksposur transaksi tinggi.



BOKS 5 (lima) Inisiatif Bank Indonesia dalam Sistem

Pembayaran

Transaksi pembayaran nontunai merupakan salah satu aktivitas penting dalam mendorong kegiatan perekonomian. Terlebih lagi, perkembangan teknologi semakin pesat dan volume maupun nilai transaksi terus meningkat. Dalam kondisi demikian, instrumen pembayaran nontunai yang beraneka ragam tentu saja akan berdampak pada meningkatnya risiko dari transaksi pembayaran nontunai tersebut.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat semakin besar terhadap sistem pembayaran yang e�sien dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tuntutan itu tidak dapat dikesampingkan dalam mewujudkan sistem pembayaran yang aman, lancar, e�sien, memperhatikan perluasan akses, dan mengedepankan kepentingan nasional.

Selaku otoritas sistem pembayaran yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan overseer, Bank Indonesia berusaha untuk menanggapi dan menjawab hal tersebut melalui 5 (lima) inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu:

1. National Payment Gateway (NPG)

Bank Indonesia mengembangkan Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (NPG) untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang e�sien dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. NPG adalah infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran (channel) pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik.

Dalam pengembangan NPG, prinsip yang dianut Bank Indonesia adalah dengan mempertimbangkan akseptansi stakeholder, time to market, setelmen, keamanan, kompetisi yang sehat, dan mengedepankan kepentingan nasional. Oleh karena itu, desain konseptual (conceptual design) Bank Indonesia dalam NPG lebih bersifat institutional arrangement untuk memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas. Penerapan NPG akan dilakukan secara bertahap pada 2016. Pada akhirnya, penerapan NPG akan memberikan manfaat lebih untuk masyarakat dan berkembangnya kartu nasional.

2. Implementasi Standar Nasional Kartu ATM/DEBIT - National Standard of Indonesian Chip Card Speci�cation (NSICCS)

Inisiatif penggunaan chip dan pin pada alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), telah diinisiasi sejak 2005 pada kartu kredit. Penggunaan teknologi chip diyakini dapat mengurangi risiko terjadinya pemalsuan kartu dan pencurian data identitas pada kartu (skimming).

Secara bertahap, Bank Indonesia bersama dengan industri telah mempersiapkan diri untuk penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet, dan akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2021. Artinya, pada 1 Januari 2022, seluruh kartu ATM/Debet harus berteknologi chip (kecuali dengan nominal tertentu masih dapat menggunakan magnetic stripe) dan diproses secara domestik.



Selain untuk kepentingan keamanan, penggunaan chip dengan pemrosesan secara domestik mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat mendukung e�siensi ekonomi dan kemandirian nasional.

3. Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Ketentuan ini bertujuan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi inovasi di bidang sistem pembayaran, terutama dengan tumbuh dan berkembangnya e-commerce. Hal ini juga mendukung inisiatif lintas kementerian dan otoritas yang sudah sejalan dengan peta jalan dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce.

Aturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan sistem pembayaran dan juga sarana penunjang. Ketentuan ini mengharuskan penyelenggara berbadan hukum Indonesia, melakukan pemrosesan secara domestik, berkewajiban menggunakan Rupiah, dan melakukan transaksi melalui perbankan nasional.

4. Financial Technology

Bank Indonesia mendukung perkembangan Financial Technology dengan terus mendorong inovasi dan kompetisi yang sehat, namun tetap dalam koridor kehati-hatian. Dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan FinTech.

a. FinTech O�ce, yaitu unit/gugus tugas sebagai wadah evaluasi, asesmen dan mitigasi risiko, serta inisiator riset terkait kegiatan FinTech. Selain itu, FinTech O�ce merupakan ajang kolaborasi antar pelaku industri, dan memastikan terjadinya sinergi dan harmoni antar sesama regulator.

b. Regulatory Sandbox, yaitu laboratorium yang akan digunakan oleh pelaku bisnis dan regulator untuk melakukan pengujian terhadap produk atau model bisnis. Regulatory sandbox juga merupakan sarana bagi Bank Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan inovasi dan menguji kebijakan yang akan dikeluarkan.

5. Bantuan Sosial : Government to Person

Untuk mendukung penyaluran program bantuan sosial oleh pemerintah, Bank Indonesia telah memprakasai model bisnis penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang mengedepankan interkoneksi dan interoperabilitas serta mengutamakan kepentingan nasional.

Salah satu bentuk implementasi model bisnis bantuan sosial non-tunai adalah melalui kerja sama dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) dan agen e-warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube PKH) yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Untuk mendukung e�siensi, ketepatan tujuan penggunaan rekening, dan sustainabilitas bagi bank penyalur, integrasi bansos akan dilakukan dalam 1 rekening dan data disimpan secara nasional. Model bisnis ini akan diperluas dengan melibatkan institusi atau lembaga lainnya, sehingga dapat mendorong keuangan inklusi di Indonesia.



3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang

Kebijakan umum pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Pelaksanaan ketiga pilar tersebut bertujuan untuk mencapai misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketersediaan Uang Rupiah

Dalam mencapai pilar pertama, “ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya”, Bank Indonesia selama triwulan III-2016 melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang

Undang-Undang tentang Mata uang antara lain mengatur bahwa Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang. Dalam kegiatan perencanaan dan pencetakan uang, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati jumlah rencana cetak uang Rupiah untuk 2016 dan 2017.

Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan uang Rupiah sesuai dengan UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, untuk seluruh denominasi dengan emisi baru. Berkenan dengan kegiatan perencanaan tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Sekretariat Kabinet, terkait dengan penggunaan dan penyusunan Keputusan Presiden mengenai gambar Pahlawan Nasional. Sementara itu, untuk pemilihan kebudayaan nusantara, Bank Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion bersama beberapa instansi terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, akademisi, serta pakar/ahli tari nusantara.

Untuk 2016, pencetakan uang yang direncanakan adalah sebesar Rp181,83 triliun yang terdiri atas Rp180,67 triliun uang kertas dan Rp1,17 triliun uang logam. Sementara itu, rencana cetak uang 2017 adalah sebesar Rp310,61 triliun yang terdiri atas Rp309,15 triliun uang kertas dan Rp1,46 triliun uang logam. Kesepakatan rencana cetak tersebut dihitung berdasarkan asumsi indikator makro ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju in�asi, suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI 7 Days RR Rate), dan masukan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

Perhitungan rencana cetak tersebut juga dipengaruhi oleh asumsi jumlah uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia melakukan monitoring/pemantauan terhadap pemenuhan estimasi kebutuhan uang di Kantor Pusat dan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, baik terkait distribusi uang, jumlah penarikan, dan setoran perbankan maupun jumlah pemusnahan uang tidak layak edar.

Dari sisi pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar (UTLE) pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan sebesar Rp54,5 triliun yang seluruhnya merupakan uang kertas. Nilai pemusnahan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang.



b. Kerja sama pencetakan uang rupiah dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

Pada triwulan III-2016, realisasi cetak uang rupiah mencapai nominal Rp57,74 triliun atau 107,1% dari total rencana cetak pada triwulan yang sama. Realisasi cetak uang tersebut terdiri atas 1,2 miliar lembar uang kertas senilai Rp57,55 triliun dan 612,9 juta keping uang logam senilai Rp190,3 miliar.

c. Pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan mata uang Rupiah

1) Koordinasi dengan instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal)

Pada triwulan III-2016, seluruh unsur Botasupal telah menyelenggarakan rapat koordinasi17, Rapat Botasupal sepakat untuk optimalisasi koordinasi. Pertama, tukar menukar informasi, termasuk terkait dengan peningkatan unsur pengaman uang rupiah kertas. Kedua, regulasi pengadaan bahan baku dan mesin cetak uang. Ketiga, adanya daftar pelaku kejahatan uang palsu secara nasional.

Selanjutnya, Kepolisian RI memberikan masukan agar serti�kasi Ahli Uang Rupiah dari Bank Indonesia mendapatkan pengakuan dari Badan Nasional Serti�kasi Profesi dan Laboratorium Uang Rupiah Palsu Bank Indonesia dapat memiliki Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Di samping itu, upaya koordinasi Bank Indonesia dan Kepolisian RI dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mempercepat proses penanganan kasus kejahatan peredaran uang rupiah palsu.

2) Sosialisasi dan edukasi mengenai Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan uang rupiah. Sosialisasi ini ditujukan kepada cash handlers, seperti perbankan dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)18, penegak hukum, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menekan jumlah uang rupiah palsu yang ditemukan pada proses pengolahan uang di Bank Indonesia yang berasal dari setoran perbankan.

Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan peserta berasal dari bank umum dan anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga Indonesia (Apjatin). Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah di Indonesia. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka, pameran, dan pagelaran kesenian tradisional dengan peserta dari masyarakat umum, pelajar, guru dan stakeholders Bank Indonesia lainnya.

3. Dukungan terhadap upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai upaya penanggulangan pemalsuan uang rupiah, Bank Indonesia memiliki laboratorium analisis uang rupiah palsu dan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BICAC). Fasilitas tersebut berfungsi untuk menganalisis informasi penemuan

17 Botasupal atau Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012,yang terdiri dari 5 unsur, yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

18 Perusahaan Penyelenggaran Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) adalah lembaga selain bank uang melakukan jasa pengolahan uang rupiah, yang mencakup Distribusi (pengantaran dan/atau pengambilan) uang rupiah; Pemrosesan (penghitungan, penyortiran, dan pengemasan uang rupiah); Penyimpanan uang rupiah di khasanah; dan/atau Pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang rupiah dan/atau pengambilan uang rupiah dari Cash Deposit Machine (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM dan/atau CDM. PJPUR sebelumnya dikenal dengan nama Perusahaan Cash in Transit.



uang rupiah palsu, pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang rupiah palsu, dan pemberian keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Data dan analisis dari BICAC selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Kepolisian RI dalam rangka memperkuat penanggulangan pemalsuan uang rupiah.

Pada triwulan laporan, Kantor Pusat Bank Indonesia melakukan sepuluh kali pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diduga palsu dan pemberian keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Barang bukti uang Rupiah yang diduga palsu berdasarkan pemeriksaan Kepolisian RI berjumlah 14.342 lembar pecahan Rp100.000 dan 4.248 lembar pecahan Rp50.000.

Distribusi dan Pengolahan Uang

Dalam rangka mencapai pilar kedua “distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal”, Bank Indonesia melakukan kegiatan antara lain:

a. Peningkatan persediaan uang Rupiah di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri

Bank Indonesia terus meningkatkan frekuensi dan kuantitas distribusi uang rupiah guna meningkatkan persediaan uang rupiah di Kantor Pusat (KP) maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN). Selama triwulan laporan, realisasi distribusi uang rupiah sebesar Rp18,33 triliun dalam berbagai pecahan, menurun secara signi�kan mengingat kebutuhan uang kartal di masyarakat dan perbankan yang menurun pasca periode Ramadan dan Idul Fitri 2016.

Dari jumlah distribusi uang tersebut, sebesar Rp16,69 triliun (91,1%) untuk memenuhi kecukupan persediaan kas KPwDN-BI dan Rp1,63 triliun (8,9%) untuk unit kerja kas di KPBI. Pangsa terbesar distribusi uang ke KPwDN-BI ditujukan kepada KPwBI DN Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp3,34 triliun dan Rp2,50 triliun. Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan distribusi uang sejumlah Rp189,51 triliun untuk memenuhi kecukupan uang seluruh kantor Bank Indonesia.

b. Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa angkutan

Dalam rangka melakukan distribusi uang rupiah ke seluruh wilayah NKRI, Bank Indonesia melakukan kerja sama antara lain dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Kerja sama itu berupa penyediaan armada transportasi secara reguler guna mendukung kelancaran kegiatan distribusi rupiah ke seluruh Indonesia

Kerja sama dengan PT KAI berupa penyediaan moda transportasi kereta api terjadwal untuk distribusi uang rupiah ke wilayah Indonesia melalui jalan darat. Selain itu, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan PT Pelni untuk penyediaan moda transportasi kapal penumpang terjadwal. Distribusi uang rupiah dengan menggunakan kapal penumpang merupakan alternatif, jika perusahaan pengangkutan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) tidak mempunyai jalur distribusi uang rupiah Bank Indonesia atau tidak dapat melayani permintaan distribusi uang pada waktu yang diperlukan (seluruh jalur distribusi dalam Gambar 3.2).



c. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PBI PJPUR)

Bank Indonesia dalam melaksanakan pengedaran uang rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta bank dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang melakukan pengolahan uang rupiah. BUJP yang melakukan pengolahan uang rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. Selama ini, BUJP yang melakukan usaha kawal angkut uang telah diwajibkan untuk memiliki izin operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kegiatan usaha BUJP yang berkembang menjadi industri jasa pengolahan uang rupiah, belum diikuti dengan pengaturan dari Bank Indonesia mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip governance yang baku. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan19 untuk memastikan kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh BUJP yang bergerak di bidang pengolahan uang sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan ini juga bertujuan untuk mendorong atau memastikan berkembangnya industri jasa pengolahan uang rupiah yang sehat dan bertanggungjawab.

Ada beberapa jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang diatur dalam PBI PJPUR. Pertama, distribusi uang rupiah. Kedua, pemrosesan uang rupiah. Ketiga, penyimpanan uang rupiah di khazanah. Keempat, pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang pada mesin komersial penarikan dan penyetoran uang (antara lain Automated Teller Machine/ATM, Cash Deposit Machine/CDM, dan/atau Cash Recycling Machine/CRM).

Setiap badan usaha jasa pengamanan yang akan menjadi PJPUR untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Demikian pula, bagi PJPUR yang akan membuka kantor cabang wajib memperoleh

Gambar 3.2Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PBI PJPUR).



persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, agar kualitas kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh PJPUR sesuai dengan standar Bank Indonesia, PJPUR wajib menrapkan prinsip good governance. Untuk itu, PJPUR harus memiliki service level agreement (SLA), mesin hitung uang, sarana dan infrastruktur, dan kompetensi SDM dalam melakukan pengolahan maupun mengenai keaslian uang rupiah.

Layanan Kas Prima

Dalam rangka mencapai pilar ketiga “layanan kas prima”, Bank Indonesia melakukan kegiatan melalui:

a. Layanan Kas Keliling yang berlokasi di tempat-tempat keramaian, wilayah perbatasan, daerah terpencil maupun pulau terdepan Indonesia

Bank Indonesia terus mengoptimalkan layanan Kas Keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses/belum terlayani oleh perbankan. Bentuk layanan tersebut berupa penukaran uang layak edar dan penggantian uang tidak layak edar, yang dilakukan secara wholesale (kepada perbankan) dan/atau ritel (kepada masyarakat umum).

Selama triwulan laporan, jumlah penukaran uang dalam rangka Kas Keliling mencapai Rp495,95 miliar atau turun 47,6% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian pula, jumlah penukaran uang tersebut turun 2,0% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan layanan kas kepada stakeholders, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan untuk meningkatkan frekuensi dan memperluas jangkauan layanan kas keliling, serta mengoptimalkan loket pelayanan di masing-masing kantor bank. Kerja sama dengan perbankan dilakukan bersama enam bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank DKI, dan BJB.

Selanjutnya, kegiatan kas keliling difokuskan pada pasar tradisional di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pertimbangannya, pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat yang perputaran uangnya cukup cepat dan diperkirakan banyak terdapat uang tidak layak edar (UTLE). Jadwal kegiatan kas keliling dipublikasikan melalui media sosial Bank Indonesia dan media massa (koran dan radio). Agar kegiatan kas keliling tepat sasaran, Bank Indonesia berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya selaku pengelola 133 pasar tradisional dan 14 pasar besar di wilayah DKI Jakarta.

Dalam pengoperasian kas keliling, Bank Indonesia menyampaikan permintaan dukungan kepada PD Pasar Jaya. Pertama, memberikan informasi kepada pedagang, pengunjung, dan masyarakat sekitar mengenai kegiatan kas keliling. Kedua, memberikan rekomendasi titik lokasi yang layak dikunjungi kegiatan kas keliling. Ketiga, memetakan kantor bank yang berlokasi di area pasar. Keempat, memberikan informasi apabila ada kantor bank yang menolak melayani penukaran.

Selain dengan PD Pasar Jaya, Bank Indonesia membuka layanan penukaran di loket stasiun dengan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ). Dalam pelaksanaan peningkatan layanan kas di wilayah Jabodetabek pada 5 s.d. 30 September 2016 (18 hari kerja), Bank Indonesia melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 108 kali dengan total hasil penukaran mencapai Rp16,57 miliar. Jumlah tersebut merupakan 39,5% dari total layanan kas keliling yang dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia sebesar Rp41,92 miliar.



b. Perluasan jaringan Kas Titipan pada perbankan di daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia, namun memiliki aktivitas ekonomi potensial

Selama triwulan III-2016, terdapat penambahan lima Kas Titipan yaitu di Pamekasan (Provinsi Jawa Timur), Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), Kotabumi (Provinsi Lampung), Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat), dan Tebing Tinggi (Provinsi Sumatera Utara). Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir September 2016, terdapat 48 (empat puluh delapan) Kas Titipan dengan jumlah peserta 363 kantor bank.

Jumlah penarikan uang Rupiah oleh bank peserta Kas Titipan sebesar Rp14,39 triliun, turun 33,7% (qtq) dibandingkan triwulan II-2016 yang tercatat sebesar Rp21,70 triliun. Secara tahunan, jumlah penarikan uang tersebut lebih tinggi 5,7% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp13,61 triliun. Hal ini sebagai dampak penambahan jumlah Kas Titipan untuk mendukung kelancaran transaksi pembayaran dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Penarikan uang rupiah tertinggi dilakukan oleh perbankan wilayah Sumatera (Rp 6,0 triliun), kemudian diikuti oleh Sulampua Bali Nusra (Rp4,5 triliun) dan Kalimantan (Rp3,2 triliun).

BOKS Uang Rupiah Baru

Sebagai pelaksanaan amanat UU Mata Uang, Bank Indonesia akan menerbitkan uang Rupiah NKRI dengan desain baru dengan ciri sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Salah satu ciri uang sebagaimana Pasal 7 UU Mata Uang adalah memuat gambar pahlawan nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penetapan gambar pahlawan nasional tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dalam pengurusan persetujuan penggunaan gambar pahlawan nasional oleh ahli waris.

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia akan mengeluarkan tujuh pecahan uang Rupiah kertas dan empat pecahan uang Rupiah logam dengan gambar Pahlawan sebagai berikut:

a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp100.000.

b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp50.000.

c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp20.000.

d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp10.000.



e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp5.000.

f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp2.000.

g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah kertas TE 2016 dengan pecahan Rp1.000.

h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah logam TE 2016 dengan pecahan Rp1.000.

i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah logam TE 2016 dengan pecahan Rp500.

j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah logam TE 2016 dengan pecahan Rp200.

k. Gambar Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johannes sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah logam TE 2016 dengan pecahan Rp100.

Penggunaan 12 gambar pahlawan nasional tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, dan sikap keteladanan bagi setiap orang. Penggunaan gambar pahlawan juga untuk mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara.

Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden, Bank Indonesia mempersiapkan penerbitan uang Rupiah TE 2016. Waktu pelaksanaannya akan diumumkan pada 2016.

Untuk mempermudah identi�kasi ciri keaslian uang rupiah oleh masyarakat dan mempersulit upaya pemalsuan uang, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman pada uang rupiah yang akan diterbitkan tersebut. Setelah uang rupiah kertas dan logam TE 2016 tersebut dikeluarkan dan diedarkan, uang rupiah kertas dan logam yang masih beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Bank Indonesia juga mempersiapkan ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia mengenai pengeluaran dan pengedaran untuk masing-masing pecahan uang, baik uang kertas maupun uang logam.



3.4. Kerja Sama Internasional Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia ikut menghadiri berbagai fora internasional seperti Kelompok 20 Negara (G20), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank for International Settlements (BIS), ASEAN dan Pertemuan Tingkat Eksekutif Bank Sentral Negara Asia Pasi�k (EMEAP). Dalam berbagai fora tersebut, Bank Indonesia aktif menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas perekonomian global pascakeluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Saat ini, perkembangan ekonomi global masih diliputi oleh ketidakpastian dan pemulihan ekonomi tidak sesuai harapan di beberapa negara maju. Ketidakpastian semakin bertambah setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit). Bank Indonesia menilai reformasi arsitektur keuangan global perlu dilakukan melalui penguatan fasilitas IMF sebagai pusat jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net – GFSN).

Dalam rangka memitigasi asymmetric information, Bank Indonesia juga menjalin komunikasi dengan para investor dalam dan luar negeri maupun lembaga rating untuk meningkatkan persepsi positif Indonesia.

3.4.1. Kerja Sama dalam Forum G20

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI mengikuti Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung pada di Chengdu, Tiongkok, dimana pokok-pokok hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas perekonomian global pasca-Brexit. Selain menekankan pentingnya menjaga stabilitas perekonomian global pascakeluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), Bank Indonesia juga menyampaikan perlunya dilakukan reformasi arsitektur keuangan global melalui penguatan fasilitas IMF sebagai pusat jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net – GFSN). Bank Indonesia mendorong IMF untuk menyediakan fasilitas likuiditas jangka pendek yang tidak berbasis pinjaman, namun menyerupai swap dan dapat ditarik oleh negara dengan perekonomian yang sehat.

2. Hangzhou Consensus. Pertemuan berhasil mencapai kesepakatan penting dalam mengatasi pemulihan ekonomi global yang dituangkan dalam Hangzhou Leaders Communique. Para kepala negara G20 memandang pemulihan ekonomi global masih melemah dan belum sesuai harapan. Sebagai respons, G20 sepakat untuk mengadopsi serangkaian langkah aksi yang dinamakan Hangzhou Consensus dengan 4 (empat) langkah aksi G20 dalam mengimplementasikan Hangzhou Consensus yaitu:

a. Strengthening Policy Coordination and Breaking a New Path for Growth

b. More E�ective and E�cient Global Economic and Financial Governance

c. Robust International Trade and Investment

d. Inclusive and Interconnected Development

3. Rekomendasi KTT G20 untuk peningkatan komunikasi kebijakan. Indonesia mendukung kerja sama di bidang inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. Dalam era digital yang semakin berkembang ini, Indonesia juga menegaskan komitmen untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif dan berharap bahwa G20 dapat meningkatkan kapasitas negara berkembang untuk mengatasi kesenjangan digital (digital gap) antara negara maju dan berkembang.



4. Indonesia aktif menyuarakan respons mengatasi pelemahan ekonomi global. Indonesia mendorong G20 untuk terus melakukan reformasi sistem keuangan internasional, di antaranya melalui penguatan Global Financial Safety Net (GFSN). Indonesia juga mendorong negara anggota untuk bekerja sama dalam keterbukaan informasi perpajakan melalui Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni sistem perpajakan yang lebih adil dan tansparan dan diyakini dapat meningkatkan pendapatan negara berkembang. Indonesia juga mendorong investasi melalui berbagai paket kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan investasi dan mendorong reformasi struktural.

5. Indonesia mendukung komitmen G20 untuk meningkatkan perdagangan internasional. Indonesia berpendapat bahwa keberadaan sistem perdagangan global yang tidak diskriminatif dan adil diperlukan bagi negara berkembang. Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antara negara maju dan berkembang, maka negara berkembang harus diberikan ruang untuk meningkatkan value added dari produknya. Indonesia menegaskan arti penting Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan kontribusi negara G20 untuk mencapai tujuan SDG’s Agenda.

3.4.2. Kerja sama dalam Forum IMF

Kunjungan Tim IMF ke Indonesia pada 3-10 Agustus 2016 memiliki arti penting. Kunjungan itu dalam rangka melakukan asesmen awal sebelum pelaksanaan asesmen yang komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dalam kerangka Article IV Consultation yang akan dilaksanakan akhir 2016. Tim IMF melakukan diskusi dengan Bank Indonesia dan beberapa instansi pemerintah terkait, L/K terkait dan sektor swasta.

Fokus dari sta� visit 2016. Kunjungan ini untuk melakukan asesmen awal atas beberapa aspek antara lain: risiko yang dihadapi Indonesia, dampak spillover perekonomian global terhadap Indonesia, stabilitas neraca pembayaran, kebijakan �skal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter dan kebijakan �skal, khususnya terkait APBN Perubahan 2016.

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa kinerja ekonomi makro Indonesia masih terus positif. Hal itu didukung oleh peningkatan sentimen dan upaya untuk mengatasi permasalahan pembiayaan publik. Outlook Indonesia dinilai tetap positif dengan tetap mewaspadai risiko eksternal.

Rekomendasi Tim IMF. Kunjungan ini menghasilkan rekomendasi agar Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang baik, inklusif, dan berkelanjutan, yakni: (i) kebijakan moneter dan keuangan Indonesia dapat dikalibrasi secara tepat untuk mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, dan (ii) Tim IMF merekomendasikan agar pengembangan strategi penerimaan pajak harus diperkuat untuk menambah ruang �skal, meningkatkan stabilitas sektor keuangan, dan mendorong investasi.

3.4.3. Kerja Sama Bank of International Settlement (BIS)

Pada periode ini, Bank Indonesia telah menghadiri pertemuan tingkat Gubernur Bank Sentral yang membahas perkembangan kondisi ekonomi global dan pasar keuangan dengan pokok pembahasan sebagai berikut:



1. Daya tahan di tengah perkembangan yang tidak diduga. Beberapa pasar mencatat rekor baru untuk harga saham seperti tidak terpengaruh adanya risiko politik seperti Brexit dan serangkaian aksi terorisme di Eropa dan Turki. Pada triwulan III-2016, indikator utama menunjukkan adanya kenaikan aktivitas ekonomi pada level moderat, namun ketidakpastian makroekonomi dan outlook geopolitik belum mereda. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan dan in�asi yang semakin rendah juga terjadi di beberapa negara utama dunia.

2. Perkembangan isu cyber-risk pada lembaga keuangan. Terdapat perubahan trend cyber-attack karena serangan bukan lagi bersifat individual tetapi bergeser ke lembaga keuangan, termasuk bank sentral. Hal ini meningkatkan potensi ketidakstabilan sistem keuangan. Industri keuangan dinilai memiliki eksposur yang tinggi terhadap cyber-risk karena beberapa alasan: (i) industri bersifat IT-intensive dengan penawaran produk secara digital, (ii) konektivitas yang tinggi menyebakan penyebaran bersifat segera dan sulit dihentikan, dan (iii) bersifat time-critical yang perlu segera beroperasi kembali jika terdapat gangguan.

Para gubernur bank sentral sepakat untuk menetapkan kebijakan yang mengatur penyelenggara sistem pembayaran untuk memiliki IT yang memenuhi aspek keamanan sistem dan/atau jaringan. Bank sentral juga perlu memiliki mekanisme/prosedur dalam menghadapi risiko sistem informasi dalam rangka menjamin kelancaran tugas operasional bank sentral yang kritikal.

3.4.4. Kerja Sama ASEAN

Sebagai tindak lanjut kesepakatan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) pada triwulan sebelumnya, maka pada triwulan III-2016, berhasil dipublikasikan Rencana Aksi Strategis/Strategic Action Plan (SAP) ASEAN di website ASEAN dalam pertemuan para Menteri dan Gubernur Bank Sentral di Laos. Selanjutnya sepanjang triwulan III-2016, masing-masing Working Committees di jalur keuangan melakukan pertemuan intensif. Pertemuan dilakukan untuk mendiskusikan detil rencana kerja inisiatif integrasi keuangan di masing-masing area untuk periode 2016-2018 yang merupakan penjabaran dari SAP.

Dalam rangka menjaga agar manfaat dan kelangsungan integrasi ekonomi ASEAN selalu terjaga, mandat untuk mengidenti�kasi dan memonitor risiko makroekonomi semakin dikuatkan pada level teknis. Mandat dimaksudkan sebagai penyeimbang agenda integrasi ekonomi dan keuangan di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menggembirakan dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi.

3.4.5. Kerja Sama ASEAN+3

Kerja sama ASEAN+3 masih terus difokuskan pada upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang terus berlanjut. Dua di antaranya adalah melalui penguatan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM) dan peningkatan peran ASEAN+3 Macroeconomic Research O�ce (AMRO).

Hingga triwulan III-2016, penguatan CMIM terutama difokuskan pada upaya peningkatan fasilitas CMIM yang tidak terhubung dengan IMF (CMIM IMF Delinked Portion). Di samping itu, juga dilakukan penguatan koordinasi antara CMIM dengan Global Financial Safety Net (GFSN) dan upaya peningkatan kesiapan operasionalisasi CMIM. Penguatan koordinasi dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme operasional aktivasi fasilitas



CMIM, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan program IMF (CMIM IMF Linked Portion). Sedangkan peningkatan kesiapan operasionalisasi CMIM dilakukan melalui penyempurnaan Operational Guidelines CMIM secara berkelanjutan.

Peningkatan peran AMRO sebagai unit surveillance kawasan dalam rangka mendukung implementasi CMIM, dilakukan melalui penyempurnaan organisasi AMRO dengan penyempurnaan strategic direction AMRO.

3.4.6. Kerja Sama Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)

Pada pertemuan EMEAP di bulan Juli 2016, para gubernur bank sentral EMEAP sepakat untuk memperkuat kerja sama regional dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi global, khususnya kebijakan moneter negara maju yang beragam (divergent). Para gubernur memandang bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju yang divergent telah menempatkan kawasan EMEAP pada potensi kerentanan dan gejolak. Namun secara umum pasar keuangan di kawasan EMEAP tetap berfungsi baik di tengah beberapa ancaman yang dapat meningkatkan gejolak.

Para gubernur bank sentral sepakat bahwa komunikasi dan kerja sama antarotoritas sangat penting untuk dapat menentukan arah perekonomian di tengah ketidakpastian global. Komunikasi dan kerja sama tersebut perlu dilakukan tidak hanya di kawasan EMEAP, namun juga dengan negara-negara lainnya. Mereka juga sepakat untuk menggunakan EMEAP sebagai wadah bersama untuk berbagi dan berdiskusi mengenai berbagai perkembangan dan isu yang memengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan keuangan regional.

Pada pertemuan tersebut, para gubernur EMEAP juga mendiskusikan dampak ketentuan T+1 Margin Settlement yang diterapkan oleh otoritas di AS dan EU terhadap kawasan EMEAP. Para gubernur menilai implementasi ketentuan tersebut memiliki potensi dampak yang tidak diinginkan terhadap likuiditas, kelancaran fungsi sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi global. Gubernur EMEAP sepakat untuk menyampaikan kepada masing-masing otoritas AS dan EU untuk menunda implementasi ketentuan dimaksud sampai terdapat penyelesaian atas dampak potensi dimaksud. Surat kepada otoritas AS dan EU yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia selaku Chair EMEAP Governors’ Meeting telah dikirimkan dan telah dipublikasikan di website US Securities and Exchange Comission.

3.4.7. Kerja Sama Structured Bilateral Cooperation (SBC) Bank Indonesia dan Bank of Japan

Di sela-sela pelaksanaan EMEAP Governor’s Meeting 2016 di Nusa Dua Bali, Bank Indonesia dan Bank of Japan melaksanakan High Level Bilateral Meeting. Pertemuan ini diselenggarakan dalam kerangka Structured Bilateral Cooperation (SBC) yang merupakan upaya penguatan kerja sama dua bank sentral dalam kerangka yang komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Pada kesempatan itu, Bank Indonesia menyampaikan bahwa kondisi fundamental makroekonomi Indonesia berkembang baik dan sesuai target yang ditopang oleh bauran kebijakan ekonomi. Program tax amnesty sebagai break through kebijakan �skal dan reformasi struktural (paket kebijakan) untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia berjalan sesuai harapan. Di sisi lain, hubungan perdagangan Indonesia-Jepang termasuk potensi penggunaan mata uang Yen Jepang (JPY) dalam transaksi perdagangan bilateral semakin meningkat.

Sementara itu, BOJ menyampaikan kondisi terkini makroekonomi Jepang dan kebijakan yang ditempuh. Keputusan BOJ untuk melanjutkan program kebijakan moneter longgar



dengan quantitative and qualitative easing (QQE) yang diperkuat dengan kebijakan suku bunga negatif dipandang berpengaruh positif bagi ekonomi Jepang. BOJ juga memperkuat kebijakan lending program untuk mendukung kelancaran pembiayaan dalam valas bagi perusahaan-perusahaan Jepang di manca negara. Selain itu, BOJ menempuh kebijakan dalam mengatasi high volatility di pasar keuangan dan uncertainty di perekonomian Jepang pasca referendum Brexit.

Kedua bank sentral menggarisbawahi bahwa kerja sama erat kedua negara dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi perlu diimbangi pula dengan peningkatan kerja sama kedua bank sentral. Dalam konteks kerja sama internasional, Bank Indonesia dan BOJ dapat lebih mempererat kerja sama dengan saling memberikan dukungan dalam memperjuangkan isu/agenda global yang memengaruhi perekonomian kedua negara dan kawasan Asia.

3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan3.5.1. Komunikasi KebijakanProgram komunikasi dan transparansi kebijakan moneter selama triwulan III-2016

Komunikasi adalah elemen vital dari sebuah organisasi, terutamanya bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam disiplin ilmu kebijakan publik, komunikasi dianggap sebagai ruh penentu suksesnya implementasi suatu kebijakan. Karena itu, Bank Indonesia sebagai lembaga negara perumus kebijakan menyadari betapa krusialnya komunikasi.

Keseriusan Bank Indonesia tersebut ditandai dengan telah selesainya penyusunan payung hukum internal berupa pengaturan mengenai Komunikasi pada 1 September 201619. Penerbitan PDG tersebut mempertimbangkan perubahan paradigma komunikasi, khususnya di bank sentral, selain untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang baru dimaksud, komunikasi di Bank Indonesia menjadi bagian dari kebijakan dan mendukung peningkatan transparansi serta akuntabilitas Bank Indonesia.

Akan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia untuk merumuskan berbagai rencana dan aktivitas komunikasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Tantangan itu terutama terkait komunikasi kebijakan yang memiliki dampak tinggi ke masyarakat, seperti komunikasi hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur yang secara reguler dilaksanakan setiap bulan dan komunikasi terkait kebijakan lainnya di bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya menjaga harmonisasi instrumentasi komunikasi yang dilaksanakan. Langkah ini termasuk harmonisasi saluran komunikasi dengan melibatkan perpaduan antara saluran komunikasi konvensional, elektronik, dan media sosial.

Agar tujuan kelembagaan tercapai, Bank Indonesia harus dapat menjawab berbagai tantangan komunikasi di tengah perkembangan teknologi yang sangat dinamis dan fenomena too-much-information-syndrome di masyarakat. Penggunaan youtube live streaming, digital ads, digital magazine dan mobile apps Bank Indonesia adalah beberapa contoh inisiasi yang telah berjalan beriringan. Sementara itu, penyusunan pesan utama (key messages) yang kuat dan penyesuaian sub messages-nya sesuai kebutuhan stakeholders menjadi titik penting dalam mendiseminasikan tugas dan fungsi Bank Indonesia yang saat ini dirasakan semakin kompleks.

19 Peraturan Dewan Gubernur No. 18/13/PDG/2016 Tanggal 1 September 2016 tentang Komunikasi Bank Indonesia.



Tahapan komunikasi kebijakan

Sebagai sebuah siklus, komunikasi kebijakan Bank Indonesia melewati berbagai tahapan yang khas, yakni penyusunan perencanaan komunikasi, eksekusi melalui relasi stakeholders, dan diakhiri dengan evaluasi keseluruhan. Perencanaan/strategi komunikasi adalah salah satu fase krusial. Dalam tahap perencanaan, komunikasi diracik dan diramu sedemikian rupa sehingga pesan utama (key message) komunikasi harus mudah dipahami oleh seluruh stakeholders, dengan meminimalisasikan bias persepsi.

Kolaborasi seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia juga turut diperlukan agar sajian komunikasi memiliki sikap pesan yang kuat. Pesan komunikasi tersebut nantinya menjadi produk-produk komunikasi bagi berbagai kelompok stakeholders Bank Indonesia. Adapun fase terakhir, adalah fase evaluasi. Tahapan ini menjadi bagian input rekomendasi dan evaluasi komunikasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Hubungan dengan Media, Pengamat, dan Lembaga Publik

Terkait relasi dengan stakeholders, Bank Indonesia sebagai lembaga negara tidak dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sendirian. Bank Indonesia perlu bekerja sama dan berkoordinasi secara matang dengan stakeholders penting lainnya, seperti parlemen, pemerintah, lembaga publik, pengamat, dan media. Berkaitan hal tersebut, sinergi komunikasi antar-stakeholders senantiasa dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan stakeholders, misalnya komunikasi dengan pemerintah dan DPR RI. Adapun topik bahasan di antaranya adalah koordinasi kebijakan �skal-moneter, stabilitas sistem keuangan, penyaluran bantuan sosial secara nontunai, dan pengendalian in�asi (TPI & TPID) di seluruh wilayah Indonesia.

Secara terjadwal dan konsisten, Bank Indonesia menjalin komunikasi dan informasi kebijakan terkini dengan media, baik berbentuk press conference, media brie�ng, maupun training. Focus Group Discussion mengenai kondisi perekonomian dan kebijakan terkini juga secara rutin diagendakan, khususnya setelah pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Bulanan dengan pengamat analis, pelaku pasar, dan ekonom.

Sementara itu, terkait dengan komunikasi kepada kementerian terkait, dilaksanakan secara bilateral antar humas kelembagaan. Bank Indonesia juga secara inovatif memanfaatkan grup sosial media sebagai salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif untuk membangun hubungan serta komunikasi di antara grup stakeholders tersebut.

Fokus Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia di Setiap Sektor

Komunikasi dalam bidang moneter pada triwulan III-2016 memiliki perspektif pesan komunikasi yang beragam, namun tetap memiliki benang merah, yakni peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Pada awal Juli 2016, komunikasi akan terkendalinya in�asi selama Ramadhan menjadi penunjuk kuatnya koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Tidak sampai di situ, upaya Bank Indonesia dalam pengendalian in�asi diimplementasikan melalui komunikasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID VII pada triwulan III-2016 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam komunikasi level lainnya, Bank Indonesia telah menggandeng pemerintah pusat dan daerah untuk mengadakan Rakor bertajuk “Kebijakan Maritim yang Terintegrasi Mendorong Sumber Pertumbuhan Baru dan Memperbaiki Neraca Jasa”, di Batam, Kepulauan Riau.



Dalam hal kebijakan moneter, Bank Indonesia terus mengedukasi masyarakat tentang upaya yang dilakukan dalam menyempurnakan mekanisme transmisi melalui perubahan suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day Reverse Repo Rate. Komunikasi hasil RDG September 2016 difokuskan terhadap penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps dari 5,25% menjadi 5%.

Topik pendalaman pasar keuangan turut menjadi tema komunikasi bidang moneter, di antaranya komunikasi Bank Indonesia mengenai persiapan pembentukan lembaga Central Counterparty (CCP), komunikasi code of conduct (pedoman perilaku) pasar keuangan, dan seminar-edukasi bertajuk “Financial Market Deepening: The Way Forward for Indonesia”. Di sisi internasional, peran Bank Indonesia dalam kerja sama negara G20 diangkat melalui pesan komunikasi yakni kesepakatan dan sinergi dalam mengatasi konsekuensi perekonomian dan keuangan global pasca-Brexit.

Komunikasi dalam bidang Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) mengalami tantangan yang cukup dinamis, terlebih menghadapi semakin kompetitifnya kondisi industri perbankan / keuangan saat ini. Untuk menjawab kondisi tersebut, Bank Indonesia pada triwulan III-2016 menitikberatkan komunikasi untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Dorongan tersebut dilakukan melalui komunikasi penyempurnaan ketentuan rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti dan Rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka/pembiayaan kendaraan bermotor.

Masih terkait antisipasi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Komunikasi koordinasi ini sangat penting khususnya untuk memberikan rasa aman bagi pelaku keuangan dan publik dalam pencegahan dan penanganan krisis.

Sementara itu, sektor riil tidak luput dari perhatian Bank Indonesia, terutama komunikasi mengenai dukungan UMKM. Terlebih lagi, UMKM menyumbang 60,3% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Akhir Agustus 2016, Bank Indonesia menyelenggarakan pameran UMKM Binaan Bank Indonesia yang bertemakan “Karya Kreatif Indonesia”. Pada pameran tersebut digelar koleksi kain dan kerajinan tradisional UMKM Binaan Bank Indonesia. Pada awal September 2016, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Ekonomi Tumbuh Tinggi, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Value Added UMKM.”

Komunikasi dalam bidang Sistem Pembayaran senantiasa mengkampanyekan pemanfaatan dan inovasi Sistem Pembayaran. Triwulan III-2016 merupakan milestone penting dalam pengembangan Sistem Pembayaran, yakni komunikasi pembentukan prinsipal (lembaga pengelola sistem/jaringan transaksi) alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).

Masih dalam semangat tersebut, Bank Indonesia mempromosikan lima inisiatif dalam Sistem Pembayaran, di antaranya National Payment Gateway, Implementasi Standar Nasional Kartu ATM/DEBIT, Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Financial Technology, dan Bantuan Sosial: Government to Person.

Berbagai langkah Bank Indonesia terkait keuangan inklusif mendapat apresiasi sejumlah pihak. Pada Juli 2016, Bank Indonesia menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda. Ratu Belanda menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, Musium Rekor Indonesia (Muri) juga memberikan pengakuan atas upaya Bank Indonesia dalam memberikan 1.000 kartu elektronik kepada 1.000 nelayan di Batam, Kepulauan Riau.



Komunikasi dalam bidang Pengelolaan Uang Rupiah dilakukan kepada publik mengenai batas penukaran uang lama (tahun emisi 1979 s/d 1992) yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Pada awal September 2016, Bank Indonesia memperkenalkan kepada publik uang NKRI dengan desain baru. Bank Indonesia akan menggunakan gambar dua belas pahlawan nasional pada uang Rupiah NKRI baru dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan dan patriotisme.

Dalam hal perlindungan konsumen, Bank Indonesia selalu menempatkan pentingnya keamanan konsumen terhadap upaya kejahatan keuangan. Bank Indonesia telah dan selalu mengampanyekan kewaspadaan konsumen atas penipuan janji pelunasan kredit yang akhir-akhir ini semakin marak di beberapa daerah, termasuk jenis-jenis penipuan lainnya yang mengatasnamakan Bank Indonesia.

Di luar komunikasi kebijakan tersebut, dalam gugus lingkungan Bank Indonesia dikenal bentuk komunikasi yang diarahkan pada pemahaman atas institusi atau disebut komunikasi kebanksentralan. Selama triwulan III-2016, komunikasi kebanksentralan tergolong beragam namun memiliki benang merah untuk tetap berusaha mengenalkan fungsi penting Bank Indonesia dalam tatanan perekonomian (peran sebagai penjaga stabilitas ekonomi bangsa), salah satunya melalui komunikasi / edukasi publik.

Bank Indonesia terus melakukan edukasi publik melalui berbagai format, misalnya komunikasi Lomba Karya Ilmiah untuk dosen/mahasiswa, sharing dengan lembaga negara (kementerian dan KPK), serta diskusi kepada penegak hukum, auditor negara, dan seminar dengan akademisi (UGM). Komunikasi juga dilakukan pada pertemuan high-level seperti Executives’ Meeting of East Asia-Paci�c Central Banks (EMEAP) dan Federal Reserve Bank of New York (FRBNY). Dalam hal ini, komunikasi menjelaskan keterlibatan Bank Indonesia dalam forum internasional.

Dari sisi komunikasi internal, Bank Indonesia terus memperkuat lini kecakapan sumber daya internal melalui komunikasi pembentukan Bank Indonesia Institute (BIns) pada akhir Agustus 2016. Sebagai bukti kepatuhan Bank Indonesia akan elemen prinsip good corporate governance, Bank Indonesia meraih ISO 15489 dalam bidang kearsipan dan komunikasi atas perolehan penghargaan Unit Kearsipan Terbaik 2016.

Layanan Contact Center BICARA dan Komunikasi Digital Bank Indonesia

Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131) senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Selama triwulan III-2016, tercatat sebanyak 17.928 pemohon informasi yang masuk, melalui media telepon, email, datang langsung, surat, fax, media sosial maupun media lainnya. Mayoritas pertanyaan yang diajukan adalah seputar informasi debitur individual (IDI) historis dan permohonan sistem BI–RTGS. Kelompok stakeholders yang dominan menghubungi BICARA 131 adalah perbankan dan masyarakat umum.

Sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan prima, pencapaian Customer Satisfaction Index (CSI) BICARA 131 pada triwulan III-2016 adalah sebesar 97,12%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 95,76%. BICARA 131 juga telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjadi contact center pertama di dunia yang terserti�kasi ISO 9001:2015. Pencapaian ini diharapkan mampu menciptakan persepsi positif lembaga dalam hal layanan informasi publik.

Pada triwulan III-2016, contact center Bank Indonesia (BICARA 131) memperoleh prestasi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2016 dengan memperoleh 13 medali, sbb:



Dari sisi komunikasi digital, website Bank Indonesia terus dikembangkan dari segi konten, desain, dan tampilan untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholders. Website Bank Indonesia juga dikembangkan dalam bentuk mobile apps untuk perangkat mobile. Selain itu, penggunaan media sosial terus dioptimalkan sesuai perkembangan sarana komunikasi yang digunakan. Terhadap seluruh media sosial Bank Indonesia, media yang paling aktif menanggapi pertanyaan dan keluhan netizen adalah Facebook dan Twitter.

Sampai dengan triwulan III-2016, Facebook Page Bank Indonesia mendapatkan Like sebanyak 30.986 dari pengguna. Informasi yang dikomunikasikan melalui Facebook berupa liputan mengenai kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia, video, pengumuman, dan infogra�s. Followers Twitter @bank_indonesia saat ini mencapai 341,350. Informasi yang disampaikan melalui Twitter antara lain BI rate, kurs, jadwal kas keliling, kunjungan ke Bank Indonesia, siaran pers, dan pembukaan lowongan (karier). Selain tweet mengenai kurs dan karier, respons positif dari netizen paling banyak didapatkan dari tweet infogra�s, foto, video, dan tweetseries tematik mulai dari penukaran uang kecil dan uang dicabut sampai dengan berbagai kegiatan Bank Indonesia.

Total video yang ditampilkan di Youtube Bank Indonesia Channel sampai dengan triwulan III-2016 sebanyak 212 video. Sampai dengan saat ini, jumlah subscriber Youtube Bank Indonesia Channel mencapai 2.502. Lebih lanjut, video serial edukasi pertama dengan judul “Keluarga Thamrin: Episode Belanja Bijak” yang diunggah pada 1 Juli 2016 mendapat view lebih banyak dibanding video lain yang juga diunggah selama 6 bulan terakhir, jika dilihat dari pertumbuhan jumlah view selama 7 hari setelah pengunggahan. Sampai saat ini, video tersebut mendapatkan 1.105 view. Di sisi lain, pelaksanaan live streaming pembacaan hasil Rapat Dewan Gubernur pada 19 Agustus 2016 mendapat apresiasi cukup baik dari netizen, terlihat dari jumlah viewers youtube BI yang meningkat 50% dibanding sebelum diadakan livestreaming.

Instagram juga merupakan salah satu media sosial yang akselerasi pertumbuhan jumlah followers-nya tinggi meskipun terhitung sebagai media sosial BI paling baru. Dari sejumlah 83 foto yang telah di-post, pada akhir triwulan tiga 2016, Bank Indonesia mampu mencapai jumlah followers sebanyak 8.356. Saat ini, Bank Indonesia telah menyusun kegiatan untuk

Kategori Peringkat

The Best Employee Engagement Platinum

The Best Contact Center Operation Gold

The Best Social Media Gold

The Best Technology Innovation Silver

The Best Quality Team Bronze Juara Umum ICCA 2016 Peringkat ke – 7

Individu

Korporat

The best Agent Reguler Platinum

The best Agent Reguler Gold

The Best Quality Assurance Silver

The Best Customer Service Silver

The Best Agent English Bronze

The Best Supervisor Bronze



meningkatkan keterlibatan (engagement) instagram BI sekaligus untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yaitu Instagram photo competition “Perempuan Bagi Bangsa” yang direncanakan akan berlangsung pada Oktober 2016.

Dalam rangka mengedukasi publik mengenai kebijakan Bank Indonesia terkini, Bank Indonesia telah melakukan kegiatan kunjungan publik bagi pelajar/mahasiswa/publik umum secara rutin. Bank Indonesia juga menerbitkan majalah Gerai Info yang didistribusikan dan dibagikan tanpa biaya kepada publik.

Selama triwulan III-2016, telah dilaksanakan kunjungan publik sebanyak 16 kali kepada sekolah maupun universitas yang dihadiri 1.275 peserta. Hasil survei kepuasan pelaksanaan kegiatan kunjungan juga menunjukkan indikator yang baik dengan nilai kepuasan untuk proses kunjungan ke BI sebesar 95,15%. Untuk meningkatkan jangkauan distribusi Majalah Gerai Info, Bank Indonesia juga menyediakan bentuk apps sehingga memudahkan bagi publik untuk membaca dengan menggunakan media digital. Adapun inovasi apps Majalah Gerai Info terkini adalah melalui platform Android dan iOs untuk seluruh perangkat mobile. Bank Indonesia selalu berkomunikasi inovatif menuruti perkembangan masyarakat yang semakin modern.

3.5.2. Edukasi Kebanksentralan

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kebanksentralan. Kegiatan ini mencakup pengajaran kepada kalangan akademisi dan pelaksanaan seminar dan diskusi dengan profesional, baik domestik maupun internasional.

Bank Indonesia secara aktif juga melakukan komunikasi dan kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai berbagai kebijakan yang dirumuskan Bank Indonesia. Salah satu kegiatan edukasi kebijakan adalah dengan melakukan kuliah umum Kebanksentralan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Selama triwulan III-2016, Bank Indonesia aktif menyelenggarakan berbagai edukasi publik dalam bentuk program pendidikan kebanksentralan di berbagai Universitas. Tema dan topik kuliah umum yang disampaikan sangat beragam. Seluruhnya terkait dengan fungsi dan tugas Bank Indonesia, antara lain bauran kebijakan nasional �skal-moneter-sektor riil, transformasi struktural, ekonomi regional, dan economic and spiritual leadership. Pada 31 Agustus-2 September 2016, Bank Indonesia bekerja sama dengan Lemhanas dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan program Economic Leadership for Regional Government Leader. Program ini sebagai perwujudan upaya Bank Indonesia ikut serta membentuk pemimpin ekonomi masa depan bangsa dan diikuti oleh kepala pemerintahan daerah.

Pada periode laporan juga diselenggarakan seminar internasional bertajuk “Economic Leadership E�ectiveness and Agility in The VUCA (Vulnerable, Uncertain, Complex dan Ambigue) World”. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan Economic Leaders (di Bank Indonesia, institusi/lembaga di Indonesia dan negara lain). Seminar ini dihadiri peserta dari perwakilan bank sentral di kawasan Asia, kementerian, lembaga pemerintah, BUMN, korporasi swasta, perbankan dan kalangan profesional.

Sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, Bank Indonesia kerap menjadi objek studi banding dan tempat belajar bagi bank sentral dari negara lain untuk mempelajari



Implementasi SKNBI Generasi II serta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

berbagai aspek terkait tugas dan fungsi Bank Indonesia. Selama triwulan III-2016, tercatat bank sentral yang mengunjungi Bank Indonesia adalah Bank of Egypt.

3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga InternasionalKegiatan Investor Relations Unit (IRU)

Sepanjang triwulan III-2016, Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia. Bentuk kegiatan tersebut antara lain investor brie�ng, investor conference call, dan pertemuan IRU korporasi. IRU juga secara rutin melakukan pengkinian data dan informasi ekonomi Indonesia melalui website IRU dalam upaya diseminasi informasi kepada stakeholders IRU (lembaga pemeringkat, investor, dan opinion maker).Upaya peningkatan persepsi positif perekonomian Indonesia juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwBI LN) baik di London, New York, Singapura, dan Tokyo.

Brie�ng kepada Investor Portofolio. Pada triwulan III-2016 RU telah melaksanakan investor brie�ng antara lain dengan RHB Securities, Barclays, Mitsubishi UFJ Trust and Banking, Citibank, dan Manulife.

Conference call dengan Investors. IRU juga telah melaksanakan investor conference call dengan tema “Indonesian Recent Economic Development and Policy Update, Q2-2016.” Konferensi jarak jauh ini menghadirkan narasumber dari Kementrian terkait

Forum Koordinasi Investor Relations (IR) Bank/Korporasi. Pada triwulan III/2016, IRU melaksanakan forum koordinasi untuk memberikan update perekonomian Indonesia dan respons kebijakan otoritas kepada unit IR industri perbankan dan korporasi. Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber dari K/L terkait.

Pertemuan Kantor Perwakilan BI Luar Negeri KPwBI LN dengan Investor. KPwBI LN juga melakukan sejumlah pertemuan, baik dengan investor maupun memfasilitasi pertemuan dengan lembaga pemeringkat dan mitra strategis lainnya. Selain itu, pada September 2016, Bank Indonesia menyelenggarakan Indonesian Day Seminar dengan tema “Risk & Return: Investing in Indonesia” di Singapura dan Investor Update Seminar di Osaka. Di bawah kerangka Global Investor Relations Unit (GIRU), KPwBI LN juga melaksanakan inisiasi kegiatan untuk mengelola persepsi positif ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut terpadu dengan mitra strategis di masing-masing wilayah kerja KPwBI LN, khususnya KBRI, KJRI, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), dan IIPC.

3.6. Program Strategis Bank Indonesia Dalam rangka mendukung visi Menuju Bank Indonesia menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, Bank Indonesia melakukan perubahan pada pelaksanaan proses bisnis dan aspek pendukung. Untuk itu, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI).

AFSBI mengusung 5 tema transformasi, yaitu; Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State of The Art Technology. Dengan lima tema itu, Bank Indonesia menerapkan program-program strategis sebagai langkah awal perubahan menuju BI 2024. Pelaksanaan transformasi dibagi menjadi dua fase utama, yakni Fase I, restructuring and enhancing (2014-2019) dan Fase II, shaping the end state (2019-2024).



Adapun perkembangan pelaksanaan 5 tema transformasi Program Strategis ini adalah sebagai berikut:

I. Policy Excellence

Pada fase I, restructuring and enhancing (2014-2019), Bank Indonesia memiliki tiga target utama. Pertama, memimpin dalam kebijakan moneter dan makroprudensial yang koordinatif di regional. Kedua, mampu memitigasi 10-20 jenis risiko sistemik dan �nancial imbalances. Ketiga, in�asi dan volatilitas nilai tukar yang rendah dan terkendali di regional.

Pada fase II, shaping the end state (2019 2024) memiliki beberapa tujuan. Pertama, menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional. Kedua, memiliki pendekatan balanced dalam menangani �nancial imbalances dengan menggunakan national dan �nancial regional balance sheet. Ketiga, memiliki in�asi dan volatilitas nilai tukar paling terkendali di regional.

Untuk mencapai Policy Excellence ini, masing-masing program memiliki fokus utama. Pertama, merumuskan dan memperkuat framework/kerangka kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebutuhan infrastruktur pendalaman pasar keuangan (PS 1, 26 dan 27). Kedua, mengembangkan pendekatan operasional dari kebijakan moneter (PS 2). Ketiga, pengembangan riset dan input pengambilan kebijakan. Keempat, memperkuat proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan (PS 3). Kelima, menyusun metodologi monitoring Stabilitas Sektor Keuangan yang e�sien dan efektif melalui regional dan national balance sheet serta �nancial imbalances (PS 4). Keenam, memperkuat posisi (stance) Bank Indonesia untuk pembahasan RUU terkait Bank Indonesia (fokus utama PS 28).

Terkait tema Policy Excellence, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan komunikasi Bank Indonesia21. PDG komunikasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi perumusan strategi komunikasi kebijakan kepada stakeholders eksternal. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan transparansi kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan upaya pengendalian moneter, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan operasi moneter22. Ketentuan ini diperkuat dengan ketentuan internal pelaksanaan Operasi Moneter23. Ketentuan ini menekankan pentingnya aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan operasi moneter tersebut. Good governance yang semakin baik akan berpengaruh kepada efektivitas operasi moneter sehingga transmisi kebijakan moneter dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bank Indonesia juga berupaya untuk meningkatan pengaruh suku bunga kebijakan. Hal itu dicerminkan melalui pemberlakuan BI 7-Day Repo Rate mulai 19 Agustus 2016 yang diatur dalam ketentuan Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Penguatan kerangka operasi moneter tersebut merupakan hal yang lazim di berbagai bank sentral dan merupakan praktik terbaik (best practice) internasional dalam pelaksanaan operasi moneter.

21 Peraturan Dewan Gubernur No. 18/13/PDG/2016 tentang Komunikasi Bank Indonesia.22 Peraturan Bank Indonesia No. 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter.23 Peraturan Dewan Gubernur No. 18/11/PDG/2016 tentang Pelaksanaan Operasi Moneter.



II. Outstanding Execution

Tema II ini dicanangkan untuk meningkatkan e�siensi, ketepatan waktu, dan kualitas proses kerja di Bank Indonesia. Tema ini mengusung 6 Program Strategis. Pertama, memperbaiki business continuity planning & disaster recovery (fokus utama PS 6). Kedua, pengelolaan manajemen risiko (fokus utama PS 9) untuk memastikan proses bisnis terus berjalan meski kondisi darurat dan meningkatkan tata kelola serta pengendalian risiko.

Ketiga, berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga surveillance sistem keuangan, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan center of excellence (fokus utama PS 5). Keempat, Bank Indonesia mencanangkan sentralisasi jaringan distribusi uang (fokus utama PS 8). Fokus utama ini untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman uang sehingga uang yang beredar di masyarakat kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan kualitas uang semakin baik.

Kelima, sentralisasi jaringan distribusi uang juga didukung dengan optimalisasi kapasitas percetakan uang untuk memenuhi kebutuhan uang secara kualitas dan kuantitas (fokus utama PS 7). Keenam, meningkatkan kerja sama KPwBI DN dan Departemen Regional untuk mengoptimalkan peran Bank Indonesia di daerah (fokus utama PS 10).

Hingga triwulan III-2016, bentuk nyata dari upaya pemenuhan kebutuhan dan kualitas uang adalah dengan pembukaan 7 titik distribusi di wilayah Indonesia terluar yakni Tabalong, Ruteng, Ende, Fak-fak, Tebing Tinggi, Bukit Tinggi, dan Pamekasan. Pembukaan titik distribusi merupakan kelanjutan pembukaan 9 titik distribusi pada triwulan II-2016. Penguatan kapasitas ini juga diperkuat dengan ketentuan Pelaksanaan Kas Titipan Bank Indonesia24. Dalam rangka menjaga keberlangsungan tugas Bank Indonesia apabila terjadi force majeur, Bank Indonesia tengah menyiapkan Business Resumption Site (BRS) dan Alternate Command Center (ACC). Hingga triwulan III-2016, Bank Indonesia sudah melakukan kajian mendalam yang menghasilkan rencana tindak lanjut penyediaan fasilitas tersebut secara bertahap.

III. Institutional Leadership

Penguatan peran Bank Indonesia sebagai inisiator atau pelopor terdepan pada suatu program telah mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal itu dicerminkan pada tema Institutional Leadership melalui pelaksanaan 6 Program Strategis. Pertama, penguatan strategi kebijakan internasional untuk mendukung kepentingan Bank Indonesia atau nasional dan meningkatkan kepemimpinan Bank Indonesia di kawasan (fokus utama PS 11). Kedua, protokol manajemen krisis termasuk Penguatan Koordinasi dengan OJK, Kemenkeu dan LPS serta instansi terkait (fokus utama PS 12).

Ketiga, pendalaman pasar keuangan (fokus utama PS 13). Keempat, pengembangan ekonomi syariah melalui koordinasi lintas institusi, inisiatif pendirian International Islamic Financial Services Board (IFSB), pengembangan kurikulum pesantren, modul ekonomi dan keuangan syariah, serta penyusunan ketentuan dan kerangka pengawasan Zakat dan Wakaf (fokus utama PS 14).

Kelima, Bank Indonesia mendorong program elektroni�kasi dan keuangan inklusif maupun instrumen pembayaran non-tunai antara lain uang elektronik, pengadopsian Electronic Data Capture (EDC), dan layanan keuangan digital (LKD) (fokus utama PS 15). Keenam, mengembangkan National Payment Gateway (NPG) dan Platform Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) sehingga nantinya terwujud interkoneksi dan interoperabilitas antarpenyelenggara instrumen (fokus utama PS 16).

24 SE No. 18/78/INTERN Perihal Kas Titipan Bank Indonesia.



Hingga triwulan III 2016, beberapa hal yang telah dihasilkan di antaranya pedoman pelaksanaan kebijakan internasional25 sebagai upaya mendukung perumusan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Untuk mendukung pengembangan pasar valuta asing yang bertujuan membentuk pasar keuangan yang likuid dan e�sien, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan: (i) Pasar Uang, (ii) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dan Pihak Asing, dan (iii) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.26

Sejalan dengan perkembangan �nancial technology, Bank Indonesia menetapkan sebuah PS baru (PS 29 Financial Technology) sebagai bentuk dedikasi untuk mengawal perkembangan tersebut. PS 29 merupakan bagian dari tema Institutional Leadership. Dalam program kerjanya, PS 29 akan menginisiasi pendirian FinTech O�ce untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap regulasi dan bentuk koordinasi yang sesuai untuk area keuangan berbasis teknologi.

IV. Motivated Organization

Untuk mendukung ketiga tema tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tema untuk meningkatkan keterampilan, kapabilitas, dan motivasi pegawai. Tema ini dilakukan dengan 6 Program Strategis yang berkaitan erat dengan area sumber daya manusia.

Untuk mencapai Motivated Organization, pengelolaan SDM di Bank Indonesia akan diperbaiki mulai dari jalur perekrutan (fokus utama PS 18), career path dan job grading (fokus utama PS 19), dan pengembangan kapabilitas pegawai dengan berbagai pendidikan (fokus utama PS 17). Selain itu, Bank Indonesia akan mengelompokkan pegawai bertalenta dan kepemimpinan yang mendukung (fokus utama PS 21) hingga manajemen kinerjanya (fokus utama PS 20). Selaras dengan itu, Bank Indonesia melakukan reorganisasi di seluruh satuan kerja sebagai wujud penguatan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral hasil rekomendasi AFSBI (fokus utama PS 22).

Sampai dengan triwulan III-2016, tema ini telah melaksanakan grand launching BI Institute pada 22 Agustus 2016 dengan mengundang tokoh prominen dari kalangan akademisi maupun praktisi. Ke depan, BI Institute diharapkan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran pegawai internal namun juga bagi stakeholders eksternal. Pada triwulan II-2016, Bank Indonesia menginisiasi kegiatan untuk stakeholders eksternal adalah pendidikan pemimpin daerah.

Secara organisasi, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan kerangka kerja (framework) manajemen jalur karier untuk mewujudkan kesesuaian antara keahlian, kecakapan, dan perilaku sumber daya manusia.27 Ketentuan internal akan diberlakukan sebagai upaya peningkatan pengelolaan sumber daya manusia di Bank Indonesia.

V. State of The Art Technology

Tema terakhir dalam transformasi ini menekankan kepada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mempercepat progres pencapaian visi dan misi Bank Indonesia yang dilaksanakan dengan 3 program strategis. Pertama, penguatan sistem informasi di Bank Indonesia dimulai dengan desain arsitektur informasi BI (fokus utama PS 24). Kedua, perbaikan pengelolaan operasional dan tata kelola sistem informasi (fokus utama PS

24 SE No. 18/80/INTERN Perihal Pedoman pelaksanaan kerja sama internasional.25 PBI No. 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, PBI No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara

Bank dan Pihak Asing, dan PBI No. 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.

26 Peraturan Dewan Gubernur No.18/12/PDG/2016 tentang Manajemen Jalur Karier Pegawai Bank Indonesia.



25). Ketiga, pemanfaatan Big Data dalam proses pengambilan keputusan di Moneter dan SSK (fokus utama PS 23).

Hingga triwulan III-2016, tema ini menguatkan tata kelola sistem informasi dengan penerbitan ketentuan pengelolaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Bank Indonesia.28 Pemanfaatan Big Data telah menghasilkan indeks properti dan ketenagakerjaan untuk pengambilan kebijakan di bidang moneter.

Pelaksanaan Komunikasi untuk Mendukung Program Strategis Bank Indonesia

Selama pelaksanaan program transformasi, Bank Indonesia melakukan program komunikasi terarah yang menjadi bagian dalam setiap program strategis. Komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari setiap program strategis.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia melakukan beberapa kegiatan komunikasi untuk memberikan pemahaman, terutama kepada pihak eksternal. Kegiatan itu antara lain :

1. Pada Juli 2016, Bank Indonesia mengadakan diskusi mengenai bisnis acquiring dan pendalaman aspek bisnis dan teknis Indonesia Payment Gateway (IPG) bersama dengan perwakilan perbankan dan pelaku di sistem pembayaran. Kegiatan ini sebagai upaya koordinasi dan komunikasi arah pengembangan NPG ke depan.

2. Pada 24 Agustus 2016, Bank Indonesia mensosialisasikan ketentuan Pasar Uang dan Market Code of Conduct (pedoman) pasar keuangan kepada industri dan perbankan. Dengan adanya sosialisasi, pelaku pasar diharapkan mendapatkan kejelasan mengenai berbagai hal di pasar uang. Langkah ini diharapkan akan mendorong semakin banyak pelaku pasar yang bertransaksi sekaligus meningkatkan instrumen pasar uang yang diterbitkan dan ditransaksikan. Kondisi itu akan didukung oleh infrastruktur pasar uang yang semakin lengkap dan andal, serta sumber daya manusia yang cakap dan baik.

3. Pada 9 September 2016, Bank Indonesia melaksanakan seminar Financial Market Deepening: The Way Forward for Indonesia dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Seminar ini menghadirkan pembicara dari lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia Bank, IMF, Konsultan SC-Malaysia, Korea Securities Depository, Asia Securities Industries and Financial Markets Association (ASIFMA), dan Oliver Wyman. Seminar ini memiliki dua agenda utama yakni membahas peran penting pendalaman pasar keuangan untuk pertumbuhan dan makroekonomi, serta sharing pengalaman dari negara-negara lain.

4. Pada 9 September 2016, Bank Indonesia juga menyelenggarakan high level meeting terkait pengembangan National Payment Gateway (NPG) dengan jajaran direksi industri switching. Pertemuan ini merupakan bagian dari sosialisasi rencana implementasi NPG.

28 SE No. 18/79/INTERN Perihal Pengelolaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Bank Indonesia.

BAB IV

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Pencapaian tujuan dan kinerja Bank Indonesia untuk mencapai visi Bank Indonesia 2024 tidak

dapat dilepaskan dari dukungan kapabilitas internal. Dalam menjalankan kewenangannya, Bank

Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam

penerapan berbagai perangkat manajemen strategi, audit intern, manajemen risiko, pengelolaan

keuangan, sistem informasi, aspek hukum, serta organisasi dan manajemen sumber daya.

RINGKASAN KAPABILITAS INTERNBANK INDONESIA TRIWULAN III-2016

1. Secara umum, pencapaian kinerja Bank Indonesia pada triwulan III-2016 mencapai target yang ditetapkan.

2. Secara BI-wide, Bank Indonesia telah mengimplementasikan manajemen risiko melalui pelaksanaan beberapa program kerja untuk memperkuat manajemen risiko, governance, dan pengendalian internal.

3. Per 30 September 2016, total aset/liabilitas per 30 September 2016 tercatat sebesar Rp1.964.498 miliar, meningkat 3,06% dibanding posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.906.194 miliar.

4. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelesaikan 3 pengembangan aplikasi, yaitu Sistem Keuangan Internal Bank Indonesia (BI-SOSA), sistem pembayaran elektronik pemerintah (BI-GeB), dan sistem penyusunan anggaran satuan kerja di Bank Indonesia (PPA).

5. Bank Indonesia telah mengimplementasikan pola kerja kantor modern (modern o�ce) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja.

6. Bank Indonesia mulai menyempurnakan ketentuan tentang pengembangan SDM. Ketentuan ini diselaraskan dengan manajemen jalur karier.

7. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada triwulan III-2016 meneruskan program yang telah dicanangkan pada triwulan I dan II-2016, antara lain program Indonesia Cerdas dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB IV Kapabilitas Intern Bank Indonesia


4.1. Tata Kelola (Governance)Untuk memastikan penerapan tata kelola (governance) dilakukan secara terarah, konsisten, dan terkoordinasi, implementasi governance dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Kerja Tata Kelola (governance framework) Bank Indonesia. Governance framework memuat lima elemen pokok, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Setiap elemen pokok dari governance framework tersebut dijabarkan dalam sekumpulan aturan umum tata kelola yang menetapkan standar praktik terbaik. Pengaturan tersebut memberikan panduan atas penerapan aspek-aspek tata kelola dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi, agar sejalan dengan prinsip tata kelola.

Sesuai prinsip tata kelola, pelaksanaan tugas Bank Indonesia berlandaskan pada 3 (tiga) prinsip, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tujuan penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia adalah untuk menghasilkan kredibilitas dengan mengedepankan pelaksanaan tugas secara efektif dan e�sien, memenuhi aturan perundang-undangan, memperhatikan standar praktik umum, dan berupaya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia.

Terkait dengan komitmen tata kelola, pada triwulan III-2016, menindaklanjuti kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bank Indonesia mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, kondusif, dan aman. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan komunikasi dan sosialisasi internal terkait kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia, dalam bentuk tatap muka maupun bentuk komunikasi melalui media internal lainnya.

Terkait dengan struktur tata kelola dan sebagai bentuk akuntabilitas, Bank Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR-RI dan Pemerintah. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang triwulan II-2016 kepada DPR-RI dan Pemerintah selaku stakeholders utama sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Selain kepada stakeholders tersebut, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada pengamat, media massa, akademisi, perguruan tinggi, dan lembaga negara terkait. Melengkapi laporan itu, Bank Indonesia telah menyampaikan penjelasan langsung terkait kebijakan dan kewenangannya kepada DPR-RI melalui rapat kerja.

Selain itu, bentuk akuntabilitas lainnya adalah pengawasan kegiatan operasional tertentu oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyusun tanggapan atas telaahan yang disampaikan oleh BSBI dengan posisi terakhir triwulan I-2016. Telaahan BSBI terdiri atas telaahan terhadap laporan keuangan Bank Indonesia, anggaran operasional dan investasi, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset.

Terkait dengan proses tata kelola, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia tengah mempersiapkan penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan di Bank Indonesia. Melalui penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan pelaksanaan tugas di Bank Indonesia semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang sesuai dan patut.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, Bank Indonesia juga berusaha untuk menyelenggarakan sistem kearsipan berkualitas guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik, dan terpercaya, sekaligus menjamin perlindungan kepentingan lembaga. Manajemen Dokumen Bank Indonesia (MDBI) menjadi tulang punggung manajemen, bukti akuntabilitas kinerja, dan alat bukti yang sah. Selama ini, peran dan fungsi MDBI telah teruji keandalannya.



Penyelenggaraan kearsipan Bank Indonesia telah mendapatkan serti�kasi ISO 30301–Management Records System dan ISO 15489– Records Management. Bank Indonesia merupakan organisasi pertama di Indonesia yang memperoleh serti�kasi ISO 30301 (Maret 2015) dari Badan Serti�kasi Internasional – Technischer Uberwachungs Verein (TUV SUD). Satuan-satuan kerja di Bank Indonesia juga berhasil menerapkan ISO 15489 – Records Management yang merupakan standarisasi penerapan kebijakan dan sistem pengelolaan dokumen.

Terhadap hasil tatakelola, guna memberikan umpan balik terhadap penerapan tata kelola di Bank Indonesia dan sebagai upaya perbaikan ke depan, Bank Indonesia secara berkala (triwulan II dan triwulan IV) melakukan survei tingkat keyakinan stakeholders terhadap implementasi tata kelola Bank Indonesia. Responden survei mencakup seluruh pemangku kepentingan Bank Indonesia yakni anggota parlemen, lembaga negara, auditor, pengamat dan akademisi, kalangan pengusaha, jurnalis, dan masyarakat umum.

Selain penilaian oleh pihak eksternal di dalam metode survei, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia mulai menyusun roadmap penguatan tata kelola dibantu oleh ahli dari luar (external expert), berdasarkan metodologi yang objektif dan selaras dengan praktik-praktik terbaik. Penyusunan roadmap ini tetap mempertimbangkan karakteristik Bank Indonesia sebagai lembaga publik.

Penyusunan roadmap diawali dengan beberapa kegiatan. Pertama, pengembangan pedoman pelaksanaan asesmen yang meliputi pendekatan, metodologi, kriteria, dan kuesioner. Kedua, pelaksanaan asesmen tata kelola Bank Indonesia sesuai pedoman yang telah dikembangkan. Ketiga, identi�kasi gap dan merekomendasikan penyempurnaan tata kelola Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kerangka kerja dan praktik good corporate governance yang umum berlaku. Berdasarkan identi�kasi gap dimaksud akan tersusun roadmap penguatan governance Bank Indonesia dalam jangka pendek-menengah-panjang.

Hasil dari penerapan tata kelola di Bank Indonesia juga mendapatkan apresiasi positif. Pada triwulan III-2016, Unit Kearsipan Bank Indonesia meraih Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Award sebagai Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Bank Indonesia mampu menyelenggarakan kearsipan yang unggul sesuai standar nasional dan internasional secara konsisten dan berkesinambungan. Bank Indonesia menyadari sistem kearsipan yang baik dapat mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas sekaligus mendukung internalisasi nilai-nilais trategis Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk selalu konsisten menjaga kualitas penyelenggaraan kearsipan dan meningkatkan tata kelola lembaga publik yang baik (Good Public Governance).

4.2. Manajemen Strategis dan KinerjaDengan ditetapkan Visi Bank Indonesia 2024 pada tahun 2014 yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian in�asi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, sejak tahun 2014 Bank Indonesia mencanangkan program transformasi dengan menyusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024. AFSBI disusun untuk meningkatan kekuatan dan kecekatan Bank Indonesia dalam menghadapi implikasi dinamika perubahan dan tantangan jangka menengah panjang terutama di bidang moneter, keuangan, dan perekomonian baik global, regional, dan nasional. Selain itu, AFSBI juga dimaksudkan untuk mempersiapkan fungsi strategis dan kapabilitas Bank Indonesia baru yang maju, kuat, berorientasi ke depan menghasilkan kebijakan terbaik dan merujuk pada praktek-praktek yang terbaik. (Gambar 4.1)



Dalam AFSBI dilakukan penguatan terkait pelaksanaan fungsi utama Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial (SSK), sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah serta strategic enablers menuju bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.

Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia merupakan gambaran Bank Indonesia di tahun 2024 yang dicapai melalui strategi:

1. Memperkuat Fungsi Utama Bank Indonesia untuk mencapai (a) kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten, (b) kebijakan makroprudensial yang kredibel, proaktif dan surveillance yang kuat dan teruji, serta (c) kebijakan, pengawasan, dan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang yang kredibel dan proaktif;

2. Proaktif dalam memelopori kerja sama dan kolaborasi di fungsi utama Bank Indonesia dengan stakeholder terkait;

3. Memperkuat strategic enabler yang mencakup aspek legal, Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Informasi (SI), governance, manajemen risiko dan pengendalian intern, perencanaan strategis, anggaran dan manajemen kinerja.

Upaya mewujudkan Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia melalui Program Transformasi Bank Indonesia diimplementasikan selaras dengan proses manajemen strategis dan manajemen kinerja Bank Indonesia yang dilakukan melalui Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK-BI). SPAMK-BI mencakup kegiatan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi arah strategis Bank Indonesia, yang disusun secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan pada triwulan III-2016 antara lain:

a. Bank Indonesia melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program strategis di seluruh satuan kerja melalui pelaksanaan review secara reguler setiap bulan. Review tersebut untuk mencari alternatif solusi terhadap berbagai

Gambar 4.1

VISIMenjadi lembaga bank sentral yang

kradibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilaistrategis yang dimiliki serta pencapaian in�asi yang rendah

dan nilai tukar yang stabil

MISI Stabilitas nilai rupiah; Sistem keuangan yang efektif dan e�sien; Sistem Pembayaran yang aman,e�sien, lancar; Organisasi dan SDM BI yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja

1. Memperkuat Fungsi Utama

Kebijakan moneter yang kredibeldan konsisten

Kebijakan Mankroprudensial yangkredibel, proaktif dan surveilance

yang kuat dan teruji

Kebijakan, pengawasan,serta penyelenggaraansistem pembayaran dan

pengelolaan uang yang kredibel &proaktif

2. Proaktif dalam mempelopori kerjasama dan kolaborasi(fokus sesuai setiap fungsi utama)

3. Memperkuat Strategic Enablers:Mandat yang jelas, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja



permasalahan yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mendorong pencapaian kinerja secara optimal dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi program kerja utama satuan kerja.

b. Bank Indonesia memantau realisasi anggaran program kerja utama satuan kerja untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran sesuai dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). Proses pemantauan tersebut juga untuk memastikan bahwa strategi yang telah disusun dapat dilaksanakan secara tepat, terukur dan terfokus sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan akhir Bank Indonesia.

c. Bank Indonesia sedang mempersiapkan penyusunan kontrak kinerja satuan kerja untuk tahun 2017. Penyusunan kontrak kinerja satuan kerja merupakan proses cascading dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2017 ke IKU satuan kerja. Kontrak kinerja satuan kerja disusun berdasarkan diskusi dengan seluruh satuan kerja dan disetujui oleh Anggota Dewan Gubernur yang membidangi. Kontrak kinerja merupakan komitmen Pemimpin Satuan Kerja kepada Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas yang menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja satuan kerja di akhir tahun.

4.3. Manajemen RisikoManajemen risiko di Bank Indonesia dibentuk untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. Sesuai dengan dasar pembentukan tersebut, tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan telah sesuai dengan tata kelola (governance) yang baik serta memperoleh hasil yang optimal sehingga berdampak positif terhadap kinerja, kesinambungan keuangan, dan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Sebagai dasar penerapan yang baku dan konsisten serta sesuai dengan praktik terbaik di industri, implementasi manajemen risiko di Bank Indonesia mengacu pada kerangka kerja Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI). Kerangka kerja ini disusun dengan mengadaptasi Enterprise Risk Management - Integrated Framework yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Berdasarkan kerangka tersebut, proses manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan delapan komponen MRBI yaitu Lingkungan Internal, Penetapan Tujuan, Identi�kasi Risiko, Asesmen Risiko, Respons Risiko, Kegiatan Pengendalian Risiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Risiko.

Untuk menjamin tercapainya manajemen risiko yang terintegrasi dan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia, maka pelaksanaan MRBI melibatkan seluruh tingkatan organisasi baik di level Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Forum Manajemen Risiko, dan satuan kerja. Selanjutnya, untuk meningkatkan tata kelola (governance) manajemen risiko, pelaksanaan MRBI di level satuan kerja dibagi kedalam tiga lini pengendalian.

Ketiga lini pengendalian itu adalah: (1) satuan kerja yang melaksanakan proses bisnis sebagai pemilik risiko (risk owner), (2) satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan risiko sebagai fungsi manajemen risiko independen, dan (3) satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai independent reviewer dan assurance proses manajemen risiko. Dengan melibatkan seluruh satuan kerja, pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko lembaga dalam rangka mewujudkan Bank Indonesia sebagai organisasi berbasis risiko.



Secara BI-wide, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah mengimplementasikan manajemen risiko melalui pelaksanaan beberapa program kerja untuk memperkuat manajemen risiko, governance, dan pengendalian internal. Pada triwulan III-2016, telah diselenggarakan Forum Tahunan Manajemen Risiko Bank Indonesia yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, workshop penguatan fungsi Internal Control O�cer (ICO)1, dan �nalisasi rencana bisnis penguatan Departemen Manajemen Risiko. Bank Indonesia juga telah melaksanakan asesmen risiko terhadap seluruh materi Rapat Dewan Gubernur maupun kegiatan fasilitasi dan konsultasi manajemen risiko di seluruh satuan kerja.

Dalam aspek sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia merasakan semakin pentingnya peran manajemen risiko khususnya pada pengelolaan uang Rupiah, pengadaan strategis, dan penyediaan infrastruktur TI pendukung di bidang sistem pembayaran. Mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terus dievaluasi dan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga dapat menurunkan level risiko.

Dalam bidang manajemen risiko pengelolaan moneter, risiko sepanjang triwulan III-2016 relatif terkendali. Hal ini didukung dengan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat sebagai dampak perilaku pasar yang cenderung risk on dibandingkan periode sebelumnya. Volatilitas nilai tukar Rupiah menurun seiring dengan upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga nilai tukar Rupiah di level fundamentalnya.

Kegiatan manajemen risiko pengelolaan moneter mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pemantauan kepatuhan dilakukan dengan monitoring kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan operasi moneter dan ketentuan yang berlaku. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh transaksi operasi moneter, baik dalam Rupiah maupun valas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemantauan terhadap pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang bertujuan untuk meminimalkan munculnya risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Dalam hal ini, pembelian SBN di pasar sekunder tersebut telah dilakukan atas dasar limit dan ketentuan yang berlaku.

c. Untuk mengantisipasi risiko pasar, pemantauan portofolio SBN BI dilakukan melalui monitoring marked-to-market (MTM), value at risk (VaR), dan durasi seri SBN yang dimiliki Bank Indonesia.

d. Monitoring terkait kegiatan intervensi spot jual dan beli valuta asing (valas) dilakukan untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Pelaksanaan transaksi valas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Asesmen dan pemantauan terhadap operasi moneter rupiah dan valas dilakukan untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter. Asesmen risiko juga diberikan untuk meminimalkan risiko kebijakan dan risiko reputasi sehubungan dengan rencana implementasi reformulasi kebijakan moneter Bank Indonesia.

Dalam bidang manajemen risiko pengelolaan devisa, risiko keuangan maupun risiko operasional secara umum terkendali dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan manajemen risiko pengelolaan devisa dilakukan terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Terkait hal itu, sepanjang triwulan III-2016, Bank Indonesia melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1 Melakukan pengendalian risiko secara lebih dini di level satuan kerja. Dengan demikian, mitigasi risiko dan upaya perbaikan dapat dilakukan secara cepat.



a. Manajemen risiko pasar: Pemantauan risiko dilakukan terhadap berbagai indikator maupun sentimen di pasar keuangan global untuk mengantisipasi potensi peningkatan volatilitas terutama nilai tukar dan suku bunga. Sementara itu, mitigasi risiko dilakukan melalui penetapan batasan-batasan eksposur risiko pasar. Volatilitas mata uang negara DM dan EM relatif stabil dan mengalami penurunan, namun beberapa mata uang di kawasan Amerika Latin yang masih berada di level tinggi dipengaruhi sentimen harga minyak dan pemilu AS. Sementara itu, volatilitas suku bunga di kawasan Eropa dipengaruhi ekspektasi bahwa ECB tidak akan mengubah kebijakan moneter dalam jangka menengah.

b. Manajemen risiko kredit: Pemantauan risiko dilakukan secara ketat terhadap berbagai indikator perekonomian dan keuangan, baik secara global maupun per emiten atau counterparty. Sementara itu, mitigasi risiko dilakukan melalui penetapan batasan-batasan eksposur risiko kredit yang meliputi risiko gagal bayar (default) dan penurunan peringkat kredit (credit rating downgrade). Pada triwulan III-2016, risiko kredit relatif terjaga meskipun terdapat peningkatan risiko yang ditunjukkan dengan adanya beberapa credit event negatif seperti revisi outlook Australia dan Meksiko, serta perbankan di Inggris, Australia, dan Jerman.

c. Manajemen risiko likuiditas: Pemantauan risiko dilakukan terhadap berbagai indikator maupun sentimen di pasar keuangan global, khususnya yang mempengaruhi likuiditas aset-aset yang menjadi portofolio cadangan devisa. Sementara itu, mitigasi risiko dilakukan dengan penetapan batasan-batasan eksposur risiko likuiditas, yaitu meliputi risiko asset-liability mismatch dan risiko liquidity shrinkage. Sepanjang triwulan III-2016, risiko likuiditas relatif menurun sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan komposisi aset likuid (High Quality Liquid Asset / HQLA).

d. Manajemen risiko operasional: Pemantauan risiko dilakukan terhadap berbagai gangguan dalam proses bisnis pengelolaan devisa yang disebabkan oleh faktor manusia, kelemahan prosedur, kegagalan sistem dan infrastruktur, serta faktor eksternal lainnya. Mitigasi risiko dilakukan melalui penetapan batasan-batasan eksposur risiko operasional, penyempurnaan prosedur dan penguatan pengawasan internal oleh ICO. Sepanjang triwulan III-2016, pro�l risiko operasional pengelolaan devisa dapat terkendali dan relatif rendah.

Dalam bidang manajemen keberlangsungan tugas, kegiatan yang dilakukan pada triwulan III-2016 difokuskan pada penguatan infrastruktur Business Resumption Site (BRS) dan Alternate Command Center (ACC) jangka pendek.

Berdasarkan pemantauan terhadap risiko operasional, selama triwulan III-2016, terdapat beberapa gangguan terhadap aplikasi pendukung sistem pembayaran dan operasi moneter. Namun demikian, contingency plan dan mitigasi risiko telah dijalankan untuk mengatasi gangguan tersebut sehingga kegiatan pelayanan kepada stakeholders dapat berjalan secara normal seperti semula.

Bank Indonesia telah melakukan upaya mitigasi risiko antara lain penambahan monitoring tools pada aplikasi operasi moneter dan sistem pembayaran, perbaikan sistem dan jaringan, serta optimalisasi infrastruktur pendukung untuk menanggulangi kekurangan pasokan listrik. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa menerapkan siklus manajemen Plan-Do-Check-Act (PDCA) untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada stakeholders.



4.4. Audit InternalFungsi Audit Intern di Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian melalui kegiatan audit dan konsultansi dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsi audit, Bank Indonesia melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) yang memprioritaskan audit pada proses bisnis yang berisiko tinggi dengan frekuensi audit setiap tahun. Pelaksanaan Audit intern pada Triwulan III-2016 mencakup proses bisnis di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri yang didasarkan pada Rencana Audit Tahunan.

Sampai dengan akhir Triwulan III-2016, telah dilaksanakan kegiatan audit atas 32 satuan kerja. Seluruh tindak lanjut hasil audit dapat diselesaikan satuan kerja sesuai dengan komitmen yang disepakati bersama. Berbagai hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi lesson learned dalam meningkatkan pengendalian. Hal ini memberikan keyakinan bahwa tata kelola dan pengendalian di Bank Indonesia berjalan efektif.

Fungsi konsultansi secara natural dilaksanakan bersamaan dengan audit yaitu pada saat proses diskusi antara auditor-auditee atas ditemukannya pengendalian yang kurang. Selain itu, pada Triwulan III-2016, dilakukan fungsi konsultansi lainnya yaitu pemberian advis kepada satuan kerja dan tanggapan atas topik yang dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur. Seluruh konsultansi yang diberikan terbatas pada aspek tata kelola dan kepatuhan pada ketentuan (compliance), bukan pada substansi. Beberapa topik konsultansi pemberian advis tersebut, antara lain terkait dengan penyusunan standarisasi aktivitas procurement dan evaluasi ketentuan pengadaan, aspek pengawasan atas kegiatan kas titipan, rencana pelaksanaan asesmen governance Bank Indonesia dan strategi layanan penukaran uang rupiah.

Dalam rangka penguatan pengendalian di Bank Indonesia, dilanjutkan kerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko (second line of defence) untuk mengembangkan aplikasi audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi. Selain itu, dalam rangka penguatan governance di Bank Indonesia, tengah disusun blue print GRC (Governance, Risk and Compliance).

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pasca pembentukan Internal Control O�cer (ICO) di setiap satuan kerja (�rst line of defense), terdapat helpdesk dalam memberikan panduan pelaksanaan pemantauan kegiatan di satuan kerja kepada ICO satuan kerja. Selain itu, dilakukan juga evaluasi implementasi fungsi ICO dan memberikan pembekalan kepada ICO satker terkait dengan sistem pengendalian intern.

Dalam rangka memperkuat tata kelola Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki Whistle Blowing System (WBS) yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari intern pegawai Bank Indonesia dan masyarakat atas dugaan pelanggaran peraturan Kode Etik dan Disiplin oleh pegawai Bank Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan WBS yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015, telah dilakukan evaluasi dan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media komunikasi pegawai yang tersedia di Bank Indonesia.

Selain tugas-tugas di atas, Bank Indonesia juga memfasilitasi pemeriksaan BPK-RI terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Semester I Tahun 2016 di Kantor Pusat dan beberapa KPw DN, serta pemantauan temuan audit BPK-RI dan tindak lanjut penyelesaiannya.



Untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit intern, setiap semester kegiatan internal audit maupun aktivitas pendukung lainnya senantiasa dilakukan evaluasi oleh internal BI, dan selambat-lambatnya 5 tahunan dilakukan asesmen oleh asesor eksternal profesional. Selama Triwulan III-2016, telah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil asesmen internal periodik semester I-2016 dan dilakukan persiapan pelaksanaan asesmen internal periodik untuk semester II-2016. Selain itu, peningkatan kompetensi, keterampilan dan serti�kasi auditor intern secara terus menerus dan terprogram dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme auditor intern.

4.5. Keuangan InternalKebijakan di bidang manajemen keuangan ditujukan untuk meningkatkan good governance dan memelihara keberlanjutan atau sustainabilitas keuangan Bank Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengedaran uang, serta bidang stabilitas sistem keuangan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja. Pada triwulan III-2016, pencapaian kinerja di bidang manajemen keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2017 telah dilakukan melalui proses yang govern dimulai dengan Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia, dan disusun dengan asumsi yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Rencana ATBI Anggaran Operasional Tahun 2017 disampaikan kepada DPR RI pada 15 Agustus 2016 guna memperoleh persetujuan.

2. Untuk memperkuat sistem informasi akuntansi, Bank Indonesia tengah mengembangkan 3 aplikasi Commercial O� The Shelf (COTS) sebagai pendukung Sistem Keuangan Bank Indonesia (SKBI). Sistem ini terdiri atas Enterprise Resource Planning dan Human Resource Information System (ERP & HRIS), Core Banking System (CBS), dan Front-Middle-Back O�ce Treasury (FOMOBO). Pengembangan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan e�siensi proses bisnis, meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan akuntansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh manajemen Bank Indonesia. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelesaikan skenario Proof of Concept (PoC) dalam rangka pengadaan 3 aplikasi COTS dan penyesuaian dokumen Business Blueprint.

3. Sebagai prerequisite dari pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia, telah dilakukan penyempurnaan rancangan Chart Of Account (COA) Bank Indonesia. Penyempurnaan COA dilakukan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan bisnis dan informasi terkini guna mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang keuangan.

4. Penguatan penerapan capital budgeting dilakukan secara berkelanjutan. Sampai dengan triwulan III-2016, telah dilakukan asesmen penilaian atas usulan Rencana Investasi Bank Indonesia 2017 yang bernilai besar (>Rp10 miliar) melalui analisis capital budgeting dalam Forum Koordinasi Rencana Investasi (FKRI) untuk menentukan kelayakan usulan rencana investasi tersebut.

5. Pelaksanaan tugas dan pencapaian di bidang perpajakan mencakup hal-hal sebagai berikut:



a. Sebagai bentuk pengakuan governance pengelolaan pajak, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 248/WPJ.19/2015.

b. Pada tanggal 5 April 2016, Bank Indonesia mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Wajib Pajak yang patuh dan berkontribusi signi�kan terhadap penerimaan pajak 2015.

Secara umum, kondisi dan kinerja keuangan Bank Indonesia pada triwulan III-2016 sebagai berikut:

1. Total aset/liabilitas per 30 September 2016 tercatat sebesar Rp1.964.498 miliar, meningkat 3,06% dibanding posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.906.194 miliar. Unsur utama aset Bank Indonesia adalah surat berharga dan tagihan dalam valuta asing, yakni sebesar 72,96% dari total aset. Sementara, unsur utama liabilitas adalah uang dalam peredaran dan giro bank, masing-masing sebesar 28,67% dan 18,08% dari total liabilitas.

2. Pada periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2016, Bank Indonesia mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp20.504 miliar atau 24,90% dari surplus sebelum pajak 2015. Surplus tersebut diperoleh dari penghasilan sebesar Rp47.448miliar dikurangi beban sebesar Rp26.984 miliar. Penghasilan terbesar berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter sebesar Rp47.014 miliar (99,00% dari total penghasilan). Sementara itu, bagian terbesar beban Bank Indonesia berasal dari beban pelaksanaan kebijakan moneter sebesar Rp15.826 miliar (58,65% dari total beban). Surplus Bank Indonesia sampai dengan akhir 2016 diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2015. Hal ini disebabkan pengaruh dari kondisi nilai tukar Rupiah.

3. Rasio Modal Bank Indonesia per 30 September 2016 tercatat sebesar 10,08. Dalam hal rasio modal, Bank Indonesia sampai dengan akhir 2016 mencapai lebih dari 10%, maka akan dilakukan penyetoran sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Dengan posisi rasio modal tersebut, perkiraan surplus yang menjadi bagian Pemerintah adalah sebesar Rp1,3 triliun.

4. Sampai dengan triwulan III-2016, realisasi anggaran penerimaan adalah sebesar Rp47.371 miliar (68,00% dari rencana), sementara, realisasi anggaran pengeluaran adalah sebesar Rp26.413 miliar (71,32% dari total rencana).

4.6. Sistem InformasiPada 2016, dukungan Sistem Informasi (SI) difokuskan pada kelanjutan Program Transformasi Bank Indonesia sejalan dengan menetapkan Information System-Enterprise Architecture (IS-EA) 2015–2024. Program transformasi tersebut untuk mewujudkan Sistem Informasi yang andal dan berkualitas, sekaligus menerapkan teknologi terkini sesuai dengan praktik terbaik internasional (international best practice) dalam mendukung organisasi yang berkinerja tinggi (high performance organization).

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan Sistem Informasi (SI). Hal itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas maupun kapabilitas infrastruktur sistem informasi dan pengelolaan data center yang memenuhi international best practice. Semua langkah itu untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Sistem Informasi bagi stakeholders.



Untuk mewujudkan transformasi SI, Bank Indonesia mengusung tema “State of the art technology” yang meliputi 3 Program Strategis (PS). Pertama, penerapan teknologi big data guna mendukung proses pengambilan keputusan. Kedua, penyusunan IS-EA dan implementasi proyek SI strategis. Ketiga, perbaikan tata kelola (governance) SI.

Terkait dengan kegiatan perbaikan tata kelola SI, sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai Sistem Informasi Bank Indonesia2. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan sistem informasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kelancaran pelaksanaan Tugas Bank Indonesia, yang meliputi Tata Kelola SI dan Pengelolaan SI.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan internal. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Pengelolaan Proyek Pengembangan Aplikasi dan mengenai Pengelolaan Arsitektur Enterprise (AE)3. Ketentuan ini bertujuan untuk:

a. Mendukung terciptanya aplikasi yang andal dan berkualitas dan meningkatkan pengendalian dalam penyusunan dan pengubahan AE;

b. Memastikan kepatuhan AE terhadap standar internal dan eksternal maupun regulasi yang berlaku;

c. Mendukung pengelolaan AE yang efektif dan meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas peran dan wewenang dalam pengelolaan AE.

Pada triwulan ini, Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap penyedia produk Commercial of The Shelf (COTS) untuk kebutuhan pengembangan sistem Big Data.

Terkait data center, saat ini tengah dilakukan kegiatan perancangan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) berstandar internasional. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ketersediaan layanan SI. Di samping itu, Bank Indonesia juga tengah melaksanakan migrasi aplikasi yang bersifat multiyears.

Dukungan SI dalam proses pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dalam setiap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas data yang mendukung proses pengambilan keputusan pada sektor moneter, pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelesaikan 3 pengembangan aplikasi, antara lain untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait pemantauan Laporan Harian Bank Umum (LHBU), pengelolaan utang dan analisis keuangan negara (DMFAS), dan pelaporan hasil survei terintegrasi untuk kebutuhan survei konsumen.

Pada sektor Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), dukungan SI ditujukan untuk mendukung pengawasan SSK dan makroprudensial melalui pemanfaatan data laporan dan statistik perbankan yang komprehensif. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyempurnakan aplikasi pengelolaan giro wajib minimum (GWM) bank yang disesuaikan dengan perubahan aturan terkait kecukupan modal minimum bank terkini. Terkait dengan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi pengembangan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dukungan SI terhadap sektor Sistem Pembayaran (SP) dilakukan melalui pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai maupun tunai. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelesaikan 3 pengembangan aplikasi.

2 Peraturan Dewan Gubernur No. 18/10/PDG/2016 mengenai Sistem Informasi Bank Indonesia. 3 Surat Edaran Intern No. 18/71/INTERN Perihal Pengelolaan Proyek Pengembangan Aplikasi dan mengenai Pengelolaan Arsitektur

Enterprise.



Pertama, pengembangan Sistem Keuangan Internal Bank Indonesia (BI-SOSA). Kedua, pengembangan sistem pembayaran elektronik pemerintah (BI-GeB) guna memfasilitasi transaksi keuangan pemerintah dan menjaga keandalan layanan sistem aplikasi tersebut. Ketiga, pengembangan sistem penyusunan anggaran satuan kerja di Bank Indonesia (PPA).

Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan dan kualitas layanan BI-RTGS, Sistem Kliring Nasional, dan BI-ETP. Semua sistem itu untuk mendukung optimalnya sistem pembayaran non-tunai.

Dukungan SI terhadap pengembangan sistem otomasi menuju sistem yang lebih paperless juga dilakukan pada sektor Manajemen Internal. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan e�siensi tata kelola Bank Indonesia. Upaya peningkatan e�siensi juga telah dilakukan pada proses pengadaan secara online melalui Bank Indonesia Sistem Procurement.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan pengembangan sistem pengelolaan kehadiran dan lembur pegawai (BI-SIKAP), pengembangan aplikasi perpajakan internal (BIJAK), dan pemeliharaan pada sistem pengelolaan informasi kepegawaian eksisting (SIMASDAM). Saat ini, Bank Indonesia sedang mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia secara terintegrasi yang meliputi proses talent pegawai, perencanaan karir, pengembangan kompetensi dan proses rekrutmen. Pengembangan sistem informasi SDM ini untuk mendukung transformasi Bank Indonesia.

4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia

Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) mengamanatkan penyempurnaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia (OSBI). Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah membentuk satuan kerja Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman (DOTP). Keberadaan DOTP bertujuan untuk memperkuat tata kelola (governance) dalam kantor pendukung (back o�ce) operasional tresuri dan operasional pinjaman maupun transaksi pemerintah dan pihak eksternal strategis lainnya dengan Bank Indonesia. Pembentukan DOTP ini merupakan bagian dari rencana penataan dan sentralisasi fungsi operasional yang sebelumnya tersebar di berbagai satker. Pembentukan DOTP ini juga sebagai dalam rangka meningkatkan checks and balances antara back o�ce dengan fornt dan middle o�ce dalam pengendalian moneter dan devisa.

Di samping itu, Bank Indonesia menyempurnakan organisasi satuan kerja Departemen Regional (DR) dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN). Penyempurnaan ini yakni pengintegrasian Departemen Regional menjadi 3 satuan kerja dan rencana pembentukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Utara yang mulai beroperasi pada 2017.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan pola kerja kantor modern (modern o�ce) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja. Untuk itu, Bank Indonesia membentuk Satuan Layanan dan Administrasi (SLA), jabatan Performance Manager (PM) dan jabatan Internal Control O�cer (ICO) di setiap satuan kerja. Pembentukan satuan dan jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi kinerja, dan pengendalian internal satuan kerja.



4.7.2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan tugasnya dengan baik, Bank Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas dan memilki integritas yang baik. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusianya, baik dalam pemenuhan, pengembangan, manajemen Kinerja, dan manajemen jalur karir pegawai.

a. Pemenuhan Pegawai

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia melakukan pemenuhan internal pegawai melalui mutasi. Proses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia juga dilakukan melalui rekrutmen eksternal. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah memenuhi kebutuhan pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) dengan keahlian di bidang sistem informasi, pengolahan data, pengamanan, analis, sekretaris, dan staf.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia mulai melakukan proses rekrutmen untuk pegawai pendidikan calon pegawai muda/program kader pimpinan (PCPM) dan staf. Dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi, Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga rekrutmen independen/recruitment specialist.

b. Pengembangan Pegawai

Pengembangan SDM merupakan salah satu pilar utama dari Arsitektur MSDM Bank Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan visi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia khususnya dalam menghasilkan pegawai yang kompetitif, produktif, dan memiliki kepemimpinan (leadership) yang mumpuni sesuai dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Pengembangan SDM tersebut diwujudkan melalui penguatan 3 aspek kompetensi yaitu leadership, general management, dan substansi (technical knowledge).

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia sedang mempersiapkan ketentuan tentang pengembangan SDM . Ketentuan ini diselaraskan dengan manajemen jalur karir yang mengacu pada prinsip terfokus, terencana, efektif, dan sistematis.

Sebagaimana periode sebelumnya, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang meliputi 6 area pengembangan. Keenam area itu adalah (1) On Boarding; (2) Leadership Development Program (LDP); (3) Competency Development Program (CDP); (4) Career Transition Program; (5) Program Tugas Belajar (PTB); dan (6) Attachment/Technical Assistance and Assignment Program.

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melaksanakan Program Pengembangan SDM-BI sebagai berikut:

1) Leadership Development Program (LDP) merupakan program pembekalan pegawai yang terkait dengan kepemimpinan (leadership) sesuai dengan sektor penempatan dan jabatannya. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Program Kepemimpinan Bank Indonesia (PKBI) Dasar yakni Program pembekalan bagi pegawai yang promosi dari level asisten manajer ke manajer. Bank Indonesia juga menyelenggarakan PKBI Menengah bagi pegawai promosi dari level manajer ke asisten direktur.

2) Competency Development Program (CDP) merupakan program pembekalan pegawai yang terkait dengan kompetensi teknis dan manajerial sesuai dengan sektor penempatan dan jabatannya. Sampai dengan triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 150 In-House Training (IHT) dengan rincian 105 program serti kasi dan 45 program non-serti�kasi. Career Transition Program (CTP)



merupakan pembekalan kepada pegawai yang mendapatkan penugasan khusus dan yang memasuki masa purnabakti. Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia menyelenggarakan 6 kali program pembekalan masa persiapan pensiun (MPP). Program ini bertujuan untuk membekali pegawai agar dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam memasuki masa purnabakti;

3) Program Tugas Belajar (PTB) merupakan program pendidikan formal atas beasiswa penuh Bank Indonesia atau pihak lain yang diberikan kepada pegawai Bank Indonesia untuk jenjang pendidikan Master (S2) dan Doktor (S3). PTB terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu PTB Dalam Negeri (PTB-DN), PTB Luar Negeri (PTB-LN), PTB Dual Degree (PTB-DD), dan PTB Atas Inisiatif Sendiri (PTB-AIS).

4) Attachment/Technical Assistance and Assignment Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai. Pada triwulan III-2016, tercatat pegawai yang mengikuti Assignment Program. Penugasan ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Staf Presiden RI, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), dan Dana Moneter Internasional (IMF).

c. Manajemen Kinerja Pegawai Bank Indonesia

Pada 2016, evaluasi dan implementasi dari hasil penyempurnaan sistem manajemen kinerja pegawai berfokus pada penyempurnaan pedoman pelaksanaan, penguatan kapabilitas, dan perubahan pola pikir pegawai tentang manajemen kinerja pegawai Bank Indonesia agar lebih objektif dan berorientasi terhadap umpan balik (feedback). Pada triwulan III–2016, Bank Indonesia telah mengevaluasi kinerja dan dialog kinerja pegawai tengah periode. Kedua pihak juga melakukan dialog kinerja untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu ditingkatkan di periode selanjutnya. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pelatihan manajemen kinerja pegawai secara intens terhadap para line manager dan performance manager di seluruh satker.

d. Manajemen Jalur Karir

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia, sumber daya manusia Bank Indonesia harus kompetitif, produktif, dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia memandang perlu adanya manajemen jalur karir yang komprehensif. Sejalan dengan hal itu, pada triwulan III-2016 Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan Manajemen Jalur Karir Pegawai Bank Indonesia4.

Manajemen Jalur Karir memiliki beberapa bertujuan. Pertama, memastikan ketersediaan pegawai yang memiliki kompetensi dan skills set sesuai tuntutan jabatan pada setiap Job Family dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi. Kedua, memelihara motivasi pegawai dan mengelola karir secara optimal dan efektif. Ketiga, memberikan panduan bagi line manager dan pegawai untuk merencanakan pergerakan karir dalam rangka meningkatkan kecakapan (capability) dan kompetensi pegawai.

Terkait dengan kebijakan pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan ke OJK dan yang akan kembali ke Bank Indonesia, pada triwulan III-2016 telah dilakukan hal sebagai berikut:

a) Finalisasi rencana penempatan pegawai Bank Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain proyeksi kebutuhan SDM, kekosongan jabatan, keseimbangan formasi pegawai KP dan KPwBI DN, serta keselarasan dengan implementasi people to job �t;

4 Peraturan Dewan Gubernur No.18/12/PDG/2016 tentang Manajemen Jalur Karier Pegawai Bank Indonesia.



b) Melakukan workshop dan pelatihan tentang perkembangan Organisasi dan SDM Bank Indonesia (OSBI) dalam kerangka AFSBI. Selain itu, Bank Indonesia berbagi isu-isu terkini tentang pelaksanaan tugas Bank Indonesia pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK dan pembekalan kebanksentralan.

e. Transformasi Budaya Kerja Bank Indonesia

Memasuki triwulan III-2016, Bank Indonesia telah melakukan berbagai program manajemen perubahan. Program ini untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif guna meningkatkan produktivitas, engagement, dan kerja sama antar pegawai maupun departemen di Bank Indonesia.

Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

a) Penyelenggaraan acara Loyalty Program dalam rangka memberikan motivasi kepada pegawai dengan masa dinas pada jabatan yang sama sudah lama. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi organisasi dan penyampaian aspirasi pegawai;

b) Kegaitan Workshop Innovation Lab untuk mendorong dan menggali proses kreasi dan inovasi pegawai di satuan kerja. Kegiatan ini untuk membangun dan melatih proses berpikir inovatif, dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidang kreatif dan pengembangan pengetahuan

c) Mempersiapkan Culture Awards 2016 dengan seluruh satuan kerja di Bank Indonesia. Acara Culture Awards ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada satuan kerja dan pegawai yang paling aktif dan memiliki kontribusi tinggi dalam transformasi budaya kerja di Bank Indonesia.

4.7.3. Grand Launching Bank Indonesia Institute

Dinamika dan perubahan lingkungan eksternal baik nasional maupun internasional menuntut peran bank sentral yang lebih proaktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia melakukan perubahan dan penguatan strategi kebijakan maupun kelembagaan. Perubahan tersebut didukung dengan center of advancement terkait pendidikan, riset, dan pengembangan kepemimpinan dalam bidang kebanksentralan, ekonomi, dan keuangan.

Dalam kaitan itu, pada Juli 2015, Bank Indonesia mendirikan BI Institute sebagai wahana pengembangan organisasi, pengelolaan SDM, pengembangan talenta yang dimiliki Indonesia, khususnya pegawai Bank Indonesia. BI Institute diharapkan mampu menciptakan central bankers yang memiliki reputasi dan ekonom yang andal (leading economist), sekaligus menjadi pemimpin ekonomi masa depan bangsa.

Grand Launching BI Institute menghadirkan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Faculty Member BI Institute serta undangan dari Pimpinan lembaga keuangan, Corporate University, Learning Center, lembaga negara, akademisi, dan lainnya.

4.8. Aspek HukumBerdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang diberikan amanat untuk menjalankan peran sebagai bank sentral Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai bank sentral tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan.



Sepanjang triwulan III-2016, Bank Indonesia telah menerbitkan 36 (tiga puluh enam) peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 9 (sembilan) Peraturan Bank Indonesia, 5 (lima) Surat Edaran Bank Indonesia Ekstern, 4 (empat) Peraturan Dewan Gubernur, dan 18 (delapan belas) Surat Edaran Bank Indonesia Intern.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia sedang menyempurnakan peraturan mengenai pembentukan peraturan di Bank Indonesia. Peraturan ini memuat tahapan perencanaan, penyiapan, pembahasan, penyusunan, hingga penerbitan peraturan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku; dan memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan peraturan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia secara efektif, diperlukan adanya dukungan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia senantiasa terlibat baik sebagai anggota Panitia Antar Kementerian maupun sebagai narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Beberapa pembahasan RUU yang terkait dengan Bank Indonesia antara lain RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), RUU Bea Materai, dan RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal, dan RUU Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement on Services.

Di samping itu, Bank Indonesia juga aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia terlibat dalam RPP tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, RPerpres tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, dan RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sektor Perdagangan.

4.9. Program Sosial Bank IndonesiaSelain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menjalankan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk kepedulian atau empati sosial sekaligus mendukung komunikasi kebijakan. Melalui program sosial ini, Bank Indonesia juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Program sosial yang dilakukan pada triwulan III-2016 meneruskan program yang telah dicanangkan pada tahun 2016, antara lain program Indonesia Cerdas dan Pemberdayaan Perempuan. Program Indonesia Cerdas masih mengarah pada pembangunan BI Corner, Pojok Baca, dan Dongeng PAUD di seluruh Indonesia. Sampai dengan triwulan III-2016, telah dibangun 90 BI Corner serta 20 Pojok Baca dan Dongeng PAUD. Sementara, Program Pemberdayaan Perempuan lebih difokuskan pada Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Mikro (P3M) dan Youthpreneur serta Urban Farming. Program ini dijalankan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri (KPwBI DN).



Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia masih melanjutkan PSBI Strategis 2016 yang mengusung tema “Mendukung Pemulihan dan Penguatan Ekonomi melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang Berkesinambungan dan Inklusif.” Tema tersebut didukung oleh 2 (dua) sub tema, yaitu Ketahanan Pangan Strategis dan Komoditas Unggulan. Sepanjang 2016, terdapat 192 program yang melibatkan 45 KPwBI DN (Tabel 4.1), yaitu:

Pada triwulan III-2016, Bank Indonesia juga dilakukan kegiatan PSBI bersamaan Rangka Rapat Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA) di Provinsi Kepulauan Riau berupa Program Pelestarian Seni Budaya dan Tradisi Melayu di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Bank Indonesia menyerahkan bantuan berupa penyediaan kelengkapan Balai Adat Melayu Pulau Penyengat, perbaikan sarana transportasi wisata, pembuatan marka jalan mulai dari pelabuhan hingga ke objek wisata, renovasi sarana pendukung Pulau Penyengat, dan penyelenggaraan pentas seni budaya Melayu.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan, Bank Indonesia juga aktif memberikan beasiswa. Program beasiswa tersebut juga diiringi dengan pengembangan komunitas penerima beasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pengembangan komunitas ini dimaksudkan untuk menjadikan GenBI sebagai garda terdepan yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, antara lain melalui engagement GenBI melalui berbagai bentuk kegiatan sosial maupun pengembangan kapasitas. Kegiatan tersebut berupa antara lain pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, bedah buku, edukasi kebanksentralan, serta program kelestarian lingkungan dan berbagai aktivitas sosial.

Tabel 4.1Jumlah Program Sosial Bank Indonesia

No. Sub Tema Jumlah Program

1) Ketahanan Pangan 78 program

2) Komoditas Unggulan

33 program

3) Indonesia Cerdas

60 program 4) Pemberdayaan Perempuan

21 program




Lampiran

Produk Hukum Bank IndonesiaTriwulan III - 2016


Peraturan yang Dikeluarkan Bank IndonesiaApril – Juni 2016

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

a. PBI No. 18/4/PBI/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Hutang Luar Negeri Korporasi Non Bank.

b. PBI No. 18/5/PBI/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia.

c. PBI No. 18/6/PBI/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

d. PBI No. 18/7/PBI/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka Bilateral Currency Swap Arrangement.

e. PBI No. 18/8/PBI/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

f. PBI No. 18/9/PBI/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

g. PBI No.18/10/PBI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Ekstern (SE Ekstern BI).

a. SE BI Ekstern No. 18/5/DSta tanggal 6 April 2016 tentang Penerimaan Devisa Utang Luar Negeri.

b. SE BI Ekstern No. 18/6/DKEM tanggal 22 April 2016 tentang perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank.

c. SE BI Ekstern No. 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

d. SE BI Ekstern No. 18/8/DPSP tanggal 2 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settelment.

e. SE BI Ekstern No.18/9/DPSP tanggal 2 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Tranfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

f. SE BI Ekstern No. 18/10/DPSP tanggal 2 Mei 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 Perihal Perlidungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.


g. SE BI Ekstern No. 18/11/DEKS tanggal 12 Mei 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.

h. SE BI Ekstern No.18/12/DPM tanggal 24 Mei 2016 tentang Transaksi Repurchase Agreement Surat berharga dalam Rupiah Bank Umum kepada Bank Indonesia terhadap Chinese Yuan dalam rangka Bilateral Currency Swap Arrangement.

i. SE BI Ekstern No. 18/13/DPM tanggal 24 Mei 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM tanggal 29 Januari 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

j. SE BI Ekstern No. 18/14/DPPK tanggal 25 Mei 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank.

k. SE BI Ekstern No. 18/15/DKSP tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengelolaan Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.

B. Peraturan Internal Bank Indonesia

1. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG)

a. PDG No. 18/7/PDG/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Kerangka Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

b. PDG No.18/8/PDG/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Kebijakan Nilai Tukar.

c. PDG No.18/9/PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Intern

a. SE BI Intern No. 18/40/INTERN tanggal 1 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/93/INTERN tanggal 31 Desember 2015 Perihal Pedoman Investasi Pengelolaan Cadangan Devisa.

b. SE BI Intern No. 18/41/INTERN tanggal 1 April 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Transaksi Devisa (Dealing Guideline) Pengelolaan Cadangan Devisa.

c. SE BI Intern No. 18/42/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor 17/3/INTERN perihal Standar Fasilitas dan Pengelolaan Kendaraan Bank Indonesia.

d. SE BI Intern No. 18/43/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 16/58/INTERN tanggal 31 Desember 2014 tentang Penggunaan Sistem Intelligent Matching (Intellimatch).

e. SE BI Intern No. 18/44/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 16/57/INTERN tanggal 31 Desember 2014 tentang Penggunaan Sistem Society For Wordlwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

f. SE BI Intern No. 18/45/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 16/61/INTERN tanggal 31 Desember 2014 tentang Penggunaan OPICS PLUS (Operations Processing Integrated Control System - Plus).

g. SE BI Intern No. 18/46/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 16/59/INTERN tanggal 31 Desember 2014 tentang Penggunaan Sistem Bloomberg Asset & Investment Manager (AIM).

h. SE BI Intern No. 18/47/INTERN tanggal 11 April 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/102/INTERN tanggal 26 Desember 2005 tentang Sistem Pengamanan Bank Indonesia.


i. SE BI Intern No. 18/48/INTERN tanggal 25 April 2016 perihal Petunjuk Teknis Rebalancing Portofolio Likuiditas.

j. SE BI Intern No. 18/49/INTERN tanggal 25 April 2016 perihal Petunjuk Teknis Pemantauan Benchmark Hasil Dekomposisi Portofolio Developed Market Internal.

k. SE BI Intern No. 18/50/INTERN tanggal 2 Mei 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

l. SE BI Intern No. 18/51/INTERN tanggal 2 Mei 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/INTERN tanggal 13 November 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Gross Settlement.

m. SE BI Intern No. 18/52/INTERN tanggal 17 Mei 2016 perihal Pengelolaan Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa.

n. SE BI Intern No. 18/53/INTERN tanggal 17 Mei 2016 perihal Pengelolaan Laporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Hutang Luar Negeri.

o. SE BI Intern No. 18/54/INTERN tanggal 17 Mei 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas Komite di Bank Indonesia.

p. SE BI Intern No. 18/55/INTERN tanggal 17 Mei 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Manajemen Strategis dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia.

q. SE BI Intern No. 18/56/INTERN tanggal 20 Mei 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/INTERN tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Penyesuaian Laporan Keuangan dan Neraca Singkat Mingguan.

r. SE BI Intern No. 18/57/INTERN tanggal 25 Mei 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/93/INTERN tanggal 31 Desember 2015 perihal Pedoman Investasi Pengelolaan Cadangan Devisa.

s. SE BI Intern No. 18/58/INTERN tanggal 27 Mei 2016 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/82/INTERN tanggal 23 Desember 2015 perihal Pengelolaan Rekening Keuangan Berhubungan Dengan Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Internasional Monetary Fund.

t. SE BI Intern No. 18/59/INTERN tanggal 30 Mei 2016 perihal Pedoman Teknis Pengawasan Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

u. SE BI Intern No. 18/60/INTERN tanggal 31 Mei 2016 perihal Perumusan dan Penetapan Kebijakan Moneter.

v. SE BI Intern No. 18/61/INTERN tanggal 31 Mei 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Nilai Tukar.

w. SE BI Intern No. 18/62/INTERN tanggal 31 Mei 2016 perihal Pedoman Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

x. SE BI Intern No. 18/63/INTERN tanggal 29 Juni 2016 perihal Organisasi Departemen Pengadaan Strategis.

y. SE BI Intern No. 18/64/INTERN tanggal 29 Juni 2016 perihal Organisasi Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas.

z. SE BI Intern No. 18/65/INTERN tanggal 29 Juni 2016 perihal Disain Tampak/Façade, Disain Interior Ruang, Luas Ruang dan Fasilitas pada Gedung Kantor Bank Indonesia.


aa. SE BI Intern No. 18/66/INTERN tanggal 29 Juni 2016 perihal Standar Fasilitas Rumah Bank Indonesia Tipe Muda dan Madya.

bb. SE BI Intern No. 18/67/INTERN tanggal 29 Juni 2016 perihal Standar Disain Tampak/Facade, Interior, Standar Ruang dan Fasilitas Rumah Utama.

cc. SE BI Intern No. 18/68/INTERN tanggal 30 Juni 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/102/INTERN tanggal 26 Desember 2005 tentang Sistem Pengamanan Bank Indonesia.

dd. SE BI Intern No. 18/69/INTERN tanggal 30 Juni 2016 perihal Manajemen Logistik Bank Indonesia sejak tanggal 1 Juli 2016.

ee. SE BI Intern No. 18/70/INTERN tanggal 30 Juni 2016 perihal Pedoman Penyelesaian Transaksi Cadangan Devisa.


Administered prices :

BI Rate :

Bank Indonesia Real-Time Gross :Settlement (BI-RTGS)

Bank Indonesia – Scripless Securities :Settlement System (BI-SSSS)

Cadangan Devisa :

Capital Adequacy Ratio :

Countercyclical Bu�er :

Dana Pihak Ketiga :

De�sit Transaksi Berjalan :

Deposit Facility :

Komponen in�asi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, serti�kat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara de�sit/surplus pada neraca perdagangan dengan de�sit/surplus pada neraca jasa-jasa.

Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.

Daftar Istilah


Devisa Hasil Ekspor :

Emerging Market :

Financial Inclusion/(Keuangan :Inklusif )

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem : Keuangan

Giro Wajib Minimum :

Gross Domestic Product (Produk : Domestik Bruto)

Hedging :

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan :

In�asi :

In�asi Indeks Harga :Konsumen (IHK)

In�asi Inti :

In�ation Targeting Framework :

Investment Grade :

Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban.

Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidenti�kasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber in�asi, yaitu in�asi yang disebabkan oleh dorongan biaya (cost-push) dan in�asi karena meningkatnya permintaan (demand-pull).

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Komponen in�asi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan in�asi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, in�asi mitra dagang dan ekspektasi in�asi. In�asi inti diperoleh dari angka in�asi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran in�asi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.

Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.


Jakarta Interbank O�ered Rate : (JIBOR)

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate :(JISDOR)

Kliring :

Layanan Keuangan Digital (LKD) :

Lender of The Last Resort :

Lending Facility :

Loan to Deposit Ratio (LDR) :

Loan to Funding Ratio (LFR) :

Likuiditas :

Makroprudensial :

Mikroprudensial :

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) :

Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.

Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di pasar domestik secara real time.

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap: (i) dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valas, tidak termasuk dana antar bank, dan (ii) surat-surat berhagra dalam Rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi �nansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan �nansial, dan item-item �nansial.


Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.

Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasi�kasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio kredit bermasalah kepada pihak ketiga non-bank terhadap total kredit.

Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Suku bunga yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan.

Neraca Transaksi Berjalan :

Non-Performing Loan (NPL) :

Non Performing Loan (NPL) gross :

Non-Performing Financing (NPF) :

Operasi Moneter :

Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) :

Repurchase Agreement (Repo) :

Serti�kat Bank Indonesia (SBI) :

Sistem Kliring Nasional :Bank Indonesia

Stress test :

Surat Utang Negara (SUN) :

Surat Berharga Negara (SBN) :

Sovereign Credit Rating :

Suku bunga dasar kredit (SBDK) :


Swap :

Systemically Important Bank :

Tim Pengendalian In�asi Daerah :

Transaksi Reverse Repo :

Uang Kartal :

Uang Kartal yang Diedarkan :

Wajar Tanpa Pengecualian :

Volatile Food :

Yield :

Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun �nansial, apbila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan in�asi daerah dan mengidenti�kasi berbagai permasalahan terkait pengendalian in�asi.

Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signi�kan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Komponen in�asi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

Imbal hasil.


ABIF : ASEAN Banking Integration FrameworkADG : Anggota Dewan GubernurAFSBI : Arsitektur Fungsi Strategis Bank IndonesiaAPMK : Alat Pembayaran Menggunakan KartuASEAN : The Association of Southeast Asian NationsATBI : Anggaran Tahunan Bank Indonesia ATM : Anjungan Tunai MandiriBCSA : Bilateral Currency Swap AgreementBI : Bank IndonesiaBI-RTGS : Bank Indonesia-Real Time Gross SettlementBI-SSSS : Bank Indonesia-Scripless Security Settlement SystemBPS : Badan Pusat Statistikbps : Basis PointBulog : Badan Urusan LogistikBUMD : Badan Usaha Milik DaerahBUMN : Badan Usaha Milik NegaraCAR : Capital Adequacy RatioCCyB : Countercyclical Bu�erCeBM : Central Bank MoneyCIKUR : Ciri Keaslian Uang RupiahCMIM : Chiang Mai Initiative MultilateralisationCoE : Center of ExcellenceDF : Deposit FacilitiesDHE : Devisa Hasil EksporDPK : Dana Pihak KetigaDPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaD-SIB : Domestic Sistemically Important BankDSR : Debt Service RatioDXY : US Dollar IndexECB : European Central BankEMEAP : Executives’ Meeting of East Asia Paci�c Central Banks FASBIS : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia SyariahFGD : Focus Group DiscussionFIN : Financial Identity NumberFKSSK : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem KeuanganFPJP : Fasilitas Pendanaan Jangka PendekFSPI : Forum Sistem Pembayaran IndonesiaGDP : Gross Domestic ProductGNNT : Gerakan Nasional Non-TunaiGWM : Giro Wajib Minimum

Daftar Singkatan


IDB : Islamic Development BankIDI : Informasi Debitur IndividualIHK : Indeks Harga KonsumenIHSG : Indeks Harga Saham GabunganIKNB : Industri Keuangan Non BankIKU : Indikator Kinerja UtamaIMF : International Monetary FundIRU : Investor Relations UnitITF : In�ation Targeting FrameworkJIBOR : Jakarta Interbank O�ered RateKI : Kredit InvestasiKK : Kredit KonsumsiKMK : Kredit Modal KerjaKPR : Kredit Perumahan RakyatKPwDN BI : Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank IndonesiaKPwLN BI : Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank IndonesiaKSEI : Kustodian Sentral Efek IndonesiaKUPVA BB : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan BankKUR : Kredit Usaha RakyatLDR : Loan to Deposit RatioLFR : Loan to Funding RatioLKD : Layanan Keuangan DigitalLKNB : Lembaga Keuangan Non BankLKTBI : Laporan Keuangan Tahunan Bank IndonesiaLOLR : Lender of The Last ResortLTV : Loan to ValueMRBI : Manajemen Risiko Bank IndonesiaNAB : Nilai Aktiva BersihNK : Nota KesepahamanNKRI : Negara Kesatuan Republik IndonesiaNPI : Neraca Pembayaran IndonesiaNPL : Non Performing LoanOJK : Otoritas Jasa KeuanganOM : Operasi MoneterOPT : Operasi Pasar TerbukaPBI : Peraturan Bank IndonesiaPDB : Produk Domestik BrutoPDG : Peraturan Dewan GubernurPerum Peruri : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik IndonesiaPIHPS : Pusat Informasi Harga Pangan StrategisPK Inisiatif : Program Kerja InisiatifPLN : Pinjaman Luar NegeriPMA : Penanaman Modal AsingPP : Perusahaan PembiayaanPSBI : Program Sosial Bank Indonesia


PTD BB : Penyelenggara Transfer Dana Bukan BankPUAB O/N : Pasar Uang Antar Bank Overnightqtq : quarter to quarterRDG : Rapat Dewan GubernurRepo : Repurchase AgreementROA : Return on AssetROE : Return on EquityRRH : Rata-Rata HarianRUU : Rancangan Undang-UndangSBDK : Suku Bunga Dasar KreditSBI : Serti�kat Bank IndonesiaSBIS : Serti�kat Bank Indonesia SyariahSBN : Surat Berharga NegaraSBSN : Surat Berharga Suariah NegaraSBT : Saldo Bersih TertimbangSDBI : Serti�kat Deposito Bank IndonesiaSE : Surat EdaranSF : Standing FacilitiesSHPR : Survei Harga Properti ResidensialSID : Sistem Informasi DebiturSK : Survei KonsumenSKBI : Sistem Keuangan Bank IndonesiaSKDU : Survei Kegiatan Dunia UsahaSKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank IndonesiaSKSR : Survei Khusus Sektor RiilSNKI : Strategi Nasional Keuangan InklusifSOP : Standard Operating ProcedureSSK : Stabilitas Sistem KeuanganSULNI : Statistik Utang Luar Negeri IndonesiaSUSPI : Statistik Utang Sektor Publik IndonesiaTD : Term Deposit TD BB : Transfer Dana Bukan BankTPI : Tim Pengendali In�asiTPID : Tim Pengendali In�asi DaerahUKM : Usaha Kecil dan MenengahULE : Uang Layak EdarULN : Utang Luar NegeriUMKM : Usaha Mikro Kecil dan MenengahUPB : Uang Pecahan BesarUPK : Uang Pecahan KecilUTLE : Uang Tidak Layak EdarUU : Undang-UndangUYD : Uang Kartal yang DiedarkanValas : Valuta Asingyoy : year on year

Triwulan III 2016 - bi.go.id · antarotoritas, komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan dari negara maju. 18. Bank Indonesia melaksanakan kerja sama bilateral terstruktur (Structured

Documents