TREN PERUBAHAN CSR DI INDONESIA...16 Bab III Tren Perkembangan CSR di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya 3.1. Sejarah Singkat CSR Bermula diawal abad ke-19, perusahaan sebagai

16

Bab III

Tren Perkembangan CSR di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya

3.1. Sejarah Singkat CSR

Bermula diawal abad ke-19, perusahaan sebagai organisasi bisnis berkembang

pesat di Amerika (Suharto 2008d: 2). Kemudian, kebijakan publik secara tegas

merubah lingkup sosial yang mesti direspon perusahaan secara lebih spesifik, seperti

kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial pekerja, pelestarian

lingkungan, perlindungan konsumen, dll. Perusahaan perlu merespon tuntutan-

tuntutan pasar secara sukarela, karena merefleksikan tuntutan moral dan sosial

konsumen, di sisi lain juga memiliki tanggungjawab sosial, juga harus patuh terhadap

hukum dan kebijakan publik.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebetulnya sudah muncul

sejak lama. Tahun 1933, dalam buku The Modern Corporation and Private Property,

dikemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi

institusi sosial, ketimbang institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba.

Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F Drucker pada tahun 1946, lewat bukunya, The

Concept of Corporation. (http://www.ppm-

manajemen.ac.id/index.php?wb=11&mib=highlights.detail&id=9)

17

Kemudian pada tahun 1953 nama CSR pertama kali digaungkan dalam

diskursus resmi akademik Howard R. Bowen dengan bukunya yang berjudul Social

Responsibility of the Businessman. Ide dasar yang dikemukakan Bowen mengacu

pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai

dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaannya beroperasi.

Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mendapat pengakuan publik dan akademisi

sehingga Howard R Bowen dinobatkan sebagai “Bapak CSR”. (Susiloadi, 2008 :

124)

Namun pada tahun 1970, ekonom Milton Friedman menjelaskan pandangan

yang berbeda tentang CSR. Bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah

menghasilkan keuntungan (profit) dalam batasan moral masyarakat dan hukum. Ia

mengingatkan bahwa inisiatif perusahaan untuk menjalankan CSR dapat membuat

arah manajemen menjadi tidak fokus, membuat pengelolaan sumber daya menjadi

tidak efisien, memperlemah daya saing, serta mempersempit pilihan-pilihan dan

kesempatan. Namun seiring waktu berjalan, CSR semakin berkembang dan terus

menjadi isu kunci dalam konteks manajemen, pemasaran dan akuntansi di Inggris,

Amerika, Eropa, Canada dan negara- negara lain.

Masih didalam konteks global, istilah CSR semakin populer terutama setelah

kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century

Business (1998) karya John Elkington. (Suharto, 2008a) Publikasi atas bukunya

tersebut membuat pergeseran perspektif tentang CSR semakin populer.

18

Kemudian KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep CSR yang

bersifat sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) adalah aspek yang

harus diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporat yang

kekuatan kapitalnya semakin “menggila”. Lewat riset yang dilakukan James Collins

dan Jerry Porras dalam Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies yang

mereka luncurkan di tahun 1994, dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang

bertahan hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak uang semata.

(http://www.ppm-manajemen.ac.id/index.php?wb=11&mib=highlights.detail&id=9)

3.2. Tren Perkembangan CSR

Diawal perkembangannya, bentuk CSR yang umum adalah pemberian

bantuan terhadap masyarakat miskin juga organisasi lokal di sekitar perusahaan.

Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada

umumnya dilakukan secara sementara, parsial, dan tidak melembaga. CSR pada

tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik.

(Suharto, 2008a).

Dalam bukunya, Elkington mengemas CSR yang bersifat sustainable

development ke dalam tiga fokus atau 3P, sebagai singkatan dari profit, planet dan

people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka

(profit). Juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan

kesejahteraan masyarakat (people). (Gambar 3.1)

19

Sumber: Suharto (2006 : 5)

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR terlibat pada

kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable

development), yakni “pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini

tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan.” Prinsip-prinsip good corporate

governance, seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility

kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Dalam konteks empowerment (pemberdayaan), CSR merupakan bagian dari

policy perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian

identik dengan CSP (corporate social policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan

yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab

legal, etis, dan sosial sebagaimana konsep piramida CSR-nya Archie B. Carol

(Suharto, 2007a) .

Gambar 3.1. Triple Bottom Lines dalam CSR

Profit

(Keuntungan Bersama)

Planet

(Keberlanjutan Lingkungan

Hidup)

People

(Kesejahteraan

Manusia/Masyarakat)

20

Konsep triple bottom line (3P) kemudian berkembang dengan adanya ISO

26000 mengenai Guidance on Social Responsibility. Secara langsung standar ini akan

memberikan warna baru dalam definisi dan implementasi bentuk CSR.

Berdasarkan ISO 26000, CSR sangat berkait dengan tanggung jawab sebuah

organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk

perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan

kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan,

sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta

terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh

(http://www.mediaqitafoundation.org/Mediaqita_Foundation/CSR.html).

Dengan melihat konsep Triple Bottom Lines dan mengaitkannya dengan

prinsip ISO 26000 tersebut maka konsep 3P dapat disempurnakan dengan

dikombinasikan line tambahan, yaitu procedure. Meski tidak sebagai line yang

mendasar, tetapi konsep procedure ini dapat menyempurnakan konsep 3P yang sudah

ada. Dengan demikian, CSR menjadi bentuk kepedulian perusahaan yang

menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan

manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur

(procedure) yang tepat dan profesional. Skema konsep baru CSR menjadi:

21

Sumber : Alois A. Nugroho, Kompas, 2006 dalam Hartono, 2009

Gambar 3.2. Skema Quadruple Bottom Line dalam pelaksanaan CSR

Terkait dengan hal tersebut, maka implementasi CSR dengan konsep 4P ini

selaras dengan konsep dalam ISO 26000. Konsep planet secara luas akan berkaitan

dengan aspek the environment. Konsep people di dalamnya merujuk pada konsep

social development dan human rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan

ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja)

tetapi akan banyak bersentuhan dengan kesejahteraan sosial (semisal pemberian

jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan

pendididikan, penguatan kapasitas lembaga- lembaga sosial dan kearifan lokal).

Sedangkan konsep procedure bisa mencakup konsep organizational governance

(tata kelola organisasi), Praktek ketenagakerjaan (labor practices), Praktek

Profit

Planet People

Procedure

22

pelaksanaan yang adil (fair operating practices), dan issu- issu konsumen (consumer

issues) yang termasuk didalamnya adalah komunitas dan masyarakat.

Jika dilihat dari motivasinya, ada beberapa motivasi perusahaan melakukan

CSR. Saidi (2004 : 69) membuat matriks yang kemudian dikembangkan Suharto yang

menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda.

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal

berdasarkan motivasi keagamaan.

2. Tahap kedua adalah corporate philantrophy, yakni dorongan

kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal

untuk menolong sesama dan memperjuangkan kemerataan sosial.

3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi

mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial

Memang pada awalnya bibit CSR diwujudkan dalam bentuk karitatif dan

filantropi namun karena adanya tekanan yang kuat dari masyarakat, terutama di

tengah masyarakat yang kritis seperti masyarakat Eropa, CSR menjadi seperti social

license to opertation bagi sebuah perusahaan. Kini mulai adanya upaya untuk

mendorong agar CSR bergeser dari filantropi menjadi corporate citizenship yang

berarti terdapat rekonsiliasi dengan ketertiban sosial dan lebih memberikan kontribusi

kepada masyarakat. (Susiloadi 2008 : 124)

23

Kalau dipetakan, tampaklah bahwa gambaran paradigma CSR

bermetamorfosis dari “sekadar menjalankan kewajiban” hingga “demi kepentingan

bersama” atau dari “membantu dan beramal kepada sesama” menjadi

“memberdayakan sesama”.

Pada umumnya perusahaan melakukan CSR didorong oleh 3 motivasi yaitu

motivasi karitatif, motivasi kemanusiaan dan motivasi kewargaan (Tabel 1).

Tabel 3.1. : Motivasi CSR

Motivasi Tahapan/Paradigma

Karitatif Filantropis Kewargaan

Semangat/Prinsip Agama, Tradisi, adat

Norma, etika dan

hukum universal:

redistribusi kekayaan

Pencerahan diri dan

rekonsiliasi dengan

ketertiban sosial

Misi Mengatasi masalah

sesaat/saat itu Menolong sesama;

Mencari dan mengatasi

akar masalah;

memberikan kontribusi

kepada masyarakat

Pengelolaan Jangka pendek dan

parsial

Terencana,

terorganisasi,

terprogram

Terinternalisasi dalam

kebijakan perusahaan

Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/Dana Abadi

Profesional:

keterlibatan tenaga-

tenaga ahli di

bidangnya

Penerima Manfaaat Orang miskin Masyarakat Luas Masyarakat Luas dan

perusahaan

Kontribusi Hibah sosial Hibah pembangunan

Hibah sosial maupun

pembangunan dan

keterlibatan sosial

Inspirasi Kewajiban Kemanusiaan Kepentingan bersama

Sumber : Dikembangkan Suharto (2006 : 7) dari Saidi dan Abidin

Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan

berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan , pemasok, masyarakat,

pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Tujuan Good Corporate

24

Citizenship (GCC) adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi

perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif serta membantu memperbaiki

kualitas hidup manusia (Harian BISNIS INDONESIA : 7).

Sekarang ada banyak perusahaan yang mulai perubahan pendekatan dari sifat

karitatif menjadi kewargaan, karena konsep kewargaan dianggap mampu

meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat local juga karena dianggap

lebih mendekati konsep pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development).

Perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan corporate citizenship secara

konsisten dan berkesinambungan, antara lain Telkomsel. Beberapa waktu yang lalu

Telkomsel telah melakukan program SMS Infak bekerjasama dengan Manajemen

Qolbu Corporation yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan

kegiatan amal sebagai wujud tanggung jawab perusahaan, kemudian Program CSR

TELKOMSEL bersifat filantropi, yaitu “Program PELUK ASA” dengan program

melawan demam berdarah. Pada awal tahun 2012 ini, telah difokuskan program

kemitraan sebagai salah satu bentuk CSR mereka untuk pengembangan UMKM yang

bergerak dalam bidang industri komunitas atau sentra industri. Sedikitnya Rp 36

Miliar dana khusus untuk pembinaan kemitraan di Jatim ini telah disiapkan oleh

Telkomsel. CSR pada tataran ini tidak sekadar to look good, melainkan pula to make

good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

25

(http://publiknasional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:2

012-csr-kemitraan-telkom-lebih-fokus-bina-cluster&catid=36:jawa-timur).

Implementasi dari konsep kewargaan salah satunya adalah Community

Development (I) dan Community Organizing (CO). Meskipun mirip, Comdev dapat

dibedakan dengan CO.

Dilihat dari motivasi dan paradigma CSR di atas, maka sesungguhnya

pendekatan ComDev merupakan satu bentuk CSR yang lebih banyak didorong oleh

motivasi kewargaan (citizenship), meskipun pada beberapa aspek lain masih diwarnai

oleh motivasi filantropis (Saidi dan Abidin dalam Suharto, 2006). Dikatakan masih

berbau filantropis karena dalam sejarahnya, karena ComDev lebih sering diterapkan

pada masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Karena permasalahan sosial

utama di negara ini adalah kemiskinan massal dan struktural, maka dalam praktiknya

ComDev lebih sering diwujudkan dalam bentuk “pengembangan ekonomi

masyarakat” atau Community Economic Development (Suharto, 2008; Suharto, 2006;

Ife 1995 dalam Suharto 2009 : 5).

Berbeda dengan kegiatan-kegiatan amal atau karitatif yang bergaya sinterklas

yang lebih banyak didorong oleh motivasi karitatif dan pendayagunaan hibah sosial,

ComDev berangkat dari pendayagunaan hibah pembangunan yang dicirikan oleh

adanya langkah pro aktif beberapa pihak dan kemampuan mereka dalam mengelola

program dalam merespon kebutuhan masyarakat di suatu tempat. ComDev biasanya

26

difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal di sebuah pemukiman atau

wilayah yang relatif kecil. Program-programnya biasanya berbentuk usaha ekonomi

mikro atau perawatan kesehatan dasar, pemberantasan buta aksara, peningkatan

kesadaran dan partisipasi politik warga yang bersifat langsung dirasakan oleh

penduduk setempat.

Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya merupakan kegiatan terencana

dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui

program peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang

beruntung (disadvantaged groups). Meskipun pemberdayaan masyarakat dapat

dilakukan terhadap semua kelompok atau kelas masyarakat, namun pada umumnya

pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau

kurang berdaya yang memiliki karakteristik lemah atau rentan dalam beberapa hal

atau aspek (Suharto, 2006).

Bila dilihat lebih dalam, tujuan utama pendekatan ComDev adalah bukan

sekadar membantu atau memberi barang kepada si penerima. Melainkan berusaha

agar si penerima memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mampu menolong

dirinya sendiri. Dengan kata lain, motivasi ComDev adalah pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ComDev biasanya diarahkan pada proses

pemberian kuasa, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima

pelayanan.

27

Selanjutnya, melalui program-program pelatihan, pemberian modal usaha,

perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, proses

pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki kemampuan atau

keberdayaan. Ada beberapa tahapan proses pemberdayaan masyarakat. Mulai dari

menentukan populasi atau kelompok sasaran; mengidentifikasi masalah dan

kebutuhan kelompok sasaran; merancang program kegiatan dan cara-cara

pelaksanaanya; menentukan sumber pendanaan; menentukan dan mengajak pihak-

pihak yang akan dilibatkan; melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan

program; hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Sedangkan Community Organizing (CO) dijelaskan dalam Suharo (2009 : 5)

pada hakikatnya merupakan sebuah proses dengan mana warga masyarakat didorong

agar bekerjasama untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Makna

“pengorganisasian” menegaskan segala kegiatan yang melibatkan orang berinteraksi

dengan orang lain secara formal. Gerakan atau aksi-aksi sosial CO biasanya melalui

pembentukan kelompok masa, dan kemudian memobilisasi para anggotanya untuk

bertindak, mengembangkan kepemimpinan, serta relasi diantara mereka yang terlibat.

Dijelaskan dalam Makalah Kebijakan Sosial dan Pengembangan Masyarakat:

Perspektif Pekerjaan Sosial (Suharto, 2009) yang membedakan CO dari ComDev

adalah CO lebih sering diterapkan pada masyarakat perkotaan yang relatif sudah

maju. CO lebih banyak bersentuhan dengan aspek politik warga, seperti penyadaran

hak-hak sipil (civil right), pembentukan forum warga, penguatan demokrasi,

28

pendidikan warga yang merayakan pluralisme, kesetaraaan dan partisipasi publik. CO

seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang melibatkan

pengorganisasian masyarakat (CO) dan menuntut adanya perubahan kebijakan publik

dan menyentuh konteks politik.

Program-program CO juga bermacam-macam, seperti perumusan dan

pengusulan naskah kebijakan (policy paper) mengenai pelayanan pendidikan dan

kesehatan gratis, pengusulan draft Peraturan Daerah tentang perlindungan sosial

warga miskin, advokasi upah buruh yang manusiawi, peningkatan kesadaran akan

bahaya HIV/AIDS, pengarusutamaan jender dan kesetaraan sosial, perlindungan

anak, penanganan KDRT, dst.

Singkatnya, jika CD menanggulangi kemiskinan melalui pemberian kredit dan

pelatihan ekonomi mikro, maka CO menanggulangi kemiskinan dengan mendidik

warga agar membentuk organisasi massa atau forum warga, sehingga mereka mampu

bertindak melawan status quo, kaum pemodal rentenir, atau kebijakan pemerintah

yang dirasakan tidak adil dan menindas.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pembedaan antara CO dan

ComDev bersifat absolut. Dalam prakteknya dan pada kasus tertentu, pencampuran

pendekatan keduanya sangat mungkin terjadi di antara berbagai kategori masyarakat.

Dengan tujuan tidak membedakan antara CO dan CD, penulis menggunakan istilah

yaitu PM (Pemberdayaan Masyarakat) saja. Selain istilah ini lebih mudah ditangkap,

29

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, konsep PM dirasa lebih tepat dan sesuai

dengan karakteristik mereka.

Dalam lingkup Pekerjaan Sosial, PM didefinisikan sebagai proses penguatan

masyarakat yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip

keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara (Suharto, 2008; Suharto, 2006;

Ife, 1995; Netting, Kettner dan McMurtry, 1993; DuBois dan Milley, 1992 da lam

Suharto 2009 : 2). PM adalah strategi Pekerjaan Sosial dengan mana anggota

masyarakat didorong agar memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk

memperbaiki kehidupannya. Target utama PM pada umumnya adalah kelompok

miskin dan lemah yang tidak memiliki akses kepada sumber pembangunan, meskipun

tidak menutup kemungkinan kelompok lain untuk berpartisipasi.

PM memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan individu- individu dan

kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran,

pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah

kualitas kehidupan komunitas mereka.

PM tidak seperti pendekatan “cetak biru” (blue print) sekali jadi. Melainkan

proses yang partisipatif dan berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan

pemberdayaan adalah inti PM. Dalam proses mencapai tujuan bersama ini masyarakat

dibantu untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan kesempatan hidup;

difasilitasi dalam merancang solusi-solusi yang tepat; serta dilatih agar memiliki

30

kapasitas agar mampu mengakses sumber-sumber yang ada di dalam maupun diluar

komunitasnya.

Sayangnya, menurut argumen dalam bukunya “Membangun Masyarakat,

Memberdayakan Rakyat”, Suharto (2006) berpendapat bahwa terjadi penyimpangan

dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penyimpangan yang dimaksud

adalah pendekatan yang diterapkan seringkali terlalu terkesima (untuk tidak

menyatakan sangat mengagungkan) konteks lokal. Sistem sosial yang lebih luas

seperti pembangunan sosial, kebijakan sosial, relasi kekuasaan, ketidakad ilan jender,

ekslusifisme, pembelaan hak-hak publik, dan kesetaraaan sosial seringkali kurang

mendapat perhatian.

Komunitas lokal dianggap seakan entitas sosial yang vacuum dan terpisah

dari dinamika dan pengaruh sosial yang mengitarinya. Penyempitan makna

pemberdayaan masyarakat semacam ini, antara lain, bisa dilihat dari dominannya

program-program PM yang bermatra usaha ekonomi produktif berskala mikro seperti

dikatakan Suharto yaitu “warungisasi” (setiap kelompok sasaran atau warga binaan

dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau “kambingisasi”

(pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara kelompok).

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pendekatan lokalisme seperti itu.

Namun tanpa perspektif holistik yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal dengan

analisis kelembagaan dan Kebijakan Sosial secara terintegrasi, pendekatan

31

pemberdayaan masyarakat bukan saja akan kurang efektif, melainkan pula tidak akan

berkelanjutan.

Tak hanya “terjebak dalam lokalitas” seperti ditunjukkan diatas, tetapi

kegagalan PM juga disebabkan oleh adanya bias-bias yang menghinggapi

perencanaan dan pelaksanaan PM. Dalam buku Rural Development: Putting the Last

First (1985) oleh Robert Chambers dan buku “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial:

Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia” (2004) oleh Suharto, dikatakan ada

10 bias dalam PM. Seperti yang dikemukakan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Jenis-jenis Bias

No Jenis Bias Penjelasan

1 Bias perkotaan

PM cenderung banyak di laksanakan di wilayah perkotaan. Sementara itu

daerah-daerah perdesaan seringkali terabaikan.

2. Bias jalan utama

PM lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan jalan

utama. Daerah-daerah terpencil yang jauh dari jalan raya kurang

menarik perhatian karena sulit d ijangkau dan kurang terekpose media massa.

3.

Bias musim

kering.

Masyarakat seringkali mengalami masalah kekurangan pangan dan

penyebaran penyakit pada saat mus im hujan dan banjir. Namun, p rogram-

program PM kerap dilakukan pada saat musim kering ketika mobil para

“development tourist” mudah menjangkau lokasi dan sepatu mengkilat

mereka tidak mudah terperosok lumpur.

4.

Bias

pembangunan

fisik.

Donor dan aktivis PM lebih menyukai melaksanakan program

pembangunan fisik yang mudah terukur dari pada pembangunan manusia.

32

5.

Bias modal

finansial.

Saat melakukan needs assessment dan Participatory Rural Appraissal

(PRA), baik anggota masyarakat maupun para akt ivis PM tidak jarang

terjebak pada pemberian prioritas yang tinggi pada perlunya penguatan

modal finansial (kredit mikro, simpan pin jam). Padahal dalam kondisi

modal sosial yang tipis, kemungkinan terjadinya korupsi, pemotongan dana,

dan pemalsuan nama orang-orang miskin, sangat besar.

6. Bias aktivis

Program PM seringkali d iberikan pada “orang-orang itu saja” yang relat if

lebih menonjol dan aktif dalam menghadiri pertemuan,

mengemukakan pendapat dan mengikuti berbagai kegiatan di wilayahnya.

Kecenderungan kepada “good persons” ini menyebabkan “silent majority”

menjadi terabaikan.

7. Bias proyek.

Program PM diterapkan berulangkali pada wilayah-wilayah yang sering

menerima proyek, karena dianggap telah mampu menjalankan kegiatan

dengan baik. Daerah-daerah yang dikategorikan “good locations” ini

biasanya menjadi target rut in pelaksanaan proyek-proyek percontohan.

8.

Bias orang

dewasa.

Anak-anak dan kelompok lanjut usia yang pada umumnya dianggap

kelompok “minoritas” jarang tersentuh program PM. Mereka jarang

dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan dan perencanaan program,

apalagi dimasukan sebagai penerima program.

9. Bias laki-laki.

Di daerah-daerah terpencil di Indonesia, laki-laki pada umumnya lebih

sering terlibat dalam kegiatan PM ketimbang perempuan.

10

Bias orang

“normal”.

Para penyandang cacat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus

jarang tersentuh program PM. Mereka dipandang kelompok yang

tidak “normal”.

Sumber : Suharto (2009 : 7)

33

Dalam mengatasi tragedi PM diperlukan perumusan dan pengembangan

platform kebijakan dalam tataran yang lebih luas dan holistik. Perumusan Kebijakan

Sosial yang tepat merupakan strateginya. Kebijakan Sosial adalah salah satu bentuk

dari kebijakan Publik. Kebijakan Sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat

untuk merespon isu- isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Secara konseptual, tren perkembangan CSR dijelaskan secara sederhana

dalam skema dibawah.

Gambar 3.3 : Skema Konseptual Tren Perkembangan CSR di Indonesia

Motivasi CSR

Charity

Community

Development

Kewargaan Filantropi

Community

Organizing

Karitatif Pemberdayaan

dan pembangunan

berkelanjutan

Pemberdayaan

Masyarakat

34

3.2.1. Implementasi CSR di Indonesia

Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh

perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat (Susiloadi, 2008 : 124)

CSR sangat relevan diterapkan oleh dunia usaha di Indonesia. Selain karena

kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan di Indonesia cenderung bernuansa

residual dan parsial (tidak melembaga dan terintegrasi dengan sistem perpajakan

seperti halnya di negara-negara yang menganut welfare state), mayoritas masyarakat

Indonesia masih hidup dalam kondisi serba kekurangan. (Suharto, 2006)

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an.

Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social

activity) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR,

secara implementasinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk

“kontribusi” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Saat ini penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas

maupun kualitas. Diperoleh data bahwa tak kurang dari 30-40% atau 6-9 juta

perusahaan di Indonesia dari sekitar 22,7 juta perusahaan yang beroperasi, telah

menjalankan program CSR. Dana CSR di Indonesia mencapai Rp 1-2 triliun lebih

yang tercatat dari 200 perusahaan (http://www.lptti.com/csr.html).

35

Keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari

kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Pada tahun 2001 PIRAC melakukan

penelitian yang menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115

miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan

untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Angka rata-rata

perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiaran CSR adalah sekitar 640 juta

rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika

dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif

tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Sebagai

perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51

miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2,03 triliun

rupiah (Saidi dan Abidin dalam Suharto 2007 : 6)

Lewat konsep investasi sosial perusahaan, sejak tahun 2003, Departemen

Sosial adalah lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR

dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial

perusahaan terutama didasari landasan filosofis bahwa kegiatan perusahaan

membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi

masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

Berdasarkan data yang tercatat Departemen Sosial RI namun tidak

dicantumkan tahunnya, sedikitnya ada 74 perusahaan yang sudah bermitra dengan

melakukan CSR. (Lampiran)

36

Model pelaksaan CSR pun bermacam-macam. Paling tidak ada empat model

pelaksanaan CSR yang umum digunakan di Indonesia. Keempat model tersebut

antara lain:

1. CSR yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan

Perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak

lain. Perusahaan memiliki satu divisi tersediri atau bisa juga digabung

dengan divisi yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR. Perusahaan juga bisa

menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau

public affair manajer atau menjadi bagian dari tugas divisi human

resource development atau public relations. (Susiloadi, 2008: 128)

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan memiliki yayasan sendiri dibawah perusahaan atau

groupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun

tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau dewan direksi. Dalam

kegiatan yayasan biasanya perusahaan sudah menyediakan dana awal,

dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional

yayasan. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara

maju. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara

dalam melakukan CSR antara lain; Yayasan Coca Cola Company,

37

Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, Danamon peduli,

dan Samporna Foundation,

3. Menjalankan CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perguruan

tinggi, lembaga pemerintah, LSM dan organisasi lainnya. Kerjasama

dapat dilakukan dalam mengelola maupun dalam melaksanakan kegiatan

sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan

perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah

Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI),

Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia/Lipi, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB);

media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). Contoh lain adalah

Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang terintegrasi

dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan pemerintah

mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang di kenal

dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak

konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang

mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai

38

kalangan dan kemudian mengembangkan program yang te lah disepakati.

(Susiloadi, 2008 : 128)

Model mana yang dipilih sangat tergantung pada visi dan misi

perusahaan, sumberdaya yang dimiliki, serta tuntutan eksternal (misalnya

kondisi masyarakat lokal, tekanan pemerintah atau LSM).

Namun dari keempat model diatas, model yang banyak dijalankan

selama tahun 2001 adalah model ketiga yakni perusahaan bermitra dengan

organisasi sosial atau lembaga lain dengan dana yang teralokasi mencapai 79

miliar rupiah (tabel 3.3).

Tabel 3.3. : CSR berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana

No Model Jumlah Kegiatan Jumlah Dana (rupiah)

1

2

3

4

Langsung

Yayasan Perusahaan

Bermitra dengan Lembaga Sosial

Konsorsium

113 kegiatan (40,5%)

20 Kegiatan (7,2%)

144 kegiatan (51,6%)

2 kegiatan (0,7%)

14,2 miliar (12,2%)

20,7 miliar (18%)

79 miliar (68,5%)

1,5 miliar (1,3%)

Jumlah total 279 kegiatan 115,3 miliar

Sumber : Saidi dan Abidin (2004 : 66) dalam Suharto (2006 : 9)

Pada tabel 3.4 akan diperlihatkan mengenai jenis kegiatan CSR dilihat

dari jumlah kegiatan dan jumlah dana yang dikeluarkan.

Tabel 3.4. : Jenis Kegiatan CSR berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana

No Jenis/Sektor Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah Dana (Rupiah)

1

2

3

4

Pelayanan Sosial

Pendidikan dan Penelit ian

Kesehatan

Kedaruratan (emergency)

95 keg iatan (34,1%)

71 keg iatan (25,4%)

46 keg iatan (16,4%)

30 keg iatan (10,8%)

38 miliar (33,0%)

66,8 miliar (57,9%)

4,4 miliar (3,8%)

2,9 miliar (2,5%)

39

5

6

7

8

9

Lingkungan

Ekonomi Produktif

Seni, Olah Raga dan Pariwisata

Pembangunan Prasarana dan

Perumahan

Hukum, Advokasi dan Polit ik

15 keg iatan (5,4%)

10 keg iatan (3,6%)

7 kegiatan (2,5%)

5 kegiatan (1,8%)

0

395 juta (0,3%)

640 juta (0,6%)

1,0 miliar (0,9%)

1,3 miliar (1,0%)

0

Jumlah Total 279 kegiatan 115,3 miliar

Sumber: Saidi dan Abidin (2004:67) dalam Suharto (2006 : 9)

3.2.2. Integrasi CSR dalam Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan

pemasar untuk membentuk karakteristik barang/jasa yang ditawarkan kepada

pelanggan (http://frenndw.wordpress.com/2011/01/18/bauran-pemasaran/).

Berdasarkan pandangan klasik „komponen 4P‟ dalam bauran

pemasaran meliputi Product (Produk), Price (Harga), Promotion (Promosi)

dan Place (Distribusi dan/atau tempat). Konsep CSR sebetulnya dapat

diintergrasikan dalam bauran pemasaran. Namun tak berarti bauran pemasaran

ini kemudian sengaja dikemas dengan format CSR demi kuntungan

perusahaan semata. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang Sosio-Ekonomi

dalam konsep Sustainable Development, integrasi CSR dalam bauran

pemasaran di perusahaan dapat menjadi sarana perusahaan mengungkapkan

tanggung jawabnya sekaligus dapat menjadi seperangkat alat pemasaran oleh

perusahaan secara berkelanjutan. Ilustrasinya, konsep CSR yang

diintegrasikan dengan bauran pemasaran itu bukan “ada udang di balik batu”

40

tetapi lebih ke-“sekali tepuk dua lalat”. Namun dalam beberapa kasus,

integrasi CSR tidak selalu sama antara satu perusahaan dengan perusahaan

yang lain. Integrasinya berbeda-beda tergantung kebijakan dan kreativitas

pemasar di perusahaan tersebut. “4P” dan kaitannya dengan bauran pemasaran

adalah:

(1) Produk : penawaran baik berupa barang maupun jasa yang

ditujukan untuk pemuasan kebutuhan. Integrasi CSR dapat dilakukan melalui

Produk yang digunakan berasal dari bahan yang ramah lingkungan. Jika jasa,

perekrutan karyawan sebagian berasal dari lingkungan sekitar perusahan.

Contohnya adalah plastik pembungkus atau sering disebut plastik kresek yang

dibuat oleh Alfamart. Plastik yang digunakan lebih cepat terurai dalam tanah.

(2) Harga: bauran pemasaran yang melibatkan komponen yang

digunakan dalam mempengaruhi harga. Integrasi CSR dengan harga berkaitan

dengan sejumlah rupiah yang dibayarkan oleh pelanggan digunakan untuk

kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Starbucks adalah salah satu

perusahaan yang melakukannya.

(3) Saluran Distribusi: keputusan distribusi menyangkut kemudahan

akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk tersedia

dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen

dapat dengan mudah memperoleh suatu produk; Integrasi CSRnya bisa

41

melalui outlet yang didirikan bekerja sama dengan lingkungan sekitar dalam

rangka pemberdayaan dengan branding perusahaan dioutlet tersebut.

Beberapa perusahaan rokok seperti PT. HM. Sampoerna dengan Sampoerna

Ijonya atau beberapa provider seluler seperti Axix dan XL mendirikan

beberapa outlet di desa-desa dengan mencantumkan mereknya.

(4) Promosi: bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu Iklan,

Promosi Penjualan, Penjualan Tatap Muka dan Hubungan Masyarakat.

Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam

rangka menjual produk ke konsumen. Integrasi CSR disini lebih terlihat tebar

pesona dengan melakukan kegiatan promosi dan dikaitkan dengan CSR yang

dilakukan perusahaan. Bank BNI, Bank Mandiri, PT. Djarum, dan berbagai

perusahaan sering melakukan metode ini.

3.3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan CSR

Perkembangan CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF (yang dalam Bahasa

Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah singkatan dari Dehumanisasi,

Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto, 2008a: 5):

Dehumanisasi industri.

Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia

industri akibat perkembangan teknologi telah menciptakan persoalan-

persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan,

42

maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Perampingan

perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran.

Ekspansi dan eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial,

polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

Emansipasi hak-hak publik.

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta

pertanggung jawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang

seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini

semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses

produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang

ditimbulkannya.

Aquariumisasi dunia industri.

Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana

sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu profit dan

cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan

mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat

menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.

Feminisasi dunia kerja.

Keterlibatan wanita di dunia kerja yang semakin banyak

semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap

lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan

43

melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap

timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan

remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu- ibu di

rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas

pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (child care) atau pusat

pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa

bentuk respon terhadap isu ini.

Fenomena DEAF tersebut dipaparkan dalam beberapa data menunjukkan

bahwa terjadi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Saat ini dunia menjadi pusat

perbelanjaan raksasa dimana kesejahteraan manusia dan kedaulatan negara dipaksa

tunduk pada hukum hedonisme dan pasar bebas (Suharto, 2008c). Para penguasa dan

pengusaha harus mampu menjaga agar CSR tidak terseret untuk memperkuat realitas

ini.

Dalam majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 bertajuk “Regulasi

Setengah Hati” diturunkan laporan utama tentang paradoks kejayaan dunia bisnis dan

fenomena kemiskinan di aras global (Bisnis dan CSR, 2007: 84-91). Disimpulkan

bahwa dunia bisnis kini telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di muka

bumi selama setengah abad terakhir ini. ( Suharto, 2008d : 4)

Dari 100 besar penguasa ekonomi dunia, 51 di antaranya adalah korporasi dan

49 nya adalah negara. Mengutip laporan The United Nations Conference on Trade

44

and Development (UNCTAD) dan The World Investment (2002), ditemukan bahwa

sekitar 65 ribu korporasi transnasional bersama 850 ribu affiliasi asingnya menguasai

10% total Gros Domestic Product (GDP) dan 33% ekspor dunia (Suharto 2008d : 4).

Sejumlah korporasi multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan GDP

negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang. Misalnya,

penjualan tahunan GDP Denmark sebanding dengan General Motor dan gabungan

GDP 180 negara miskin dan berkembang lebih sedikit dibanding omset Exxon Mobil.

Sayangnya, kejayaan perusahaan transnasional tersebut ternyata tidak selaras

dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dunia. Sampai awal abad ini, didalam 5,4

miliar populasi dunia, 24 persennya (1,3 miliar ) terdapat manusia yang hidup di

bawah 1 dollar AS per hari. Diluar itu ada ratusan juta keluarga yang tidak memiliki

rumah layak, anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, kekurangan

air bersih, ibu- ibu yang meninggal ketika melahirkan, dan bayi-bayi yang tidak

sempat melihat dunia saat dilahirkan. Juga belum termasuk kerusakan lingkungan

yang disebabkan (baik langsung maupun tidak langsung) oleh beroperasinya

perusahaan yang rentetannya mengakibatkan bencana kemanusiaan berkepanjangan.

Kelamnya potret kesejahteraan manusia global ini tidak jauh berbeda dengan

potret di Indonesia. Sampai saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat

mencemaskan. Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari BPS sekitar

Rp.5.500 per kapita per hari. Tahun 2006, jumlah penduduk miskin Indonesia

sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun

45

tersebut. Setahun setelah itu jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau

16,58% dari total penduduk Indonesia. Ini berarti jumlah orang miskin turun sebesar

2,13 juta jiwa. (Suharto, 2008a : 5)

Sekilas memang terjadi penurunan, tetapi angka ini tetap saja besar dan

melampaui keseluruhan jumlah penduduk negara tetangga seperti Malaysia (25 juta),

Australia (12 juta), dan Selandia Baru (4 juta). Jika menggunakan poverty line dari

Bank Dunia sebesar US$ 2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di

Indonesia berkisar antara 40-60% dari total penduduk. Potret kesejahteraan ini terlihat

lebih parah jika dimasukkan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

yang diberi label oleh Departemen Sosial : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS). (Suharto, 2008a : 5)

Di dalam kelompok ini terdapat jutaan Anak Balita Terlantar; Anak Jalanan,

Korban Tindak Kekerasan; Lanjut Usia Terlantar; Penyandang Cacat; Tuna Susila,

Pengemis; Gelandangan; Korban Penyalahgunaan Napza; Keluarga Fakir Miskin;

Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni; Komunitas Adat Terpencil;

Korban Bencana Sosial; Orang dengan HIV/AIDS dan seterusnya. Mereka bukan saja

menghadapi kesulitan ekonomi, melainkan pula mengalami pengucilan sosial (social

exlusion) akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi.

Dari paparan diatas terlihat bahwa globalisasi memiliki dampak negatif salah

satunya melahirkan paradoks. Disatu sisi dunia bisnis yang makin jaya tapi di sisi lain

46

membuat buruk tatanan ekonomi, keadilan sosial dan kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu dalam perkembangannya di aras global, hembusan CSR dan perkembangan

konsep-konsep yang terkait, seperti corporate citizenship dan corporate sustainability

semakin meluas, terutama dalam merespon tantangan-tantangan baru akibat

menguatnya globalisasi.

3.4. Manfaat Sustainable Development CSR

Menurut A.B. Susanto (2007), CSR dengan konsep pembangunan yang

berkelanjutan dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan

di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif. Keuntungan yang dapat diambil

adalah :

1. Peningkatan nilai saham bagi perusahaan dan kinerja finansial yang

lebih baik. Pandangan ini didasari dengan pemikiran bahwa konsumen akan

lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara

konsisten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

2. Menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar.

Sesungguhnya esensi keberadaan CSR salah satunya adalah dalam rangka

memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dalam kawasannya dengan

lingkungannya dengan membangun kerjasama dengan para stakeholdernya.

3. Dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang

sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan

47

bagian dari pembangunan citra perusahaan (corporate image building).

Pembentukan brand image perusahaan melalui social marketing dapat

memberikan manfaat dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan

terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungannya.

4. Layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (sosial license to operate)

dan insentif- insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan

khusus lainnya.

5. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Karyawan akan

merasa bangga pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dan

konsisten melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Jika pada masa lalu pandangan terhadap CSR banyak sedikit dipengaruhi

Milton Friedman yang cenderung tidak sejalan dengan CSR. Kini, pandangan

terhadap CSR lebih positif, bahkan terkadang overestimate. Seakan-akan CSR adalah

obat yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Padahal, manfaat CSR terhadap

perusahaan tidaklah “taken for granted” dan otomatis.

Salah satu tokoh yang kritis terhadap CSR adalah David Vogel, penyandang

Solomon Lee Professor of Bussines Ethics pada Haas School of Business dan

Profesor of Political Science di University of California Berkeley. Menurutnya,

perkembangan literatur CSR memiliki kelemahan yang seragam, yakni “tidak

48

menimbang dengan hati-hati apa yang dapat dan tidak dapat dicapai oleh dan melalui

CSR” (Jajal, 2006).

Berdasarkan hasil studinya, Vogel menemukan bahwa “tesis” yang menyatakan

bahwa CSR akan meningkatkan keuntungan perusahaan merupakan keyakinan yang

kurang didukung data empiris. Investasi CSR mirip belanja iklan, yang belum tentu

mendongkrak keuntungan perusahaan.