TREATIES RECENTLY CONCLUDED · Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan Asal untuk Menfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas - Bali, 2 April

1

TREATIES RECENTLY CONCLUDED

April - June 2019

2

JURNAL

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Volume II April – Juni 2019

”Treaty Journal” diterbitkan oleh Ditjen HPI cq. Setditjen HPI secara berkala (kuartal) dan memuat Perjanjian Internasional yang

ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2019

DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERIODE APRIL – JUNI 2019

Teks dapat diakses di www.treaty.kemlu.go.id 1. REPUBLIK INDONESIA – AUSTRALIA

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif - Jakarta, 4 Maret 2019

2. REPUBLIK INDONESIA – AUSTRALIA Memorandum Saling Pengertian tentang Pengaturan Visa PelatihanPercontohan Berbasis Pemagangan - Jakarta, 4 Maret 2019

3. REPUBLIK INDONESIA – AUSTRALIA Memorandum Saling Pengertian tentang Proyek Percontohan PertukaranPengembangan Keterampilan Indonesia-Australia - Jakarta, 4 Maret 2019

4. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Bantuan Timbal Balik di BidangKepabeanan - Bali, 1 April 2019

5. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Rencana Aksi Bersama mengenai Kerjasama untuk Pengakuan Bersamaterhadap Program Operator Ekonomi Resmi (AEO) - Bali, 1 April 2019

6. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data Elektronik Surat KeteranganAsal untuk Menfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas - Bali, 2 April 2019

7. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Asuransi Kesehatan Sosial- Seoul, 5 April 2019

8. REPUBLIK INDONESIA - ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND (EDF) Memorandum Saling Pengertian tentang Pengelolaan Perikanan yangBerkelanjutan di Indonesia - Jakarta, 9 April 2019

i

http://www.treaty.kemlu.go.id/

ii

9. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK DEMOKRASI TIMOR LESTE Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Pencarian danPertolongan - Jakarta, 15 April 2019

10. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Memorandum Saling Pengertian mengenai Pengembangan TeknologiLogam Jarang - Bandung, 23 April 2019

11. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Memorandum Saling Pengertian tentang Pendirian Pusat Penelitian Bersama Indonesia-Tiongkok tentang Teknologi Kereta Api BerkecepatanTinggi - Beijing, 25 April 2019

12. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Rencana Kerja Sama untuk Mempromosikan Koridor Ekonomi KomprehensifRegional - Beijing, 25 April 2019

13. REPUBLIK INDONESIA - MERCY-USA FOR AID AND DEVELOPMENT INC. Memorandum Saling Pengertian tentang Peningkatan PendapatanMasyarakat Petani/Peternak di Pedesaan Melalui Pelaksanaan UsahaPertanian Berkelanjutan - Jakarta, 9 Mei 2019

14. REPUBLIK INDONESIA - KERAJAAN THAILAND Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama dalam bidangIndustri Kreatif - Bangkok, 13 Mei 2019

15. REPUBLIK INDONESIA - KERAJAAN BELANDA Memorandum Saling Pengertian tentang Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Industri Sektor Bahan- Bahan Alami di Indonesia - Jakarta, 17 Mei 2019

16. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK SURINAME Persetujuan mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik,Paspor Dinas, dan Paspor Biasa - Paramaribo, 20 Mei 2019

iii

17. REPUBLIK INDONESIA - ORGANISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA Memorandum Saling Pengertian untuk Menciptakan Ekosistem KekayaanIntelektual yang Mendukung untuk Penguatan Daya Saing melalui Merekdan Desain - Jenewa, 20 Mei 2019

18. REPUBLIK INDONESIA - KERAJAAN BELANDA Rencana Aksi Bersama untuk Implementasi Memorandum Saling Pengertiantentang Kerjasama Kesehatan untuk Periode 2018-2023 - Jenewa, 20 Mei 2019

19. REPUBLIK INDONESIA - AMERIKA SERIKAT Persetujuan tentang Kerja Sama Kesehatan - Jenewa, 21 Mei 2019

20. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK TURKI Persetujuan Kerja Sama tentang Kesehatan - Jenewa, 21 Mei 2019

21. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK ISLAM IRAN Rencana Aksi untuk Implementasi Nota Kesepahaman tentang KerjasamaKesehatan untuk Periode 2019-2021 - Jenewa, 21 Mei 2019

22. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK SINGAPURA Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Kesehatan - Jenewa, 22 Mei 2019

23. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KUBA Rencana Aksi untuk Implementasi Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Kesehatan untuk Periode 2019-2021 - Jenewa, 23 Mei 2019

24. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pertukaran Nota mengenai kerja sama ekonomi Jepang yang diperluas denganmaksud untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial RepublikIndonesia (Proyek untuk Memperkuat Sistem Informasi Pencegahan Bencana) -Jakarta, 24 Mei 2019

25. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pertukaran Nota mengenai kerja sama ekonomi Jepang yang diperluasdengan maksud untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosialRepublik Indonesia (Program untuk Rekonstruksi Jembatan Palu 4 diProvinsi Sulawesi Tengah) - Jakarta, 24 Mei 2019

iv

26. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pertukaran Nota mengenai kerja sama ekonomi Jepang yang diperluasdengan maksud untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial Republik Indonesia (Proyek Pengembangan Air Limbah Jakarta (Zona 6)(Fase 1)) - Jakarta, 24 Mei 2019

27. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pertukaran Nota mengenai kerja sama ekonomi Jepang yang diperluasdengan maksud untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosialRepublik Indonesia (untuk menyediakan alat berat untuk rehabilitasiinfrastruktur) - Jakarta, 24 Mei 2019

28. REPUBLIK INDONESIA - KANTOR PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK URUSAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA Pernyataan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Manajemen RisikoBencana - Jakarta, 29 Mei 2019

29. REPUBLIK INDONESIA - AMERIKA SERIKAT Pernyataan Bersama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesiadan Departemen Pertahanan Amerika Serikat - Jakarta, 30 Mei 2019

30. REPUBLIK INDONESIA - INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE Memorandum Saling Pengertian Mengenai Hibah Untuk PengendalianTembakau di Indonesia - Jakarta, 1 Juni 2019

31. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK FILIPINA Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Keamanan Maritim -Manila, 11 Juni 2019

32. REPUBLIK INDONESIA - KERAJAAN INGGRIS RAYA Memorandum Saling Pengertian tentang Aktivitas Kerja Sama di BidangMaritim - London, 17 Juni 2019

v

33. REPUBLIK INDONESIA - KERAJAAN INGGRIS RAYA Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama dalam PencapaianTujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon -Jakarta, 18 Juni 2019

34. REPUBLIK INDONESIA - KONFEDERASI SWISS Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja - Jenewa, 18 Juni 2019

35. REPUBLIK INDONESIA - YOUR MEDICAL MATCHMAKER B.V. Pengaturan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Tenaga ProfesionalKesehatan Indonesia - Den Haag, 21 Juni 2019

36. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Memorandum Kerja Sama tentang Program Pelatihan Praktek Kerja Teknis -Jakarta, 25 Juni 2019

37. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Memorandum Kerja Sama tentang Kerangka Dasar untuk Pengoperasianyang tepat dari Sistem terkait Sumber Daya Manusia Asing dengan Status Residensi untuk "Pekerja Berketerampilan Spesifik" - Jakarta, 25 Juni 2019

38. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Perjanjian dalam Ekskavasi, Pengumpulan dan Repatriasi Kerangka TentaraJepang yang Gugur dalam Perang Dunia ke Dua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia - Jakarta, 25 Juni 2019

39. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK ARGENTINA Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan -Jakarta, 26 Juni 2019

40. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK ARGENTINA Pernyataan Bersama tentang Pembentukan Kelompok Kerja di BidangPerdagangan dan Penanaman Modal - Jakarta, 26 Juni 2019

vi

41. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA Kerangka Kerja Teknis tentang Pembentukan Sub-Komite Bersama untuk Implementasi Aktivitas Kerja Sama Terkait Industri 4.0 - Sejong, 26 Juni 2019

42. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Memorandum Kerja Sama di Bidang Keamanan dan Keselamatan Maritim -Tokyo, 26 Juni 2019

43. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pengaturan Pelaksanaan tentang Kerja Sama di Bidang Pemantauan Sampah Laut - Tokyo, 26 Juni 2019

44. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Pernyataan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Jepang dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia - Osaka, 27 Juni 2019

45. REPUBLIK INDONESIA – JEPANG Dokumen Kerangka Kerja tentang Pusat Pengembangan IndustriManufaktur yang baru (The New Midec) Sebagai Inisiatif Kerja Sama di Bawah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Jepang - Osaka, 27 Juni 2019

46. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Nota Kesepahaman mengenai Pertukaran Data Elektronik untukMemfasilitasi Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas - Brussel, 27 Juni 2019

47. REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK KOREA - KEREJAAN BELANDA Memorandum Saling Pengertian mengenai Kemitraan untuk Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia (fase 2) – 27 Juni 2019

48 REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK AZERBAIJAN Pernyataan Kehendak tentang Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan -Jakarta, 28 Juni 2019

1

INDONESIA - AUSTRALIA

1. PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF - Jakarta, 4 Maret 2019 Tujuan : a) membentuk kerangka kerja

untuk meningkatkan kerja sama untuk mempromosikan pengembangan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi, transparan dan konsisten yang akan mengarah pada peningkatan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan perdagangan dan penanaman modal;

b) secara progresif meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang antara Para Pihak melalui, antara lain , penghapusan secara progresif hambatan tarif dan non-tarif dalam hampir semua perdagangan barang antara Para Pihak;

c) secara progresif meliberalisasi perdagangan jasa antara Para Pihak untuk mencapai kesepakatan berkualitas tinggi yang mencakup sektor-sektor secara substansial dan yang menyelenggarakan

penghapusan substansial dari pembatasan dan tindakan diskriminatif yang berdampak pada perdagangan jasa;

d) mendapatkan lingkungan penanaman modal yang terbuka, fasilitatif dan bersaing, yang akan meningkatkan peluang penanaman modal antara Para Pihak melalui promosi, perlindungan, fasilitasi dan liberalisasi penanaman modal asing;

e) membuat kerangka kerja yang mempromosikan pemanfaatan perdagangan elektronik dalam perdagangan dan penanaman modal antara Para Pihak;

f) bekerja sama dalam promosi persaingan usaha, efisiensi ekonomi, kesejahteraan konsumen dan mitigasi praktik persaingan tidak sehat;

g) mempromosikan kerja sama ekonomi untuk pelaksanaan dan pemanfaatan Persetujuan ini secara efektif dan efisien;

h) memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak dengan mempromosikan prosedur yang efisien dan transparan yang mempercepat

pergerakan, pelepasan dan pembebasan barang untuk mengurangi biaya dan memberikan kepastian untuk importir dan eksportir.

Mulai Berlaku Persetujuan ini akan mulai berlaku 60 hari sesudah tanggal ditukarnya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak bahwa Para Pihak telah menyele-saikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak Cara Pengakhiran Para Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dgn memberikan pemberitahuan tertulis 180 (seratus delapan puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya (Pasal 21.6) Catatan Khusus Persetujuan ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, Republik Indonesia dan

Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, Australia

2


2. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENGATURAN VISA PELATIHAN

PERCONTOHAN BERBASIS PEMAGANGAN - Jakarta, 4 Maret 2019 Ruang Lingkup : MSP ini menjabarkan pemahaman dan maksud Indonesia dan Australia terkait pelatihan berbasis tempat kerja (pemagangan) di Australia. Penerbitan Visa “Training” 1 Tunduk pada ketentuan

MoU ini, Australia akan menerbitkan tiap tahunnya 200 visa yang memberikan izin tinggal selama 6 bulan kalender untuk maksud memberikan pemagangan bagi WNI, yg memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) telah disponsori oleh sebuah badan usaha yang secara sah beroperasi di Australia;

b) berusia 18 tahun atau lebih saat mengajukan permohonan visa;

c) memegang paspor yang berlaku dan tiket keluar Australia;

d) mempunyai dana yg cukup untuk biaya hidup selama di Australia;

e) memenuhi persyaratan kesehatan & kepribadian

sebagaimana ditentukan oleh hukum Australia;

f) mempunyai ketrampilan berbahasa lnggris yang cukup untuk pemagangan tersebut; dan

g) memenuhi semua persyaratan lainnya yang relevan untuk memperoleh sebuah visa Australia.

2. Pemagangan pada MoU ini terbatas untuk jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar pekerjaan terampil yang memenuhi syarat terkait pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan memenuhi syarat untuk mendapatkan sponsor untuk sebuah visa 'Training'.

3. Badan usaha sponsor yang dimaksud dalam ayat 21.a bertanggung jawab untuk menyediakan permagangan tersebut, termasuk:

a) pengembangan keterampilan yg relevan;

b) magang dan pelatihan formal lainnya;

c) pengaturan yang sesuai untuk mendanai biaya perjalanan peserta pelatihan dan biaya administratif;

d) gaji peserta pelatihan; e) pengaturan untuk

asuransi kesehatan; dan f) bilamana perlu, asuransi

tempat kerja sesuai dgn sector pekerjaan.

Mulai Berlaku MoU mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan Indonesia dan Australia bersama & diberitahukan kepada satu sama lain secara tertulis. Cara Pengakhiran Indonesia atau Australia dapat menghentikan MoU ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik. Catatan Khusus MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia

dan Asisten Sekretaris Pertama, Divisi Persetujuan Perdagangan Regional, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia

3


3. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PROYEK PERCONTOHAN

PERTUKARAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN INDONESIA-AUSTRALIA - Jakarta, 4 Maret 2019

Tujuan : a) membentuk Proyek

Percontohan Pengemba-ngan Keterampilan Indonesia-Australia;

b) menguraikan ruang lingkup, syarat dan ketentuan dari Proyek Percontohan; dan

c) menetapkan, sebagai dokumen berbasis prinsip, keseluruhan kerangka kerja untuk implementasi Proyek Percontohan.

Kriteria Proyek Percontohan : Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Proyek Percontohan, Peserta harus menunjukkan bahwa mereka memenuhi Kriteria Proyek Percontohan berikut: a) bekerja penuh waktu bagi

Organisasi Pengirim; b) saat ini bekerja di

Organisasi Pengirim dalam suatu pekerjaan yang relevan dengan pertukaran yang diusulkan;

c) memiliki kualifikasi pendidikan paska sekolah

menengah yang memadai atau keterampilan atau pengalaman kerja yg relevan untuk berpartisipasi dalam pertukaran;

d) bahwa Organisasi Pengirim telah menyetujui pengaturan Penempatan Tempat Kerja yang tepat dengan Organisasi Penerima, termasuk pelatihan yang akan dilakukan dan hasil pengembangan keterampilan yang dimaksud;

e) mendapat dukungan dari Organisasi Pengirim dan Organisasi Penerima untuk Penempatan Tempat Kerja;

f) memiliki kemampuan bahasa yang memadai untuk penempatan dan tujuan pertukaran; dan

g) berusia di atas 18 tahun pada saat aplikasi Visa dibuat.

Mulai Berlaku MSP ini berlaku pada saat yang bersamaan dengan tanggal mulai berlakunya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

Masa Berlaku MSP ini tetap berlaku selama lima tahun, kecuali jika Indonesia dan Australia menentukan lain secara tertulis. Indonesia dan Australia dapat bersama-sama memutuskan untuk memperpanjang Proyek Percontohan dengan syarat dan ketentuan seperti yang disepakati oleh Indonesia dan Australia Cara Pengakhiran • MSP ini dapat dihentikan

kapan saja • Untuk menghentikan MSP

ini, Indonesia atau Australia akan memberikan Pemberitahuan tertulis kepada yang lainnya setidaknya dua bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksud

Catatan Khusus: MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia

dan Asisten Sekretaris Pertama, Divisi Persetujuan Perdagangan Regional, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia

4

INDONESIA - KOREA SELATAN

4. NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DI

BIDANG KEPABEANAN - Bali, 1 April 2019 Tujuan : 1. untuk mendukung kerja

sama dalam rangka membangun pertukaran informasi, teknologi, dan pengetahuan yang saling menguntungkan agar dapat secara efektif memerangi perdagangan ilegal;

2. untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas.

Ruang Lingkup : 1. Para Peserta akan saling

memberikan bantuan administrasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dalam MoU ini, untuk pencegahan, investigasi dan pemberantasan pelanggaran kepabeanan.

2. Semua bantuan berdasarkan MoU ini oleh masing - masing Peserta akan diberikan sesuai dengan hukum dan ketentuan administrasi nasional dan dalam batas-batas yurisdiksi, kompetensi dan sumber daya yang tersedia.

3. MoU ini akan berlaku dalam wilayah pabean kedua negara.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MoU ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu, kecuali jika

salah satu Peserta memberi tahu Peserta lainnya secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya tentang keinginan untuk mengakhiri MSP ini (Paragraf 14, Butir 3) Cara Pengakhiran Salah satu Peserta memberi tahu Peserta lainnya secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya tentang keinginan untuk mengakhiri MSP ini (Paragraf 14, Butir 3) Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Korea dan lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

dan Commissioner Korea Customs Service

5


5. RENCANA AKSI BERSAMA MENGENAI KERJASAMA UNTUK PENGAKUAN BERSAMA

TERHADAP PROGRAM OPERATOR EKONOMI RESMI (AEO) - Bali, 1 April 2019 Tujuan : A. For the purposes of

cooperation for AEO Programs, the two Customs Administrations will build a close cooperation framework, including opening communication channel and exchanging information.

B. The two Customs Administrations do their utmost to launch negotiations for AEO Mutual Recognition Arrangement (hereinafter referred to as "MRA") at the earliest convenience. And such negotiations for MRA will proceed with the following phases.

1st PHASE : STUDY FOR AEO PROGRAMS The two Customs Administrations share information on relevant regulation, authorization

criteria, validation procedures, benefits, IT system support, risk management, data security, monitoring, and other relevant information of the AEO Programs. 2nd PHASE : SIDE-BY-SIDE COMPARISON AND JOINT VALIDATION VISITS The two Customs Administrations undertake a comprehensive side-by-side comparison of their respective AEO programs, and conduct the followings: A. Comparison of authorization

criteria B. Joint validation visits in both

countries; and C. Examination of MRA benefits 3rd PHASE : PROGRAM ASSESSMENT The two Customs Administrations conduct an assessment of counterpart's AEO Program compatibility

and harmonize possible differences of the programs. In addition, the two Customs Administrations develop benefits of MRA by examining each respective customs clearance system and risk management system. 4th PHASE : CONCLUSION OF ARRANGEMENT The two Customs Administrations, after completing above phases, discuss a detailed text of MRA, and thereafter pursue to conclude the MRA through signing by two Customs Heads. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus : PoA ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

dan Komisioner Layanan Bea Cukai Korea, Republik Korea

6


6. NOTA KESEPAHAMAN TENTANG PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SURAT

KETERANGAN ASAL UNTUK MENFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS - Bali, 2 April 2019

Tujuan : 1. untuk bekerja - sama

memfasilitasi perdagangan dalam implementasi perjanjian perdagangan bebas dimana masing - masing negara Para Peserta adalah bagiannya;

2. untuk berkolaborasi untuk

hal - hal teknis yang diperlukan dalam pemanfaatan SKA melalui pembentukan sistem pertukaran data asal elektronik

Pelaksanaan : 1. Para Peserta akan bekerja -

sama membangun sistem pertukaran data asal elektronik atas produk- produk yang mendapat perlakuan tarif preferensial.

2. Setelah membangun sistem tersebut, Para Peserta akan menerapkannya sebagai berikut:

a. Otoritas Kepabeanan

negara pengimpor akan menerima e-SKA yang dikirim oleh Otoritas Penerbit negara pengekspor melalui Otoritas Pertukaran Data Elektronik;

b. Otoritas Penerbit dari

negara pengekspor akan mengirimkan data atau informasi yang berkaitan dengan e-SKA kepada Otoritas Kepabeanan negara pengimpor melalui Otoritas Pertukaran Data Elektronik

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu, kecuali jika salah satu Peserta menyampaikan kepada Peserta lain secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya tentang rencana pengakhiran MSP ini Cara Pengakhiran Salah satu Peserta menyampaikan kepada Peserta lain secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya tentang rencana pengakhiran MSP ini Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Korea dan lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia,

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kepala Badan Indonesia National Single Window, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

dan Commissioner Korea Customs Service

7


7. NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJASAMA DI BIDANG ASURANSI KESEHATAN

SOSIAL - Seoul, 5 April 2019 Tujuan : Tujuan dari MoU adalah untuk membangun kerangka kerja sama antara Para Pihak untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang asuransi kesehatan sosial. Wilayah Kerjasama : Para Pihak setuju untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:a) Pengembangan Sistem

Klaim Digital; dan b) Pengembangan Sistem

Pembayaran kepada Provider.

Bentuk Kerjasama : Para Pihak setuju untuk melaksanakan kerja sama

berdasarkan MOU ini dalam bentuk berikut:

a) berbagi keahlian, informasil dan Pengalaman;

b) menyelenggarakan seminar bersama, konferensi, workshop, dan pertemuan tingkat profesional lainnya; dan

c) melakukan penelitian bersama, pelatihan, konsultasi , dan publikasi.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MOU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan boleh diperbarui untuk periode lima tahun berturut-turut dengan

persetujuan tertulis dari kedua belah pihak melalui saluran diplomatik Cara Pengakhiran Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MOU ini pada saat kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tentang niatnya untuk mengakhiri MOU ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Korea dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Republik Indonesia dan

Kepala Layanan Tinjauan dan Penilaian Asuransi Kesehatan, Republik Korea

8

INDONESIA - ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND (EDF)

8. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN YANG

BERKELANJUTAN DI INDONESIA - Jakarta, 9 April 2019 Tujuan : Tujuan dari MSP ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum bagi Para Pihak dalam mengembangkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia yang berbasiskan sains dan pendekatan partisipatif untuk kesehatan stok ikan, kelestarian ekosistem, dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat di Indonesia. Ruang Lingkup : Para Pihak sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama pengelolaan perikanan yang

berkelanjutan di Indonesia melalui lnisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan

secara tertulis. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

dan Vice President Asia Pacific, Environmental Defense Fund (EDF)

9

INDONESIA – TIMOR LESTE

9. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA PENCARIAN DAN

PERTOLONGAN - Jakarta, 15 April 2019 Tujuan : Membangun kerangka kerja bagi peningkatan kerja sama Pencarian dan Pertolongan di bidang Penerbangan dan Maritim Ruang Lingkup Kerjasama : Para Pihak sepakat mengusulkan kerja sama dalam bidang-bidang: 1. Secara tepat dan teratur

memberikan pertukaran informasi terkait situasi bahaya sebenarnya atau potensi bahaya dengan pihak lainnya;

2. Membantu Pihak lain dalam melaksanakan misi bersama pencarian dan pertolongan di wilayah pencarian dan pertolongan dan melintasi batas wilayah pencarian dan pertolongan mereka;

3. Mengambil tindakan yang tepat untuk mengatur akses masuk dan penggunaan fasilitas pencarian dan pertolongan di masing-masing wilayah pencarian dan pertolongan saat melakukan misi pencarian

dan pertolongan bersama, sesuai dengan peraturan dan prosedur nasional masing-masing Pihak;

4. Pertukaran informasi tentang sumber daya pencarian dan pertolongan yang tersedia untuk mengetanui kemampuan pencarian dan pertolongan masing-masing;

5. Melakukan komunikasi secara teratur dengan Pihak lainnya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas hubungan komunikasi dalam pencarian & pertolongan;

6. Melakukan latihan pencarian dan pertolongan secara berkala dengan Pihak lain untuk menguji kemampuan dalam melakukan tindakan pencarian dan pertolongan melintasi batas wilayah pencarian & pertolongan;

7. Melakukan pelatihan bersama dalam meningkatkan pembangunan kapasitas;

8. Melakukan kunjungan timbal balik antar personil dan asset pencarian dan pertolongan dalam untuk mengembangkan pemahaman bersama

tentang praktik-praktik pencarian & pertolongan.

9. Berbagi keahlian teknis di bidang pencarian dan pertolongan melalui seminar, workshop, konferensi, dll

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. MSP ini dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama secara tertulis melalui saluran diplomatik, 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberi-tahuan tertulis kepada Pihak lainnya 6 bulan sebelumnya melalui saluran diplomatik Catatan Khusus : MSP ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Portugis dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Republik Indonesia dan

Menteri Transportasi dan Komunikasi, Republik Demokrasi Timor Leste

10


10. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

LOGAM JARANG - Bandung, 23 April 2019 Tujuan : Tujuan MSP ini untuk memberikan dasar yang luas bagi Para Pihak untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan terutama penambahan kemampuan ilmiah, teknis, dan teknologi dalam pengembangan teknologi logam jarang Bentuk Kerjasama : Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang utamanya mencakup bentuk kegiatan sebagai berikut: a. konsultasi bersama,

penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, pertukaran keahlian teknis dan praktik terbaik di

bidang pengolahan dan daur ulang logam jarang, dan teknologi industri;

b. implementasi penelitian bersama di bidang teknologi logam jarang;

c. memperluas kesempatan untuk beasiswa pascasarjana di Korea yang berfokus pada teknologi logam jarang sejauh yang diperbolehkan dalam proyek peneIitian; dan

d. kegiatan lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku selama 3 tahun. MSP ini dapat

diperpanjang melalui persetujuan tertulis Para Pihak Cara Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tentang keinginan tersebut melalui saluran diplomatik minimal 6 (enam) bulan sebelum penghentiannya Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Balai Bedar Logam dan Mesin, Kementerian Perindustrian,

Republik Indonesia dan Direktur Institut Logam Jarang, Republik Korea

11

INDONESIA - TIONGKOK

11. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENDIRIAN PUSAT PENELITIAN

BERSAMA INDONESIA-TIONGKOK TENTANG TEKNOLOGI KERETA API BERKECEPATAN TINGGI - Beijing, 25 April 2019

Tujuan : Para Pihak menyepakati untuk bersama-sama membentuk Pusat Riset Bersama lndonesia-Tiongkok di bidang teknologi kereta cepat sebagai suatu program untuk memperkuat peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan membangun hubungan kerja sama di bidang teknologi kereta cepat jangka panjang dan berkelanjutan antara kedua negara.

Ruang Lingkup Kerjasama : Para Pihak menyepakati bahwa Pusat Riset Bersama akan melaksanakan aktivitas-aktivitas termasuk: 1. Riset dan Pengembangan

Bersama; 2. Pelatihan, lokakarya, seminar; 3. Pertukaran stat peneliti dan

akademik; 4. Alih teknologi; dan 5. Mendorong kerja sama antara

institusi pendidikan tinggi dansektor swasta.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Cara Pengakhiran Setiap Pihak dapat melalui saluran diplomatik menginformasikan Pihak lain untuk mengakhiri MoU ini dengan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelum tanggal kedaluwarsa Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia dan

Menteri Sains dan Teknologi, Republik Rakyat Tiongkok

12


12. RENCANA KERJA SAMA UNTUK MEMPROMOSIKAN KORIDOR EKONOMI

KOMPREHENSIF REGIONAL - Beijing, 25 April 2019 Tujuan : Kedua belah pihak akan bekerja berdasarkan tujuan kerja sama yang meningkatkan investasi pihak Republik Rakyat Tiongkok atau perusahaan-perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, penilaian hasil kerja sama dan sebagai alat menstirnulasi. Kedua belah pihak akan menjalankan mekanisme koordinasi dalam kerja sama KORIDOR REGIONAL sebagaimana dipandu dalam MOU JSC untuk menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi bagi terlibatnya bisnis dan lembaga yang akan berpartisipasi, dan secara aktif mempromosikan dan mendorong investasi perusahaan pada proyek-proyek prioritas secara bertahap menghasilkan proyek. Dalam jangka panjang, tujuan pengembangan KORIDOR REGIONAL akan banyak direalisasikan dan

perkembangan KORIDOR REGIONAL akan dikembangkan menjadi, platform penting untuk konektivitas Global Maritime Fulcrum dan The Belt and Road Initiative. Mekanisme Kerjasama : Seperti yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, kedua pihak akan bekerja dengan mekanisme yang ditetapkan dalam MOU JSC termasuk koordinasi pelaksanaan Rencana Kerjasama, dan pencarian negosiasi dan solusi untuk masalah-masalah besar terjadi dalam proses pelaksanaan. Departemen dan organisasi terkait, yang mungkin telah ditetapkan dalam MOU JSC, akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan keterlibatan pemerintah di tingkat daerah, partisipasi perusahaan (jika ada) dalam pengembangan KORIDOR REGIONAL dan pelaksanaan proyek-proyek utama.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Rencana Kerjasama ini akan berlaku selama 5 tahun. Rencana ini dapat diakhiri dengan perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak setidaknya 6 bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud. Jika kedua belah pihak tidak akan menghentikan rencana ini, maka masa berlaku Rencana Kerjasama ini akan secara otomatis diperpanjang 5 (lima) tahun lagi Cara Pengakhiran Rencana ini dapat diakhiri dengan perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud Catatan Khusus : RKS ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Tiongkok dan lnggris

Ditandatangani oleh Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Republik Indonesia

dan Wakil Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, Republik Rakyat Tiongkok

13

INDONESIA - MERCY-USA FOR AID & DEVELOPMENT INC.

13. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN

MASYARAKAT PETANI/PETERNAK DI PEDESAAN MELALUI PELAKSANAAN USAHA PERTANIAN BERKELANJUTAN - Jakarta, 9 Mei 2019

Tujuan : Tujuan MSP ini adalah untuk membuat kerangka kerja sama bagi Para Pihak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat petani/peternak di pedesaan melalui pelaksanaan pertanian berkelanjutan berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Ruang Lingkup Kerjasama : Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam melaksanakan Program yang mencakup: 1. Peningkatan populasi

ternak dan kualitas

produksi pertanian melalui pemilihan komoditi yang tepat;

2. Peningkatan kapasitas petani/peternak dalam mengelola kegiatan pertanian untuk kehidupan yang berkelanjutan/ agribisnis melalui kegiatan pelatihan; dan

3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing petani/peternak melalui fasilitasi sarana prasarana pengolahan pangan dan limbah.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku MSP ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia dan

Country Director, Mercy-USA for Aid and Development Inc.

14

INDONESIA - THAILAND

14. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG

INDUSTRI KREATIF - Bangkok, 13 Mei 2019 Tujuan : a. untuk mengembangkan

kerja sama antara masyarakat kedua negara dalam bidang industri kreatif;

b. untuk mengembangkan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam industri kreatif; dan

c. untuk memudahkan saling pengertian dan dukungan antara masyarakat kedua negara dalam bidang industri kreatif.

Ruang Lingkup Kerjasama : Para pihak akan melaksanakan kerja sama pada area berikut ini, tetapi tidak terbatas pada:a. periklanan; b. arsitektur; c. konten-konten penyiaran; d. kerajinan; e. budaya kuliner; f. konten berbasis digital; g. fesyen;

h. film; i. animasi; j. desain interior; k. desain produk; I. desain mebel; m desain komunikasi visual; n. seni rupa; o. permainan video, termasuk

permainan konsol, permainan komputer, dan permainan seluler;

p. musik; q. seni pertunjukan; r. publikasi; s. fotografi, dan t. bidang-bidang kerja sama

lainnya yang mungkin akan disepakati bersama oleh Para Pihak

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan terus berlaku untuk periode tiga (3) tahun. MSP ini wajib diperpanjang secara otomatis untuk

periode-periode tiga (3) tahun berturut-turut kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya, secara tertulis, setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud, kehendaknya untuk mengakhiri MSP ini. Cara Pengakhiran Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Thailand dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia dan

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kerajaan Thailand

15

INDONESIA - BELANDA

15. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR

PRODUK INDUSTRI SEKTOR BAHAN- BAHAN ALAMI DI INDONESIA - Jakarta, 17 Mei 2019

Tujuan : Tujuan MoU ini adalah untuk membangun kerja sama di antara Para Penandatangan di bidang pengembangan sektor industri di Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing dan ekspor produknya ke pasar Eropa Ruang Lingkup Kerjasama : 1. Lingkup kerja sama MoU ini

wajib meliputi secara terutama bidang-bidang kerja sama teknis sebagai berikut:

a. Kolaborasi sektor melalui platform pasca-panen/industri dan kolaborasi horisontal;

b. Pengaturan kasus-kasus terbaik melalui fasilitasi pelatihan & pembelajaran ekspor;

c. Pemasaran & Akses Pasar;

d. Pengembangan Kebijakan dan Alat untuk Ketertelusuran dan Keberlanjutan;

e. Peningkatan Dukungan Layanan Organisasi Bisnis;

f. Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) & Penelitian Pangan Baru dan Pengembangan Kebijakan;

g. Penelitian dan Pengem-bangan untuk lnovasi.

2. Kerja sama akan fokus pada kelompok produk dan pasar sebagai berikut:

a. Fokus kelompok produk: 1. Ekstrak rumput laut

untuk makanan (suplemen) dan kosmetik;

2. Minyak atsiri untuk makanan dan kosmetik;

3. Ekstrak tumbuhan untuk makanan (suplemen) dan kosmetik;

b. Fokus pasar: 1. Pasar makanan

(suplemen makanan) Eropa;

2. Pasar kosmetik Eropa .


Masa Berlaku MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Penandatangan berkehendak untuk mengakhiri atau memperbaruinya untuk jangka waktu yang lebih singkat Cara Pengakhiran Salah satu Penandatangan berkehendak untuk mengakhiri atau memperbaruinya untuk jangka waktu yang lebih singkat, yang mana Penandatangan yang memiliki kehendak tersebut akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penandatangan lain atas hal dimaksud melalui jalur diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran atau pembaharuan Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses

lndustri lnternasional, Kementerian Perindustrian, Republik Indonesia dan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda di Indonesia

16

INDONESIA - SURINAME

16. PERSETUJUAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK,

PASPOR DINAS, DAN PASPOR BIASA - Paramaribo, 20 Mei 2019 Pembebasan Visa : Warga negara dari masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor biasa dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dibebaskan dari kewajiban memperoleh visa untuk masuk, keluar, singgah, dan tinggal di wilayah Pihak lainnya, untuk jangka waktu hingga 30 (tiga puluh) hari, tidak dapat diperbarui sejak tanggal pertama kali masuk & tidak dapat diubah menjadi jenis izin tinggal yg lain. Visa untuk Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler : Warga negara dari masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler dalam wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarga mereka, diwajibkan untuk

memperoleh visa masuk dari perwakilan diplomatik atau konsuler Pihak lainnya, sebelum kedatangannya. Ketentuan Masuk & Keluar : Warga negara masing-masing Pihak diperbolehkan untuk masuk, singgah, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui semua titik-titik lintas batas yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh otoritas imigrasi yang berwenang, tanpa adanya pembatasan, kecuali untuk titik-titik lintas batas yang disebutkan dalam ketentuan mengenai keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat berlaku secara hukum terhadap pemegang paspor yang sah tersebut. Mulai Berlaku Persetujuan ini akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir setelah

Para Pihak saling menginformasikan bahwa persyaratan untuk pemberlakuan Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing telah terpenuhi Masa Berlaku Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk masa yang tidak ditentukan Cara Pengakhiran Salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan Catatan Khusus : Persetujuan ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Belanda dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan

Menteri Luar Negeri Republik Suriname

17

INDONESIA - ORGANISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA (WIPO)

17. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN UNTUK MENCIPTAKAN EKOSISTEM KEKAYAAN

INTELEKTUAL YANG MENDUKUNG UNTUK PENGUATAN DAYA SAING MELALUI MEREK DAN DESAIN - Jenewa, 20 Mei 2019

Judul Proyek dan Tujuan : Bidang kerja sama dan inisiatif bersama yang diharapkan dari kesepahaman ini akan disebut Enabling IP Environment to Strengthen Business Competitiveness through Brands and Designs, dan tujuannya adalah untuk memperkuat pemangku kepentingan di Indonesia untuk secara efektif memanfaatkan sistem kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek dagang, indikasi geografis dandesain, guna meningkatkan daya saing usaha. Komponen Proyek dan Hasil yang diharapkan : • Analisis kebutuhan

pengembangan usaha bagi masyarakat yang melakukan usaha dan menjual produk secara lokal, sebagian besar namun tidak terbatas pada UMKM, berdasarkan

pemanfaatan-nya saat ini atau potensi pemanfaatan fasilitas kekayaan inteletual dan strategi merek dan desain;

• Analisis peraturan nasional dan kerangka kelembagaan yang mendukung pengembangan merek dan desain strategi terkait;

• ldentifikasi produk setempat yang memiliki potensi untuk diberikan merek pada tingkat nasional, regional, dan internasional; dan

• Pengembangan struktur "Hub and Spokes" yang mampu memberikan nasihat strategis berkualitas untuk memfasilitiasi akses dan penggunaan pelayanan kekayaan intelektual untuk merek dan desain, seperti layanan konsultasi strategis dan spesifik, dukungan dalam melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan peningkatan kesadaran, sebagai contoh.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MoU ini akan tetap berlaku sampai diakhiri dengan persetujuan bersama dari para Pihak, atau oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tentang niatnya untuk mengakhiri MoU ini Cara Pengakhiran Diakhiri dengan persetujuan bersama dari para Pihak, atau oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tentang niatnya untuk mengakhiri MoU ini, dalam hal ini MoU ini akan berhenti berlaku (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia dan

Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO)

18

INDONESIA - BELANDA

18. RENCANA AKSI BERSAMA UNTUK IMPLEMENTASI MEMORANDUM SALING

PENGERTIAN TENTANG KERJASAMA KESEHATAN UNTUK PERIODE 2018-2023 - Jenewa, 20 Mei 2019

Program of Cooperation : The Signatories are committed to implement the MOU by establishing this Joint Action Plan with the following program strategies: • Improvement of the

Indonesian Family Doctors program (Dokter Layanan Primer).

• Establishment of Sister Hospital Program for Cancer Collaboration.

• Collaboration on palliative care for cancer patients.

• Capacity Building Program for healthcare professionals, particularly midwives, nurses, and caregivers.

• Development of innovative geriatric oriented health services.

• Strengthening community (primary) health development in Indonesia.

• Strengthening of population-based cancer screening in Indonesia.

• Strengthening of adoption of digitalization and e-Health.

• Public Private Partnership on Hospital strengthening.

• Strengthening of AMR control in Indonesia.

• Field station collaboration on communicable disease control.

• Strengthening of TB control in Indonesia.

• Operationalization of GHSA Secretariat and Country Role of Action Package Lead in GHSA.

• Strengthening of health education and research collaboration between Indonesia and the Netherlands.

Implementation : • The Joint Action Plan and its

annex(es) will be treated as living documents, which will be reviewed and updated periodically by the Signatories every 12, started from the date of the signing of the Joint Action Plan.

• The Signatories will be in charge of coordinating the implementation of the activities conducted under the jurisdiction of Signatories.

• The Signatories will facilitate, but not to be held responsible for the implementation of the activities conducted by external agencies and partners.

• The implementation activities of the Joint Action Plan will be based on the Work Program, attached as an Annex of the Joint Action Plan, set out specific details on the activities, output, time line and the implementing agencies from both sides.

• The Signatories or the implementing agencies from both sides shall develop and conclude a specific arrangement for the implementation activities, if it is deemed necessary or required by the applicable law & regulations.

• The provisions of the MOU shall apply to the implement-tation of activities agreed on this Joint Action Plan.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Rencana Aksi Bersama berlaku sampai 20 Mei 2023 Catatan Khusus : Rencana Aksi Bersama ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Kerjasama Internasional, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia

dan Direktur Hubungan Internasional, Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga, Kerajaan Belanda

19

INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

19. PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA KESEHATAN - Jenewa, 21 Mei 2019 Tujuan : Tujuan Persetujuan ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama antara Para Pihak di bidang kesehatan Bidang-Bidang Kerja sama : Para Pihak wajib meningkat-kan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Kesehatan Masyarakat,

termasuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat;

b. Promosi Kesehatan; c. Pelayanan Kesehatan; d. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit; e. Kefarmasian dan Alat

Kesehatan; f. Penelitian dan Pengemba-

ngan Kesehatan; dan

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bentuk Kerja sama : Kegiatan-kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini wajib dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: a. Pertukaran lnformasi dan

Pengalaman-pengalaman; b. Pertukaran Ahli-ahli dan

Delegasi-delegasi; c. Penelitian Bersama; d. Pembangunan Kapasitas; e. Bantuan Teknis; dan f. Bentuk-bentuk kerja sama lain

yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.


Masa Berlaku Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode 5 tahun. Ini dapat diperpanjang untuk periode tambahan 5 tahun dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik Cara Pengakhiran Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 6 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki Catatan Khusus : Persetujuan ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan

Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat

20

INDONESIA - TURKI

20. PERSETUJUAN KERJA SAMA TENTANG KESEHATAN - Jenewa, 21 Mei 2019 Tujuan : Tujuan dari Persetujuan Kerja Sama ini ini adalah untuk memperkuat hubungan kerja sama timbal balik antara Para Pihak di bidang kesehatan. Bidang-Bidang Kerja sama : Para Pihak wajib meningkatkan pengembangan kerja sama di bidang-bidang sebagai berikut: a. Pelayanan Kesehatan; b. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;

c. Kefarmasian termasuk Vaksin dan Alat Kesehatan;

d. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan .

Bentuk Kerja sama : Kerja sama yang dilakukan di bawah kerangka Persetujuan

ini dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: a. Pertukaran informasi,

pengetahuan dan teknologi; b. Kegiatan saling kunjung

tenaga ahli dan delegasi; c. Partisipasi para ahli di

pertemuan dan konferensi yang dilaksanakan oleh salah satu Pihak;

d. Pelatihan, seminar dan lokakarya; dan

e. Saling mendorong investasi di sektor kesehatan.

Mulai Berlaku Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis yang terakhir yang mana Para Pihak saling menginformasikan, melalui jalur diplomatik, telah diselesaikannya prosedur internal mereka yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini.

Masa Berlaku Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode lima (5) tahun. Persetujuan ini dapat diperpanjang untuk periode yang sama melalui kesepakatan bersama secara tertulis antara Para Pihak melalui jalur diplomatik Cara Pengakhiran Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik terkait keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini paling tidak tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan Catatan Khusus : PKS ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Turki dan lnggris


Menteri Kesehatan Republik Turki

21

INDONESIA - IRAN

21. RENCANA AKSI UNTUK IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJASAMA

KESEHATAN UNTUK PERIODE 2019-2021 - Jenewa, 21 Mei 2019 Program of Cooperation : Subject to the prevailing laws and regulations of both countries, the Participants will implement the MOU by establishing this Plan of Action (hereinafter referred to as "PoA") through the following program strategies: a. Strengthening Primary

Health Care (PHC) b. Cooperation on the issues

of mutual interest regarding the Organ Transplantation;

c. Development of

Pharmaceutical and Medical Devices in both countries;

d. Cooperation on the issues of Medicines;

e. Cooperation on interest of

Traditional and Complimentary Pharmaceutical Products;

f. Development of Halal

Vaccines; g. Collaboration to address

Bioterrorism; h. Cooperation on Sustainability

of Universal Health Care (UHC);

i. Cooperation on Non-

Communicable Disease;

j. Collaboration on Strengthening the Traditional Medicine Services; and

k. Cooperation on Health

Emergency Response and Disaster Management.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku PoA ini akan berlaku sampai dengan 21 Mei 2021 Catatan Khusus : PoA ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Hubungan Internasional, Kementerian Kesehatan

dan Pendidikan Kedokteran, Republik Islam Iran

22

INDONESIA - SINGAPURA

22. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA KESEHATAN - Jenewa,

22 Mei 2019 Tujuan : Para Pihak akan, berdasarkan pada ketentuan MSP ini dan hukum, peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan nasional yang berlaku di masing-masing Pihak, memperkuat, memfasilitasi, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama dan kolaborasi di bidang kesehatan berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan. Kerja sama dan kolaborasi tersebut akan dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan pelaksanaan Bidang-Bidang Kerja sama : 1. Merujuk pada Pasal 1, Para

Pihak akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong,

memfasilitasi dan meningkat-kan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan promosi kesehatan;

b. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan

c. Pengembangan sumber daya manusia.

2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan berupa pertukaran informasi dan keahlian teknis, pertukaran kunjungan oleh tenaga kesehatan, dan partisipasi dan kolaborasi dalam kursus pelatihan yang berkaitan dengan bidang-bidang kerja sama yang disebutkan, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelatihan.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku untuk periode tiga (3) tahun Cara Pengakhiran Salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain tentang niatnya untuk mengakhiri MSP ini dengan pemberitahuan tertulis, melalui jalur diplomatik, setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris


Menteri Kesehatan Republik Singapura

23

INDONESIA – KUBA

23. RENCANA AKSI UNTUK IMPLEMENTASI MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

TENTANG KERJASAMA KESEHATAN UNTUK PERIODE 2019-2021 - Jenewa, 23 Mei 2019 Program of Cooperation : Subject to the prevailing laws and regulations of both countries, the Participants will implement the MOU by establishing this Plan of Action (hereinafter referred to as "PoA") through the following program strategies: • cooperation between

Indonesian and Cuban Pharmaceutical Industries coordinated by the Governments of each country;

• cooperation on Mother and Child Health, and Nutrition;

• cooperation to prevent and control of communicable and non-communicable diseases;

• conducting joint research and development in health-related areas;

• development of education of human resources for health; and

• cooperation on climate change.

Implementation : • This PoA will be implemented

based on a Work Program agreed in the Annex of this PoA setting out specific details on specific activities, expected output and indicator, duration of activities and participants involved.

• The implementation of all activities carried out under this PoA will be subject to the laws and regulations of both countries.

• Each program of activity shall be agreed in a specific arrangement concluded between the Participants or

between the related institutions or agencies of the Participants.

• The provisions of the MOU shall be applied for the implementation of activities agreed on this PoA.

• The Participants agree to conduct monitoring and evaluation of the implementation of this PoA every 6 (six) months.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Rencana Aksi berlaku sampai 23 Mei 2021 Catatan Khusus : Rencana Aksi ini ditandatangani dalam bahasa lnggris.

Ditandatangani oleh Direktur Kerjasama Internasional, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia

dan Direktur Hubungan Internasional, Kementerian Kesehatan Publik, Republik Kuba

24

INDONESIA – JEPANG

24. PERTUKARAN NOTA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI JEPANG YANG DIPERLUAS

DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIALREPUBLIK INDONESIA (PROYEK UNTUK MEMPERKUAT SISTEM INFORMASIPENCEGAHAN BENCANA) - Jakarta, 24 Mei 2019

Tujuan : 1. For the purpose of

contributing to the implementation of the Project for Strengthening Disaster Prevention Information System (hereinafter referred to as "the Project") by the Recipient, the Government of Japan has decided that a grant up to one billion nine hundred and eighty-nine million Japanese Yen (¥1,989,000,000) (hereinafter referred to as "the Grant") will be extended to the Recipient, subject to the relevant laws

and regulations and budgetaryappropriations of Japan.

2. The Grant will be made

available by concluding a grant agreement between the Recipient or its designated authority and the Japan International Cooperation Agency (JICA) (hereinafter referred to as "the G/A").

3. The terms and conditions of

the Grant as well as the procedures for its utilization will be governed by the G/ A within the scope of the present understanding.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Hibah akan tersedia selama periode seperti yang ditentukan dalam G/A, dengan ketentuan bahwa periode akan berada di antara tanggal berlakunya G/A dan 30 Juni 2023. Periode dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama antara pihak berwenang terkait kedua Pemerintah Catatan Khusus : EoN ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Duta Besar dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia dan

Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

25



DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIALREPUBLIK INDONESIA (PROGRAM UNTUK REKONSTRUKSI JEMBATAN PALU 4 DIPROVINSI SULAWESI TENGAH) - Jakarta, 24 Mei 2019

Tujuan : 1. For the purpose of

contributing to the implementation of the Programme for the Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province (hereinafter referred to as "the Programme") by the Recipient, the Government of Japan has decided that a grant of two billion five hundred million Japanese Yen (¥2,500,000,000) (hereinafter referred to as "the Grant'') will be extended to the Recipient,

subject to the relevant laws and regulations and budgetary appropriations of Japan.

2. The Grant will be made available by concluding a grant agreement between the Recipient or its designated authority and the Japan International Cooperation Agency (JICA) (hereinafter referred to as "the G/A”).

3. The terms and conditions of the Grant and its accrued interest as well as the procedures for their utilization will be governed by the G/A within the scope of the present understanding.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Hibah akan tersedia selama periode seperti ditentukan dalam G/A, dengan ketentuan bahwa periode akan berada di antara tanggal berlakunya G/A dan 31 Mei 2023. Periode dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama antara otoritas terkait kedua Pemerintah Catatan Khusus : EoN ini ditandatangani dalam bahasa lnggris



26



DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (PROYEK PENGEMBANGAN AIR LIMBAH JAKARTA (ZONA 6) (FASE 1)) - Jakarta, 24 Mei 2019

Tujuan : 1. The Loan will be made

available by a loan agreement to be concluded between the Government of the Republic of Indonesia and JICA. The terms and conditions of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan agreement, within the scope of the present understanding, which will contain, inter alia, the following principles: a) The repayment period

will be eighteen (18) years after the grace period of seven (7) years;

b) The rate of interest will be one point three per cent (1.3%) per annum;

c) Notwithstanding sub-paragraph (b) above, where a part of the Loan is made available to cover payments to consultants of the Project, then the rate of interest of the said part will be nought point nought one per cent (0.01 %) per annum; and

d) The disbursement period will be seven (7) years after the date of coming into force of the said loan agreement.

2. The loan agreement mentioned in sub-paragraph (1) above will be concluded after JICA is satisfied with the

feasibility of the Project, including environmental consideration.

3. The disbursement period mentioned in sub-paragraph (1)(d) above may be extended with the consent of the authorities concerned of the two Governments.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Jangka waktu pembayaran adalah delapan belas (18) tahun setelah masa tenggang tujuh (7) tahun Catatan Khusus : EoN ini ditandatangani dalam bahasa lnggris



27



DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPROMOSIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (UNTUK MENYEDIAKAN ALAT BERAT UNTUK REHABILITASI INFRASTRUKTUR) - Jakarta, 24 Mei 2019

Tujuan : 1. The Grant and its accrued

interest shall be used by the Recipient properly and exclusively for the purchase of the products and/or services necessary for the implementation of the Programme, enumerated in a list to be mutually agreed upon between the authorities concerned of the two Governments (hereinafter respectively referred to as the "Products" and the "Services''), as well as for the payment of such fees necessary for the implementation of the Programme, provided that

the Products are produced in eligible source countries and the Services are provided by nationals of eligible source countries.

2. The list mentioned in sub-paragraph (1) above will be subject to modifications which may be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.

3. The scope of the eligible source countries mentioned in subparagraph (1) above shall be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.


Masa Berlaku Pemerintah Jepang akan melaksanakan Hibah dengan melakukan pembayaran dalam Yen Jepang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke Rekening selama periode antara tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat 3 dan 31 Maret 2020. Periode ini dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama antara otoritas terkait dari kedua Pemerintah Catatan Khusus : EoN ini ditandatangani dalam bahasa lnggris



28

INDONESIA – KANTOR PBB UNTUK URUSAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

28. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

BENCANA - Jakarta, 29 Mei 2019 • Menimbang bahwa

Pemerintah Republik Indonesia dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Pengurangan Risiko Bencana sangat menghmgai pentingnya mencegah bencana dan membangun ketahanan negara dalam upaya mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan;

• Mengakui komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, dan peran penting Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Pengurangan Risiko Bencana sebagai pelaku utama dalam pengurangan risiko bencana di system Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengoordinasikan

implementasi dan pemantauan Kerangka Sendai untuk Pengurangar. Risiko Bencana 2015-2030;

• Menegaskan kembali pentingnya kerja sama internasional untuk penguatan kapasitas guna membangun strategi nasional dan daerah dalam pengurangan risiko bencana;

• Berkeinginan untuk memperkuat kemitraan dan mengembangkan lebih lanjut kerja sama mereka atas dasar saling menghormati serta dalam lingkup dan mandat Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Pengurangan Risiko Bencana;

• Dengan ini menyatakan keinginan mereka untuk membangun kerja sama yang lebih erat di bidang manajemen risiko bencana, termasuk peningkatan kapasitas dalam mengembangkan strategi nasional dan daerah, memajukan

penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta secara bersama-sama meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam manajemen risiko bencana, melalui mekanisme tiga pihak;

• Lebih lanjut menyatakan keinginan mereka untuk menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini ke dalam pengaturan khusus untuk program dan proyek nyata pada tahap selanjutnya;

• Menegaskan bahwa Pernyataan Bersama ini tidak menimbulkan hak, kewajiban atau komitmen finansial;

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus : Pernyataan Bersama ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Penagggulangan Bencana, Republik Indonesia dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Pengurangan Risiko Bencana

29

INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

29. PERNYATAAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN DEPARTEMEN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT - Jakarta, 30 Mei 2019 Tujuan : 1. In conjunction with the 70th

Anniversary of diplomatic relations, this official bilateral meeting between Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu and Acting Secretaryof Defense Patrick Shanahan underscores the continuing strong partnership and important relationship between the two ministries.

2. This Statement reaffirms the sound mechanisms and agreements outlined in the 2010 Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense, and the 2015 Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation. This Statement asserts the strong desire of both countries to continue to strengthen the defense partnership to address regional and global challenges.

3. The strong and resilient Indonesia-U.S. military relationship is founded and guided by the principles of equality, reciprocity, respect for international rules and

norms, respect for territorial integrity and sovereignty, and the pursuit of mutual interests. Indonesia and the United States are committed to sustaining those characteristics of collaboration, candid discussion, and information sharing that deepen trust and enable close cooperation to address common security challenges.

4. Both leaders reiterate their commitment to strengthening the existing robust bilateral exercise program to enhance capacity and interoperability. Both ministries affirm support for the expansion in our Army to Army exercise next year, and by normalizing the Army special forces relationship beginning in 2020 with a Joint Combined Exercise Training with KOPASSUS.

5. Both ministries emphasize the importance of strengthening cooperation to combat transnational threats, across the sea, land, air, and cyber domains. In support of greater information sharing, both ministries support the possibility of increased

information sharing and exchange of views on an assessment of regional threats by using ASEAN Our Eyes (AOE) as the platform for strategic information exchange among ASEAN Member States. Both ministries recognize the importance of normalizing U.S. Special Forces training with KOPASSUS to build trust and expand counter-terrorism interoperability.

6. Indonesia and the U.S. share a common regard for honoring the service and sacrifice of its military members. Both ministries discussed the importance of supporting the sanctity of remains entombed in vessels like the World War II wreck, USS Houston, and of cooperation to identify U.S. remains in Indonesia.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus : Pernyataan ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan

Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat

30

INDONESIA - INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE

30. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI HIBAH UNTUK PENGENDALIAN

TEMBAKAU DI INDONESIA – Jakarta, 1 Juni 2019 Tujuan : Mengurangi dan Mengendalikan Penggunaan Tembakau. Ruang Lingkup Kerjasama : MSP ini mencakup ruang lingkup pengendaian tembakau, TB dan penyakit tidak menular. Jumlah Maksimum Hibah : Jumlah total dana yang diberikan untuk proyek ini sebesar 1,2 Juta USO (Satu Juta Dua Ratus Ribu dolar AS) untuk jangka waktu 6 tahun dan akan digunakan secara eksklusif untuk proyek ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut tergantung dari ketersediaan dana. Anggaran yang disetujui sebagaimana dalam Lampiran 2, dan pelaksanaan proyek sebagaimana dalam Lampiran 1 akan dilakukan oleh Penerima hibah dengan pemantauan dan pengawasan dari The Union.

Ketentuan Keuangan dan Pengelolaan Dana: Jumlah dana keseluruhan yang dibayarkan The Union kepada Penerima Hibah tidak akan melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 MSP ini, sekalipun apabila total pengeluaran yang sebenarnya dan memenuhi syarat melebihi anggaran yang disetujui, Jika biaya-biaya tersebut pada akhir proyek ini kurang dari total anggaran yang disetujui, kontribusi The Union akan terbatas pada jumlah yang sesuai dengan pengeluaran. Penerima hibah menerima bahwa hibah yang diberikan oleh The Union dapat menghasilkan keuntungan dan hal itu harus terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan rencana kerja. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku Masa berlaku MSP adalah untuk 6 (enam) tahun (Paragraf 1) Cara Pengakhiran MSP ini dapat dihentikan, baik secara keseluruhan atau sebagian, pada sewaktu-waktu oleh salah satu pihak yang dilakukan setelah 45 (empat puluh lima) hari dari pemberitahuan penghentian secara tertulis sebelumnya kepada pihak lain (Paragraf 16) Catatan Khusus MSP ini merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya yaitu INDONESIA-R12-11C, Enhancing tobacco control policies in Indonesia at national and subnational lever, yang berakhir pada 30 September 2018 (Paragraf 1) Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI dan Executive Director, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

31

INDONESIA – FILIPINA

31. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA KEAMANAN MARITIM -

Manila, 11 Juni 2019 Tujuan : Tujuan dari MSP ini adalah sebagai kerangka kerja sama di antara Para Peserta di bidang keamanan maritim atas dasar kepentingan dan manfaat bersama. Bidang Kerjasama : Para Peserta akan mengembangkan kerja sama di bidang: 1. Saling pertukaran informasi

serta berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang keamanan maritim;

2. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia termasuk pertukaran ahli, lokakarya, seminar, dan kegiatan serupa lainnya;

3. Konsultasi antar pejabat tinggi dan dialog rutin;

4. Patroli terkoordinasi dan kegiatan serupa lainnya; dan

5. Bidang kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama Para Peserta.

Mulai Berlaku • MSP ini akan mulai berlaku

sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari salah satu Peserta, melalui jalur diplomatik, yang menyatakan bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan MSP telah terpenuhi

• MSP ini akan berlaku secara sementara mulai dari tanggal penandatanganan, hingga persyaratan domestik telah terpenuhi oleh Para Peserta sebagaimana dijelaskan di ayat sebelumnya

Masa Berlaku MSP ini akan terus berlaku hingga 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode yang sama kecuali diakhiri melalui cara-cara yang diatur di ayat berikut Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri kapanpun oleh salah satu dari Peserta dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik kepada Peserta lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Catatan Khusus : MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Republik Indonesia dan

Komandan Philippine Coast Guard (PCG), Republik Filipina

32

INDONESIA – INGGRIS RAYA

32. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG AKTIVITAS KERJA SAMA DI BIDANG

MARITIM - London, 17 Juni 2019 Tujuan : MSP ini dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan kerja sama di bidang kemaritiman antara Para Pihak, berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Bidang-Bidang Kerjasama : • bidang pembangunan

kapasitas untuk pengembangan sumber daya manusia, dan penelitian yang berfokus pada permasalahan maritime;

• bidang pengembangan sumber daya energi dan mineral;

• bidang keamanan maritim; • bidang keselamatan

pelayaran;

• bidang lingkungan laut dan perikanan, konservasi dan kegunaan samudera berkelanjutan;

• bidang budaya; • bidang industri maritim dan

infrastruktur dan konektivitas; • bidang diplomasi maritim; • bidang teknologi satelit

penginderaan jarak jauh dan teknologi pengawasan maritim;

• bidang pariwisata Iaut; dan • bidang bisnis multi-pemangku

kepentingan dan kemitraan ekonomi.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun. MSP dapat diperbaharui melalui persetujuan tertulis bersama

6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Cara Pengakhiran Tanpa mengesampingkan Paragraf 10.1 di atas, setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat melalui penyampaian pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya melalui saluran-saluran diplomatik kepada Pihak lainnya Catatan Khusus : • MSP ini menggantikan MSP

sebelumnya tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Maritim tanggal 27 Juli 2015 (Paragraf 10.1)

• MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Republik Indonesia dan Menteri Kantor Kabinet dan

Kanselir Wilayah Adipati Lancaster, Kerajaan Inggris Raya

33

INDONESIA – INGGRIS RAYA

33. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA DALAM PENCAPAIAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON -Jakarta, 18 Juni 2019

Tujuan : Tujuan dari MSP ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang dilakukan antara Para Pihak dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai Tujuan Pembangu-nan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. Ruang Lingkup Kerjasama : 1. Para Pihak akan menginisasi

identifikasi dan penilaian potensi kolaborasi perencanaan pembangunan potensial di negara masing-masing.

2. Ruang lingkup potensi kolaborasi pembangunan yang akan dikerjasamakan oleh Para Pihak termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Pengentasan kemiskinan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;

b. Kesetaraan gender dan lnklusi Sosial

c. Energi yang bersih dan terjangkau;

d. lndustri, inovasi, dan infrastruktur, termasuk infrastruktur hijau;

e. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;

f. Penanganan perubahan iklim; dan

g. Pendanaan hijau. 3. Ruang lingkup yang ditentukan

di atas adalah indikatif dan Para Pihak dapat memodifikasi untuk menambahkan sektor-sektor lain yang sesuai dengan tujuan MSP ini dengan pandangan terkait Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon

4. Kerjasama antara Para Pihak akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Perumusan kebijakan; b. Studi kelayakan; c. Pembangunan kapasitas; d. Berbagi pengetahuan; e. Proyek percontohan; f. Pemantauan, evaluasi, dan

verifikasi; g. Promosi dan penyebaran; h. Bantuan teknis; dan/atau

i. Pembiayaan dan pengadaan langsung.

5. Para Pihak akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan MSP ini dirancang secara efektif untuk mendukung pencapai-an Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemba-ngunan Rendah Karbon.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak atas kebijakannya sendiri dengan setidaknya satu bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya Catatan Khusus : MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Republik Indonesia dan Duta Besar lnggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste

34

INDONESIA – SWISS

34. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG TENAGA

KERJA DAN HUBUNGAN KERJA - Jenewa, 18 Juni 2019 Tujuan : Tujuan dari MoU adalah memberikan dasar bagi Para Penandatangan untuk melakukan kegiatan kerja sama di bidang tenaga kerja dan hubungan kerja yang menjadi kepentingan bersama di tingkat nasional dan internasional dalam rangka memperdalam pemahaman atas sistem masing-masing, memajukan pekerjaan yang layak, dan berkontribusi untuk kemajuan ekonomi mereka. Bidang Kerjasama : 1. Para Penandatangan akan

bekerjasama di bidang sebagai berikut :

a) Kebijakan pasar tenaga kerja;

b) Hukum Ketenagakerjaan, termasuk standard internasional tenaga kerja dan hubungan kerja;

c) Hubungan ketenagakerjaan, termasuk dialog sosial.

2. Para Penandatangan akan bersama-sama mengidentifikasi dan memutuskan pokok dan muatan tertentu dari kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan di bawah MoU ini.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MoU ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka

waktu yang sama berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Penandatangan melalui jalur diplomatik Cara Pengakhiran Salah satu Penandatangan dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penandatangan lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Federal Councillor, Federal Department of Economic Affairs, Education and Research of the Swiss Confederation

35

INDONESIA – YOUR MEDICAL MATCHMAKER B.V.

35. PENGATURAN TEKNIS TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PROFESIONAL

KESEHATAN INDONESIA - Den Haag, 21 Juni 2019 Tujuan : Tujuan dari Pengaturan Teknis ini (Selanjutnya disebut sebagai "PT") adalah untuk memberikan kerangka kerja sama antara Para Pihak di bidang pengemba-ngan kapasitas tenaga kesehatan profesional Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai "Proyek"). Kegiatan : 1. Para Pihak menyepakati

bahwa Proyek akan dilaksanakan bagi tenaga kesehatan profesional lulusan Politeknik Kesehatan di Semarang, Surakarta, Malang, Denpasar, atau Jakarta 3. Para Pihak dapat mengikutsertakan tenaga kesehatan profesional Indonesia lulusan dari Politeknik Kesehatan lain sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

2. Para Pihak menyepakati bahwa syarat dan ketentuan, prosedur pelaksanaan Proyek, tanggung jawab Para Pihak, serta kualifikasi para

kandidat akan ditetapkan dalam Lampiran 1, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PT ini.

3. Setelah penyelesaian proyek peningkatan kapasitas di Indonesia, Yomema B.V. wajib menyerahkan kepada Kementerian Kesehatan daftar tenaga kesehatan profesional Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan di Belanda sebelum keberangkatan mereka.

4. Kementerian Kesehatan akan menyediakan kandidat perawat S1 kepada Yomema B.V. untuk Proyek ini dan akan melakukan seleksi administrasi dengan berkoordinasi dengan lnstitusi Pemerintah Indonesia terkait.

5. Kementerian Kesehatan akan menyediakan seluruh dokumen terkait kualifikasi kandidat potensial seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 kepada Yomema B.V. sebelum proses seleksi dilakukan oleh Yomema B.V.

6. Para Pihak menyepakati untuk melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PT ini. Pengaturan lebih lanjut

terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi akan disepakati oleh Para Pihak.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Pengaturan Teknis ini akan berlaku untuk periode 5 tahun dan secara otomatis diperbarui untuk masa berlaku yang sama, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak Cara Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan Teknis ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri Pengaturan Teknis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Pengaturan Teknis yang diajukan Catatan Khusus : Pengaturan Teknis ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, RI dan Direktur Utama Your Medical Matchmaker B. V.

36


36. MEMORANDUM KERJA SAMA TENTANG PROGRAM PELATIHAN PRAKTEK KERJA

TEKNIS - Jakarta, 25 Juni 2019 Tujuan : Tujuan kerjasama ini adalah untuk mentransfer keterampilan teknis, dll dari Jepang ke Republik Indonesia secara tepat dan lancar melalui Program Pelatihan Praktek Kerja Teknis dengan menetapkan tanggung jawab dari Para Pemerintah untuk mengirim dan menerima Peserta Praktek Kerja Teknis dan dengan demikian untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Berbagi Informasi dan Konsultasi : 1. Para Pemerintah akan

menyelenggarakan pertemuan secara berkala

dan berbagi informasi terkait kerjasama dalam Praktek Kerja Teknis di bawah MKS ini, dan akan berkonsultasi dari waktu ke waktu melalui jalur diplomatik, sesuai keperluan.

2. Salah satu Pemerintah tidak akan mengungkap informasi rahasia yang diperoleh melalui kerja sama dan pertukaran informasi dari Pemerintah lainnya di bawah kerangka MKS ini tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah lain.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Masa berlaku MKS ini adalah selama lima tahun dan dapat

diperpanjang dengan persetujuan tertulis bersama untuk periode lima tahun berikutnya Cara Pengakhiran Salah satu Pemerintah dapat mengakhiri MKS ini kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemerintah lainnya paling lambat sembilan puluh hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan Catatan Khusus : MKS ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia

37


37. MEMORANDUM KERJA SAMA TENTANG KERANGKA DASAR UNTUK PENGOPERASIAN

YANG TEPAT DARI SISTEM TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA ASING DENGAN STATUS RESIDENSI UNTUK "PEKERJA BERKETERAMPILAN SPESIFIK" - Jakarta, 25 Juni 2019

Tujuan : Tujuan dari MKS ini adalah untuk melindungi pekerja berketerampilan spesifik dengan cara membentuk kerangka dasar untuk kemitraan informasi serta mekanisme penempatan dan perlindungan bagi pekerja berketerampilan spesifik demi memastikan pelaksanaan yang tepat dari sistem untuk mengirimkan dan menerima mereka. Ruang Lingkup Kerjasama : 1. Kerjasama dibawah MKS ini

akan dilaksanakan dalam kerangka hukum dan perundang-undangan yang

berlaku di masing-masing negara.

2. Otoritas berwenang dari PRI adalah Kementerian uar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

3. Otoritas berwenang dari PJ adalah Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan serta Lembaga Kepolisian Nasional Jepang.


Masa Berlaku Durasi MKS adalah 5 tahun, dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis lewat jalur diplomatis Cara Pengakhiran Masing-masing Pemerintah dapat mengakhiri MKS kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemerintah yang lain. Tanggal pengakhiran adalah 60 (enam puluh) hari setelah tanggal yang diberitahukan oleh Pemerintah yang memberi tahu Catatan Khusus : MKS ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Duta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia

38


38. PERJANJIAN DALAM EKSKAVASI, PENGUMPULAN DAN REPATRIASI KERANGKA

TENTARA JEPANG YANG GUGUR DALAM PERANG DUNIA KE DUA DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, REPUBLIK INDONESIA - Jakarta, 25 Juni 2019

Tujuan : Perjanjian ini berlaku sebagai kerangka kerjasama antara Para Pihak dalam melaksanakan ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi kerangka tentara Jepang. Ruang Lingkup Kerjasama : 1. Semua kegiatan di bawah

Perjanjian ini, antara lain, ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan norma-norma sosial serta sebagai dasar untuk

menyetujui secara tertulis oleh masing-masing Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. Kegiatan-kegiatan ekskavasi dan pengumpulan harus menghormati lingkungan dan sejarah dan manfaat perekonomian di situs yang diduga terdapat kerangka tentara Jepang.

3. Para Pihak harus menghargai nilai dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pemerintah Jepang harus mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan sumber daya genetis dan pengetahuan tradisional yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan ekskavasi dan pengumpulan kerangka tentara Jepang.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak Cara Pengakhiran Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) hulan sebelumnya Catatan Khusus : Persetujuan ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Jepang dan lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia

39

INDONESIA – ARGENTINA

39. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN

- Jakarta, 26 Juni 2019 Tujuan : Tujuan dari MSP ini adalah untuk mendorong kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan Ruang Lingkup Kerjasama : Atas dasar kepentingan bersama dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan menengah, Para Pihak akan mendorong kerja sama pada bidang berikut ini: 1. Saling pengakuan ijazah,

sertifikat dan hal lainnya yang setara;

2. Pertukaran guru di bidang olahraga, seni, linguistik, ilmu pengetahuan serta pendidikan dan pelatihan kejuruan;

3. Pertukaran tenaga ahli dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar dan menengah, termasuk manajemen sekolah,

melalui publikasi ilmiah, seminar dan konferensi;

4. Program kerja sama pendidikan dan pelatihan kejuruan yang akan diselenggarakan oleh Para Pihak yang terkait dengan bidang pariwisata, perikanan, pertanian dan kemaritiman, industri kreatif, dan energi terbarukan;

5. Promosi program pengajaran bahasa;

6. Pertukaran bahan ajar dan kurikulum dan informasi tentang kesempatan belajar dan pelatihan di masing-masing negara;

7. Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum, pengembangan dan publikasi program bersama;

8. Hubungan antar sekolah, lembaga pendidikan kejuruan, lembaga pelatihan guru, termasuk kerja sama sekolah bersaudara;

9. Fasilitasi pelatihan dan magang bagi guru dan tenagakependidikan;

10.Mendorong kerja sama untuk kepentingan bersama dalam konteks kerja sama multilateral pada kerangka kerja UNESCO dan Group of 20 (G20).

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MSP ini akan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Pihak dengan dengan menyampaikan permintaan tersebut kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Catatan Khusus : MSP ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Spanyol dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Duta Besar Republik Argentina untuk Republik Indonesia

40

INDONESIA – ARGENTINA

40. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DI BIDANG

PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL - Jakarta, 26 Juni 2019 Tujuan : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Produksi dan Ketenagakerjaan Republik Argentina dengan ini menyata-kan niat untuk membentuk Kelompok Kerja di Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal antara Republik Indonesia dan Republik Argentina, yang akan menjalan-kan fungsi-fungsi yang terma-suk, tetapi tidak terbatas pada:

1. mendukung pertukaran informasi dan sudut pandang antara sektor publik dan swasta dari kedua negara mengenai sarana untuk mengembangkan lingkungan bisnis;

2. mempromosikan peluang perdagangan dan penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan tindakan sanitari dan fitosanitari, kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta industri kereta api dan aeronautika;

3. memfasilitasi diskusi tentang masalah perdagangan dan penanaman modal antara dua negara dan memberikan rekomendasi bila diperlukan.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus : Pernyataan Bersama ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Spanyol dan lnggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan

Duta Besar Republik Argentina untuk Republik Indonesia

41


41. KERANGKA KERJA TEKNIS TENTANG PEMBENTUKAN SUB-KOMITE BERSAMA UNTUK

IMPLEMENTASI AKTIVITAS KERJA SAMA TERKAIT INDUSTRI 4.0 - Sejong, 26 Juni 2019 Tujuan : Mendirikan dan menjalankan Sub-Komite Bersama untuk lmplementasi Aktivitas Kerja Sama terkait lndustri 4.0. Tugas dan Fungsi : 1. Untuk mewujudkan tujuan

dari KKT, Sub-Komite Bersama akan menjalankan fungsi sebagai berikut: a) Memformulasikan

sebuah rencana aksi untuk implementasi aktivitas kerja sama yang mencakup sektor industri: otomotif, tekstil dan produk tekstil, kimia, makanan dan minuman, elektronik, dan/atau sektor lain yg disepakati oleh Para Partisipan;

b) Mengimplementasikan aktivitas kerja sama yang disepakati Para Partisipan di bawah MOU; dan

c) Memonitor dan meng-evaluasi implementasi aktivitas kerja sama.

2. Untuk melaksanakan fungsinya, Para Partisipan akan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

a) Menyediakan dukungan administrasi dan teknis untuk menjalankan dan manajemen mekanisme konsultasi bilateral sebagaimana ditetapkan di bawah Pasal 5 MOU;

b) Menetapkan sektor-sektor prioritas di dalam sektor-sektor industri sebagaimana ditetapkan di bawah rencana aksi yang telah disepakati oleh Para Partisipan;

c) Mengidentifikasi dan mendiskusikan rincian aktivitas kerja sama dalam sektor industri tertentu;

d) Mengusulkan aktivitas kerja sama tersebut kepada Komite Bersama untuk Kerja Sama lndustri 4.0 untuk disetujui;

e) Memformulasikan Kerangka Acuan Kerja yang menetapkan rincian aktivitas kerja sama untuk setiap sektor industri tertentu;

f) Memfasilitasi pertukaran informasi di antara Para Partisipan mengenai

perkembangan implementasi aktivitas kerja sama; dan

g) Monitor dan evaluasi implementasi aktivitas kerja sama di bawah arahan Komite Bersama Kerja Sama lndustri 4.0.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Kecuali diputuskan lain oleh Para Partisipan, Kerangka Kerja Teknis ini akan tetap berlaku sampai masa pengakhiran MOU dari tanggal berlakunya, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Partisipan Cara Pengakhiran KKT ini dapat diakhiri setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Partisipan. Catatan Khusus : KKT ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Korea dan lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik,

Kementerian Perindustrian, Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Dewan Riset Nasional untuk Ekonomi, Kemanusiaan dan llmu Sosial, Republik Korea

42


42. MEMORANDUM KERJA SAMA DI BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN MARITIM -

Tokyo, 26 Juni 2019 Tujuan : Tujuan dari MKS ini adalah sebagai kerangka untuk menjalankan kerja sama antara Para Peserta untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang keamanan dan keselamatan maritim. Ruang Lingkup Kerjasama : Para Peserta akan berusaha untuk mendorong kerja sama dengan kapasitas masing-masing di bidang-bidang sebagai berikut: 1. Kegiatan peningkatan

kapasitas di bidang keamanan dan keselamatan maritim melalui pelaksanaan latihan

gabungan, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar;

2. Penyelenggaraan pertemuan tahunan;

3. Pertukaran informasi dan komunikasi, dengan cara yang ditetapkan oleh Para Peserta;

4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Peserta.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku • MKS ini akan tetap berlaku

untuk periode 3 (tiga) tahun (Pasal 10, Ayat 1)

• MKS ini akan diperpanjang masa berlakunya dengan

notifikasi tertulis oleh Para Peserta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis Cara Pengakhiran MKS ini dapat diakhiri kapanpun oleh salah satu Peserta dengan memberikan notifikasi tertulis melalui jalur diplomatik kepada peserta lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Jepang dan lnggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Republik Indonesia dan

Komandan Japan Coast Guard (JCG), Jepang

43


43. PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJEPANG TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMANTAUAN SAMPAH LAUT - Tokyo, 26 Juni 2019

Tujuan : Tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk memperkuat kerja sama di bidang pemantauan sampah laut. Ruang Lingkup Kerjasama : Kegiatan-kegiatan berikut berada dalam lingkup kerja sama: 1. Proyek Percontohan

Bersama untuk memantau sampah laut di seluruh Indonesia;

2. Kursus Pelatihan di Jepang untuk Pihak Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia tentang metodologi pemantauan untuk sampah laut; dan

3. Pertukaran informasi tentang pengalaman Indonesia dan Jepang untuk mengembangkan panduan tentang pemantauan sampah laut berdasarkan temuan yang diperoleh melalui Proyek Percontohan Bersama.

Semua kegiatan di bawah PP ini harus dilakukan dengan persetujuan bersama dan perincian kerja sama dan akan ditentukan dalam Lampiran. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku • PP ini akan berlaku untuk

periode 3 (tiga) tahun (Paragraf 10, Butir 1)

• PP ini akan diperpanjang dengan persetujuan tertulis antara Para Pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal waktu berakhir (Paragraf 10, Butir 2)

Cara Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri PP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang dimaksud (Paragraf 10, Butir 3) Catatan Khusus Pengaturan ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Wakil Menteri Urusan Lingkungan Hidup Global Kementerian Lingkungan Hidup Jepang

44


44. PERNYATAAN BERSAMA ANTARA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP JEPANG DAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA - Osaka, 27 Juni 2019

Ruang Lingkup Kerjasama : 1. Kerja Sama dalam Bidang

"Sampah menjadi Energi" Kedua Menteri menyambut baik kemajuan proyek SME Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) di Legok Nangka, Jawa Barat, yang dilakukan melalui kerja sama dengan Jepang. Kedua Menteri menyampaikan harapan besar agar kerja sama SME dapat mempercepat proses untuk mengolah limbah secara berkelanjutan serta mengubah sampah menjadi energi. Kedua Menteri juga membahas dan mengeksplorasi kemungkinan proyek baru pada SME antara kedua negara.

2. Kerja Sama Pemantauan Sampah Laut

Kedua Menteri menyambut baik penandatanganan Pengaturan Pelaksana pada pemantauan sampah laut di Indonesia. Kedua Menteri berbagi pandangan tentang pentingnya memperkuat kerja sama dalam pemantauan sampah laut.

Dalam hal ini, para Menteri selanjutnya berupaya untuk mengembangkan beberapa hal, sebagai berikut: • Proyek Percontohan Bersama

untuk memantau sampah laut di seluruh wilayah Indonesia dan Jepang sebagai penerapan pertama pedoman pemantauan untuk mikro plastik yang diusulkan oleh Jepang;

• Kursus Pelatihan di Jepang bagi peserta asal Indonesia untuk mengembangkan kemampuan pada metodologi pemantauan baik di lapangan maupun laboratorium untuk sampah laut;

• Kolaborasi untuk bertukar informasi dan untuk mengembangkan panduan dalam pemantauan sampah laut berdasarkan temuan yang dikumpulkan melalui pelaksanaan Proyek Percontohan Bersama.

3. Kerja Sama dalam ASEAN + 3 Kedua Menteri menyambut baik

kemajuan "lnisiatif Aksi Sampah Plastik Laut ASEAN+3" dan pembentukan "Pusat Pengetahuan Regional untuk

Laut" di ERIA sebagai hasil nyata dari inisiatif ini. Kedua Menteri selanjutnya sepakat untuk menyelenggarakan lokakarya untuk berbagi informasi tentang situasi saat ini dan praktik yang baik dalam mengatasi masalah sampah laut. Kedua Menteri berkomitmen untuk bersama-sama memimpin implementasi program aksi "Memperkuat Kapasitas untuk Pengurangan Puing-puing Laut di kawasan ASEAN melalui perumusan Rencana Aksi Nasional untuk Negara-negara Anggota ASEAN dan Pendekatan Kebijakan Tanah-ke-Laut Terpadu" dan mendorong inisiatif lebih lanjut untuk berbagi pengetahuan dan pengetahuan tentang masalah sampah plastik laut dengan kawasan ASEAN + 3.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus: Pernyataan Bersama ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Pernyataan Bersama ini tidak ditandatangani

45


45. DOKUMEN KERANGKA KERJA TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI

MANUFAKTUR YANG BARU (THE NEW MIDEC) SEBAGAI INISIATIF KERJA SAMA DI BAWAH PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI INDONESIA DAN JEPANG - Osaka, 27 Juni 2019

Tujuan : Mempercepat pengembangan daya saing sektor industri berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan dengan mendukung pertum-buhan investasi Jepang di Indonesia dan meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia secara global Area & Bentuk Kerjasama : Merujuk pada Pasal 24 Perjanjian Pelaksana: 1. Area kerja sama

berdasarkan FD ini yang diputuskan oleh Para Kementerian akan meliputi:i. penguatan daya saing

industri manufaktur termasuk, antara lain, manajemen, teknologi, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan standar industri;

ii. pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan industri manufaktur;

iii. peningkatan infrastruktur industri manufaktur;

iv.area lain sebagaimana diputuskan oleh kedua Kementerian.

2. Bentuk kerja sama dalam FD ini yang diputuskan oleh Para Kementerian akan mencakup: i. mempromosikan penelitian

bersama; ii. mendorong dan memfasi-

litasi kunjungan dan pertukaran pengetahuan dan teknologi;

iii. mempromosikan pengem-bangan kapasitas;

iv.mempromosikan penye-lenggaraan seminar, dialog, & lokakarya; dan

v. bentuk-bentuk lainnya yang akan diputuskan bersama oleh Para Kementerian.

Ruang Lingkup Kerjasama : Lingkup kerja sama FD ini dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada program dan proyek di sektor berikut: 1. Pendekatan sektoral:

a. Otomotif; b. Elektronik; c. Baja; d. Tekstil; e. Makanan & minuman; & f. Sektor-sektor lain yang

diputuskan oleh Para Kementerian.

2. Pendekatan Lintas Sektoral: a. Pengerjaan logam; b. Cetakan dan pengecoran; c. Pengelasan; d. Konservasi Energi; e. UKM; f. Promosi ekspor; g. Reformasi kebijakan; dan h. Masalah lintas sektoral

lainnya. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku Kecuali ditentukan lain, FD ini akan tetap berlaku dan akan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 Cara Pengakhiran Salah satu Kementerian dapat mengusulkan untuk mengak-hiri kerja sama di bawah FD ini, Kementerian yang meng-akhiri akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian lainnya 90 hari sebelum tgl pengakhiran tsb Catatan Khusus : FD ini ditandatangani dalam 2 bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan

Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang

46


46. NOTA KESEPAHAMAN MENGENAI PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK UNTUK

MEMFASILITASI IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS - Brussel, 27 Juni 2019

General Provision : For the purpose of this MoU, unless the context otherwise requires: 1. Customs Authority means:

a. For Indonesia, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (DGCE);

b. For China, the General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).

2. Customs Authorities are authorized to utilize the data received from Electronic Data Exchange Authorities.

3. Electronic Certificate of Origin (e-CoO) means Certificate of Origin data that is transmitted electronically between both Parties.

4. For China, GACC is responsible to develop and implement Electronic Origin Data Exchange System (hereinafter referred to as EODES) for China side, including all the functions related to the system.

5. For Indonesia, DGCE is responsible to coordinate the

national cooperation among the related authorities for Indonesia side.

6. For Indonesia, Electronic Data Exchange Authority means Indonesia NationalSingle Window Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (INSW). INSW responsible to facilitate e-CoO data exchanged by: a. Conducting electronic data

exchange management, including transmission, and dissemination of electronic data;

b. Conducting security management of electronic data exchange;

c. Providing daily technical support for electronic data exchange;

d. Providing required infrastructure for electronic data exchange.

7. For Indonesia, Issuing Authority means Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (DGFT). DGFT is responsible on the e-Coo that has been issued and transmitted to GACC through INSW.

Objective : The objectives of this MoU are: 1. to establish the EODES; 2. to cooperate for facilitating

trade in the implementation of free trade agreement;

3. to collaborate for technical matters needed in the utilize-tion of certificate of origin;

4. to improve goods clearance, reduce the burden on Customs officers in both countries, and strengthen assessment and analysis of the implementation of free trade agreement

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Masa Berlaku MoU ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu Cara Pengakhiran Salah satu Pihak memberi tahu Pihak lain secara tertulis 3 bulan sebelumnya tentang niatnya untuk mengakhiri MoU ini Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam bahasa lnggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kepala Badan Indonesia National Single Window, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan General

Administration of Customs of the People’s Republic of China

47

INDONESIA - KOREA SELATAN - BELANDA

47. MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI KEMITRAAN UNTUK

PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA INDONESIA (FASE 2) – 27 Juni 2019

Tujuan : 1. Para Pihak bertujuan untuk

bekerja sama mengembang-kan Strategi Komprehensif dan Final Business Case (FBC) berdasarkan Integrated Flood Safety Plan 2019 untuk pelaksanaan Program dalam rangka memberikan perlindungan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap banjir karena fenomena penurunan muka tanah di Kawasan Pesisir Utara Jakarta yang berdasarkan pada strategi adaptif dan terpadu dengan manfaat sosial - ekonomi) perkotaan, dan lingkungan.

2. Hasil kerja sama sebagaimana disebutkan pada ayat 1 akan disusun oleh Para Pihak untuk aspek teknis dan keuangan dan akan dikonsultasikan serta disahkan di tingkat antar kementerian bersama dengan seluruh perencanaan dan pemrograman, termasuk hukum dan kelembagaan, sosial-ekonomi, lingkungan, manajemen risiko, dan aspek keuangan dari Program.

Bidang Kerjasama : Para Pihak akan bekerja sama di bidang manajemen infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan pesisir dari Program, yang meliputi : a. Tanggul Pesisir dan Sungai

(selanjutnya disebut "Tahap A");b. Tanggul Laut Luar (selanjutnya

disebut "OSD"); c. lntegrasi dengan Jalan Toi dan

Pengembangan Lahan; d. Bidang-bidang lain yang akan

disepakati bersama oleh Para Pihak.

di Kawasan Pesisir Utara Jakarta dan Pulau Reklamasi yang ada yaitu C, D, G, dan N. Bentuk Kerjasama : Bentuk kerja sama berdasarkan MSP akan meliputi: a. Pertukaran informasi dan

pengetahuan; b. Pengembangan penelitian,

teknis, dan kapasitas; c. Pertukaran ahli/personel/staf

junior; d. Pengaturan pertemuan,

simposium, konferensi, dan lokakarya;

e. Melakukan program pelatihan dan pendidikan;

f. Pengenalan teknologi, peralatan dan strategi inovatif;

g. Proyek percontohan dan studi kasus;

h. Bentuk kerja sama lainnya yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Terakhir Masa Berlaku MSP ini akan terus berlaku selama jangka waktu hingga September 2020 Cara Pengakhiran MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud Catatan Khusus : MoU ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa lndonesia dan lnggris

Ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,

Presiden Korea International Cooperation Agency of the Republic of Korea (KOICA), dan Menteri lnfrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda

48

INDONESIA – AZERBAIJAN

48. PERNYATAAN KEHENDAK TENTANG KERJA SAMA BILATERAL BIDANG PERTAHANAN -

Jakarta, 28 Juni 2019 Berkeinginan untuk meningkatkan dan lebih memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada antara kedua negara; Mengakui keuntungan bersama dalam kerja sama bidang pertahanan; Menimbang pentingnya mempromosikan kerja sama di bidang pertahanan dan secara khusus signifikansinya bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional; Menyatakan dengan ini maksud bersama untuk

mendorong dan mengem-bangkan kerja sama pertahanan, sesuai dgn hukum dan peraturan negara masing-masing yang berlaku-dalam kegiatan berikut. 1. Kunjungan pejabat tinggi dan

pejabat operasional. 2. Promosi kerja sama

pendidikan dan pelatihan. 3. Promosi kerja sama industri

pertahanan antara kedua negara.

4. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

Untuk tujuan ini, Para Pihak menimbang untuk segera memulai pembicaraan dan pertukaran di antara mereka untuk membangun rencana

kerja sama antarlembaga yang akan ditandatangani sesegera mungkin untuk pengemba-ngan kegiatan dan proyek kepentingan bersama di bidang pertahanan. Mulai Berlaku Tanggal Penandatanganan Catatan Khusus : • Pernyataan Kehendak ini

ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa lndonesia, Azerbaijani dan lnggris

• Pernyataan Kehendak ini ditandatangani di 2 (dua) tempat berbeda, Pertama di Baku, pada tanggal 18 Mei 2019 dan Kedua di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2019

Ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan

Menteri Pertahanan Republik Azerbaijan

1

2

TREATIES RECENTLY CONCLUDED · Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan Asal untuk Menfasilitasi Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas - Bali, 2 April

Documents