1 1 TRANSPARANSI PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 (Studi Kasus Transparansi Pelayanan KTP dan KK) Eka Sri Wahyuni; Nazaki; Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Dalam konsep pelayanan, transparansi atau keterbukaan merupakan hal penting untuk diperhatikan karena untuk menimbulkan kepuasan dalam pelayanan terutama didalam prosedur dan biaya pelayanan agar pelayanan yang diberikan tidak membuat suatu ketertutupan didalam pengurusan-pengurusan pelayanan tersebut sehingga penerima pelayanan atau penerima service merasakan dan mendapatkan pelayanan yang seadil-adilnya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui transparansi pelayanan pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang. Penelitian ini berseifar deskriptif kualitatif yang mana nantinya akan mencari fakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas guna memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari 10 orang yang mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik Insidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Transparansi Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti membuat papan persyaratan, alur prosedur yang berisi biaya dan waktu penyelesaian setiap pengurusan. Jika terjadi keterlambatan terhadap penyelesaian maka haruslah diinformasikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan biaya jika ada perubahan dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat maka harus terlebih dahulu dijelaskan kepada masyarakat Adapun saran yang dapat dibuat yakni perlu adanya papan alur yang berisi prosedur pelayanan yang di publikasikan ditempat-tempat bagian pelayanan di Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang agar masyarakat tidak kesulitan dan tidak bertanya berulang kali kepada pegawai. Perlunya perbaikan sarana dan prasana pada Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang Seluruh pegawai hendaknya bekerja sesuai dengan standar yang ada yaitu melayani masyarakat dengan baik dengan bahasa yang baik, berpakaian rapi dan lengkap sehingga masyarakat mudah mengenali dan harusnya ada dibuat papan berisi peraturan kepastian waktu dan biaya terhadap setiap pengurusan di Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Trasparansi, Pelayanan
22
Embed
TRANSPARANSIPELAYANANPADAKANTORKELURAHAN ...repository.umrah.ac.id/2159/1/Jurnal.pdfTransparansi Pelayanan Pada Kantor Kelurahan ... Jika terjadi keterlambatan terhadap ... tidak kesulitan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
TRANSPARANSI PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHANTANJUNG AYUN SAKTI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017
(Studi Kasus Transparansi Pelayanan KTP dan KK)
Eka Sri Wahyuni; Nazaki; Nur Aslamaturrahmah Dwi PutriProgram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Dalam konsep pelayanan, transparansi atau keterbukaan merupakan halpenting untuk diperhatikan karena untuk menimbulkan kepuasan dalam pelayananterutama didalam prosedur dan biaya pelayanan agar pelayanan yang diberikantidak membuat suatu ketertutupan didalam pengurusan-pengurusan pelayanantersebut sehingga penerima pelayanan atau penerima service merasakan danmendapatkan pelayanan yang seadil-adilnya.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui transparansipelayanan pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang.Penelitian ini berseifar deskriptif kualitatif yang mana nantinya akan mencarifakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian, kemudian dipaparkansecara jelas guna memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial.Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari 10 orang yang mana teknikpengambilan sampelnya menggunakan teknik Insidental Sampling. Teknikanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis datadeskriptif kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwaTransparansi Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti KotaTanjungpinang masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti membuatpapan persyaratan, alur prosedur yang berisi biaya dan waktu penyelesaian setiappengurusan. Jika terjadi keterlambatan terhadap penyelesaian maka haruslahdiinformasikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan biaya jika ada perubahandengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat maka harus terlebih dahuludijelaskan kepada masyarakat
Adapun saran yang dapat dibuat yakni perlu adanya papan alur yang berisiprosedur pelayanan yang di publikasikan ditempat-tempat bagian pelayanan diPada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang agar masyarakattidak kesulitan dan tidak bertanya berulang kali kepada pegawai. Perlunyaperbaikan sarana dan prasana pada Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun SaktiKota Tanjungpinang Seluruh pegawai hendaknya bekerja sesuai dengan standaryang ada yaitu melayani masyarakat dengan baik dengan bahasa yang baik,berpakaian rapi dan lengkap sehingga masyarakat mudah mengenali dan harusnyaada dibuat papan berisi peraturan kepastian waktu dan biaya terhadap setiappengurusan di Pada Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinangyang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Trasparansi, Pelayanan
2
ABSTRACT
In the concept of service, transparency or openness is an importantthing to note because to cause satisfaction in service, especially in proceduresand service fees so that the services provided do not create a ketertutupan in theservice arrangements so that the recipients of service or the service recipient feeland get a fair service -it is true.
The purpose of this study is basically to know the transparency ofservice at the Office of Tanjung Ayun Sakti Sub-District Tanjungpinang City. Thisresearch has a qualitative descriptive qualification which will find facts accordingto the scope of the research title, then presented clearly to give an idea about theexistence of a social phenomenon. In this study the sample consists of 10 peoplewhich the sampling technique using Incidental Sampling technique. Data analysistechnique used in this research is qualitative descriptive data analysis technique.
After the research, it can be concluded that the Transparency of Serviceat the Tanjung Ayun Sakti City Office Tanjungpinang City there are still somethings to be considered such as making the requirements board, the flow ofprocedures that contain the cost and completion time of each handling. If there isa delay on the settlement then it must be informed first. Likewise with the cost ifthere is a change with the cost that must be issued public then must first explainedto the community
As for suggestions that can be made that there is a board that containsthe procedures that the service published in places where the service in the officeof Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang so that people do not trouble and donot ask repeatedly to employees. The need of repairing facilities andinfrastructure at the Tanjung Ayin Sakti Sub-district Office Tanjungpinang CityAll employees should work in accordance with the existing standards of servingthe community well with good language, well-dressed and complete so that thepublic is easy to recognize and should have made the board contains the rules ofcertainty of time and fees for each handling at Tanjung Ayun Sakti TownshipOffice Tanjungpinang City in accordance with the applicable regulations.
A...... Latar Belakang ........................................................................................ 4B.......Perumusan Masalah ................................................................................. 8C.......Kerangka Teori ......................................................................................... 9D...... Metode Penelitian...................................................................................... 9
1.....Jenis Penelitian................................................................................... 92.....Lokasi Penelitian ............................................................................... 103.....Jenis Dan Sumber Data..................................................................... 104.....Teknik Dan Alat Pengumpulan Data............................................... 115.....Teknik Analisis Data......................................................................... 12
HASIL PENELITIAN ....................................................................................... 13PENUTUP.................. ......................................................................................... 19
DAFTAR PUSTAKA
4
TRANSPARANSI PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN
TANJUNG AYUN SAKTI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Transparansi Pelayanan KTP dan KK)
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok dalam memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan.
Pelayanan merupakan tugas yang hakiki dari pada sosok aparatur pemerintahan
sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan
tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan
memperlancar urusan setiap anggota masyarakat sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Mengayomi dan melayani masyarakat merupakan fungsi utama
penyelenggaraan pemerintahan.
Saat ini Indonesia menghadapi tantangan berat di segala bidang atau
krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator
pembangunan menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok
terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa- bangsa, baik dilihat dari
indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri,
perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean
government dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik
maupun bisnis.
Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang aparatnya tidak
melakukan praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pemerintah harus bisa
5
bertindak objektif, netral dan tidak diskriminatif, artinya tidak mendahulukan
teman, kerabat, kelompoknya atau orang-orang yang memiliki uang dan berkuasa.
Clean government adalah pemerintah yang diisi oleh aparatur yang jujur, yang
bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan,
dan tidak memperlambat, atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya
keuntungan yang bisa diperoleh. Sedangkan good governance mengandung makna
tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik
ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur
pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
Berkaitan dengan fungsi pemerintahan, maka fungsi utama pemerintah
adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu aparatur yang
menjalankan fungsi pemerintahan adalah pengemban tugas pelayanan kepada
masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur
pemerintah dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan melindungi
kepentingan masyarakatnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka
akan pelayanan publik pun semangkin meningkat. Bentuk layanan yang diberikan
oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat berdasarkan good governance harus
sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya.
Kepemerintahan yang baik (Good governance) merupakan isu kental
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan
6
yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya
tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh
globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi
dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini
merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah
dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah yang baik.
Adanya keluhan dan pengaduan dari masyarakat dari Kelurahan Tanjung
Ayun Sakti Kota Tanjungpinang terhadap pelayanan dari pemerintah, yakni bisa
dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel I.1Gejala Masalah
No. Uraian Keterangan1. Keterbukaan proses penyelenggaraan
pelayananKurang jelas mengenaipersyaratan dan waktu yangdibutuhkan.
2. Biaya administrasi Adanya pengutipan dana3. Prosedur dan mekanisme kerja
pelayananberbelit-belit, kurang informatif,kurang akomodatif, danterbatasnya fasilitas, sarana, danprasarana
Mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaran pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan
pelayanan publik yang prima, sebab pelayanan publik merupakan salah satu
fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya. Salah satu upaya
7
pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance,
yang diharapkan memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu
ciri kepemerintahan yang baik sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur
kelurahan. Untuk itu, aparatur kelurahan diharapkan semakin secara efisien dan
efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan
terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan,
dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri PAN
Nomor .26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran
Pelayanan Publik. Maksud diterapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan
bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
transparansi dan akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan ditetapkannya
petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh
penyelenggaran pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar
berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
Kelurahan sebagai tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan,
harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Para aparatur
harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik. Namun kenyataan dilapangan
sering dijumpai adanya berbagai keluhan dari masyarakat Kelurahan Tanjung
8
Ayun Sakti Kota Tanjungpinang atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur
kelurahan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota
Tanjungpinang dalam melayani masyarakatnya seluruh pegawai pada Kelurahan
Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang untuk dapat menerapkan transparansi
dalam melayani masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah
dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil
dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan.
Dari gejala diatas dapat diketahui bahwa belum terlihatnya transparansi
pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga penulis mencoba untuk
mengangkat sebuah judul penelitian mengenai “Transparansi Pelayanan Pada
Kantor Kelurahan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang
Tahun 2017” (Studi Kasus Transparansi Pelayanan KTP dan KK).
B. Perumusan Masalah.
Kenyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah
menunjukkan bahwa Transparansi pelayanan Pada Kantor Kelurahan Kelurahan
Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang ini masih belum dapat dilaksanakan
secara baik atau tepat sasaran. Identifikasi terhadap gejala-gejala dan
permasalahan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian
sebagai berikut: “Bagaimana Transparansi Pelayanan Pada Kantor Kelurahan
Tanjung Ayun Sakti Kota Tanjungpinang” (Studi Kasus Transparansi Pelayanan
KTP dan KK)?
9
C. Kerangka Teori.
No Teori Variabel1. Moenir (2006:41-44) 1. Kemudahan dalam pengurusan
kepentingan.2. Mendapatkan pelayanan yang wajar.3. Mendapatkan perlakuan yang sama
tanpa pilih kasih.4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan
terus terang.2. Syafiie (2004:100) 1. Biaya relatif harus lebih rendah
2. Waktu yang dikerjakan relatif lebihcepat
3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus3. Lovelock (Sedarmayanti,
Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung :PT.RemajaRosdakarya.
Ratminto dan Winarsih Atik Septi. 2005. ”Manajemen Peleyanan”pengembangan model konseptuan, penertapan citizen’s Charter danStandar Pelayanan minimal, Jakarta : Pustaka Belajar.
Sedarmayanti. 2004. Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi UntukMenghadapi Dinamika Lingkungan, Bandung : Mandar Maju.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta.
Wibawa, Samudro dan Yuyun Purbokusumo. 2002. ”Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi.” JKAP.
Zeithaml, V. A. Parasuraman, dan L. L. Berry. 2001. Melaksanakan KualitasPelayanan. Terjemahan Mohammad Musa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dokumen :
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
22
InstruksiPresidenRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003TentangPaketKebijakanEkonomiMenjelangdanSesudahBerakhirnyaProgram Kerjasamadengan International Monetary Fund (IMF)
KeputusanMenteriPendayagunaanAparatur Negara (KEPMENPAN) nomor 63tahun 2003 tentangpedomanumumpenyelenggaraanpelayananpublik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara (KEPMENPAN) Nomor 26 tahun2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas DalamPenyelenggaraan Pelayanan Publik