Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 1 TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Financial Management for Public Sector (Schools) Dosen: Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt. Oleh: JOKO PRASETIYO NIM: 11/327329/PEK/16768 NO REG: 11 KD 233 MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012
25
Embed
Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar
TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 1
TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK
PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI
�
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Financial Management for Public Sector (Schools)
Dosen: Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.
�
�
�
�
�
Oleh:
JOKO PRASETIYO
NIM: 11/327329/PEK/16768
NO REG: 11 KD 233 �
�
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 2
DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………………..…… i
Daftar Isi …………………………………………………………….…… ii
1. Pendahuluan ……………………………………………………… 1
2. Rumusan Masalah ………………………………………………… 2
3. Pembahasan ………………………………………………………. 4
4. Kesimpulan ………………………………………………………. 20
Daftar Pustaka ……………………………………………………………. 22
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 3
TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK PELAYANAN
PUBLIK/PEMERINTAH DI KAB. BINTAN PROV. KEPRI
Oleh: Joko Prasetiyo
1. Pendahuluan
Pelayanan jasa baik di sektor bisnis maupun di sektor publik/pemerintah tentunya tidak
akan lepas dari timbulnya biaya, demikian pula pelayanan di bidang pendidikan, tentunya juga
akan menimbulkan adanya biaya pendidikan baik yang ditanggung oleh pemerintah maupun
oleh orang tua siswa/masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak
dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan
desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami
kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan. Kebutuhan
tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang
juga meliputi bidang pendidikan. Masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan
program manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) yang saat ini diberlakukan.
Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya
akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang
bersifat mikro ( satuan pendidikan ) hingga yang makro ( nasional ), yang meliputi sumber-
sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan
efisiensi dalam pengguanaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-
perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 4
permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi
khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.
Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi
penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan suatu yang
mudah dilaksanakan, namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan
manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi
administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan. Meskipun demikian,
desentralisasi memang sangat perlu di dalam menumbuhkan sikap demokrasi. Akan tetapi,
desentralisasi pendidikan belumlah segala-galanya kalau tidak diikuti dengan usaha-usaha
perbaikan di berbagai bidang yang berkaitan. Decentralization is necessary but not sufficient
to improve the quality of education. ( Tilaar H.A.R, 2000:88 ).
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan pada pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. Ujung tombak pelaksanaan UUD tersebut ialah di
daerah. Seperti juga bunyi Undang-Undang otonomi Daerah No 32 Tahun 2003, pendidikan
dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah. Pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas
untuk semua orang merupakan perwujudan dari deklarasi hak-hak asasi manusia (PBB tahun
1948). Hak asasi untuk memperoleh pendidikan ini kemudian diperkuat dengan keputusan
konferensi UNESCO di Yom Tjen (Thailand) pada tahun 1990 dan konferensi Dakkar (Tilaar,
2006:164). Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji
atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per
siswa (unit cost).
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 5
Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik
yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang dikeluarkan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan
ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif
untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Analisis mengenai biaya satuan
dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan
menggunakan sekolah sebagai unit analisis.
Dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk
pelayanan publik/pemerintah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tentunya harus
dihitung berdasarkan kebutuhan riil dari masing masing sekolah, tidak bisa hanya disama
ratakan besarannya biayanya, karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan
pengembangan sekolah yang berbeda-beda antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan
pedesaan, antara sekolah yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan yang belum
berstatus SSN, antara sekolah yang merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
(RSBI) tentunya membutuhkan anggaran yang berbeda-beda.
2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini
adalah:
1. Pengertian dan karakteristik pelayanan publik/pemerintah.
2. Bagaimana cara penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai
produk pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 6
3. Transparansi penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk
pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri, serta penggunaan dana
tersebut.
3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian, Karakteristik Pelayanan Publik
3.1.1 Pengertian Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan publik/pemerintah menurut UU No 25 tahun 2009 adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pengertian pelayanan publik menurut Wikipedia adalah Pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan
umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang
diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi Swasta,
perusahaan pengangkutan milik swasta. (2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi publik, yang dapat dibedakan lagi menjadi :
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 7
(a) Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan
satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan
penjara dan pelayanan perizinan.
(b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik
yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien
tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara
pelayanan.�
�
3.1.2. Karakteristik Pelayanan Publik
Menurut Wikipedia, ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis
penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:
1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan
perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan
semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang
ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas
transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara
pelayanan yang lebih dominan.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 8
Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan
(rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah
pertarna, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi).
3.2 Landasan Hukum Tentang Pendanaan Pendidikan
Adapun landasan hukum yang mengatur tentang pendanaan pendidikan adalah:
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
e. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
h. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
i. Permendagri 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
j. Peraturan Menteri Keuangan No. 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi
BOS Tahun Anggaran 2012.
k. Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 9
3.3 Profil Pendidikan Dasar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Kepulauan
Riau yang merupakan provinsi ke 32 yang berdiri sejak tahun 2002 dari hasil pemekaran dari
provinsi Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan
yang tersebar di Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tahun 2010 penduduk
Bintan tercatat sebanyak 127.404 jiwa dengan kepadatan 65 jiwa per km² (BPS Kabupaten
Bintan, 2010).
Secara umum masalah kependudukan yang dihadapi adalah besarnya angka
pengangguran dan kemiskinan, di mana pada tahun 2009 sekitar 4,63 persen dari penduduk
usia kerja merupakan pengangguran. Dan angka kemiskinan pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 6,48 persen. Namun demikian, di bidang pendidikan telah mengalami kemajuan. Hal
ini ditunjukkan dengan kecilnya angka buta huruf yaitu sekitar 4,53 persen, dan penambahan
jumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di kabupaten Bintan.
Di bawah ini disajikan tabel banyaknya Sekolah Dasar (SD) negeri, jumlah murid dan
guru menurut kecamatan dan status di kabupaten Bintan.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 10
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2010.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 11
3.4 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri Sebagai Produk
Pelayanan Publik/Pemerintah Di Kab. Bintan Prov. Kepri
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
(public services). Pemberian pelayanan public pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua
sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen
jasa publik (charging of services).
Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tariff
untuk pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan
milik pemerintah. Beberapa pelayanan public yang dapat dibebankan tariff pelayaanan
misalnya: pendidikan, penyediaan air bersih, transportasi publik, energi dan listrik, perumahan
rakyat, jalan tol, fasilitas rekreasi, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan lain-lain
(Mardiasmo, 2009:107).
Praktik pembebanan pelayanan public berbeda-beda untuk setiap Negara, antara jasa
yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik
Negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Pembebanan langsung kepada masyarakat
(charging for service) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah.
Menurut Fattah (2000:27) di dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua
pendekatan, yaitu : pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pada pendekatan makro, faktor
utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan
dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pada pendekatan mikro,
menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya
satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-
gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 12
merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per
murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran
sekolah serta banyaknya murid sekolah.
3.4.1. Jenis Pembiayaan Pendidikan
Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi
menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan
Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan yang meliputi:
a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya
manusia, dan modal kerja tetap.
b) Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia
terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat
pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana
dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
c) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang
orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 13
d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang
berprestasi.
2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, biaya memiliki peranan yang sangat menentukan.
Biaya merupakan suatu keharusan, karena tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input)
yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian
tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan
memiliki peranan yang sangat menentukan (Supriadi, 2004:3). Lebih lanjut Suriadi
mengatakan, hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya,
sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan terutama di sekolah tidak akan
berjalan. Biaya (cost) pada pendidikan dasar dan menengah memiliki cakupan yang luas,
yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik
dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang),
misalnya, iuran siswa jelas merupakan biaya, dan sarana fisik, buku dan guru juga merupakan
biaya.
Pembangunan pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan sumber daya
manusia. Konsekuensi pembiayaan pembangunan pendidikan merupakan juga akumulasi
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 14
akibat porsi anggaran pendidikan di Indonesia yang terlampau minim selama beberapa
dekade. Hal itu semakin membuat mahalnya upaya revitalisasi pendidikan, termasuk di
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
3.4.2 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri
Secara rinci anatomi biaya pendidikan sekolah, khususnya di tingkat SD dan SMP atau
yang sederajat pada umumnya meliputi : (1) Biaya Sarana Prasarana, 2. Biaya Gaji, (3). Biaya
Operasional Sekolah, (4). Biaya Pengembangan Mutu (Supriyadi Yudi, 2011).
Biaya sarana prasarana meliputi : (1). Gedung (Ruang kelas atau ruang belajar, Ruang
laboratorium, Ruang perpustakaan, Ruang praktek senam, Ruang praktek kesenian, Ruang
praktek ketrampilan, Ruang multimedia, Ruang pelayanan BK, Ruang Kepala Sekolah, Ruang
guru, Ruang P3K/UKS, Kamar mandi/WC), (2). Lapangan Olahraga (Lapangan sepakbola,
Lapangan tenis, Lapangan basket, Lapangan badminton, Lapangan atletik lompat/loncat), (3)
Lahan Atau Tempat Praktek (Labor IPA Fisika, Labor bahasa, dll).
Biaya Kewajiban, Daya dan Jasa meliputi: Listrik, PAM, Telepon dan jasa internet,
Pajak-pajak, Pemeliharaan Gedung dan peralatan, Rehabilitasi ringan.