TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDes DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO SKRIPSI Oleh NURWAHIDAH SYAM 105731135816 PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
APBDes DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO
SKRIPSI
Oleh
NURWAHIDAH SYAM
105731135816
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
APBDes DI DESA JOMBE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO
SKRIPSI
Oleh
NURWAHIDAH SYAM
105731135816
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Akuntansi pada
Universitas Muhammadiyah Makassar
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
PERSEMBAHAN
iii
Bismillahirahmanirahim
Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :
1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Syamsuddin S.Ag dan Ibunda
Hj. Sanniati serta kakak-kakak dan adik saya beserta keluarga besar,
yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena doa dan
dukungan dari kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya
sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah.
2. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini
telah meluangkan waktunya dalam menuntun dan memberikan arahan
sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
MOTTO HIDUP
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu
Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
dearajat”
(Depag RI, 1989:421)
“Fikiran merupakan sumber dari ilmu,
Sedangkan ilmu itu sendiri merupakan sumber amal”
(Wahb)
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat
dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada
ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan dan
Belanja Dana Desa terhadap Transparansi Laporan Keuangan APBDes di
Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”
Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada
kedua orang tua penulis bapak H. Syamsuddin S.Ag dan ibu Hj. Sanniati yang
senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus
tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan
memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas
segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi
keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka
berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia
dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan
yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat
kepada :
viii
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP selaku Pembimbing I
yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan
penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Wahyuni, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan
membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya
kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya
dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih juga buat Muh. Idris Ridwan yang telah setia dan meyemangati
untuk menulis skripsi ini
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu
yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya
sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
ix
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat
jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para
pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan
kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb
Makassar, 19 Oktober 2020
Nurwahidah Syam
x
ABSTRAK
Nurwahidah Syam, 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ismail Badollahi dan Pembimbing II Wahyuni.
Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Pendapatan dan Belanja dana desa terhadap Transparansi laporan keuangan APBdes di Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto. Tahun Anggaran 2020. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan informan dan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Jombe. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan APBDes di desa Jombe sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, meskipun belum seutuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan tetap menyesuaikan situasi atau kondisi peraturan perundang-undangan yang ada.
Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Akuntabilitas
xi
ABSTRACT
Nurwahidah Syam, 2020.Transparansi and accountability of APBDes management in Jombe Village, Turatea District, Jeneponto Regency, Thesis, Faculty of Economics and Business, Accounting Department, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Ismail Badollahi and Advisor II Wahyuni.
This study aims to determine the income and spending of funds villages against Transparent financial reports of APBDes in Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto Regency, Angga year 2020 Thus type of research is by using the quality approachsource data leaves this research is the primary data source and sckundet data. Primary data sourcesobtained through interviews and secondary data sources obtained from the document that the informant and researcher inw says is the village heand village secretaries, village treasurers, and community leaders in Desa Jombe hani from the perektian inn is the manajer of the APBDes in jombe village dah based on the principle of transparency as well as the principle of accountability moreskin tel setut according to constant policies adjust your existing laws and regulations
Keywords : APBDes, Transparency, Accountability
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL ............................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ............................................................................... ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................... iii
LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................. iv
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................... v
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................... vi
KATA PENGANTAR .......................................................................... vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA ...................................................... ix
ABSTRACT .......................................................................................... x
DAFTAR ISI ......................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian........................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian...................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 7
A. Konsep Anggaran APBDes ........................................................ 7
B. Konsep Transparansi ................................................................. 9
1. Pengertian Transparansi ....................................................... 9
xiii
2. Prinsip Transparansi ........................................................... 10
3. Indikator Transparansi ........................................................ 11
C. Tinjauan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ........ 12
D. Tinjauan Sistem Akuntansi Keuangan Desa ............................ 16
1. Akuntansi Desa ................................................................... 16
2. Keuangan Desa .................................................................. 17
3. Laporan Keuangan Desa .................................................... 19
4. Pertanggungjawaban keuangan Desa ................................ 20
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 26
A. Jenis Penelitian ........................................................................ 26
B. Fokus Penelitian ....................................................................... 26
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................... 27
D. Sumber Data ............................................................................ 27
E. Pengumpulan Data................................................................... 28
F. Intsrumen Penelitian ................................................................ 28
G. Metode Analisis Data .............................................................. 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................... 32
A. Gambaran Umum Penelitian ...................................................... 32
1. Sejarah Singkat Desa Jombe............................................... 32
2. Keadaan Ekonomi................................................................ 34
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .................................. 35
B. Hasil Penelitian…………………………………………….……..…43
1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Desa Jombe……….….43
xiv
2. Transparansi pengelolaan APBDes Desa Jombe……….….45
3. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Jombe…….48
C. Pembahasan….…………………………………………………..…55
BAB V PENUTUP ............................................................................... 57
A. Kesimpulan .............................................................................. 57
B. Keterbatasan ............................................................................ 57
C. Saran ........................................................................................ 58
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 59
DAFTAR LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
NOMOR JUDUL HALAMAN
Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu 22
Tabel 2 Batas Desa 33
Tabel 3 Jumlah Penduduk 33
Tabel 4 Golongan Umur 33
xvi
DAFTAR GAMBAR
NOMOR JUDUL HALAMAN
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 25
Gambar 2 Struktur Organisasi 36
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara/Hasil Wawancara Kepala Desa
Lampiran 2 Daftar pertanyaan wawancara/hasil wawancara Masyarakat
Lampiran 3 Profil Desa Jombe
Lampiran 4 Peta Wilayah
Lampiran 5 Struktur Organisasi
Lampiran 6 Laporan APBDes
Lampiran 7 Daftar Hadir musyawarah
Lampiran 8 Baliho informasi APBDes
Lampiran 9 Kegiatan Fisik
Lampiran 10 Dokumentasi Fisik
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Prinsip
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang luas, di mana daerah
diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di
luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-
undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan
daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan
primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan
untuk rakyatnya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan
bahwa otonomi langsung diberikan kepada Desa-desa dalam melakukan
urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer
dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) ke daerah/kabupaten
untuk dilanjutkan ke rekening kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa
dengan jumlah yang berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari anggaran
dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya.
Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang
bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap
desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan
diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat
faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan
geografis. Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana
2
dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan
untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Miftahuddin, 2018)
Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan setiap desa
akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh
pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan
adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam
pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan secara efisien serta transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan
Lubis, 2016)
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah Desa dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik
kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Pemerintah daerah
harus mempersiapkan kebijakan yang jelas tentang cara bagaimana
mendapatkan berbagai informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk
informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat ataupun bentuk informasi
yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu
mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak
sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah
peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan
instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan
3
komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk dan informasi yang ada di
penyelenggaraan pemerintah, maupun prosedur pengaduan (Mardiasmo,
2016).
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang keuangan Desa
menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa adalah
rencana keuangan tahunan desa. Laporan keuangan desa merupakan suatu
bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya
akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas
pengelolaan sumber daya publik (Hanifa dan sugeng, 2015)
Salah satu permasalahan yang sering terlibat dalam pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja desa adalah masalah transparansi yang
dilakukan oleh kepala desa. Pada pelaksanaan pengelolaan APBdes kepala
desa dianggap tidak transparan dalam jumlah dana yang telah diterima
maupun yang dikeluarkan, selain itu dalam pengambilan keputusan dalam
pengelolaan APBdes kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat,
sehingga masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut kepala desa
untuk transparan terhadap anggaran APBdes tersebut.
Selain hal tersebut, adanya laporan Masyarakat Peduli Desa Jombe
Kec.Turatea Kab.Jeneponto pada tanggal 21 Februari 2019 Kepada Pemkab
(Pemerintah Kabupaten) mengenai tindakan penyelewengan Dana Desa
Jombe yang dilakukan oleh kepala Desa Jombe (Dedi, 2019). Masyarakat
Desa Jombe tidak diberitahukan jumlah dan bantuan pemerintah untuk
pembangunan proyek rabat beton, perbaikan jalan tani, serta sumur bor
yang diterima oleh kepala desa, serta jumlah dana yang dialokasikan untuk
pembangunan tersebut karena tidak adanya transparansi. Tuntutan
4
perwakilan masyarakat Desa Jombe tersebut adalah meminta kepada pihak
yang berwenang segera mengusut tuntas dugaan dan masalah tindak pidana
korupsi dan masalah-masalah lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Jombe
dan masyarakat menuntut diberhentikan kepala desa.
Penelitian yang dilakukan di wilayah Desa Jombe Kecamatan Turatea
Kabupaten Jeneponto karena Desa tersebut mempunyai potensi yang sangat
bagus. Dengan adanya potensi tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti
tentang pengelolaan APBDesnya, Pelaksanaan APBDes di Desa Jombe,
masih terdapat banyak permasalahan seperti pengelolaan dan
pertanggungjawaban APBDes kurangnya perhatian dan kurang antusiasnya
masyarakat terkait tentang dana APBDes.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat atau wawancara dari Kepala Desa
Jombe yang mengatakan bahwa, pengelolaan APBDes di Desa Jombe
adalah Aparat Pemerintah Desa berdasarkan RAPBDes selanjutnya
dilakukan musyawarah bersama. Dalam penyusunan kegiatan pelaksanaan
APBDes telah dilaksanakan di kantor desa dengan musrenbang yang dihadiri
oleh pengurus Aparat pemerintah desa dan juga perwakilan dari tokoh
masyarakat. Namun kurangnya dari masyarakat yang tau terkait tentang
musrenbang penerimaan Dana Alokasi Dana Desa yang diterima oleh
Pemerintah Desa . Dengan hal itu masyarakat tidak tahu berapa besaran
APBDes yang telah diterima oleh pemerintah desa. (Jusmaedy, Kepala Desa
Jombe,2020).
Penelitian yang dilakukan (Faridah dan Suryono, 2015) menunjukkan
bahwa aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik tetapi
masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan
5
sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari
pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui
penggunaan dana desa pada laporan keuangan APBDes. Maka peneliti
mengangkat judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
APBdes Di Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto”
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam
pengelolaan APBDes di Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto” ?
B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Apakah pengelolaan APBDes di Desa Jombe
Kec. Turatea Kab. Jeneponto Sudah Transparansi dan Akuntabilitas?
C. Manfaat Penelitian
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu
pemerintahan khususnya berkaitan dengan Pengelolaan APBDes.
2. Secara Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
kepala Desa melakukan Transparansi dalam pengelolaan APBDes
3. Secara metodologi
6
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta
pengalaman secara teori maupun praktek mengenai Transparansi
Laporan keuangan APBDes
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Anggaran APBDes
Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
Dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat
keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi,
kesejahteraan dan keadilan. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk
masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan
dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2016).
Mahsun, 2015 menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi :
1. Tahap Persiapan Anggaran
2. Tahap Ratifikasi Anggaran
3. Tahap Pelaksana Anggaran
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Pendapatan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Nomor 23 Tahun 2015 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan
adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang
normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,
penghasilan jasa, bunga, dividen, royalty, dan sewa.
Ikatan akuntansi Indonesia, 2015 mendifinisikan pendapatan adalah
penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan
dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa,
bunga, dividen, dan sewa.
8
Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan Desa yaitu
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa. belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan desa.
B. Konsep Transparansi
1. Pengertian Transparansi
Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi
mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Laola, 2015). Menurut
Mardiasmo, 2016 menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan
pemerintah desa dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan
aktivitas pengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan
yaitu masyarakat.
Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005
menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
perundang-undangan.
Mardiasamo, 2016 tujuan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintah desa yaitu :
9
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada
masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah desa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017 Transparansi
dapat diartikan sebagai suatu yang jelas dan nyata, dengan demikian
transparansi pengelolaan keuangan dana desa berarti prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan.
2. Prinsip Transparansi
Prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang
bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang mau membutuhkannya, dan
pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada
masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang
diputuskan atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik.
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya serta hasil yang
dicapai, dengan kata lain transparansi menjadi bentuk komunikasi unggul
kepada masyarakat dan lingkungan eksternal (Hastoro, 2016).
Prinsip transparansi pemerintah paling tidak dapat diukur melalui
sejumlah indikator sebagai berikut : (Lauranti, 2018)
a. Adanya sistem keterbukaan dan standardisasi yang jelas dan mudah
dipahami dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan.
10
b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik
tentang proses dalam penyelenggara pemerintahan.
c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Indikator transparansi
Indikator transparansi pengelolaan keuangan dan desa (khanisa,
2015) adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan pemerintah desa
b. Proses pembuatan kebijakan
c. pelaksanaan kebijakan
d. Hasil yang dicapai
Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat
umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan
keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :
a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
c. Kemudahan akses informasi
d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran
Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip
transparansi penelitian ini adalah :
a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan,
prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
c. Keterbukaan proses pengelolaan
11
d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD
Dalam hal ini, apabila masyarakat dengan mudah dapat mengakses
indikator tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa sistem
pemerintahan sudah transparan terhadap pengelolaan keuangan dan
desa (Khanisa, 2015).
C. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12),
menyatakan bahwa APBN Adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara
yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah”.
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) merupakan bagian
integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa.
Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan didesa diperlukan kepastian
biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi desa adalah
terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.
Yuliansyah, 2016 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang
12
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun
dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja
tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan kan terjadi deficit
atau surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJMDes, RKPDes,
dan APBDes tahunan sebelumnya.
Andi, 2016 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan
desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, APBDes
merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan
berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber
pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program
pembangunan desa kedepannya.
Menurut UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)
menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari :
1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang
terima kabupaten/kota
5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota
13
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dikutip dari Tim P3M-OTDA :
1. Penyusunan Rancangan APBDes
a. Disusun dan diajukan oleh kepala desa dan atau BPD
b. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya
melalui dialog, rapat dengan pendapatan, dll
c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes
d. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat
pembahasan dan penetapan APBDes.
2. Pembahasan RAPBDes
a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPBDes harus
sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa (selambat-
lambatnya 7×24 jam sebelumnya).
b. RAPBDes usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD
dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPBDes usulan anggota
BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul
kepada pimpinan BPD.
c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya
diposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam rapat
paripurna bahwa RAPBDes telah diperbanyak dan dibagikan kepada
semua anggota BPD/Komisi
e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (Pemdes atau para
pengusul dari anggota BPD)
14
f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan pemerintah desa
g. Pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa dan atau
pengusul
h. Pendapatan komisi sebagai tahapan menuju pengembalian
keputusan.
3. Persetujuan dan pengrundangan APBDes
a. Apabila RAPBDes tidak setuju, maka dalam jangka waktu tertentu,
misalnya 3×24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPBDes
harus sudah disempurnakan
b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka
diupayakan melalui pendekatan beberapa pihak yang belum
menyetujui.
c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada
pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat
BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDes oleh kepala
desa.
d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian
anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah
desa dapat menggunakan APBDes tahun lalu.
4. Peraturan Pelaksanaan APBDes
Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana
pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui
tahap sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan
diadakan pembangunan desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan .
15
a. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa
b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD
dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari
setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan
D. Sistem Akuntansi Keuangan Desa
1. Akuntansi Desa
Sistem Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang
terjadi di desa; dibuktikan dengan nota kemudian dilakukan pencatatan
dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam
bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan
dengan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa,
pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujaweni, 2015). Dalam
melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus
menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus
dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan
berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa
yang ditunjukkan oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDes (Sujarweni, 2015). Bendahara desa wajib
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, Laporan
pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah :
16
a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu pajak
c. Buku bank
2. Keuangan Desa
Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu
pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila
dibandingkan dengan definisi keuangan Negara dalam UU No. 17/2003
tentang keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata Negara
dalam defenisi keuangan Negara yang diganti menjadi kata desa.
Berdasarkan pasal 1 angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak
dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.
Pada pasal 71 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa hak
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) diatas
terdiri dari :
a. Pendapatan desa
b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
c. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota
17
d. Alokasi anggaran dari APBN
e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.
Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Non
kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan
penganggaran Cadangan Dana desa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana
dan pengeluaran Bendahara Umum Negara.
Dana desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan (Kementerian keuangan, 2016) :
a. Tahap I Pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
b. Tahap II Pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
c. Tahap III pada bulan oktober sebesar 20% ( dua puluh per seratus)
Kepala desa selaku pemangku pelaksanaan pengelolaan keuangan
didesa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali kota berupa (Kementerian
keuangan, 2016) :
a. Laporan semester pertama, dan
b. Laporan semester akhir.
Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes
yang disampaikan paling lambat pada bulan juni tahun berjalan.
Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada
bulan januari tahun berikutnya.
Menurut Permendagri 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa adalah
semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
18
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana Desa yang sudah di transfer
masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
APBDes dikelola oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa karena jabatannya yang memiliki wewenang
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan yang dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang
berasal dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa dan peran sekretaris desa yang bertindak sebagai
koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa
dikelola secara asas asas transparan, akuntabel, partisipasi serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Laporan Kuangan Desa
Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah
desa Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :
a. Anggaran,
b. Buku kas,
c. Buku pajak,
d. Buku bank,
e. Laporan realisasi anggaran.
Menurut permendagri No.113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan
desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Tahapan pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut
(Sujarweni, 2015) :
19
a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.
b. Anggaran yang dibuat terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Setelah disahkan, anggaran perlu dilaksanakan.
c. Dalam pelaksanaan anggaran, timbul transaksi yang harus dicatat
secara lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas
pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai
pengumpulan bukti-bukti transaksi.
d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, dapat dihasilkan
sebuah neraca berdasarkan transaksi yang terjadi. Neraca ini
berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pertanggungjawaban keuangan desa menurut Permendagri No. 113
2014, terdiri atas hal berikut :
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada bupati/wali kota melalui camat setiap
akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes terdiri atas pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dengan
melampirkan format
a) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes
tahun anggaran berkenaan;
b) Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran
berkenaan;
20
c) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa
b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan.
21
E. Penelitian Terdahulu
Tabel. 1
Hasil penelitian terdahulu
No Peneliti
Tahun
Judul Metode
Penelitian
Hasil
1. Faridah dan
suryono
(2015)
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pemerintah
desa dalam
pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
belanja desa
Kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kepala desa di desa
sidogedungbatu kecamatan
sangkapura kabupaten gresik telah
melaksanakan prinsip-prinsip
transparansi dan akuntabilitas pada
pengelolaan APBDes tahun
anggaran 2013
2. Iqsan
(2016)
Transparansi
Pemerintahan
Desa Dalam
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
Belanja desa di
desa Long Nah
kecamatan
muara ancalong
kabupaten kutai
timur
Kualitatif Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan prinsip
transparansi oleh pemerintah desa
dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja desa di
desa long nah sudah terlaksana
dengan baik.
3. Budi putri
utami
(2017)
Analisis
pengelolaan
pendapatan dan
belanja desa
(APBDes) di
kelurahan
Gondang sari
juwirang klaten
Kualitatif Hasil dari penelitian ini bahwa
dalam pengelolaan APBDes sudah
98% sudah memenuhi ketentuan
dan peraturan yang berlaku
4. Wella
permata sari
(2019)
Analisis
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDes) Tahun
Kuantitatif Hasil dari penelitian ini bahwa
pengelolaan anggaran belanja desa
secara umum belum berjalan
dengan baik masih belum sesuai
dengan peraturan menteri No 133
tahun 2014 serta pada tahap
22
2017
Berdasarkan
Menteri No 113
Tahun 2014
pada Desa
Tanjung Ali
sukadarma dan
ulak tembaga
perencanaan penyusunan
anggaran.
5. Nafidah dan
Nur Anisa
(2015)
Akuntablitas
Pengelolaan
keuangan desa
di kabupaten
jombang
Kualitatif Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan Desa telah mencapai
akuntabilitas.
6. Liano,
Lambey dan
wokas
(2017)
Analisis
pengelolaan dan
pertanggungjaw
aban anggaran
pendapatan dan
belanja desa
didesa kolongan
kecamatan
kombi
kabupaten
Minahasa
Kualitatif Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa telah sesuai
dengan UU No. 6 tahun 2014
7. Kumalasari
dan Riharjo
(2016)
Transparansi
dan
Akuntabilitas
pemerintah desa
dalam
pengelolaan
alokasi dana
desa
Kualitatif Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pemerintah
desa telah menerapkan prinsip dan
akuntabilitas dalam pengelolaan
alokasi dana desa (ADD)
8. Hanifah,
Praptoyo
(2016)
Akuntabilitas
dan
Transparansi
pertanggungjaw
aban Anggaran
pendapatan
Belanja desa
(APBDes)
Kualitatif Hasil dar penelitian ini menunjukkan
bahwa manajemen keuangan desa
kepatuhan sudah berdasarkan pada
peraturan menteri dalam negri no.
37 tahun 2007 yang menunjukkan
bahwa pelaksanaan yang
transparansi dan akuntabel.
9. Arsa
Tribuana
(2017)
Analisis
pengelolaan
anggaran
Kualitatif Peneliti mendapatkan hasil bahwa
desa yang diteliti telah melakukan
pengelolaan anggran pendapatan
23
pendapatan dan
belanja desa
(APBDes)
sawahan
kecamatan turen
kabupaten
malang
belanja (APBDes) secara
akuntabel, namun masih ada
indikator yang belum dipenuhi oleh
seperti ketransparansiannya.
10. Adiwirya
dan Sudana
(2015)
Akuntabilitas
transparansi dan
anggaran
berbasis kinerja
pada satuan
kerja perangkat
daerah kota
Denpasar
Kuantitatif Study ini menyimpulkan bahwa
akuntabilitas dan transparansi
berpengaruh positif secara simultan
terhadap anggaran berbasis kinerja
24
F. Kerangka Pemikiran
Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa
pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Pengelolaan Keuangan Desa UU. No.6 Tahun 2014
Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBDes di Desa Jombe
Perencanaan APBDes
1. Partisipatif
2. Transparansi
Pelaksanaan APBDes 1. Transparansi 2. Akuntabilitas
Penatausahaan
Pelaporan APBDes
Pertanggungjawaban APBDes
25
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan, memaparkan dan
menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan mengenai
pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Jombe Kec.
Turatea Kab. Jeneponto.
Menurut Sugiyono, 2015 metode kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana
peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber daya
yang dilakukan secara purposive dab snowball.Teknik pengumpulan dengan
triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
B. Fokus Penelitian
Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus
dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan
mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian
kualitatif sifatnya abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan latar
belakang penelitian.
Untuk membatasi analisis dalam penelitian ini, yang menjadi inti
perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti akan memfokuskan
26
penelitian pada proses Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja desa (studi Desa Jombe Kec.Turatea Kab.Jeneponto).
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Jombe Kec,
Turatea Kab. Jeneponto pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan
karena tingkat transparansi pengelolaan APBdes yang dilaksanakan oleh
pengelola dana desa di wilayah Desa Jombe perlu ditingkatkan guna
mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan.
Jadi penelitian memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Desa
Jombe dan Masyarakat Desa Jombe, Kec. Turatea Kab. Jeneponto . Waktu
penelitian selama tiga bulan dari bulan april sampai bulan juni tahun 2020.
D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Data Primer
Menurut Sugiyono, 2015 Data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini
data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang
berwajib dalam pengelolaan APBDes di Desa Jombe Kec. Turatea Kab.
Jeneponto.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam
penelitian ini di peroleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa Jombe
Kec. Turatea Kab. Jeneponto.
27
E. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan
penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil
tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan
data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Wawancara
Menurut Sugiyono, 2015 adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada
responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini melakukan wawancara
secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka dengan kepala
desa dan perangkat desa.
2. Dokumentasi
Dalam penelitian ini dokumentasi berpatokan pada bagian Pemerintah
Desa Jombe Kec.Turatea Kab.Jeneponto sebagai tempat penelitian.
Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Laporan dan
catatan-catatan penting yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Jombe terkait
dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang
dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes, Analisa dokumen
tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data
dari wawancara dan observasi.
F. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono, 2015 Instrumen penelitian adalah merupakan alat
ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara dana pedoman observasi
yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dalam suatu peneliti
28
Instrumen dalam penelitian ini adalah si peneliti sendiri, dimana dalam
pelaksanaannya menggunakan peralatan, seperti kertas dan pulpen untuk
mencatat berbagai informasi penting dan hasil wawancara dengan pihak
terkait yang akan digunakan nantinya untuk menjawab rumusan masalah
yang ada.
G. Metode Analisis Data
Menurut Sugiyono, 2015 analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis,
menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.
Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk
menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan
dan menafsirkan hasil penelitian dengan kalimat sebagai jawaban atas
permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara memaparkan hasil dari wawancara, mengelola data ke dalam
bentuk lampiran, menggambarkan proses peneliti dan hasil dari wawancara
ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan menafsirkan hasil penelitian ini
dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil
wawancara dengan informan pada pemerintah Desa Jombe Kec. Turatea
Kab. Jeneponto .
Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan beberapa komponen yaitu :
29
1. Reduksi Data (Data reduction)
Menurut Sugiyono, 2015 Reduksi data merupakan proses berfikir
sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan dalam wawasan
yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data
dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini akan dipandu oleh tujuan
yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada
temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian,
menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum
memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam
melakukan reduksi data
2. Penyajian Data (Data display)
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Menurut Sugiyono, 2015 dalam penelitian kualitatif
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sugiyono, 2015
menyatakan “The most frequent form of display data for qualitative
research data in the past has been narrative text” Yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks
yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/Verivication
30
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono, 2015 :
“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau
gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan
kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.
Daftar Pertanyaan :
1. Keterbukaan Informasi
Bagaimana pemerintah desa mewujudkan keterbukaan informasi dan
penyampaian informasi secara jelas dalam proses pengelolaan
keuangan APBDes?
2. Keputusan melibatkan masyarakat
Bagaimana peran pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk
pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan keuangan
APBDes?
3. Menampung Aspirasi Masyarakat Desa
Bagaimana peran pemerintah desa untuk menampung semua
aspirasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan APBDes?
31
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian
1. Sejarah Singkat Desa Jombe Kec. Turatea Kab. Jeneponto
Desa Jombe berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para
sesepuh Desa Jombe, bahwa konon nama Jombe berasal dari abad ke-15
sejak kerajaan Minak Koncar dari Ramajang melarikan diri beserta
pengikutnya dari Kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangna, mereka
melewati hutan Belantara. Desa Jombe berasal dari kata Bahasa Makassar
Jeneponto, Jombe artinya Hutan. Dahulu asal mula berdirinya Desa Jombe
terbentuk pada masa Kerajaan Minak Koncar tetapi masa itu masih belum
ada kepala desa, Barulah pada jaman penjajahan Jepang terbentuk
Pemimpin Desa atau Kepala Desa. Desa Jombe dibagi menjadi 5 (Lima)
Dusun Yaitu : Jombe utara, Jombe Tengah, Jombe Selatan, Tompo balang
dan Muncu-muncu.
Desa Jombe merupakan salah satu dari 11 Desa di Wilayah Kecamatan
Tuatea , yang terletak 7 km ke arah Selatan dari Kecamatan Turatea, Desa
Jombe mempunyai luas Wilayah seluas 511,51 Hektar, adapun batas-batas
Desa Jombe :
32
Tabel 2. Batas Desa
BATAS DESA
Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tanjonga
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sapanang
Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kayuloe barat
Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Bangkala
Desa Jombe terdiri dari jumlah penduduk 3.266 jiwa atau 962 KK, dengan
perincian table berikut :
Tabel 3. Jumlah Penduduk
NO Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 1.687
2. Perempuan 1.579
3. Kepala Keluarga 962
Data penduduk menurut golongan umur di Desa Jombe dapat dilihat pada
Tabel berikut dibawah ini :
Tabel 4. Golongan Umur
NO Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)
1. 0 Bln – 12 Bln 93
2. 12 Bln – 5 Thn 324
3. 5 Thn – 10 Thn 564
4. 10 Thn – 25 Thn 926
5. 25 Thn – 60 Thn 1.220
6. 60 Tahun keatas 139
33
JUMLAH 3.266
2. Keadaan Ekonomi
Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Jombe bergerak di bidang
pertanian, permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata
pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang
berkurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang
dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto. Hal-hal
lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan
usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha
kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha
khususnya di bidang perdagangan.
Tingkat kemiskinan Desa Jombe yang masih tinggi menjadikan Desa
Jombe harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan
taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di
Desa Jombe amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi
maupun sosial budaya. Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan
penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran.
Menurut Peraturan Desa Jombe Nomor 02 Tahun 2020 bahwa Sumber
Pendapatan Desa :
1. Sumber pendapatan Desa
a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli
desa yang sah;
34
b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi
kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan
pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap
desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah propinsi dan
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui
kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Daerah.
Adapun kekayaan desa terdiri dari :
a. Tanah kas desa
b. Bangunan desa yang dikelola desa
c. Lain-lain kekayaan milik desa
Desa jombe sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah
petani yang mayoritas memeluk agama islam dan juga memiliki
kepatuhan terhadap adat dan istiadat.
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa didalam
Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam
35
tata kelola Desa, yaitu : Pemerintah Desa , Badan permusyawaratan Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintah
Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa. Adapun susunan organisasi di Desa Jombe sebagai berikut :
Gambar 2. Struktur Organisasi
KAUR TU
Dan UMUM
KASMAWATI
KEPALA DESA
Jusmaedy, S.Pd
KASI
PEMERINTAHAN
Zainal Muttaqin, S.A.P
SEKRETARIS DESA
Syamsul Riswan, S.Pdi
KAUR
PERENCANAAN
SYARIF AL QADRI
KASI
KESEJAHTERAAN
SUKARDI
KAUR
KEUANGAN
ARIANTO, S.P
STAF PEMDES
HASBULLAH
BPD
KASI
PELAYANAN
SARDI
KADUS
JOMBE UTARA
JUMARANG
KADUS
JOMBE TENGAH
BASO KATTI
KADUS
JOMBE SELATAN
SAPARUDDIN
KADUS
TOMPO BALANG
NURLELA
KADUS
MUNCU-MUNCU
ICAL RAHMAN
36
a. Tugas dan Fungsi
a) Tugas Kepala Desa
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas wewenang :
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa
4) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
5) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
6) Menetapkan peraturan desa
7) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dana desa (APBDes)
8) Menetapkan PPKD
9) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
b) Pasal 32 Permendagri 110/2016 tugas BPD adalah sebagai berikut :
1) Menggali aspirasi masyarakat
2) Menampung aspirasi masyarakat
3) Mengelola aspirasi masyarakat
4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala
desa antar waktu
37
9) Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala
desa
10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
c) Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Desa adalah :
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan
pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan perbekel,
administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi tunjangan badan
permusyawaratan desa, administrasi keuangan lembaga pemerintah desa
lainnya, dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventaris data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,
pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa serta
penyusunan laporan perbekel.
d) Tugas Keuangan ( Bendahara Desa)
38
1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar Menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes
2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap
bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulam berikutnya.
e) Kaur TU dan Umum bertugas :
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
2) Melaksanakan administrasi surat menyurat
3) Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintah desa
4) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
6) Penyiapan rapat-rapat
7) Pengadministrasian asset desa
8) Pengadministrasian perjalanan dinas
9) Melaksanakan pelayanan umum
f) Kaur Perencanaan memiliki tugas megkoordinasikan urusan perencanaan
seperti meyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
meginvetariskan data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring
dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
g) Kaur Pemerintahan memiliki tugas membantu kepala desa dalam
melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan,
pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan
39
bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk
hukum desa
h) Permendagri 84/2015 pasal 9 ayat 3 huruf (b) Kasi kesejahteraan rakyat
(Kesra) bertugas :
1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
3) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
4) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya
5) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang ekonomi
6) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang politik
7) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemberdayaan
keluarga
8) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang lingkungan hidup
9) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemuda
10) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang olahraga, dan
11) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang karang taruna
i) Kaur Pelayanan memiliki tugas :
1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat desa
2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
4) Melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa, dan
5) Melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.
j) Permendagri No. 84 Tahun 2016 pasal 10 Tugas Kepala Dusun :
40
1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penata dan
pengelolaan wilayah
2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
B. Hasil Penelitian
1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Jombe
Akuntabilitas pengelolaan APBDes yang dimaksud adalah sebagai
usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik
(Good governance). Bahwa prinsip good governance adalah partisipasi,
transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi dan ketanggapan dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
Akuntabilitas keuangan Desa Jombe dikelola berdasarkan pengelolaan
pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa Jombe sebagaimana
terdapat dalam UU Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah sesuai
dengan, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dalam tata tertib
dan disiplin anggaran.
Tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam Pengelolaan APBDes di
Desa Jombe dapat dilihat dari tingkat transpransinya, akuntabel, partisipatif,
tertib dan disiplin anggaran. Untuk anggaran 2020 tingkat akuntabilitas
pengelolaan APBDes di Desa Jombe sudah dapat dikatakan cukup sangat
41
baik, walaupun demikian masih jauh dari harapannya masyarakat desa
Jombe. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Bapak H. Syamsuddin :
“Saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana APBDes dalam pembangunan desa jombe, cukup baik yah, walaupun hal tersebut masih kadang jauh dari harapannya masyarakat. Karena dapat dilihat dari bukti nyatanya. Asalkan pembangunan berjalan dengan baik karena saya tidak terlalu memperdulikan hal tersebut ”
Sesuai Hasil wawancara diatas penerapan prinsip akuntabelnya dapat
dikatakan sudah cukup baik tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh masyarakat Desa Jombe karena masih adanya masyarakat menaruh
curiga terhadap masyarakat Desa Jombe.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepala desa Jusmaedy :
“Jika masyarakat terlalu dilibatkan, baik dalam pelaksana atau terkait dengan APBDes akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak mempercayai pemerintah desa dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah desa tidak begitu pastisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab yang masih jauh dari harapannya masyarakat”
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yang terkait 4 hal
akuntabilitas pengelolaan APBDes, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
a. Transparan : Masih adanya keterbatasan Masyarakat Desa Jombe dalam
memperoleh info tentang pengelolaan APBDes, karena pemerintah desa
membatasinya. Dikarenakan Pemerintah Desa takut jika masyarakat
terlalu terlibat dan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap
pemerintah. Dan pemerintah menegaskan bahwa tidak semua harus
transparan terhadap masyarakat desa Jombe.
b. Akuntabel : Pemerintah Desa Jombe sudah dikatakan bertanggungjawab
dalam pelaksanaan pembangunan desa Jombe tersebut dan telah
42
membuktikan hasil dari pembangunan jalan, untuk pencapaian tersendiri
pemerintah desa telah berusaha sebisa mungkin. Walaupun masyarakat
menganggap masih banyak yang belum tercapai didesa Jombe
Tersebut.
c. Partisipatif : Pentingnya desa memiliki kelembagaan, guna untuk
membantu masyarakat dalam pendapatan keuangan masyarakat Desa .
dan Desa Jombe sudah memiliki Kelembagaan
d. Tertib dan disiplin anggaran : Tertib disiplin Anggaran yang dilaksanakan
pemerintah Desa Jombe sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat.
2. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Jombe
Transparansi artinya menjalankan tugas pemerintahan dan mengungkap
hal-hal secara terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan
terhadap laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat perlunya mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seputar tentang keuangan Desa :
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur sebagai berikut ini :
a. Mekanisme yang menjamin Mudahnya keterbukaan yang diakses oleh
pihak yang berwajib ataupun masyarakat
b. Mekanisme yang menjawab pertanyaan masyarakat desa tentang
keuangan sektor publik
c. Mekanisme Pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpangan
tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan
Tingkat Ketransparansian pengelolaan APBDes di Desa Jombe dapat dilihat
dari ketiga hal diatas. mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme
menjawab pertanyaan masyarakat desa kepada Pemerintah desa, dan
43
mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun adanya penyimpangan
terhadap aparat pemerintah desa.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa bahwa,
Pemerintah Desa mengatakan tidak semua hal harus transparan terhadap
masyarakat, sedangkan dalam pelaporan pemerintah desa tidak memberitahu
total dana yang telah terpakai dalam pembangunan desa Jombe, dalam laporan
ke pusat semua telah dilakukan sesuai arahan dan sudah berdasarkan Undang-
Undang yang ada.
Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada
tanggal 26 September 2020 :
“Prinsip transparansi ini tidak mungkin semua hal harus transparansi kepada masyarakat Desa Jombe. Informasi yang kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Informasi kita sampaikan ketika sedang diadakan rapat di kantor desa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari 3 hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak ada menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa karna semua ada batasnya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja kepada masyarakat, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat dan kepala desa saja”. Pemerintah Desa Jombe menerapkan prinsip transparansi kepada
masyarakat desa Jombe dan dapat dikatakan sudah baik, hal tersebut sesuai
dengan hasil wawancara dengan informan yaitu bapak H. Syamsuddin S.Ag
pada tanggal 26 September 2020.
“Bisa dikatakan cukup lumayan dalam tingkat transparansi terhadap masyarakat untuk tahun 2020, kepala desa selalu melibatkan masyarakatnya ketika ada rapat musyawarah di kantor. Menurut saya tidak usah terlalu berlebihan dalam penyampaian dana dan yang lebih terpenting warga mengetahui berapa dana yang masuk dan yang keluar. Dan dibuatkan papan infomasi di balai desa untuk pendapatan desa.” Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Kepala Desa Jombe pada tanggal 26
Septemeber 2020 :
44
“Betul memang kita selalu melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah yang dilakukan di kantor desa, dan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk masyarakat agar tidak curiga.”
Hal diatas dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan
tersendiri dalam rapat evaluasi dan tidak terlalu melibatkan masyarakat dan
menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak
harus terlalu melibatkan tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa tetap
melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan
memberitahu informasi pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa, karena
hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa.
3. Sistem dan prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Jombe
Pengelolaan Keuangan desa di Desa Jombe Sesuai dengan
PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44,:
a. Perencanaan APBDes
APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa
yang pembiayaan terhadap program pembangunan dan wajib menyusun
laporan keuangan tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa. Pelaksanaan partisipasi terhadap proses dari
APBDes tersebut pemerintah mengundang sejumlah masyarakat untuk
hadir dalam mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan. sesuai
dengan pendapat dari kepala desa Jombe yang mengatakan bahwa :
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Jombe yang mengatakan bahwa “Terbukti saat adanya musrenbang tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program yang akan dilaksanakan. Dan pada saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses melakukan gotong royong setiap hari. (Hasil Wawancara dari Bapak Jusmaedy S.Pd)
Ditambah hasil wawancara Bapak H. Syamsuddin S.Ag Semua Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengikuti musrenbangdes yang
45
berkaitan dengan pembangunan. Selain itu kepala desa juga mengundang tokoh masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan juga masyarakat.
Perencanaan adalah kegiatan awal yang akan dilakukan. Bila
perencanaan itu dilakukan secara baik dan tepat akan memberikan
dampak yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang
dilakukan, terjamin kegiatan bila dalam prosesnya benar-benar dijalankan
dengan baik dan pada ketentuan yang didasarkan pada asas-asas
pengelolaan keuangan desa.
Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman
penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan
kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati
juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masarakat desa yang
nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
b. Pelaksanaan APBDes
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari
APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa
Jombe. Kepala Desa mensosialisasikan program pemberdayaan
masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan
memberitahukan besaran APBDes untuk anggaran tahunan berjalan,
setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka Kepala Desa
melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa desa
(Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD,
RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
Hasil wawancara seorang Informan Bapak H. Syamsuddin pada
tanggal 26 September 2020 :
46
“Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana Desa dan Pemerintah desa selalu terbuka terhadap masyarakat desa Jombe tetapi tidak diberitahukan sepenuhnya berapa penggunaan dana yang telah dihabiskan dalam pembangunan desa”
Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan bahwa
pelaksanaan pembangunan desa oleh Pemerintah desa berusaha
semaksimal mungkin untuk membangun desa sesuai dengan apa yang
diharapkan masyarakat desa. Sebagian masyarakat sudah sangat puas
terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa,
dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai direncanakan.
c. Penatausahaan
Penatausahaan APBDes di Desa Jombe Kec. Turatea Kab.
Jeneponto dilaksanakan oleh Bendahara Desa Jombe, yaitu dengan cara
mencatat penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima maupun yang
akan dikeluarkan, hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan
wawancara Oleh Kepala Desa pada tanggal 26 September 2020 :
“Seluruh pencatatan penerimaan dana pengeluaran dicatat dalam kuitansi dan seluruh penggunaan dana yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa telah dicatat seberapa banyak pengeluaran, hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara Desa”
Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan
APBDes pihak bendahara desa harus melakukan pencatatan semua
penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kuitansi, kepala desa jombe
masih membantu bendahara desa jombe karena masih perlunya
bimbingan dari kepala desa jombe.
d. Pelaporan APBDes
Pertanggungjawaban pelaksanaan program pelaporan APBDes
kepada pemerintah Daerah dan pusat yang dilakukan secara periodik.
47
Semua pengeluaran dan penerimaan dari APBDes dibuktikan dengan
pencatatan bukti kuitansi oleh bendahara di Desa Jombe telah sesuai
dengan peraturan dari pemerintah. Sesuai dengan pasal 35 Permendagri
113 Tahun 2014, Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui pelaporan pertanggungjawaban atau LPJ setiap bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa
jombe sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang telah
dilakukan oleh bendahara desa jombe telah sesuai dengan peraturan
pemerintah pada pasal 35 Permendagri 113 2014. Sesuai dengan hasil
pernyataan wawancara dari Bapak kepala desa Jombe Jusmaedy 26
September 2020:
“Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran kita serahkan kepada bendahara Desa karena memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada bupati jeneponto kita memang masih dibantu dengan pihak kecamatan, karena memang ditakutkan adanya terjadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban. Karena pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan tahap dana berikutnya.”
Sesua hasil wawancara kepala desa jombe dengan penjelasannya
sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang telah
dilaksanakan oleh Aparat pemerintah desa Jombe kepada Bupati
Jeneponto sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari pemerintah
daerah.
e. Pertanggungjawaban APBDes
Pertanggungjawaban APBDes berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa. Untuk
tahun 2020 pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada
48
masyarakat disampaikan tiap 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh
masyarakat untuk terlibat dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengelolaan
APBDes langsung dengan pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh
Kepala Desa itu sendiri hal, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat
secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi pengelolaan APBDes
tersebut, dapat dilihat di lampiran skripsi. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan bendahara Desa Arianto pada tanggal 26
September 2020 :
“Untuk tahun 2020, setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tercapainya suatu transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan demi kelancaran Pelaksanaan APBDes. Kemudian untuk penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana Tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap. prosesnya itu dari desa ke kecamatan, kecamatan ke pemerintah dan inspektorat.”
Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan ke bupati tahun 2020
sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas hal ini sesuai
dengan wawancara dengan bapak Kepala Desa Jombe 26 September
2020:
“Tentu saja Dan Alhamdulillah untuk tahun 2020 laporan pertanggungjawaban desa jombe tidak ada masalah dalam pelaporan pertanggungjawabannya, untuk penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap. Dan saya sampaikan hasilnya kepada pihak inspektorat “
Informasi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan pemerintah
selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam rapat evaluasi
ataupun rapat musyawarah perencanaan, dan pelaksanaan yang
dilakukan dalam 3 bulan sekali bahwa sistem dan prosedur
49
pertanggungjawaban APBDes di Desa Jombe untuk tahun 2020 sudah
cukup baik.
Pelaksanaan APBDes dapat diketahui dengan petunjuk dari
pemerintah daerah untuk mengerti tentang tata kelola administrasi
keuangan APBDes. Semua uang yang telah dikeluarkan sudah dicatat
dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara fisik dan
secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban secara fisik sudah
cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan,
pembangunan batas jalan dan dapat dilihat di lampiran akhir skripsi
peneliti.
C. Pembahasan
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat
melihat bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem dan prosedur pengelolaan
APBDes di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto tahun
2020 sudah dikatakan sudah baik. Berikut penjelasannya :
1. Dalam tahap pengelolaan APBDes 2020 pemerintah desa telah
melaksanakan tugas dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas
dengan baik dengan hasil dari wawancara dan pertanyaan terhadap
informan yang memperlihatkan pengelolaan APBDes yang transparan,
akuntabel, partisipatif, jujur dan disiplin anggaran. Pihak pemerintah desa
selalu melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses
pelaksanaan APBDes. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah
dilakukan. Agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat
pemerintah desa tidak menimbulkan kecurigaan.
50
2. Dalam tahap pengelolaan APBDes 2020 di Desa Jombe telah
menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat
tentang pengelolaan APBDes d Desa Jombe, dalam hal ini transparansi
tersebut pihak aparat pemerintah desa jombe memberikan informasi
tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di balai desa,
bertujuan untuk masyarakat dapat mengetahui pendapatan, pengeluaran
dan pendapatan desa.
3. Pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan
UUD No. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang
pelaksanaan sistem prosedur APBDes tahun 2020 di Desa Jombe, yaitu
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masih banyak kekurangan dalam
sistem dan prosedur pelaksanaan APBDes dalam pembangunan Desa,
pihak desa berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem dan
prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
51
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa
Jombe dapat diambil beberapa kesimpulan : Perencanaan APBDes yang
harus disepakati sudah transparan terhadap masyarakat, Pelaksanaan
APBDes sudah dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sudah
direncanakan sebelumnya, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pengelolaan
APBDes Jombe telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif,
transaparan dan akuntabel
Pelaporan APBDes di Desa Jombe telah dibuktikan dengan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah
kabupaten Jeneponto. Aparat Pemerintah Desa Jombe telah melakukan
laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh
pemerintah Kabupaten Jeneponto yang berlaku.
Pertanggungjawaban APBDes di Desa Jombe baik secara teknis
maupun secara administrasi, namun kendala utamanya adalah
pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya
manusia dalam pengelolaan APBDes, sehingga pemerintah desa masih
memerlukan pendamping dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan
perubahan peraturan setiap tahun berjalan.
B. Keterbatasan
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti yang telah diuraikan
diatas, keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya informan
52
wawancara dalam pengumpulan data untuk penelitian yaitu Sekretaris,
bendahara dan tokoh masyarakat.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas
tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan
APBDes di Desa Jombe, maka penulis memberikan beberapa saran yang
terkait dengan penelitian ini adalah:
1. Pemerintah desa
a. Pemerintah Desa harus memperbaiki atau mengikuti program
APBDes sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku, agar
pemerintah mengelola anggaran dengan baik.
b. Dalam melaksanakan prinsip responsif terhadap masyarakat perlunya
dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa tau aparat desa dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan
pembangunan desa.
c. Pembinaan pengelolaan APBDes di Desa Jombe merupakan sarana
yang efektif untuk keberhasilan program APBDes yang telah
diterapkan, pemahaman prinsip partisipatif, transparansi dan
akuntabel harus di laksankan secara baik kepada pemerintah Desa
Jombe, BPD dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan
semangat masyarakat dalam pembangunan desa Jombe.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a) Sebaiknya lebih banyak lagi mencari informan untuk wawancara dan
mengenai waktu yang akan digunakan buat wawancara
53
DAFTAR PUSTAKA
Arsa Tribuana. 2017. Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDes) sawahan kecamatan Turen kabupaten malang.
Budi putri utami. 2017. Ánalisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa
(Studi kasus di kelurahan Gondang sari Juwiran Klaten).
Faridah dan suryono Bambang, 2015. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa. Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4, No. 5.
Ferina, Burhanuddin, dan Lubis. (2016). “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa
Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah
Desa Di Kabupaten Organ Ilir).“Jurnal manajemen dan bisnis 14 (3): 321-
36.
Hanifa, Sugeng. (2015). “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. Jurnal Ilmu dan Riset
Akuntansi, Volume 4 No. 8 Tahun 2015.
Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara
Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Journal Ilmu Pemerintahan, 4 (1), 230-
240.
Kementerian Keuangan. 2016. Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan.
Liano, Lambey dan wokas. 2017. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban
anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan kecamatan
kombi kabupaten minahasa
Khanisa. 2015. Indikator transparansi pengelolaan keuangan
Kumalasari, Riharjo. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa
dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Miftahuddin. 2018. “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa
Terhadap Pengelola dana desa”. Yogyakarta.
Mahsun, Mohammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta
54
Mardiasmo, (2016). “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Akuntansi
Pemerintah Volume 2 (1)
Nafidah, Annisa. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten
Jombang
Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.
Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tim P3M-OTDA dan GOOD GOVERNANCE CARE Jawa Timur, Panduan
Pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Surabaya: Kreasindo
Media Graha
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 72 ayat (1) tentang Pendapatan Desa
Wella Permata sari. 2019. “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Studi kasus Desa Tanjung Ali Sukadarma dan Ulak
Tembaga.
Yuliansyah. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat
, (2010). Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.23 Penyajian Laporan
Keuangan Pendapatan dan Beban. Jakarta: IAI
SUMBER LAIN
https://amp.sulselsatu.com/2019/02/21/sulsel/selatan/warga-minta-pemkab-
jeneponto-sikapi-dugaan-penyelewengan-dana-desa-jombe.html/amp
Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara Kepala Desa Jombe
1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes
NO Pertanyaan Hasil wawancara
1. Bagaimana pemerintah menerapkan
prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses
informasi seluas-luasnya tentang
keuangan desa?
Kita akan memberikan informasi dalam bentuk rapat
dikantor desa, aparat desa memberikan informasi
agar sewajarnya saja agar tidak menimbulkan
kecurigaan.
2. Bagaimana perwujudan kewajiban
pemerintah Desa untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan desa dalam pencapaian
tujuan yang telah dilakukan?
Kita Lakukan semua sesuai dengan masukan dari
masyarakat Desa Jombe untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan.
3. Bagaimana penyelenggaranaa
pemerintah desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dalam pengelolaan
dana desa?
Kita selenggarakan pengelolaan dana desa dengan
mengikutsertakan kelembagaan desa
4. Bagaimana penyelenggaraan
pemerintah desa yang mengikutsertakan
masyarakat desa dalam pengelolaan
keuangan APBDes?
Kita ajak masyarakat dalam rapat evaluasi dan
musyawarah perencanaan pembangunan desa
5. Bagaimana pelaksanaan tertib dan
disiplin anggaran pemerintah desa pada
aturan atau pedoman yang melandasi?
Kita laksanakan sesuai dengan arahan atau petunjuk
Pemerintah kabupaten dan peraturan pemerintah.
6. Bagaimana pemerintah desa
menerapkan prinsip akuntabilitas
pengelolaan APBDes dalam
pembangunan desa?
Yaitu kita laksanakan pembangunan di desa Jombe,
seperti pembangunan jalan Tani, Pembuatan selokan
dan renovasi balaidesa.
7. Bagaimana tingkat akuntabilitas
pemerintah desa dalam penyampaian
pengelolaan APBDes kepada
masyarakat desa?
Kita sampaikan terhadap masyarakat mengenai
pengelolaan APBDes namun yang pentin-penting
saja.
8. Bagaimana pemerintah desa
memberikan informasi kepada
masyarakat desa terkait tanggungjawab
pemerintah desa dalam pengelolaan
desa?
Saya rasa masyarakat tidak perlu terlalu terlibat
dalam hal seperti ini, nanti jika masyarakat terlalu
terlibat dan terlalu mengetahui tibulla pertanyaan dan
kecurigaan kepada saya selaku kepala desa jombe.
9. Bagaimana pemerintah desa
memberikan informasi kepada
masyarakat desa terkait tanggungjawab
pemerintah desa dalam pembangunan
desa?
Kita selalu libatkan masyarakat desa jombe dalam
tahap perencanaan pembangunan desa, sehingga
masyarakat ikut antusias dan terlibat dalam berapa
besar yang harus dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan desa.
10. Apakah pemerintah desa menyampaikan
dan memberikan informasi terkait
pengelolaan dana desa kepada
masyarakat desa?
Ya jelas,
2. Transparansi Pengelolaan APBDes
NO Pertanyaan Hasil wawancara
1. Bagaimana pemerintah desa
menerapkan prinsip transparansi
pengelolaan APBDes dalam
pembangunan desa?
Dengan cara melibatkan masayrakat desa jombe
dalam pengelolaan keuangan desa
2. Bagaimana tingkat transparansi
pemerintah desa dalam penyampaian
pengelolaan APBDes kepada
masyarakat?
Kita sampaikan yang penting saja karna tidak semua
hal harus transparan terhadap masyarakat.
3. Bagaiaman pemerintah desa
memberikan informasi secara transparan
kepada masyarakat desa terkait
pertanggungjawaban pemerintah desa
dalam pengelolaan desa?
Untuk pertanyaan yang ini, saya rasa jawabannya
sama dengan pertanyaan sebelumnya, aparat desa
menerapkan prinsip yang sewarnya saja terhadap
masyarakat.
4. Bagaimana penyelenggaraan
pemerintah desa memberikan informasi
secara transparan kepada masyarakat
desa terkait pertanggungjawab
pemerintah desa dalam pembangunan
desa?
Kita berikan informasinya dan diberikan bukti
pembangunan jalannya
5. Apakah pemerintah desa menyampaikan
dan memberikan informasi secara
transparan terkait pengelolaan dana
desa kepada masyarakat desa?
Kita sampaikan sewajarnya saja, kita sampaikan
alokasi dana desa kita alihkan dalam bentuk
pembangunan jalan, dsb
3. Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBDes
NO Pertanyaan Hasil wawancara
1. Apakah pemerintah desa telah
menerapkan sistem dan prosedur
pengelolaan APBDes sesuai dengan UU
yang berlaku?
Ya tentu saja, karna jika tidak sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan maka laporan kita
bisa ditolak oleh inspektorat
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan
APBDes sesuai dengan sistem dan
prosedur yang ada?
Kita berpedoman pada UUD No. 6 tahun 2014,
PEMENDAGRI No. 113 tahun 2014 dan peraturan
dari Pemkab jeneponto
3. Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes
desa dalam pembangunan desa?
Semua dimulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban
4. Bagaimana sistem dan prosedur
perencanaan pengelolaan APBDes?
Dalam hal perencanaan ini kita libatkan amsyarakat
desa dan perangkat desa dalam menyusun
rancangan RPJM Desa, RKP desa dan daftar
usulan RKP Desa
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses
perencanaan pengelolaan dana desa?
Kita libatkan semua beberapa tokoh masyarakat
dan perangkat desa
6. Bagaimana sistem dan prosedur
pelaksana pengelolaan APBDes?
Saya rasa cukup aparat desa saja yang
mengetahui intinya kita libatkan aparat desa Saja
7. Apakah masyarakat selalu dilibatkan
dalam musyawarah dan evaluasi
pelaksana dana desa?
Kita selalu dilibatkan dalam musyawarah dan
evaluasi pelaksanaan desa
8. Apakah pelaksanaan dana desa telah
sesuai dengan apa yang direncanakan?
Ya tentu saja, Bisa dilihat dari pembangunan yang
telah terlaksana di desa jombe
9. Bagaimana sistem dan prosedur
penatausahaan dalam pengelolaan
APBDes?
dalam hal ini penatausahaan dalam pencatatan
dilakukan oleh bendahara desa, baik penerimaan
maupun pengeluaran
10. Bagaimana sistem dan prosedur
pelaporan dalam pengelolaan APBDes?
Kita laporkan kepada bupati sesuai dengan
ketentuan pemerintah
11. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
pemerintah desa atas pengelolaan
APBDes?
kita sampaikan laporan rencana anggaran biaya
keseluruhan dalam anggaran pendapatan dan
belanja desa. Laporan realiasasi anggaran APBDes
dan surat pertannggungjawaban atas dana desa
12. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan
pertanggungjawaban dana desa?
kita dibantu oleh pihak kecamatan dalam
penyusunan laporan sehingga tidak begitu sulit,
mengingat kemampuan aparat desa.
13. Apakah dalam proses pelaporan telah
melalui jalur structural yang telah
ditentukan?
Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan
pemerintah
14. Bagaimana sistem dan prosedur
pemerintah desa dalam
pertanggungjawaban keuangan desa?
Kita sampaikan semua laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari
pemerintah, hal ini cukup diketahui saya dan
inspektorat saja
15. Bagaimana tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa
dalam penyampaian pertanggungjawaban
pengelolaan APBDes?
Ya untuk penilaian saya tidak bisa menilai,
langsung tanyakan kepada masyarakat desa
Lampiran 2
Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara Masyarakat Desa
Jombe
NO Pertanyaan Hasil wawancara
1. Bagaimana pemerintah menerapkan
prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan
mendapat akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan desa?
Pemerintah sudah cukup transparansi dalam
masalah keuangan dan perencanaan
pembangunan.
2. Bagaimana perwujudan kewajiban
pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan desa dalam perenapaian tujuan
yang telah ditentukan
Hampir keseluruhan terwujudnya pembangunan
Desa
3. Bagaimana penyelenggara pemerintah
desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dalam pengelolaan
dana desa?
Pemerintah selalu melibatkan kelembagaan desa
dalam upaya mengikutsertakan dalam pengelolaan
dana desa
4. Bagaimana penyelenggara pemerintah
desa yang mengikutsertakan masyarakat
desa dalam pengelolaan keuangan desa?
Pemerintah juga selalu melibatkan masyarakat
dalam upaya mengikutsertakan dalam pengelolaan
dana desa
5. Bagaimana pelaksanaan tertib disiplin
anggaran pemerintah desa pada aturan
atau pedoman yang melandasinya?
Pemerintah desa sudah punya aturan sendiri
dalam pelaksanaan. Pihak desa melaksanakan
sesuai peraturan Undang-Undang
6. Bagaimana mekanisme pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa yang
menjamin sistem keterbukaan dari semua
proses-proses pelayanan publik?
Saya rasa pemerintah desa mempunyai batasan
dalam transparansi pengelolaan APBDes
7. Bagaimana mekanisme pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa yang
Masyarakat sendiri melihat berdasarkan dengan
hasil kerja dari aparat desa dan keseluruhan
menjamin sistem standarisasi dari semua
proses-proses pelayanan publik?
masyarakat desa
8. Bagaiamana mekanisme pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa yang
memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan
publik tentang berbagai kebijakan
pelayanan publik maupun proses-proses
didalam sektor publik?
musyawarah perencanaan pembangunan biasanya
masyarakat dilibatkan
9. Bagaiamana mekanisme pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa yang
yang memfasilitasi pelaporan maupun
penyimpangan tindakan aparat public di
salam kegiatan melayani?
Mungkin masalah seperti ini aparat Desa saja yang
harus tau
10. Apakah pemerintah desa mengungkapkan
hal hal yang sifatnya material secara
berskala kepada masyarakat dalam
pengelolaan APBDes?
Saya sendiri tidak terlalu memfikirkan hal tersebut,
asal pembangunan berjalan dengan semestinya
11. Apakah pemerintah desa menyampaikan
dan memberikan informasi terkait
pengelolaan dana desa kepada
masyarakat desa?
Ya. setiap rapat, musyawarah dan evaluasi
pelaksanaan atau papan informasi
12. Bagaimana tingkat transparansi
pemerintah desa dalam penyampaian
pengelolaan APBDes kepada masyarakat
desa?
Hampir 95% cukup transparansi untuk tahun ini
13. Apakah masyarakat selalu dilibatkan
dalam musyawarah dan rapat evaluasi
pelaksanaan dana desa?
Ya. Selalu dilibatkan
14. Apakah pelaksanaan dana desa telah
sesuai dengan apa yang direncakan?
Sangat sesuai dengan perencanaan yang telah
direncanakan
15. Bagaimana tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa
dalam pengelolaan APBDes?
Bisa dikatakan cukup baik
Lampiran 3
Profil Desa Jombe
Lampiran 4
Peta Wilayah
Lampiran 5
Struktur Organisasi
Lampiran 6
Laporan APBDes
Lampiran 7
Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Lampiran 8
Baliho Informasi APBDes
Lampiran 9
Kegiatan Fisik
Lampiran 10
Dokumentasi Wawancara
BIOGRAFI PENULIS
Nurwahidah Syam Lahir di Jeneponto pada
tanggal 02 Agustus 1998 dari pasangan suami
istri Bapak H. Syamsuddin S.Ag dan Ibu Hj.
Sanniati. Peneliti adalah anak pertama dari tiga
bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal
di F/10 Kompleks P dan K. Pendidikan formal
penulis dimulai TK Al-amien Surya Indah Jombe
Pada tahun 2004, SD Negeri 46 Jombe lulus
tahun 2010, MTs. Negeri 1 Jeneponto lulus tahun 2013, SMK Negeri 1
Jeneponto Lulus 2016 dan mulai tahun 2016 peneliti mulai mengikuti program S1
di perguruan tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas
Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.