0 0 Ir. Basuki T Purnama, MM Anggota Komisi II DPR RI Kampus UI Depok 4 Juli 2011 THE INDONESIAN DREAM Transformasi Menuju Indonesia Baru
00
BLT JamkesmasPKHPadat Karya Raskin Vulnerable Groups
Ir. Basuki T Purnama, MMAnggota Komisi II DPR RI
Kampus UI Depok
4 Juli 2011
THE INDONESIAN DREAM
TransformasiMenuju Indonesia Baru
Pendahuluan
Indonesia Pasca Reformasi :
Terjadi Big-bang Economic Decentralization
► Pemberlakuan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal tahun
2001 (UU no. 22/1999)
Dan terjadi juga Big-bang Political Decentralization
► Penyerahan wewenang pemerintahan yang lebih luas kepada
kepala daerah
► Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia
Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Kekuasaan
- Dana Perimbangan(DAU,DAK)
- Dana Dekonsentrasi- Bantuan Sosial
Kepala Daerah Pilihan RakyatMelalui Pilkada
UU 33/2004 UU 32/2004
Dana yang besar di daerahKebijakan di tangan KepalaDaerah
Pendahuluan
Kondisi Indonesia Saat Ini: POLITIK :
Oligarki Kekuasaan (Politik Kartel)
Politik Transaksional
Instabilitas Politik
Pragmatisme dan Apatisme Masyarakat
EKONOMI :
Biaya Ekonomi Tinggi (High cost economy)
Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Ekonomi
Beberapa Persepsi Masyarakat :
Setelah Pemilu/Pilkada, masyarakat pasti dilupakan
Apa yang bisa diharapkan dari Anggota DPR/DPRD/Gubernur/Bupati yang telah
menghabiskan milyaran rupiah untuk jabatan?
Berhubungan dengan Birokrasi pasti berurusan dengan Pungli
Pemerintah tidak bisa diharapkan lagi. Hampir semua pejabat Korup!
Implikasinya :Kebocoran Keuangan Negara
Pembangunan Di Daerah Stagnan
Tingkat Korupsi yang tinggi di daerah menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif, karena
pembangunan infrastruktur cenderung minim dan juga ada Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy)
akibatnya: Daya Saing Rendah
Peringkat Daya Saing Kita Di Dunia :
CountryOverall
Government Efficiency
Business Efficiency Infrastructure
2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009
Indonesia 54 42 46 33 45 38 54 55
China 15 20 8 15 26 37 28 32
Malaysia 23 18 21 19 15 13 26 26
Thailand 33 26 27 17 34 25 48 42
Singapore 2 3 1 1 4 4 3 8
Filipina 45 43 47 42 39 32 51 56
Peringkat yang kurang membahagiakan bahkan untuk di tingkat regional Asean
Sumber :
IMD World CompetitiveYearbook 2009
Birokrasi► Untuk mendirikan usaha di Indonesia rata-rata butuh 9 prosedur tahap perizinan
dan memakan waktu sekitar 50 hari dan menghabiskan 31 % dari pendapatan
perkapita rakyat Indonesia untuk membiayai perizinan tersebut.
► Para pengusaha Indonesia menghabiskan waktu 5 minggu lebih lama dibandingkan
pengusaha di Malaysia dan membayar biaya 5 kali lebih mahal dibandingkan
pengusaha di Thailand
(Hasil Survei “Doing Business Di Indonesia tahun 2010”, oleh Wordbank dan IFC)
MIMPI AKAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK
Kunci Perubahan :
Sesungguhnya diantara dua ratus juta lebih Rakyat Indonesia terdapat individu-individu yang masih tinggi idealismenya dan Takut kepada TUHAN karena tidak akan mengingkari ikatan Janjinya yang telahterucap dalam Sumpah Jabatan
Mereka yang bersedia dan mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan visi bersama akan perbaikan Indonesia ini perlu kita dorong untuk menjadi motor perubahan
Caranya :
Dengan mendorong mereka untuk menjadi PEJABAT PUBLIK
Cita-cita kita adalah menempatkan sebanyak-banyaknya tokoh idealis di posisi pejabat publik
9
The Missing Link for Political and Economic Transformation in Indonesia :
Para Individu Idealis yang BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) dan mau
menjadi agen perubahan didalam sistem pemerintahan
10
Langkah Awal :
Kaum Idealis menjadi Anggota DPRD Kab/Kota sebagai pintu masuk berpolitik demi memperjuangkan Transformasi Indonesia
(Pilihan Paling murah dan realistis)
11
Untuk melindungi uang rakyat (APBN/APBD)
Sebab apabila seorang dermawan ingin menyumbangkan uang sebesar 1 Miliar untuk rakyat; dengan 1 keluarga = Rp 500.000; maka hanya akan dapat membantu 2.000 keluarga, dan hanya untuk saat itu saja.
Sedangkan jika menjadi pejabat publik, kita bisa mendayagunakan triliunan/miliaran uang APBN/APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Urgensi Kaum Idealis Menjadi Pejabat Publik
Urgensi Kaum Idealis Menjadi Pejabat Publik
Sebagai Pemegang Kebijakan Strategis Di Daerah
Penelitian membuktikan Keteladanan dari Kepala Daerah merupakan solusi untukmengatasi masalah seperti Korupsi (Kaufmann;2000)
Namun ada Permasalahan :
Pilkada merupakan proses politik yang berbiaya tinggi, dan menjadi halangan terbesar bagi kaum
idealis untuk ikut bersaing jadi kepala daerah ataupun anggota DPRD
Maka dari itu perlu ada gebrakan dalam Pilkada ataupun Pemilu agar masyarakat punya pilihan yang
terbaik untuk calon kepala daerah dan Wakil mereka di lembaga Legislatif
Solusinya?
Penerapan Asas Pembuktian terbalik Harta Kekayaan bagi para
Bakal Calon peserta Pilkada dan Pemilu- untuk melindungi para calon idealis untuk ikut bertanding secara fair dalam Pilkada dan
Pemilu
- Salah satu bentuk rekonsiliasi. Para mantan Koruptor silahkan nikmati hartanya, namun
cukup berkiprah sampai disini saja. Beri jalan bagi kaum idealis
Solusinya?
Menciptakan Sistem Agar Pilkada Tidak Lagi Mahal Bagi Calon- Bisa dengan mengatur bahwa segala urusan alat peraga kampanye utama
disediakan oleh KPU/KPUD. Kandidat membuat sendiri alat peraga kampanye hanya
yang kecil-kecil saja
- Bahkan jika mungkin segala macam bentuk sosialisasi calon dengan masyarakat
juga difasilitasi oleh KPUD agar Pilkada berjalan fair dan efisien dari segi biaya.
Sekaligus untuk meminimalisir potensi money politics
[Komisi II DPR RI akan menggodok revisi UU No 32/2007 yang salah satunya akan menjadi UU
Khusus mengatur tentang Pilkada]
Visi Indonesia Di Masa Depan :
Seperti Terangkum Dalam Pembukaan UUD 1945:
Pemerintahan Yang Mampu MewujudkanRakyat Indonesia yang Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil dan Makmur
(Sudah empat tahap amandemen UUD 1945, kalimat pembukaan tidak pernah berubah)
Kondisi Tersebut hanya dapat terwujud dengan Pemimpin yang BTP
Pepatah Tiongkok Kuno; “Jika Kepalanya Lurus, maka bawahnya tidakberani tidak lurus”. Seperti halnya apabila para Pejabat publik bisamemberi keteladanan positif bagi rakyatnya.
Kita membutuhkan sistem yang bisa menjamin persaingan yang fair baikdalam konteks Bisnis maupun Politik. Pebisnis butuh iklim usaha yangsehat regulasi yang tepat, seperti halnya politisi idealis juga butuhsistem politik yang dapat melindungi mereka dari persaingan tidak sehatdengan mantan koruptor
18
Transformasi Indonesia merupakan
sekumpulan usaha kecil dari para agen
perubahan yang memimpikan suatu saat
Dimana Indonesia menjadi Lebih Baik
Perubahan yang dimulai dari hal-hal
kecil, dimulai dari diri sendiri, dan
dimulai saat ini juga
Pendahuluan
Mungkinkah Individu BTP dipilih Oleh Rakyat?
Sesungguhnya Rakyat sangat merindukan hadirnya tokoh yang dapat menjawab harapan mereka akan
kehidupan yang lebih baik
Telah Terbukti Di Belitung Timur
Posisi Kepala Daerah (Bupati/Walikota ataupun Gubernur) merupakan pintu masuk yang sangat ideal
untuk melakuakan gebrakan dan perubahan positif bagi Indonesia
EPILOG :
Riwayat Pilkada & Pemilu BTP:
Pemilu DPRD Kabupaten Belitung Timur 2004
Pilkada Bupati Belitung Timur 2005
Pilkada Gubernur Bangka-Belitung 2007
Pemilu DPR 2009
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Pemilu 2004 (DPRD)
Pilkada Bupati Beltim
Pilkada Gubernur Babel
Pemilu 2009 (DPR RI)
Perolehan Suara BTP