-
1
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
(AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING)
Oleh : Chairul Lutfi, S.HI., SH
Praktisi Hukum Ekonomi Syariah / Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI)
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan ekonomi sebuah negara tidak terlepas dari stabilitas dari
mata uang negara tersebut yang tentu menjadi sebuah faktor yang akan
menentukan jalannya sebuah sistem ekonomi yang baik dalam sebuah negara atau
perusahaan. Indonesia yang terkenal akan kekayaan alamnya dan jalurnya yang
strategis merupakan sebuah tantangan yang sangat menggiurkan bagi investor
investor asing untuk menanamkan sahamnya di negeri ini. Dengan demikian akan
melahirkan banyak kegiatan ekonomi yang membutuhkan sebuah sistem yang
bisa menjamin kelangsungan dari kegiatan ekonomi tersebut.
Mata uang merupakan sebuah alat transaksi yang suatu saat mengalami
penurunan dan peningkatan (fluktuasi), dengan demikian dibutuhkan sebuah
sistem yang bisa menjaga ataupun mengurangi ketidak pastian pergerakan harga
dimasa yang akan datang, kagiatan ini disebut sebagai hedging.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah
sebagaimana berikut :
1. Apa pengertian hedging dan Islamic Hedging?
2. Bagaimana hukum aplikasi Islamic Hedging pada ekonomi syariah
kontemporer ?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan makalah ini
bertujuan sebagaimana berikut :
1. Untuk mengetahui pengertian hedging dan Islamic Hedging
2. Untuk mengetahui hukum aplikasi Islamic Hedging pada ekonomi syariah
kontemporer
-
2
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hedging
Valuta asing paling banyak dicari korporasi untuk keperluan pembayaran
impor, pelunasan utang, dan kegiatan investasi. Nilai transaksi harian pasar valuta
asing di dalam negeri (on shore) pada Juli sampai September 2013 rata-rata
mencapai 2,2 sampai 2,8 miliar dolar AS. Sebagian besar pembelian valuta asing
dilayani di pasar spot, dengan proporsi 73 persen. Barulah selebihnya merupakan
pangsa pasar swap (21 persen) dan forward (6 persen). Tingginya porsi transaksi
spot membuka kemungkinan munculnya lonjakan kebutuhan valuta asing, yang
dipastikan membuat nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Rupanya masih banyak
BUMN mengandalka pasar spot dalam mencari valuta asing pada saat kalangan
swasta lebih mengandalkan transaksi forward. Bagi kalangan swasta, pilihan
transaksi selain spot tak sekadar memenuhi kebutuhan valuta asing, tetapi juga
menjadi sarana lindung nilai (hedging) di tengah fluktuasi nilai tukar mata uang.
Hedging semestinya menjadi salah satu strategi manajemen risiko, bagi
perusahaan yang punya tanggungan dalam bentuk dollar AS. Utang, misalnya.
Laiknya manajemen risiko, hedging juga adalah upaya menjaga korporasi dari
risiko kerugian, terkait nilai tukar mata uang.1
Merton et.al. (1998) mendefinisikan hedge sebagai upaya untuk
meminimalkan dan atau menetralkan risiko yang dapat terjadi dalam suatu
transaksi keuangan. Lebih khusus dalam bentuk transaksi forex, Shapira (1995)
mendefinisikan hedge sebagai bagian dari upaya minimalisasi risiko dari suatu
ekposur forex yang berarti menentukan sebuah pengganti kerugian kurs mata
uang. Secara praktis, kerugian atau keuntungan pada nilai asal currency exposure
sebenarnya dapat disamakan dengan keuntungan atau kerugian nilai tukar mata
uang pada currency hedge. Sementara itu, Fitch (1990) mendefinisikan hedge
sebagai mekanisme keuangan yang ditujukan untuk mengantisipasi kerugian yang
timbul dari fluktuasi harga di pasar. Konsep hedge kemudian diimplementasikan
dalam berbagai bentuk transaksi keuangan yang spesifik yang disesuaikan dengan
1 Gerai Info Bank Indonesia Newsletter Bank Indonesia Edisi 43 Oktober 2013, hlm. 3
-
3
nature kebutuhan transaksi yang dilakukan seperti futures, option, dan swaps.
Instrumen hedge pada umumnya dilakukan pada transaksi jual beli komoditas,
sekuritas atau valuta asing untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat
fluktuasi harga di pasar.2
Istilah "hedging" umumnya digunakan untuk berarti meminimalkan
eksposur risiko. Meskipun "hedging" berbeda dari "asuransi" (misalnya Bodie dan
Merton, 1998, hlm. 224-225), kita akan mengambil istilah dalam arti yang luas.
Risiko, dalam hal apapun, tidak dapat dihilangkan dari kegiatan ekonomi.
Sekarang pandangan umum bahwa intermediasi keuangan adalah tentang
mengelola risiko, daripada menghindari risiko (misalnya Heffernan, 1996, hal.
163). Dan investor sangat menyadari aturan pertama dari permainan: "tidak ada
yang berani, tidak mendapat" (Bernstein, 1996, hal 256.). Sehingga lindung nilai
efektif berarti mengelola risiko, bukan menghilangkan itu. Seperti dibahas
sebelumnya, tantangannya adalah untuk menggunakan instrumen hedging yang
dapat mencapai manfaat distribusi risiko tetapi tidak meminjamkan diri untuk
perjudian. Artinya, instrumen ini harus diintegrasikan dengan nyata, kegiatan nilai
tambah, dan mungkin tidak "netral terhadap perjudian. Ada lebih dari satu
pendekatan untuk lindung nilai. Tiga kemungkinan pembagiannya yaitu 1)
economic hedging, 2) cooperative hedging 3) contractual hedging.3
Ada banyak penyebab di balik pengembangan instrumen lindung nilai di
bidang keuangan konvensional. Di antara penyebab ini adalah: lindung nilai
terhadap risiko harga pasar, atau harga umum ini, atau biaya pada saat kontrak.
Telah dikatakan bahwa tanpa lindung nilai investasi pihak kontraktor dapat
dikenakan [tingkat] seperti risiko harga pasar bahwa modal mungkin terkena
2 Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional
Terhadap Prinsip Syariah, Media Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.B No.3, Desember 2008, hlm.
2-3 lihat di: http://www.online.fe.trisakti.ac.id/ diakses pada 23 Desember 2015 3 Sami Al-Suawailem, Hedging In Islamic Finance, Occacional Paper No.10, Islamic
Development Bank, 2006, hlm. 112-113 lihat di http://straightwayethical.com/papers/Swailem-
Hedging.pdf diakses pada tanggal 23 Desember 2015
-
4
kerugian total. Hal ini diyakini bahwa hedging dapat membatasi risiko ke tingkat
tertentu yang dapat mencegah kerusakan investasi.4
Bank Indonesia jauh-jauh hari sudah mengatur masalah transaksi lindung
nilai. Antara lain melalui PBI Nomor 7/31 tahun 2005 dan PBI Nomor 10/38
tahun 2008 tentang transaksi derivatif, serta PBI 7/36 tahun 2005 mengenai
transaksi swap. Dua peraturan pertama lebih mengatur batasan bagi bank dalam
melakukan transaksi derivatif. Sedangkan PBI transaksi swap terbitan 2005
bertujuan mempromosikan transaksi pasar swap dengan jangka waktu menengah
dan panjang. Pada saat aturan-aturan tersebut diterbitkan, perbankan domestik
lebih banyak menawarkan transaksi swap berjangka pendek. Pelaku usaha pun
cenderung tak melakukan lindung nilai. Demi mendorong fasilitas lindung nilai
berjangka menengah atau panjang, bank-bank domestik kemudian diberi
kesempatan meneruskan transaksi lindung nilai nasabahnya ke Bank Indonesia.
Ada lagi PBI Nomor 10/37 tahun 2008 mengenai transaksi derivatif yang lebih
merupakan reaksi terhadap krisis finansial global. Peraturan itu mencegah bank
melayani transaksi derivatif valuta asing yang bersifat spekulatif. Ditegaskan
dalam peraturan ini, diwajibkannya underlying untuk transaksi derivatif. Maklum,
transaksi derivatif dituding sebagai penyebab krisis yang bermula di Amerika itu.
PBI terbaru, Nomor 15/8/2013, merangkum semua peraturan yang pernah
diterbitkan BI terkait masalah lindung nilai. Beberapa penyempurnaan telah
dilakukan.5
4 Mohd Daud Bakar, Hedging Instruments in Islamic Finance,conference of the
Sharah Boards of Islamic Financial Institutions The Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Kingdom of Bahrain, 2008 lihat di
https://uaelaws.files.wordpress.com diakses pada tanggal 23 Desember 2015 5 Gerai Info Bank Indonesia Newsletter Bank Indonesia Edisi 43 Oktober 2013, hlm. 4
-
5
B. Instrumen Hedging6
a. Kontrak Forward
Kontrak forward secara umum digunakan dalam melakukan mitigasi atau
pengelolaan terhadap risiko kedepan yang melekat pada underlying assets-nya
seperti halnya fluktuasi nilai dari sebuah mata uang tertentu (Fitch (1990)). Jadi
pengertian umum kontrak forward adalah kontrak tunai dimana dua pihak setuju
untuk melakukan pertukaran aset (contohnya, nilai tukar atau valas) untuk
dilakukan penyerahan oleh penjual kepada pembeli pada sejumlah waktu tertentu
di masa yang akan datang. Pada kontrak forward terdapat dua pihak yang terlibat
yaitu pihak yang bersedia mengirimkan underlying asset yang ditentukan sebagai
pihak berada dalam posisi short (pihak penjual) dan pihak yang bersedia
menerima underlying asset dimaksud sebagai pihak yang berada dalam posisi
long (pihak pembeli). Beberapa karakteristik dari kontrak tersebut antara lain:
a) Fleksibilitas dalam penentuan jenis, jumlah dan jangka waktu penyerahan
underlying assets.
b) Pada saat jatuh tempo, underlying assets harus diserahkan oleh penjual
kepada pembeli.
c) Media perdagangan melalui mekanisme over the counter (OTC) dengan
perantaraan sarana telekomunikasi dan lainnya.
d) Penetapan besarnya margin deposit dilakukan melalui negosiasi antara pihak
penjual dan pihak pembeli.
e) Terdapat risiko kegagalan counterparty dan risiko kerugian yang tidak
terbatas karena sangat tergantung kondisi pasar.
f) Cash flow telah diketahui didepan dan pembayaran dilakukan pada saat
penyerahan underlying assets.
g) Kewajiban untuk membeli atau menjual sifatnya wajib.
h) Rate forward ditentukan oleh pasar yang terdiri atas spot, interest rate, dan
waktu.
6 Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, hlm. 3-5
-
6
b. Kontrak Future
Kontrak future konvensional memiliki kesamaan dengan kontrak forward
kecuali dalam penentuan harga yang bersifat marked to market yang diikuti oleh
pertukaran cash secara harian antara dua pihak (pihak yang untung dan pihak
yang mengalami kerugian) sebagai proses penyelesaian transaksi harian (Hayes
et.al. (1998)). Sementara itu, menurut Torben Juul Andersen (1993) pengertian
dari kontrak future adalah komitmen legal bagi penjual untuk melakukan
pengiriman atas underlying assets dan bagi pembeli untuk menerima underlying
assets tersebut dalam kualitas dan kuantitas yang terstandarisasi pada satu waktu
tertentu. Kontrak future sendiri diperjualbelikan dalam pasar future. Komoditas
dalam kontrak tersebut diawali oleh pasar bahan dasar seperti hasil pertanian dan
hasil tambang. Perkembangan pasar tersebut didorong oleh standarisasi terhadap
kontrak futures sehingga memudahkan proses pertukaran antar kontrak dalam
bursa perdagangan di pasar futures.
Hakikat terbentuknya pasar future merupakan sebuah bentuk fasilitas
kerjasama dalam berbagi risiko antara pihak yang pemilik risiko dengan pihak
lain yang mau menanggung risiko dari pihak pemilik risiko. Future trading oleh
para produsen dijadikan sarana untuk melakukan lindung nilai, yaitu startegi
untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi harga. Sedangkan dalam
perkembangan selanjutnya, para spekulator atau spekulan dari pemilik modal
mulai melihat bahwa kontrak ini sangat menarik untuk dikembangkan menjadi
instrumen untuk spekulasi. Seorang spekulator dapat saja membeli kontrak future
untuk penyerahan di masa datang, dan mulai spekulasi dengan perkiraan harga
komoditas pada saat penyerahan. Sehingga dalam hal ini para spekulator
mengambil alih risiko dari para petani. Sejak saat itulah terjadinya futures market
sebagai pasar untuk spekulasi para spekulan. Adapun kontrak future memiliki
karaketeristik seperti dibawah ini:
1. Dapat diperdagangkan di bursa berjangka (short selling di exchange
floor)
2. Nilai kontrak tergantung pada harga pasar
3. Bentuknya terstandarisasi baik kualitas maupun kuantitas
-
7
4. Tidak ada proses serah terima barang fisik dan hanya merupakan
pertukaran dana (Net-out basis) antara penjual dan pembeli
5. Menggunakan jasa kliring (clearing house) untuk transaksi keuangan
6. Memiliki initial margin yang merupakan sejumlah dana yang
ditempatkan pada bursa berjangka untuk mempertahankan posisi
kontrak future dalam bursa berjangka tersebut.
c. Kontrak Option
Opsi adalah kontrak dimana salah satu pihak menyetujui untuk
membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu "hak" (tetapi
bukan kewajiban) untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang
lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati (Suwarno
(2003)); misalnya saja ada seseorang yang khawatir bahwa harga dari stok XXX
akan turun sebelum ia sempat menjualnya, maka ia membayar imbalan kepada
seseorang lainnya (ini disebut "penjual" opsi jual /put option) yang menyetujui
untuk membeli stok daripadanya dengan harga yang ditentukan didepan (strike
price). Pembeli menggunakan opsi ini untuk mengelola resiko turunnya nilai jual
dari stok XXX yang dimilikinya, dilain sisi si pembeli opsi mungkin saja
menggunakan transaksi opsi tersebut untuk memperoleh imbalan jasa dan
mungkin telah memiliki suatu gambaran bahwa nilai jual XXX tersebut tidak akan
turun. Sebagai lawan dari opsi jual adalah opsi beli atau biasa disebut call option
dimana pada opsi beli ini memberikan opsi kepada pembeli opsi hak untuk
membeli aset acuan (underlying asset) pada suatu tanggal yang disepakati dengan
harga yang telah ditetapkan atau yang dikenal dengan istilah option strike.
d. Kontrak SWAP
Secara umum penggunaan transaksi swap dalam industri perbankan
konvensional dilakukan atas dua jenis underlying asset yaitu nilai tukar dan suku
bunga. Oleh sebab itu pengertian dari swap itu sendiri merujuk kepada underlying
assets yang digunakan, dimana swap dalam konteks nilai tukar mengandung
pengertian sebagai aktivitas pembelian dan penjualan mata uang secara simultan
-
8
dalam nilai yang sama untuk waktu jatuh tempo yang berbeda dengan harga
kontrak swap dihitung berdasarkan selisih harga mata uang atas dua periode jatuh
tempo. Sementara itu, pengertian swap dalam suku bunga adalah perjanjian untuk
melakukan penukaran pembayaran jenis suku bunga dalam kewajiban yang
dimiliki yaitu suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang ataupun
sebaliknya. Adapun mekanisme pricing swap untuk suku bunga adalah selisih
hasil deposit dana atas suku bunga yang di-swap dalam jangka waktu yang
disepakati (nilai deposit atas suku bunga tetap dan nilai deposit atas suku bunga
mengambang dalam periode yang sama sesuai kesepakatan)(Fitch(1990)).
Perjanjian swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau
penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang
dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau
diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
C. Konsep Hedging Dalam Islam
Menurut al-Suwailem (2006), pagar istilah digunakan untuk
menunjukkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan untuk
menetralisir risiko tersebut. Hedges juga digambarkan sebagai suatu proses untuk
mencapai stabilitas harga untuk melindungi pelanggan atau pembeli dari
peningkatan mendadak dalam harga. Oleh karena itu, adalah metode yang
menantang dalam memperoleh keseimbangan antara ketidakpastian dan hilangnya
kesempatan (Gandhi, 2006). Dalam konteks pengelolaan aset dan kewajiban,
lindung nilai sangat penting untuk dapat mengimbangi setiap ketidakseimbangan
antara aset dan kewajiban dari perusahaan seperti tanggal jatuh tempo pembiayaan
jangka panjang dan deposito jangka pendek (Obiyathulla, 2007; Suhaimi, 2008;
Wajdi & Smolo, 2009).7
7 Azlin Alisa Ahmad dkk. The Concept of Hedging in Islamic Financial
Transactions.Asian Social Science; Vol. 10, No. 8; 2014, URL:
http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n8p42 diakses pada 21 Desember 2015
-
9
Contoh aktivitas lindung nilai adalah: investor A mengambil posisi
long dalam portofolio saham di pasar tunai dan ingin menghindari
risiko harga saham di masa depan. Hal ini karena kenaikan harga di
masa depan dapat mengakibatkan harus membeli dengan harga lebih
tinggi. Karena harga saham di masa depan selalu berubah, sehingga
investor akan mengambil posisi long (buy) saham sebanyak 1.000
saham perusahaan A di Rs 100 (= 100.000). Kemudian, ia juga dapat
mengambil posisi short dengan menjual 500 saham perusahaan B
sebesar $ 200 (500 x 200 = 100.000) sebagai lindung nilai. Pada hari
kedua, kata kabar baik terjadi, harga saham A naik 10 persen = 10.000
(100.000 + 10.000 = 110.000). Sementara saham B naik sebanyak 5
persen = 5.000 (100.000 + 5.000 = 105.000). Ini berarti bahwa investor
adalah hilangnya Rs 5.000 untuk menjual saham hari ini. Pada hari
ketiga, mengatakan akan berita buruk, dari seluruh saham turun
sebanyak 50 persen. Saham A turun 50 persen = (110.000 / 2 =
55.000). Kemudian ia mengalami kerugian sebesar 45.000. Hei
sementara B menurun 50 persen = (105.000 / 2 = 52.500). Modal
untuk membeli saham B adalah 100,000-52,500 = 47500. Meskipun
investor telah kehilangan 45.000 saham A. Namun, karena keuntungan
dari saham B, maka investor masih membuat keuntungan dari 2.500.
Dengan demikian, berdasarkan contoh ini, pagar didefinisikan sebagai
jaminan kerugian parah karena kehilangan yang dihadapi oleh investor
akan dikompensasi oleh keuntungan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azlin Alisa Ahmad, Departemen
Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Nasional Malaysia, Malaysia bersama
dengan tim, menemukan bahwa semua ulama memiliki definisi yang hampir sama
dari hedging, yang merupakan metode untuk mengurangi risiko pergerakan harga
dengan mengambil posisi berlawanan di pasar derivatif untuk mengimbangi
kerugian di (pasar berjangka) pasar likuiditas dengan keuntungan yang wajar di
masa depan pasar (market likuiditas).
Contoh aktivitas lindung nilai adalah sebagai berikut: Seorang investor
mengambil posisi long dalam portofolio saham pasar likuiditas pada
saat yang sama ingin menghindari risiko harga saham meningkat di
masa depan. Hal ini karena peningkatan harga saham di masa depan
akan menyebabkan dia untuk membeli dengan harga lebih tinggi.
Karena pergerakan harga saham masa depan, investor kemudian akan
mengambil posisi long (buy) pada saham yaitu 1.000 saham dari
perusahaan A pada biaya RM100 (= 100,00). Dia kemudian bisa,
mengambil posisi short dengan menjual 500 saham di perusahaan B
pada harga RM200 (500x200 = 100.000) sebagai lindung nilai. Pada
hari kedua, biarkan mengatakan ada kabar baik yaitu, harga saham A
-
10
naik sebesar 10 persen = 10.000 (100.000 + 10.000 = 110.000).
Sementara, saham B juga naik sebesar 5 persen = 5.000 (100.000 +
5.000 = 105.000). Ini berarti, bahwa ia menderita kerugian sebesar
RM5, 000 untuk menjual sahamnya sehari sebelumnya. Pada hari
ketiga, biarkan mengatakan ada berita buruk bukan yaitu, semua harga
saham turun sebesar 50 persen = (110.000 / 2 = 55.000). Dengan
demikian, investor menderita kerugian sebesar RM45, 000 dari saham
A. Sementara, harga saham B juga turun sebesar 50 persen = (105.000
/ 2 = 52.500). Modal untuk membeli saham B adalah RM100,000-
RM52,500 = RM47,500. Meskipun investor ini menderita kerugian
RM45,000 dari saham A, keuntungan dari saham B memungkinkan dia
untuk masih membuat keuntungan dari RM2,500. Oleh karena itu,
berdasarkan contoh ini, definisi lindung nilai yang disebutkan di sini
adalah jaminan terhadap kerugian besar yang dihadapi oleh investor
mana kerugian yang diderita akan diimbangi oleh keuntungan yang
diperoleh.
Oleh karena itu, diharapkan hedging dapat membatasi kerugian ketika
saatnya tiba untuk pedagang untuk membeli barang yang akan dijual dalam waktu
(Salihin, 2000). Tabel 1 di bawah ini menunjukkan berbagai definisi lindung nilai
menurut para peneliti kontemporer. Namun, tabel menunjukkan pandangan
mayoritas peneliti dengan pernyataan bahwa lindung nilai adalah metode untuk
mengelola dan mengurangi risiko.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, hedging dapat disebut sebagai salah
satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko
sementara membatasi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat
ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga. Selanjutnya,
lindung nilai dapat menentukan bahwa harga jual disegel dengan pembeli tidak
akan mempengaruhi keuntungan diproyeksikan sebagai orang-orang yang
memegang posisi di pasar likuiditas akan berusaha untuk mengurangi risiko-risiko
di pasar berjangka. Mengingat hampir semua peneliti setuju dengan pernyataan
bahwa konsep hedging adalah untuk mengelola dan mengurangi risiko, maka
dapat disimpulkan bahwa konsep ini adalah yang paling tepat.
Lebih lanjut, konsep manajemen risiko secara syariah lebih menekankan
pada risk sharing dimana sebuah risiko yang dihadapi oleh sebuah obyek dapat di-
sharing dengan obyek yang lain dalam rangka meringankan beban dari obyek
risiko utama. Konsep tersebut dalam konteks perbankan syariah mengandung
-
11
pengertian bahwa risiko yang dihadapi sebuah bank syariah dapat di-sharing
dengan bank syariah lainnya dalam rangka tolong-menolong. Selain dengan risk
sharing, bank syariah dapat melakukan pengelolaan risiko melalui pengembangan
produknya 8
Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah (gambar 1) Proposal mekanisme lindung nilai berdasarkan prinsip syariah (gambar 2)
8 Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, hlm. 6
Transak
si
Bank
1
Risk
Eksposure
Risk
Eksposure
Sharing
Bank
2
Bank
3
Product
Development Bank
ke n
Bank Syariah Transaksi Keuangan
Nasabah
Islamic Hedge Fund
1
3 4
1
2
-
12
D. Islamic Hedging (al-Tahawwuth al-Islami) di Indonesia
Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic
Hedging) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO: 96/DSN-
MUI/IV/2015 adalah Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan
prinsip syariah. Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh
oleh DSN adalah Forward Agreement (al-Muwaadat li aqd al-sharf al-fawri fi
al-mustaqbal) yaitu: Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot
dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau
perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
Contoh Kasus :
Misal: Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa
unit komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara
tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena
dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat
pelunasan maka ia membuat transaksi Hedging dengan cara membeli
US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar
pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3
bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.
Dengan transaksi ini andai harga US Dollar pada saat waktu pelunasan
kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai
tukar Rupiah terhadap Dollar, karena ia telah membuat transaksi
pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu.
Secara etimologis, hedging berasal dari bahasa Inggris hedge yang berarti
lindung nilai . Secara terminologis, dalam kamus lengkap ekonomi disebut
bahwa hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi keitdak pastian mengenai
gerak harga dimasa yang akan datang dari suatu komoditi, surat surat
berharga(arb. sukuk, eng. Financial security), dan matauang asing (foreign
currency).
Praktik ini dapat dilakukan dengan pembelian atau penjualan dari
komoditi, surat surat berharga atau mata uang asing dalam pasar berjangka
(futures market), dan mengambil alih opsi (option) yang membatasi keterbukaan
pemegang opsi terhadap fluktuasi harga.
Istilah hedging ini digunakan dalam dunia keuangan yang dipergunakan
sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau
-
13
meniadakan resiko pada investasi lain. Lindung nilai (hedging) juga dapat
dipahami sebagai strategi yang dibuat untuk mengurangi resiko bisnis yang tidak
terduga disamping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi
tersebut.
Dalam persaingan global saat ini perusahaan harus memiliki strategi
untuk melindungi nilai transaksi untuk memperlancar berlangsungnya arus
perdagangan international. Untuk mengantisipasi ketidak pastian tersebut maka
perusahaan harus melindungi aktiva ataupun kewajiban perusahaannya agar
nilainya dapat diprediksi.
Perangkat hedging yang paling banyak dilakukan didunia antara
lain : forward contract,option, future, future contract, dan swap contract.
Keseluruhan peerangkat hedging diatas pada dasrnya sama-sama suatu perjanjian
untuk membeli atau menjual aset pada waktu tertentu dengan harga tetrtentu pula.
Perbedaannya hanyalah komoditas yang diperdagangkan. Forward contract dan
swap contract menggunakan intrumen tertentu utamanya pada mata uang, future
contract titik beratnya menggunakan komoditas barang, sedangkan option bisa
mencakup hampir keseluruhan komoditas termasuk saham, obligasi, mata uang,
serta future contract.
Pengertian hedging bissa dilihat dalam kamus berarti memagari,
pengertian hedging juga diberkan oleh Marshal yaitu : Menurut sambe hedging
(lindung nilai) merupakan penggunaan transaksi dipasar derevatif sebagai proteksi
terhadap posisi aset yang telah ada atau yang mungkin terealisasi dimasa depan.
Lindung nilai ini biasanya dijalankan sebagai bagian dari program manajemen
resiko finansial. Melalui lindung nilai potensi variasi hasil atau nilai dari suatu
aset bisa dikurangi dari kemungkinan mengalaimi kerugian besar bisa dihindari
atau paling sedikit bisa dikurangi secara drastis. Pada umumnya hedging ini
mengarah pada pengurangan atau penghapusan kerugian yang ditimbulkan dari
resiko perubahan nilai kurs. Sedangkan transaksinya mengarah kepada
kemungkinan pengaruhnya terhadaparus kas yang diakibatkan dari fluktuasi nilai
kurs atau tarif bunga dalam transaksi yang dilakukan badan usaha.
Hedging dikelompokkan menjadi tiga :
-
14
a. Straight Hedge yaitu upaya untuk membuat simetris antara arus kas aset dan
instrument hedge.
b. Opinion Hedge yaitu seperti kita membeli asuransi (asuransi disini adalah
dilihat dari sisi fungsi dan bukannya dari sisi kelembagaan).
c. Spekulative Hedge yaitu merupakan yang tinggi resikonya karena merupakan
gabungan antara beberapa aset instrument hedge dimana arus kasnya dapat
tidak sistematis satu degan yang lainnya.
E. Hukum Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic
Hedging)
a) Dalil Alquran
1) Allah SWT berfirman : ...
hai orang orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. QS. al-
Maidah [5]:1.)
2) Allah SWT berfirman: ..
"..Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai
pertanggung jawabannya.. (Q.S al-Isra[17]:34.
3) Allah SWT berfirman :
..
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) hartaorang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang
dilandasi atas sukarela diantara kalian..
b) SunnahRasul:
1) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad
dari Ibnu abbas, dan riwayat imam Malik dari Yahya: Rasulullah s.a.w
menetapkan : Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan
tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan orang
lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)
2) Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu
Majah, dengan teks Muslim dari ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w
-
15
bersabda: (juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam
dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai.
Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakuka nsecara tunai.
3) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari amr bin auf al-Muzani, Nabis.a.w
bersabda: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
c) KaidahFiqih :
1.
"Pada dasarnya, segala sesuatu (bentukmuamalt) boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2.
Segala mudharat (bahaya)harus dihilangkan.
3.
"Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin.
4.
Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat.
5.
(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila
syaratnya telah terpenuhi.
6. .
"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan
maslahat.
7.
Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.
-
16
d) Pendapat Ulama :
1) Imam SyafiI berkata: Jika dua belah pihak saling berjanji (muwaadah)
untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka boleh membeli perak,
kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan
jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak
mereka.
2) Imam Ibnu Hazm berkata: Muwaadah untuk bertransaksi jual beli emas
dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan
jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh,
baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena
muwaadah bukan jualbeli.
3) (Akad sharf [pertukaran mata uang] yang timbul dari muwaadah tanpa
dilakukan akad adalah fasad..), mksdnya, tanpa dilakukan akad sharf lagi
setelah muwaadah; dalam arti, para pihak menjadikan muwaadah sebagai
akad..Jika kedua belah pihak berkehendak untuk melakukan akad sharf
setelah itu (muwaadah), maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak
haram, boleh). Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain: mari kita
pergi ke pasar dengan membawa dirhammu. Jika ternyata dirham milikmu
itu bagus, maka kita melakukan sharf, yakni kita melakukan akad sharf.
Pihak kedua (pihak yang diajak bicara) pun menyetujuinya, maka hal itu
tidak mengandung bahaya (tidak haram, boleh).
-
17
F. Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic
Hedging) Atas Nilai Tukar9
Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic
Hedging) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (al-hajah al-massah) boleh
dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan ketentuan yang diatur dalam fatwa
DSN. Dalam fatwa tersebut memberikan beberapa pengertian penting diantaranya
sebagai berikut :
1) Lindung Nilai (al-Tahawwuth/Hedging) atas Nilai Tukar adalah cara atau
teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan
akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar;
2) Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai
Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan
prinsip syariah;
3) Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang
bertujuan untuk lindung niIai;
4) Forward Agreement (a/-Muwa 'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-
mustaqbal) adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara
spot dalam jwnlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau
perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu;
5) Transaksi Mata Dang Asing secara Spot (selanjutnya disebut, Transaksi
Spot) adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk
penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam.jangka
waktu dua hari atau sesuai kelaziman;
6) 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah
transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement yang diikuti
9 Lihat ketentuan Umum pada Fatwa DSN No: 96/DSN-MUI/IV/2015 ditetapkan di
Jakarta pada tanggal 2 April 2015 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) untuk lebih jelas baca dan pelajari Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002
Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Fatwa DSN-MUI Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011
Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, Fatwa DSN-MUI
Nomor: 85: DSN-MUI/I/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis
Syariah
-
18
dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa
serahterima mata uang;
7) 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai Kompleks)
adalah transaksi Iindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi
Spot dan Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat
jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang;
8) 'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa
Komoditi Syariah) adalah transaksi Iindung nilai dengan skema berupa
rangkaian transaksi jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang rupiah yang
diikuti dengan jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang asing serta
penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo;
9) Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan
pasar komoditi syariah;
10) Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedangan Komoditi yang menjadi
Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi;
11) Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari
Peserta Komersial;
12) Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi;
13) Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah surat yang
diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas kepemilikan dan
penguasaan komoditi syariah;
14) Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi
di pasar komoditi syariah;
15) Mata Dang yang Diterima adalah mata uang yang akan diterima oleh pihak
yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi;
16) Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan diserahkan oleh
pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi;
-
19
a) Ketentuan Hukum
Transaksi Lindung nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas
Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (al-hajah al-massah) boleh dilakukan
dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.
b) Ketentuan Akad:
1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah
satu dari akad berikut:
a. Aqd al-Tahawwuth al-Basith.
b. Aqdal-Tahawwuth al-Murakkab.
c. Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Silah.
2. Lindung Nilai yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana huruf
1 di atas, berlaku ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.
c) Ketentuan Mekanisme:
1. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan aqd al-
Tahawwuth al-Basith adalah sebagai berikut:
a. Para pihak saling berjanji (muwaadah), baik secara tertulis maupun tidak
tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi Spot atau lebih pada masa
yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang
diperjual belikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan
nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.
a. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi Spot (ijab-
qabul) dengan' harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah
terima mata uang yang dipertukarkan.
2. Mekanisme Lindung Nilai Syariah atas nilai tukar dengan aqd al-Tahawwuth
al-Murakkab adalah sebagai berikut:
a. para pihak melakukan Transaksi Spot;
b. para pihak saling berjanji (muwa 'adah) untuk melakukan satu kali
Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi
kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah
nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu
pelaksanaan;
-
20
c. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi Spot (ijob-
qabuly dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah
terima mata uang yang dipertukarkan.
3. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al-
Tahawwuth bi al-Sil 'ah adalah sebagai berikut:
Mekanisme 1:
a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai
syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas sil 'ah di Bursa
Komoditi Syariah;
b. Para pihak melakukan dua transaksi sil 'ah secara berurutan:
Transaksi Pertama:
1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing
melakukan pemesanan sil 'ah dan berjanji (wa'd) untuk membeli
sil 'ah tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada
Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
di atas, Peserta Komersial membeli silan secara tunai dari
sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang
diserahkan;
3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa
Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang
diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian
komoditi;
4) Konsumen Komoditi membeli sil.'an dari Peserta Komersial
dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang
diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai,
bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan
serah terima dokumen kepemilikan;
5) Konsumen Komoditi menjual sil 'ah secara tunai kepada Peserta
Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
-
21
Transaksi Kedua:
1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa
(akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli sil 'ah
secara tunai dalam mata uang yang diserahkan;
2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili
Konsumen Komoditi membeli sil 'ah secara tunai dari sejumlah
Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang
berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)
yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti
pembelian komoditi;
4) Peserta Komersial membeli sil 'ah dari Konsumen
5) Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang
yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai,
bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan
serah terima dokumen kepemilikan;
6) Peserta Komersial menjual sil 'ah secara tunai kepada
7) Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang
8) diserahkan; Konsumen Komoditi menerima mata uang yang
diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan
kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang
yang diserahkan kepada Peserta Komersial.
Mekanisme 2:
a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai
syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas sil 'ah di Bursa
Komoditi Syariah;
b. Para pihak rrielakukan dua transaksi sil 'ah secara berurutan:
Transaksi Pertama:
1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing
melakukan pemesanan sil 'ah dan berjanji (wa'd) untuk membeli
-
22
sii'ah terse but secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta
Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di
atas, Peserta Komersial membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah
Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa
Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang
diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian
komoditi;
4) Konsumen Komoditi membeli sil 'ah dari Peserta Komersial
dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang
diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap,
atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima
dokumen
kepemi Iikan;
5) Konsumen Komoditi menjual sil 'ah secara tunai kepada Peserta
Pedagang Komoditi dalam mata uangyang diserahkan;
Transaksi kedua:
1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad
wakalah) kepada Peserta KomersiaJ untuk membeli sil 'ah secara
tunai dalam mata uang yang diterima;
2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili
Konsumen Komoditi membeli sil 'ah secara tunai dari sejumJah
Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa
Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang
diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian
komoditi;
4) Peserta Komersial membeli sil 'ah dari Konsumen
-
23
Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang .yang
diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap,
atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima
dokumen kepemiJikan;
5) Peserta Komersial menjual sil 'ah secara tunai kepada Peserta
Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari
Peserta Komersial dalam rangka
menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan
mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.
d) Batasan dan Ketentuan
Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku batasan dan
ketentuan sebagai berikut:
1) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan
untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan);
2) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan
apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada
masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat
dihindarkan.
3) Hak pelaksanaan muwa'adah dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh
diperjualbelikan;
4) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan
untuk mengurangi risiko atas:
a. Paparan (exposure) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah
karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak
seimbang;
b. Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari
kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berupa (i) Perdagangan barang dan jasa di
-
24
dalam dan luar negeri; dan (ii) investasi berupa direct investment,
pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
5) Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:
a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima
lindung nilai dari LKS;
c. Bank Indonesia;
d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan
f. perundang-undangan yang berlaku;
6) Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling
berjanji (muwa'adah);
7) Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uangpada
saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (full commitment). Penyelesaian
transaksi dengan cara muqashshah (netting) hanya diperbolehkan dalam
hal terjadi perpanjangan transaksi (roll-over), percepatan transaksi (roll-
back), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek
lindung nilai.
e) Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian. sengketa
berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
25
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pengertian hedging sebagai mekanisme keuangan yang ditujukan untuk
mengantisipasi kerugian yang timbul dari fluktuasi harga di pasar dan
Islamic Hedging Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-
Islami/Islamic Hedging) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN
melalui fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah Cara atau teknik lindung
nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Diantara bentuk
transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah Forward
Agreement (al-Muwaadat li aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yaitu:
Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah
tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan
nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
2. Aplikasi Islamic Hedging pada ekonomi syariah kontemporer
sebagaimana dijelaskan Transaksi Lindung nilai Syariah (al-Tahawwuth
al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata
(al-hajah al-massah) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN No: 96/DSN-MUI/IV/2015
digunakan 3 macam akad yang memiliki skim/mekanisme tersendiri. Dan
salah satu akad yang dikeluarkan dengan fatwa tersebut adalah Transaksi
Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah (Aqd al-tahawwuth fi suq
al-silah), yaitu transaksi lindung nilai dengan skema rangkaian transaksi
jual beli komoditi (silah) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan
jual-beli komoditi (silah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya
berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
-
26
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Azlin Alisa dkk. The Concept of Hedging in Islamic Financial
Transactions.Asian Social Science; Vol. 10, No. 8; 2014, URL:
http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n8p42 diakses pada 21 Desember 2015
Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Suawailem, Sami. Hedging In Islamic Finance, Occacional Paper No.10,
Islamic Development Bank, 2006, hlm. 112-113, lihat di
http://straightwayethical.com/papers/Swailem-Hedging.pdf diakses pada
tanggal 23 Desember 2015
Bakar, Mohd Daud Hedging Instruments in Islamic Finance,conference of the
Sharah Boards of Islamic Financial Institutions The Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
Kingdom of Bahrain, 2008 lihat di https://uaelaws.files.wordpress.com
diakses pada tanggal 23 Desember 2015
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (2003), Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
Gerai Info Bank Indonesia Newsletter Bank Indonesia Edisi 43 Oktober 2013,
hlm. 4
Vogel, Frank E., Hayes, Samuel L. (1998),Islamic Law and Finance, Kluwer Law
International.
Zam, Agus Fajri dkk., Jurnal, Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge
Konvensional Terhadap Prinsip Syariah, Media Riset Bisnis dan
Manajemen, Vol.B No.3, Desember 2008, hlm. 2-3 lihat di:
http://www.online.fe.trisakti.ac.id/ diakses pada 23 Desember 2015
FATWA
Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang
(Al-Sharf)
Fatwa DSN-MUI Nomor: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
Fatwa DSN-MUI Nomor: 85: DSN-MUIIXII!2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam
Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
Fatwa DSN-MUI Nomor: 96IDSN-MVI/N 12015 Tentang Transaksi Lindung
Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai
Tukar
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi
Derivatif
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 Tentang Transaksi Swap
Lindung Nilai
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 37 /PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta
Asing Terhadap Rupiah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 8 / PBI/ 2013 Tentang Transaksi Lindung
Nilai Kepada Bank
