o Selasa 0 Rabu 0 Kamis 0 Jumat o Sabtu 0 Minggu 4 5 6 78 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 12 13 14 15 16 27 28 29 ~ 31 o Mar OApr o Me; OJun OJul 0 Ags OSep OOkt ONov ODes Tragedi Mesuji: Ketidakadilan Penguasaan Tanah T RAGEDI Mesuji me- nyeruak ke ruang publik ditengah hiruk pikuk per- soalan belenggu korupsi yang be- lum tertuntaskan, semisal skan- dalcentwy, cekpelawat, dan wis- ma atlet. Nurani kemanusian ki- ta terhenyak menyusullaporan warga yang mendatangi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kasus yang terjadi dua tempat bernamaMesuji, baik di area perkebunan kelapa sawit diSumatraSelatan maupun Lam- pung telah menewaskan banyak orangyangjauh dari nilai-nilaike- manusiaan. Tragedi Mesuji yang kini men- jadi sorotan publik, merupakan rangkaian dari sederet insiden. Salahsatunyaadalahperistiwapa- da April 2011di Desa Sungai 80- dong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Setidaknya tujuh orang tewas da- lam bentrokan antara penduduk dan pasukan pengamanan swa- karsa P.T. Sumber Wangi Alam, Sebuah perusahaan kelapa sawit. Insiden lainnya terjadi pada No- vember 2011di wilayah berbeda yangjuga bernama Mesuji,yakni di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Diperkirakan, satu orang petani tewas dalam kontlik dengan PT SilvaInhutani (Tempo,21/12).Na- mun demikian kedua insiden itu, kini sedang diselidiki lebih men- dalam oleh tim bentukan pemer- intah ataupun tim independen yang melibatkan LSM. Satusisipersoalan yangterjadi diMesujisungguhjauh dari nilai- nilaikemanusian, namun terlalau sederhanabilakasusMesujihanya dilihat dari sekedar pelanggaran kemanusian akibat sengketa la- han yang kemudian meming- girkan harkat dan martabatumat . manusia. Bagi penulis tatkala ditelisik lebih dalam ada persoalan men- dasar yang belum tertuntaskan dalam melihat persoalan iniyakni ketidakadilan penguasaan tanah dan gagalnya pelaksanaan refor- ma agraria yang dicita-citakan para pendiribangsasesuaidengan UUPANo.5tahun 1960.Takter- laksananyapedoman pokokpelak- sanaan reforma agraria dan ke- berpihakan negara yang semakin jauh dari konsepsi tersebut. Bagi penulis menjadi persoalan hulu yang kemudian melahirkan per- soalanhiliryangsaratdengankek- erasaan akibat arogansi penguasa yang memiliki modal kuat, entah ituberbentuk swasta, atau korpo- rasiasing. Kemudian ''bersekong- kol"dengannegaralewataparatur- nyademi melanggengkan kepen- tingan ekonomi dan menjadikan tanah taklagisebagaifungsisosial, tetapi untuk kepentingan ekono- mi kelompok tertentu saja. Konfliksepertiituterjadidima- na-mana. Sawit Watch, lembaga nirlaba pemantau persoalan per- kebunan sawit, mencatat seti- daknya ada 3.000 kasus sengke- talahandiperl<ebunansawit. Yang terbanyak terjadi diSumatra, dis- Oleh ARDINANDA S1NUUNGGA usul di kalimantan dan Sulawesi. Data SawitWatch menunjukkan, diRiau,seorang ibq:~karena konflikseperti di~ DiJam- bi, 7orang diberondong peluru. Terlalu berpihak ke korporasi Sementara itu Direktorat Kon- tlikPertanahan melaporkan kon- tlik tanah yang melibatkan ko- munitas pada 2006 ada 322 ka- sus,pada 2007ada8sB kasus,pa- da 2008 ada 520 kasus dan pada 2009 ada 194 kasus. Yang men- jadi akar masalahnya pun hampir sama, pemerintah begitu mudah memberikan izinpenggunaan la- han kepada pengusaha besar, ak- ibatnya perusahaan yang diberi- kan izin cenderung tidak mau merangkul penduduk setempat, menganggap pihaknya lebih berhak secara hukum, dan den- gan segala cara pengusaha mem-. pertahankan tanahnya, termasuk meminta bantuan aparat negara K11pin 9 Hum asan pad 20 1.,2.