KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN TARUNA REMAJA KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp/Faks. (021)72797233
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
K E R A N G K A A C U A N K E R J A
( K A K )
PENYUSUNAN
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN TARUNA REMAJA
KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A D I R E K T O R A T P E N A T A A N B A N G U N A N D A N L I N G K U N G A N J a l a n P a t t i m u r a N o . 2 0 , K e b a y o r a n B a r u – J a k a r t a S e l a t a n T e l p / F a k s . ( 0 2 1 ) 7 2 7 9 7 2 3 3
2
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KAWASAN TARUNA REMAJA, KOTA GORONTALO
I . LATAR BELAKANG
Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan
pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta
menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan
dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk
pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan
terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan
tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata
bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas
lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas
ekonomi lingkungan.
Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan
sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan
konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang
bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan
gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/
kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin
terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari
masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.
3
Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak
mengorbankan aset kota, melainkan terus menerus memupuk semua kelompok aset meliputi
manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana
perkotaan. Kota hijau juga dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan
perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan
energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan
lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan.
RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat mensinergikan
seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan
kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan.
RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskala lingkungan dalam dokumen
yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut
diharapkan tercapai dengan fokus pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau
kawasan yang:
1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan gedung hijau;
2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan sumber daya tak
terbarukan/fossil fuel; dan
3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk mencapai target sasaran
‘hijau’di wilayahnya.
I I . MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud Kegiatan
Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan
kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Taruna Remaja,
Kota Gorontalo
2. Tujuan Kegiatan
Terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Taruna Remaja,
Kota Gorontalo, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) guna mewujudkan
tata bangunan dan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan,
sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.
4
I I I . SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah:
1. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan
Taruna Remaja, Kota Gorontalo sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTBL yang terdapat
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan sebagai
panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan tersebut;
2. Tersusunnya Naskah Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan Dokumen RTBL
pada Taruna Remaja, Kota Gorontalo sebagai produk pengaturan yang legal di kawasan
tersebut.
IV. LOKASI KEGIATAN
Gambaran umum kawasan dan batas deliniasi kawasan perencanaan studi penyusunan RTBL
Taruna Remaja, Kota Gorontalo disampaikan dalam Lampiran 1 Kerangka Acuan Kerja
(terlampir).
V. SUMBER PENDANAAN
1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013, pada kegiatan Satuan
Kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan nilai HPS sebesar Rp.
789.000.000.-
2. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan tentang
pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku.
3. Rincian Bill of Quantity pekerjaan Studi Penyusunan RTBL Kawasan Taruna Remaja, Kota
Gorontalo disampaikan dalam Lampiran 2 Kerangka Acuan Kerja (terlampir).
5
VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nama Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat komitmen Pembinaan Penataan
Bangunan & Lingkungan Gorontalo
2. Satuan Kerja : Satuan Kerja Penataan Bangunan & Lingkungan
Gorontalo
VII. REFERENSI HUKUM
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
e. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
g. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
k. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan
Gedung;
l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan;
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/.2010 tentang Pedoman Revitalisasi
Kawasan;
n. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/SE/M/2009 tentang Modul Sosialisasi
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
p. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
6
q. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
r. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihal Modul Sosialisasi
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
s. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi; dan
t. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada
Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi.
VIII . LINGKUP DAN TAHAPAN KEGIATAN
1. Lingkup Kegiatan
Berikut ini adalah lingkup dan uraian kegiatan yang harus dilaksanakan:
a. Survey Lokasi dan Pendataan
Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan
analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi
kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah
sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: peta (peta
regional, peta kota, dan peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta
memperlihatkan kondisi topografis/garis kontur), foto-foto (foto udara/citra satelit dan foto-
foto kondisi kawasan perencanaan, peraturan dan rencana-rencana terkait, sejarah dan
signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi,
kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang
relevan.
b. Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan
Analisis adalah penguraian atau pengkajian atas data yang telah dikumpulkan. Analisis
dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, tingkat wilayah, sampai pada tingkat kawasan.
Komponen analisis yang diperlukan antara lain analisis sosial kependudukan, prospek
pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan,
daya dukung prasarana dan fasilitas, kajian aspek historis.
Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep perencanaan atas
permasalahan yang telah diidentifikasikan pada tahap pendataan.
c. Penyusunan Konsep Program Bangunan dan Lingkungan
Hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan akan memuat gambaran dasar
penataan pada lahan perencanaan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep
7
dasar perancangan tata bangunan yang merupakan visi pengembangan kawasan.
Penetapan konsep disesuaikan dengan karakter wilayah kajian dan hasil analisis.
Komponen dasar perancangan berisi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata
bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok
pengembangan kawasan dan program penanganannya.
d. Penyusunan Rencana Umum dan Panduan Rancangan
Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan tata bangunan dan
lingkungan pada suatu kawasan yang bersifat lebih detail dan bersifat sebagai panduan atau
arahan pengembangan. Panduan rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara
lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar
implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.
Adapun komponen rancangan meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan
lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata
hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ketentuan dasar
implementasi rancangan dapat diatur melalui aturan wajib, aturan anjuran utama, dan aturan
anjuran pada kawasan perencanaan dimaksud.
e. Penyusunan Rencana Investasi
Rencana Investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan
nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan
dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini menjadi rujukan bagi para pemangku
kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan besaran biaya suatu program
penataan, ataupun sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan investasi. Secara umum
rencana investasi mengatur tentang besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu program
penataan kawasan dalam suatu kurun waktu tertentu, tahapan pengembangan, serta peran
dari masing-masing pemangku kepentingan.
f . Penyusunan Ketentuan Pengendalian Rencana
Ketentuan Pengendalian Rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja,
program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL
dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua
pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan
dan lingkungan. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses
penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun
secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan
Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan
Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku
8
kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan
kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan
bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan
pentahapan pelaksanaan pembangunan.
g. Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan
pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen
RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan
berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit
pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan
pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan
para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan
berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL,
berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan, setelah mempertimbangkan
kebutuhan tingkat kompleksitasnya.
2. Tahapan Kegiatan
Dalam rangka memenuhi target sasaran sesuai dengan yang dipersyaratkan, berikut rincian
tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan:
a. Rapat Koordinasi Awal (Kick off Meeting) Kegiatan Penyusunan RTBL di Provinsi
Segera setelah proses kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia
jasa konsultan RTBL selesai, akan diadakan rapat awal untuk koordinasi sebelum memulai
pekerjaan penyusunan RTBL di Provinsi. Rapat akan diselenggarakan oleh PPK
Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Gorontalo Pada rapat tersebut akan
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Penjelasan lingkup tugas konsultan penyusunan RTBL;
- Penjelasan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan;
- Penjelasan deliniasi kawasan studi;
- Jadwal penyampaian dan pembahasan laporan;
- Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa; dan
- Penjelasan sistem koordinasi antara penyedia jasa dengan tim teknis yang terdiri dari
unsur Pemerintah Pusat, Satker PBL Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
b. Penyusunan Laporan Pendahuluan
Segera setelah rapat koordinasi awal, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun
Laporan Pendahuluan serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Laporan
9
Pendahuluan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL dengan
mengundang tim teknis Provinsi dan Pusat, Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait
dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah
Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya di
Kabupaten/Kota. Pada Pembahasan Laporan Pendahuluan harus disusun Berita Acara
Pembahasan Laporan Pendahuluan yang berisi kesepakatan terhadap substansi Laporan
Pendahuluan sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan
ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera dan khususnya pada bagian Rencana
Survey dan Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada Bagian IX
tentang INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN.
c. Pelaksanaan Survey oleh Tim Konsultan (Penyusunan peta delineasi, peta 1:1.000
dengan Status 6 bulan terakhir )
Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL
segera melaksanakan survey lokasi sesuai dengan rencana survey yang telah ditetapkan
pada pembahasan Laporan Pendahuluan. Dalam pelaksanaan survey tim konsultan
diharapkan dapat mengidentifikasi deliniasi kawasan studi dengan potensi-potensi yang ada
dan rencana umum blok pengembangan dan panduan rancang bangun di dalam lokasi
kawasan RTBL .
d. Pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I)
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setelah dilaksanakan Survey, tim tenaga
ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group
Discussion Pertama (FGD-I) di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL
dengan mengundang tim teknis Provinsi , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait
dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya serta unsur Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait
lainnya unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta komunitas
masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal . Dalam Focus Group Discussion
Pertama (FGD-I) tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil survey awal
lokasi untuk dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait serta mengidentifikasi sebanyak-banyaknya
aspirasi daerah terkait keterpaduan pembangunan di lokasi studi dari masing-masing pihak
pemangku kepentingan di daerah yang akan diselaraskan menggunakan perangkat berupa
Dokumen RTBL.
Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) wajib disusun Berita Acara
FGD-I yang ditandatangani bersama oleh peserta yang memuat kesepakatan bersama
sebagai berikut:
- Pengesahan deliniasi kawasan studi oleh pihak berwenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
10
- Identifikasi potensi dan permasalahan lokal kawasan serta penetapan visi dan misi pada
kawasan RTBL;
- Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan
Studi;
- Draft Sistematika Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Draft materi RTBL pada bab ‘Program Bangunan dan Lingkungan’ dan bab ‘Rencana
Umum dan Panduan Rancangan; dan
Berita Acara FGD-I harus diberikan kepada Tim Teknis Pusat dan Provinsi.
e. Penyusunan Laporan Antara
Segera setelah dilaksanakannya survey lokasi dan Focus Group Discussion Pertama (FGD-
I), tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun Laporan Antara serta bahan tayangan
yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Antara yang setidaknya memuat
materi hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group
Discussion Pertama (FGD-I).
f. Rapat Pembahasan Laporan Antara
Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL
segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Laporan Antara dengan
mengundang tim teknis Provinsi dan Pusat , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD
Terkait dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas
terkait lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur
asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.
Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi
kawasan studi RTBL dengan pengundang Rapat Pembahasan Laporan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota (Walikota / Bupati / Sekda Kabupaten/Kota). Dalam rapat pembahasan
Laporan Antara tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil pelaksanaan
survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I)
dalam bentuk Laporan Antara.
Di akhir pelaksanaan Pembahasan Laporan Antara wajib disusun Berita Acara Pembahasan
Laporan Antara dan Notulensinya yang pada intinya merupakan catatan, usulan, masukan
dan kesepakatan bersama hasil pemaparan Laporan Antara yang perlu ditindaklanjuti oleh
konsultan dalam rangka penyempurnaan Laporan Antara dan ditandatangani bersama oleh
peserta yang hadir, sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan
ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera pada Bagian IX tentang INDIKATOR
KELUARAN DAN KELUARAN.
11
Segera setelah dilaksanakannya pembahasan Laporan Antara di daerah, tim tenaga ahli
konsultan segera memperbaiki substansi materi sesuai dengan catatan, usulan, masukan
dan kesepakatan bersama yang terjadi pada tahap pembahasan Laporan Antara di daerah.
Setelah seluruh perbaikan selesai dilakukan, tim tenaga ahli konsultan segera
menyampaikan produk Laporan Antara yang telah diperbaiki tersebut disertai dengan Berita
Acara FGD-I dan Berita Acara Pembahasan Laporan Antara kepada tim teknis Pusat dan
Provinsi bersama dengan PPK kegiatan terkait di Satker PBL Provinsi untuk mendapat
persetujuan.
g. Pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II)
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera
mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) di tingkat
Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL dengan mengundang tim teknis Provinsi,
Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi
terkait bidangnya serta unsur Pemerintah Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya unsur kecamatan dan kelurahan, unsur
masyarakat umum serta komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat
local.
Dalam Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tersebut tim konsultan menyampaikan hasil
pekerjaan sementara sebagai berikut:
a. Rancangan Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan
ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:
Program Bangunan dan Lingkungan;
Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
Rencana Investasi;
Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
b. Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi dan
Lembar Asistensi Draft Peraturan tersebut dengan SKPD terkait (meliputi tanggal, hal –
hal yang memerlukan perbaikan, ttd yang memberikan asistensi).
Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tim tenaga ahli konsultan
RTBL wajib menyusun Berita Acara FGD-II dan Notulennya yang ditandatangani
bersama oleh peserta FGD-II yang memuat catatan dan masukan serta kesepakatan
bersama terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas. Berita Acara FGD-II harus
diberikan kepada Tim Teknis Pusat dan Provinsi.
12
h. Penyusunan Laporan Draft Akhir
Setelah pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II), tim tenaga ahli konsultan
segera menyusun dan melakukan perbaikan masukan-masukan yang disebutkan di dalam
Berita Acara FGD-II dan segera menyusun Laporan Draft Akhir serta bahan tayangan yang
akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir yang memuat materi
sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan ketentuan mengenai
isi materi laporan yang tertera pada Bagian IX tentang INDIKATOR KELUARAN DAN
KELUARAN, sebagai berikut:
a. Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada
Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL), yaitu:
Program Bangunan dan Lingkungan;
Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
Rencana Investasi;
Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
b. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi
yang telah diperbaiki sesuai dengan Hasil FGD-II dengan melampirkan Lembar
Asistensi Draft Peraturan tersebut dengan SKPD (Bagian Hukum dan Dinas terkait),
meliputi tanggal, hal – hal yang memerlukan perbaikan, tindak lanjut perbaikan dan ttd
yang memberi persetujuan perbaikan telah diterima.
i. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir
Pembahasan Laporan Draft Akhir diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi
kawasan studi RTBL dengan pengundang Rapat Pembahasan Laporan dari Pemerintah
Kabupaten/Kota (Walikota / Bupati / Sekda Kabupaten/Kota). Adapun yang diundang adalah
tim teknis Provinsi dan Pusat , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait dan/atau
Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait
lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur
asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.
Pada tahap ini tim tenaga ahli konsultan didampingi dengan tim teknis Provinsi dan Pusat
menyampaikan paparan yang lengkap dan utuh mencakup keseluruhan materi Dokumen
RTBL, dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan
Studi di hadapan kepala daerah (Bupati/Walikota) beserta jajarannya. Adapun hasil dari
13
paparan ini ialah pernyataan tertulis “disetujui” atau “disetujui dengan catatan” keseluruhan
dokumen tersebut oleh kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Laporan Draft Akhir dan ditandatangani bersama oleh kepala daerah
(Bupati/Walikota), Tim Teknis Pusat dan Provinsi serta Tim Tenaga Ahli Konsultan RTBL
dan diserahkan ke Tim Teknis Pusat dan Provinsi. Serta perlu diterbitkan surat pernyataan
segera akan disahkan menjadi Peraturan Bupati/Walikota dalam Tahun 2014.
j. Penyempurnaan Laporan Draft Akhir
Segera setelah pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir, tim tenaga ahli
konsultan segera bekerja menyempurnakan seluruh dokumen penyusunan RTBL
berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama pada saat