-
Kerangka Acuan KerjaTerm of Reference
(TOR)
Disusun oleh :
Ir. H. Samsul Tribuana, Dipl.Ing. MMPemerhati dan Pengusaha Ikan Tangkap Indonesia
-
INDUSTRIALISASI BIDANG PERIKANAN TANGKAPIndonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dimana 2/3 dariseluruh wilayah Indonesia merupakan laut. Menurut KeputusanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.18/MEN/2011, luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta km2,dengan panjang pantai 95.181 km. Dengan luas wilayah lautIndonesia tersebut, maka Indonesia dikaruniai dengankeanekaragaman kehidupan hayati (seperti ikan dan terumbukarang) dan nonhayati. Karena itu, perikanan laut (meliputiperikanan tangkap dan perikanan budidaya) merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial dalamupaya mendorongpertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, danmengurangi kemiskinan.
EXECUTIVE SUMMARY
-
1. Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimaldari jumlah tangkap yang diperbolehkan 5,2 jutaton/tahun.
2. Saat ini masih kapal perikanan asing secara illegal masukke perairan Indonesia melakukan ilegal fishing
LATAR BELAKANG ------------------- (hal-01)
-
Sumber : Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema: RKP 2015 dan RPJMN2015-2019, Jakarta, 28 Januari 2014
-
FOCAL AREA IUU FISHING
Sumber : Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin tanggal, 25 Maret 2014
-
3. Masyarakat pesisir danpulau-pulau kecil yangmemiliki potensi erikananfaktanya belum mampumengla masih miskin belumbanyak tersentuh dalampelayanan dasar dankebutuhan dasar sertakesempatan ekonomi
LATAR BELAKANG ------------------- (hal-02)
- Armada penangkapan didominasi oleh nelayan kecil dan kapal tanpamotor/motor
-
INDUSTRIALISASI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Sumber : Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin tanggal, 25 Maret 2014
-
LATAR BELAKANG PENDIRIAN ASPITINDO :1. Belum adanya wadah khusus bagi pengusaha ikan tangkap di Indonesia2. Masih banyaknya kapal-kapal perusahaan asing yang melakukan
penangkapan di perairan Indonesia3. Nelayan dan perusahaan lokal Indonesia secara usaha, teknis dan
permodalan masih lemah sehingga belum mampu memenuhi kuota pasardan kapasitas tangkapan yang maksimal
4. Perlu adanya koordinasi antar departemen khususnya dalam penetapanregulasi dibidang usaha ikan tangkap yang dapat meningkatkan produksidan partisipasi nelayan indonesia
5. Ketahanan pangan dalam bidang pemenuhan stok kebutuhan ikannasional serta memenuhi kebutuhan ekspor untuk kesejahtraan nelayan.
-
TUJUAN PENDIRIAN ASPITINDO :1. Sebagai wadah komunikasi bagi para pengusaha ikan tangkap di
Indonesia.2. Sebagai wadah yang akan bersinergi dengan pemerintah terkait dalam
rangka melakukan pembinaan kepada dunia usaha ikan tangkap dannelayan di Indonesia.
3. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri danseluruh stake holder menuju penigkatan produksi dan membantupemerintah dalam pencegahan dan penanganan ilegal fishing.
4. Menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai Ketahanan Panganketesediaan produk ikan untuk konsumsi dalam negeri
5. Meningkatkan kemampuan, penerapan teknologi serta membantuanggota dalam mengakses pemodalan dalam rangka peningkatanproduksi
-
Visi dan MisiVISI
Menuju Industrialisasi dan Swasembada ikan Berbasiskan EkonomiKerakyatan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
MISI :1. Menghimpun seluruh pengusaha ikan tangkap (skala industri hingga nelayan tradisional di
Indonesia.2. Melakukan pembinaan kepada dunia usaha ikan tangkap dan nelayan di Indonesia.3. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri dan seluruh stake holder
menuju penigkatan produksi dan membantu pemerintah dalam pencegahan dan penangananilegal fishing.
4. Menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai Ketahanan Pangan ketesediaan produkikan untuk konsumsi dalam negeri
5. Meningkatkan kemampuan, penerapan teknologi serta membantu anggota dalam mengaksespemodalan dalam rangka peningkatan produksi
-
PELINDUNG : Meteri Perikanan & KelautanPembina : Direjen Perikanan TangkapPenasehat : .KETUA UMUM : Ir. H.S.Tribuana, Dipl.Ing, MMWakil Ketua Umum : .SEKRETARIS JENDRAL : .Wakil Sekjen : .BENDAHARA UMUM : Wakil Bendahara :
Ketua Bidang Organisasi & Pembinaan Anggota : Ketua Bidang Pengembangan Usaha :Ketua Bidang Sertifikasi & Perizinan :Ketua Bidang Permodalan & Kemitraan Usaha :Ketua Bidang Hukum dan Advokasi :Ketua Bidang Promosi & Pemasaran :Ketua Bidang Litbang, Data & Informasi :
SUSUNAN PENGURUSDPP- ASPITINDOPeriode 2015-2020
