TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016 BUKU VI 1 DAFTAR ISI LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 1 TUJUAN TOOLKIT KPBU ............................................................................................ 4 PENERIMA MANFAAT ................................................................................................. 5 MENGAPA PERLU KPBU? .......................................................................................... 5 INFRASTRUKTUR APA SAJA YANG BISA DIKERJASAMAKAN? .............................. 5 LINGKUP DAN ASUMSI TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT ........................... 6 TEMPLATE PRASTUDI KELAYAKAN ......................................................................... 6 RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ 8 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 10 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 10 1.2.1. Maksud ..................................................................................................... 10 1.2.2. Tujuan ...................................................................................................... 11 1.3. Sistematika Pembahasan .................................................................................... 11 BAB 2. KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN 2.1. Kajian Kebutuhan ................................................................................................ 12 2.1.1. Kondisi Eksisting Pasar Umum ................................................................. 12 2.1.2. Tingkat Kesehatan Masyarakat ................................................................ 12 2.1.3. Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah ................................................... 12 2.1.4. Demografi dan Kependudukan ................................................................. 13 2.2. Kajian Kepatuhan ................................................................................................ 13 2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ................... 13 2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ............... 13 2.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ................. 14 2.2.4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ............................................ 14 2.2.5. Rencana Strategis Dinas Kesehatan ........................................................ 14 2.3. Kesimpulan ......................................................................................................... 14
67
Embed
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016 DAFTAR ISIkpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/wp-content/uploads/2017/12/BUKU_6... · mencapai 159 unit, kemudian rumah sakit bersalin sebanyak 99
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 1
DAFTAR ISI
LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 1
TUJUAN TOOLKIT KPBU ............................................................................................ 4
• pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.
4.4. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial (ABMS)
Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) atau Social Cost and Benefit Analysis (SCBA)
merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat. ABMS membandingkan kondisi dengan ada proyek KPBU dan
tanpa ada proyek KPBU. Hasil ABMS digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan ekonomi
proyek KPBU serta kelayakan untuk dukungan pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan
juga adalah bahwa hasil perhitungan ABMS akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam
menentukan besaran dukungan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam Prastudi
Kelayakan ini meliputi:
4.4.1. Asumsi umum
• Periode evaluasi;
• Faktor konversi;
• Dan asumsi lain yang diperlukan.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 24
4.4.2. Manfaat
Pada sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat yang didapatkan dari kegiatan proyek
KPBU pengembangan rumah sakit. Berikut adalah contoh beberapa manfaat yang
mungkin terjadi dari investasi di sektor pelayanan rumah sakit:
Tabel 1. Contoh Manfaat dalam ABMS KPBU Sektor Rumah Sakit
Manfaat yang diperhitungkan pada ABMS adalah manfaat yang dapat dikuantifikasi,
Manfaat tersebut selanjutnya dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.
4.4.3. Biaya
• Biaya penyiapan KPBU;
• Biaya modal;
• Biaya operasional;
• Biaya pemeliharaan;
• Biaya lain-lain yang timbul dari adanya proyek.
Biaya yang diperhitungkan merupakan biaya konstan di luar biaya kontijensi dan pajak.
Biaya dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.
4.4.4. Parameter Penilaian
Pada sub-bab ini diuraikan beberapa parameter penilaian ekonomi dari proyek KPBU
yang akan akan dilaksanakan. Parameter tersebut meliputI:
• Economic Internal Rate of Return (EIRR);
• Economic Net Present Value (ENPV);
• Economic Benefit Cost Ratio (BCR).
Manfaat Langsung bagi Pengelola Rumah Sakit
Manfaat Langsung bagi Pengguna Jasa
Manfaat Tidak Langsung bagi Pihak Terkait
1. Pendapatan operasional
rumah sakit;
2. Pendapatan dari sewa
lahan kepada vendor;
3. Pendapatan dari
perparkiran;
4. Pendapatan dari Jasa
pelayanan Fasilitas
Umum.
1. Memberikan alternatif
tempat pengobatan
2. Mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bersaing
secara kualitas dan biaya
3. Dsb
1. Meningkatnya pendapatan
masyarakat disekitar
2. Mengurangi jumlah
pengangguran
3. Menciptakan tenaga kerja
lokal saat pembangunan
4. Meningkatkan arus
transportasi umum
5. Dsb
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 25
4.4.5. Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan
KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek, misalnya:
• Perubahan nilai social discount rate;
• Penurunan/kenaikan komponen biaya;
• Penurunan/kenaikan komponen manfaat
4.5. Analisis Keuangan
Pada sub-bab ini diuraikan secara ringkas analisis keuangan dari proyek KPBU yang akan
dijalankan. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam analisis keuangan ini antara lain meliputi:
4.5.1. Asumsi Analisis Keuangan
Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan analisa keuangan proyek KPBU
Rumah Sakit adalah antara lain sebagai berikut :
• Tingkat inflasi per tahun
• Persentase pembiayaan sendiri terhadap pinjaman serta tingkat bunga pinjaman
pertahun
• Jumlah pegawai (dokter, perawat dan tenaga pendukung lainnya) yang akan terlibat
beserta penyesuaian gaji sesuai indeks inflasi per tahunnya
• Lama waktu rawat inap
• Jumlah rata-rata operasi
• Besarnya tarif sewa lahan untuk vendor
• Biaya pengolahan limbah (domestik dan medis)
• Biaya utilitas.
• Tarif pajak
• Biaya kontingensi yang juga merupakan biaya mitigasi risiko, biaya perijinan,
pemeliharaan lingkungan dan biaya lainnya.
• Jangka waktu pengembalian pinjaman termasuk masa tenggangnya
• Periode kerja sama
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 26
4.5.2. Pendapatan
Menguraikan jenis-jenis pendapatan yang bisa diperoleh dari proyek KPBU. Proyeksi
pendapatan disiapkan berdasarkan struktur pendapatan KPBU yang telah dianalisis
sebelumnya.
4.5.3. Biaya
Menguraikan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan selama masa kerjasama mulai dari
tahap konstruksi hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Unsur biaya yang perlu
dikaji meliputi:
• Biaya investasi (CAPEX)
Berisikan ringkasan biaya investasi, baik oleh PJPK, Badan Usaha maupun secara
total. Ringkasan ini juga terdiri dari dua harga, yaitu harga konstan dan harga
berlaku. Ringkasan biaya investasi ini di-breakdown per tahun. Untuk biaya investasi
(CAPEX) sektor rumah sakit ini antara lain meliputi :
- Biaya investasi untuk Fasilitas bangunan
- Biaya investasi untuk pengadaan peralatan medis
- Biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kawasan, termasuk jalan
akses, tempat parkir, dll.
Selain itu juga ada working capital yang timbul dari pengoperasian proyek investasi
ini, pihak manajemen memperkirakan adanya biaya lain-lain yang mencakup biaya
perizinan, biaya kunjungan pihak manajemen ke lokasi proyek, biaya bantuan
hukum, biaya peresmian, dan biaya pemasaran.
• Biaya operational dan pemeliharaan (OPEX)
Dalam perhitungan biaya OPEX ini, selain asumsi tersebut diatas, perlu juga asumsi
tentang biaya-biaya operasional, yang antara lain:
- Biaya tetap (gaji pegawai dan biaya gedung);
- Biaya variabel (biaya obat, biaya alat, biaya bahan habis pakai dimana
besarnya akan berbeda jika pasien sedikit dibandingkan pasien yang
banyak);
- Biaya semi variable (biaya insentif penerimaan selain gaji yang besar
kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya jumlah pelayanan yang
diberikan);
- Biaya penyusutan
- Biaya asuransi
- Biaya bunga hutang
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 27
- Biaya lainnya
4.5.4. Indikator keuangan
Indikator keuangan ini akan membahas beberapa indikator penting yang akan
menentukan layak tidaknya proyek ini dijalankan oleh Badan Usaha Pelaksana.
Beberapa indikator keuangan tersebut adalah:
• IRR, NPV dan DSCR dari proyek dan modalitas.
• Perbandingan FIRR proyek terhadap WACC. Jika FIRR lebih besar dari WACC
maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika NPV yang dihasilkan lebih besar dari 0 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika FIRR ekuitas dibandingkan dengan Minimum Attractive Rate of Return (MARR)
masih lebih besar maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika DSCR lebih besar dari 1 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
4.5.5. Proyeksi Kinerja Keuangan Badan Usaha Pelaksana
Pada sub-bab ini akan dikaji proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana dengan
menggunakan asumsi-asumsi seperti dibahas diatas. Proyeksi keuangan yang perlu
dimasukkan dalam Prastudi Kelayakan:
• Proyeksi laba rugi (income statement)
• Proyeksi neraca (balance sheet)
• Proyeksi arus kas (cash flow)
4.5.6. Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan
KPBU terhadap tingkat kelayakan keuangan proyek, misalnya:
• Penurunan/kenaikan biaya;
• Penurunan/kenaikan permintaan.
4.6. Analisis Value for Money (Nilai Manfaat Uang)
Tujuan dari Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money – VFM) adalah untuk
membandingkan dampak finansial dari proyek KPBU (perkiraan penawaran badan usaha)
terhadap alternatif penyediaan infrastruktur secara tradisional oleh Pemerintah (Public Sector
Comparator – PSC). Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV)
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 28
PSC dengan NPV KPBU (PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut
memberikan nilai manfaat. Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.
4.6.1. Perhitungan Biaya Dasar (Base Cost)
Menguraikan perbandingan biaya yang dibutuhkan antara PSC dan KPBU untuk
menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang sama.
Untuk PSC : CAPEX dan OPEX
Untuk KPBU : CAPEX, OPEX, dan profit
4.6.2. Pembiayaan (Financing)
Menguraikan perbandingan antara total pembiayaan KPBU dengan PSC. Biasanya total
pembiayaan KPBU lebih tinggi daripada PSC karena Badan Usaha memperoleh
pinjaman dengan suku bunga yang lebih tinggi.
4.6.3. Biaya Lain-lain (Ancillary Cost)
Menjelaskan biaya lain-lain yang timbul dari pelaksanaan proyek namun tidak terkait
langsung dengan proyek, seperti biaya manajemen proyek dan biaya transaksi.
4.6.4. Risiko
Sub-bab ini menguraikan risiko-risiko yang ditanggung oleh Pemerintah. Pada PSC
seluruh risiko ditanggung oleh Pemerintah sedangkan pada KPBU sebagian risiko
ditransfer kepada Badan Usaha.
PSC KPBU
Competitive neutrality
Risk
Ancillary cost
Financing
Base cost
Risk
Ancillary cost
Financing
Base cost
Value for Money
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 29
Dalam pembangunan infrastruktur, resiko merupakan salah satu hal didalam melakukan
keputusan investasi dalam kemitraan antara pemerintah dengan swasta, semakin besar
resiko yang dihadapi semakin kecil peluang untuk terjadinya kemitraan dan semakin
besar profit margin yang akan diambil oleh pihak mitra swastanya.
4.6.5. Competitive Neutrality
Sub-bab ini menguraikan competitive neutrality yang menghilangkan keuntungan dan
kerugian kompetitif yang dimiliki oleh publik. Beberapa biaya, seperti pajak atau asuransi
tertentu, yang terdapat pada base cost mungkin tidak dihitung pada komponen base cost
dari PSC yang menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk menetralkan hal
tersebut, competitive neutrality ditambahkan ke dalam PSC.
4.6.6. Kesimpulan
Merekapitulasi perhitungan dari setiap komponen untuk memperoleh gambaran besaran
VFM dari proyek KPBU.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 30
Bab 5. Kajian Regulasi Dan Kelembagaan
Pada bab ini akan dibahas hasil-hasil kajian terhadap regulasi dan kelembagaan terkait dengan
penyediaan fasilitas rumah sakit dengan menggunakan skema KPBU.
5.1. Kajian Regulasi
Dalam sub-bab ini perlu dibahas berbagai regulasi yang terkait dengan penyediaan fasilitas
rumah sakit yang meliputi analisis peraturan perundang-undangan, risiko regulasi beserta
dengan mitigasinya, kebutuhan perijinan, serta rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan
peraturan dan hukum.
5.1.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
Analisa Peraturan Perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sektor
penyelenggaraan rumah sakit, pengadaan, dan lainnya.
a. Undang-undang Kesehatan
Dilakukan kajian terhadap undang-undang yang terkait kesehatan, terutama Undang-
undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlu dikaji secara regulasi
bagaimana skema KPBU dapat diterapkan penyediaan dan peningkatan fasiltas
kesehatan di Indonesia.
b. Peraturan Pemerintahan Daerah
Menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Kepemudaan
dan Olahraga. Pembagian urusan ini dapat dilihat pada Lampiran S dari Undang-
undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pembagian urusan
pemerintah dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 31
Tabel 2. Pembagian Urusan Dan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Upaya Kesehatan
a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas provinsi.
b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional dan rujukan nasional lintas provinsi
c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta
d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan
e. penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional
a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat provinsi/lintas kabupaten-kota
b. Pengelolaan UKM Provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas kabupaten/kota
c. Penerbitan ijin rumah sakit kelas B & fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi
a. Pengelolaan UKP kabupaten/kota dan rujukan tingkat kabupaten/kota
b. Pengelolaan UKM kabupaten/kota dan rujukan tingkat kabupaten/ kota
c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga Negara asing (TKWNA) serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA)
b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah yang tidak mampu dan tidak diminati
c. Penetapan standar kompetensi tekns dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan
d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM Kesehatan
e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah provinsi
a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan
b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP kabupaten/ kota
Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
a. Pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional
b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan
c. Pembinaan dan pengawasan industry sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan
d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, PKRT dan makanan minuman
e. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, pkrt dan makanan minuman
a. Penerbitan pengakian pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK)
b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal
b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industrri rumah tangga
e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industry rumah tangga.
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota,kelompok masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/ kota
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 32
c. Peraturan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
• Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 terdapat poin-poin
penting berkaitan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur:
- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan
Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dsebut dengan skema
KPBU;
- Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU
berdasarkan Peraturan Presiden ini, termasuk diantaranya infrastruktur
Rumah Sakit/sarana kesehatan.
- KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau
gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
- Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema
KPBU dapat dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang
dikerjasamakan.
- PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi
penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan
Usaha Pelaksana.
• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Panduan Umum KPBU).
Berdasarkan Panduan Umum KPBU, pelaksanaan KPBU terdiri dari 3 (tiga)
tahap yaitu:
- Tahap Perencanaan
- Tahap Penyiapan
- Tahap Transaksi
Dalam Prastudi Kelayakan perlu dijelaskan tahapan-tahapan apa saja yang
telah dilakukan, terutama pada Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 33
d. Peraturan Perundang undangan bidang kesehatan
• Peraturan tentang kesehatan
Melakukan kajian terhadap UU No. 23 tahun 1999 tentang kesehatan, UU No.
36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No.4 tahun 2009 tentang rumah sakit
dll. Sehingga dapat diidentifikasi kemungkinan penerapan skema KPBU
dalam penyelenggaraan penyediaan rumah sakit.
• Peraturan tentang Pendanaan bidang kesehatan
Melakukan kajian terhadap Peraturan perundang undangan tentang
Pendanaan kesehatan, dimana skema KPBU dapat diterapkan dalam
pendanaan bidang kesehatan.
Beberapa Peraturan yang dikaji al:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 34
e. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
Berisi kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana
proyek KPBU. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
f. Peraturan Terkait Lingkungan
Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan
dan dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait
dengan besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL
atau Izin Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:
• Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
g. Peraturan Terkait Pengadaan Badan Usaha
Pada bagian ini akan dibahas beberapa peraturan terkait pengadaan badan
usaha dalam skema KPBU terutama untuk menentukan tahapan proses
pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau dua tahap
dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
Beberapa peraturan yang perlu dikaji adalah:
• Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.
h. Peraturan Terkait Penanaman Modal
Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU sektor keolahragaan dengan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Moda.
i. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
Berisikan kajian kesesuaian proyek KPBU pengembangan sarana olahraga
dengan peraturan persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
j. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 35
Dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana olahraga dapat
menimbulkan hubungan ketenagakerjaan. Dalam kajian ini berisikan kesesuaian
Proyek KPBU dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Misalkan kajian hubungan antara pengelola fasilitas olahraga,
penyewa fasilitas pendukung, dan sebagainya.
k. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah.
Apabila dilakukan pembangunan baru fasilitas olahraga, maka perlu dikaji
peraturan terkait pengadaan tanah. Dalam kajian ini dianalisa kesesuaian proyek
KPBU dengan peraturan-peraturan berikut:
• UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
• Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014,
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun
2015.
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diuban
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 6 Tahun 2015.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 Tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
l. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
Dalam Prastudi Kelayakan perlu dikaji apakah perlu memanfaatkan barang/aset
milik negara atau daerah. Apabila fasilitas olahraga yang akan di KPBU-kan
merupakan aset negara/daerah makan perlu dianalisa beberapa peraturan
berikut:
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 36
• Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur
m. Peraturan Terkait Tarif
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penentuan dan penetapan tarif pada sektor pengusahaan
fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/
BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/
pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya,
harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan,
biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit
pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh
kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.
Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/ menteri
kesehatan/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian
ditetapkan oleh menteri keuangan/ kepala daerah dengan peraturan menteri
keuangan/ peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan
tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
2. Daya beli masyarakat;
3. Asas keadilan dan kepatutan; dan
4. Kompetisi yang sehat.
n. Peraturan Terkait Perpajakan
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan
pengusahaan fasilitas kesehatan oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan
dapat teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan terhadap Badan
Usaha.
o. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan
pemerintah terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU.
Berkaitan dengan pemberian dukungan pemerintah atas sebagian biaya
konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan berikut:
• Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan
Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 37
p. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan
pemerintah dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat
diberikan oleh Menteri Keuangan melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero) selaku badan usaha penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah
diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko
keuangan dalam APBN.
Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT PII diatur dalam:
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan
Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha.
5.1.2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada
penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan
strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya.
Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan baru.
5.1.3. Kebutuhan Perizinan
Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk
pelaksanaan proyek KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-
perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses
pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat
Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan
pemerintah (jika dibutuhkan), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya
diperlukan setelah proses pengadaan dan penandatangan kerjasama.
Perizinan yang terkait dengan operasional rumah sakit diantaranya adalah Izin
Prinsip/ Izin Pendirian / Pembangunan Rumah Sakit; Izin Operasional / Izin
Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit; dan Izin Tetap / Izin Penyelenggaraan
Tetap Rumah Sakit.
5.1.4. Rencana dan Jadwal Peraturan dan Pemenuhan Persyaratan Hukum
Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan
dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 38
5.2. Kajian Kelembagaan
Dalam sub-bab ini perlu dikaji instansi-instansi apa saja yang akan terlibat dalam KPBU
yang dilengkapi dengan skema atau struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari
masing-masing instansi tersebut. Salah contoh skema kerjasama yang dapat dilakukan
adalah seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 3. Contoh Struktur Organisasi KPBU Sektor Rumah Sakit
Kajian kelembagaan ini setidaknya meliputi hal-hal di bawah ini:
5.2.1. Struktur Organisasi KPBU
Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi
yang akan terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya. Tugas,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi dijelaskan pada sub-bab
berikutnya.
5.2.2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai kewenangan Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai PJPK dalam
melaksanakan KPBU. Diuraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang
perlu disiapkan oleh PJPK, serta menentukan peran dalam skema pengambilan
keputusan.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 39
5.2.3. Tim KPBU
Berisikan penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat
Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim
KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
5.2.4. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company - SPC)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab BUP, serta menentukan peran dalam skema
pengambilan keputusan.
5.2.5. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan atau SKPD terkait lainnya)
Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
proyek KPBU ini.
5.2.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran
dan pengawasan. Peranan DPRD ini perlu diuraikan karena proyek KPBU akan
menyangkut masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif. Menentukan
peran dalam skema pengambilan keputusan.
5.2.7. Badan Regulator
Menguraikan pembentukan Badan Regulator serta tugas dan tanggung jawab Badan
Regulator apabila memang akan dibentuk. Perlu diuraikan pula mengenai siapa saja
anggota Badan Regulator serta siapa yang akan mengesahkan keberadaan badan
ini. Menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
5.2.8. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero) apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan
Pemerintah.
5.2.9. Badan Lainnya
Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain
yang akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
5.3. Perangkat Regulasi Kelembagaan
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 40
Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan
(stakeholder) terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi
untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud.
5.4. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung
jawab pemangku kepentingan (stakeholder) terkait diatas, pada bagian ini dilakukan analisa
kerangka acuan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Perlu dijelaskan
juga garis-garis sistem pelaporan maupun koordinasi diantara pemangku kepentingan
tersebut.
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 41
Bab 6. KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Pada bab ini akan dibahas secara ringkas dari hasil studi lingkungan yang telah dilakukan.
Beberapa hal yang perlu masuk dalam bab ini meliputi:
6.1. Pengamanan Lingkungan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Amdal, rumah sakit yang
terkena wajib AMDAL adalah rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur.
Pada Dokumen Pra-studi Kelayakan kajian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan
kajian awal lingkungan (Initial Environmental Examination – IEE). Berikut adalah hal-hal
yang perlu dikaji dan disampaikan pada kajian awal lingkungan:
1. Latar belakang dan gambaran kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada latar
belakang, tujuan dan ruang lingkup kajian awal lingkungan, serta gambaran kegiatan
pada setiap tahapan proyek ((i) perencanaan/desain, (ii) konstruksi, (iii) operasi, (iv)
end-of-life);
2. Lokasi terkena dampak;
3. Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi potensi dampak lingkungan -- matriks dampak proyek:
• Susun daftar potensi dampak;
• Identifikasi dan pertimbangkan daftar berdasarkan kelas/tipe dampak;
• Prediksi dan karakterisasi potensi dampak (besaran, arah (menguntungkan/
merugikan), jangkauan, durasi, frekuensi, reversibilitas, kemungkinan terjadi);
5. Rekomendasi aksi penentuan dan mitigasi, termasuk pengawasan dan evaluasi.
6.2. Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan
Sebagian potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek KPBU serta rencana
mitigasinya telah dibahas pada kajian lingkungan hidup. Namun, jika dampak sosial yang
ditimbulkan cukup besar maka perlu diperjelas atau dirinci pada bagian ini.
Selain itu, bagian ini juga berfokus pada kegiatan pengadaan tanah untuk tapak proyek
KPBU. Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji pada kajian ini:
1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak beserta status lahannya;
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 42
2. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari pihak-pihak yang terkena
dampak;
3. Mengidentifikasi aksi yang harus dilakukan untuk kebutuhan tapak proyek KPBU,
apakah pengajuan izin pemanfaatan, pembelian tanah, sewa, atau lainnya;
4. Mengidentifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan;
5. Menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena
dampak dengan mempertimbangkan kapasitas PJPK dalam menyediakan
kompensasi tersebut;
6. Menunjuk lembaga atau membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan
tanah dan/atau pemukiman kembali;
7. Melaksanakan konsultasi publik kepada pihak-pihak yang terkena dampak;
8. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.
Bersamaan dengan penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan, PJPK juga harus
menyediakan dokumen pendukung terkait kajian lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal
yang perlu diperhatikan oleh PJPK:
1. Identifikasi persyaratan dokumen yang perlu disiapkan (wajib AMDAL atau UKL-UPL
atau SPPL) untuk memperoleh izin lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993, rumah sakit yang terkena wajib
AMDAL adalah rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur.
Apabila proyek KPBU yang akan laksanakan merupakan pembangunan rumah sakit,
maka berikut adalah kriteria proyek KPBU yang wajib memiliki AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup):
a. Berlokasi di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung (batas tapak bersinggungan atau dampak potensial diperkirakan
mempengaruhi kawasan lindung terdekat); dan/atau
b. Memenuhi salah satu kriteria berikut:
Tabel 3. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit yang Memerlukan AMDAL
No Jenis Kegiatan Keterangan
1 Pembangunan bangunan
gedung dengan luas lahan 5
Ha
Besaran diperhitungkan berdasarkan:
a. Pembebasan lahan.
b. Daya dukung lahan.
c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.
d. Limbah yang dihasilkan.
e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar 2 Pembangunan bangunan
TOOLKIT KPBU SEKTOR RUMAH SAKIT 2016
BUKU VI 43
gedung dengan luas bangunan
10.000 m2
(getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).
f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)
g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.
h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).
i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.
j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.
k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung.
l. Produksi sampah, limbah domestik
m. Genangan/banjir lokal.
3 Pengolahan limbah dengan
insinerator dengan kapasitas
berapapun.
pengolahan sampah domestik dan medis berapapun
kapasitasnya harus dilengkapi dengan Amdal karena
saat ini sampah rumah sakit masih tercampur dengan
limbah B3.
Alasan ilmiah khusus: berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu