SUKUK : SEBUAH ALTERNATIF INSTRUMEN KEUANGAN NEGARA Ahmad Fil Ardhi Koordinator Presidium Nasional FoSSEI 2007/2008 Bachelor Candidate in Islamic Economics Seminar Umum KSEI UNJ, Ruang 104 – 105 Gd.N, Kampus A Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 12 Juni 2008
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SUKUK : SEBUAH ALTERNATIF INSTRUMEN
KEUANGAN NEGARA
Ahmad Fil ArdhiKoordinator Presidium Nasional FoSSEI 2007/2008
Bachelor Candidate in Islamic Economics
Seminar Umum KSEI UNJ, Ruang 104 – 105 Gd.N, Kampus A
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
12 Juni 2008
Pendahuluan• Dalam menjalankan fungsi kebijakannya, pemerintah
memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan• Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari
kebijakan fiskal• Penyusunan keuangan yang efis ien sangat penting karena
keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian la innya • Secara konseptual jenis penerimaan maupun alokasi belanja
dalam keuangan negara antara ekonomi konvensional maupun ekonomi Is lam hampir sama
Sumber-sumber Penerimaan
3. Hibah dan Bantuan Luar Negeri
1. Penerimaan Negara bukan Pa jak a . Penerimaan sumber daya a lam b. Bagian pemerintah a tas laba BUMN c. Penerimaan negara bukan pa jak la innya
1. Penerimaan Pa jak a . Pa jak da lam negeri b. Pa jak Perdagangan Inte rnas iona l
Penerimaan Negara
Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia
Kaffa rah
Amwal Fadhla
Tahun 2 H, se te lah Perang BadarKhums
Tahun 7 H a tau 8 HFai’
Tahun 4 H, mela lui penaklukan Bani-Nadir
Wakaf
Pinjaman
Nawa’ib
Se te lah tahun 7 HUsyr
Se te lah tahun 7 HKhara j
Se te lah tahun 7 HJ izyah
Diperintahkan tahun 2 H dan diwajibkan pada tahun 9 H
Zaka t
Tahun Mula i DikumpulkanSumber Penerimaan
Sumber Penerimaan Negara
Periode Rasulullah dan Khulafau Rasyidin
1. Dana perimbangan :b. Dana a lokas i umumc. Dana bagi has ild. Dana a lokas i khusus
1. Pengeluaran Pembangunana. Pembiayaan proyek-proyek pembangunan
1. Pengeluaran rutin a . Pembiayaan tugas-tugas umum pemerintah dan kegia tan b. Pembayaran bunga a tas utang da lam negeri c. Pembayaran bunga a tas utang luar negeri d. Subs idi
Be lanja Negara
Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia
Pertahanan dan keamanan
Adminis tra s i negara
Dakwah dan propaganda Is lam
Infras truktur
Pendidikan dan pene litian
Kese jahte raan sos ia l
Kebutuhan dasa
Penge lua ran
Pengeluaran Negara dalam pemerintahan Islam
• Pembelanjaan pemerintah ha rus da lam mengikuti ma sla ha h• Menghindari ma ya qqoh kesulitan dan mudhara t harus didahulukan
ke timbang melakukan pembenahan• Mudhara t individu dapa t dijadikan a lasan demi menghindari mudha ra t
da lam ska la umum• Pengorbanan individu a tau individu dapa t dikorbankan demi menghindari
kerugian dan pengorbanan da lam ska la umum• Kaidah Al giurmu bil gunmi ya itu ka idah yang menyaka tn bahwa yang
mendapa tkan manfaa t ha rus s iap menanggung beban• Kaidah M a la ya t immu a l wa a jibu illa bihi fa hua yaitu ka idah yang
menya takan bahwa sesua tu ha l yang wa jib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang la innya tidak dapa t dibangun, maka menegakkan faktor penunjang te rsebut menjadi wa jib hukumnya
Definisi dan Jenis-jenis Sukuk• Definis i Sukuk: Sukuk be rasa l da ri bahasa Arab “sakk” yang bera rti se rtifika t. Termasuk da lam pengertian ini
saham dan obligas i (bond).
– AAOIFI “ Cert if ica t es of equa l va lue represent ing undivided sha res in ownership of t a ngible a sset s,
usufruct a nd services or (in t he ownership of) the a sset s of pa rt icula r project s or specia l investment a ct ivit y”
– UU SBSN “Sura t berha rga nega ra ya ng dit erbitka n berda sa rka n prinsip sya ria h, seba ga i bukt i a t a s
ba gia n penyerta a n t erha da p Aset SBSN, ba ik da la m ma ta ua ng rupia h maupun va luta as ing”
• Jenis -jenis Sukuk:– Sukuk yang merepresentas ikan kepemilikan a tas t a ngible a sset s (Sa le a nd Lea se ba ck).– Sukuk yang merepresentas ikan usufruct s atau se rvices (Lea se/ sublea se ).– Sukuk yang merepresentas ikan penyertaan (equity sha res) da lam aktivitas bisnis a tau
portofolio inves tas i (Musharakah/ Mudarabah).– Sukuk yang merepresentas ikan receiva bles a tau future goods (Murabaha , Sa lam, & Is tisna’).
Perbandingan Sukuk, Obligasi dan Saham
Tidak PerluTidak PerluPerluSyariah Endors ement
Tidak PerluTidak PerluPerluUnderlying As s et
Dividen / capita l ga in Bunga /kupon, capita l ga in
Imbalan, bagi has il, margin Jenis Penghas ilan
Dapat digunakan untuk apa sa ja
Dapa t digunakan untuk apa sa ja
Harus digunakan untuk kegia tan usaha yang ha la l
Penggunaan Dana
Tidak dijamin oleh issuer
Dijamin oleh issuer Tidak dijamin oleh issuerPokok dan Imbal Has il
Menyatakan kepemilikan te rhadap perusahaan
Emiten menya takan sebagai pihak peminjam
Kla im kepemilikan didasarkan pada asse t/proyek yang spes ifik
Klaim
Kepemilikan saham da lam perusahaan
Sura t pe rnya taan utang dari is suer
Bukan merupakan sura t utang, mela inkan kepemilikan bersama a tas sua tu ase t/proyek
Prins ip Das ar
SahamObligas iSukukDes krips i
Jenis-jenis Akad Sukuk Sesuai AAOIFI
Sukuk of Existing Owned Assets
Sukuk of Existing Leased Assets
Sukuk of Future Assets on Lease
Contract
Istisna’ Sukuk
Murabaha Sukuk Musharaka
Sukuk
Salam Sukuk
Sukuk of Existing Services
Sukuk of FutureServices
Mugharasa Sukuk
Musaqa Sukuk
Muzara’a Sukuk
WakalaSukuk
Mudaraba Sukuk
AAOIFI SUKUK STANDARD
Perdagangan Beberapa Jenis Sukuk di Pasar Sekunder
Dimungkinkan pada harga pasarSukuk Hybrid
Tidak dimungkinkan, kecuali pada nila i par
Sukuk Al-Murabahah
Tidak dimungkinkan, kecuali pada nila i par
Sukuk Al-Is tishna’
Tidak dimungkinkan, kecuali pada nila i par
Sukuk Al-Sa lam
Dimungkinkan se te lah dimula inya kegia tan usaha yang menjadi tujuan penerbitan (pada harga pasar)
Sukuk Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah
Dimungkinkan pada harga pasarSukuk Al-Ija rah
Kriteria PerdaganganJenis Sukuk
Perkembangan Penerbitan Sukuk Global
Total penerbitan sukuk global meningkat pesat, dari USD250 juta pada tahun 2001 menjadi USD85,750 juta pada akhir 2007.
Beberapa sovereign sukuk telah diterbitkan secara regular oleh Malaysia, Bahrain, Brunei, Qatar,dan UAE. Inggris, Thailand dan Hongkong SR akan menerbitkan tahun 2008.
Source: Deutsche Bank, 2008
Beberapa sukuk yang diterbitkan di negara non-muslim: Jerman: Sachsen-Anhalt €100m [2004]. USA: East Cameron USD165m [2006]. Jepang: JBIC USD300-500m [2006]. China: Chinese Power USD250m [2006]. UK: Aston Martin £225m [2007].
324 680 1.425 2.059
6.265
16.640
28.479
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Volum
e (U
SD M
)
0
20
40
60
80
100
120
Total Sukuk Issuance (USD M) Total Number of Issues
CAGR = 111%
Global Sukuk Issuance Sovereign vs Corporate Issuance
Musharaka Agreement and Undertaking to buy Musharaka shares of the SPV at the end of sukuk period or on a periodic basis
Sukuk Proceeds
Payment for Sukuk S
econ
dary M
arket
MoF - GOI(Obligor)
Investor
Sukuk Issuance
Transfer of Musharaka Asset
Payment for Mushakara Asset/ Sukuk Redemption
Sukuk
Redemption
SPV(Issuer/ Trustee)
Investor
MoF - GOI(Obligor)
Paying Agent
Forward Lease of Musharaka Asset
Periodic Lease Payment / coupon
Physical Asset
contribution
Pen
erbitan
dan
Pem
bayaran
Im
balan
SB
SN
Jatuh
Tem
po
Mekanisme Lelang SBSN di Pasar Perdana
BI-SSSSTrading Platform
Dealer AData Bidding
Hasil Lelang yg diputuskan oleh Menteri Keuangan
PengumumanRencana Lelang
PesertaLelang
2
3 4
5
6
1.b
Dealer B
Pengumuman Hasil Lelang
Aturan Main danPemantauan Lelang
BI-RTGSv.s.
BI-SSSS
Bidding
Tabulasi / Alokasi
6.aAwardedBid
Investor
Bidding
AwardedBid
1.a
7
6.b
DJPU - DEPKEU
7 DVP Setelmen a. Pembayaran Dana b. Perpindahan Sekuritas
DSS-DepkeuDecision Support System
Tahapan Penerbitan Sukuk : Bookbuilding.
Penentuan underlying asset.
Penyiapan struktur sukuk.
Penunjukan Arranger dan Konsultan Hukum
Penyusunan Prospektus dan dokumen Pasar Modal.
Penilaian kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah.
Offering: -Book running -Roadshow
Penyusunan dokumen Hukum.
Sukuk can be issued as a Reg S/144 A or Global SEC offering.
Alokasi
Distribusi
Finalisasi Dokumen Hukum dan Pasar Modal
Step 1: Step 2: Step 3: Step 4: Step 5:
Clearing
Settlement
Closing
Listing
Step 5:
UU. No 19 / 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Pokok-pokok UU No. 19/ 2008 tentang SBSN
• Tujuan Penerbitan SBSN: Pembiayaan APBN, termasuk membiayai proyek.
• Jenis-jenis SBSN: Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Is thisna’, dan la in-la in.
• Denominasi: Rupiah dan Valas .• Pendirian, pengelolaan, s tatus , dan bentuk hukum SPV dan
Wali Amanat.• Penggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying a sset .• Pengelolaan SBSN.• Syariah endorsement .• Akuntabilitas dan Transparansi.• Ketentuan Pidana.
Terminologi Umum
• SBSN atau Sukuk Negara ada lah sura t berharga negara yang dite rbitkan berdasarkan prins ip syariah, sebaga i bukti a tas bagian penyertaan te rhadap Ase t SBSN, ba ik da lam mata uang rupiah maupun va luta as ing.
• Imbalan ada lah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi has il a tau margin, a tau bentuk pembayaran la innya sesua i dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
• As et SBSN ada lah objek pembiayaan SBSN dan/a tau Barang Milik Negara yang memiliki nila i ekonomis , berupa tanah dan/a tau bangunan maupun se la in tanah dan/a tau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
• Wali Amanat ada lah pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang SBSN.
• Hak manfaat ada lah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh a tas pemanfaatan sua tu ase t tanpa perlu dilakukan pendafta ran a tas kepemilikan dan hak tersebut.
• Perus ahaan Penerbit SBSN ada lah badan hukum yang didirikan berdasarkan ke tentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegia tan penerbitan SBSN.
Pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN (SPV)
• Tugas SPV:– menjadi fa s ilita tor da lam transaks i Ase t SBSN;– menjadi penerbit SBSN;– bertindak sebaga i Wali Amana t.
• Merupakan badan hukum khusus sesuai UU No. 19/2008.
• Berkedudukan di dalam negeri;• Pendiriannya dia tur & dilakukan dengan PP;• Pemerintah dapat mendirikan lebih dari sa tu SPV;• Kebijakan terkait penerbitan & pengelolaan SBSN
ditetapkan oleh Menteri;
Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN• Se luruh BMN yang memiliki manfaa t dan nila i ekonomis dapa t
dijadikan Ase t SBSN.• Penggunaannya dengan ca ra dijua l, disewakan, a tau ca ra la in
yang sesua i dengan prins ip sya riah;• Mekanisme penjua lan BMN berbeda dengan pemindahtanganan
sebaga imana dimaksud da lam UU No. 1/2004:– Tidak ada penga lihan fis ik.– Tidak te rjadi pemindahan hak kepemilikan (lega l t it le) te tapi
hak manfaa t (benef icia l t it le).– Disewa kemba li oleh Pemerintah sampa i berakhirnya waktu
ja tuh tempo SBSN.– Pada saa t ja tuh tempo a tau da lam ha l te rjadi defa ult BMN
akan te tap dimiliki oleh Negara , sesua i purcha se & sa le undert a king.
• Mente ri sebaga i Penge lola BMN akan meminta perse tujuan DPR, pada saa t penyusunan RAPBN.
Manfaat UU SBSN Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah untuk
penerbitan SBSN;Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN;Penggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying assets;Pendirian dan pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN.
Memberikan koridor hukum bagi pengelolaan SBSN secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel: ~Jumlah SBSN yg akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus
memperoleh persetujuan DPR dan dikoordinasikan dgn Bank Indonesia dan Bappenas;
~Perdagangan SBSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.
Memberikan kepastian hukum bagi investor:~Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN; ~Sanksi hukum yg berat dan jelas terhadap penerbitan oleh
pihak yg tidak berwenang dan atau pemalsuan SBSN. ~Kewajiban meminta Fatwa kepada MUI.
Notice• Restrukturisas i • Menghilangkan hambatan utama dalam Investas i• Meningkatkan kinerja dan kualitas infras truktur• Kepastian kebijakan dan peraturan• Optimalisas i zakat