TKDN 12Sosialisasi P3DN Daerah

PENJELASAN MENGENAI PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN

PRODUKSI DALAM NEGERI

PENJELASAN MENGENAI PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN

PRODUKSI DALAM NEGERI

Updated 28/03/05 Jam 08:30

Departemen Perindustrian

Sistematika

1. Latar Belakang

2. Cakupan Pengaturan

3. Acuan Dasar Hukum

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

5. Preferensi Harga

6. Harga Evaluasi Akhir (HEA)

7. Verifikasi

8. Catatan

9. Sanksi

10. Output yang diharapkan

1. Latar Belakang Perlunya Program PeningkatanPenggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

c) P3DN dapat digunakan untuk menumbuhkan industri

d) Keppres 80 Tahun 2003 dapat dimanfaatkan sebagai basis pengaturan utk menerbitkan SK Menperind utk meningkatkan P3DN (Pasal 44 ayat 1 dan 2)

a) Konsumsi masyarakat sulit terus diharapkan menjadi penarik pertumbuhan ekonomi;

b) Belanja Pemerintah belum didayagunakan maksimal untuk me-ningkatkan P3DN

Pertumbuhan PDB 2005 (%)

% PDB

65,41%

21,97%

33,54%

8,06

3,95

9,93

8,6

5,6 PDB

Export

Investasi

Pemerintah

Konsumsi

8.24%

2005 2004

67,78%

8.45%

21,79%

32,25%

1. Latar Belakang Program Peningkatan…….

Keppres no. 80 Tahun 2003 :

- Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/ jasa hasil produksi dalam negeri (ps 40 ayat 1)

- Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana ps 40 ayat 1 dila- kukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai persiapan s.d penyelesaian perjanjian/kontrak

- Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri

- Pengaturan Daftar Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri & penyebarluasannya Dep. Perindustrian (ps 44)

1. Latar Belakang Program Peningkatan…….

Untuk mengimplementasikan isi Keppres 80/2003 dan perubahannya Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan No :11/M-IND/PER/3/2006; yang isinya a.l :

- Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu;

- Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender;

- Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Pengguna- an Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggu- naan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring - Permen No 11/2006 efektif 14 Juni 2006 namun bagi instansi yg belum siap selambat2nya 1 Januari 2007 wajib melaksa- kannya (Permen No 30/2006)

Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Penggunaan Produksi Dalam Dalam NegeriPerencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Penggunaan Produksi Dalam Dalam Negeri

TenderTender

KontrakKontrak Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan Proyek

Monitoring TKDN Sesuai Komitmen

Monitoring TKDN Sesuai Komitmen

EvaluasiEvaluasi

PemenangPemenang

Daftar InventarisasiBarang/Jasa

Prod. Dalam NegeriDan

Nilai TKDN

Daftar InventarisasiBarang/Jasa

Prod. Dalam NegeriDan

Nilai TKDN

Usulan RencanaPenggunaan Produksi DN

Usulan RencanaPenggunaan Produksi DN

RencanaPendanaan Proyek

Prinsip Perencanaan Penggunaan Produksi DN

Prinsip Perencanaan Penggunaan Produksi DN

Mencantumkan Persyaratan Penggunaan Produksi DN

Mencantumkan Persyaratan Penggunaan Produksi DN

KomitmenPenggunaan Produksi DN

melalui pemberian preferensi

harga

2. Cakupan Pengaturan

Belanja pemerintah di : 1) Departemen,

2) LPND (Lembaga Non Departemen),3) Pemda,4) BUMN (Badan Usaha Milik Negara),5) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),6) BHMN (Badan Hukum Milik Negara),7) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama),8) Anak Perusahaan BUMN/BUMD,9) Dll.

3. Acuan sebagai Dasar Hukum (yg utama)

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

d) dll.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Bahan Baku,Tenaga Kerja

Perubahan :

- Sifat- Wujud- Fungsi

BARANG DANJASA

Komponen Dalam Negeri (KDN) Komponen Luar Negeri (KLN) TKI/TKA

Industri Nilai EkonomiLebih Tinggi

TKDN = Biaya (material langsung+tenaga kerja langsung+overhead

4a. Konsep Penetapan TKDN :

1. BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel)

2. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel)

3. BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap)

__________________________________________+

4. BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap)

5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expences)

6. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&AExpences)

_________________________________________+

7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)

8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)

_________________________________________+

9 . HARGA JUAL (Selling Price)

10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

_________________________________________+

11 . HARGA FOB

Biaya

Produksi

Harga Barang Jadi

PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENILAIAN SENDIRI CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (Peraturan Sekjen Deperin No. 372/SJ-IND/PER/6/2006)

DIAGRAM DATA/DOKUMEN PENDUKUNG YANG PERLU DIPERSIAPKAN UNTUKPENILAIAN CAPAIAN TKDN BARANG

Biaya komersial( Cost to sell )

Beban pemasaran( MarketingExpenses )

Beban umum &administrasi( General &

administrationsexpenses )

Keuntungan( Profit )

Pajak

= Tidak diperhitungkan dalam penilaian TKDN

Harga J ual(Price)

Harga Pokok Penjualan

Biaya Manufakturing

Dalam Negeri Luar Negeri

Biaya langsung


Biaya tak langsung


Biaya Bahan BakuLangsung

V a r i a b e l


Biaya Tenaga KerjaLangsung

V a r i a b e l


Biaya Tenaga KerjaTidak Langsung

Biaya Tidak LangsungLainnya

Biaya Bahan BakuTidak Langsung


V a r i b e l + F i x e d


S.V a r i b e l + F i x e d V a r i a b e l




Semi.V a r i b e l



F i x e d



F i x e d + S.Variabel



V a r i b e l

4b. Ruang Lingkup Produk sesuai Keppres 80

BARANG JASAGABUNGAN

BARANG & JASA

PRODUK TUNGGAL JOB ORDER LELANG KONTRAK

Pre - biddingPre - bidding BiddingBidding Post - biddingPost - bidding

5. Preferensi Harga

Sumber Pendanaan Nilai TKDN Produk

(X %)

Preferensi

Dalam Negeri/K3S

X >= 25 % Barang Maks. 30 %

Jasa Maks. 7,5%

Pinjaman Luar Negeri /

Hibah

X >= 25 % Barang Maks. 15 %

Jasa Maks. 7,5 %


6. Harga Evaluasi Akhir (HEA)

Penyedia Brg/Jasa Harga Penawaran (Rp) TKDN (%) HEA (Rp) Peringkat

A 1.050.000.000 60 889.830.508 I

B 1.150.000.000 50 1.000.000.000 III

C 1.025.000.000 25 953.488.372 II

Catatan: Untuk Pengadaan barang dalam negeri dgn preferensi harga 30 %.

100

HEA = -------------- X HP ; HP=harga penawaran; KP=koef.preferensi;

100 + KP Kp = TKDN X preferensi = 60%x30%=18%

7. Verifikasi

A= Departemen Perin- dustrian;B= Instansi Terkait

Instansi Pemerintah

Terkait

Industri Penghasil Barang Dan Jasa

Tim KoordinasiPengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan

TKDNBarang

TKDN Jasa

TKDN Gabungan

VERIFIKASI (Sesuai

Keppres No. 80 tahun

2003)

- Proses Pengadaan- Monitoring- Penyaksian Proses Produksi

Pelaksanaan Pengadaan dan

Evaluasi

Daftar InventarisasiBarang/JasaProduksi DN

A

B

8. Catatan :

Sistim Pendanaan

Nilai TKDN Produk Nilai BMP % TKDN dan BMP

Dalam Negeri/K3S dan Luar negeri

X % Y % (Maksimum BMP =

15 %)

X % + Y %

>= 40 %

Wajib menggunakan Produksi Dalam Negri

Catatan (1) :

Nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)=Nilai penghargaan kepada perusahaan memberdayakan Usaha Kecil/Koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000; ISO 14000), memberdayakan lingkungan (CD), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual

Catatan (2) :

Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, pemenang diberikan kepada penawar dengan TKDN terbesar (lampiran VIII).

Catatan (3) :

TKDN di “declare” dengan metode self assessment oleh penyedia barang dan jasa, dan akan diverifikasi oleh pengguna barang (dl rangka tender) dan jasa atau Deperind (utk pencantuman pada Buku Daftar Inventarisasi Barang/Jasa).


Catatan (4) :a) Kementerian/LPND/Propinsi/Kab-Kota harus

membentuk Tim P3DN dibawah Sekretaris Jenderal/Sekretaris LPND/Sekda untuk mengkoordinasikan perencanaan, implementasi, monitor, dan evaluasi upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (Permenperin No. 31/2006);

b) Tim ini juga akan merupakan desk di instansi yang bersangkutan yg menangani salah tafsir (bila ada) antara penyedia barang dan jasa dengan pembeli barang dan jasa (panitia tender) pada saat pelelangan;

c) Tim hrs melaporkan kemajuan kepada pimpinan instansi, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.


Catatan (4) …lanjutan….:

a) Tim P3DN Instansi berkoordinasi dengan Tim P3DN Departemen Perindustrian;

b) Struktur Standar Tim P3DN :

b1. Tim Kerja : Ketua, Sekretaris, Anggota;

b2. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN : Ketua, Sekretaris,

- Anggota :

-- dipilih oleh pimpinan unit/dinas yg

membidangi industri

-- wakil dari kadin/kadinda

-- wakil dari asosiasi terkait

-- wakil dari surveyor yang ditunjuk Menperin

9. Sanksi

a) Sanksi bagi Penyedia Barang dan Jasa : (i). Sanksi Administrasi

(ii). Sanksi Finansial :

- Sanksi Perubahan TKDN yang tidak mengubah

peringkat pemenang;

- Sanksi Perubahan TKDN yang mengubah

peringkat pemenang.

b) Sanksi bagi Pengguna Barang dan Jasa

10. Output yang diharapkan

1) Meningkatnya penggunaan Produksi Dalam Negeri

2) Meningkatnya / penyerapan tenaga kerja

3) Penghematan devisa

4) Berkurangnya ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah (Pusat dan Daerah), BUMN, BUMD, BHMN,atau KKKS.

Terimakasih….Terimakasih….


TKDN 12Sosialisasi P3DN Daerah

Documents