1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 29 April 2015 Disampaikan oleh: Disampaikan oleh: TJAHJO KUMOLO TJAHJO KUMOLO Pada Musrenbangnas Tahun Pada Musrenbangnas Tahun 201 2015 Disampaikan oleh: Disampaikan oleh: TJAHJO KUMOLO TJAHJO KUMOLO Pada Musrenbangnas Tahun Pada Musrenbangnas Tahun 201 2015 1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 TEMA : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas “ TEMA : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas “ Pra Musrenbangnas K/L & PEMDA PROV (16 s.d 28 April 2015) Pra Musrenbangnas K/L & PEMDA PROV (16 s.d 28 April 2015) Pertumbumbuhan PDB 6,6%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 9,0%- 10% & pengangguran 5,2%-5,5% Pertumbumbuhan PDB 6,6%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 9,0%- 10% & pengangguran 5,2%-5,5% Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2016 Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2016 SASARAN RKP 2016 SASARAN RKP 2016 GUB/BUPATI/ WALIKOTA Mendukung pencapaian sasasaran pembangunan nasional Tahun 2016 MUSRENBANGNAS RKP Tahun 2016 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN mewujudkan KESEPAKATAN
11
Embed
TJAHJO KUMOLO Pada Musrenbangnas Tahun 2015€¢ Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan,Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D),antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret2016 & serah terima personel, sarana dan prasaranaserta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan,Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D),antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret2016 & serah terima personel, sarana dan prasaranaserta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasarpenyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBDProv/Kab/Kota TA 2017inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasarpenyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBDProv/Kab/Kota TA 2017s.d Oktober 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk bolehberhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatanpemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusanpemerintahan yg akan dialihkan antartingkatanpemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepadaPemerintah Pusats.d Oktober 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk bolehberhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatanpemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusanpemerintahan yg akan dialihkan antartingkatanpemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepadaPemerintah Pusat
mengambillangkah-langkah
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARANEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2015
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARANEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2015
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAHPENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2014–2015World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2014–2015
sumber : The Gobal Competitiveness Report 2014-2015, World Economi Forum diolah
4
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
6
DOING BUSINESS RANK TAHUN 2014-2015DOING BUSINESS RANK TAHUN 2014-2015
Sumber: International Finance Corporation & World Bank 2014-2015
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015
• terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memilikikomitmen untuk membentuk dan melimpahkankewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.
• Kewenangan penandatangan masih tetap berada padaKDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
• Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOPPTSP. sehingga belum ada kepastian waktupenyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan.
• terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memilikikomitmen untuk membentuk dan melimpahkankewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.
• Kewenangan penandatangan masih tetap berada padaKDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
• Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOPPTSP. sehingga belum ada kepastian waktupenyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan.
HAMBATAN
• Bagi daerah yang belum membentuk PTSP palinglambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentukPTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinandan non perizinan serta tetapkan SOP.
• Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinandan non perizinan serta SOP PTSP
• Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahdi daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensimenjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaingdengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinansecara cepat, tepat, mudah dan murah bagi parainvestor yang akan memulai atau perluasan usaha
• Bagi daerah yang belum membentuk PTSP palinglambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentukPTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinandan non perizinan serta tetapkan SOP.
• Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinandan non perizinan serta SOP PTSP
• Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahdi daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensimenjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaingdengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinansecara cepat, tepat, mudah dan murah bagi parainvestor yang akan memulai atau perluasan usaha
TINDAK LANJUT
PROPORSIPROPORSI 498498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPDAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPPROPORSIPROPORSI 498498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPDAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP
PROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANPROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANIZIN & NON IZIN KPD PTSPIZIN & NON IZIN KPD PTSP
PROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANPROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANIZIN & NON IZIN KPD PTSPIZIN & NON IZIN KPD PTSP
192192 PTSPPTSP YG TELAH MENETAPKAN SOPYG TELAH MENETAPKAN SOP192192 PTSPPTSP YG TELAH MENETAPKAN SOPYG TELAH MENETAPKAN SOP
34(100%)
372(89,6%)
92(98,9%)0100200300400
PROVINSI KABUPATEN KOTA
28(82,4%)
257(69,1%)
70(76,1%)0100200300
PROVINSI KABUPATEN KOTA
9(4,69%)
142(73,96%)
41,(21,35%)
050100150
PROVINSI KABUPATEN KOTA
5
8
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
8
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Desa mempunyai kedudukansangat strategis yaitu memilikihak asal usul dan haktradisional dalam mengaturdan mengurus urusankepentingan masyarakatsetempat dan berperanmewujudkan cita-citakemerdekaan berdasarkanUUD 1945
Desa mempunyai kedudukansangat strategis yaitu memilikihak asal usul dan haktradisional dalam mengaturdan mengurus urusankepentingan masyarakatsetempat dan berperanmewujudkan cita-citakemerdekaan berdasarkanUUD 1945
thn 2015 Pemerintah telahmengalokasikan dana transferAPBN sejumlah Rp. 20,7Triliun dan tahun-tahunberikutnya cenderunngmeningkat
thn 2015 Pemerintah telahmengalokasikan dana transferAPBN sejumlah Rp. 20,7Triliun dan tahun-tahunberikutnya cenderunngmeningkat
UU NOMOR 6TAHUN 2014 TTG DESA Pemerintahan desa yang bersih, efektif,
demokratis & terpercayaPemerintahan desa yang bersih, efektif,
demokratis & terpercaya
• Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidangperencanaan pembangunan desa, keuangan dan assetdesa, administrasi pemerintahan desa, penyusunanpedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.
• Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratandesa melalui pendidikan dan pelatihan.
• Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.• Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan desa
• Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidangperencanaan pembangunan desa, keuangan dan assetdesa, administrasi pemerintahan desa, penyusunanpedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.
• Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratandesa melalui pendidikan dan pelatihan.
• Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.• Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan desa
PERAN GUBERNUR , BUPATI/WALIKOTA
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAHPENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH
Pemekaran daerah danketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerahdengan daerah lainnya
Pemekaran daerah danketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerahdengan daerah lainnya
Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman padaPERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerahdi wilayah masing-masing dapat diselesaikan.
Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman padaPERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerahdi wilayah masing-masing dapat diselesaikan.
966(100%)
321(33%)
645(67%)
Muncul konflik perebutan sumber daya ekonomi baikSDA maupun potensi ekonomi wilayah
Penyelesian Permasalahan
Jmlh segmenJmlh segmenmembutuhkan kerjasama intensif antara
pemerintah dgn PEMDA & peningkatankoordinasi tim penegasan batas daerah
membutuhkan kerjasama intensif antarapemerintah dgn PEMDA & peningkatankoordinasi tim penegasan batas daerah
Telah ditetapkan dgn245 Permendagri
Telah ditetapkan dgn245 Permendagri
Permasalahan batas antar daerah Akibat
penetapan batas antar daerah yang berjumlah966 segmen batas daerah
Upaya
REALISASI PENETAPAN BATAS ANTAR DAERAH s.d APRIL 2015
6
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Aspek penyelesaian dan penegasan bataswilayah negara: belum selesainya prosespenyelesaian dan penyepakatan batas dengannegara tetangga pada beberapa segmen;
• Aspek pertahanan dan keamanan sertapenegakan hukum: belum optimalnya aspekpengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknyakegiatan illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), sepertiillegal fishing, illegal entry, illegal logging, humantrafficking;
• Aspek infrastruktur: rendahnya pelayananinfrastuktur transportasi regional dan lokal, sertaminimnya akses terhadap pelayanan sarana danprasarana dasar di LOKPRI;• Aspek kelembagaan: belum optimalnyamekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergi program pengelolaanperbatasan Negara baik di tingkat pusat maupundaerah, serta terbatasnya sumber daya, saranaprasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelolaperbatasan.
• Aspek penyelesaian dan penegasan bataswilayah negara: belum selesainya prosespenyelesaian dan penyepakatan batas dengannegara tetangga pada beberapa segmen;
• Aspek pertahanan dan keamanan sertapenegakan hukum: belum optimalnya aspekpengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknyakegiatan illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), sepertiillegal fishing, illegal entry, illegal logging, humantrafficking;
• Aspek infrastruktur: rendahnya pelayananinfrastuktur transportasi regional dan lokal, sertaminimnya akses terhadap pelayanan sarana danprasarana dasar di LOKPRI;• Aspek kelembagaan: belum optimalnyamekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergi program pengelolaanperbatasan Negara baik di tingkat pusat maupundaerah, serta terbatasnya sumber daya, saranaprasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelolaperbatasan.
PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARAPENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA
Permasalahan
1. Penetapan dan penegasan bataswilayah negara;
2. Peningkatan pertahanan dankeamanan serta penegakanhukum;
3. Pemantapan pelayanan lintas batasnegara;
4. Penataan ruang kawasanperbatasan;
5. Peningkatan penyediaaninfrastruktur kawasan perbatasan;
6. Pengembangan/pertumbuhanekonomi kawasan perbatasan;
7. Peningkatan pelayanan sosialdasar kawasan perbatasan; dan
8. Penguatan/penataan kelembagaan
1. Penetapan dan penegasan bataswilayah negara;
2. Peningkatan pertahanan dankeamanan serta penegakanhukum;
3. Pemantapan pelayanan lintas batasnegara;
4. Penataan ruang kawasanperbatasan;
5. Peningkatan penyediaaninfrastruktur kawasan perbatasan;
6. Pengembangan/pertumbuhanekonomi kawasan perbatasan;
7. Peningkatan pelayanan sosialdasar kawasan perbatasan; dan
8. Penguatan/penataan kelembagaan
Rencana Induk PengelolaanPerbatasan Tahun 2015-2019PENANGANANPENANGANANPENANGANANPENANGANAN
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
1. Keharmonisan antara lingkungan alam danlingkungan buatan;
2. Keterpaduan penggunaan sumber daya alamdan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahandampak negatif terhadap lingkungan akibatpemanfaatan ruang.
1. Keharmonisan antara lingkungan alam danlingkungan buatan;
2. Keterpaduan penggunaan sumber daya alamdan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahandampak negatif terhadap lingkungan akibatpemanfaatan ruang.
PERDA RTRWmewujudkan
REALISASI PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN & KOTA s.d April 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
12
PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMENRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMENRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
Hasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah TahunHasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 20120144
• Tetapkan Perda RPJPD agar daerah memiliki arahkebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjangserta landasan penyusunan visi dan misi calonkepala daerah.
• Tetapkan segera Perda RPJMD sebagai pedomanpenyusunan RKPD Tahun 2016.
• Tetapkan Perkada RKPD 2016 dan capaikesepakatan KUA-PPAS dengan DPRD tepat waktuagar APBD TA 2016 dilaksanakan 1 Januari 2016.
• Tetapkan Renstra PD selaras dengan RPJMD, & RenjaPD 2016 selaras dengan RKPD 2016.
KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMAKEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMADPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NODPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 2323 THNTHN 20142014
100% 94%82% 72%
0% 6% 8% 18%
RPJPD RPJMD RENSTRA RENJA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
13
KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTABERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT
UU NO 23 THN 2014
• Tempatkan perencanaan sebagai fungsiutama manajemen pemerintahan daerahuntuk mewujudkan good governance.
• Tingkatkan konsistensi penjabaran RPJMDkedalam RKPD untuk mewujudkan visi,melaksanakan misi & programpembangunan daerah sesuai dengan janjidan harapan masyarakat.
• Susun program & kegiatan ke-dlm KUA-PPAS 2016 berdasarkan RKPD Thn 2016sebagai landasan penyusunan APBD TA2016.
• Tingkatkan pengendalian perumusankebijakan perencanaan, pelaksanaanrencana dan anggaran, evaluasi hasilrencana pembangunan daerah & rencanaPD setiap triwulan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
TREN PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJATREN PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
44% 42% 40% 39%
25%20% 18% 17%
51% 51% 49% 47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 2014Prov/Kab/Kota Provinsi Kab/Kota
TREN PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATREN PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA
PROPORSI BELANJAPROPORSI BELANJA PEGAWAIPEGAWAI & MODAL TERHADAP& MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TATA 20112011 -- 20142014
PROPORSI BELANJAPROPORSI BELANJA PEGAWAIPEGAWAI & MODAL TERHADAP& MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TATA 20112011 -- 20142014
• Porsi belanja pegawai Thn 2011sebesar 44% dan Thn 2014 turunmenjadi 39%.
• Porsi belanja modal Thn 2011sebesar 22% dan Thn 2014meningkat menjadi 25%.
• Belanja modal pada Thn 2016 supaya ditingkatkan gunamendorong pembangunan infrastruktur, menstimuluspeningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerahuntuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sertamemberikan multiplier effect bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.
• Penurunan porsi belanja pegawai thd total belanja APBD agarterus menerus dilakukan melalui penataan kelembagaanperangkat daerah & pegawai, melakukan efisiensi tambahanpenghasilan atas pertimbangan objektif sesuai dengankemampuan keuangan daerah.
9
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
BPD & PDAM Belum diberdayakandengan menerapkan prinsip-prinsip goodcorporate governance (transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian dan kewajaran) sehinggakontribusinya berupa deviden ataubagian laba usaha kepada pemerintahdaerah belum optimal.
BPD & PDAM Belum diberdayakandengan menerapkan prinsip-prinsip goodcorporate governance (transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian dan kewajaran) sehinggakontribusinya berupa deviden ataubagian laba usaha kepada pemerintahdaerah belum optimal.
Tatakelola ke-2 BUMD supaya terusditingkatkan dan dikembangkanuntuk memberikan kontribusi yangmaksimal bagi peningkatan PAD.
Tatakelola ke-2 BUMD supaya terusditingkatkan dan dikembangkanuntuk memberikan kontribusi yangmaksimal bagi peningkatan PAD.
SEHAT KURANG SEHAT SAKIT
51% 29% 21%
HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014
1. beban hutang akibat mismanagement,2. rendahnya profesionalisme,3. Lack of capacity4. Tarif tidak kompetitif;5. Tingkat kebocoran air minum relatif sangat
tinggi (40%).
1. beban hutang akibat mismanagement,2. rendahnya profesionalisme,3. Lack of capacity4. Tarif tidak kompetitif;5. Tingkat kebocoran air minum relatif sangat
tinggi (40%).
FAKTOR PENYEBABNYA
menerapkan grand strategy pengelolaan PDAMsecara keseluruhan yang menyorotipembiayaan/pendanaan, restrukturisasi hutang,skala usaha, air baku, manajemen, tarif pemulihanbiaya secara penuh (Full Cost Recovery/ FCR), sertaregulasi dan komitmen.
menerapkan grand strategy pengelolaan PDAMsecara keseluruhan yang menyorotipembiayaan/pendanaan, restrukturisasi hutang,skala usaha, air baku, manajemen, tarif pemulihanbiaya secara penuh (Full Cost Recovery/ FCR), sertaregulasi dan komitmen.
PENYEHATAN PDAM
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDPerkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDTahunTahun 20092009 -- 20132013
Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDPerkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDTahunTahun 20092009 -- 20132013
• pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP supaya tetap dipertahankan,• yang memperoleh opini WDP supaya ditingkatkan menjadi WTP.• terhadap 3% LKPD yang masih memperoleh opini TMP dan TW supaya melakukan
langkah peningkatan atau perbaikan pengelolaan keuangan daerah menuju WTP
10
18
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
18
Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Hasil evaluasi aksi daerah pencegahanHasil evaluasi aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (ADpemberantasan korupsi (AD--PPK)PPK) s.ds.d
DesemberDesember TahunTahun 20142014
Hasil evaluasi aksi daerah pencegahanHasil evaluasi aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (ADpemberantasan korupsi (AD--PPK)PPK) s.ds.d
DesemberDesember TahunTahun 20142014
gubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikota
• lanjutkan pelaksanaan dan pelaporan aksipencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi-PPK) pemerintah daerah Tahun 2016
• Tingkatkan pengendalian atas area potensi/rawankorupsi, meliputi: (a) penyusunan anggaran; (b)perizinan; (c) pajak dan retribusi daerah; (d)pengadaan barang dan jasa; dan (e) belanja hibahdan bantuan sosial.
• Bangun komitmen anti korupsi di seluruh lini,melalui penerapan zona integritas, unitpengendalian gratifikasi dan whistle blowersystem.
• Mantapkan reformasi birokrasi pada areapelayanan publik
• Optimalkan penerapan sistem akrual basis dalampengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PPNomor 71 Thn 2010 ttg Sistem AkuntansiPemerintah Daerah.
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015
UU NOMOR 8TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN UUNO 1THN 2015 TTG PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014TTG PILGUB, BUP & WALKOT
MENJADI UNDANG-UNDANG
Menyebutkan :pemungutan suara serentak periode pertama akandilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk 269kepala daerah yang terdiri dari: 9 gubernur dan wakilgubernur, 224 bupati dan wakil bupati serta 36 walikotadan wakil walikotaMenyebutkan :pemungutan suara serentak periode pertama akandilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk 269kepala daerah yang terdiri dari: 9 gubernur dan wakilgubernur, 224 bupati dan wakil bupati serta 36 walikotadan wakil walikota
• Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasidan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK).
• Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dankota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan.
• Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbanganefisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
• Pengalokasian dana hibah tersebut sesuai dgn SE MDN Nomor 900/1196/SJ Tanggal 9Maret 2015 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015.
• Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasidan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK).
• Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dankota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan.
• Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbanganefisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
• Pengalokasian dana hibah tersebut sesuai dgn SE MDN Nomor 900/1196/SJ Tanggal 9Maret 2015 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015.
HalHal--hal yang perlu ditindak lanjuti :hal yang perlu ditindak lanjuti :HalHal--hal yang perlu ditindak lanjuti :hal yang perlu ditindak lanjuti :
11
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Target PDB , tingkat inflasi, penurunanangka pengangguran dan kemiskinan
dalam RKP dan RKPD Tahun 2016
Target PDB , tingkat inflasi, penurunanangka pengangguran dan kemiskinan
dalam RKP dan RKPD Tahun 2016
Tercipta stabilitas politik dankeamanan di wilayah dan daerah
masing-masing
Tercipta stabilitas politik dankeamanan di wilayah dan daerah
masing-masing
• Tingkatkan koordinasi Forumkomunikasi Pimpinan Daerah(FORKOMPIMDA)
• libatkan unsur terkait dilingkunganpemerintah daerah provinsi, kabupaten,kota, kecamatan dan desa
• Tingkatkan koordinasi Forumkomunikasi Pimpinan Daerah(FORKOMPIMDA)
• libatkan unsur terkait dilingkunganpemerintah daerah provinsi, kabupaten,kota, kecamatan dan desa
tetap diperlukan upaya maksimalagar potensi konflik dapat dicegah
dan frekuensi konflik dapat ditekanserendah mungkin
tetap diperlukan upaya maksimalagar potensi konflik dapat dicegah
dan frekuensi konflik dapat ditekanserendah mungkin
Penanganan Stabilitas Politik Dalam NegeriPenanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri
PENURUNAN FREKUENSI KONFLIK• 128 peristiwa pada Tahun 2012• 92 peristiwa pada tahun 2013• 58 peristiwa pada tahun 2014
PENURUNAN FREKUENSI KONFLIK• 128 peristiwa pada Tahun 2012• 92 peristiwa pada tahun 2013• 58 peristiwa pada tahun 2014
Keberhasilan Pemerintah bersamaPEMDA menciptakan stabilitas politik
dalam negeri yang kondusif
Keberhasilan Pemerintah bersamaPEMDA menciptakan stabilitas politik
dalam negeri yang kondusif
21
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI